Palembang, SN
Perhelatan SEA Games XXVI, 11-22 November mendatang berdampak terhadap anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumsel. Betap tidak, untuk menalangi biaya pembangunan tiga venues, anggaran keseluruhan SKPD di APBD 2012 dipangkas.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi ditemui usai rapat dengan jajaran Dinas PU Bina Marga Sumsel, Kamis (3/11).
"Pemangkasan anggaran ini dilakukan, karena anggaran di APBD 2012 akan di alokasikan untuk pembayaran hutang tiga venues yakni aquatik, atletik dan menembak. Totalnya sekitar Rp 324, 9 miliar," terangnya.
Ia mencontohkan, akibat rencana pembayaran hutang tiga venues tersebut, anggaran untuk Dinas PU Bina Marga, yang awalnya di usulkan di KUA/PPAS sebesar Rp 800 miliar namun yang bisa di realisasikan hanya Rp 520 miliar.
Jumlah ini kata Yudha, menurun jika dibandingkan anggaran untuk PU BM di tahun 2011 yang mencapai Rp 600 miliar lebih. "Kita miris dengan keadaan ini, anggaran yang diajukan ke eksekutif Rp 800 M tapi karena ada keperluan untuk pembayaran utang venues SEA Games jadi sementara ini anggaran yang terealisasi hanya Rp 520 M," ungkapnya.
Namun sambung Yudha, masih ada kemungkinan pergeseran anggaran, sebab saat ini pembahasan baru pada pra anggaran. Selain itu disetujui atau tidaknya anggaran untuk pembayaran hutang SEA Games, sangat tergantung dengan keluar atau tidaknya surat pengakuan hutang (SPH) dari pimpinan dewan.
Dalam mengeluarkan SPH ini kata Yudha, sangat tergantung dengan ada atau tidaknya dasar hukum pembayaran hutang tersebut.
"Pembangunan tiga venue itu, awalnya di danai pihak ketiga. Namun dalam pelaksanaannya dana yang dikucurkan pihak ketiga itu tersendat, sehingga pembayarannya dimasukkan dahulu di APBD Sumsel," katanya.
Nantinya sambung Yudha, jika dana dari pihak ketiga itu sudah dapat dicairkan, maka dana itu akan masuk ke APBD menggantikan dana yang sudah dikeluarkan. Dan dana itu, dapat digunakan pada APBD Perubahan.
"Informasinya dana dari pihak ketiga itu dalam perjalanan, tapi tidak mungkin dimasukan dalam KUA/PPAS sekarang ini. Jadi, ditalangi dahulu dari dana APBD. Jika nanti dana dari pihak ketiga cair, maka dana itu akan jadi dana stand by di APBD Perubahan 2012," terang Politisi PDI Perjuangan ini.
Disisi lain kata Yudha, alokasi anggaran di Dinas PU BM tahun 2012 sebesar Rp 520 M diprioritaskan untuk pengembangan dan pemeliharaan jalan. Namun, karena ada pengurangan anggaran, maka akan dilihat skala prioritas.
"Akan kita lihat lagi, jalan mana yang prioritas untuk dibangun terlebih dahulu," katanya. (awj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar