Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
UNTUK kesekian kalinya angkutan truk batubara yang mengangkut bahan tambang menelan korban. Kali ini seorang siswa SMP di Wilayah Merapi Lahat sampai tewas karena truk batubara dikemudikan dengan ngebut.
Ini untuk catatan duka kesekian kalinya yang harus membuat pemerintah dan aparat tegas, bahwa angkutan bahan tambang memang tidak boleh dan dilarang untuk melintas di jalan umum.
Teringat kesenangan sesaat warga Lahat kala bahan galian batubara banyak ditemukan di Lahat. Langsung di benak rakyat akan ada kemakmuran dan Lahat menjadi maju dan berkembang karena banyaknya pembangunan.
Tetapi harapan dan cita-cita masyarakat Kabupaten Lahat dapat menikmati berkah dari kayanya bahan galian batubara di daerah tersebut jauh dari angan-angan.
Makin banyak Kuasa Pertambangan (KP) beroperasi tak mengubah kehidupan warga kota Lahat secara menyeluruh, sebaliknya mereka menjadi penonton terhadap hiruk pikuk sibuknya operasi pertambangan dan truk yang mengangkut batubara.
Diyakini banyak warga yang tak tahu bahwa angkutan bahan tambang tak boleh melalui jalan raya atau jalan umum. Ataupun karena rakyat apatis alias tak peduli dengan apa yang dilakukan pemerintah.
Ketika truk angkutan batubara menabrak seorang pelajar hingga tewas, warga Lahat kembali terenyak. Bahkan di lapangan, truk yang menabrak pelajar SMP tersebut langsung dimasukkan warga ke anak sungai.
Sempat ada satu fase euforia kesenangan luar biasa dari warga kota ini, dengan banyaknya aktifitas tambang batubara. Mereka senang dan bangga karena Bumi Seganti Setungguan ternyata menyimpan jutaan ton batubara di dalam perut bumi.
Tetapi kesenangan hanya dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan tahun di jari, warga tak begitu peduli. Apalagi mereka tak 'menyicip' enak dari banyaknya batubara yang dikeruk setiap detik.
Memang sejak era Otonomi Daerah ditetapkan dan berlaku, pemerintah daerah tingkat II diberi kuasa penuh untuk membuat keputusan. Di Kabupaten Lahat banyak bermunculkan KP-KP yang mengeksplorasi pertambangan batubara.
Transportasi yang digunakan masih menggunakan jalan umum, tentu dampak langsung berupa kerusakan jalan sangat terasa. Harusnya sudah dibuat dan dipikirkan 'win-win solution' untuk kondisi ini. Jangan sampai dampak jalan yang cepat rusak, justru merugikan orang lain atau rakyat banyak. Dengan kerusakan jalan, siapa yang bertanggungjawab, di lain sisi semua pengguna jalan mengeluh dan menggerutu. Apalagi kalau sudah ada korban warga yang tewas. Apakah harus menunggu korban berikutnya?
Hal yang dirasakan warga saat ini mereka mulai melihat kerusakan ekosistem dan lingkungan, cuaca yang makin panas. Bila kita lihat dari jalan raya, ada beberapa titik tanah merah di perbukitan yang menandakan ada eksplorasi batubara. Tak hanya efek buruk lainnya seluruh warga Sumsel kini menikmati rusaknya jalan sepanjang jalur Lahat-Palembang. Untuk kemacetan luar biasa ini telah menjadi isu nasional.
Untuk tahun 2012 ini Pemerintah Provinsi Sumsel sudah mengatur angkutan batubara ini. Bagaimana aplikasi nyata dari aturan yang dikeluarkan ini? Kita lihat dan tunggu bagaimana penerapannya di lapangan.
Beberapa KP saat ini sudah mengeruk batubara di dasar perut bumi Kabupaten Lahat. Harus dipertanyakan apa yang didapatkan Pemda Lahat untuk semuanya.
Memang ada efek positif dari kondisi ini, yang utama tentu pajak dan biaya perizinan bisa masuk ke kas daerah. Kemudian perekrutan sumber daya manusia tentu dapat membantu mengurangi pengangguran di wilayah itu.
Lalu apakah dampak dari pertambangan sudah
dipikirkan sejak awal, karena banyak contoh aktivitas tambang berakibat buruk daerah. Saat bahan tambang habis yang tersisa hanya kerusakan alam, kemisikinan dan pemukiman yang ditinggalkan begitu saja. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar