Oleh Agus Harizal Alwie TjikmatSANGAT menyedihkan, miris, dan mengherankan kondisi Bangsa ini. Kondisi terakhir terkuak, di balik amannya kondisi Negeri ternyata tersimpan kasus besar yang telah menghilangkan nyawa manusia dengan cara yang keji.
Tragedi Mesuji mengagetkan semua pihak, selama ini ada kasus yang tersimpan cukup lama tanpa ada penyelesaian.
Walaupun fakta di lapangan telah dinyatakan berbeda dengan yang dilaporkan, tetapi hilangnya nyawa anak manusia dengan cara yang tak normal telah terjadi. Kasus ini harus diusut tuntas.
Tak cukup sampai disitu, dalam dua minggu terakhir kita harus menyaksikan banyak peristiwa anarkis, main hakim sendiri, pembakaran, demo besar-besaran.
Dengan kenyataan ini, ada satu pertanyaan, sudah hilangkah kepercayaan rakyat, hingga harus bertindak brutal dan menyelesaikan masalah dengan cara-cara sendiri.
Pada minggu ini kita juga saksikan bentrokan polisi dengan warga di Bima yang telah menimbulkan trauma dan luka yang dalam di masyarakat Bima. Semua bermula dari kasus di tambang emas PT Sumber Mineral Nusantara (SMN).
Dalam kasus ini terjadi benturan antara rakyat dengan aparat. Disini menjadi contoh kepentingan yang lain menjadi utama dibandingkan melindungi rakyat.
Lalu kemarin rakyat dengan marah dan emosi
membakar habis rumah jabatan Bupati Kota Waringin Barat (Kobar), Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Aksi anarkis dilakukan karena tak setuju dengan pelantikan bupati dan wakil bupati.
Inilah Bumi Pertiwi yang kita cintai. Multi komplek problem menghinggapi Negeri ini, makin parahnya lagi persoalan-persoalan yang ada tak ada yang diselesaikan serius. Ujung-ujungnya kekecewaan yang ada di rakyat.
Saat ini khalayak apatis dan seperti putus asa dengan penguasa dan tindakan aparat, hal ini membuahkan aksi main hakim sendiri. Ketidaksetujuan membuahkan aksi main hakim sendiri. Rakyat melakukan ini karena kecewa dengan penegakan supremasi hukum yang lemah.
Untuk diketahui aksi main hakim sendiri berada di titik yang mengkhawatirkan, harusnya aparat cepat sigap.
Banyak sekali kasus yang diselesaikan oleh massa, karena polisi atau aparat yang datang terlambat.
Aksi main hakim sendiri dipengaruhi perasaan frustasi masyarakat terhadap kondisi bangsa yang morat marit. Terutama sektor perekonomian yang tak kunjung membaik dan kian menghimpit kehidupan ekonomi masyarakat. Tak luput juga kekecewaan terhadap supremasi hukum.
Aksi ini banyak dilakukan warga dengan ekonomi kurang mampu. Hanya untuk mengingatkan kita bersama,
saat ini rakyat kecewa dengan kondisi saat ini, sudah miskin, pemerintah seakan tak pernah mendengar dengan keluhan mereka. Ketika ada masalah atau konflik, emosi rakyat sangat cepat tersulut
Apapun alasannnya, aksi main hakim sendiri tetap tak diperbolehkan. Karena cara itu telah mengabaikan norma-norma dan aturan hukum yang sudah ditata di Republik ini. Polisi harus optimal menjalankan kewajibannya. Tidak ada pilih kasih atau perasaan takut dari aparatnya untuk bertindak tegas.
Harus dicari benang merah untuk setiap aksi main hakim sendiri. Misalnya yang paling bertanggungjawab dan yang menjadi pemicu awal. Untuk tindakan main hakim sendiri, Polisi harus repot untuk mengusut kasus ini secara hukum, khususnya jika polisi tiba saat aksi belum terjadi.
Tidak sebandingnya jumlah anggota polisi dan masyarakat, memang menjadi dasar pembelaan bagi polisi. Tetapi ini mutlak dilakukan, yang salah harus dihukum dan tegas dilakukan. Ini juga sebagai efek jera untuk semua pihak. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar