Edisi Cetak 502, Jumat 18 November 2011

Mantan Gubernur Syahrial Oesman Bawa Investor ke Muba

* Dukung Pembangunan Wisata Ulaklia

Sekayu, SN
Halaman rumah Dinas (Pendopoan) Bupati Musi Banyuasin (Muba), di Jalan Kol Wahid Udin, Sekayu, Kamis (17/11) siang mendadak ramai. Ratusan pasang mata tertuju pada sosok tujuh pria yang memarkir motor gede (Moge) jenis Harley Davidson persis di depan pendopoan.
Salah satu pengendara Moge ini ternyata mantan Gubernur Sumsel, Ir Syahrial Oesman (SO) yang sengaja datang berkunjung ke Muba bersama club Moge-nya. Kehadiran mereka disambut Bupati Muba H Pahri Azhari bersama sang istri Hj Lucianty Pahri bersama unsur muspida.
Syahrial Oesman mengatakan, ini salah satu cara yang dilakukannya untuk mengisi waktu luang, terlebih sudah pensiun sebagai Gubernur Sumsel. Menurut dia, berdiam diri di rumah pada usia yang tidak mudah lagi cepat terkena struk. Karena itu, perlu ada aktivitas untuk memacu adrenalin agar tetap fit.
“Kalau sudah pensiun seperti saya ini, memang harus banyak bergerak. Kalau di rumah terus bisa stress dan struk. Saya pilih Moge karena memang sejak kuliah saya doyan maen motor,” kata SO.
SO mengakui, kedatangannya ke Muba kali ini tidak hanya sekadar mampir atau pamer Moge yang dikendarainya dari Kota Bogor beberapa hari lalu. Tapi lebih dari itu, ada misi penting untuk mewujudkan rencana pembangunan wisata yang direncanakan Pemkab Muba.
“Sembari keliling, saya juga mengajak empat investor bersama saya untuk menjajaki kemungkinan investasi di Muba. Apalagi ada rencana Pemkab Muba ingin menjadikan Danau Ulaklia menjadi pusat rekreasi di Muba,” terangnya.
Apa yang dikatakan SO mungkin tidaklah berlebihan. Karena memang Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan luas lebih dari 14 ribu kilometer persegi menyimpan potensi wisata alam yang indah. Salah satunya, Danau Ulaklia yang terletak di seberang Sungai Musi, Sekayu. Sayangnya selama ini kawasan tersebut belum dikelola dengan baik, sehingga terbengkalai dan kerap dijadikan tempat bekule (pacaran) oleh warga setempat.
Menyadari hal ini, Pemkab Muba akhirnya tergerak untuk menjadikan Danau Ulaklia ini sebagai pusat rekreasi terbesar di wilayah Muba. Awal 2012 mendatang, danau yang menempati lahan sekitar 16 hektare ini akan dibangun dan diprediksi selesai akhir 2013.
“Sudah saatnya kita memiliki pusat rekreasi atau kawasan pariwisata. Dengan begitu, warga kita tidak perlu lagi keluar kota untuk rekreasi. Sebaliknya, kita harapkan yang dari luar datang kemari,” ujar Bupati Muba H Pahri Azhari saat meninjau langsung kawasan Danau Ulaklia dimaksud, Rabu (16/11).
Pahri mengatakan, langkah awal menjadikan Ulaklia sebagai pusat rekreasi, dimulai dengan membangun sejumlah fasilitas di sekeliling danau. Fasilitas dimaksud mencakup sarana permainan, outbond, kolam pemancingan, kuliner, tempat bersantai dan lainnya. Tidak kalah penting, pihaknya juga akan membangun jalan sebagai akses menuju kawasan wisata tersebut.
“Kita akan berupaya maksimal membangun fasilitas menggunakan APBD. Untuk selanjutnya, jika memungkinkan kita undang investor untuk membuat tempat ini menjadi lebih wah,” katanya.
Perhatian terhadap pentingnya fasilitas rekreasi ini, menginspirasi Pahri untuk mempercantik pinggiran Sungai Musi di sekitar Pasar Perjuangan Sekayu. Rencananya di sini, akan dibangun fasilitas taman dan sentra kerajinan dan kuliner khas Muba.
“Ulaklia dan bantaran Sungai Musi ini akan kita bangun dalam waktu bersamaan. Insya Allah 2013, warga Muba sudah bisa menikmatinya,” tambahnya. (her)

Penampungan Batubara Ilegal Disegel

Muara Enim, SN

Tim Gabungan (kepolisian resort) Polres Muara Enim dan Polsek Lawang Kidul berhasil mengendus keberadaan penampungan batubara (stok file) diduga ilegal di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul. Diperkirakan batubara yang siap diangkut tersebut ditaksir ratusan ton.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kapolsek Lawang Kidul AKP Tommi Bambang Souissa SIK didampingi Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi yang dikonfimasi, Rabu (15/11), membenarkan telah mem police line penampungan batubara ilegal yang diperkirakan ratusan ton di Desa Keban Agung.
Dikatakan Kapolsek, penyegelan penampungan batubara tersebut,
Selasa (15/11) sekitar pukul 17.00 WIB, di lokasi pihaknya mendapati para pekerja yang diperkirakan sebanyak 6 orang sedang istrihat. Lalu, anggota mengamankan satu karung batubara sebagai sampel untuk dijadikan barang bukti.
“Aktivitas penampungan batubara itu aktif sejak 3 bulan terakhir, namun, sejak setahun tahun lalu, penampungan batubara itu telah ada,” jelas Kapolsek.
Kemudian, di TKP juga pihaknya mengamankan barang bukti 2 unit mobil Fuso yang bermuatan penuh sekitar 24 ton, dan satu unit lagi masih bermuatan setengah fuso sekitar belasan ton. Rencananya, fuso yang bermuatan batubara tersebut akan dikirimkan ke Jakarta.
“Sore itu juga, Tim langsung mem-police line (segel), penampungan batubara (stok file), lalu, satu karung berisi batubara kita jadikan barang bukti, dan 2 unit fuso bermuatan batubara sementara ini kita titipkan di PTBA,” ungkap Kapolsek Lawang Kidul seraya menyebutkan kalau batubara tersebut berasal dari masyarakat.
Dilanjutkan Kapolsek, setelah menyegel penampungan batubara
tersebut, terungkap dari keterangan para pekerja kalau pengawasnya
adalah Sopian. Lalu, pada malamnya, Sopian diambil keterangannya untuk mengetahui pemodal dari usaha tersebut.
“Sopian adalah pengawas dari penampungan batubara yang mendapat upah sekitar 1 juta/perbulan dari pengusaha asal Surabaya yakni Doni,” beber Kapolsek Lawang Kidul.
Ditegaskan Kapolsek, setelah mendapat keterangan yang cukup dari saksi-saksi dilapangan, pihaknya akan mengejar pengusaha asal
Surabaya, Doni untuk dimintai keterangannya. “Kita akan menjeratnya
dengan pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan ancaman 10 tahun penjara," kata dia.
Ditambahkan, Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi, pihaknya dalam hal ini sebatas memback up polsek Lawang Kidul dalam penyegelan penampungan batubara illegal tersebut. Selanjutnya, setelah mendapatkan barang bukti dan saksi-saksi yang cukup akan dikembangkan lebih lanjut guna menetapkan para tersangkanya. (yud)

Listrik Masih Sering Padam, Dewan Akan Panggil GM PLN

Palembang, SN

Komisi IV DPRD Sumsel akan menjadwalkan pemanggilan GM PLN WS2JB terkait masih adanya pemadaman listrik selama pelaksanaan SEA Games XXVI. Sebelumnya, PLN menjanjikan tidak akan ada pemadaman saat even dua tahunan tersebut.
Hal ini dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi, Rabu (16/11). ”Rencananya kami akan panggil setelah SEA Games, sebab saat ini banyak agenda yang harus kami selesaikan mulai dari kunjungan kerja dan pembahasan anggaran 2012,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, pada 21 November mendatang dewan akan menggelar rapat Banmus (Badan Musyawarah), kemudian dilanjutkan dengan KUA dan PPAS.
Sekedar mengingatkan, sebelumnya GM PLN WS2JB menyatakan tidak akan ada pemadaman listrik selama SEA Games, khususnya di kawasan Jakabaring. Janji ini tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pasalnya, sebelum pelaksanaan opening SEA Games listrik justru sempat padam selama satu jam.
”Kami akan panggil lagi dan kita catat pemadaman sudah terjadi berapa kali. Kalau kemarin sebelum pelaksanaan SEA Games padam, kita masih maklum sebab masih menyelesaikan proses interkoneksi dari seluruh gardu. Tapi kalau sekarang tidak boleh ada pemadaman dong,” katanya. Gedung Food & Souvenir di Jakabaring Sport Centre (JSC) sempat padam lebih dari satu jam pada Jumat (11/11) lalu.
Tidak hanya di gedung Food & Souvenir di Jakabaring yang sebelum opening SEA Games mati lampu, tetapi sejumlah lokasi di Palembang pun masih mengalami mati lampu. Seperti disebagian kawasan Sukarame, Tangga Buntung, Poligon, Plaju dan Kawasan Bukit yang juga ikut mati lampu. (awj)

Panjat Dinding Kembali Sumbang Emas

Palembang, SN
Atlet panjat dinding Indonesia kembali menyumbangkan dua medali emas bagi Indonesia dihari ketujuh pelaksanaan SEA Games XXVI, Kamis (17/11) di venue Panjat Dinding Jakabaring Sport City (JSC).
Medali emas datang dari nomor speed relay putra/putri. Atlet Indonesia yang diturunkan dalam nomor ini tampak perkasa dan unggul jauh dari lawan-lawannya.
Dari nomor speed relay putra, Indonesia menurunkan tiga atletnya, Abudzar Yulianto, Hermawan dan Galar Pandu Asmoro. Ketiga atlet ini memastikan emas setelah pada partai final mengalahkan tim dari Malaysia yang berisikan Khaerul Hafiz, Mohd Redha, dan Soeng Yi Hwa, dengan catatan waktu 27,01 detik. Sementara Malaysia tertinggal jauh dengan catatan waktu 38,56 detik.
Sedangkan medali perunggu diraih tim Singapura yang pada nomor ini menurunkan, Mohd Faizee, Mohd Zaki dan Weng Kit Adriel dengan catatan waktu 32,88. Singapura mengalahkan tim Philipina dalam perebutan tempat ketiga.
Sementara dari nomor speed relay putri, Indonesia yang menurunkan, Tri, Fia Lia, dan Evi Neliwati, tanpa ada halangan berarti juga berhasil mempersembahkan emas.
Indonesia tampil sebagai yang terbaik dengan catatan waktu 39,24 detik, mengalahkan tim Thailand yang hanya mampu membukukan waktu 43,63 detik.
Sedangkan medali perunggu kembali direbut Singapura, yang pada partai perebutan tempat ketiga mengalahkan tim speed relay Malaysia.
Pelatih speed timnas panjat dinding Indonesia, Triyanto Budi mengatakan, dengan tambahan dua emas ini, berarti tim panjat dinding Indonesia berhasil mengumpulkan tujuh medali emas dan tiga perak. Hasil ini melampaui target yang dibebankan kepada tim yakni enam emas.
"Dengan raihan tujuh emas, artinya kita sudah over target. Capaian emas ini masih sangat mungkin bertambah karena besok (hari ini, red) masih ada dua medali emas yang akan diperebutkan yakni dari nomor speed record," kata Triyanto.
Di nomor speed record ini kata Triyanto, diatas kertas Indonesia akan kembali menambah emas baik dari putra maupun putri. atlet putra yang diturunkan Tony Mamiri dan Galar Pandu Asmoro, sementara dibagian putri Indonesia menurunkan Evi Neliwati dan Pita Puspita.
"Diatas kertas kita akan memenangkan nomor ini, karena atlet speed kita baik di tingkatan asia maupun dunia sudah punya nama, namun lawan yang perlu kita waspadai adalah atlet-atlet Singapura," tutupnya.
Sementara Galar Pandu Asmoro yang turun sebagai pemanjat pertama pada nomor speed relay mengaku puas dengan capaian yang diraih ia dan rekan-rekannya.
"Harapannya, dengan raihan ini, Indonesia dapat lebih maju lagi kedepan," kata dia. (awj)

Pemilik Lahan Tolak Kompensasi SUTT 150 KV

Prabumulih, SN
Memasuki minggu ketiga bulan ini, proses negosiasi kompensasi pembangunan proyek rerounting jalur transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV Simpang Tiga Sindur Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, sepanjang 1200 meter, masih menemui jalan buntu. Hal itu dikarenakan sebagian pemilik lahan yang tanahnya masuk jalur Right of Way (ROW) proyek bernilai Rp 10, 8 miliar tersebut menolak kompensasi yang ditawarkan Pemkot Prabumulih.
“Kami menolaklah, selain ganti rugi tidak sesuai. Juga membuat lokasi tanah kami itu jadi mati dan tidak memiliki nilai jual,” ungkap Abak, salah satu pemilik lahan ketika berhasil ditemui, dengan nada khawatir.
Kekhawatiran pengusaha ternak ayam ini cukup beralasan, selain pekerjaan pemasangan tower SUTT sebanyak enam unit berikut konduktor itu akan memengaruhi perkembangan usaha ternak ayam ke depan. Juga proses penawaran ganti rugi yang dilakukan tim 9 bentukan Pemkot Prabumulih dinilai tidak transparan dan jauh dari harga kelayakan.
“Harganya yang tidak pas, bahkan makin murah dari sebelumnya. Bayangkan sebelumnya ditawarkan harga Rp 115 ribu permeter, kemudian turun menjadi Rp 105 ribu, gimana saya mau menolaknya. Sementara diatas tanah saya itu ada usaha ternak ayam dan sudah lama ada bahkan jauh sebelum dibangunnya gedung perkantoran Pemkot itu,” ulang pria ini tetap menolak.
Penolakan itu pun diungkapkannya, bukan untuk menghalangi dan tidak mendukung pembangunan di Kota Prabumulih. Namun lebih dikarenakan belum ada kesepakatan antara dirinya dengan pihak Pemerintah Kota, terhadap ganti rugi yang ditawarkan. Pihaknya pun bahkan sudah memberikan solusi dengan menawarkan seluruh tanah miliknya seluas 4 hektar tersebut. “Sebenarnya itu sudah saya berikan jalan tengah dengan mengambil seluruh tanah saya, cuma tanah saja tanpa bangunan dan aset–asetnya dengan harga Rp 200 ribu permeter. Tapi mereka (tim 9) tidak mau, jadi ya sama–sama bertahan,” tukas Abak.
Penolakan serupa juga disampaikan pemilik lahan dan bangunan yang ada di lingkungan RT 02, RW 03, Kelurahan Sindur. Dari enam Kepala keluarga (KK) yang tercatat lahannya terkena jalur pemindahan tower SUTT tersebut, semuanya menolak kompensasi ganti rugi yang ditawarkan Pemerintah Kota Prabumulih. “Keenam warga ini sampai sekarang masih menolak, bahkan harga Rp 300 ribu permeter yang ditawarkan Pemkot pun mereka tetap tidak mau,” imbuh salah seorang tokoh masyarakat di lingkungan tersebut.
Perbandingan harga jual tanah permeter dulu dan sekarang, ia jelaskan menjadi alasan penolakan keenam warga tersebut. Keenam warga itu ia sebutkan antara lain, Bakar, Pak Yong, Mak Nani, Mat Sili, dan Cilong. “Keenam warga itu sudah beberapa kali dipanggil tim 9 untuk negosiasi, tapi tetap tidak ada jalan temu. Karena mereka mengukur harga beras dan harga tanah permeter saat ini,” terangnya.
Sementara itu, terkait penolakan beberapa pemilik lahan yang berada dalam jalur proyek rerounting transmisi tower SUTT 150 KV, disikapi santai oleh salah satu anggota tim 9 Alfian. Menurutnya, itu merupakan hak pemilik lahan. Pemkot dalam hal ini tetap mengacu kepada prosedur dan aturan yang sudah ada. Namun demikian pihaknya masih tetap berupaya melakukan pendekatan dan bernegosiasi sampai ada kesepakatan.
“Proses negosiasi masih kita lakukan, dan kita tetap mengacu pada NJOP dan harga pasaran sekarang. Penyelesaiannya pun kita tidak sembarang, Pemerintah Kota melibatkan tim independen dari Palembang karena mereka lebih paham dan ahli masalah hitung–hitungan ini,” jelas Alfian.
Dia sebutkan, dari jumlah keseluruhan pemilik lahan yang berada dalam jalur ROW sekitar 70 persen sudah sepakat dan tinggal menunggu pembayarannya saja. Sementara selebihnya masih tahap negosiasi. “Kalu ganti rugi untuk lahan tapak pondasi tower, sudah selesai dibayar semuanya. Tinggal membayar kompensasi untuk lahan jalur ROW, dan siap untuk dibayarkan, ya sekitar 70 persen sudah sepakat. Sisanya masih proses negosiasi,” terang pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkot Prabumulih.
Dalam proses negosiasi itu pihak Pemkot bersama tim independen yang ditunjuk tetap berpatok pada aturan yang ada yakni sekitar Rp 100 ribu – Rp 120 ribu permeter nilai ganti rugi yang harus diikuti, lebih dari itu mereka tidak berani dan sudah diluar kebijakan.
Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup (DPELH) Kota Prabumulih Ir Dani Fachri, ketika dikonfirmasi mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam masalah penyelesaian ganti rugi lahan proyek rerounting jalur transmisi tower SUTT 150 KV Simpang Tiga Sindur Kecamatan Cambai tersebut.
Pihaknya sendiri hanya bertanggungjawab masalah teknis pekerjaan. Soal sebagian pemilik lahan masih menolak ganti rugi itu pun tidak menggangu agenda jadwal pekerjaan yang sudah dibuat. “Ya kita bekerja sesuai aturan yang ada ok,” kata Dani. (and)

Anak di Bawah 17 Tahun Dilarang Kendarai Motor

Sungai Lilin, SN

Maraknya tingkat kecelakaan yang terjadi diwilayah hukum Polres Musi Banyuasin (Muba) terutama dikalangan pelajar mendapat perhatian dari Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo dalam Kunjungan Kerja (Kunker) dan tatap muka dengan tokoh masyarakat (tomas) bertempat dimapolsek Sungai Lilin Kamis (16/11) pukul 10.00 WIB Kemarin dihadiri unsur tripika, Tomas, Toga, Kades serta dinas instansi terkait dalam lingkungan pemerintah Kecamatan SungaiLilin.
Dalam sambutannya kemarin, Kapolres meminta kepada pelajar khusunya yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun remaja yang belum genab berusia 17 tahun untuk ditidak mengendarai sepeda motor, upaya ini mengingat sebagai bentuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dijalan raya.
“Karena kecelakaan dan pembunuh yang banyak terjadi adalah kecelakaan sepeda motor. Maka itu diharapkan kepadda masyarakat maupun orang tua agar dapat melarang anak-anak mereka untuk tidak sembarangana mengendarai sepeda motor terlebih lagi usia belum genap 17 tahun,” ujar Kapolres.
Selain itu juga dalam kesempatan yang sama, orang nomor satu dikepolisian Resort Muba ini, juga membahas keamanaan dan ketertiban di Kecamatan Sungai Lilin, dengan acara mengalakan kembali kegiatan poskamling ditingkat desa.
Langkah ini dilakukan guna meningkatkan keamaan sekaligus upaya mengantisipasi berbagai tindak kriminalitas yang dapat meresahkan masyarakat. untuk itu Kapolres mengharapkan adanya kerjasama yang kokoh antara aparat kepolisian dan masyarakat mengingat selama ini diketahui polisi sebagai mitra masyarakat.
“Jika masyarakat menemukan kejangalan yang mencurigakan segeralah menghubungi polisi terdkat dan jangan main hakim sendiri karena hukum tetap akan ditegakan. Biarlah aparat penegak hukum yang akan mengurusnya,” jelas Toto Wibowo.
Sementara Camat Sungai Lilin, Sunaryo SSTP MM menyambut baik kunjungan yang dilakukan Kapolres Muba di Kecamatan Sungai Lilin, maka itu dirinya bersama degan unsur tripika bersama-sama perangkat desa serta tomas dapat mensosialisasikan apa yang telah disampaikan dalam pertemuan tersebut.
“Pemerintah Kecamatan menyambut baik adanya tatap muka Kapolres dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin, untuk itu kita harapkan seluruh komponen masyarakat terutama UPTD Dinas Pendidikan dapat giat melakukan penyuluhan, sedangkan untuk dipedesaan kita juga mengharapkan kades dan perangkat desa untuk turut mensosialisasikan dengan apa yang telah disampaikan Kapolres tersebut,” ungkap Sunaryo. (her)

Warga Dihimbau Segera Vaksinisasi Hepatitis

Palembang, SN
Dinas Kesehatan Kota Palembang mengimbau masyarakat agar segera melakukan vaksinisasi hepatitis, terutama kepada bayi.
Imbauan ini terkait adanya wabah penyakit hepatitis A yang melanda sejumlah daerah di Pulau Jawa. untuk menjaga kebersihan terutama kebersihan sanitasi.
“Vaksinisasi adalah satu-satunya cata mencegah penyebaran penyakit hepatitis tersebut,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Gema Asian, Rabu (16/11).
Ia mengatakan hingga saat ini belum ada laporan Palembang dijangkiti penyakit hepatitis A. Gema menyebut, meski tergolong penyakit ringan, hepatitis A bakal lebih berbahaya jika sudah masuk ke golongan hepatitis B dan C. Adapun masa inkubasi penyakit tersebut, mulai bisa dirasakan 2 sampai 6 minggu setelah tubuh terinveksi virus.
“Gejalanya sama seperti flu biasa. Badan demam, letih lesu, dan pada beberapa kasus penderita akan mengalami mual dan muntah-muntah. Penyakit ini termasuk penyakit menular,” kata Gema.
Ia mewanti-wanti masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar terhindari dari penyakit ini. “Sebaiknya selalu mencuci tangan dengan bersih setiap beraktivitas di lapangan,” ujarnya.
Gema menambahkan, vaksinasi dapat diperoleh masyarakat secara gratis di puskesams-puskesmas terdekat.
“Kita sudah imbau, setiap klinik, puskesmas dan bidan yang membantu persalinan agar langsung memberikan vaksin ini dengan gratis,” pungkas Gema. (ria)

Duel maut di SPBU Simpang Sender, Penyalur BBM Putus Tangan

Muaradua,SN

Naas menimpa kakak beradik warga Kelurahan Simpang Sender kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan bernama Hamka bin Bintang (35) seorang penyalur BBM mengalami luka putus pergelangan tangan kiri dan sang adik Dedi (30) yang berprofesi sama mengalami beberapa luka tusuk dibagian punggung lantaran keduanya terlibat duel maut dengan karyawan SPBU Simpang Sender. Akibat luka yang diderita keduanya mengalami kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum ( RSUD) Liwa Lampung Barat , Kasus ini sekarang ditangani Polsek Banding Agung .

Informasi yang dihimpun wartawan koran ini dari warga setempat, selasa (15/11) menyebutkan, Hamka putus pergelangan tangan kiri dengan sejumlah luka di bagian kepala dan tubuhnya setelah duel maut terkena tebasan pedang oleh karyawan SPBU setempat. Demikian pula sang adik Dedi yang juga mengalami bacokan bagian punggung di lokasi kejadian lingkungan SPBU saat mengecor BBM pukul 8.30 wib.

Menurut sumber dilapangan kejadian duel itu berlangsung saat keduanya mengecor BBM seperti biasanya. Saat itu, kedua korban terjadi selisih paham dengan pihak pelaku Rohim bin Mat Basri (38) warga kelurahan Simpag Sender yang merasa terganggu ulah korban, pelaku yang juga karyawan SPBU, langsung menegur korban dan tiba-tiba duel mautpun terjadi

Saat dikonfirmasi Kapolsek Banding Agung AKP Mulyadi mendampingi AKBP Mohammad Aris, SIK belum dapat memberikan keterangan lebih rinci," Masih dalam penyidikan polisi. Tunggu hasil autopsi korban, saat ini kedua korban dirawat di RSUD Liwa. sementara pelaku melarikan diri dan masih pengejaran aparat. terhadap pelaku yang masih diperkirakan pelaku masih di wilayah hukum Polres OKU Selatan.”tegasnya. Rabu (16/11)

Lanjut Mulyadi,”Sejumlah barang bukti telah diamankan petugas, di antaranya satu buah sarung pisau golok. Sementara Pasal anirat (penganiayaan berat) yang akan dijeratkan terhadap pelaku, kami himbau pelaku segera menyerahkan diri agar tidak mempersulit diri ,”Pungkasnya. (dan)

Razia Motor, 2 Warga Ditangkap Bawa Narkoba

Kayuagung, SN

Zainal Sobri (21) dan Mat Akep (38) keduanya warga Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI ditangkap polisi karena membawa Narkoba saat digelar razia motor di wilayah hokum Polsek Lempuing, Selasa (15/11) malam.

Selain membekuk kedua tersangka yang berprofesi sopir ini, petugas menyita BB 1 butir ineks seharga Rp 150 ribu dan sabu-sabu seharga Rp1,7 juta. Kini kedua tersangka dan BB diamankan di Mapolres OKI untuk proses lebih lanjut.

Kapolres OKI AKBP Agus F SIK diwakili Kabag Humas Iptu A Halim saat ditemui di ruang kerjanya kemarin siang menerangkan, saat dilakukan razia keduanya mengendarai mobil dan BB disimpan di bawah jok sopir dan ineks di selipkan di sepatu Zainal.

Razia ini dilakukan rutin di daerah tersebut yang melibatkan banyak personil. Kedua tersangka ditangkap saat razia digelar di Unit Vll Desa Bumiarjo Lempuing sekitar pukul 23 00 WIB.

Halim menambagkan, kedua tersangka terjerat UU Narkoba Pasal 114 Ayat 1 Junto 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukumannya 4 tahun.(iso)

8 PNS Banyuasin Di Pecat

* Satu Orang Di Pecat Akibat Hilang
Banyuasin, SN
Sebanyak delapan orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Banyuasin di keluarkan (Pecat,red) secara tidak hormat. Pemecatan tersebut dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2011.
Plt Inspektur Inspektorat Banyuasin Ir Supriono mengatakan, pemecatan yang dilakukan oleh inspektur Banyuasin sudah final karena ke delapan orang tersebut telah keluar SK pemecatannya secara tidak hormat oleh inspektorat.
Pelanggaran yang dilaukan dari akumulasi kasus tahun 2010 lalu dan kasus tahun 2011, ada kasus tahun 2010 ditindak tahun 2011 seperti contoh kasus PNS bernama inisial SP warga Betung hilang sejak tahun 2010 lalu dan hingga sekarang belum diketemukan.
“Kita telah melakukan pencarian dengan melaporkan orang tersebut daftar orang hilang ke kepolisian, karena setahun tak diketemukan dianggaap hilang, kita keluarkan SK pemberhentian sebagai PNS,” jelas Supriono.
Selain itu ada Sc Spd jabatan kepsek SDN Tanjung Kerang Kecamatan Rambutan, ada lagi Mar PNS dikantor Setda Banyuasin, Mel seorang dokter di puskesmas Gasing, SG PNS guru SMP negeri 1 Betung.
Lalu Ju PNS di Dinas PMD Banyuasin diberhentikan secara tidak hormat karena menggelapkan uang honor BPD, ada lagi Suparmi PNS guru SDN. “Rata-rata mereka dikeluarkan dari PNS akibat mencemarkan harga diri PNS, tidak masuk kerja lebih 46 hari, dan mencemarkan korp,” jelas Supriono.
Dijelaskan Supriono, pemecatan yang dilakukan terhadap 8 orang PNS di Banyuasin sudah sesuai dengan aturan yakni PP 53 tahun 2010 tentang penjatuhan disiplin PNS yang dilakukan melalui sidang atasannya langsung.
“Jadi yang menjatuhkan disiplin atasannya, sesuai PP diatas, artinya kalau ada bawahan melanggar sedangkan atasanya tidak melakukan sidang atasnya, lalu yang kena adalah kepala dinasanya atau atasannya.
Dikatakan Supriono, inspeksi tertutup juga sering dilakukan oleh Inspektorat terhadap PNS di Banyuasin ke kantor-kantor tertentu. Tentunya sidak tersebut yang telah dijadwal. “Dan hasilnya ada 13 PNS sepanjang 2011 yang sedang diproses kasusnya terkait peanggaran kode etik PNS.
Diketahui, hasil sidak tahun 2010 jumlah kasus PNS yang dipecat secara kuantitas lebih banyak, sedangkan tahun 2011 ini secara kualitas menurun. “Kuantitas dari segi angka memang tahun 2010 tinggi, namun dari segi bobot kasus tahun 2011 ini labih berat pelanggarannya,” jelas Supriono. (Sir)

Kepala SDN 1 Gajah Mati OKI Dilaporkan

KAYUAGUNG, SN
Dewi Asmara oknum Kepala SDN 1 Gajah Mati Sungai Menang OKI dilaporkan Adi Sucipto anggota LSM Terap ke Dinas Pendidikan OKI, Selasa (15/11) karena diduga melakukan berbagai penyimpangan dana.

Adi Sucipto usai melapor mengatakan, Kepala SDN 1 Gajah Mati melakukan penyimpangan diantaranya menghambat pembayaran gaji guru bernama Elli F yang merupakan istrinya, tidak transparan dalam menggunakan dana BOS, memotong dana tunjangan fungsional.

Kata dia alasan dihambatnya pembayaran gaji karena oknum guru bernama Elli F menolak pemotongan gaji Rp 100 ribu yang dilakukan terlapor dengan alasan untuk biaya transportasi.

Akibatnya sang guru merasa terhambat dalam mendapatkan haknya, bahkan untuk gaji bulan Oktober saja baru bisa diambil bersamaan dengan gaji bulan November, itupun baru diambil kemarin.

“Sebenarnya tunjangan fungsional juga dipotong, namun oleh kepala sekolah para guru diminta membuat surat pernyataan di atas materai 6.000 bahwa tidak dilakukan pemotongan, padahal itu ada pemotongan dan ada guru yang enggan menandatangani pernyataan,” ujar Cipto.

Lebih lanjut Cipto mengatakan, dalam hal pengelolaan Dana BOS, kepsek juga melakukannya dengan cara tidak transparan kepada para guru-guru sehingga tidak diketahui secara pasti berapa besaran dana BOS yang diterima SDN Gajah Mati.

“Tidak pernah dilakukan rapat, jadi tidak diketahui berapa dan untuk apa saja dana BOS tersebut dipergunakan, dan yang menjadi bendahara BOS itu sendiri adalah menantu Kepsek.” tukasnya seraya mengharapkan pihak dinas pendidikan untuk dapat turun ke lapangan guna mengecek kebenaran laporan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan OKI H Qomarus Zaman MSi mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan ke lapangan perihal laporan tersebut, jika memang ternyata terbukti melakukan pelanggaran maka pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.(iso)

Pengaruh Cuaca, Puluhan Warga Pagaralam Alami Serangan Demam Berdarah

Pagaralam, SN
Puluhan warga Kota Pagaralam, mengalami seranga penyakit nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD), bahkan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Daerah (RSD), Besemah. Sejumlah daerah yang cukup banyak mengalami serangan demam berdara di Dusun Nandagung, Kecamatan Pagaralam Selatan.
Menurut Kepala Rekamidik RSD Besemah, Mirza, SE mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh dari rumah sakit di Pagaralam, Selasa, angka kejadian (insiden rate) kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di daerah itu pada Oktober 2011 mencapai 19 orang dan November ini bertambah menjadi enam orang.
Sementara data pada tahun 2009 lalu 21 pasien rawat inap DBD, tahun 2010 sekitar 33 orang pasien dan 2011 meningkat menjadi 53 orang.
"Meski cenderung mengalami peningkatan menjadi 53 orang, namun masih tidak semua pasien berasal dari Pagaralam dan ada juga rujukan dari Lahat dan Empatlawang," kata dia.
Kepala Rumah Sakir Besemah, dr H Edy Kenedi, didampingi Kepala Rekamidik menambahkan peningkatan kasus DBD tidak terlepas dari pengaruh cuaca dan masih kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan.
"Pada musim penghujan ini bila tidak dilakukan pencegahan akan menyebabkan banyak wadah yang menjadi tempat penampungan air," ungkap dia.
Bila tidak dibersihkan akan menjadi tempat bersarangnya nyamuk Aedes Aegypti yang merupakan sumber penyakit tersebut, ungkap dia.
Ia mengatakan, agar angka jangkitan tidak terus meningkat, menurut dia, diperlukan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing, terutama dalam upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
"Cara lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pengasapan sarang nyamuk," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan, dr H Rasyidi Amrin mengatakan, faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti hingga menyebabkan meningkatnya kasus DBD di Pagaralam.
"Iklim yang sebentar panas sebentar hujan akan menyebabkan banyaknya genangan air di beberapa lokasi. Ini tentunya menjadi tempat yang sangat disenangi oleh nyamuk Aedes Aegypti untuk bersarang dan berkembang biak," katanya.
Untuk itu, kata dia, masyarakat harus memperhatikan kebersihan lingkungannya terutama pada saat cuaca yang tidak menentu dan juga selalu menerapkan prinsip 3-M dalam kehidupan sehari-hari yakni menimbun, menguras dan menutup.
"Karena banyak sekali tempat atau kontainer alami dan buatan manusia yang tergenang air yang bisa menjadi tempat berkembangnya nyamuk ini. Saat cuaca hujan, nyamuk bertelur dan panas membuat telur cepat matang sehingga berkembang lebih cepat," katanya.
Menurut dia, pihaknya akan segera menerjukan petugas untuk melakukan foging atau penyemprotan jetik-jentik nyamuk terutama di sekitar tempat tinggal warga yang sudah mengalami serangan DBD, seperti Kelurahan Nendagung.
"Biasanya nyamuk yang mengandung virus DBD mutasi dari daerah lain atau ada warga yang sudah mengalami penyakit ketika berada di daerah panas seperti Lahat dan Palembang, kemudian digigit nyamuk lain sehingga virus ini bisa menyebar," ungkapnya.
Lanjutnya, kalau kondisi Pagaralam nyamuk jenis ini tidak bisa berkembang karena suhunya dibawah 20 derajatil cilcus, kecuali penyebaranya dari pasien atau nyamuk yang mutasi dari daerah lain. (ASN)

Pelaku Illegal Loging Banding Agung Makin Leluasa

Muaradua,SN

Pihak terkait memberantas praktik illegal logging, tampaknya, tidak serius. Buktinya, masih ada masyarakat yang leluasa menggesek dan mengangkut kayu tenam yang paling dilarang untuk ditebang dan diperjualbelikan dari kawasan. Seperti terlihat di wilayah kecamatan Banding Agung sekitarnya, beberapa waktu lalu.

Wartawan koran ini sempat melihat sekaligus beberapa tukang ojek dan mobil bak terbuka tengah mengangkut kayu tenam dari perbatasan hutan kawasan diwilayah setempat.
Namun saat ditanya, mereka mengaku, itu bukan miliknya. ’’Kami hanya upahan mengangkut untuk diantarkan kepada yang memesan. Dari mana asalnya tidak tahu, karena kami hanya mengangkut dan mengambil kayu di sekitar hutan kawasan sudah menjadi kayu olahan,” kata salah satu pengangkut yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Serupa diungkapkan rekan pengojek kayu lainnya saat ditemui sedang beristirahat di jalan desa tersebut. ’’Sebenarnya, kak, kami juga takut mengangkutnya. Tapi bagaimana lagi, kami butuh uang demi makan anak dan istri,” ujarnya.

Ujang Badri , salah satu warga Rantau Nipis Banding agung yang peduli terhadap lingkungan, mengatakan, adanya sejumlah tukang ojek mengangkut kayu tenam membuktikan pelaku illegal logging di kawasan hutan lindung masih marak. Sekalipun lokasi penebangan itu bukan masuk wilayah OKU Selatan atau hanya perbatasan OKU Selatan dan Lampung Barat.

Sementara informasi yang berhasil dihimpunnya, kayu yang diduga hasil illegal logging tersebut masuk dari tiga titik jalan, yakni Simpang Sender Utara , Banding Agung , Mekekau Ilir dan Warkuk Ranau Selatan . ’’Ironisnya, Dinas Kehutanan Propinsi dan OKU Selatan maupun aparat penegak hukum polres OKU Selatan tidak bergerak mengambil tindakan terhadap masalah penjarahan kayu di wilayah setempat maupun daerah perbatasan dengan kabupaten lainnya minimal melakukan investigasi. (dan)

Edisi Cetak 501, Selasa 15 November 2011

Dispora-TP PKK Sosialisasi Pornoaksi & Pornografi

Muaradua,SN
Dispora bekerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) OKU Selatan menggelar sosialisasi UU no 22/2008 tentang pornoaksi dan pornografi. Dengan menghadirkan nara sumber dari institusi polres, Kementrian Agama dan Dinas Sosial di Aula Pemkab OKU Selatan dihadiri pelajar SLTP dan SLTA OKU Selatan dan perwakilan Karang Taruna, Senin (14/11)
Kepala Dispora Subagio S.Sos menjelaskan, kegiatan tersebut diselenggarakan seiring dengan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.
"Pornografi dan Pornoaksi memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian bangsa yang dikenal sebagai budaya ketimuran yang memegang teguh norma kesopanan. Sehingga diharapkan adanya sosialisasi pemberlakuan undang-Undang pornografi memberikan ketentuan-ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi setiap warga negara serta memberikan jenis sanksi bagi pelanggarnya," ujarnya.
Undang-undang tersebut dikatakannya, juga untuk melindungi warga negara terutama kaum wanita dan anak-anak dari pengaruh buruk Pornografi. (dan)

e-KTP di Pangkalan Lampam Terkendala Iris dan Listrik

Kayuagung, SN
Program nasional berupa pembuatan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Sumsel secara umum susah berjalan baik meskipun ada beberapa kendala. Iris atau alat scan mata dan listrik yang menjadi kendala utama pembuatan e-KTP di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI.
Camat Pangkalan Lampam Herliansyah H SSTP MSi ditemui di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam, Minggu (13/11) yang mengungkapkan hal tersebut. Pihaknya sudah menyampaikan kendala ini ke Disdukcapil OKI dan melakukan solusi terbaik.
Kata camat yang saat itu menghadiri pernikahan warganya di Desa Riding, launching e-KTP di wilayahnya baru dilakukan sepekan lalu karena launching bergiliran di 18 kecamatan yang ada di OKI. Hingga kini baru sekitar 500 warga yang sudah membuat e-KTP.
Desa yang warganya sudah membuat e-KTP baru Desa Deling dan Desa Pangkalan Lampam. Kecamatan ini memiliki 17 desa dengan wajib KTP belasan ribu orang. Namun demikian, pihaknya optimis pembuatan e-KTP akan selesai hingga batas waktu yang diharapkan pemerintah pusat.
Diakui Herliansyah yang sebelumnya merupakan ajudan Bupati OKI, peralatan iris atau scan mata dan listrik yang menjadi penghambat lambatnya pelayanan e-KTP. Pihaknya punya 2 perangkat peralatan namun hanya 1 peralatan yang bisa beroperasi karena 1 peralatan lagi tidak punya iris.
“Jadi satu jam hanya mampu melayani 6 orang. Kami berharap PLN menambahkan trafo agar pelayanan e-KTP bisa sampai tengah malam,” harap dia sembari mengatakan selama ini pihaknya hanya menggunakan mesin genset dengan biaya BBM Rp 100 ribu/hari. (iso)

Patok Perbatasan Bergeser 700 M

* Perusahaan Jambi Kuasai 20 Ha Lahan

Sekayu, SN
Kabar mengejutkan datang dari wilayah bagian timur perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel) dan Provinsi Jambi. Salah satu patok perbatasan yang terletak di Dusun VII Mingkung, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayunglencir tiba-tiba bergeser sekitar 700 meter mulai T 24 sampai T 30. Warga setempat protes, sebab 20 hektare lahan Muba di serobot tanah dan pengerusakan PT Bahari Gembira Ria, dari Jambi.
Kepada Koran ini Senin (14/11), Kepala Desa (Kades) Muaramedak, Ujang M Amin menceritakan, tanpa disadari patok perbatasan yang terletak di Dusun VII Mingkung Desa Muaramedak sudah berpindah tempat. Sementara persis di titik koordinat patok semestinya tumbuh subur tanaman sawit milik PT Bahari Gembira Ria. Masyarakat setempat menduga, patok tersebut sengaja dipindahkan dengan misi tertentu yang berimbas pada penguasaan lahan milik Kabupaten Muba.
“Ini sudah terjadi sejak awal tahun lalu. Kami sudah melapor ke tingkat II dan I, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Menurut kami, jika ini dibiarkan berpotensi terjadinya keributan,” kata Ujang, seraya mengatakan, belakangan ada sebuah desa pemekaran dari Desa Petaling jaya dan desa ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro jambi yang posisinya dalam wilayah Desa Muaramedak, Muba.
Dampaknya, kata Ujang, Muba dirugikan dengan hilangnya puluhan hektare lahan karena dibajak beberapa perusahaan yang diduga mengurus perizinan di Jambi, seperti PT Gudang Garam, PT Sedayu, dan termasuk PT Bahari Gembira Ria. Tidak hanya itu, dengan membiarkan beberapa perusahaan menjarah lahan Muba, sama dengan merelakan asset sumber daya alam dengan Cuma-Cuma. Sebab perusahaan milik Jambi, tapi pajak(PBB) dan PPHTB jenis retribusilainnya juga untuk Jambi.
“Inilah akibat kurangnya perhatian dan pembinaan pemerintah daerah kita terhadap perkembangan di wilayah perbatasan. Jangan sampai, Muaramedak yang jelas-jelas masuk kecamatan Bayunglencir, juga diambil Jambi,” tambahnya.
Ujang menambahkan, seharusnya daerah perbatasan lebih di proritaskanstruktur dan infrstruktur sehingga masyarakat yang diperbatasan merasa di perhatikan, sangat disayangkan bila aset kabupaten mubaPropinsi Sumsel Sampai masuk Propinsi jambi.
Dikonfimasi terkait hal ini, Kabag Tapal Batas Muba Sofyan SSos MSi membenarkan adanya masalah perbatan tersebut. Pihaknya sudah menurunkan tim investigasi ke lapangan, dan mendapati permasalah itu. Namun, lanjut dia, pada prinsipnya meski tugu perbatasan berpindah tempat, titik koordinat batas tidak akan berubah. Hanya saja yang menjadi persoalan saat ini adalah, ada perusahaan yang bercocok tanam di lahan milik Muba.
“Kita sudah melaporkan ini ke tingkat I (gubernur), mungkin sampai saat ini mereka masih mempelajari hal itu. Menurut saya, masalahnya adalah mengapa perusahaan Jambi bisa merambah lahan milik kita. Muncul dugaan, patok perbatasan memang sengaja dipindahkan,” pungkasnya.
Guna mengetahui titik koordinat yang benar, riil dan definitif diakui secara nasional 2012 rencananya Tapal Batas Muba akan melaksanakan program sosialisasi dan pembuatan Peta batas desa guna mengatasi dan mengurangi konflik guna mengetahui titik koordinat batas desa dan wilayah khususnya wilayah kabupaten Muba.
"Untuk mengurangi konflik dan mengetahui sebenarnya tetang titik koordinar desa dan wilyah di muba, dan membuat peta wilayah rencana 2012 jika permohonan kami di setujui oleh Bappeda Muba kami akan melaksanakan sosialisasi 2 undang undang, pertama peraturan Mendagri nomor 27 tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan Batas Desa, kedua Paraturan Mendagri nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan batas daerah. Yang paling penting lagi kami akan melalukan pengecekan dan pelacakan serta melakukan pengukuran ulang guna membuat peta wilyah yang definif yang diakui oleh nasional karena sampai sekarang peta wilayah khususny wilayah dalam kabupaten muba belum ada peta yang diakui secara nasional, untuk itu demi kelancaran program tersebut kami akan melakukan kerja sama kepada Badan Koordinasi Survei Nasional, Tofografi, BPN guna mendapatkan hasil yang maksimal," jelasnya.
Dirinya berharap jika program ini benar bisa di realisasikan mudah mudahan dapat mengurangi sedikit demi sedikit konflik permasalahan batas-batas wilayah khususnya di kabupaten muba, dan untuk desa kedapan dapat mengetahui mana-mana batas desa dan wilayah desa sesungguhnya. (her)

Ketika Moral Wakil Rakyat Kita Makin Memprihatinkan

Oleh Agus Harizal Alwie Tjkmat

SELAMA ini sudah sangat banyak sikap dan tingkah pola anggota dewan yang sangat memprihatinkan.
Bila kita mulai dari penyetujuan gedung mewah DPR, hingga kelakuan Arifinto dari PKS yang sedang nonton video porno saat sidang. Memang gedung mewah tersebut tak jadi dibangun dan oknum wakil rakyat yang nonton film porno tersebut sudah dikenakan sanksi. Tetapi semua itu tak menghilangkan pandangan sinis rakyat kepada wakil rakyat, karena apa yang mereka jauh dari cita-cita.
Kini muncul kritisi yang cukup pedas dari
Ketua KPK Busyro Muqoddas, yang melontarkan kritik kepada politisi dan pemerintah. Dia kali ini mengkritik buruknya moral para politisi dan pemimpin negara yang dianggapnya berkorelasi dengan kemiskinan rakyat.
Dikatakannya semuanya disebabkan moralitas politikus dan elite bangsa hingga menyebabkan rakyat semakin miskin dan terus dimiskinkan.
Banyak yang yang pedas telinganya gara-gara komentar ini, hingga wakil rakyat di parlemen semuanya bersuara membela diri. Tak terkecuali Ketua DPR Marzuki Ali.
Dapat dikatakan DPR dan wakil rakyat di dalamnya saat ini mengalami krisis moralitas. Rakyat saat ini tidak ada lagi tauladan. Sangat wajar khalayak bertanya bagaimana mereka akan bekerja dan berpolitik dengan integritas bekerja bertika. Sangat menyedihkan saat rakyat susah, Negeri terus ditimpa bencana, rezim yang tak tegas, kini DPR terus menampilkan prestasi buram setiap tahunnya. Wajah wakil rakyat di Senayan makin buruk di mata masyarakat.
Lalu di saat keberpihakan ke rakyat yang makin mengecil dan moral yang dipertanyakan, dimanakah cita-cita luhur sebagai penyambung hati nurani rakyat selama ini. Karena mereka makin lama makin jauh.
Gaya hidup mewah dengan menaiki mobil mewah kini dikritisi banyak orang. Rakyat jelas sudah muak melihat perilaku anggota DPR dan pejabat negara yang hidup bermewah-mewahan. Sangat wajar bila banyaj yang mendesak Anggota dewan bertobat sebelum kerusakan Bangsa makin parah.
Penampilan para pejabat yang cenderung hedon dan perlente bisa jadi akar korupsi. Memang untuk membuktikan semua itu perlu dilakukan juga verifikasi ulang terhadap laporan kekayaannya.
Saat ini gaya hidup mewah seolah sudah menjadi tradisi di DPR. Bahkan sejumlah anggota DPR tak membantahnya. Mobil Toyota Alphard dengan kisaran harga Rp 1 miliar menjamur di Kompleks Parlemen, Senayan.
Bila saat ini semua partai bicara citra yang baik, semua telah menyalahi etika sosial. Semuanya berbalik arah, mestinya ada perubahan mendasar untuk kondisi ini. Kekuatan utama untuk mengawasi agar kondisi Bangsa tetap terjaga, adalah dengan mengajak rakyatuntuk jangan berhenti mengkritik dan terus meneriakkan seruan moral. (***)

Warga Kesal Polindes Empat Lawang Terbengkalai

Empat Lawang, SN
Pondok Bersalin Desa (Polindes) di Desa Lubuk Ulak Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang sampai kini masih terbengkalai. Hingga kini belum juga ditinjau langsung oleh pemerintah ke lapangan. Hal tersebut membuat warga kesal, karena warga masih berharap adanya solusi yang terbaik dari pemerintah terhadap Polindes yang terbengkalai hingga setahun lebih itu.
“Sejak dibangun kira-kira tahun 2009 hingga sekarang Polindes didesa kami tak pernah digunakan. Bahkan kondisinya sudah tidak layak huni lagi,”kata Kadir salah satu masyarakat desa Lubuk Ulak Kecamatan Muara Pinang..
Dikatakannya, pusat pelayanan sekaligus perumahan bagi bidan desa ini terdapat di lokasi yang dekat dengan areal pemakaman umum, apalagi lokasinya berada di belakang pemukiman warga. Seyogyanya bangunan fasilitas umum seperti polindes ini didirikan di tempat yang strategis. Misalnya dipinggir jalan, di dekat kantor kades ataupun dilokasi pemukiman penduduk. Jadi warga yang mau berobat bisa langsung menuju lokasi tersebut.
“Lokasinya sih tak strategis, jadi wajar masyarakat tuh enggan untuk berobat ke polindes,”imbuhnya seraya menambahkan padahal setahu dirinya bidan polindes tersebut sudah ada, namun tak juga tinggal di tempat polindes itu.
Solusi yang ditawarkan, sambungnya, masyarakat siap untuk memberikan secara hibah kepada pemerintah untuk Polindes yang baru. Tentunya lokasi tersebut dekat dengan pemukiman warga sehingga jarak tempuh dipastikan lebih dekat.
“Lokasi yang dipersiapkan dulunya merupakan mushola. Karena mushola ini tidak lagi digunakan bahkan sudah rata dengan tanah, maka warga berinisiatif untuk hibah kepada pemerintah dengan catatan dibangun Polindes yang baru,”tukasnya seraya berharap penuh kepada pemerintah kiranya meninjau ke lapangan agar bisa mengetahui kondisi yang sebenarnya.
Sementara itu, Kades Lubuk Ulak Kecamatan Muara Pinang Anton membenarkan bahwa Polindes di desa setempat terbengkalai hingga setahun lebih. Dan memang masyarakat berharap kepada pemerintah kabupaten Empat Lawang untuk meninjau langsung ke lapangan dan memberikan solusinya.
“Kalau keinginan warga sih Polindes itu direlokasi, warga juga telah mempersiapkan lokasi yang sangat strategis dekat dengan masyarakat umum,”katanya.(eko)