Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
UNTUK kesekian kalinya Malaysia diam-diam berusaha mencaplok wilayah kedaulatan RI. Posisi Indonesia sebagai negeri kepulauan dan lemah pengawasan, memang dimanfaatkan Negeri Jiran tersebut untuk 'maling' pulau-pulau atau daerah yang potensial.
Untuk kondisi ini, Pemerintah RI diminta tidak lagi menjadikan persoalan tapal batas negara menjadi persoalan biasa. Selain itu, pemerintah yang kini sudah memiliki Badan Pengelolaan Perbatasan, harus lebih memprioritaskan wilayah yang rawan sengketa tersebut.
Bukan kali ini Malaysia mengganggu Indonesia. Dan untuk kesekian kalinya sikap pemimpin Negeri ini biasa-biasa saja. Seakan hanya hal yang lumrah dan lazim Malaysia mengganggu Republik ini, hingga tak pernah ada sikap atau teguran yang tegas agar Malaysia tak berani untuk berbuat seenaknya.
Kondisi yang ada dari penguasa Bumi Pertiwi ini, selalu sikap menyesalkan dan himbauan-himbauan yang membuat Indonesia selalu dianggap sebelah mata oleh Negeri tetangga tersebut.
Harusnya penguasa sadar diri, dalam urusan pengelolaan batas negara, Indonesia sangat jauh tertinggal dengan Malaysia. Hal itu bisa terlihat dari kondisi di daerah-daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain.
Hal yang sangat nampak pada kondisi di lapangan dan yang buat kita sedih adalah soal pembangunan sarana sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang masih tertinggal.
Selalu saja seperti ini, bagaimana Bangsa yang besar dan Pemimpin Negeri besar ini mau dihargai dan disegani negeri luar, kalau untuk menyelesaikan dan mengamankan anak negerinya yang saat ini ditahan Malaysia, selalu saja dengan himbauan-himbauan.
Rakyat menginginkan sikap tegas dan keras agar Malaysia tak selalu mengganggu Indonesia. Kalau begini kenyataannya, jelas Malaysia tanpa ragu untuk mengobok-obok Bangsa ini. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar