Sumsel Masih Miliki 46 Potensi Sengketa Lahan

Palembang, SN

Sumsel masih rawan untuk terjadinya sengketa lahan, berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan jajaran Polda Sumsel, sedikitnya masih ada 46 sengketa lahan yang berpotensi rawan, dan itu harus disikapi oleh semua pihak.
Hal ini diungkapkan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik Mulyana Arief Mansur, usai open house dikediamannya, Minggu (25/12). “Artinya kalau kita tidak sama-sama menahan diri kalau hulunya tidak diselesaikan ini kemungkinan terjadi di wilayah lain. Kami sudah inventarisir dan pada tahap korelatif ini bisa kita selesaikan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, hasil inventarisir pihaknya ini sudah disampaikan ke dinas dan instansi terkait. Soal potensi sengketa lahan ini Dikdik mengaku, tidak dapat menyalahgunakan siapapun yang sedang menjabat sekarang ini.
“Itu bisa dikatakan dosa atau keteledoran dibikin 15 tahun atau 7 tahun lalu yang orang-orangnya sudah selesai dimintai pertanggungjawaban, ya, limbahnya sekarang dan itu tugas kita bersama," imbuhnya.
Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Sumsel, Syaiful Islam menilai di Sumsel setidaknya ada 20 lebih kasus sengketa lahan yang harus segera di sikapi.
“Tanggal 6 Januari kita akan rapat dengan dinas dan instansi terkait mengenai sengketa lahan di Sumsel ini,” katanya.
Pihaknya tidak ingin kejadian sodong, mesuji, Muara Enim dan Banyuasin yang berawal dari kasus lahan terjadi kembali dan mengorbankan harta dan nyawa
"Prinsipnya lakukan evaluasi terhadap Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan yang menjadi sumber konflik, kebanyakan luas HGU di lapangan ternyata lebih luas dari kenyataan sehingga masyarakat di rugikan," ujar dia.
“Kita minta Pemprov Sumsel dan pihak Kabupaten dan kota menyikapi ini sehingga tidak terjadi sengketa lahan karena kita lihat keluarnya HGU untuk perkebunan dan HTI ada indikasi didominasi pengusaha besar dalam satu group,” tambah Politisi Partai Demokrat ini. (awj)