Muara Enim, SN
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Muara Enim tahun 2012 ini, akan melakukan pengurangan jumlah pegawai magang di lingkungan kerjanya. Pasalnya, sejumlah pegawai dinilai tidak aktif dalam bertugas dan tidak disiplin.
“Sebelumnya, kami sudah melakukan teguran bagi para pegawai magang yang kerap tidak aktif dalam tugas. Namun, bila mereka masih tidak bisa mentaati aturan yang ada, maka terpaksa akan kita keluarkan,” ujar kepala Satpol PP Kabupaten Muara Enim, Riswandar, Rabu (4/1).
Riswandar mengatakan, saat ini SKPD Satpol PP Kabupaten Muara Enim memiliki 230 pegawai magang. Semua pegawai magang ini, telah dibagi dan ditempatkan di posnya masing-masing. Seperti kantor bupati, Kantor DPRD ME, pasar, kantor-kantor dinas, UPTD dan lain-lain.
“Namun, berapa jumlah pegawai magang yang akan kita keluarkan kita belum tahu. Sebab, kita masih harus melakukan rapat intern terlebih dahulu, untuk selanjutnya di musyawarahkan lagi dengan Bupati,” papar Riswandar.
Dilanjutkan Riswandar, para pegawai magang ini bukan termasuk pegawai honor daerah (Honda). Namun, mereka adalah tenaga sukarela yang bersedia membantu tugas pemerintah. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan seragampun mereka mengadakannya secara swadaya.
Saat ini rata-rata, para pegawai magang ini telah bertugas antara 6 bulan hingga 1,2 tahun. Dimana, sebagian dari mereka telah menerima pelatihan dari pihak Satpol-PP dan sebagian lagi masih menunggu giliran.
“Pada dasarnya, kami berharap semua pegawai magang ini dapat aktif semua. Namun, bila memang kondisinya tidak demikian maka kita tetap harus melakukan pengurangan,” ungkap dia.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muara Enim Herman Effendi menuturkan, terkait adanya rencana pengurangan pegawai magang ataupun honorer di lingkungan Satpol PP Kabupaten Muara Enim, dirinya tidak mengetahuinya. Pasalnya, hal tersebut menjadi urusan internal SKPD Satpol-PP.
Namun lanjut dia, untuk total Honor Daerah (Honda) di Kabupaten Muara Enim yang tersisa pada 2010 saat ini tercatat sebanyak 61 orang. Dimana mereka berasal dari semua SKPD. Mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan, tenaga teknis dan lain-lain.
Dalam hal ini, semuanya telah masuk dalam data base dan diverifikasi oleh pihak Badan Kepegawaian Pusat (BKP), sehingga tinggal menunggu pengangkatan.
“Namun, kapan pengangkatan itu dilaksanakan kami belum tahu. Namun, sesuai dengan semua prasyarat dan kriteria mereka ini semuanya akan diangkat,” terang dia
Sementara, kata dia, untuk honorer kategori dua atau yang tidak termasuk dalam quota APBD ataupun APBN angkatan tahun 2005 ke bawah tercatat masih lebih dari 1000 orang. Jumlah ini, sudah dilaporkan ke BKP namun untuk berkas-berkasnya belum di ajukan.
“Jumlahnya sudah kita berikan ke BKP namun untuk berkas dari masing-masing tenaga honorer belum kita ajukan. Jadi, untuk pengangkatan masih belum ada titik terang,” pungkasnya. (yud)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar