Palembang, SN
Sektor pendidikan dalam rancangan APBD Sumsel hanya dianggarkan 17,8 persen atau kurang lebih Rp 800 miliar dari jumlah total APBD Sumsel 2012, Rp 4,2 triliun. Padahal sesuai perintah undang-undang anggaran pendidikan seharusnya minimal 20 persen dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jumlah ini dikritik oleh sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, Edward Jaya. Menurutnya, selain tidak sesuai dengan perintah undang-undang. Jumlah tersebut juga terlalu minim, untuk menunjang berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan di Sumsel.
"Kita sangat menyesalkan mengapa anggaran pendidikan hanya dialokasikan 17,8 persen dari total APBD Sumsel, padahal provinsi Sumsel dikenal sebagai ikon pendidikan gratis dan kesehatan gratis," ungkapnya ditemui usai rapat kerja Komisi V dengan Dinas Pendidikan Sumsel dalam rangka pembahasan pra anggaran APBD Sumsel tahun 2012, Selasa (1/11).
Dikatakannya, dengan anggaran yang kurang lebih Rp 800 miliar, permasalahan dalam bidang pendidikan di Sumsel tidak akan dapat diselesaikan secara maksimal. Seperti, untuk memperbaiki fasilitas sekolah, pembangunan laboratorium di sekolah-sekolah dan lainnya.
"Anggaran pendidikan yang hanya 17,8 persen itu, dialokasikan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung, jelas jumlah ini tidak cukup, apalagi masih banyak sekolah-sekolah di Sumsel ini yang perlu direhab dan diperbaiki," ungkap dia.
Oleh karenanya, kata Politisi Partai Golkar ini, Komisi V meminta kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebagai instansi yang berwenang mengatur anggaran, agar anggaran pendidikan gratis dapat di tingkatkan lagi, minimal sesuai perintah undang-undang 20 persen.
"Permintaan ini sudah kita sampaikan kepada Dispenda, dan paling lambat hari Kamis ini kita minta jawabannya," kata dia.
Lebih lanjut dikatakan Edward, minimnya anggaran dalam sektor pendidikan ini juga terjadi pada APBD 2011. Saat itu, sektor pendidikan hanya dianggarkan 17,6 persen dari total APBD Sumsel. Akibatnya kata Edward, DPRD Sumsel mendapat sorotan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dikarenakan anggaran pendidikan Sumsel dibawah 20 persen.
"Tahun 2011, kita beralasan dana APBD banyak tersedot untuk kegiatan SEA Games XXVI, dan BPK memaklumi itu. Nah, tahun 2012, kita tidak ada kegiatan besar seperti SEAG, seharusnya dana pendidikan dapat dialokasikan 20 persen dari jumlah total APBD," katanya. (awj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar