Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Senin, 12 Desember 2011
6 Instansi Dapat Bantuan Mobnas, Pemerintah Keluarkan Dana 23 Miliar
Palembang, SN
Sebanyak 5 instansi dalam Pemerintah Kota Palembang mendapatkan enam unit mobil dinas (mobnas). Kelima instansi tersebut adalah yakni Pengadilan Negeri Klas I A Palembang (1 mobil Pajero), Kodim (1 unit), Kejaksaan Negeri (1 unit Pajero), Komisi Pemilihan Umum (2 unit Terios) dan IAIN Raden Fatah (1 mobil sedan).
Pinjaman mobil tersebut dikatakan Walikota Palembang, Eddy Santana Putra untuk membantu kelancaran dan operasional pelayanan publik. Sehingga kendala mengenai operasional kerja dapat diatasi dengan adanya bantuan mobnas kepada lima instansi tersebut.
Pemkot Palembang dikatakannya, tetap berkomitmen memberikan bantuan kepada instansi lainnya, agar mereka bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan pada anggaran tahun depan kita bisa memberikan bantuan pinjaman lagi,” ujarnya.
Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Pemerintah Kota Palembang Faizal AR mengatakan, mobil yang dipinjamkan kepada lima instansi ini dibeli dari biaya APBD 2011 sebesar Rp 23 miliar.(**)
foto-ilustrasi
Graha Lansia Sekayu Bocor
Sekayu, SN
Beberapa penghuni Graha Lansia yang menempeti eks gedung RSUD Sekayu belakangan ini tidak bisa tidur nyenyak. Pasalnya atap gedung banyak yang bocor sehingga membuat petugas memindahkan penghuni ditempat yang layak dan tidak bocor.
Kepala UPTD Graha Lansia Sekayu, Hj Masoni, membenarkan, kejadian tersebut dialami sejak musim penghujan ini. Kebocoran yang terjadi di bagian atap hingga berpengaruh ke beberapa ruangan diantaranya ruang inap perempuan, laki-laki, dan
makan. "Demi kenyamanan sudah sering kali dibenahi dengan cara tambal sulam. Adanya tindakan ini tentu tidak bisa bertahan lama," ujar Masoni.
Kondisi itu jika dibiarkan tentu tidak menutup kemungkinan akan lebih parah dan sangata mengkhawatirkan. "Ini saja sudah ada beberapa plafon yang rusak akibat kebocoran terjadi," jelasnya.
Lebih lanjut dia menuturkan agar kondisi tersebut tidak terus-terusan terjadi upaya dilakukan adalah membuat laporan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Muba. "Tapi karena tidak memiliki anggaran khusus, perbaikan sama hal nya seperti kita lakukan yang bersifat sementara, untuk itu kedepan adanya perbaikan secara total," ujarnya.
Untuk sementara ini agar istirahat dan tidur para Lansia tidak terganggu dipindahkan ke ruangan yang tidak mengalami bocor, dan selalu mengawasi secara intensif. "Hingga saat ini jumlah Lansia yang menginap ada 6 orang, lima perempuan, satu Lansia laki-laki, setiap hari mereka diberikan perawatan dengan baik," tukasnya.
Terpisah, Kepala Dinsosnakertrans Muba Ir Yusman Srianto MT, mengatakan kejadian itu pihaknya sudah mengetahui, bahkan sudah sering dilakukan perbaikan walau tidak secara total. "Gedung itu milik RSUD Sekayu dan kita sifatnya menumpang, tapi meski
demikian tetap kita perhatikan terutam mengenai fasiltas dan sarana penunjang di Graha Lansia," terangnya.
Karena itu sambungnya untuk perbaikan secara total belum bisa dilakukan selain itu pula dana serta anggaran untuk rehab total tidak ada. "Tidak ada anggaran tersendiri inilah yang menjadi hambatan bagi kita untuk melakukan rehab, kedepan
mudah-mudahan ada anggaran khusus sehingga perawatan dan pemeliharaan gedung bisa berjalan optimal," pungkasnya. (her)
Beberapa penghuni Graha Lansia yang menempeti eks gedung RSUD Sekayu belakangan ini tidak bisa tidur nyenyak. Pasalnya atap gedung banyak yang bocor sehingga membuat petugas memindahkan penghuni ditempat yang layak dan tidak bocor.
Kepala UPTD Graha Lansia Sekayu, Hj Masoni, membenarkan, kejadian tersebut dialami sejak musim penghujan ini. Kebocoran yang terjadi di bagian atap hingga berpengaruh ke beberapa ruangan diantaranya ruang inap perempuan, laki-laki, dan
makan. "Demi kenyamanan sudah sering kali dibenahi dengan cara tambal sulam. Adanya tindakan ini tentu tidak bisa bertahan lama," ujar Masoni.
Kondisi itu jika dibiarkan tentu tidak menutup kemungkinan akan lebih parah dan sangata mengkhawatirkan. "Ini saja sudah ada beberapa plafon yang rusak akibat kebocoran terjadi," jelasnya.
Lebih lanjut dia menuturkan agar kondisi tersebut tidak terus-terusan terjadi upaya dilakukan adalah membuat laporan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Muba. "Tapi karena tidak memiliki anggaran khusus, perbaikan sama hal nya seperti kita lakukan yang bersifat sementara, untuk itu kedepan adanya perbaikan secara total," ujarnya.
Untuk sementara ini agar istirahat dan tidur para Lansia tidak terganggu dipindahkan ke ruangan yang tidak mengalami bocor, dan selalu mengawasi secara intensif. "Hingga saat ini jumlah Lansia yang menginap ada 6 orang, lima perempuan, satu Lansia laki-laki, setiap hari mereka diberikan perawatan dengan baik," tukasnya.
Terpisah, Kepala Dinsosnakertrans Muba Ir Yusman Srianto MT, mengatakan kejadian itu pihaknya sudah mengetahui, bahkan sudah sering dilakukan perbaikan walau tidak secara total. "Gedung itu milik RSUD Sekayu dan kita sifatnya menumpang, tapi meski
demikian tetap kita perhatikan terutam mengenai fasiltas dan sarana penunjang di Graha Lansia," terangnya.
Karena itu sambungnya untuk perbaikan secara total belum bisa dilakukan selain itu pula dana serta anggaran untuk rehab total tidak ada. "Tidak ada anggaran tersendiri inilah yang menjadi hambatan bagi kita untuk melakukan rehab, kedepan
mudah-mudahan ada anggaran khusus sehingga perawatan dan pemeliharaan gedung bisa berjalan optimal," pungkasnya. (her)
UKB Gelar Pelatihan MUA
Palembang, SN
Pelatihan Manual Vacum Aspiration (MUA) digelar Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang Program Studi (Prodi) D3 dan D4 Kebidanan bekerjasama dengan PT Andalan, Sabtu (10/12) bertempat di Aula UKB Kampus A, Jalan Mayjen Hm Ryacudu.
Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Yayasan Kader Bangsa Palembang, DR Hj Irzanita Dra SH MM MKes.
Ditemui Ketua Pelaksana, Bina Aquari MKes mengatakan, tujuan dari pelatihan MUA ini yakni, agar mahasiswa khusus mahasiswa bidan lebih mengetahui penanganan pasca keguguran pada pasien dan lebih mengetahui penatalaksanaan pada pasien tersebut.
"Disini juga kita belajar menggunakan alat MUA, yang mana alat ini bisa membantu dalam menangani pendarahan pasca keguguran dan bagi kampus (UKB) khususnya program studi berguna untuk persiapan akreditasi," ujarnya.
Bina menambahkan, peserta pelatihan MUA ini sebanyak 150 orang dan peserta juga akan mendapatkan sertifikat. "Narasumber pada pelatihan ini Dr H Rusdi Damiri SPOg dari Rumah Sakit Bari," katanya.
Sementara itu, Suvevisor PT Andalan Wilayah Sumbagsel, Adji mengatakan, peserta yang mengikuti pelatihan adalah dari mahasiswa kebidanan kelas khusus yakni dari bidan yang sudah praktek. Bidan yang sudah menangani pasien. Pelatihan MUA adalah pelatihan cara penanganan atau asuhan pasca keguguran.
"Kegiatan ini baru pertama kali untuk wilayah Sumbagsel, baru di UKB. Selama ini di Jakarta sudah dilakukan sejak tahun 2008," ujarnya.
Dijelaskannya, asuhan pasca keguguran sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup bagi pasien, sehingga bidan bisa memberikan pengetahuan bagi pasien.
"Sebab banyak pasien yang masih awam dengan pengetahuan bahayanya pasca keguguran, untuk angka kematian Ibu dan anak secara internasional tahun 2010 yakni 1:100 ribu per tahun. Untuk itulah perlu bidan miliki pengetahuan dan pelayanan yang lebih dalam penanganan pasca keguguran. Banyak terjadi aborsi di daerah-daerah yang masih awam dengan bahayanya pasca keguguran, perlu bidan profesional dalam memberikan pelayanan medis," terangnya.
Adji menambahkan, kegiatan semacam ini adalah program dari Andalan dan direspon baik oleh UKB. "UKB sudah luar biasa sudah merespon program ini dan terima kasih untuk UKB sudah menjalankan program dengan baik," pungkas Adji. (pit)
Sumsel Bakal Bangun 3 Sekolah Nasional
Palembang, SN
Pemprov Sumsel bakal membangun 3 sekolah nasional yakni, Sekolah Tinggi Olahraga Negeri Sriwijaya (STONS), Institut Teknologi Sumatera (ITS) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerbangan. Hal ini diutarakan Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Diknas Sumsel, Widodo.
Dikatakannya, pembangunan sekolah tinggi olahraga bakal dibangun ruang kelas dan kantor. Tahap awal direncanakan membangun 6 ruang kelas dan 2 kantor, sedangkan untuk praktek olahraga bisa memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada.
"STONS ini sekolah berbasis pembinaan bakat siswa di olahraga ini sebagai realisasi dari himbauan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, memanfaatkan kawasan Jakabaring Sport City (JSC)," ujarnya, kemarin.
Widodo menjelaskan, STONS bakal dibangun tahun 2012 mendatang. Tahun 2013 sudah bisa menggelar proses belajar mengajar. Sekolah olahraga ini direncanakan dibuka 4 prodi diantaranya, prodi kepelatihan, prodi penjaskes dan lainnya. "Untuk tim pengajarnya baru ada Unsri, Universitas PGRI, tapi tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi atau dari kalangan lain," tuturnya.
Lanjutnya, selain STONS pemerintah juga akan membangun SMK Penerbangan. Lokasi SMK Penerbangan akan dibangun di kawasan Musi II dengan luas lahan 5 hektar. "Rencana didirikan SMK Penerbangan ini didasari tingginya kebutuhan tenaga ahli bidang penerbangan. Sebab posisi-posisi seperti kru atau pemesinan penerbangan selalu diisi tenaga luar. Padahal SDM yang dimiliki Sumsel tidak kalah dengan dari luar," katanya.
Menurutnya, untuk penerimaan siswa baru, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
"Lokasi sekolah di Musi II kita nilai tidak begitu jauh dari bandara ini sudah disetujui pemerintah pusat," ujarnya.
Dungkapkannya, untuk persyaratan penerimaan siswa akan dikoordinasikan dengan Kemenhub. Namun, yang pastinya calon siswa dari jurusan IPA dan tidak buta warna.
"Sumsel juga akan bangun Institut Teknologi Sumsel, sekolah teknologi pertama di luar pulau Jawa yang bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)," tambahnya. (pit)
Pemprov Sumsel bakal membangun 3 sekolah nasional yakni, Sekolah Tinggi Olahraga Negeri Sriwijaya (STONS), Institut Teknologi Sumatera (ITS) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerbangan. Hal ini diutarakan Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Diknas Sumsel, Widodo.
Dikatakannya, pembangunan sekolah tinggi olahraga bakal dibangun ruang kelas dan kantor. Tahap awal direncanakan membangun 6 ruang kelas dan 2 kantor, sedangkan untuk praktek olahraga bisa memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada.
"STONS ini sekolah berbasis pembinaan bakat siswa di olahraga ini sebagai realisasi dari himbauan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, memanfaatkan kawasan Jakabaring Sport City (JSC)," ujarnya, kemarin.
Widodo menjelaskan, STONS bakal dibangun tahun 2012 mendatang. Tahun 2013 sudah bisa menggelar proses belajar mengajar. Sekolah olahraga ini direncanakan dibuka 4 prodi diantaranya, prodi kepelatihan, prodi penjaskes dan lainnya. "Untuk tim pengajarnya baru ada Unsri, Universitas PGRI, tapi tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi atau dari kalangan lain," tuturnya.
Lanjutnya, selain STONS pemerintah juga akan membangun SMK Penerbangan. Lokasi SMK Penerbangan akan dibangun di kawasan Musi II dengan luas lahan 5 hektar. "Rencana didirikan SMK Penerbangan ini didasari tingginya kebutuhan tenaga ahli bidang penerbangan. Sebab posisi-posisi seperti kru atau pemesinan penerbangan selalu diisi tenaga luar. Padahal SDM yang dimiliki Sumsel tidak kalah dengan dari luar," katanya.
Menurutnya, untuk penerimaan siswa baru, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
"Lokasi sekolah di Musi II kita nilai tidak begitu jauh dari bandara ini sudah disetujui pemerintah pusat," ujarnya.
Dungkapkannya, untuk persyaratan penerimaan siswa akan dikoordinasikan dengan Kemenhub. Namun, yang pastinya calon siswa dari jurusan IPA dan tidak buta warna.
"Sumsel juga akan bangun Institut Teknologi Sumsel, sekolah teknologi pertama di luar pulau Jawa yang bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)," tambahnya. (pit)
Akhirnya, Talang Cogong Medang Tembus Roda Empat
Empat Lawang, SN
Setelah bertahun-tahun harus merasakan sulitnya jalan desa dilewati kendaraan, akhirnya warga Talang Cogong Medang Kecamatan Talang Padang bisa melihat daerah mereka dilalui kendaraan roda empat. Makanya, warga setempat memberikan apresiasi positif kepada pemerintah Empat Lawang.
Camat Talang Padang, Alhumaidi MM mengatakan, terbukanya jalan diarea Talang Cogong Medang membawa dampak positif kepada masyarakat. Terutama untuk berlalu lintas dari dan ke area talang tersebut. Sehingga tak bisa dipungkiri apabila masyarakat sangat berterima kasih kepada Bupati Empat Lawang yang telah membuka jalan ke talang mereka itu.
“Dengan dibukanya jalan ini transportasi sudah cukup lancar,” ujarnya, Minggu (11/12).
Dikatakannya, dahulu jalan menuju ke pemukiman penduduk ini sangat sulit dilalui. Bahkan dulu kendaraan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua, itupun motor khusus pendaki bukit. Sehingga dengan demikian, masyarakat kesulitan untuk membawa hasil panen mereka. Nah dengan adanya swadaya dari masyarakat dan gotong royong dari pemerintah kecamatan dan kabupaten sehingga bisa dilalui dengan roda dua dan empat.
“Dulunya kondisi jalan tidak bisa dilalui, padahal penghasilan petani berupa kopi sangat berpotensi di daerah Cogong Medang ini, makanya menjadi keluhan masyarakat. Oleh karena itulah masyarakat sangat bangga dengan terbukanya jalan ini,” terangnya.
Hanya saja, sambung Humaidi, kondisi jalan tersebut masih membutuhkan bantuan dari pemerintah kabupaten Empat Lawang, yakni berupa pengerasan jalan. Maklum, apabila musim hujan tiba, kondisi jalan menjadi sangat licin dan berlumpur sehingga sangat sulit untuk dilalui.
“Masyarakat sangat menantikan untuk jalan Cogong Medang ini dilakukan pengerasan jalan,” katanya.
Diketahui terbukanya jalan tersebut berkat kerjasama seluruh masyarakat desa setempat. Dengan cara swadaya secara bersama, pun juga dibantu oleh Pemerintah Empat Lawang. Terdapat juga masyarakat sekitarnya bisa menikmati terbukanya jalan itu. Diantaranya warga Renah Payang, Cogong Meranti, Sungai Geruntang, Pamak Salak, Talang Landai, Miungan, Danau Tematang Kering, dan tentunya warga Cogong Medang.
Sebelumnya, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri mengatakan, pihaknya berupaya secara serius untuk konsentrasi pembangunan bukan hanya untuk kecamatan Talang Padang saja, melainkan seluruh kecamatan di Empat Lawang akan diupayakan pembangunan secara bertahap dan berkeadilan.
“Semua kecamatan dan desa di Empat Lawang akan diberikan pembangunan, dengan anggaran yang diupayakan baik dari APBD, maupun APBN pusat,” katanya.
Mengenai pembangunan jalan di Talang Cogong Medang pihaknya pun memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bekerjasama baik sesama masyarakat. Dan selanjutnya untuk 2012 mendatang pihaknya akan berupaya memberikan anggaran APBD Empat Lawang berupaya pengerasan jalan.
“Insyaallah 2012 mendatang kita menggunakan APBD Empat Lawang untuk pengerasan dan pengaspalan jalan ke Talang Cogong Medang ini,” pungkas HBA. (eko)
Setelah bertahun-tahun harus merasakan sulitnya jalan desa dilewati kendaraan, akhirnya warga Talang Cogong Medang Kecamatan Talang Padang bisa melihat daerah mereka dilalui kendaraan roda empat. Makanya, warga setempat memberikan apresiasi positif kepada pemerintah Empat Lawang.
Camat Talang Padang, Alhumaidi MM mengatakan, terbukanya jalan diarea Talang Cogong Medang membawa dampak positif kepada masyarakat. Terutama untuk berlalu lintas dari dan ke area talang tersebut. Sehingga tak bisa dipungkiri apabila masyarakat sangat berterima kasih kepada Bupati Empat Lawang yang telah membuka jalan ke talang mereka itu.
“Dengan dibukanya jalan ini transportasi sudah cukup lancar,” ujarnya, Minggu (11/12).
Dikatakannya, dahulu jalan menuju ke pemukiman penduduk ini sangat sulit dilalui. Bahkan dulu kendaraan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua, itupun motor khusus pendaki bukit. Sehingga dengan demikian, masyarakat kesulitan untuk membawa hasil panen mereka. Nah dengan adanya swadaya dari masyarakat dan gotong royong dari pemerintah kecamatan dan kabupaten sehingga bisa dilalui dengan roda dua dan empat.
“Dulunya kondisi jalan tidak bisa dilalui, padahal penghasilan petani berupa kopi sangat berpotensi di daerah Cogong Medang ini, makanya menjadi keluhan masyarakat. Oleh karena itulah masyarakat sangat bangga dengan terbukanya jalan ini,” terangnya.
Hanya saja, sambung Humaidi, kondisi jalan tersebut masih membutuhkan bantuan dari pemerintah kabupaten Empat Lawang, yakni berupa pengerasan jalan. Maklum, apabila musim hujan tiba, kondisi jalan menjadi sangat licin dan berlumpur sehingga sangat sulit untuk dilalui.
“Masyarakat sangat menantikan untuk jalan Cogong Medang ini dilakukan pengerasan jalan,” katanya.
Diketahui terbukanya jalan tersebut berkat kerjasama seluruh masyarakat desa setempat. Dengan cara swadaya secara bersama, pun juga dibantu oleh Pemerintah Empat Lawang. Terdapat juga masyarakat sekitarnya bisa menikmati terbukanya jalan itu. Diantaranya warga Renah Payang, Cogong Meranti, Sungai Geruntang, Pamak Salak, Talang Landai, Miungan, Danau Tematang Kering, dan tentunya warga Cogong Medang.
Sebelumnya, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri mengatakan, pihaknya berupaya secara serius untuk konsentrasi pembangunan bukan hanya untuk kecamatan Talang Padang saja, melainkan seluruh kecamatan di Empat Lawang akan diupayakan pembangunan secara bertahap dan berkeadilan.
“Semua kecamatan dan desa di Empat Lawang akan diberikan pembangunan, dengan anggaran yang diupayakan baik dari APBD, maupun APBN pusat,” katanya.
Mengenai pembangunan jalan di Talang Cogong Medang pihaknya pun memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bekerjasama baik sesama masyarakat. Dan selanjutnya untuk 2012 mendatang pihaknya akan berupaya memberikan anggaran APBD Empat Lawang berupaya pengerasan jalan.
“Insyaallah 2012 mendatang kita menggunakan APBD Empat Lawang untuk pengerasan dan pengaspalan jalan ke Talang Cogong Medang ini,” pungkas HBA. (eko)
Buron 3 Tahun, Pelaku Penganiayaan Ditangkap
Sekayu, SN
Setelah lelah dan tidak ada lagi tempat persembunyian, karena selalu dikejar-kejar petugas, Hasbullah (26) warga Desa Sri Damai Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang menjadi daftar pencarian orang (DPO), akhirnya berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin, Muba, Minggu (11/12) sekitar pukul 06.00 WIB.
Tersangka Hasbullah yang selalu berpindah-pindah menghindari kejaran petugas selama buron tiga tahun, tidak bisa berbuat apa-apa, ketika petugas menangkapnya. Petugas sendiri sebelumnya menerima informasi dari masyarakat, kalau tersangka berada di Desa Sri Gunung.
Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kapolsek Keluang, Iptu Jauhari mengatakan, peristiwa penganiayaan berat hingga nyaris tewas yang dilakukan tersangka Hasbullah terhadap korban Ujang (30) warga Desa Sri Damai, terjadi pada 4 Februari 2009 lalu sekitar pukul 07.00 Wib di TKP sungai kecik Desa Sri Damai Kecamatan Keluang.
Kronologis kejadian kata Jauhari, saat itu korban Ujang sedang memancing ikan disungai, tiba-tiba datang pelaku, Hasbullah sambil memegang parang dan menanyakan kepada korban, siapa yang merusak pagar kebun dan mengambil tanaman miliknya.
Korban menjawab apa adanya dengan mengatakan, bahwa dirinya tidak tahu, jawaban itu dirasakan tidak puas oleh tersangka hingga menjurus perang mulut hingga berakhir adu tanding. Karena korban sendiri hanya tangan kosong, tak ayal lagi hujan sabetan parang milik tersangka menyambar sekujur tubuh korban, dengan cara membabi buta .
Korban mengalami luka dibagian kepala, tangan, dan muka, dan beberapa luka lainnya. Melihat korban sudah tidak berdaya dan dikiranya sudah tewas, tersangka langsung kabur.
"Korban sendiri setelah diketahui warga dilarikan ke RSUD Sekayu dan nyawanya terselamatkan," ungkap Jauhari. (her)
Usut Korupsi, Penegak Hukum di OKI Butuh Data
Kayuagung, SN
Pengusutan tuntas dugaan tindak pidana korupsi bukanlah perkara mudah seperti kasus lain. Data yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan lembaga penegak hukum untuk mengusutnya, akibatnya sangat minim perkara korupsi yang ditangani.
Demikian ditegaskan lembaga penegak hukum di Kabupaten OKI yakni Kejari Kayuagung dan Polres OKI saat menerima aksi damai unjukrasa sejumlah elemen, Jumat (9/12) di halaman kantornya. Unjukrasa ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia.
Mamik Sulgiono SH MH selaku Kepala Kejari Kayuagung mengatakan, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sehingga pengusutannya harus dilakukan cara yang sangat luar biasa pula.
”Harus dilakukan semua pihak, bukan saja hanya lembaga penegak hukum. Semua pihak harus memberikan dukungan, harus pakai data lengkap dan akurat,” kata Mamik Sulgiono dihadapan massa yang berjumlah sekitar 30-50 orang tersebut.
Sambung dia, Kejari Kayuagung menyambut baik aksi damai unjukrasa ini. Namun dihadapan massa, Kepala Kejari meminta agar unjukrasa ini bukan sekedar aksi turun jalan saja namun ditindaklanjuti dengan memberikan data dugaan korupsi ke pihaknya.
Sedangkan dari pihak Polres OKI, Kasatreskrim AKP H Surahman yang menerima massa mengatakan hal serupa. Untuk memproses dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.
”Untuk mengusut dugaan korupsi, prosesnya sangatlah panjang. Untuk memberantas korupsi jangan hanya memberikan masukan saran dan unjukrasa atau surat saja, tapi berikan kami data yang akurat,”pinta Kasatreskrim.
Lebih jauh diakuinya, pengusutan kasus korupsi yang dilakukan jajarannya selama ini memang sangatlah minim. Hanya ada 2 kasus dugaan korupsi yang sedang diusut, 1 kasus diantaranya adalah dugaan korupsi Dana Alokasi Desa (DAK).
Dalam orasinya, perwakilan massa dari sejumlah elemen di OKI ini tidak menyinggung secara detail oknum atau instansi yang melakukan dugaan tindak pidana korusi yang harus diusut tuntas penegak hukum. Namun dalam orasinya semangat massa cukup membara karena meneriakkan yel yel gantung koruptor. (iso)
Pengusutan tuntas dugaan tindak pidana korupsi bukanlah perkara mudah seperti kasus lain. Data yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan lembaga penegak hukum untuk mengusutnya, akibatnya sangat minim perkara korupsi yang ditangani.
Demikian ditegaskan lembaga penegak hukum di Kabupaten OKI yakni Kejari Kayuagung dan Polres OKI saat menerima aksi damai unjukrasa sejumlah elemen, Jumat (9/12) di halaman kantornya. Unjukrasa ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia.
Mamik Sulgiono SH MH selaku Kepala Kejari Kayuagung mengatakan, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sehingga pengusutannya harus dilakukan cara yang sangat luar biasa pula.
”Harus dilakukan semua pihak, bukan saja hanya lembaga penegak hukum. Semua pihak harus memberikan dukungan, harus pakai data lengkap dan akurat,” kata Mamik Sulgiono dihadapan massa yang berjumlah sekitar 30-50 orang tersebut.
Sambung dia, Kejari Kayuagung menyambut baik aksi damai unjukrasa ini. Namun dihadapan massa, Kepala Kejari meminta agar unjukrasa ini bukan sekedar aksi turun jalan saja namun ditindaklanjuti dengan memberikan data dugaan korupsi ke pihaknya.
Sedangkan dari pihak Polres OKI, Kasatreskrim AKP H Surahman yang menerima massa mengatakan hal serupa. Untuk memproses dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.
”Untuk mengusut dugaan korupsi, prosesnya sangatlah panjang. Untuk memberantas korupsi jangan hanya memberikan masukan saran dan unjukrasa atau surat saja, tapi berikan kami data yang akurat,”pinta Kasatreskrim.
Lebih jauh diakuinya, pengusutan kasus korupsi yang dilakukan jajarannya selama ini memang sangatlah minim. Hanya ada 2 kasus dugaan korupsi yang sedang diusut, 1 kasus diantaranya adalah dugaan korupsi Dana Alokasi Desa (DAK).
Dalam orasinya, perwakilan massa dari sejumlah elemen di OKI ini tidak menyinggung secara detail oknum atau instansi yang melakukan dugaan tindak pidana korusi yang harus diusut tuntas penegak hukum. Namun dalam orasinya semangat massa cukup membara karena meneriakkan yel yel gantung koruptor. (iso)
Karyawan PT PAMA Tercebur Bersama Buldozer
* Belum Ditemukan, Diduga Sudah Tewas
Muara Enim, SN
Udi Zulistia (40) warga Blok D No 12, BTN PAMA Karang Asem, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, karyawan PT PAMA Persada Nusantara, tercebur bersama buldozer ke dalam kawah eks tambang batubara.
Diduga korban yang masih terjebak di dalam buldozer berjam-jam sudah tewas, Minggu (11/12) sekitar pukul 03.30 di kawasan Tambang Muara Tiga Besar Utama (MTBU), Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Timur, Lahat.
Dari informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, kejadian tersebut berawal ketika korban yang menjabat sebagai instruktur alat-alat berat di PT PAMA Tanjung Enim, seperti biasa bekerja melatih pekerja lain untuk mengendalikan berbagai macam alat-alat berat ditambang.
Pada malam kejadian, korban masuk dalam shift II yang masuk dari pukul 18.00 hingga 06.00. Dan ketika masuk jam istirahat, korban
menghentikan sesi latihan dan menyuruh para pekerjanya istirahat.
Ketika akan istirahat, korban melihat masih banyak tumpukan tanah timbunan (disposal) yang belum diuruk ke dalam eks tambang batubara sedalam sekitar 39 meter. Kemudian korban berinisiatif membantu temannya dengan mencoba mengoperasikan Buldozer D 155 dengan nomor seri DZ 1011.
Saat menguruk tanah, tanpa disadari korban tiba-tiba tanah yang
dipijak boldozernya merenyak. Dan dalam hitungan detik, korban bersama
buldozernya langsung tenggelam ke dalam timbunan tanah yang sudah
menjadi lumpur sehingga menyulitkan evakuasi. Dan hingga sampai saat
ini, mayat korban belum ditemukan.
Menurut Warau, salah seorang instruktur PT PAMA, di rumah korban, bahwa kedalaman lumpur tersebut memang cukup dalam, namun dari hasil pengecekan sementara dilapangan dengan menggunakan besi behel,
pihaknya telah berhasil menemukan posisi alat berat becko di kedalaman
sekitar 12 meter.
“Kita masih terus melakukan upaya evakuasi. Namun untuk kronologis kejadian saya kurang tahu pasti. Saya disini cuma disuruh mewakili perusahaan untuk mendatangi rumah keluarga korban,” tukas Warau.
Sedangkan menurut Kapolres Muaraenim melalui Kapolsek Lawang Kidul AKP Tommy S, membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya sudah
melakukan pendataan awal dan menemui keluarga korban. Namun saat ini,
korban masih terus dilakukan pencarian.
“Tadi kita sudah berupaya melakukan pendataan, namun ternyata lokasi kejadian tersebut masuk dalam wilayah Lahat. Jadi kita hanya membantu saja,” terangnya. (yud)
Muara Enim, SN
Udi Zulistia (40) warga Blok D No 12, BTN PAMA Karang Asem, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, karyawan PT PAMA Persada Nusantara, tercebur bersama buldozer ke dalam kawah eks tambang batubara.
Diduga korban yang masih terjebak di dalam buldozer berjam-jam sudah tewas, Minggu (11/12) sekitar pukul 03.30 di kawasan Tambang Muara Tiga Besar Utama (MTBU), Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Timur, Lahat.
Dari informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, kejadian tersebut berawal ketika korban yang menjabat sebagai instruktur alat-alat berat di PT PAMA Tanjung Enim, seperti biasa bekerja melatih pekerja lain untuk mengendalikan berbagai macam alat-alat berat ditambang.
Pada malam kejadian, korban masuk dalam shift II yang masuk dari pukul 18.00 hingga 06.00. Dan ketika masuk jam istirahat, korban
menghentikan sesi latihan dan menyuruh para pekerjanya istirahat.
Ketika akan istirahat, korban melihat masih banyak tumpukan tanah timbunan (disposal) yang belum diuruk ke dalam eks tambang batubara sedalam sekitar 39 meter. Kemudian korban berinisiatif membantu temannya dengan mencoba mengoperasikan Buldozer D 155 dengan nomor seri DZ 1011.
Saat menguruk tanah, tanpa disadari korban tiba-tiba tanah yang
dipijak boldozernya merenyak. Dan dalam hitungan detik, korban bersama
buldozernya langsung tenggelam ke dalam timbunan tanah yang sudah
menjadi lumpur sehingga menyulitkan evakuasi. Dan hingga sampai saat
ini, mayat korban belum ditemukan.
Menurut Warau, salah seorang instruktur PT PAMA, di rumah korban, bahwa kedalaman lumpur tersebut memang cukup dalam, namun dari hasil pengecekan sementara dilapangan dengan menggunakan besi behel,
pihaknya telah berhasil menemukan posisi alat berat becko di kedalaman
sekitar 12 meter.
“Kita masih terus melakukan upaya evakuasi. Namun untuk kronologis kejadian saya kurang tahu pasti. Saya disini cuma disuruh mewakili perusahaan untuk mendatangi rumah keluarga korban,” tukas Warau.
Sedangkan menurut Kapolres Muaraenim melalui Kapolsek Lawang Kidul AKP Tommy S, membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya sudah
melakukan pendataan awal dan menemui keluarga korban. Namun saat ini,
korban masih terus dilakukan pencarian.
“Tadi kita sudah berupaya melakukan pendataan, namun ternyata lokasi kejadian tersebut masuk dalam wilayah Lahat. Jadi kita hanya membantu saja,” terangnya. (yud)
Mengapa Miranda Aman-aman Saja?
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SETELAH Nunun Nurbaeti resmi dijadikan tersangka
dan baru bisa tertangkap setelah sekian lama buron, masih banyak pertanyaan untuk kasus ini.
Tetapi ada banyak harapan kasus pemilihan DGSBI yan berjalan sangat lambat akan terkuak. Karena dari fakta persidangan, Nunun yang membagi-bagikan uang untuk wakil rakyat tersebut kini sudah masuk bui.
Bila saat ini Miranda Gultom tetap ngotot sok bersih dan tak tahu sumber uang yang dibagikan Nunun. Tetapi sangat mustahil dan tak masuk akal Nunun tak tahu asal uang dan latar belakang ia bagi-bagikan uang.
Tinggal menunggu aksi KPK untuk tegas dan jangan khawatir dengan intervensi, apalagi Nunun adalah isteri dari mantan Kapolri. Ini sangat diperlukan karena perjalanan kasus ini sudah sangat lama, dan banyak dugaan beraroma politik untuk saling menjatuhkan.
Kasus ini bergulir dan terus terkuak, karena diketahui sebelum Miranda sebelum terpilih, ada aksi bagi-bagi uang dari Nunun, dengan 'pilihan' untuk memilih Miranda. Dari persidangan sendiri diketahui Nunun dan Miranda sudah saling kenal.
Diketahui Miranda Gultom sendiri menjadi inisiator pertemuan belasan anggota FPDIP dari fraksi Komisi IX di Hotel Dharmawangsa. Di pertemuan ini, Miranda menjabarkan visi misinya supaya bisa terpilih menjadi DGBSI.
Miranda mengaku tidak ingat, siapa dari FPDIP yang pertama kali ia hubungi. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 45 itu berlangsung dalam suasana santai.
Dalam pertemuan itu, Miranda menjelaskan visi misi soal ekonomi bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Miranda juga berharap agar fit and proper test benar-benar diisi dengan pertanyaan yang menguji kompetensinya. Walaupun Miranda berkelit dan menyatakan semuanya sesuai jalur, orang normal saja tahu tempat pertemuan tersebut tidak lazim. Mengapa tidak di Gedung DPR yang sangat layak dan refresentatif.
Bantahan boleh saja dengan keras dilakukan Miranda yang selalu bernampilan nyentrik, tetapi sangat aneh, orang secerdas dia pura-pura tak tahu apa dalih Nunun memberikan uang ke wakil rakyat, dan tak tahu asal muasal uangnya. Nunun kini diketahui berada di Singapura. Menkum HAM Patrialis Akbar mengaku pihaknya belum berkomunikasi dengan pihak Singapura terkait keberadaan Nunun Nurbaeti, yang sudah menjadi tersangka. (***)
Pengentasan Kemiskinan Fokus 7 Daerah Tertinggal
Palembang, SN
Pengentasan kemiskinan masuk sebagai salah satu program prioritas pembangunan Pemprov Sumsel. Dari penjelasan Gubernur, tujuh daerah tertinggal di Sumsel masuk sebagai prioritas program pengentasan kemiskinan.
Ketujuh daerah tertinggal tersebut yakni, kabupaten Musi Rawas (Mura), Lahat, Banyuasin, Empat Lawang, OKI, OKUS dan OI. Sementara dana pengentasan kemiskinan yang dianggarkan mencapai 1.090.401.448.000.
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin saat menyampaikan nota keuangan dan penjelasan terhadap RAPBD Sumsel beberapa waktu lalu menyebut, ada 7 skala prioritas pembangunan Sumsel yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan agribisnis, peningkatan lumbung energi, pengembangan industri, penyediaan dan peningkatan infrastruktur, peningkatan ICT dan penanggulangan bencana alam.
"Untuk penanggulangan kemiskinan, anggarannya mencapai Rp 1.090.401.448.000 yang tersebar dalam 11 SKPD dan 35 program. Sasaran yang hendak dicapai tidak lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin," jelas Alex.
Kemudian kata Alex, untuk penyediaan dan peningkatan infrastruktur strategis, di sebar dalam 18 program di 5 SKPD dengan total anggaran Rp 648. 414.765.000.
Anggaran ini kata Alex tujuannya, terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata ke seluruh wilayah dan meningkatnya pemberdayaan daerah tertinggal.
Untuk peningkatan agribisnis beber Alex, ada di 4 SKPD melalui 11 program dengan anggaran Rp 12.081.063.000 dengan sasaran terpenuhinnya pangan bagi masyarakat Sumsel.
"Untuk peningkatan lumbung energi dan lumbung pangan, programnya sebanyak 18 program yang tersebar di 7 SKPD dengan total anggaran mencapai Rp 106.053.843.000," beber Alex.
Sementara pengembangan industri jelas Alex, anggarannya mencapai Rp 10.040. 490.000 yang disebar di 3 SKPD melalui 7 program.
Terpisah, Anggota DPRD Sumsel, Rizal Kennedi menilai, program peningkatan agribisnis yang dianggarkan sebesar Rp12 miliar lebih dalam RAPBD 2012 masih tergolong minim.
Menurutnya, anggaran program peningkatan agribisnis itu masih kecil kalau untuk pertanian dalam arti luas
"Kalau bisa anggaran di sektor pertanian itu lebih besar atau sekitar 20 persen dari total anggaran APBD Sumsel," kata Politisi PPP ini sembari mengatakan, idealnya anggaran sektor pertanian itu sekitar 20 persen dari total APBD atau sekitar Rp500 miliaran. (awj)
Pengentasan kemiskinan masuk sebagai salah satu program prioritas pembangunan Pemprov Sumsel. Dari penjelasan Gubernur, tujuh daerah tertinggal di Sumsel masuk sebagai prioritas program pengentasan kemiskinan.
Ketujuh daerah tertinggal tersebut yakni, kabupaten Musi Rawas (Mura), Lahat, Banyuasin, Empat Lawang, OKI, OKUS dan OI. Sementara dana pengentasan kemiskinan yang dianggarkan mencapai 1.090.401.448.000.
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin saat menyampaikan nota keuangan dan penjelasan terhadap RAPBD Sumsel beberapa waktu lalu menyebut, ada 7 skala prioritas pembangunan Sumsel yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan agribisnis, peningkatan lumbung energi, pengembangan industri, penyediaan dan peningkatan infrastruktur, peningkatan ICT dan penanggulangan bencana alam.
"Untuk penanggulangan kemiskinan, anggarannya mencapai Rp 1.090.401.448.000 yang tersebar dalam 11 SKPD dan 35 program. Sasaran yang hendak dicapai tidak lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin," jelas Alex.
Kemudian kata Alex, untuk penyediaan dan peningkatan infrastruktur strategis, di sebar dalam 18 program di 5 SKPD dengan total anggaran Rp 648. 414.765.000.
Anggaran ini kata Alex tujuannya, terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata ke seluruh wilayah dan meningkatnya pemberdayaan daerah tertinggal.
Untuk peningkatan agribisnis beber Alex, ada di 4 SKPD melalui 11 program dengan anggaran Rp 12.081.063.000 dengan sasaran terpenuhinnya pangan bagi masyarakat Sumsel.
"Untuk peningkatan lumbung energi dan lumbung pangan, programnya sebanyak 18 program yang tersebar di 7 SKPD dengan total anggaran mencapai Rp 106.053.843.000," beber Alex.
Sementara pengembangan industri jelas Alex, anggarannya mencapai Rp 10.040. 490.000 yang disebar di 3 SKPD melalui 7 program.
Terpisah, Anggota DPRD Sumsel, Rizal Kennedi menilai, program peningkatan agribisnis yang dianggarkan sebesar Rp12 miliar lebih dalam RAPBD 2012 masih tergolong minim.
Menurutnya, anggaran program peningkatan agribisnis itu masih kecil kalau untuk pertanian dalam arti luas
"Kalau bisa anggaran di sektor pertanian itu lebih besar atau sekitar 20 persen dari total anggaran APBD Sumsel," kata Politisi PPP ini sembari mengatakan, idealnya anggaran sektor pertanian itu sekitar 20 persen dari total APBD atau sekitar Rp500 miliaran. (awj)
Jumat, 09 Desember 2011
ELBOB Untuk Kenalkan Daerah
Empat Lawang, SN
Pemerintah Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati menggelar Empat Lawang Battle of the Best (ELBOB) kejuaraan Nasional Off Road di Empat Lawang tidak lain adalah upaya untuk mengenalkan potensi daerah di Kabupaten Empat Lawang. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM di sela-sela arena pertandingan di 3A Tebing Tinggi, Kamis (8/12).
“Tidak hanya dengan cara pagelaran seni ataupun pameran untuk mengenalkan daerah. Dengan kejurnas off road ini juga adalah suatu peluang untuk mendatangkan investor. Karena mereka datang dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan ada beberapa peserta dari negara tetangga yang langsung mengunjungi Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati,” terang HBA.
Maklum, sambung HBA, peserta yang hadir itu berbagai kalangan dan profesi. Ada yang langsung pejabat tinggi dari berbagai daerah, kepolisian, kalangan pengusaha, bahkan tak sedikit juga yang memiliki saham di beberapa perusahaan. Sehingga mereka bisa jadi penyambung lidah untuk mengenalkan Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati dihadapan pengusaha lainnya. Juga termasuk bagi masyarakat dan berbagai kalangan lain tentang Empat Lawang.
“Kitapun berharap demikian, dari gelaran ini setidaknya menjadi barometer bagi pemerintah. Setidaknya memberikan peluang dan membuka pintu bagi investor untuk menanam sahamnya membangun perusahan dan apapun jenisnya di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati,” tambahnya.
Ditinjau dari segi ekonomi, sambung HBA, bisa membantu ekonomi masyarakat kecil bagi warga Tebing Tinggi. Terutama bagi yang mendirikan stand berjualan untuk mengais rezeki yang langsung transaksi jual beli dari peserta maupun official.
“Mulai dari penginapan, rumah makan, kantin, bahkan perbenkelan diramaikan oleh peserta ELBOB ini,” katanya.
Sementara itu panitia teknis ELBOB 2011, Piyong mengatakan, peserta yang sudah menginformasikan kehadirannya sudah mencapai 99 orang. Kini mereka sedang melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti setiap Special Competition Stage (SCS) yang diberikan. “Di hari pertama ini (kemarin, red), semua peserta sudah mengikuti SCS 1 hingga SCS 4 di area 3A Tebing Tinggi,” ungkapnya.
Sekedar informasi, kejurnas Off road ELBOB 2011 tiga rangkaian lomba. Yakni Eliminasi, Country Road and Road Venture, dan Final Top 20 dan Eliminator Challenge. Dilaksanakan di areal 3A, samping Hotel Aceng, dan Lapangan Terowongan Tebing Tinggi. (eko)
Pemerintah Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati menggelar Empat Lawang Battle of the Best (ELBOB) kejuaraan Nasional Off Road di Empat Lawang tidak lain adalah upaya untuk mengenalkan potensi daerah di Kabupaten Empat Lawang. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM di sela-sela arena pertandingan di 3A Tebing Tinggi, Kamis (8/12).
“Tidak hanya dengan cara pagelaran seni ataupun pameran untuk mengenalkan daerah. Dengan kejurnas off road ini juga adalah suatu peluang untuk mendatangkan investor. Karena mereka datang dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan ada beberapa peserta dari negara tetangga yang langsung mengunjungi Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati,” terang HBA.
Maklum, sambung HBA, peserta yang hadir itu berbagai kalangan dan profesi. Ada yang langsung pejabat tinggi dari berbagai daerah, kepolisian, kalangan pengusaha, bahkan tak sedikit juga yang memiliki saham di beberapa perusahaan. Sehingga mereka bisa jadi penyambung lidah untuk mengenalkan Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati dihadapan pengusaha lainnya. Juga termasuk bagi masyarakat dan berbagai kalangan lain tentang Empat Lawang.
“Kitapun berharap demikian, dari gelaran ini setidaknya menjadi barometer bagi pemerintah. Setidaknya memberikan peluang dan membuka pintu bagi investor untuk menanam sahamnya membangun perusahan dan apapun jenisnya di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati,” tambahnya.
Ditinjau dari segi ekonomi, sambung HBA, bisa membantu ekonomi masyarakat kecil bagi warga Tebing Tinggi. Terutama bagi yang mendirikan stand berjualan untuk mengais rezeki yang langsung transaksi jual beli dari peserta maupun official.
“Mulai dari penginapan, rumah makan, kantin, bahkan perbenkelan diramaikan oleh peserta ELBOB ini,” katanya.
Sementara itu panitia teknis ELBOB 2011, Piyong mengatakan, peserta yang sudah menginformasikan kehadirannya sudah mencapai 99 orang. Kini mereka sedang melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti setiap Special Competition Stage (SCS) yang diberikan. “Di hari pertama ini (kemarin, red), semua peserta sudah mengikuti SCS 1 hingga SCS 4 di area 3A Tebing Tinggi,” ungkapnya.
Sekedar informasi, kejurnas Off road ELBOB 2011 tiga rangkaian lomba. Yakni Eliminasi, Country Road and Road Venture, dan Final Top 20 dan Eliminator Challenge. Dilaksanakan di areal 3A, samping Hotel Aceng, dan Lapangan Terowongan Tebing Tinggi. (eko)
Pemkab OKUS Dukung Gerakan Tanam 1 M Pohon
Muaradua, SN
Gerakan menanam 1 Miliar Pohon yang dicanangkan Presiden SBY pemerintah kabupaten OKU Selatan mendukung penuh kegiatan tersebut. Melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan(Dishutbun) OKU Selatan, bentuk dukungan itu diwujudkan dengan penanaman pohon yang dipusatkan di beberapa titik antara lain komplek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Lingkungan Pemkab Kabupaten OKU Selatan .
Kegiatan itu dirangkai dengan peringatan hari PU dan Hari Menanam Pohon Indonesia 2011. Sebenarnya jauh sebelum pemerintah pusat memprogramkan Gerakan Menanam 1 Miliar Pohon, Pemkab OKU Selatan sudah lebih dahulu melakukan langkah nyata berupa sosialisasi kepada masyarakat pentingnya kelestarian hutan sebagai penjaga ekosistem dan kesehatan lingkungan.
"Kalau sekarang kan namanya Program Nasional Penanaman 1 Miliar Pohon, kalau dulu ada program penghijauan. Nah, di Kabupaten OKU Selatan sebenarnya program ini telah lama dilakukan," terang Kadin Hutbun OKUS Winaryo.
Menurutnya, sejak lama pemkab menggalakkan penanaman pohon, terutama di lahan-lahan tandus, dengan membagikan bibit pohon dan buah kepada masyarakat. "Komoditas ini juga bisa menambah penghasilan masyarakat. Apalagi bila dirawat dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Winaryo, tujuan lain penanaman pohon adalah mencegah banjir, tanah longsor, termasuk pula rehabilitasi hutan akibat kebakaran. Penanaman itu juga diharapkan sebagai bentuk konservasi, penyerapan karbon dioksida, dan antisipasi pada perubahan iklim.
"Ini juga sebagai bentuk partisipasi kita terhadap kebutuhan pangan dan energi serta ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dan)
Gerakan menanam 1 Miliar Pohon yang dicanangkan Presiden SBY pemerintah kabupaten OKU Selatan mendukung penuh kegiatan tersebut. Melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan(Dishutbun) OKU Selatan, bentuk dukungan itu diwujudkan dengan penanaman pohon yang dipusatkan di beberapa titik antara lain komplek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Lingkungan Pemkab Kabupaten OKU Selatan .
Kegiatan itu dirangkai dengan peringatan hari PU dan Hari Menanam Pohon Indonesia 2011. Sebenarnya jauh sebelum pemerintah pusat memprogramkan Gerakan Menanam 1 Miliar Pohon, Pemkab OKU Selatan sudah lebih dahulu melakukan langkah nyata berupa sosialisasi kepada masyarakat pentingnya kelestarian hutan sebagai penjaga ekosistem dan kesehatan lingkungan.
"Kalau sekarang kan namanya Program Nasional Penanaman 1 Miliar Pohon, kalau dulu ada program penghijauan. Nah, di Kabupaten OKU Selatan sebenarnya program ini telah lama dilakukan," terang Kadin Hutbun OKUS Winaryo.
Menurutnya, sejak lama pemkab menggalakkan penanaman pohon, terutama di lahan-lahan tandus, dengan membagikan bibit pohon dan buah kepada masyarakat. "Komoditas ini juga bisa menambah penghasilan masyarakat. Apalagi bila dirawat dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Winaryo, tujuan lain penanaman pohon adalah mencegah banjir, tanah longsor, termasuk pula rehabilitasi hutan akibat kebakaran. Penanaman itu juga diharapkan sebagai bentuk konservasi, penyerapan karbon dioksida, dan antisipasi pada perubahan iklim.
"Ini juga sebagai bentuk partisipasi kita terhadap kebutuhan pangan dan energi serta ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dan)
2012, MURA Berlakukan Tarif Penerbangan Komersial
Musi Rawas, SN
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) menghentikan subsidi tiket penerbangan reguler Lubuklinggau - Jakarta dari Bandara Silampari terhitung mulai 2012. Sebelumnya Subsidi yang digelontorkan oleh pemda setempat sebesar Rp20 Miliar untuk dua tahun.
"Mulai tahun depan tidak ada lagi anggaran untuk subsidi tiket pesawat dan penerbangan sudah diberlakukan tarif tiket penerbangan komersial," kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Mura, H Gotri Suyanto, Kamis (9/12).
Dikatakannya, penghentian subsidi tersebut selain sudah dua tahun di berikan subsidi untuk pengoperasian bandara silampari, juga anggaran untuk tahun 2012 porsinya lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.
“Prioritas anggaran tahun depan lebih ke pemenuhan infrastruktur dan ini jauh lebih penting karena menyentuh langsung ke masyarakat,” terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Musi Rawas, Ari Narsa JS mengungkapkan bahwa penghentian subsidi tiket dilakukan karena perpanjangan landasan pacu bandara tersebut yang saat ini sudah mencapai 1.350 meter dan selanjutnya diperpanjang menjadi 2.000 meter.
Dengan infrastruktur yang tersedia sekarang ini katanya, maka tahun mendatang bandara silampari sudah bisa digunakan untuk penerbangan pesawat berbadan besar sehingga sudah bisa dikenakan tarif komersial.
“Infrastruktur dan perlengkapan badara terus kita kerjakan sehingga dengan kondisi tersebut bisa di berlakukan tarif penerbangan komersial,” katanya.
Dijelaskannya, selama ini penerbangan ini dilayani oleh maskapai Komala Tri Varia dengan menggunakan pesawat jenis Bae 146 tipe dengan kapasitas angkut penumpang 86 orang, namun mengingat landasan pacu masih 1.350 meter, penumpang dibatasi hanya 60 orang. Untuk sekali penerbangan harga tiket dijual Rp650.000 per orang. Kedepannya tentu beban subsidi tersebut bisa dihentikan.
”Selain dibantu pemerintah pusat sebesar Rp100 miliar, pengembangan bandara silampari juga dibantu oleh Provinsi Sumsel, dan ada juga hibah Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Empat Lawang,” demikian tukasnya. (fik)
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) menghentikan subsidi tiket penerbangan reguler Lubuklinggau - Jakarta dari Bandara Silampari terhitung mulai 2012. Sebelumnya Subsidi yang digelontorkan oleh pemda setempat sebesar Rp20 Miliar untuk dua tahun.
"Mulai tahun depan tidak ada lagi anggaran untuk subsidi tiket pesawat dan penerbangan sudah diberlakukan tarif tiket penerbangan komersial," kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Mura, H Gotri Suyanto, Kamis (9/12).
Dikatakannya, penghentian subsidi tersebut selain sudah dua tahun di berikan subsidi untuk pengoperasian bandara silampari, juga anggaran untuk tahun 2012 porsinya lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.
“Prioritas anggaran tahun depan lebih ke pemenuhan infrastruktur dan ini jauh lebih penting karena menyentuh langsung ke masyarakat,” terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Musi Rawas, Ari Narsa JS mengungkapkan bahwa penghentian subsidi tiket dilakukan karena perpanjangan landasan pacu bandara tersebut yang saat ini sudah mencapai 1.350 meter dan selanjutnya diperpanjang menjadi 2.000 meter.
Dengan infrastruktur yang tersedia sekarang ini katanya, maka tahun mendatang bandara silampari sudah bisa digunakan untuk penerbangan pesawat berbadan besar sehingga sudah bisa dikenakan tarif komersial.
“Infrastruktur dan perlengkapan badara terus kita kerjakan sehingga dengan kondisi tersebut bisa di berlakukan tarif penerbangan komersial,” katanya.
Dijelaskannya, selama ini penerbangan ini dilayani oleh maskapai Komala Tri Varia dengan menggunakan pesawat jenis Bae 146 tipe dengan kapasitas angkut penumpang 86 orang, namun mengingat landasan pacu masih 1.350 meter, penumpang dibatasi hanya 60 orang. Untuk sekali penerbangan harga tiket dijual Rp650.000 per orang. Kedepannya tentu beban subsidi tersebut bisa dihentikan.
”Selain dibantu pemerintah pusat sebesar Rp100 miliar, pengembangan bandara silampari juga dibantu oleh Provinsi Sumsel, dan ada juga hibah Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Empat Lawang,” demikian tukasnya. (fik)
Memprihatinkan Kerusakan Hutan dan Alam di Pagaralam
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat MEMPRIHATINKAN kondisi hutan lindung dan alam di wilayah Pagaralam sekitarnya. Kerusakan terus terjadi, yang semuanya disebabkan ulah tangan tak bertanggungjawab. Kebakaran hutan terus terjadi dan alam menjadi rusak.
Hal ini jelas karena pola ladang berpindah dan membuka lahan dengan cara dibakar.
Kemudian kerusakan hutan yang disebabkan karena perambahan hutan secara diam-diam atau Illegal Logging. Beberapakali terjadi banjir bandang yang cukup besar, yang penyebabnya karena hutan lindung dibabat habis.
Mengejutkan data yang menunjukkan, sekitar 5.340 hektare (ha) dari luas keseluruhan hutan lindung 28.740 hektare hutan di Pagaralam saat ini mengalami kerusakan cukup parah. Disebut mengejutkan, karena selama ini wilayah Pagaralam dikenal sebagai daerah yang alamnya masih terjaga, asri, dan tentu banyak orang yang berkunjung kesana karena hutannya masih hijau.
Tetapi keunggulan daerah dimana alam sebagai jualan wisata, justru tak dijaga dan dirawat. Dimana kendali dan peranan pemerintah atau penguasa di Pagaralam selama ini, hingga kerusakan hutan sedemikian parahnya?
Hal yang juga memprihatinkan, meskipun sudah dilakukan penanaman kembali, tapi hasilnya belum menunjukan kemajuan berarti. Bahkan di kawasan perbatasan dengan wilayah Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Lahat, keberadaan hutan lindung makin banyak terjadi perambahan.
Untuk diketahui data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagaralam, dari luas wilayah Kota Pagaralam mencapai 63.366 hekatare sudah sekitar 15 persen menjadi wilayah pemukiman dan hampir 30 persen merupakan areal perkebunan rakyat.
Kondisi ini membuat beberapa titik daerah yang sebenarnya wilayah hutan dan resapan air, sudah menjadi daerah pemukiman. Sampai bulan Desember 2009, wilayah Pagaralam dibagi lagi dalam hutan lindung seluas sekitar 28.740 hektare, hutan budidaya sekitar 24.336 hektare, terdiri dari lokasi pemukiman, persawahan, perkantoran, pasar, lahan sayuran, perkebunan dan infrastruktur masyarakat. Untuk kerusakan hutan lindung mencapai 7.340 hektare dan kini berkurang menjadi 5.340 hektare.
Saat ini secara umum kerusakan hutan di Indonesia merupakan permasalahan yang besar, bahkan sudah mencapai ambang mengkhawatirkan. Sudah banyak efek buruk untuk rakyat karena kerusakan hutan dan alam. Banjir bandang, tanang longsor dan bencana alam lainnya silih berganti datang, semua karena hutan yang dirusak dengan membabi-buta.
Bila saat ini pemerintah mengecam penebangan liar, termasuk yang mengatasnamakan industri, rasanya agak telat karena saat ini terlanjur hutan sudah rusak parah.
Dengan kondisi hutan saat ini tentu bukan hal yang mengejutkan, kerugian akibat perbuatan yang merusak lingkungan tersebut mencapai Rp 83 miliar atau Rp 30,3 triliun per tahun.
Tentu jumlah hitungan yang sangat besar tersebut lari ke bukan tempatnya. Banyak kantong oknum pejabat, oknum aparat, dan oknum yang lainnya yang sangat diuntungkan dengan kondisi ini.
Untuk masalah ini seharusnya penguasa yang bicara dan bertindak. Rasanya karena Indonesia sudah terlanjur dicap sebagai Negara yang sama sekali tidak bersahabat dengan alam, pemerintan harus sigap bertindak dengan menjaga alam.
Ini tidak, drama rusaknya hutan dan alam ini seperti drama panjang dengan episode yang tidak terputus. Tiba-tiba pemerintah seperti terkejut saat kondisi hutan sudah rusak parah, kemudian terlupakan lagi. Kemudian muncul lagi berita tentang banjir bandang, lalu mengucapkan ada kata prihatin tanpa sama sekali bertindak tegas untuk orang yang merusak alam. Sampai kapan ini akan terus terjadi?
Warga Pagaralam tentu tak mau kondisi hutan di daerah mereka semakin rusak parah, karena dampak buruk karenanya sudah bisa dilihat. Belum terlambat untuk memperbaikinya. Peduli dengan alam intinya dan ketegasan bagi yang merusak hutan. (***)
Alex Yakin di Sumsel Tak Ada Rekening 'Gendut' PNS
Palembang, SN
Temuan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda kaya raya yang memiliki rekening hingga miliaran rupiah mendapat perhatian dari berbagai pihak, tidak terkecuali Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Namun, Alex yakin, di Sumsel tidak ada PNS muda yang memiliki rekening sebagaimana yang ditemukan PPATK.
Hal ini diungkapkan Alex usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sumsel, Kamis (9/12). Bahkan, Alex dengan tegas memastikan kalau di Sumsel, tidak mungkin bawahannya, terlebih PNS yang masih berusia muda pada level golongan IIIB mempunyai rekening miliaran rupiah.
“Kalau di Palembang, yang jelas gubernur nya buntu, kalau tidak percaya lihatlah rekening saya, tapi jangan lihat perut saya, kalau perut saya memang gendut,” gurau Alex.
Alex juga mempersilahkan untuk melihat seluruh proyek-proyek yang ada di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), apakah ada rekening yang masuk pada pribadi seorang PNS sebanyak itu. Bahkan, kalaupun dikorupsi ia yakin nilainya tidak akan sebanyak itu.
“Masak sampai ratusan miliar, begini aja, coba anda lihat di seluruh proyek di SKPD. Kalaupun di korupsikan tidak sebesar itu, mudah-mudahan mungkin tidak disitu. Tapi yang jelas bukan saya, kamu (wartawan) jangan menduga-duga,” ujarnya lagi.
Sementara itu Ketua DPRD Sumsel, Wasista Bambang Utoyo menilai, munculnya temuan PPATK tentang rekening 'gendut' PNS muda jangan selalu dipersepsikan negatif. Menurutnya, bisa saja rekening tersebut berasal dari warisan yang diterima si pemilik rekening.
"Ya bisa saja, PNS itu ada warisan dan mungkin ada usaha. Kalau dia dapat warisan dan ada bukti warisannya, tidak bisa di curigai,” imbuhnya. (awj)
Pemilik Lahan Stop Pekerjaan SUTT Prabumulih
Prabumulih, SN
Pekerjaan pemindahan tower saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV Simpang Tiga Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kian terancam tidak selesai tepat waktu atau pada pertengahan Desember ini. Hal itu disebabkan, penyetopan pekerjaan yang dilakukan sejumlah pemilik lahan yang lahannya terkena proyek yang didanai dari APBD Prabumulih tahun 2011 sekitar Rp 11 milyar tersebut.
Penyetopan pekerjaan yang tinggal pemasangan kabel jaringan SUTT itu, tidak terjadi hanya di titik tower pertama. Namun juga terjadi di titik tower unit enam. Masing–masing pemilik lahan beralasan, penyetopan dilakukan karena penyedia tenaga listrik atau pelaksana kontraktor (PK) PT Gema Swastika Dinamika (GSD) yang memenangkan tender pekerjaan itu, belum membayar ganti rugi penggunaan lahan mereka.
“Pekerjaan mereka sementara ini, kita stop dulu. Karena apa yang dijanjikan sampai hari ini ternyata omong kosong dan janji–janji saja. Saya pun menyesal, telah mengizinkan mereka memasang kerangka tiang tower (ericson) di lahan saya tersebut,” ucap salah satu warga yang lahannya terkena pembangunan tapak tiang tower, ditemui kemarin siang.
Dia pun menyesalkan kelalaian tim pendata atau pengawas pekerjaan yang tidak mendata secara rinci nama–nama pemilik lahan. “Karena awalnya lahan pembuatan tapak tower itu masuk ke tanah Sudiro, tapi ternyata setelah sekembali saya dari kampung halaman tanah saya juga kena bahkan separuhnya,” ungkap bapak tiga anak ini, sembari meminta namanya tidak disebut.
Petani bibit karet ini pun tidak akan memberikan izin pekerjaan hingga ada kesepakatan antara dirinya dengan pihak pemborong bukan dengan Pemkot Prabumulih, tentang masalah ganti rugi lahan yang digunakan. “Karena selain digunakan sebagai tapak tower, ternyata tanah saya juga masuk jalur Right Of Way (ROW). Tapi janjinya mau datang hari ini, ternyata bohong,” ujarnya.
Penolakan serupa juga disampaikan salah satu pemilik ternak ayam. Menurut warga yang mengaku sudah menempati dan berusaha sejak tahun 1990–an itu, pihaknya tidak akan memberikan izin kepada pihak pelaksana kontraktor. Selain penawaran ganti rugi yang tidak sesuai, juga pengaruh yang timbul akibat pemasangan kabel jaringan ROW SUTT tersebut.
“Masalah ini sebenarnya sudah dua tahun lalu, tapi sampai sekarang tidak jelas dan terkesan memaksakan kehendak. Karena di gambar sket pertama, tanah saya hanya kena sedikit. Tapi kemudian diubah tanah saya habis dibelah lupis, bagaimana saya tidak stres. Karena inilah tempat usaha dan periuk nasi keluarga saya,” ucap salah satu pemilik lahan yang juga meminta namanya tidak ditulis.
Ia pun siap melaporkan para pekerja ke polisi, jika masih memaksa masuk ke lokasi usaha ternak ayamnya. Bahkan tidak cukup sampai disitu saja, dia juga sudah siap seandainya masalah pekerjaan dan ganti rugi lahan SUTT itu masuk ke ranah hukum. “Karena berdasarkan UU tentang ketenagalistrikan yakni UU No. 30 Tahun 2009, pasal 30 itu jelas masalah ganti rugi dan kompensasi dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (pemborong). Bukan Pemerintah Kota selaku pemberi pekerjaan,” tegas pria berkulit putih ini, saat ditemui dikandang ternak ayamnya, Desa Sindur, Kecamatan Cambai, Rabu (7/12) pagi.
Bahkan dia juga menyebut, sanksi bagi penyedia tenaga listrik jika tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung. “Itu pidana penjaranya paling lama lima tahun dan denda kalau tidak salah sekitar Rp 3 milyar. Jadi sampai dimanapun saya siap melayani,” tantangnya. (and)
Pekerjaan pemindahan tower saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV Simpang Tiga Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kian terancam tidak selesai tepat waktu atau pada pertengahan Desember ini. Hal itu disebabkan, penyetopan pekerjaan yang dilakukan sejumlah pemilik lahan yang lahannya terkena proyek yang didanai dari APBD Prabumulih tahun 2011 sekitar Rp 11 milyar tersebut.
Penyetopan pekerjaan yang tinggal pemasangan kabel jaringan SUTT itu, tidak terjadi hanya di titik tower pertama. Namun juga terjadi di titik tower unit enam. Masing–masing pemilik lahan beralasan, penyetopan dilakukan karena penyedia tenaga listrik atau pelaksana kontraktor (PK) PT Gema Swastika Dinamika (GSD) yang memenangkan tender pekerjaan itu, belum membayar ganti rugi penggunaan lahan mereka.
“Pekerjaan mereka sementara ini, kita stop dulu. Karena apa yang dijanjikan sampai hari ini ternyata omong kosong dan janji–janji saja. Saya pun menyesal, telah mengizinkan mereka memasang kerangka tiang tower (ericson) di lahan saya tersebut,” ucap salah satu warga yang lahannya terkena pembangunan tapak tiang tower, ditemui kemarin siang.
Dia pun menyesalkan kelalaian tim pendata atau pengawas pekerjaan yang tidak mendata secara rinci nama–nama pemilik lahan. “Karena awalnya lahan pembuatan tapak tower itu masuk ke tanah Sudiro, tapi ternyata setelah sekembali saya dari kampung halaman tanah saya juga kena bahkan separuhnya,” ungkap bapak tiga anak ini, sembari meminta namanya tidak disebut.
Petani bibit karet ini pun tidak akan memberikan izin pekerjaan hingga ada kesepakatan antara dirinya dengan pihak pemborong bukan dengan Pemkot Prabumulih, tentang masalah ganti rugi lahan yang digunakan. “Karena selain digunakan sebagai tapak tower, ternyata tanah saya juga masuk jalur Right Of Way (ROW). Tapi janjinya mau datang hari ini, ternyata bohong,” ujarnya.
Penolakan serupa juga disampaikan salah satu pemilik ternak ayam. Menurut warga yang mengaku sudah menempati dan berusaha sejak tahun 1990–an itu, pihaknya tidak akan memberikan izin kepada pihak pelaksana kontraktor. Selain penawaran ganti rugi yang tidak sesuai, juga pengaruh yang timbul akibat pemasangan kabel jaringan ROW SUTT tersebut.
“Masalah ini sebenarnya sudah dua tahun lalu, tapi sampai sekarang tidak jelas dan terkesan memaksakan kehendak. Karena di gambar sket pertama, tanah saya hanya kena sedikit. Tapi kemudian diubah tanah saya habis dibelah lupis, bagaimana saya tidak stres. Karena inilah tempat usaha dan periuk nasi keluarga saya,” ucap salah satu pemilik lahan yang juga meminta namanya tidak ditulis.
Ia pun siap melaporkan para pekerja ke polisi, jika masih memaksa masuk ke lokasi usaha ternak ayamnya. Bahkan tidak cukup sampai disitu saja, dia juga sudah siap seandainya masalah pekerjaan dan ganti rugi lahan SUTT itu masuk ke ranah hukum. “Karena berdasarkan UU tentang ketenagalistrikan yakni UU No. 30 Tahun 2009, pasal 30 itu jelas masalah ganti rugi dan kompensasi dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (pemborong). Bukan Pemerintah Kota selaku pemberi pekerjaan,” tegas pria berkulit putih ini, saat ditemui dikandang ternak ayamnya, Desa Sindur, Kecamatan Cambai, Rabu (7/12) pagi.
Bahkan dia juga menyebut, sanksi bagi penyedia tenaga listrik jika tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung. “Itu pidana penjaranya paling lama lima tahun dan denda kalau tidak salah sekitar Rp 3 milyar. Jadi sampai dimanapun saya siap melayani,” tantangnya. (and)
Kamis, 08 Desember 2011
Kinerja dan Manajemen PLN Ranting Muaradua Lemah
Muaradua, SN
Lemahnya manajemen PLN Ranting Muaradua yang kerap melakukan pemadaman listrik secara tiba-tiba diapresiasi oleh fraksi PDIP DPRD OKU Selatan.
Hal itu terungkap saat Fraksi PDIP DPRD OKU Selatan menyampaikan tanggapan umum Kinerja petugas PLN yang kerap melakukan pemadaman listrik tanpa memperhatikan dampak buruk bagi masyarakat khususnya pelanggaran PLN di daerah setempat.
"Motto PLN Muaradua layaknya Mati-Mati Dan Mati . Untuk itu Fraksi mempertanyakan perjanjian kontrak antara pelanggan dan prusahaan (PLN) yang disebutkan masing-masing pihak,“ jelas Al Juandi SSos sebagai juru bicara Fraksi beberapa waktu lalu.
Lanjutnya, dalam hal ini pelanggan sudah mengalami kerugian materi antara lain tegangan dibawah standar ditambah pemadaman yang tidak beraturan baik hujan turun maupun tidak listrik mati alasan "PLN jaringan terganggu, mengapa sebelumnya tidak diantisipasi. Apa kerja manager selama ini. Banyaknya kerugian masyarakat dibidang alat-alat elektronik ditambah pemadaman yang tidak beraturan akibatnya bertambah pula beban pembayaran, anehnya lagi petugas pencatat meteran yang tidak setiap bulan memerikasa meteran yang terjadi main tembak meteran atau perkiraan pemakaian, kami pertanyakan apa wujud pertanggungjawaban PLN terhadap kerugian yang diderita pelanggan," jelasnya.
Lebih lanjut dikatanya, PLN Ranting Muaradua agar segera mengatasi keluhan pelanggan. Pelanggan berhak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan perjanjian kontrak. "Dengan keadaan PLN saat ini kami sangat prihatin atas kinerja manajerial PLN Ranting Muaradua, tidak salah bila PLN Muaradua mendapat julukan menjadi Pembangkit Listrik Takut Hujan (PLTH) atau (PLTA) Pembangkit Listrik Takut Angin,” tuturnya.
Terpisah Manager PLN Ranting Muaradua saat hendak di konfirmasi di kantor PLN Muaradua. Wartawan tidak pernah berhasil menemui. "Manager tidak pernah berada ditempat, kelapangan terus pak,” ujar staf. (dan)
Langganan:
Postingan (Atom)