Bupati Muara Enim |
Belum ada kepastian akan terealisasinya pembangunan jalan Desa Pengabuan-Simpang Betung-Babat sekitar 12 km pada tahun 2012, membuat warga empat desa yakni Desa Pengabuan, Betung, dan Prambatan Kecamatan Abab serta Prambatan Kecamatan Penukal, mengancam akan memblokir jalan Pengabuan, Muara Enim.
"Kami yang mewakili 4 desa tidak main-main. Jika tidak ada realisasi tahun 2012 nanti, aksi demo dengan cara menutup jalan di Desa Pengabuan, merupakan jalan terakhir," tegas Tokoh masyarakat Desa Pengabuan, Ubaidilah, Rabu (12/10) di ruang rapat Pemkab Muara Enim.
Dikatakan Ubaidiah yang didampingi oleh Dewan Penasehat Sumsel Watch Firdaus Hasbulah SH, Sekjen Majelis LSM Sumsel Ruspanda Karibulah, pihaknya sebelumnya telah berkomunikasi dengan pihak PT Pertamina Ubep Adera, hanya saja tidak ada respon yang positif sehingga akhirnya terjadilah unjuk rasa.
“Setelah adanya unjuk rasa, barulah pihak perusahaan mau berkomunikasi. Kita paham jika PT Pertamina bekerja atas perintah
negara untuk kepentingan negara, tetapi mereka juga harus sadar negara tanpa rakyat itu tidak akan pernah ada,” jelas Ubaidiah.
Intinya lanjut Ubaidiah, warga Pengabuan dan empat desa lainnya merupakan desa ring I, yang berada di sekitar perusahaan yang merasakan pahit dan getirnya akibat kegiatan operasional perusahaan migas.
“Tentunya bukan keuntungan saja yang digalih, melainkan perusahaan juga harus peduli dan transparan mulai dari masalah tenaga kerja dan perbaikan insfrastruktur jalan,” ungkap Ubaidilah.
Dukungan juga disampaikan berapa anggota DPRD Dapil II Muara Enim yakni Kuyung Rizal, A Rapiq, Perdinan, dan Camat Abab Rusnawi, bahwa jalan simpang Babat - Pengabuan, tersebut sudah ada sejak zaman Belanda, namun sampai sekarang tidak pernah baik dan masih berbentuk tanah. Padahal sudah beberapa perusahaan migas sudah menyedot hasil bumi namun tidak ada kontribusi.
“Kita minta, BP Migas dalam hal ini sebagai pengawas, untuk bisa mengakomodir dan mencari solusi tersebut. Tidak usah dahulu memikirkan CSR yang tidak seberapa, namun pikirkan perbaikan akses jalan sebab itu urat nadi masyarakat untuk perekonomian. Jika tidak ada realisasi, kamipun siap akan mendukung aksi masyarakat memblokir jalan,” terang Kuyung.
Menanggapinya, General Manager PT Pertamina UBEP Adera Cristian HP Siahaan yang didampingi oleh Field Manager Rizaldi dan Humas A Ghofur, bahwa pihaknya hanya sebagai operator sedangkan pengawasnya adalah BP Migas. Mengenai masalah tuntutan masyarakat seperti CSR dan jalan itu tentu harus melalui persetujuan pusat dan BP Migas.
Cristian juga menerangkan, di wilayah tersebut ada beberapa perusahaan migas, tentunya turut bertanggungjawab bukan saja, Ubep Adera sendiri melainkan seluruh perusahaan yang ada disana.
Kemudian, Kepala Perwakilan BP Migas Sumbagsel Elan Biantoro, pihaknya akan berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara memanggil seluruh operator disana untuk melakukan sharing dalam menyelesaikan permasalahan tersebut terutama untuk perbaikan jalan.
Sebab jalan memang merupakan urat nadi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya minta waktu pada tahun 2012, sudah ada keputusan untuk perbaikan jalan tersebut. Sedangkan untuk masalah CSR, itu memang sudah kewajiban dan selalu menjadi persyaratan di dalam Amdal.
Sementara itu Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar yang didampingi Asisten Pemerintahan Bulgani Hasan, mendukung aspirasi masyarakat Pengabuan dan sekitarnya. Untuk itu ia minta kepada BP Migas untuk secepatnya membahas masalah tersebut. Dan Pemkab Muara Enim siap melakukan sharing untuk pembiayaan pembangunan jalan tersebut yang diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp 30 miliar untuk panjang 12 km dengan cor beton. (yud)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar