Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Kamis, 10 Mei 2012
Perampok Lintas Kabupaten-Kota Ditembak
Kayuagung, SN
Mulyadi (24) warga Desa Padang Bulan Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI ditembak di kaki kanannya karena mencoba melukai polisi yang akan menangkapnya, Selasa (8/5) sekitar pukul 01 00 WIB di sebuah gudang kosong di Desa Pematang Kijang Kecamatan Sirah Pulau (SP) Padang OKI.
Polisi dari Unit Pidum Satreskrim Polres OKI menangkap tersangka karena pria yang kerap dipanggil Mul ini merupakan pelaku perampokan yang sudah berulang kali beraksi. Bukan hanya di OKI, namun aksinya juga dilakukan di lintas kabupaten-kota seperti di Banyuasin, Ogan Ilir, Prabumulih dan Palembang.
Selain membekuk Mul di sebuah gudang kosong yang dijadikan arena perjudian dan pesta Miras, polisi juga mengamankan sebilah Sajam cap garpu yang digunakan tersangka untuk menyerang polisi. Mendapatkan ancaman inilah, polisi terpaksa menempuh tindakan tegas dengan menembaknya.
Kapolres OKI AKBP Agus F SIK didampingi Kanit Pidum Ipda Johny Martin SH Satreskrim Polres OKI ditemui di Mapolres OKI kemarin pagi membenarkan pihaknya telah ”melumpuhkan” tersangka karena menyerang petugas dengan Sajam saat akan dibekuk.
Johny Martin menjelaskan, tersangka Mul bersama 2 rekannya berinisial A dan C telah merampok rumah Hamadi warga Desa Kandis Kecamatan Pampangan OKI (2/12) malam tahun lalu. Komplotan ini masuk ke rumah korban lewat jendela dengan cara merusak kuncinya.
Hasil rampokan dari rumah ini, Mul CS mengambil 1 motor Honda Revo profit warna hitam dan 1 handpone dengan kerugian yang diderita korban sekitar Rp 12 juta. Cara kabur dari rumah korban, komplotan pelaku merusak kunci pintu depan rumah.
Lebih jauh dikatakannya, selama ini ternyata tersangka juga menjadi DPO Polsek Rambutan Banyuasin atas kasus Curas bersama rekan lainnya bernama Ujang. Ujang sudah terlebih dulu dibekuk polisi dan kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan.
”Tersangka Mul juga kita duga kuat terlibat perampokan di Jalan Sepucuk Kayuagung tahun 2006 silam, tersangka ini memang spesialis Curanmor, Curas dan Curat,”ujarnya Kanit Pidum.
Tambah dia, bila aksi perampokan dilakukan di dalam Kabupaten OKI, tersangka Mul berperan sebagai pencari target atau korban, sedangkan yang berperan sebagai eksekusinya adalah rekan-rekan tersangka. Demikian pula sebaliknya bila aksi dilakukan di Ogan Ilir, Banyuasin, Prabumulih dan Palembang.
”Bila beraksi di luar OKI, rekan-rekan Mul sebagai pencari target, Mul berperan sebagai eksekusinya,”tambah Kanit Pidum sembari mengatakan pihaknya sudah mengetahui identitas pelaku lainnya yang kini sedang diburu polisi.
Mul yang kesehariannya merupakan petani dan memiliki 2 orang anak ini saat ditemui di tahanan Mapolres OKI kemarin mengakui bila ia melakukan perampokan di Banyuasin dan Kandis Pampangan OKI. Tuduhan beraksi di daerah lain, ia tak membantahnya.(iso)
Periksa Miranda dan Ungkap Aktor di Balik Nunun!
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SETELAH Nunun Nurbaeti divonis 2 tahun 6 bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak korupsi, kini mata tertuju kepada Miranda Gultom. Miranda yang sudah ditetapkan sebagai tersangka perkara suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) tahun 2004, tak akan bisa lepas dari jerat hukum. Walaupun selama ini, perempuan nyentrik tersebut selalu berkata bersih dan tak sama sekali tak kenal Nunun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bertindak mempercepat proses penyidikan terhadap Miranda Swaray Gultom. KPK didesak mempercepat proses penyidikan terhadap tersangka Miranda dan segera melimpahkan berkas ke pengadilan.
Penyidikan Miranda akan membuka aktor utama dibalik perkara suap cek pelawat ini. Aparat hukum dalam hal ini KPK jangan berlama-lama lagi, penanganan kasus suap harus bisa dab cepat selesai sehingga semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil depan hukum.
Sebagai catatan, Nunun Nurbaetie terbukti melakukan suap kepada anggota DPR terkait kemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Majelis Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman kepada Nunun selama 2,5 tahun penjara. Selain hukuman badan, majelis juga mewajibkan Nunun membayar uang denda sebesar Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dengan kondisi ini Nunun terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Korupsi.
Tentu jika ada niat baik dan memang serius menegakkan supremasi hukum, sangat mudah bagi KPK dan aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus Nunun Nurbaetie. Tetapi karena banyak kepentingan yang masuk, maka perjalanan kasus ini sangat lambat. Untuk memeriksa dan menyidangkan Miranda Gultom saja kentara sekali, sangat hati-hati.
Sudah banyak sekali cara dan upaya KPK yang nyata-nyata hanya sebagai muslihat untuk melindungi koruptor. Apa yang terjadi saat ini memang sangat membuat hati miris. Multi komplek problem menghinggapi Negeri ini, makin parahnya lagi persoalan-persoalan yang ada tak ada yang diselesaikan serius. Ujung-ujungnya kekecewaan yang ada di rakyat.
Dengan lemahnya penegakan hukum, banyak koruptor yang berkeliaran, orang lingkaran kekuasaan banyak terkait kasus korupsi tetapi tetapi tak ditindak, membuat rakyat kecewa. Saat ini khalayak apatis dan seperti putus asa dengan penguasa dan tindakan aparat.
Perkara suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) sudah ada sejak tahun 2004, dimana Agus Condro menjadi korban pertamakali. Ini menjadi cermin buruknya hukum Bangsa ini, bertahun-tahun status Miranda tak jelas, Nunun melarikan diri ke luar negeri. Kemudian sampai saat ini, tak jelas dari mana asal uang dalam bentuk cek pelawat yang dibagi-bagikan kepada anggota dewan.
Saat ini tak ada kata kompromi percepat periksa dan usut terus Miranda, dan orang-orang sekitar Nunun. Lalu Nunun pasti tahu sumber uang itu, tak usalah aparat hukum berputar-putar seperti orang bodoh.
Dan yang memberi uang pasti ada kepentingan. Masa orang tiba-tiba memberi uang tanpa berharap imbalan. Kita tunggu gerak KPK untuk mengusut tuntas kasus yang sudah bertahun-tahun ini! (***)
Pembebasan Lahan Musi III Telan Rp 70 Miliar
Palembang, SN
Salah satu upaya Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan pembangunan jembatan Musi III adalah dengan membebaskan lahan di titik pembangunan, untuk pembebasan lahan sendiri, dana yang dikucurkan sekitar Rp 70 Miliar.Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan pembebasan lahan, di Ruang Rapat II Wali Kota, Rabu (9/5).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang, Sapri HN, mengatakan, untuk tahap awal pemerintah memang akan membebaskan dulu lahan untuk pembangunan Musi III.
Adapun pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar timur sepanjang 25 kilometer, yang satu paket dengan pembangunan Jembatan Musi III, akan menyusul.
“Kalau total keseluruhan sampai pembangunan jalan lingkar timur itu untuk pembebasan lahan bisa sampai Rp 500 miliar. Tapi, sekarang yang kita prioritaskan untuk pembebasan lahan Musi III dulu,” kata Sapri, yang ditemui usai rapat.
Ia menerangkan, untuk pembebasan lahan bakal Jembatan Musi III, Pemprov Sumsel sudah mengalokasikan dana dalam APBD Perubahan senilai Rp 20 miliar. Tahun depan, dari APBD Induk, Pemprov Sumsel akan menggelontorkan lagi Rp 50 miliar.
Jembatan Musi III, kata Sapri, akan dibangun dari Pulau Kemaro untuk wilayah Seberang Ilir sampai ke Plaju, tepatnya di sekitar simpang Kayu Agung atau sekitar pabrik karet Hok Tong.
“Panjang jembatan mencapai 1,2 km. Untuk jangka panjang, dari jembatan ini akan dibangun jalan lingkar timur dengan panjang 25 km. Jalan ini nanti akan bertemu di jalur jalan tol Palembang-Kayu Agung,” Sapri menerangkan.
Soal titik lokasi pembebasan lahan, Sapri mengatakan masih akan dibahas dengan pemerintah provinsi. Ini mendesak. Soalnya, pemerintah pusat tidak akan menyiapkan pembangunan Musi III jika pembebasan lahan belum rampung.
“Besok kami akan rapat lagi dengan tim dari Pemprov Sumsel. Karena dana pembebasan lahannya memang disiapkan oleh Pemprov. Tapi, Pemkot juga akan menyiapkan dana pendamping, cuma masih akan kami bahas lagi dengan Pemprov,” kata Sapri.
Selain soal Musi III, Sapri menambahkan, pihaknya dan Pemprov Sumsel juga membahas rencana pembebasan lahan bakal pembangunan under pass di Simpang Patal.
“Dananya juga disiapkan Pemprov Sumsel dalam APBD Perubahan sebesar Rp 10 miliar. Dengan luas lahan 11.200 meter persegi,” ujar Sapri.
Kepala Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sunarto, mengatakan, untuk pembebasan lahan ini pihaknya akan berkoordinasi dengan provinsi, karena dana disiapkan langsung oleh provinsi.
“Harus dibahas lagi titik-titiknya, jadi kami belum bisa memastikan luas yang akan dibebaskan untuk Musi III. Tapi, untuk under pass itu sudah pasti, yakni 11.200 meter persegi. Jadi, akan dimulai dari sebelum PTC sampai ke arah Jalan Residen Abdul Rozak,” Sunarto menerangkan.(win)
Salah satu upaya Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan pembangunan jembatan Musi III adalah dengan membebaskan lahan di titik pembangunan, untuk pembebasan lahan sendiri, dana yang dikucurkan sekitar Rp 70 Miliar.Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan pembebasan lahan, di Ruang Rapat II Wali Kota, Rabu (9/5).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang, Sapri HN, mengatakan, untuk tahap awal pemerintah memang akan membebaskan dulu lahan untuk pembangunan Musi III.
Adapun pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar timur sepanjang 25 kilometer, yang satu paket dengan pembangunan Jembatan Musi III, akan menyusul.
“Kalau total keseluruhan sampai pembangunan jalan lingkar timur itu untuk pembebasan lahan bisa sampai Rp 500 miliar. Tapi, sekarang yang kita prioritaskan untuk pembebasan lahan Musi III dulu,” kata Sapri, yang ditemui usai rapat.
Ia menerangkan, untuk pembebasan lahan bakal Jembatan Musi III, Pemprov Sumsel sudah mengalokasikan dana dalam APBD Perubahan senilai Rp 20 miliar. Tahun depan, dari APBD Induk, Pemprov Sumsel akan menggelontorkan lagi Rp 50 miliar.
Jembatan Musi III, kata Sapri, akan dibangun dari Pulau Kemaro untuk wilayah Seberang Ilir sampai ke Plaju, tepatnya di sekitar simpang Kayu Agung atau sekitar pabrik karet Hok Tong.
“Panjang jembatan mencapai 1,2 km. Untuk jangka panjang, dari jembatan ini akan dibangun jalan lingkar timur dengan panjang 25 km. Jalan ini nanti akan bertemu di jalur jalan tol Palembang-Kayu Agung,” Sapri menerangkan.
Soal titik lokasi pembebasan lahan, Sapri mengatakan masih akan dibahas dengan pemerintah provinsi. Ini mendesak. Soalnya, pemerintah pusat tidak akan menyiapkan pembangunan Musi III jika pembebasan lahan belum rampung.
“Besok kami akan rapat lagi dengan tim dari Pemprov Sumsel. Karena dana pembebasan lahannya memang disiapkan oleh Pemprov. Tapi, Pemkot juga akan menyiapkan dana pendamping, cuma masih akan kami bahas lagi dengan Pemprov,” kata Sapri.
Selain soal Musi III, Sapri menambahkan, pihaknya dan Pemprov Sumsel juga membahas rencana pembebasan lahan bakal pembangunan under pass di Simpang Patal.
“Dananya juga disiapkan Pemprov Sumsel dalam APBD Perubahan sebesar Rp 10 miliar. Dengan luas lahan 11.200 meter persegi,” ujar Sapri.
Kepala Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sunarto, mengatakan, untuk pembebasan lahan ini pihaknya akan berkoordinasi dengan provinsi, karena dana disiapkan langsung oleh provinsi.
“Harus dibahas lagi titik-titiknya, jadi kami belum bisa memastikan luas yang akan dibebaskan untuk Musi III. Tapi, untuk under pass itu sudah pasti, yakni 11.200 meter persegi. Jadi, akan dimulai dari sebelum PTC sampai ke arah Jalan Residen Abdul Rozak,” Sunarto menerangkan.(win)
Pemkot Aggarkan 3 Miliar Oprasional Ustadz Ustadazah
Palembang, SN
Tahun 2012 ini, Pemerintah Kota Palembang (Pemkot) mengalokasikan dana operasional bagi Ustadz dan Ustadazah sebesar Rp3 Miliar. Dana yang diambil dari APBD 2012 diperuntukkan bagi 2.500 ustadz yang terdata pada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Palembang.
Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT menjelaskan, pemberian dana operasional bagi pengajar ilmu agama Islam ini dilakukan agar para ustadz termotivasi dalam mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak.
“Kita coba memotivasi ustadz dan ustadzah, sehingga bagi ustadz yang mengajar di mushola dan masjid ada dana operasionalnya,” kata dia, kemarin.
Lebih jauh dia menjelaskan, dana Rp3 miliar tersebut diperuntukkan kepada 2.500 orang. Masing-masing setiap ustadz ataupun ustadzah mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta pertahun. Artinya, setiap bulan setiap ustadz mendapatkan dana Rp100 ribu.
“Sebenarnya ini masih kurang, total ustadz di Palembang ada 3.000 orang, masih ada 500 orang lagi yang belum kita bantu,” akunya. Diketahui, pemberian bantuan operasional ini mengalami peningkatan, tahun lalu hanya 1.500 ustadz yang dibantu.
“Ini kita lakukan agar mereka (ustadz) termotivasi agar ilmu yang ada bisa diturunkan kepada anak-anak kita,” harap Eddy.
Dalam kesempatan itu, dia juga akan memberikan uang kehormatan kepada hafidz (penghafal Alquran) di Palembang. Hanya saja, pemberian uang kehormatan ini hanya diperuntukkan kepada para peserta lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
“Setiap bulan Ramadan kita gelar lomba MTQ. Setiap tahun setidaknya ada 5 juz yang dihafal, dan tahun ini masuk ke tahun ke empat artinya ada 20 juz. Insya Allah 2 tahun lagi bisa hafidz. Bagi mereka yang hafidz, akan kita berikan uang kehormatan kepada mereka sebesar Rp3 juta per orang,” jelasnya.
Pemberian uang kehormatan ini sambung Eddy, lantaran jumlah hafidz di Palembang masih sedikit. “Paling kiayi Nawawi Dencik dan lainnya, masih sangat sedikit hafidz di Palembang, saya rasa kurang dari 10 hafidz. Uang kehormatan ini kita berikan agar termotivasi menghafal Alquran,” terangnya.(win)
Tahun 2012 ini, Pemerintah Kota Palembang (Pemkot) mengalokasikan dana operasional bagi Ustadz dan Ustadazah sebesar Rp3 Miliar. Dana yang diambil dari APBD 2012 diperuntukkan bagi 2.500 ustadz yang terdata pada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Palembang.
Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT menjelaskan, pemberian dana operasional bagi pengajar ilmu agama Islam ini dilakukan agar para ustadz termotivasi dalam mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak.
“Kita coba memotivasi ustadz dan ustadzah, sehingga bagi ustadz yang mengajar di mushola dan masjid ada dana operasionalnya,” kata dia, kemarin.
Lebih jauh dia menjelaskan, dana Rp3 miliar tersebut diperuntukkan kepada 2.500 orang. Masing-masing setiap ustadz ataupun ustadzah mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta pertahun. Artinya, setiap bulan setiap ustadz mendapatkan dana Rp100 ribu.
“Sebenarnya ini masih kurang, total ustadz di Palembang ada 3.000 orang, masih ada 500 orang lagi yang belum kita bantu,” akunya. Diketahui, pemberian bantuan operasional ini mengalami peningkatan, tahun lalu hanya 1.500 ustadz yang dibantu.
“Ini kita lakukan agar mereka (ustadz) termotivasi agar ilmu yang ada bisa diturunkan kepada anak-anak kita,” harap Eddy.
Dalam kesempatan itu, dia juga akan memberikan uang kehormatan kepada hafidz (penghafal Alquran) di Palembang. Hanya saja, pemberian uang kehormatan ini hanya diperuntukkan kepada para peserta lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
“Setiap bulan Ramadan kita gelar lomba MTQ. Setiap tahun setidaknya ada 5 juz yang dihafal, dan tahun ini masuk ke tahun ke empat artinya ada 20 juz. Insya Allah 2 tahun lagi bisa hafidz. Bagi mereka yang hafidz, akan kita berikan uang kehormatan kepada mereka sebesar Rp3 juta per orang,” jelasnya.
Pemberian uang kehormatan ini sambung Eddy, lantaran jumlah hafidz di Palembang masih sedikit. “Paling kiayi Nawawi Dencik dan lainnya, masih sangat sedikit hafidz di Palembang, saya rasa kurang dari 10 hafidz. Uang kehormatan ini kita berikan agar termotivasi menghafal Alquran,” terangnya.(win)
Pendaftaran Bujang Gadis Prabumulih Dibuka
Prabumulih, SN
Kantor Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Kanporabudpar) Prabumulih akan menggelar pemilihan Bujang Gadis Prabumulih 012 yang rencananya digelar pada 12 Juni di Gedung Patra Ria Komplek Pertamina Prabumulih.
Kasi Pariwisata Kanporabudpar Mulyadi MSi mengatakan, pendaftaran pemilihan Bujang Gadis Prabumulih ini dimulai pada 5 Mei sampai dengan 4 Juni. Bagi para pemuda dan pemudi Prabumulih yang berusia minimal 17 tahun dan belum menikah, dapat mengikuti pemilihan ini.
"Syarat lainnya, tinggi badan untuk wanita minimal 165 cm dan pria 170 cm. Bagi peminat dapat mengisi formulir dan surat izin orangtua yang dapat diperoleh di Kantor Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota prabumuih Jalan Jenderal Sudirman Km 12 Pangkul lantai 8," jelasnya.
Lanjut Mulyadi, calon peserta juga harus melampirkan identitas diri seperi KTP (Prabumulih), kartu pelajar atau kartu mahasiswa, foto setengah badan satu lembar serta Photo post card(close up setengah badan) 1 lembar dan Photo post card (Cose up seluruh foto seluruh badan satu lembar. “Materi dan teknis pelaksanaan diatur dua tahap yakni technical meeting yang dilaksanakan 14 Juni pukul 04.00 wib di gedung Binaria I komplek Pertamina Prabumulih. Berikutnya seleksi awal berupa tes tertulis dan wawancara yang dilaksanakan 05 Juni pukul 08.00 ditempat yang sama,” lanjut Mulyadi.
Masih dijelaskan Mulyadi pada seleksi awal para calon peserta mengikuti wawancara dengan materi sejarah budaya prabumulih dan pengetahuan umum, etika dan kepribadian dan bahasa asing. para peserta yang lulus seleksi awal akan mengikuti karantina di hotel Gran Nikita Prabumulih hingga malam grand final yang dilaksanakan 12 Juni.
“Para pemenang Bujang Gadis Prabumulih 2012 akan mendapatkan piagam, trophy, uang pembinaan dan hadiah-hadiah lainnya serta diikutkan pada pemilihan Bujang Gadis Sumatera Selatan," ujarnya. (and)
Kantor Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Kanporabudpar) Prabumulih akan menggelar pemilihan Bujang Gadis Prabumulih 012 yang rencananya digelar pada 12 Juni di Gedung Patra Ria Komplek Pertamina Prabumulih.
Kasi Pariwisata Kanporabudpar Mulyadi MSi mengatakan, pendaftaran pemilihan Bujang Gadis Prabumulih ini dimulai pada 5 Mei sampai dengan 4 Juni. Bagi para pemuda dan pemudi Prabumulih yang berusia minimal 17 tahun dan belum menikah, dapat mengikuti pemilihan ini.
"Syarat lainnya, tinggi badan untuk wanita minimal 165 cm dan pria 170 cm. Bagi peminat dapat mengisi formulir dan surat izin orangtua yang dapat diperoleh di Kantor Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota prabumuih Jalan Jenderal Sudirman Km 12 Pangkul lantai 8," jelasnya.
Lanjut Mulyadi, calon peserta juga harus melampirkan identitas diri seperi KTP (Prabumulih), kartu pelajar atau kartu mahasiswa, foto setengah badan satu lembar serta Photo post card(close up setengah badan) 1 lembar dan Photo post card (Cose up seluruh foto seluruh badan satu lembar. “Materi dan teknis pelaksanaan diatur dua tahap yakni technical meeting yang dilaksanakan 14 Juni pukul 04.00 wib di gedung Binaria I komplek Pertamina Prabumulih. Berikutnya seleksi awal berupa tes tertulis dan wawancara yang dilaksanakan 05 Juni pukul 08.00 ditempat yang sama,” lanjut Mulyadi.
Masih dijelaskan Mulyadi pada seleksi awal para calon peserta mengikuti wawancara dengan materi sejarah budaya prabumulih dan pengetahuan umum, etika dan kepribadian dan bahasa asing. para peserta yang lulus seleksi awal akan mengikuti karantina di hotel Gran Nikita Prabumulih hingga malam grand final yang dilaksanakan 12 Juni.
“Para pemenang Bujang Gadis Prabumulih 2012 akan mendapatkan piagam, trophy, uang pembinaan dan hadiah-hadiah lainnya serta diikutkan pada pemilihan Bujang Gadis Sumatera Selatan," ujarnya. (and)
Walikota Kecewa Kinerja Kadinas
Prabumulih, SN
Walikota Prabumulih, Drs Rachman Djalili mengaku kecewa dengan kinerja stafnya yang masuk dalam jajaran pejabat selevel kepala dinas, badan dan kantor. Kekecewaan Rachman Djalili ini disampaikan saat melakukan mutasi kepala dinas, Selasa (8/5).
Dalam mutasi itu Kadinas Pekerjaan Umum, Ir HM Zulfan MM digantikan Ir Adi Supratman. Sedangkan Zulfan sendiri menjabat sebagai Kadin Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup (DPELH) menggantikan Ir H Dany Fachrial MT.
Walikota Prabumulih, Drs H Rachman Djalili mengaku setahun belakangan ini dirinya kecewa terhadap kinerja sejumlah kepala dinas, badan dan kantor yang ada di lingkungan Pemkot Prabumulih. Dia menilai kinerja sejumlah kepala dinas tersebut cenderung menurun jauh dari tahun sebelumnya serta tidak menunjukkan prestasi apapun.
Buntut dari kekecewaannya tersebut, bertempat diruang rapat Pemkot Prabumulih, Selasa (8/5), Walikota Prabumulih kembali melakukan perombakan terhadap struktur organisasi pejabat eselon II, III dan IV yang dia pimpin tersebut. Sedikitnya, tiga pejabat eselon II harus bergeser dari posisinya.
“Sudah satu tahun terakhir, saya banyak kecewa dengan saudara-saudara kepala dinas kerja saudara jauh menurun,” ujar H Rachman Djalili dalam sambutannya.
Dikatakan Rachman, dirinya tidak mengetahui secara pasti apa penyebab menurunnya kinerja kepala dinas tersebut. Namun pada kesempatan tersebut, Rachman sempat melontarkan kata sindiran kepada kepala dinas dengan pernyataan dirinya tidak tahu apakah penyebab menurunnya kinerja tersebut apakah karena disebabkan suasana menjelang Pemilukada saat ini.
“Saya tidak tahu apakah saudara ikut-ikutan kampanye atau saudara ikut mencalonkan diri. Saya tidak menyalahkan anda jadi supporter asalkan kerja tetap berjalan dengan baik,” tukasnya.
Namun meskipun demikian, Rachman menegaskan, evaluasi berupa mutasi adalah hal yang biasa dan mesti dilakukan. Sebab menurut dia, hal itu merupakan implementasi dari pilar pembangunan karir PNS untuk memenuhi tuntutan pembenahan organisasi.
“Kita harapkan, dengan dilakukan evaluasi ini terjadi peningkatan kinerja pada tugas masing-masing. Supaya bisa bekerja lebih baik lagi, jika sudah baik pertahankan dan tingkatkan. Begitu pula sebaliknya jika belum, segera perbaiki mumpung masih ada waktu,” tukasnya. (and)
Walikota Prabumulih, Drs Rachman Djalili mengaku kecewa dengan kinerja stafnya yang masuk dalam jajaran pejabat selevel kepala dinas, badan dan kantor. Kekecewaan Rachman Djalili ini disampaikan saat melakukan mutasi kepala dinas, Selasa (8/5).
Dalam mutasi itu Kadinas Pekerjaan Umum, Ir HM Zulfan MM digantikan Ir Adi Supratman. Sedangkan Zulfan sendiri menjabat sebagai Kadin Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup (DPELH) menggantikan Ir H Dany Fachrial MT.
Walikota Prabumulih, Drs H Rachman Djalili mengaku setahun belakangan ini dirinya kecewa terhadap kinerja sejumlah kepala dinas, badan dan kantor yang ada di lingkungan Pemkot Prabumulih. Dia menilai kinerja sejumlah kepala dinas tersebut cenderung menurun jauh dari tahun sebelumnya serta tidak menunjukkan prestasi apapun.
Buntut dari kekecewaannya tersebut, bertempat diruang rapat Pemkot Prabumulih, Selasa (8/5), Walikota Prabumulih kembali melakukan perombakan terhadap struktur organisasi pejabat eselon II, III dan IV yang dia pimpin tersebut. Sedikitnya, tiga pejabat eselon II harus bergeser dari posisinya.
“Sudah satu tahun terakhir, saya banyak kecewa dengan saudara-saudara kepala dinas kerja saudara jauh menurun,” ujar H Rachman Djalili dalam sambutannya.
Dikatakan Rachman, dirinya tidak mengetahui secara pasti apa penyebab menurunnya kinerja kepala dinas tersebut. Namun pada kesempatan tersebut, Rachman sempat melontarkan kata sindiran kepada kepala dinas dengan pernyataan dirinya tidak tahu apakah penyebab menurunnya kinerja tersebut apakah karena disebabkan suasana menjelang Pemilukada saat ini.
“Saya tidak tahu apakah saudara ikut-ikutan kampanye atau saudara ikut mencalonkan diri. Saya tidak menyalahkan anda jadi supporter asalkan kerja tetap berjalan dengan baik,” tukasnya.
Namun meskipun demikian, Rachman menegaskan, evaluasi berupa mutasi adalah hal yang biasa dan mesti dilakukan. Sebab menurut dia, hal itu merupakan implementasi dari pilar pembangunan karir PNS untuk memenuhi tuntutan pembenahan organisasi.
“Kita harapkan, dengan dilakukan evaluasi ini terjadi peningkatan kinerja pada tugas masing-masing. Supaya bisa bekerja lebih baik lagi, jika sudah baik pertahankan dan tingkatkan. Begitu pula sebaliknya jika belum, segera perbaiki mumpung masih ada waktu,” tukasnya. (and)
Pol PP Amankan 2 Ekskavator
Palembang, SN
Rabu (9/5), Satuan Polisi Pamong Praja (sat polpp) untuk kesekian kalinya, mengamankan mobil bertonase berat (ekskavator) yang diduga kuat, digunakan untuk mengeruk galian tanah illegal (Galian C) di Sukamulya dan Ekamulya, kelurahan Talang Betutu.
Setelah beberapa pekan ini, galian c di Talang Jambe menyeruak ke publik. Kini giliran tanah di Kelurahan Talang Betutu yang jadi korbannya. Dilokasi itu, setidaknya dua mobil ekslavator, dua buah aki, kunci-kunci, serta dua buah drum solar ditemukan disana.
"Dari lokasi, kami berhasil mengamankan dua ekskavator yang baru selesai beroperasi, tapi operatornya sudah lari," kata Muhammad Sabar, Plh Kasat Pol PP Palembang, kemarin.
Menurut Sabar, razia yang bekerjasama dengan TNI dan Polri ini digelar untuk menekan terjadinya perusakan lingkungan akibat dari galian C. Sehingga, setiap galian yang tidak mendapatkan izin (illegal) akan disita dan diberikan sanksi. "Selain tidak memiliki izin, aktifitas mereka juga telah merusak lingkungan," imbuhnya.
Selain mendapati dua ekskavatror, pihaknya juga menemukan dua buah aki, kunci, serta dua buah drum yang diduga kuat dipakai untuk mengoperasikan alat berat itu.
Mengingat aksi pengerukan ini berakibat fatal, Pol PP sambung Sabar, akan memanggil pengusaha yang mengelola pengerukan illegal itu. "Kita akan mencari tahu siapa pemiliknya dan akan dipanggil buat dimintai keterangan," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Palembang, Fahlevi Maizano menyarankan, agar pengusaha yang melakukan pengerukan diberikan sanksi seberat-beratnya. Selain merusak lingkungan, politisi PDIP ini menilai, aksi pengerukan tergolong tidak manusiawi. Atas dasar itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku menurutnya, jangan berupa teguran atau denda saja.
“Jerat mereka (pelaku,red) dengan UU Lingkungan Hidup dan Perda. Selain itu, pelaku harus didenda dengan hukuman yang besar agar mereka jera,” tegas Fahlevi.
Sejauh ini, Fahlevi menilai, tugas Pol PP dalam hal ini terbilang baik. Hanya saja katanya, razia intensif diperlukan untuk mentiadakan aksi pengerukan illegal di Kota Palembang saat ini.
“Pol PP harus rutin melakukan razia, bila mereka tidak menjalankan kewajibannya. Maka tugas kita (dewan,red) yang akan memanggil mereka (Pol PP),” pungkasnya.(win)
2014, Fasilitas Pendidikan di OI Lengkap
Indralaya, SN
Dalam dua tahun kedepan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI) menargetkan melengkapi faslitas pendidikan. Hal tersebut ditujukan untuk menunjang keberhasilan dunia pendidikan di Kabupaten OI. Demikian dikatakan Bupati OI Ir H Mawardi Yahya.
Fasilitas yang dimaksud yaitu berupa gedung dan kelengkapannya termasuk juga fasilitas laboratorium bagi SLTP dan SLTA, nantinya diharapkan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan fasilitas.
"Setelah semua fasilitas terpenuhi maka nantinya tidak ada lagi sekolah yang kekurangan fasilitas penunjang," ujar Mawardi.
Fasilitas pendidikan sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, hal ini karena fasilitas pendidikan merupakan sarana penunjang keberhasilan pendidikan, untuk itu pemerintah Kabupaten OI selama. Ini sudah berupaya secara berangsur-angsur memberikan dan memenuhi fasilitas tersebut.
Dikatakan juga oleh Mawardi karena setiap masyarakat berhak menerima pendidikan yang layak dan difasilitasi oleh pemerintah, untuk itu diharapkan kepada kepala sekolah yang menerima kucuran dana BOS dapat memanfaatkan dana tersebut untuk rehab rehab kecil yang ada disekolah.
Untuk itu tambah Mawardi, untuk tahun 2012 ini Tidak kurang dari 85 unit sekolah yang ada di Kabupaten OI akan direhab, baik rehab ringan maupun rehab berat, setelah itu baru kita akan membangun gedung baru berikut kelengkapan fasilitasnya.
Tak hanya itu, menurut orang nomor satu di OI ini, dalam waktu dekat ini mereka juga akan membangun empat SMK yaitu di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Alai, Muara Kuang dan peningkatan SMK yang ada di kecamatan Indralaya Utara.
"Tidak lama lagi kita akan membangun 4 SMK yaitu di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Alai, Muara Kuang dan Indralaya Utara," ujar Mawardi. (man)
Dalam dua tahun kedepan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI) menargetkan melengkapi faslitas pendidikan. Hal tersebut ditujukan untuk menunjang keberhasilan dunia pendidikan di Kabupaten OI. Demikian dikatakan Bupati OI Ir H Mawardi Yahya.
Fasilitas yang dimaksud yaitu berupa gedung dan kelengkapannya termasuk juga fasilitas laboratorium bagi SLTP dan SLTA, nantinya diharapkan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan fasilitas.
"Setelah semua fasilitas terpenuhi maka nantinya tidak ada lagi sekolah yang kekurangan fasilitas penunjang," ujar Mawardi.
Fasilitas pendidikan sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, hal ini karena fasilitas pendidikan merupakan sarana penunjang keberhasilan pendidikan, untuk itu pemerintah Kabupaten OI selama. Ini sudah berupaya secara berangsur-angsur memberikan dan memenuhi fasilitas tersebut.
Dikatakan juga oleh Mawardi karena setiap masyarakat berhak menerima pendidikan yang layak dan difasilitasi oleh pemerintah, untuk itu diharapkan kepada kepala sekolah yang menerima kucuran dana BOS dapat memanfaatkan dana tersebut untuk rehab rehab kecil yang ada disekolah.
Untuk itu tambah Mawardi, untuk tahun 2012 ini Tidak kurang dari 85 unit sekolah yang ada di Kabupaten OI akan direhab, baik rehab ringan maupun rehab berat, setelah itu baru kita akan membangun gedung baru berikut kelengkapan fasilitasnya.
Tak hanya itu, menurut orang nomor satu di OI ini, dalam waktu dekat ini mereka juga akan membangun empat SMK yaitu di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Alai, Muara Kuang dan peningkatan SMK yang ada di kecamatan Indralaya Utara.
"Tidak lama lagi kita akan membangun 4 SMK yaitu di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Alai, Muara Kuang dan Indralaya Utara," ujar Mawardi. (man)
Senin, 30 April 2012
Angie Ditahan dan KPK yang Harus Terus Diawasi
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat SETELAH terus ditekan dan dipertanyakan banyak pihak, akhirnya KPK menahan tersangka kasus korupsi Wisma Atlet Palembang, Angelina Sondakh. Padahal setelah sidang Angelina yang mengaku tak memiliki HP Blackberry, kasus ini seperti tenggelam dan KPK sangat terlihat memgambangkannya.
Tetapi sejak belakangan banyak pihak terus menggugat KPK untuk menuntaskan kasus ini dan mengusut Anggie, lembaga ini melakukan langkah prontal dengan menahan wakil rakyat dari Partai Demokrat tersebut.
Untuk kondisi sekarang KPK harus mengusut pihak-pihak yang ada di belakang Anggie. Jangan ada intervensi, rakyat dan banyak elemen harus mengawal kasus ini.
KPK mesti didesak untuk tidak ragu memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Anggelina. Siapapun dia harus dipanggil, jangan ada pemutarbalikkan fakta.Hal ini disebabkan karena selama ini masih ada keraguan besar terhadap KPK. Nama yang disebut harus dipanggil dan KPK tetap dapat menindak pihak-pihak terkait selama memegang alat bukti.
Partai Demokrat yang kini berkuasa, dengan suara terbanyak di parlemen dan 'menguasai' Istana kini harus menanggung beban berat. Bagai puncak klimak dari perbuatan yang telah dilakukan sejak lama, partai dengan lambang bintang mercy tersebut kini memetik hasil yang sangat menyakitkan.
Kini partai yang selalu menjaga citra diri dengan semua hal yang baik-baik, harus terbuka 'aib'-nya karena ulah kadernya sendiri. Seperti fenomena gunung es, bundaran bola besar telah menggilas gaya kepemimpinan low profile. Kondisi ini didukung sikap tak tegas, plin plan, dan terkahir saling menyalahkan antar mereka sendiri. Kondisi ini membuat 'bangkai' yang selama ini disimpan rapi, baunya kini menyeruak ke seantero negeri.
Setelah Nazaruddin, kini giliran Angelina yang harus menela pil pahit buah dari kerakusannya maling uang rakyat. (***)
Warga Tolak Ganti Rugi Lahan
Banyuasin, SN
Warga tiga Desa eks Transmigrasi Pulau Muning, Limbang Mulya dan Soko Makmur Kecamatan Sembawa Banyuasin menolak ganti rugi kebun inti plasma yang akan dijadikan perkebunan sawit PT Kasi Agro Mandiri (KAM). Kendati warga sebelumnya telah setuju dengan harga Rp 3,5 juta per surat dan izin lokasi telah diterbitkan Bupati.
Penolakan warga 3 desa kawasan Air Rengit milik seluas 3.000 hektar itu diungkapkan Kades Pulau Muning Bonari, Kades Soko Makmur Ali Usman, dan Kades Limbang Mulaya Nahdlo Rizqon ditemani BPD masing-masing saat rapat mediasi di ruangan Sekda Kamis (25/4).
Rapat mediasi yang dipimpin oleh Asisten I Husnan Bhakti, dihadiri oleh Kasubag tapem Pujiono, Kabid Program Syaiful Bahri, BPN, Bappeda, serta Kasi Penyiapan lahan (PL) Dinas Transmigrasi Banyuasin Sudirjo tersebut juga dihadiri oleh perwakilan PT KAM bidang Eksternal Relation Weldi.
Seperti dikatakan oleh Kades Nahdlo Rizqon, “Kami tidak bisa memaksa warga untuk ikut kebun plasma yang dijanjikan oleh PT KAM, karena setelah kami banding-bandingkan dengan desa lain, sistim plasma sekarang tidak diminati warga, kami hanya minta trans PIR,” kata Nahdlo.
Warga Desa X Transmigran hanya menginginkan sistem Kebun Plasma Inti Rakyat (PIR) seperti yang pernah dijanjikan oleh PT SHS saat transmigrasi pertama tahun 1999 silam namun perusahaan tersebut kolep.
Senada dikatakan oleh Kades Soko Makmur Ali Usman, bahwa warga desa tidak setuju adanya perkebunan inti plasma model sekarang, warga pertama kalinya mengira kalau perkebunan yang akan dibangun oleh PT KAM adalah kebun PIR.
“Jadi masyarakat eks trans kami setelah mendapat sosialsisi tentang sistim plasma akhirnya sepakat izin lokasi yang dikeluarkan oleh pemkab Banyuasin di lokasi lahan jatah trasn seluas 2,5 Ha per KK meminta untuk dicabut,” kata Ali Usman.
Ali Usman mengatakan, kendati warga pernah dijanjikan akan diberi ganti rugi seharga Rp 3,5 juta masih tidak untung karena selain lahan jatah yang dibeli tinggal 1 ha belum lagi nantinya dari lahan plasma yang dibuat perusahaan juga harus membayar ke kredit.
Mananggapai permasalahan PT KAM dengan Warga 3 Desa Asisten 1 Husnan Bahakti mengharapkan warga untuk berpikir kembali karena sejak dibuka trans sampai dengan sekarang banyak lahan yang belum diusahakan.
“Kalau boleh saya sarankan, pemerintah memang telah berupaya mendatangkan investor agar, masyarakat bisa berkembang maju, dan khusus di tiga desa ini selama terisolir, dan banyak penduduk bermata pencaharian diluar desa,” kata Husnan Bhakti.
Akan tetapi kalau masyarakat sudah bulat berkeinginan untuk keluar dari perusahaan pemerintah juga tidak bisa mencegah, sebab desa kalau masyarakat tidak mau bermitra dengan PT KAM lokasi itu akan di inklap.
“Izin lokasi PT KAM akan direvisi kembali, khusus di 3 desa tersebut, agar PT KAM mengerjakan lahan diluar 3 desa itu,” jelas Husnan Bhakti.
Sementara Kabid Program Hutbun Syaiful Bahri mengatakan, izin lokasi PT KAM seluas 11 ribu Ha dan dikurangi 3000 ha milik 3 desa sehingga izin lokasi PT KAM tinggal 8000 ha.
“Revisi izin lokasi ini akan segera kita lakukan agar jangan sampai tumpang tindaih lokasi yang digarap PT KAM,” jelasnya.
Camat Sembawa Joni Gunawan saat dikonfirmasi mengatakan, izin lokasi PT KAM ada 11 ribu ha dan dikurangi 3 desa tinggal 8000 ha, warga yang tidak mau sistim inti plasma akan digarap sendiri dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. (sir)
Warga tiga Desa eks Transmigrasi Pulau Muning, Limbang Mulya dan Soko Makmur Kecamatan Sembawa Banyuasin menolak ganti rugi kebun inti plasma yang akan dijadikan perkebunan sawit PT Kasi Agro Mandiri (KAM). Kendati warga sebelumnya telah setuju dengan harga Rp 3,5 juta per surat dan izin lokasi telah diterbitkan Bupati.
Penolakan warga 3 desa kawasan Air Rengit milik seluas 3.000 hektar itu diungkapkan Kades Pulau Muning Bonari, Kades Soko Makmur Ali Usman, dan Kades Limbang Mulaya Nahdlo Rizqon ditemani BPD masing-masing saat rapat mediasi di ruangan Sekda Kamis (25/4).
Rapat mediasi yang dipimpin oleh Asisten I Husnan Bhakti, dihadiri oleh Kasubag tapem Pujiono, Kabid Program Syaiful Bahri, BPN, Bappeda, serta Kasi Penyiapan lahan (PL) Dinas Transmigrasi Banyuasin Sudirjo tersebut juga dihadiri oleh perwakilan PT KAM bidang Eksternal Relation Weldi.
Seperti dikatakan oleh Kades Nahdlo Rizqon, “Kami tidak bisa memaksa warga untuk ikut kebun plasma yang dijanjikan oleh PT KAM, karena setelah kami banding-bandingkan dengan desa lain, sistim plasma sekarang tidak diminati warga, kami hanya minta trans PIR,” kata Nahdlo.
Warga Desa X Transmigran hanya menginginkan sistem Kebun Plasma Inti Rakyat (PIR) seperti yang pernah dijanjikan oleh PT SHS saat transmigrasi pertama tahun 1999 silam namun perusahaan tersebut kolep.
Senada dikatakan oleh Kades Soko Makmur Ali Usman, bahwa warga desa tidak setuju adanya perkebunan inti plasma model sekarang, warga pertama kalinya mengira kalau perkebunan yang akan dibangun oleh PT KAM adalah kebun PIR.
“Jadi masyarakat eks trans kami setelah mendapat sosialsisi tentang sistim plasma akhirnya sepakat izin lokasi yang dikeluarkan oleh pemkab Banyuasin di lokasi lahan jatah trasn seluas 2,5 Ha per KK meminta untuk dicabut,” kata Ali Usman.
Ali Usman mengatakan, kendati warga pernah dijanjikan akan diberi ganti rugi seharga Rp 3,5 juta masih tidak untung karena selain lahan jatah yang dibeli tinggal 1 ha belum lagi nantinya dari lahan plasma yang dibuat perusahaan juga harus membayar ke kredit.
Mananggapai permasalahan PT KAM dengan Warga 3 Desa Asisten 1 Husnan Bahakti mengharapkan warga untuk berpikir kembali karena sejak dibuka trans sampai dengan sekarang banyak lahan yang belum diusahakan.
“Kalau boleh saya sarankan, pemerintah memang telah berupaya mendatangkan investor agar, masyarakat bisa berkembang maju, dan khusus di tiga desa ini selama terisolir, dan banyak penduduk bermata pencaharian diluar desa,” kata Husnan Bhakti.
Akan tetapi kalau masyarakat sudah bulat berkeinginan untuk keluar dari perusahaan pemerintah juga tidak bisa mencegah, sebab desa kalau masyarakat tidak mau bermitra dengan PT KAM lokasi itu akan di inklap.
“Izin lokasi PT KAM akan direvisi kembali, khusus di 3 desa tersebut, agar PT KAM mengerjakan lahan diluar 3 desa itu,” jelas Husnan Bhakti.
Sementara Kabid Program Hutbun Syaiful Bahri mengatakan, izin lokasi PT KAM seluas 11 ribu Ha dan dikurangi 3000 ha milik 3 desa sehingga izin lokasi PT KAM tinggal 8000 ha.
“Revisi izin lokasi ini akan segera kita lakukan agar jangan sampai tumpang tindaih lokasi yang digarap PT KAM,” jelasnya.
Camat Sembawa Joni Gunawan saat dikonfirmasi mengatakan, izin lokasi PT KAM ada 11 ribu ha dan dikurangi 3 desa tinggal 8000 ha, warga yang tidak mau sistim inti plasma akan digarap sendiri dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. (sir)
Stok BBM Tetap, Waktu Distribusi Berubah
Banyuasin, SN
Jelang pembatasan penggunaan BBM Premium bersubsidi yang akan diberlakukan pada kendaraan diatas 1500 cc, kelangkaan BBM kembali terjadi di sepanjang Jalintim di Kabupaten Banyuasin. Meski sejumlah SPBU mengaku stok BBM yang diberikan Pertamina setiap hari normal, namun waktu pendistribusian yang tidak jelas membuat BBM seolah-olah langka.
Seperti yang terlihat di SPBU Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, pasokan BBM yang dikirim Pertamina setiap hari normal, yaitu 16 ton solar dan 10 ton premium per hari.
“Tapi waktu pendistribusiannya yang berbeda, kami baru saja mendapatkan stock BBM pada siang hari, jadi mau tidak mau pada pagi hari kami sudah tidak bisa lagi menjual bensin maupun solar, karena sudah habis,“ kata salah seorang operator pompa.
Padahal menurutnya, jumlah kendaraan yang melintas di Jalintim ini setiap hari terus mengalami penambahan. “Kalau siang kami bongkar nanti malam juga sudah habis, terpaksa kami harus menolak kendaraan yang datang. Ada yang memang mengerti kondisi ini, tetapi ada juga yang marah-marah," tuturnya.
Soal pembatasan BBM bersubdisi yang akan diberlakukan bulan Mei mendatang, pengawas SPBU Rejodadi Akuan menambahkan. Menurutnya, sampai saat ini pengelola SPBU belum menerima informasi apapun terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi tersebut.
Memang, diakui Akuan, dirinya sempat mendengar desas-desus soal rencana pembatasan BBM bersubdisi tersebut. “Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan surat edaran atau pemberitahuan dari Pemerintah terkait pembatasan kendaraan mobil 1500 cc, Jadi kami masih melakukan kegiatan seperti biasanya,dan untuk pengisian di pom bensin kami pun masih normal," ungkapnya.
Sama hal nya yang diungkapkan Anton pengawas SPBU yang berada di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa. Anton mengatakan kalau belum menerima informasi dari pemerintah terkait pembatasan BBM untuk kendaraan 1500 cc ke atas termasuk untuk mobil ber plat merah.
"Sampai saat ini kami masih melayani mobil-mobil di atas 1500 cc seperti biasa dan untuk mobil ber plat merah milik pemerintah pun pun kami masih memberikan bensin,karena sampai saat ini kami belum menerima informasi untuk pembatasan kendaraan di atas 1500 cc.sedangkan untuk pengisian ke SPBU sampai saat ini masih normal-normal saja,“ jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Supriadi SE MSTr kepada koran ini mengatakan, pembahasan lebih lanjut soal pembatasan penggunaan BBM ditingkat daerah belum dilakukan, termasuk di Banyuasin.
“Bagaimana nanti pola yang akan diterapkan dan termasuk pengawasannya, yang jelas kalau memang diberlakukan pasti ada pembahasan lanjutan didaerah. Intinya, kami siap untuk mengawal kebijakan Pemerintah Pusat untuk diberlakukan didaerah," ujar Supriadi. (sir)
Jelang pembatasan penggunaan BBM Premium bersubsidi yang akan diberlakukan pada kendaraan diatas 1500 cc, kelangkaan BBM kembali terjadi di sepanjang Jalintim di Kabupaten Banyuasin. Meski sejumlah SPBU mengaku stok BBM yang diberikan Pertamina setiap hari normal, namun waktu pendistribusian yang tidak jelas membuat BBM seolah-olah langka.
Seperti yang terlihat di SPBU Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, pasokan BBM yang dikirim Pertamina setiap hari normal, yaitu 16 ton solar dan 10 ton premium per hari.
“Tapi waktu pendistribusiannya yang berbeda, kami baru saja mendapatkan stock BBM pada siang hari, jadi mau tidak mau pada pagi hari kami sudah tidak bisa lagi menjual bensin maupun solar, karena sudah habis,“ kata salah seorang operator pompa.
Padahal menurutnya, jumlah kendaraan yang melintas di Jalintim ini setiap hari terus mengalami penambahan. “Kalau siang kami bongkar nanti malam juga sudah habis, terpaksa kami harus menolak kendaraan yang datang. Ada yang memang mengerti kondisi ini, tetapi ada juga yang marah-marah," tuturnya.
Soal pembatasan BBM bersubdisi yang akan diberlakukan bulan Mei mendatang, pengawas SPBU Rejodadi Akuan menambahkan. Menurutnya, sampai saat ini pengelola SPBU belum menerima informasi apapun terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi tersebut.
Memang, diakui Akuan, dirinya sempat mendengar desas-desus soal rencana pembatasan BBM bersubdisi tersebut. “Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan surat edaran atau pemberitahuan dari Pemerintah terkait pembatasan kendaraan mobil 1500 cc, Jadi kami masih melakukan kegiatan seperti biasanya,dan untuk pengisian di pom bensin kami pun masih normal," ungkapnya.
Sama hal nya yang diungkapkan Anton pengawas SPBU yang berada di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa. Anton mengatakan kalau belum menerima informasi dari pemerintah terkait pembatasan BBM untuk kendaraan 1500 cc ke atas termasuk untuk mobil ber plat merah.
"Sampai saat ini kami masih melayani mobil-mobil di atas 1500 cc seperti biasa dan untuk mobil ber plat merah milik pemerintah pun pun kami masih memberikan bensin,karena sampai saat ini kami belum menerima informasi untuk pembatasan kendaraan di atas 1500 cc.sedangkan untuk pengisian ke SPBU sampai saat ini masih normal-normal saja,“ jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Supriadi SE MSTr kepada koran ini mengatakan, pembahasan lebih lanjut soal pembatasan penggunaan BBM ditingkat daerah belum dilakukan, termasuk di Banyuasin.
“Bagaimana nanti pola yang akan diterapkan dan termasuk pengawasannya, yang jelas kalau memang diberlakukan pasti ada pembahasan lanjutan didaerah. Intinya, kami siap untuk mengawal kebijakan Pemerintah Pusat untuk diberlakukan didaerah," ujar Supriadi. (sir)
Warung Pelacuran di OKI Terus Bertambah
Kayuagung, SN
Daerah Kabupaten OKI yang dibelah Jalan Lintas Timur (Jalintim) dan menjadi translit antar provinsi bahkan pulau seolah menjadi lahan subur bagi pengelola warung prostitusi (pelacuran). Ini terbuktinya dengan terus bertambahnya jumlah lokalisasi di sepanjang jalan negara tersebut.
Upaya pemerintah dan instansi terkait untuk menghilangkan praktek pelacuran di warung yang kerap juga disebut warung remang remang ini sepertinya hanya sebatas omongan dan slogan saja. Apalagi, diduga kuat oknum aparat justru menerima setoran uang dari pengelola warung esek-esek dan para Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut.
Warung esek-esek berkedok warung makan, tempat hiburan malam atau kafe yang menyediakan wanita PSK itu dapat dijumpai di sepanjang Jalintim mulai dari Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, Desa Bunut Teluk Gelam, kawasan Hutan Tutupan Lempuing Jaya. Dari beberapa titik ini, jumlahnya terbilang mencapai lebih dari 100 warung.
Bukan hanya sebagai ajang prostitusi saja, namun sejumlah warung remang-remang dan kafe-kafe tersebut juga dijadikan sebagai tempat peredaran Narkoba. Ironisnya, tempat-tempat yang memicu tingginya angka penderita HIV/AIDS di Kabupaten OKI ini minim tersentuh razia-razia. Diduga, para pemilik rumah makan dan kafe tersebut memberikan upeti pada oknum aparat.
Pengelola kafe di kawasan Teluk Gelam yang namanya meminta disamarkan, sebut saja MD saat dibincang malam kemarin secara terang-terangan mengatakan, oknum aparat yang menerima setoran uang haram itu yakni dari kepolisian dan Sat Pol PP.
Nominal setoran yang mereka berikan bervariasi, untuk di kafenya Rp 750 ribu per bulan kepada oknum polisi dan Rp 100 ribu setiap PSK untuk oknum Sat Pol PP. Namun MD tidak bersedia menyebutkan identitas oknum kedua instansi tersebut.
“Karena kami nyetor itulah, jadi kami jarang dirazia mereka. Meskipun akan dirazia, kami sudah diberikan bocoran dulu jika akan ada razia besar-besaran,” ungkap MD sembari mengatakan bila mereka tahu akan razia maka kafenya tersebut akan tutup untuk malam tersebut.
Sedangkan seorang PSK yang mengaku bernama Ida (24) berasal dari Belitang OKU Timur mengatakan, ia merupakan janda beranak satu. Nekad menjadi PSK karena kebutuhan ekonomi untuk membiayai hidupnya bersama anaknya yang masih kecil.
Berapa tarifnya kencan? Ida mengaku tergantung nego. Awalnya ia menawarkan harga Rp 200 ribu (short time) dan bisa ditawar Rp 150 ribu atau bahkan hanya Rp 100 ribu bila malam itu sepi pengunjung. Ida mengaku belum lama ini mengikuti acara sosialisasi yang dilakukan sebuah LSM di OKI tentang bahaya penyakit HIV dan AIDS, namun sepulang mengikuti acara itu ia kembali bekerja jadi PSK seperti semula.
Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (Forpes) OKI Yuris Palimbani SH sebelumnya mengatakan, pihaknya bakal melakukan penyuluhan kepada setiap pimpinan Ponpes untuk bersama-sama mensosialisasikan bahaya HIV/AIDS dan Narkoba.
Namun ia juga mengharapkan bantuan dan dukungan pihak terkait seperti Polres OKI, Polsek dan Satpol PP untuk cepat bertindak, sehingga permasalahan ini tidak semakin menjadi permasalahan yang rumit, apalagi diketahui penderita HIV/AIDS di OKI ini cukup banyak. (iso)
500 Ibu Hamil Pecahkan Rekor MURI
Palembang, SN
Sebanyak 500 ibu hamil memecahkan rekor Muri dalam acara pemeriksaan ibu hamil yang digelar di Gedung Diklat PT Pertamina Refinery Unit III Plaju, Minggu (29/4). Kegiatan tersebut sebagai program pemeriksaan kehamilan dengan peserta terbanyak.
GM PT Pertamina RU III, Teuku Khaidir menjelaskan program yang mengusung tema "Perbaikan Kualitas Ibu Hamil Guna Mengurangi Resiko Kematian ibu dan Anak" merupakan bentuk kepedulian PT Pertamina RU III terhadap masyarakat sekeliling. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu hamil sehingga dapat mengurangi resiko kematian.
Dikatakannya, PT Pertamina RU III juga memberikan bantuan medis senilai Rp 87.500.000 untuk 3 puskesmas, 14 puskeskel dan 4 posyandu yang berada di sekitar wilayah ring 1 unit operasi. "Melalui bantuan ini diharapkan dapat menunjang aktivitas memasyarakatkan lembaga kesehatan masyarakat ini,"harapnya.
Sementara itu CEO GE Indonesia, Handry Satriago mengungkapkan, Indonesia adalah satu negara dengan angka kematian ibu dan anak yang sangat besar. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan kesehatan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. GE berperan untuk menangani masalah tersebut dengan teknologi yang dimilikinya, memeriksa kandungan ibu dan membantu dokter menjaga kesehatan.
"Pemeriksaan ini dijalankan dengan peralatan pemindai kesehatan GE diantaranya V-scan yaitu alat ultrasound gengam dan beberapa alat ultrasound tipe lain seperti logiq book xp dan logiq C5 premium yang merupakan hasil produksi FE,"jelasnya.
Sementara itu Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra saat membuka kegiatan tersebut menyambut baik program yang dibuat Pertamina RU III apalagi berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan ibu hamil. "Kegiatan seperti ini jelas sangat bermanfaat bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Karena dapat memeriksakan kesehatannya secara gratis dengan teknologi cangih. Dengan adanya pemeriksaan ibu hamil saya berharap angka kematian ibu melahirkan di Palembang dapat dikurangi,"pungkasnya. (ima)
Jalinteng Betung-Sekayu Rawan Kecelakaan
Sekayu, SN
Kondisi jalan berlobang dan rusak di sejumlah jalan lintas tengah (Jalinteng) Betung-Sekayu kian mengkhawatirkan warga. Misalkan saja, lobang diatas gorong-gorong dekat pospol simpang gardu kecamatan Lais Muba. Sebuah lobang sedalam 1,5 meter dengan diameter 60 cm dibiarkan begitu saja. Bagi pengendara yang lewat terutama motor sangat membahayakan.
Warga yang kerap melewati jalan tersebut sering kali nyaris masuk lobang yang menganga. Wargapun berinisiatif untuk menaruh kayu dan bekas celana jeans biru sebagai tanda jika ada lobang besar. Ironisnya perbaikan permanent belum dilakukan, padahal jalan tersebut vital sebagai penghubung antara kecamatan dan antar kabupaten.
Warga Betung Banyuasin, Rahman(40), yang kerap melintas di kabupaten Muba mengaku kerusakan jalan dan gorong-gorong sudah terjadi beberapa bulan lalu. Namun kerusakan sebagai meluas dan lobang semakin dalam. “Kami heran, untuk fasilitas publik yang vital saja, pemerintah lamban melakukan perbaikan. Apa nunggu korban berjatuhan baru dilakukan perbaikan,” ujar Ratijo.
Menurutnya, akibat lobang tersebut sudah pernah sepeda motor yang mengalami kecelakaan.
Menurut warga Lais, Rudi(30) perbaikan lobang di gorong-gorong yang nyaris amblas sudah harus segera dilakukan. Sebab, sebagai jalan lintas atau jalan provinsi kerap dilewati truk dan tronton seperti dari perusahaan tambang dan sawit. Jika tidkak cepat dilakukan maka bisa berakibat fatal.
“Kami juga minta agar jalan di sepanjang sungai musi dibuat beton pembatas karena rawan longsor. Kalau musim hujan air hampir masuk kejalan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Lais, Junaidi berharap perbaikan jalan rusak segera dilakukan. Sebab, banyak lobang yang membahayakan pengendara yang lewat. “Harusnya pemerintah segera mengaspal dan dibuat cor beton biar kuat. Karena lobang sudah banyak. Ini hanya ditimbun koral dan besoknya rusak lagi. Kami ingin yang permanent dan tahan lama,” katanya.
Kerusakan jalan yang berlobang juga terjadi didusun II simpang kerang, di dekat MTs lais dan dekat jembatan dusun II. Menurut Kades, pada hari yang tidak hujan banyak debu yang terjadi dan warga menjadi resah juga. “Kami sering mendapatkan kabar sering warga mengalami kecelakaan akibat jalan berlobang,” jelasnya seraya menambahkan kerusakan jalan semakin diperparah banyaknya kendaraan besar seperti truk dan tronton yang melintas.
Menyikapi itu, Kasatker Pembangunan Wilayah 1 Sumsel, Junaidi pernah mengatakan perbaikan menyeluruh Betung-Sekayu-Musi Rawas akan segera dilakukan jika proses tender rampung. “Direncanakan untuk perbaikan ruas jalan hingga puluhan km yang rusak dianggarkan melalui tahun jamak selama tiga tahun. Biaya bisa mencapai 143 Miliar dan pendanaan dari pemerintah pusat,” ungkapnya. Diperkirakan perbaikan baru bisa dilakukan pertengahan tahun 2012
Menurut Junaidi, untuk sementara penanggulangan jalan rusak dengan ditimbun batu koral. Dan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Muba.(her)
Kondisi jalan berlobang dan rusak di sejumlah jalan lintas tengah (Jalinteng) Betung-Sekayu kian mengkhawatirkan warga. Misalkan saja, lobang diatas gorong-gorong dekat pospol simpang gardu kecamatan Lais Muba. Sebuah lobang sedalam 1,5 meter dengan diameter 60 cm dibiarkan begitu saja. Bagi pengendara yang lewat terutama motor sangat membahayakan.
Warga yang kerap melewati jalan tersebut sering kali nyaris masuk lobang yang menganga. Wargapun berinisiatif untuk menaruh kayu dan bekas celana jeans biru sebagai tanda jika ada lobang besar. Ironisnya perbaikan permanent belum dilakukan, padahal jalan tersebut vital sebagai penghubung antara kecamatan dan antar kabupaten.
Warga Betung Banyuasin, Rahman(40), yang kerap melintas di kabupaten Muba mengaku kerusakan jalan dan gorong-gorong sudah terjadi beberapa bulan lalu. Namun kerusakan sebagai meluas dan lobang semakin dalam. “Kami heran, untuk fasilitas publik yang vital saja, pemerintah lamban melakukan perbaikan. Apa nunggu korban berjatuhan baru dilakukan perbaikan,” ujar Ratijo.
Menurutnya, akibat lobang tersebut sudah pernah sepeda motor yang mengalami kecelakaan.
Menurut warga Lais, Rudi(30) perbaikan lobang di gorong-gorong yang nyaris amblas sudah harus segera dilakukan. Sebab, sebagai jalan lintas atau jalan provinsi kerap dilewati truk dan tronton seperti dari perusahaan tambang dan sawit. Jika tidkak cepat dilakukan maka bisa berakibat fatal.
“Kami juga minta agar jalan di sepanjang sungai musi dibuat beton pembatas karena rawan longsor. Kalau musim hujan air hampir masuk kejalan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Lais, Junaidi berharap perbaikan jalan rusak segera dilakukan. Sebab, banyak lobang yang membahayakan pengendara yang lewat. “Harusnya pemerintah segera mengaspal dan dibuat cor beton biar kuat. Karena lobang sudah banyak. Ini hanya ditimbun koral dan besoknya rusak lagi. Kami ingin yang permanent dan tahan lama,” katanya.
Kerusakan jalan yang berlobang juga terjadi didusun II simpang kerang, di dekat MTs lais dan dekat jembatan dusun II. Menurut Kades, pada hari yang tidak hujan banyak debu yang terjadi dan warga menjadi resah juga. “Kami sering mendapatkan kabar sering warga mengalami kecelakaan akibat jalan berlobang,” jelasnya seraya menambahkan kerusakan jalan semakin diperparah banyaknya kendaraan besar seperti truk dan tronton yang melintas.
Menyikapi itu, Kasatker Pembangunan Wilayah 1 Sumsel, Junaidi pernah mengatakan perbaikan menyeluruh Betung-Sekayu-Musi Rawas akan segera dilakukan jika proses tender rampung. “Direncanakan untuk perbaikan ruas jalan hingga puluhan km yang rusak dianggarkan melalui tahun jamak selama tiga tahun. Biaya bisa mencapai 143 Miliar dan pendanaan dari pemerintah pusat,” ungkapnya. Diperkirakan perbaikan baru bisa dilakukan pertengahan tahun 2012
Menurut Junaidi, untuk sementara penanggulangan jalan rusak dengan ditimbun batu koral. Dan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Muba.(her)
Muba Siap Sukseskan Musi Triboatton 2012 South Sumatera
Sekayu, SN
Kabupaten Musi Banyuasin siap mendukung suksesnya penyelenggaraan event skala internasioanl “Musi Triboatton 2012 South Sumatera” yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 12 November 2012 mendatang.
Kesempatan ini harus dimanfaatkan optimal untuk mempromosikan segala potensi yang dimiliki kabupaten Musi Banyuasin baik potensi Sumber daya alam, nilai historis Musi Banyuasin juga dari sektor pariwisata. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi pada acara kunjungan kerja kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ke Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka paparan mengenai Musi Triboatton 2012 di ruang rapat Bupati Musi Banyuasin, Jumat (27/4).
Musi Triboatton 2012 merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan potensi pariwisata Sumatera Selatan melalui event sport & tourism serta mempromosikan daya tarik wisata di sepanjang jalur sungai musi serta mendukung program pelestarian lingkungan di kawasan sungai Musi yang dilakukan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.
"Ada lima kabupaten/kota yang terlibat yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Kota Palembang. Khusus kabupaten Musi Banyuasin mendapat jatah dua etappe dari enam etappe lombayakni pada etappe III (90 km) rute Muara Lakitan-Sekayu tanggal 9 November 2012 dan etappe IV (90 km) rute Sekayu-Pengumbuh. Ini harus dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka mempromosikan potensi Kabupaten Musi Banyuasin, apalagi pada rute tersebut terdapat 5 kecamatan yang dilewati diantaranya Kecamatan Sanga Desa, Babat Toman dan Lais," tambah Wakil Bupati Beni Hernedi.
Kegiatan Musi Triboatton 2012 dimulai tanggal 7 November 2012 start dari Etappe I Tanjung Raya –Tebing Tinggi dan finish pada Etappe VI Final Dragon Boat 2000M sekaligus upacara penutupan di Kota Palembang pada tanggal 12 November 2012.
Menurut Kepala Subdit Promosi wilayah I Kementerian Pariwisata & ekonomi Kreatif RI Raseno Arya SE MM, kegiatan ini dilatarbelakangi keinginan untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai gerbang internasional, meningkatkan nilai ekonomis Sungai Musi sebagai icon pariwisata, meningkatkan akselerasi kunjungan wisatawan ke Sumatera Selatan, serta menciptakan dampak ekonomi multiganda yang mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat.
Konsep event adalah promosi pariwisata melalui olahraga (sport & Tourism), event lomba dayung dan penyusuran Sungai Musi sejauh 500 KM dari hulu ke hilir meliputi lintasan berarus deras dan lintasan berarus tenang, perpaduan wisata penjelajahan dengan lomba dayung kreatif menggunakan 3 jenis perahu ataau boat yakni River Boat, kayak, traditional Boat Racing (TBR) dan penyusuran bersama menggunakan perahu induk sepanjang sungai Musi. Dengan kategori lomba Slalom, head to head, down river race dan speedrace, dengan peserta lomba diperkirakan 15 tim atau lebih yang terdiri dari 10 team dari luar negeri diantaranya ASEAN, Austarlia, New Zealand dan Hongkong, serta 5 team dari dalam negeri. Dengan total hadiah uang tunai 500 juta rupiah, piagam penghargaan, medali dan piala.
Pada event ini juga diharapkan setiap kabupaten Kota yang terlibat untuk berpartisipasi aktif selain memeriahkan acara dengan mengadakan kegiatan yang sarat akan promosi potensi daerah masing-masing, juga berpartisipasi dalam hal pembiayaan kegiatan yang tentunya terkoordinasi dengan kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif agar tidak tumpang tindih. (her)
Kabupaten Musi Banyuasin siap mendukung suksesnya penyelenggaraan event skala internasioanl “Musi Triboatton 2012 South Sumatera” yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 12 November 2012 mendatang.
Kesempatan ini harus dimanfaatkan optimal untuk mempromosikan segala potensi yang dimiliki kabupaten Musi Banyuasin baik potensi Sumber daya alam, nilai historis Musi Banyuasin juga dari sektor pariwisata. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi pada acara kunjungan kerja kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ke Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka paparan mengenai Musi Triboatton 2012 di ruang rapat Bupati Musi Banyuasin, Jumat (27/4).
Musi Triboatton 2012 merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan potensi pariwisata Sumatera Selatan melalui event sport & tourism serta mempromosikan daya tarik wisata di sepanjang jalur sungai musi serta mendukung program pelestarian lingkungan di kawasan sungai Musi yang dilakukan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.
"Ada lima kabupaten/kota yang terlibat yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Kota Palembang. Khusus kabupaten Musi Banyuasin mendapat jatah dua etappe dari enam etappe lombayakni pada etappe III (90 km) rute Muara Lakitan-Sekayu tanggal 9 November 2012 dan etappe IV (90 km) rute Sekayu-Pengumbuh. Ini harus dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka mempromosikan potensi Kabupaten Musi Banyuasin, apalagi pada rute tersebut terdapat 5 kecamatan yang dilewati diantaranya Kecamatan Sanga Desa, Babat Toman dan Lais," tambah Wakil Bupati Beni Hernedi.
Kegiatan Musi Triboatton 2012 dimulai tanggal 7 November 2012 start dari Etappe I Tanjung Raya –Tebing Tinggi dan finish pada Etappe VI Final Dragon Boat 2000M sekaligus upacara penutupan di Kota Palembang pada tanggal 12 November 2012.
Menurut Kepala Subdit Promosi wilayah I Kementerian Pariwisata & ekonomi Kreatif RI Raseno Arya SE MM, kegiatan ini dilatarbelakangi keinginan untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai gerbang internasional, meningkatkan nilai ekonomis Sungai Musi sebagai icon pariwisata, meningkatkan akselerasi kunjungan wisatawan ke Sumatera Selatan, serta menciptakan dampak ekonomi multiganda yang mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat.
Konsep event adalah promosi pariwisata melalui olahraga (sport & Tourism), event lomba dayung dan penyusuran Sungai Musi sejauh 500 KM dari hulu ke hilir meliputi lintasan berarus deras dan lintasan berarus tenang, perpaduan wisata penjelajahan dengan lomba dayung kreatif menggunakan 3 jenis perahu ataau boat yakni River Boat, kayak, traditional Boat Racing (TBR) dan penyusuran bersama menggunakan perahu induk sepanjang sungai Musi. Dengan kategori lomba Slalom, head to head, down river race dan speedrace, dengan peserta lomba diperkirakan 15 tim atau lebih yang terdiri dari 10 team dari luar negeri diantaranya ASEAN, Austarlia, New Zealand dan Hongkong, serta 5 team dari dalam negeri. Dengan total hadiah uang tunai 500 juta rupiah, piagam penghargaan, medali dan piala.
Pada event ini juga diharapkan setiap kabupaten Kota yang terlibat untuk berpartisipasi aktif selain memeriahkan acara dengan mengadakan kegiatan yang sarat akan promosi potensi daerah masing-masing, juga berpartisipasi dalam hal pembiayaan kegiatan yang tentunya terkoordinasi dengan kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif agar tidak tumpang tindih. (her)
Dana BSM SLTP Segera Cair
Indralaya, SN
Setelah mencairkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk murid sekolah dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir (OI) juga akan mengucurkan dana BSM untuk pelajar SLTP.
Kepala Dinas Pendidikan OI H Baharuddin Noer MM melalui Kasi Kurikulum sekolah
menengah Marsudi MM menyatakan, di Kabupaten OI terdapat 1.681 pelajar SLTP yang mendapat dana BSM. Setiap pelajar mendapat dana sebesar Rp 550 ribu pertahun. Sehingga total dana yang dikucurkan sebesar Rp 924.550.000.
Ditambahkan Marsudi, pencairan dana BSM mulai tahun 2012 dicairkan langsung oleh siswa yang bersangkutan didampingi orangtua dengan membawa raport dan SK penunjukan dari kepala sekolah masing-masing yang pencairannya dilakukan di kantor pos yang telah ditunjuk
dan terdekat dari lokasi sekolah dan apabila murid yang bersangkutan berhalangan untuk mencairkan langsung bisa juga siswa tersebut memberi surat kuasa kepada pihak sekolah dalam hal pencairan tersebut.
Lebih jauh dikatakan Marsudi dengan perubahan sistem pencairan dan penerimaan dana BSM ini sudah merupakan ketentuan dari pusat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau terjadi adanya kemungkinan pemotongan-pemotongan yang selama ini
sering menjadi keluhan para siswa dan wali siswa.
Sementara itu pencairan untuk tahun ini tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, masing-masing siswa menerima Rp 550 ribu pertahun dengan dua kali pencairan yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp 275 ribu yang pencairannya segera terealisasi. Sementara sisanya dibayarkan pada termin kedua yaitu pada bulan Juli 2012 mendatang.
Tak hanya itu ditambahkan Marsudi, kalau nantinya pada batas yang ditentukan untuk masa pencairan, yang diperkirakan pada akhir pecairan termin kedua masih ada siswa yang belum mencairkan maka pihak pemerintah memberi tenggang waktu selama 10 hari kerja namun apabila hingga masa tenggang waktu dana juga masih tersisa maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara. (man)
Setelah mencairkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk murid sekolah dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir (OI) juga akan mengucurkan dana BSM untuk pelajar SLTP.
Kepala Dinas Pendidikan OI H Baharuddin Noer MM melalui Kasi Kurikulum sekolah
menengah Marsudi MM menyatakan, di Kabupaten OI terdapat 1.681 pelajar SLTP yang mendapat dana BSM. Setiap pelajar mendapat dana sebesar Rp 550 ribu pertahun. Sehingga total dana yang dikucurkan sebesar Rp 924.550.000.
Ditambahkan Marsudi, pencairan dana BSM mulai tahun 2012 dicairkan langsung oleh siswa yang bersangkutan didampingi orangtua dengan membawa raport dan SK penunjukan dari kepala sekolah masing-masing yang pencairannya dilakukan di kantor pos yang telah ditunjuk
dan terdekat dari lokasi sekolah dan apabila murid yang bersangkutan berhalangan untuk mencairkan langsung bisa juga siswa tersebut memberi surat kuasa kepada pihak sekolah dalam hal pencairan tersebut.
Lebih jauh dikatakan Marsudi dengan perubahan sistem pencairan dan penerimaan dana BSM ini sudah merupakan ketentuan dari pusat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau terjadi adanya kemungkinan pemotongan-pemotongan yang selama ini
sering menjadi keluhan para siswa dan wali siswa.
Sementara itu pencairan untuk tahun ini tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, masing-masing siswa menerima Rp 550 ribu pertahun dengan dua kali pencairan yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp 275 ribu yang pencairannya segera terealisasi. Sementara sisanya dibayarkan pada termin kedua yaitu pada bulan Juli 2012 mendatang.
Tak hanya itu ditambahkan Marsudi, kalau nantinya pada batas yang ditentukan untuk masa pencairan, yang diperkirakan pada akhir pecairan termin kedua masih ada siswa yang belum mencairkan maka pihak pemerintah memberi tenggang waktu selama 10 hari kerja namun apabila hingga masa tenggang waktu dana juga masih tersisa maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara. (man)
Kamis, 26 April 2012
Warga Pesisir Tagih Pembangunan Pos AL
Kayuagung, SN
Warga di Desa Pinang Indah dan sekitar dalam Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI menagih janji Pemkab OKI yang akan membangun Pos Angkatan Laut (AL) di kawasan pesisir OKI. Proyek ini sudah dianggarkan menggunakan APBD OKI 2012 senilai Rp 170 juta.
Amirsyah SH, anggota DPRD OKI dari Partai Bintang Reformasi kemarin mengatakan, kawasan pesisir di Desa Pinang Indah dan sekitarnya merupakan daerah perairan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung. Kawasan itu rentan terjadi kriminalitas sehingga butuh penjagaan.
“Warga selaku nelayan butuh keamaman setiap hari, jadi mereka menagih janji itu kepada DPRD OKI melalui saya karena saya berasal dari Dapil itu,” katanya sembari mengatakan usulan pembangunan Pos AL itu sudah sejak tahun 2011 lalu.
“Usulan ini kami bahas di rapat dewan dan disetujui untuk dibangun dengan dana dari APBD sebesar Rp 170 juta,” terangnya sembari mengatakan selama tahun 2012 ini warga terus-terusan mempertanyakan kapan pelaksanaan pembangunan pos dimaksud.
Mengenai pelaksana pembangunan tersebut kata Amirsyah, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya OKI. Masyarakat sangat membutuhkan adanya pos pengamanan di wilayah pesisir laut itu, karena sudah dianggarkan di APBD.
Fredi selaku Camat Sungai Menang dikonfirmasi mengatakan, memang adanya usulan dari warga terkait permintaan Pos AL itu. Usulan itu muncul tahun lalu saat Camat Sungai Menang dijabat Husni Tamrin dan Fredi selaku Sekcam. (iso)
Warga di Desa Pinang Indah dan sekitar dalam Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI menagih janji Pemkab OKI yang akan membangun Pos Angkatan Laut (AL) di kawasan pesisir OKI. Proyek ini sudah dianggarkan menggunakan APBD OKI 2012 senilai Rp 170 juta.
Amirsyah SH, anggota DPRD OKI dari Partai Bintang Reformasi kemarin mengatakan, kawasan pesisir di Desa Pinang Indah dan sekitarnya merupakan daerah perairan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung. Kawasan itu rentan terjadi kriminalitas sehingga butuh penjagaan.
“Warga selaku nelayan butuh keamaman setiap hari, jadi mereka menagih janji itu kepada DPRD OKI melalui saya karena saya berasal dari Dapil itu,” katanya sembari mengatakan usulan pembangunan Pos AL itu sudah sejak tahun 2011 lalu.
“Usulan ini kami bahas di rapat dewan dan disetujui untuk dibangun dengan dana dari APBD sebesar Rp 170 juta,” terangnya sembari mengatakan selama tahun 2012 ini warga terus-terusan mempertanyakan kapan pelaksanaan pembangunan pos dimaksud.
Mengenai pelaksana pembangunan tersebut kata Amirsyah, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya OKI. Masyarakat sangat membutuhkan adanya pos pengamanan di wilayah pesisir laut itu, karena sudah dianggarkan di APBD.
Fredi selaku Camat Sungai Menang dikonfirmasi mengatakan, memang adanya usulan dari warga terkait permintaan Pos AL itu. Usulan itu muncul tahun lalu saat Camat Sungai Menang dijabat Husni Tamrin dan Fredi selaku Sekcam. (iso)
Langganan:
Postingan (Atom)