Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 18 April 2012
Pilkada Langsung, Korupsi, dan Sengketa
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SEJAK Pilkada langsung diterapkan untuk pemilihan bupati/walikota dan gubernur, sangat teras aroma demokrasi yang berbeda di Negeri ini. Cita-cita agar kepala daerah dipilih rakyat, hingga melahirkan pemimpin yang memang murni keinginan khalayak menjadi nyata.
Tetapi tahukah anda, pilkada langsung juga membuahkan petaka untuk Bangsa ini. Hal ini disebabkan pemahaman politik dan demokrasi yang tidak sama di rakyat memunculkan sikap tak siap kalah. Kondisi ini membuahkan sengketa yang kerap berkepanjangan. Sikap inipun semakin pas, karena di setiap pilkada yang digelar memang banyak kecurangan. Tak pelak MK yang selama ini menangani sengketa pilkada harus kerja ekstra, karena rata-rata pilkada di Indonesia berbuah konflik.
Tak hanya itu Pilkada langsung juga membuahkan petaka lainnya yakni. Untuk diketahui KPK menilai mata rantai korupsi dimulai sejak proses pemilihan kepala daerah. Salah satu pangkal musababnya adalah budaya percukongan kala calon maju dalam Pilkada. Nah, untuk mencegah korupsi, budaya cukong harus dihilangkan.
Diketahui puluhan kepala daerah terjerat kasus korupsi. Beberapa sudah dibui dan beberapa lainnya masih dalam proses. Mendagri Gamawan Fauzi pun sudah memecat sejumlah kepala daerah yang dipidana.
Jelas demokrasi dan euforia kebebasan yang terbuka lebar sejak rezim Orba tak selamanya berbuah positif. Pujian yang diberikan bahwa demokrasi Bangsa kita, hanya menjadi momok menakutkan, karena nyatanya banyak kerugian yang harus diterima dari demokrasi langsung yang seperti uji coba ini.
Tak hanya masalah konflik dan sengketa yang menjadi buah buruk dari pilkada langsung. Bila kita cermati pelaksanaan Pemilukada yang diselenggarakan saat ini sudah jauh dari cita-cita demokrasi sebelumnya.
Untuk biaya, banyak dana yang tak semestinya harus dibelanjakan sia-sia, banyak kecurangan, kericuhan dan kekurangan-kekurangan lainnya.
Dengan banyaknya keributan dan konflik sebagai buah dari Pemilukada langsung ini, memang ada baiknya pelaksanaan Pemilukada dikaji ulang agar lebih baik lagi. Perlu dicarikan tata cara dan metode yang tepat dan bermanfaat, efektif dan efisien. (***)
Smart Card Transmusi Sudah Mulai Digunakan
Palembang, SN
Inofasi terus dilakukan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) demi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengunanya,salah satu yang dilakukan adalah penggunaan Smart card sebagai alat pembayaran.
Penerapan Smart Card sebagai alat pembayaran jasa Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi muali dilaksanakan secara bertahap di semua koridor sejak Senin (9/4) yang lalu.
Direktur Operasional SP2J Yusransyah Ishak mengatakan, saat ini sudah tersebar sekitar 3000 kartu dan sudah banyak digunakan masyarakat pengguna jasa Transmusi. Smart Card yang persis kartu pulsa ini terdiri dari kartu sekali pakai dan kartu isi ulang. Sementara yang dominan dibeli masyarakat yakni yang kartu isi ulang.
“Sudah bisa didapatkan di terminal tujuan akhir dan terminal transit. Belum dijual di pasar bebas, nanti kalau sudah berjalan penuh baru akan dijual di tempat lain,” kata Yusransyah yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Dalam penggunaan smart card isi ulang ini, sambung Yusran, penumpang yang memiliki smart card boleh berhutang di limit Rp 0. Dengan begitu, jika pulsa dalam smart card sudah tidak ada lagi atau Rp 0, maka penumpang tetap diperbolehkan naik. Nantinya, tarif Rp 4.000 pada pemakaian limit baru akan dipotong pada penggunaan smart card selanjutnya saat penumpang sudah mengisi pulsa lagi. “Sehingga, kalau ada masyarakat membeli pulsa seharga Rp10.000, maka saat tapping (membayar tarif) akan langsung dipotong Rp 8.000. Karena, sebelumnya pernah tidak bayar Rp 4.000,”jelasnya.
Tapi, dia menegaskan, tetap bisa digunakannya limit Rp 0 ini hanya bisa digunakan sekali saja. Sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pihaknya bagi masyarakat pengguna. “Cukup sekali saja Rp 0 bisa dipakai. Kalau smart cardnya belum diisi lagi dan penumpang tetap naik transmusi lagi, berarti pulsanya sudah minus Rp 4.000, maka kartunya akan langsung invalid, harus isi ulang dulu,”ujar Yusransyah.
Meski sudah menerapkan penggunaan smart card, pihaknya masih menerima pembayaran dengan tiket sambil menunggu kendala pada sistem perapian pada bis sudah teratasi. Mengingat aki untuk Transmusi cukup besar sampai 200 ampere yang berpengaruh pada sistem smart card readernya, meski hanya dibutuhkan 5 ampere.“Kita masih terkendala pada sistem pengapian di armada bisnya (untuk penggunaan smart card). Untuk mengatasi perapian ini sementara, kami sudah mendapatkan alat untuk menahan panas dari aki yang saat ini dalam proses pemasangan,”jelasnya.
Yusran memastikan, pihaknya menargetkan penggunaan smart card transmusi secara penuh akan dilakukan pada bulan Mei mendatang. Hal ini berarti pemakaian tiket tidak akan berlaku lagi.(win)
Inofasi terus dilakukan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) demi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengunanya,salah satu yang dilakukan adalah penggunaan Smart card sebagai alat pembayaran.
Penerapan Smart Card sebagai alat pembayaran jasa Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi muali dilaksanakan secara bertahap di semua koridor sejak Senin (9/4) yang lalu.
Direktur Operasional SP2J Yusransyah Ishak mengatakan, saat ini sudah tersebar sekitar 3000 kartu dan sudah banyak digunakan masyarakat pengguna jasa Transmusi. Smart Card yang persis kartu pulsa ini terdiri dari kartu sekali pakai dan kartu isi ulang. Sementara yang dominan dibeli masyarakat yakni yang kartu isi ulang.
“Sudah bisa didapatkan di terminal tujuan akhir dan terminal transit. Belum dijual di pasar bebas, nanti kalau sudah berjalan penuh baru akan dijual di tempat lain,” kata Yusransyah yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Dalam penggunaan smart card isi ulang ini, sambung Yusran, penumpang yang memiliki smart card boleh berhutang di limit Rp 0. Dengan begitu, jika pulsa dalam smart card sudah tidak ada lagi atau Rp 0, maka penumpang tetap diperbolehkan naik. Nantinya, tarif Rp 4.000 pada pemakaian limit baru akan dipotong pada penggunaan smart card selanjutnya saat penumpang sudah mengisi pulsa lagi. “Sehingga, kalau ada masyarakat membeli pulsa seharga Rp10.000, maka saat tapping (membayar tarif) akan langsung dipotong Rp 8.000. Karena, sebelumnya pernah tidak bayar Rp 4.000,”jelasnya.
Tapi, dia menegaskan, tetap bisa digunakannya limit Rp 0 ini hanya bisa digunakan sekali saja. Sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pihaknya bagi masyarakat pengguna. “Cukup sekali saja Rp 0 bisa dipakai. Kalau smart cardnya belum diisi lagi dan penumpang tetap naik transmusi lagi, berarti pulsanya sudah minus Rp 4.000, maka kartunya akan langsung invalid, harus isi ulang dulu,”ujar Yusransyah.
Meski sudah menerapkan penggunaan smart card, pihaknya masih menerima pembayaran dengan tiket sambil menunggu kendala pada sistem perapian pada bis sudah teratasi. Mengingat aki untuk Transmusi cukup besar sampai 200 ampere yang berpengaruh pada sistem smart card readernya, meski hanya dibutuhkan 5 ampere.“Kita masih terkendala pada sistem pengapian di armada bisnya (untuk penggunaan smart card). Untuk mengatasi perapian ini sementara, kami sudah mendapatkan alat untuk menahan panas dari aki yang saat ini dalam proses pemasangan,”jelasnya.
Yusran memastikan, pihaknya menargetkan penggunaan smart card transmusi secara penuh akan dilakukan pada bulan Mei mendatang. Hal ini berarti pemakaian tiket tidak akan berlaku lagi.(win)
Program Ris PNPM, Rp 250 Juta perdesa
Lahat, SN
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lahat Ir Herman Oemar MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Program Burhanudin mengatakan, setidaknya untuk program Ris PNPM yang didanai dari ADB Load, khusus Bumi Seganti Setungguan sebanyak 33 desa dari enam kecamatan.
“2012, program Ris PNPM untuk Kabupaten Lahat sendiri dialokasikan sebanyak 33 desa di enam kecamatan,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Rincinya, Kecamatan Merapi Timur dialokasikan dua desa yakni, Gedung Agung dan Nanjungan, selanjutnya, Pseksu dua desa (Muara Cawang dan Tanjung Raya), Pagar Gunung ada 16 desa meliputi, Bandung Agung, Siring Agung, Karang Agung, Tanjung Agung, Gemilar Ulu, Gemilar Ilir, lalu, Desa Penantian, Batu Rusa, Padang, Rimba Sujud, Kedaton, Lesung Batu, Danau, Pagaralam, Merindu, dan Desa Muara Dua.
Berikutnya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi terdapat lima desa diantaranya, Negeri Kaya, Lubuk Dalam, Pajar Bulan, Pulau Panas, dan Gunung Kerto, kemudian, Kecamatan Kikim Barat lima desa (Jajaran Baru, Jajaran Lama, Wonerejo, Suka Merindu, dan Wanaraya), dan Kecamatan Kikim Tengah tiga desa (Banyumas, Kepala Siring dan Maspura).
sebelum ditentukan jenis pengerjaannya, maka, terlebih dahulu dibentuk organisasi masyarakat setempat (OMS) dengan dilakukan musyawarah dengan penduduk.
“Bentuk OMS dengan dihadiri lebih dari 50 persen warga yang hadir, walaupun tidak hadir tapi mendapatkan undangan dan menyatakan setuju, kemudian dibubuhi tanda tangan, maka, termasuk juga,” ungkap Burhanudin
Burhanudin menuturkan, dimana tugas OMS tersebut bertanggung jawab penuh dengan fisik dan keuangan yang akan dikerjakan nanti, dimana, pembentukan OMS itu merupakan hasil musyawarah desa.
“Dana yang akan diberikan kepada desa mendapatkan Ris PNPM tersebut berjumlah Rp 250 juta tiap desanya, sedangkan pekerjaan yang akan diberikan hasil musyawarah berupa pembangunan jalan setapak atau jembatan lebih diprioritaskan bagi penduduk usaha tani, kalau tidak ada dialokasikan didalam desa, selain itu, SPAL, dan air bersih,” paparnya lugas.
Ia menyebutkan, program Ris PNPM ini tidak diperkenakan untuk dibangun atau merenovasi masjid atau balai desa, sebab, hal tersebut tidak termasuk dalam petunjuk yang ditetapkan.
“Sebab ini, harus dipertanggung jawabkan laporannya kepada DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, dimana, masyarakatlah yang membuat, mengerjakan dan memanfaatkan sarana itu. Untuk dana diberikan tiga termin, termin pertama se besar 40%, II (30%), dan III (30%),” tukas Burhanudin. (zal)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lahat Ir Herman Oemar MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Program Burhanudin mengatakan, setidaknya untuk program Ris PNPM yang didanai dari ADB Load, khusus Bumi Seganti Setungguan sebanyak 33 desa dari enam kecamatan.
“2012, program Ris PNPM untuk Kabupaten Lahat sendiri dialokasikan sebanyak 33 desa di enam kecamatan,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Rincinya, Kecamatan Merapi Timur dialokasikan dua desa yakni, Gedung Agung dan Nanjungan, selanjutnya, Pseksu dua desa (Muara Cawang dan Tanjung Raya), Pagar Gunung ada 16 desa meliputi, Bandung Agung, Siring Agung, Karang Agung, Tanjung Agung, Gemilar Ulu, Gemilar Ilir, lalu, Desa Penantian, Batu Rusa, Padang, Rimba Sujud, Kedaton, Lesung Batu, Danau, Pagaralam, Merindu, dan Desa Muara Dua.
Berikutnya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi terdapat lima desa diantaranya, Negeri Kaya, Lubuk Dalam, Pajar Bulan, Pulau Panas, dan Gunung Kerto, kemudian, Kecamatan Kikim Barat lima desa (Jajaran Baru, Jajaran Lama, Wonerejo, Suka Merindu, dan Wanaraya), dan Kecamatan Kikim Tengah tiga desa (Banyumas, Kepala Siring dan Maspura).
sebelum ditentukan jenis pengerjaannya, maka, terlebih dahulu dibentuk organisasi masyarakat setempat (OMS) dengan dilakukan musyawarah dengan penduduk.
“Bentuk OMS dengan dihadiri lebih dari 50 persen warga yang hadir, walaupun tidak hadir tapi mendapatkan undangan dan menyatakan setuju, kemudian dibubuhi tanda tangan, maka, termasuk juga,” ungkap Burhanudin
Burhanudin menuturkan, dimana tugas OMS tersebut bertanggung jawab penuh dengan fisik dan keuangan yang akan dikerjakan nanti, dimana, pembentukan OMS itu merupakan hasil musyawarah desa.
“Dana yang akan diberikan kepada desa mendapatkan Ris PNPM tersebut berjumlah Rp 250 juta tiap desanya, sedangkan pekerjaan yang akan diberikan hasil musyawarah berupa pembangunan jalan setapak atau jembatan lebih diprioritaskan bagi penduduk usaha tani, kalau tidak ada dialokasikan didalam desa, selain itu, SPAL, dan air bersih,” paparnya lugas.
Ia menyebutkan, program Ris PNPM ini tidak diperkenakan untuk dibangun atau merenovasi masjid atau balai desa, sebab, hal tersebut tidak termasuk dalam petunjuk yang ditetapkan.
“Sebab ini, harus dipertanggung jawabkan laporannya kepada DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, dimana, masyarakatlah yang membuat, mengerjakan dan memanfaatkan sarana itu. Untuk dana diberikan tiga termin, termin pertama se besar 40%, II (30%), dan III (30%),” tukas Burhanudin. (zal)
Narkoba di OKUS Beredar Bebas
Muaradua, SN
Sebagian masyarakat menilai bahwa lancarnya transaksi narkoba di beberapa titik di OKU Selatan terutama di Caffe “Gunung Pasir” sepertinya bukan menjadi rahasia umum lagi sebab narkoba tersebut sudah beredar bebas, terbukti kepolisian setempat beberapa hari lalu berhasil menangkap salah seorang yang diduga pemakai dan pengedar jenis narkoba.
Menurut Kamal bukan nama sebenarnya yang tidak jarang berkunjung ke Caffe tersebut saat dikonfirmasi wartawan SN mengatakan, umumnya para pengunjung itu tidak sedikit pengguna narkoba jenis ekstasi dan barang terlarang tersebut.
"Narkoba ini tidak sulit didapatkan di OKU Selatan penjualnya banyak,” katanya.
Sejumlah masyarakat yang dijumpai Wartawan SN mengatakan dugaan di Muaradua tidak hanya pil ekstasi bahkan sabu sudah sejak dahulu terjadi dan bahkan anak-anak seusia sekolahpun menjadi korban. "Akibat pengaruh pil ekstasi yang di konsumsi, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut maka bisa jadi berimbas terhadap pengaruh buruk tak terkecuali anak-anak,” ujar salah seorang warga setempat yang namanya tidak ingin disebutkan.
Ditambahkan sudah bukan rahasia lagi bahwa fenomena tempat hiburan malam seperti Caffe karaoke, identik dengan minuman beralkohol, jika tidak cukup diberi batasan-batasan penyedia sarana tempat hiburan oleh pihak-pihak terkait dipastikan keberadaan tempat-tempat hiburan malam menimbulkan akses negatif.
"Polisi ditantang untuk lebih sigap lagi menangkap pengguna dan pengedar narkoba, sebab hal ini berpotensi berakibat membahayakan warga OKUS sendiri terutama generasi-generasi muda,” pungkasnya. (dan)
Sebagian masyarakat menilai bahwa lancarnya transaksi narkoba di beberapa titik di OKU Selatan terutama di Caffe “Gunung Pasir” sepertinya bukan menjadi rahasia umum lagi sebab narkoba tersebut sudah beredar bebas, terbukti kepolisian setempat beberapa hari lalu berhasil menangkap salah seorang yang diduga pemakai dan pengedar jenis narkoba.
Menurut Kamal bukan nama sebenarnya yang tidak jarang berkunjung ke Caffe tersebut saat dikonfirmasi wartawan SN mengatakan, umumnya para pengunjung itu tidak sedikit pengguna narkoba jenis ekstasi dan barang terlarang tersebut.
"Narkoba ini tidak sulit didapatkan di OKU Selatan penjualnya banyak,” katanya.
Sejumlah masyarakat yang dijumpai Wartawan SN mengatakan dugaan di Muaradua tidak hanya pil ekstasi bahkan sabu sudah sejak dahulu terjadi dan bahkan anak-anak seusia sekolahpun menjadi korban. "Akibat pengaruh pil ekstasi yang di konsumsi, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut maka bisa jadi berimbas terhadap pengaruh buruk tak terkecuali anak-anak,” ujar salah seorang warga setempat yang namanya tidak ingin disebutkan.
Ditambahkan sudah bukan rahasia lagi bahwa fenomena tempat hiburan malam seperti Caffe karaoke, identik dengan minuman beralkohol, jika tidak cukup diberi batasan-batasan penyedia sarana tempat hiburan oleh pihak-pihak terkait dipastikan keberadaan tempat-tempat hiburan malam menimbulkan akses negatif.
"Polisi ditantang untuk lebih sigap lagi menangkap pengguna dan pengedar narkoba, sebab hal ini berpotensi berakibat membahayakan warga OKUS sendiri terutama generasi-generasi muda,” pungkasnya. (dan)
Rabu, 11 April 2012
Drainase Buruk dan Ancaman Banjir Tahunan
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat]
TURUNNYA hujan dengan frekwensi tinggi di Palembang hingga mengakibatkan banjir diyakini masih akan tinggi untuk bulan-bulan
berikutnya. Sangat disayangkan saat hujan turun, ternyata banjir atau daerah yang tergenang sangat banyak. Bahkan kondisinya makin parah. Hal ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu, apalagi daerah yang tergenang makin luas dan kondisinya makin parah.
Jelas hal ini menyiksa warga, karena tiap kali hujan harus berhadapan dengan kondisi yang tak menyenangkan. Genangan air yang makin tinggi diperkirakan, karena drainase di Kota Palembang buruk dan tak diperhatikan.
Hanya untuk diketahui dalam definisinya, drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Dalam Bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong-gorong di bawah tanah. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir.
Untuk kondisi saat ini, sudahkan drainase di Kota Palembang berfungsi optimal? Apalagi Kota Palembang pernah mendapat predikat sebagai kota ber drainase terbaik di Indonesia.
Memang untuk tak menentunya perubahan alam dan iklim saat ini tentu saja membuat perubahan besar untuk bumi ini. Hal ini berpengaruh besar untuk kehidupan manusia. Tetapi teknologi didukung anggaran yang ada, harusnya banjir makin sedikit.
Tidak seperti sekarang, hujan sedikit saja, sepanjang Jalan Sudirman, Jalan Kapten Arivai dan jalan utama lainnya tergenang cukup tinggi. Apalagi yang parah, di Kota Palembang musim penghujan biasanya dibarengi dengan naiknya air, atau yang disebut warga dengan air pasang naik.
Pemerintah Kota Palembang diharapkan juga cepat sigap dan melakukan antisipasi untuk kondisi buruk ini. Jangan sampai saat efek terburuk sudah terjadi, baru melakukan gerakan. Saat ini belum terlambat untuk melakukan sesuatu. (***)
Warga 2 Desa Desak Perusahaan Jebol Tanggul
Kayuagung, SN
Warga masyarakat Desa Penyandingan Kecamatan SP Padang dan Desa Berkat Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering ilir (OKI) menuntut PT Waringin Agro Jaya (WAJ) untuk menjebol tanggul yang berada di perbatasan kedua desa agar dibuat jembatan.
Tanggul yang dibangun PT WAJ yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini sudah menggangu aktifitas warga dalam mencari ikan. Saat mencari ikan di rawa-rawa itu, warga terpaksa mengangkat perahunya karena terhalang tanggul.
Dampak lain yang merugikan warga akibat tanggul tersebut, tanggulpun membelah lahan persawahan di sana. Akibatnya, sawah tergenang air karena air hujan tidak bisa mengalir. Wargapun tidak bisa menanam padi karena tingginya air di persawahan.
Hal ini sudah disampaikan warga ke Pemkab OKI dan direspon saat itu juga. Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM diwakili Asisten II Setda OKI Drs Edward Candra kemarin mendatangi lokasi tersebut untuk melihat keadaan di lapangan.
Ali warga Desa Penyandingan mengatakan, akibat tanggung itu dirinya dan warga lain yang mencari ikan menggunakan perahu terpaksa mengangkat perahu ketika melintas di sana akibat tanggul menghalangi laju perahu.
Tasu Hianmika selaku Kades Ulak Depati menambahkan, warga di 2 desa dimaksud berharap agar tanggung itu dijebol dan dibuatkan jembatan agar perahu bisa melintas. Katanya, selama beberapa tahun ini warga sudah bersabar adanya tanggul itu.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda OKI kepada wartawan menerangkan, Pemkab OKI berharap perusahaan mengabulkan tuntutan warga. Hal ini karena kenyataan di lapangan, rawa itu ditimbun dengan tanah untuk jadi jalan namun tidak dibuat jembatan sehingga air dan perahu tidak bisa mengalir. (iso)
Kota Palembang Dikepung Banjir
* Banyak Drainase Tidak Bekerja Maksimal
Palembang, SN
Sepertinya Pemerintah Kota Palembang harus lebih memaksimalkan lagi penangan masalah yang saat ini menjadi "momok" untuk tiap kota besar, yaitu banjir. Bagai mana tidak, dari pantauan Selasa (10/4) sore hingga pukul 18.00 masih terlihat genangan air di beberapa ruas jalan.
Hujan yang terjadi sekitar 2 jam ini, membuat genangan pada sebagian besar ruas jalan yang banyak dilalui kendaraan.
Genangan yang terjadi di tiap titik beragam, seperti yang terjadi di Jalan May Salim Batubara air yang tergenang di jalan mencapai paha orang dewasa. Hal ini diperparah lagi dengan mampetnya beberapa drainase di tepi-tepi jalan yang membuat air tetap tergenang.
Lain lagi di Jalan MP Mangku Negara tepatnya di depan Komplek Perumahan Kenten Permai. Air yang menggenangi jalan mencapai ketingian 30 centimeter (cm).
Dari pantauan dilapanan, ketingian air yang mencapai 30 cm ini membuat beberapa kendaraan roda dua mengalami mogok akibat kalpot kendaraan kemasukan air.
Seperti yang dialami Sukardi (35) warga jalan Enim yang terlihat sedang memeperbaiki kendaraanya yang kemasukan air, " airnya tinggi dan masuk kedalam kenalpot saya juga membasahi busi jadi saya harus mengeringkannya agar motor saya bisa hidup lagi," terangnya.
Sukardi mengeluhkan perhatian pemerintah dalam mengatasi banjir, karena dirinya menilai perhatian pemerintah dalam mengatasi banjir hanya pada daerah-daerah tertentu saja , " pemerintah harusnya juga perhatikan daerah banjir yang lain, jangan di pusat kota saja, "keluhnya.
Bukan hanya menyulitkan pengguna jalan saat melintasi daerah-daerah yang tergenang air, banir kali ini juga mengakibatkan kemacetan yang panjang karena imbas dari pengenangan tersebut.
Sepertinya hal ini harus benar-benar diperhatiakn oleh pemerintah kota karena, apabila kondisi cuaca yang seperti ini terus terjadi, bukan tidak mungkin kota palembang lumpuh terendam banjir yang mengepung kota.(win)
32 Ribu Siswa Miskin Terima Beasiswa
Palembang, SN
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui Kantor Pos Palembang, membagikan sebanyak 32 ribu bea siswa kepada siswa miskin tingkat sekolah dasar.
Kementrian memberikan beasiswa kepada lima Kbupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kelima daerah tersebut yaitu, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang.
Sejak pagi hari sekitar pukul 07.30 wib, Kantor Pos Palembang di Jalan Merdeka sudah ramai dipadati siswa serta para orang tuanya untuk mencairkan beasiswa dari kementrian tersebut.
“Setiap siswa dapat Rp 360 ribu,” ujar Wakil Kepala Kantor Pos Palembang Fediyan Syahputra, dibincangi hari ini di kantornya.
Fediyan menerangkan, penyaluran dana bea siswa kini diberikan langsung ke siswa penerima. Tahun lalu, dana diberikan dulu ke kepala sekolah yang lantas menyalurkannya ke siswa.
“ Ini memang instruksi dari Kemendikbud RI. Karena itu, mulai kemarin sampai akhir Mei nanti, kami langsung membayarkan beasiswa ini kepada siswa,” kata Fediyan.
Pemerintah menggelontorkan dana APBN Rp 11 miliar untuk pembayaran bea siswa bagi pelajar miskin, ini. Tahap awal, PT Pos mencairkan dana bea siswa untuk 9.800 siswa SD di Palembang.
“ Setelah itu, baru dijadwalkan ke 4 kabupaten/kota lain,” ujar Fediyan.
Untuk mendapatkan uang bea siswa, kata Fediyan, wali murid harus mengajak serta siswa yang menerima beasiswa. Jika tidak, uang beasiswa tidak diberikan.
“ Karena perintahnya, harus langsung diberikan kepada siswa. Selain itu, harus membawa foto kopi raport dan kuitansi sebagai bukti sudah menerima uang.” terangnya.
Salah seorang guru di SD Negeri 48, yang ikut mendampingi anak didiknya menerima bea siswa, saat dibincangi mengatakan, sekolahnya mengajukan 30 siswa ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olaharga Kota Palembang, untuk menerima bea siswa.
“ Semuanya disetujui. Kami mengajukan nama siswa kami yang kurang mampu ini sejak setengah tahun lalu, dan baru menerima bantuan sekarang,” kata guru yang tidak mau namanya disebutkan ini.
Di tempat yang sama, Ramlan, orang tua Ismail Rama, siswa SD Negeri 66 Lemabang, mengaku bersyukur anaknya mendapat bantuan.
“ Ya, lumayan Rp 360 ribu, bisa membantu anak untuk ujian,” kata Ramlan.
Tahun kemarin, anak Ramlah juga menerima bantuan serupa, yang disalurkan melalui kepala sekolah.
Uangnya buat apa? “ Uang ini akan saya pakai untuk beli seragam anak saya yang saat ini sudah kelas 6 SD dan akan melanjutkan ke SMP,” terang Ramlan, yang sehari-harinya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan di Palembang.
Lain lagi nasib anak Ujang, tukang parkir di Kantor Pos Palembang. Ujang mengatakan anaknya tidak dapat bea siswa.
“ Saya sudah menghadap ke sekolah tempat anak saya, tapi katanya anak saya belum masuk giliran. Baru tahun depan dapat, ya terpaksa nunggu tahun depan,” kata Ujang.(win)
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui Kantor Pos Palembang, membagikan sebanyak 32 ribu bea siswa kepada siswa miskin tingkat sekolah dasar.
Kementrian memberikan beasiswa kepada lima Kbupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kelima daerah tersebut yaitu, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang.
Sejak pagi hari sekitar pukul 07.30 wib, Kantor Pos Palembang di Jalan Merdeka sudah ramai dipadati siswa serta para orang tuanya untuk mencairkan beasiswa dari kementrian tersebut.
“Setiap siswa dapat Rp 360 ribu,” ujar Wakil Kepala Kantor Pos Palembang Fediyan Syahputra, dibincangi hari ini di kantornya.
Fediyan menerangkan, penyaluran dana bea siswa kini diberikan langsung ke siswa penerima. Tahun lalu, dana diberikan dulu ke kepala sekolah yang lantas menyalurkannya ke siswa.
“ Ini memang instruksi dari Kemendikbud RI. Karena itu, mulai kemarin sampai akhir Mei nanti, kami langsung membayarkan beasiswa ini kepada siswa,” kata Fediyan.
Pemerintah menggelontorkan dana APBN Rp 11 miliar untuk pembayaran bea siswa bagi pelajar miskin, ini. Tahap awal, PT Pos mencairkan dana bea siswa untuk 9.800 siswa SD di Palembang.
“ Setelah itu, baru dijadwalkan ke 4 kabupaten/kota lain,” ujar Fediyan.
Untuk mendapatkan uang bea siswa, kata Fediyan, wali murid harus mengajak serta siswa yang menerima beasiswa. Jika tidak, uang beasiswa tidak diberikan.
“ Karena perintahnya, harus langsung diberikan kepada siswa. Selain itu, harus membawa foto kopi raport dan kuitansi sebagai bukti sudah menerima uang.” terangnya.
Salah seorang guru di SD Negeri 48, yang ikut mendampingi anak didiknya menerima bea siswa, saat dibincangi mengatakan, sekolahnya mengajukan 30 siswa ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olaharga Kota Palembang, untuk menerima bea siswa.
“ Semuanya disetujui. Kami mengajukan nama siswa kami yang kurang mampu ini sejak setengah tahun lalu, dan baru menerima bantuan sekarang,” kata guru yang tidak mau namanya disebutkan ini.
Di tempat yang sama, Ramlan, orang tua Ismail Rama, siswa SD Negeri 66 Lemabang, mengaku bersyukur anaknya mendapat bantuan.
“ Ya, lumayan Rp 360 ribu, bisa membantu anak untuk ujian,” kata Ramlan.
Tahun kemarin, anak Ramlah juga menerima bantuan serupa, yang disalurkan melalui kepala sekolah.
Uangnya buat apa? “ Uang ini akan saya pakai untuk beli seragam anak saya yang saat ini sudah kelas 6 SD dan akan melanjutkan ke SMP,” terang Ramlan, yang sehari-harinya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan di Palembang.
Lain lagi nasib anak Ujang, tukang parkir di Kantor Pos Palembang. Ujang mengatakan anaknya tidak dapat bea siswa.
“ Saya sudah menghadap ke sekolah tempat anak saya, tapi katanya anak saya belum masuk giliran. Baru tahun depan dapat, ya terpaksa nunggu tahun depan,” kata Ujang.(win)
Kejari OKUS Pastikan Dana KUBE Dalam Penyelidikan Polres
Muaradua, SN
Kejari OKU Selatan memastikan tidak dapat melakukan penyelidikan terkait kasus pemberitaan media massa atas bantuan dana KUBE yang disinyalir adanya dugaan pemotongan sesuai desakan sejumlah elemen masyarakat. Pasalnya, penyelidikan atas kasus tersebut itu sedang dalam Penyelidikan (lidik) Polres setempat.
"Permintaan elemen masyarakat untuk melakukan penyelidikan itu sepengetahuan kami dalam penyelidikan Polres meski sampai saat ini kami masih belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan," kata Dudi kepala kejaksaan negeri OKU Selatan.
Namun, Dudi membantah hal itu jika institusinya menolak upaya penyelidikan kasus dugaan Dana KUBE OKU Selatan anggaran Tahun 2011. Pasalnya, pihaknya sudah memastikan semua yang berkaitan dengan KUBE Polres yang menangani .
"Kami mengetahui jika Polres saat itu sedang menggali informasi seputar permasalahan KUBE . Kalau kami diminta melakukan penyelidikan dalam perkara tersebut, itu bukan wewenang kejaksaan ," ujar Dudi.
Meski demikian, terpisah salah seorang sumber mengatakan jika selama ini para pihak telah dipanggal Polres OKU Selatan diantaranya WL, PB, MS. ”Saya mengetahui jika mereka telah dipanggil Polres terkait dugaan penyimpangan dana KUBE waktu itu, tapi anehnya tidak ada tindak lanjutnya,” ujar sumber yang tidak mau disebut namanya. (dan)
Kejari OKU Selatan memastikan tidak dapat melakukan penyelidikan terkait kasus pemberitaan media massa atas bantuan dana KUBE yang disinyalir adanya dugaan pemotongan sesuai desakan sejumlah elemen masyarakat. Pasalnya, penyelidikan atas kasus tersebut itu sedang dalam Penyelidikan (lidik) Polres setempat.
"Permintaan elemen masyarakat untuk melakukan penyelidikan itu sepengetahuan kami dalam penyelidikan Polres meski sampai saat ini kami masih belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan," kata Dudi kepala kejaksaan negeri OKU Selatan.
Namun, Dudi membantah hal itu jika institusinya menolak upaya penyelidikan kasus dugaan Dana KUBE OKU Selatan anggaran Tahun 2011. Pasalnya, pihaknya sudah memastikan semua yang berkaitan dengan KUBE Polres yang menangani .
"Kami mengetahui jika Polres saat itu sedang menggali informasi seputar permasalahan KUBE . Kalau kami diminta melakukan penyelidikan dalam perkara tersebut, itu bukan wewenang kejaksaan ," ujar Dudi.
Meski demikian, terpisah salah seorang sumber mengatakan jika selama ini para pihak telah dipanggal Polres OKU Selatan diantaranya WL, PB, MS. ”Saya mengetahui jika mereka telah dipanggil Polres terkait dugaan penyimpangan dana KUBE waktu itu, tapi anehnya tidak ada tindak lanjutnya,” ujar sumber yang tidak mau disebut namanya. (dan)
Mobil Dinas Tabrak Bus AKDP
Banyuasin, SN
Mobil dinas sekretariat Pemkab banyuasin jenis Mitsubishi Kuda BG 60 J yang dikendarai oleh Iwan (22) menabrak mobil bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) BG 7241 JA Yang dikendarai oleh Arnol Warga Kecamatan Betung, Selasa (10/4) sekitar pukul 14.30 WIB di Jalintim KM 43, sekitar 50 meter dari Pom Bensin Sterio.
Penumpang mobil kuda ada empat orang diantaranya, Mery (32) mengalami luka robek kening bagian kanan, Siti Rohani (47) terkilir bagian tangan dan leher, Ali (30) terkilir, dan sopir Iwan (22) hanya terkilir.
Kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan disebabkan oleh faktor cuaca buruk karena saat kejadian sedang hujan lebat sehingga menghalangi jarak pandang masing-masing kendaraan. “Saat saya mengendarai mobil kuda dari arah Betung-Palembang melihat mobil bus AKDP memotong kendaraan lain, dan saya banting stir keluar berem jalan, lalu berusaha naik dan mobil bus menabrak mobil saya dari samping kanan,” kata Iwan.
Sementara penumpang didalam mobil kuda yang seluruhnya adalah pegawai sekretariat Pemkab Banyuasin satu dari empat orang mengalami luka robek dikening akibat terbentur besi mobil.
Siti Rohani (45) pegawai dinas mengatakan, akibat kerasnya benturan yang terjadi menyebabkan kondisi mobil kuda berbalik arah, mengalami kerusakan pada bemper depan sebelah kanan.
“Akibatnya seluruh penumpang mengeluhkan terkilir dan satu orang lagi mengalami luka robek bagian kening sebelah kanan,” jelas Siti.
Sementara Sopir mobil bus AKDP Arnol memberikan keterangan berbeda dengan sopir mobil Kuda, karena saat itu mobil kuda yang menabrak mobilnya dari samping. “Saya berusaha menghindari tabrakan dari samping, namun mobil Kuda yang keluar berem lalu menabrak mobil saya,” kata Arnol.
Arnol mengatakan, kalau ada mobil lain dirinya tidak mengetahui, hanya saja saat itu mobil kuda menabrak.
Sementara Kapolres Banyuasin AKBP Agus Setiawan melalui AKP Andi Supriadi membenarkan tabrakan antara mobil Bus AKDP dengan mobil kuda sekitar pukul 24.30 wib.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut hanya saja seorang penumpang mobil kuda mengalami luka robek dibagian kening dan sudah langsung diobati di RSUD Banyuasin. Korban luka robek kening atas nama Meri, langsung dibawa pulang kelaurganya.
Dari pantauan di RSUD Banyuasin tampak sejumlah pejabat sekretariat Pemda seperti Asisten III Hazairin Zaini ikut menjenguk korban dan didampingi stafnya. Hazairin Zaini menyempatkan diri menjenguk korban kecelakaan. (sir)
Mobil dinas sekretariat Pemkab banyuasin jenis Mitsubishi Kuda BG 60 J yang dikendarai oleh Iwan (22) menabrak mobil bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) BG 7241 JA Yang dikendarai oleh Arnol Warga Kecamatan Betung, Selasa (10/4) sekitar pukul 14.30 WIB di Jalintim KM 43, sekitar 50 meter dari Pom Bensin Sterio.
Penumpang mobil kuda ada empat orang diantaranya, Mery (32) mengalami luka robek kening bagian kanan, Siti Rohani (47) terkilir bagian tangan dan leher, Ali (30) terkilir, dan sopir Iwan (22) hanya terkilir.
Kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan disebabkan oleh faktor cuaca buruk karena saat kejadian sedang hujan lebat sehingga menghalangi jarak pandang masing-masing kendaraan. “Saat saya mengendarai mobil kuda dari arah Betung-Palembang melihat mobil bus AKDP memotong kendaraan lain, dan saya banting stir keluar berem jalan, lalu berusaha naik dan mobil bus menabrak mobil saya dari samping kanan,” kata Iwan.
Sementara penumpang didalam mobil kuda yang seluruhnya adalah pegawai sekretariat Pemkab Banyuasin satu dari empat orang mengalami luka robek dikening akibat terbentur besi mobil.
Siti Rohani (45) pegawai dinas mengatakan, akibat kerasnya benturan yang terjadi menyebabkan kondisi mobil kuda berbalik arah, mengalami kerusakan pada bemper depan sebelah kanan.
“Akibatnya seluruh penumpang mengeluhkan terkilir dan satu orang lagi mengalami luka robek bagian kening sebelah kanan,” jelas Siti.
Sementara Sopir mobil bus AKDP Arnol memberikan keterangan berbeda dengan sopir mobil Kuda, karena saat itu mobil kuda yang menabrak mobilnya dari samping. “Saya berusaha menghindari tabrakan dari samping, namun mobil Kuda yang keluar berem lalu menabrak mobil saya,” kata Arnol.
Arnol mengatakan, kalau ada mobil lain dirinya tidak mengetahui, hanya saja saat itu mobil kuda menabrak.
Sementara Kapolres Banyuasin AKBP Agus Setiawan melalui AKP Andi Supriadi membenarkan tabrakan antara mobil Bus AKDP dengan mobil kuda sekitar pukul 24.30 wib.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut hanya saja seorang penumpang mobil kuda mengalami luka robek dibagian kening dan sudah langsung diobati di RSUD Banyuasin. Korban luka robek kening atas nama Meri, langsung dibawa pulang kelaurganya.
Dari pantauan di RSUD Banyuasin tampak sejumlah pejabat sekretariat Pemda seperti Asisten III Hazairin Zaini ikut menjenguk korban dan didampingi stafnya. Hazairin Zaini menyempatkan diri menjenguk korban kecelakaan. (sir)
Jalan Talang Padang-Ulu Musi Rawan Lakalantas
Empat Lawang, SN
Jalan lingkar Talang Padang-Ulu Musi rawan lakalantas, pasalnya padangan tertutup semak belukar yang menyebabkan jalan menyempit. Hal ini tentu saja membuat rasa kecemasan tersendiri bagi pengguna jalan terutama sopir angkutan pedesaan (angdes).
Seperti yang di katakan Parwan (27), salah seorang sopir angdes mengatakan, kondisi jalan yang melintasi Talang Padang hingga ke Ulu Musi tampaknya masih banyak yang tidak terawat. Betapa tidak, rerumputan yang menutupi badan jalan sangat tampak di sepanjang jalan itu.
“Kayaknya tidak terawat oleh petugas kebersihan. Karena memang daerahnya cukup sepi,” kata Parwan.
Kondisi ini tentu saja mencemaskan para sopir. Setiap menjalani kendaraan dan berhadapan dengan kendaraan di arah berlawanan, sering hampir terjadi kecelakaan.
“Rumputnya sangat tinggi dan menutupi jalan, jadi kita lebih berhati-hati menjalankan kendaraan angkutannya,” kata Parwan.
Sebagaimana profesi yang dijalankan Parwan, bahwa dirinya adalah seorang sopir yang tugasnya mengantar penumpang dari arah Talang Padang ke Ulu Musi. Jadi, dalam menjalankan tugasnya itu harus dengan ekstra hati-hati. Terlebih lagi pengguna jalan berupa kendaraan motor. Mereka sering kebut-kebutan jalankan motornya.
“Kalau tidak hati-hati pasti terjadi kecelakaan. Kan bisa merugikan berbagai pihak. Terutama keselamatan penumpang saya,” ujarnya.
Selain rawan kecelakaan, sambung Marwan, rumput yang membayangi jalan itupun bisa membuat goresan pada kendaraan. Ini terbukti setelah sering kali melintasi jalan tersebut, saat tiba di pangkalan mobil, terlihat jelas di pinggiran mobil terdapat goresan yang memanjang seperti goresan benda-benda tajam. Nah, dipastikan goresan itu berasal dari rerumputan yang keras tadi.
“Rerumputan ini juga dapat mengores kendaraan, contohnya disisi kiri mobil saya ini terlihat bekas goresannya,” tambahnya.
Makanya, selaku sopir angdes, ia hanya bisa berharap kepada pemerintah agar ada solusi yang terbaik untuk jalan itu. Terutama demi kelangsungan mengantarkan penumpang dari Talang Padang – Pendopo - Ulu Musi maupun sebaliknya.
”Ya semoga pemerintah memangkas rumput di sepanjang jalan itu,” katanya.
Sementara itu, camat Ulu Musi Asnan Ghozi mengatakan, hal itu sudah menjadi agendanya dalam waktu dekat akan dilakukan penebasan bersama masyarakat.
”Sudah kita layangkan surat ke kades-kades untuk senantiasa gotong royong bersama masyarakat menebas rumput liar itu,” katanya. (eko)
Jalan lingkar Talang Padang-Ulu Musi rawan lakalantas, pasalnya padangan tertutup semak belukar yang menyebabkan jalan menyempit. Hal ini tentu saja membuat rasa kecemasan tersendiri bagi pengguna jalan terutama sopir angkutan pedesaan (angdes).
Seperti yang di katakan Parwan (27), salah seorang sopir angdes mengatakan, kondisi jalan yang melintasi Talang Padang hingga ke Ulu Musi tampaknya masih banyak yang tidak terawat. Betapa tidak, rerumputan yang menutupi badan jalan sangat tampak di sepanjang jalan itu.
“Kayaknya tidak terawat oleh petugas kebersihan. Karena memang daerahnya cukup sepi,” kata Parwan.
Kondisi ini tentu saja mencemaskan para sopir. Setiap menjalani kendaraan dan berhadapan dengan kendaraan di arah berlawanan, sering hampir terjadi kecelakaan.
“Rumputnya sangat tinggi dan menutupi jalan, jadi kita lebih berhati-hati menjalankan kendaraan angkutannya,” kata Parwan.
Sebagaimana profesi yang dijalankan Parwan, bahwa dirinya adalah seorang sopir yang tugasnya mengantar penumpang dari arah Talang Padang ke Ulu Musi. Jadi, dalam menjalankan tugasnya itu harus dengan ekstra hati-hati. Terlebih lagi pengguna jalan berupa kendaraan motor. Mereka sering kebut-kebutan jalankan motornya.
“Kalau tidak hati-hati pasti terjadi kecelakaan. Kan bisa merugikan berbagai pihak. Terutama keselamatan penumpang saya,” ujarnya.
Selain rawan kecelakaan, sambung Marwan, rumput yang membayangi jalan itupun bisa membuat goresan pada kendaraan. Ini terbukti setelah sering kali melintasi jalan tersebut, saat tiba di pangkalan mobil, terlihat jelas di pinggiran mobil terdapat goresan yang memanjang seperti goresan benda-benda tajam. Nah, dipastikan goresan itu berasal dari rerumputan yang keras tadi.
“Rerumputan ini juga dapat mengores kendaraan, contohnya disisi kiri mobil saya ini terlihat bekas goresannya,” tambahnya.
Makanya, selaku sopir angdes, ia hanya bisa berharap kepada pemerintah agar ada solusi yang terbaik untuk jalan itu. Terutama demi kelangsungan mengantarkan penumpang dari Talang Padang – Pendopo - Ulu Musi maupun sebaliknya.
”Ya semoga pemerintah memangkas rumput di sepanjang jalan itu,” katanya.
Sementara itu, camat Ulu Musi Asnan Ghozi mengatakan, hal itu sudah menjadi agendanya dalam waktu dekat akan dilakukan penebasan bersama masyarakat.
”Sudah kita layangkan surat ke kades-kades untuk senantiasa gotong royong bersama masyarakat menebas rumput liar itu,” katanya. (eko)
Selasa, 10 April 2012
KP Batubara Lahat Terus Menuai Masalah
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
MANTAN Bupati Lahat H Harunata nampaknya harus menuai masalah akibat sikapnya yang telah mencabut izin kuasa pertambangan (KP) batubara PTBA pada tahun 2003-2008. PTBA telah melaporkannya ke KPK.
Laporan dilakukan karena dalam kasus ini patut diduga kuat terdapat unsur korupsi di dalamnya. Hal ini bukan main-main dan isapan jempol karena kemarin Patrialis Akbar yang pernah menjabat menteri hukum dan HAM Patrialis Akbar, mendatangi KPK dan melaporkannya. Patrialis sendiri sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam.
Tentu langkah pelaporan ini sebagai langkah serius dari PTBA untuk menuntut wilayah KP mereka yang mereka sebut sudah dicaplok. Dalam catatan PT Bukit Asam merupakan BUMN yang lebih dulu memiliki kuasa pertambangan dan memiliki hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan berdasarkan pasal 25 ayat 2 peraturan pemerintah No 32 tahun 1969.
Dugaan tindak korupsi terjadi karena pejabat yang telah mengeluarkan KP patut diduga telah mengalihkan KP tambang batubara Lahat ke pihak lain.
Sejak era Otonomi Daerah ditetapkan dan berlaku, pemerintah daerah tingkat II diberi kuasa penuh untuk membuat keputusan. Di Kabupaten Lahat banyak bermunculkan KP-KP yang mengeksplorasi pertambangan batubara. Beberapa KP saat ini sudah mengeruk batubara di dasar perut bumi Kabupaten Lahat. Harus dipertanyakan apa yang didapatkan Pemda Lahat untuk semuanya.
Sedangkan selama ini, harapan masyarakat Kabupaten Lahat dapat menikmati berkah dari kayanya bahan galian batubara di daerah tersebut jauh dari angan-angan. Makin banyak Kuasa Pertambangan beroperasi tak mengubah kehidupan warga kota Lahat secara menyeluruh, sebaliknya mereka menjadi penonton terhadap hiruk pikuk dan sibuknya operasi pertambangan.
Sempat ada euforia kesenangan luar biasa dari warga kota ini, dengan banyaknya aktifitas tambang batubara. Mereka senang dan bangga karena Bumi Seganti Setungguan ternyata menyimpan jutaan ton batubara di dalam perut bumi. Tetapi kesenangan hanya dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan tahun di jari, warga tak begitu peduli. Apalagi mereka tak 'menyicip' enak dari banyaknya batubara yang dikeruk setiap detik.
Bila saat ini PTBA mengadukan dugaan pencaplokan wilayah KP mereka suatu hal yang wajar. Inipun menjadi pelajaran berharga untuk tak main-main dengan kewenangan yang ada. Walaupun otonomi daerah memberikan kuasa yang luas, jangan sampai sikap kepala daerah menjadi kebablasan.
Kemudian dampak dari pertambangan apakah sudah dipikirkan sejak awal, karena banyak contoh aktivitas tambang berakibat buruk daerah. Saat bahan tambang habis yang tersisa hanya kerusakan alam, kemisikinan dan pemukiman yang ditinggalkan begitu saja. Efek buruk ini sudah dirasakan warga Lahat. Untuk melakukan aktivitas tambang harus mengacu ke Undang-Undang Tambang.
Kita wajib mengingatkan ini, karena kita sebagai manusia jangan egois sendiri mengeksplorasi bahan tambang secara membabibuta tanpa memikirkan dampak buruknya. Di Kabupaten Lahat sekarang sudah banyak kerusakan hutan, kemudian ekplorasi besar-besaran dari bahan tambang batubara dapat berakibat buruk bagi ciri khas wilayah Lahat 'Bukit Serelo'.
Hal yang paling parah adalah efek buruk karena sistem transportasi yang digunakan masih menggunakan jalan umum, tentu dampak langsung berupa kerusakan jalan sangat terasa.
Semuanya karena kegiatan tambang tak dilakukan terencana dan mengabaikan kepentingan banyak pihak. Kondisi ini memunculkan pendapat, pemilik KP hanya berpikir bagaimana mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. (***)
Empat Lawang Bangun RS Pratama
Empat Lawang, SN
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Bumi Saling Kruani Sangi Kerawati bakal membangun rumah sakit Pratama. Rumah sakit ini rencananya bakal dibangun di Kecamatan Pendopo, persisnya di lahan Puskesmas Kecamatan Pendopo.
"Puskesmas Pendopo akan kita jadikan rumah sakit Pratama," terang Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA), Senin (9/4).
Dijelaskannya, rumah sakit Pratama adalah rumah sakit tanpa class. Jadi tidak ada istilah pasien kelas VIP, kelas 1 atapun kelas 2. Meski begitu, untuk fasilitas, layanan dan lainnya sudah standar rumah sakit besar. Semua poly pelayanan akan disiapkan.
Lanjut HBA, untuk pembangunan rumah sakit ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 50 miliar. Dana ini dialokasikan dari anggaran pusat (APBN). Dan jika tidak ada halangan, tahun ini juga pembangunan rumah sakit Pratama akan dimulai.
Lebih jauh HBA mengatakan, untuk Puskesmas Pendopo akan bergeser ke Kecamatan Pendopo Barat (Pemekaran Kecamatan Pendopo) yang lokasinya di Padang Surau.
Nantinya, tidak hanya Puskesmas yang bakal dibangun di kawasan ini, perkantoran Kecamatan dan Polsekpun rencananya akan dibangun di kawasan Padang Surau.
"Kedepannya, kawasan ini yang dulunya dikenal sebagai kawanan rawan keamanan akan berubah menjadi kawasan yang ramai. Konsep ini mudah-mudahan bisa menekan angka kriminal di Empat Lawang," katanya.
Khusus untuk rumah sakit daerah, lanjut dia,
akan dibangun di kawasan Jalan Poros. Jadi, pasien rujukan dari layanan kesehatan di wilayah Kecamatan bisa di rujuk ke rumah sakit daerah. Melalui layanan ini diharapkan pelayanan kesehatan di Empat Lawang lebih bisa ditingkatkan.
"Hanya saja, ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (eko)
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Bumi Saling Kruani Sangi Kerawati bakal membangun rumah sakit Pratama. Rumah sakit ini rencananya bakal dibangun di Kecamatan Pendopo, persisnya di lahan Puskesmas Kecamatan Pendopo.
"Puskesmas Pendopo akan kita jadikan rumah sakit Pratama," terang Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA), Senin (9/4).
Dijelaskannya, rumah sakit Pratama adalah rumah sakit tanpa class. Jadi tidak ada istilah pasien kelas VIP, kelas 1 atapun kelas 2. Meski begitu, untuk fasilitas, layanan dan lainnya sudah standar rumah sakit besar. Semua poly pelayanan akan disiapkan.
Lanjut HBA, untuk pembangunan rumah sakit ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 50 miliar. Dana ini dialokasikan dari anggaran pusat (APBN). Dan jika tidak ada halangan, tahun ini juga pembangunan rumah sakit Pratama akan dimulai.
Lebih jauh HBA mengatakan, untuk Puskesmas Pendopo akan bergeser ke Kecamatan Pendopo Barat (Pemekaran Kecamatan Pendopo) yang lokasinya di Padang Surau.
Nantinya, tidak hanya Puskesmas yang bakal dibangun di kawasan ini, perkantoran Kecamatan dan Polsekpun rencananya akan dibangun di kawasan Padang Surau.
"Kedepannya, kawasan ini yang dulunya dikenal sebagai kawanan rawan keamanan akan berubah menjadi kawasan yang ramai. Konsep ini mudah-mudahan bisa menekan angka kriminal di Empat Lawang," katanya.
Khusus untuk rumah sakit daerah, lanjut dia,
akan dibangun di kawasan Jalan Poros. Jadi, pasien rujukan dari layanan kesehatan di wilayah Kecamatan bisa di rujuk ke rumah sakit daerah. Melalui layanan ini diharapkan pelayanan kesehatan di Empat Lawang lebih bisa ditingkatkan.
"Hanya saja, ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (eko)
Jembatan Tanah Abang-Payuputat Habiskan Rp 60 Milyar
Muara Enim, SN
Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 60 milyar.
“Pembangunan jembatan penghubung Payuputat- Tanah Abang ini sudah dirancang dalam beberapa tahun lalu. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar,” ungkap Anggota DPRD Sumsel asal dapil Muara Enim- Prabumulih Rizal Kenedi dalam resesnya bersama anggota DPRD Sumsel berapa waktu lalu Muara Enim.
Pembangunan jembatan tersebut kata Rizal, tentunya harus mendapat dukungan terutama dari kabupaten Muara Enim maupun Prabumulih. Sebab, pembangunan jembatan ini menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang.
“Pada prinsipnya, provinsi dan Prabumulih siap melakukan dana sharing untuk pembangunan jembatan ini. Agar rencananya ini bisa terealisasi juga dibutuhkan dukungan dari Pemkab Muara Enim,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, jika nantinya ada sharing, misalnya dari Muara Enim dan Prabumulih masing-masing Rp10 miliar, kemudian juga dianggarkan melalui provinsi dan pemerintah pusat. Pastinya, rencana pembangunan jembatan penghubung Tanah Abang- Payuputat ini akan terealisasi ditahun-tahun mendatang.
“Kalau jembatan ini terwujud dibangun, dipastikan pembangunan dan perekonomian dua daerah (Muara Enim- Prabumulih) akan semakin berkembang. Untuk Detail Engenering Design (DED) sudah selesai,” papar Rizal.
Sementara itu, Sekretaris PU BM Muara Enim Ahmad Yani mengungkapkan, untuk pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat, Pemkab Muara Enim belum dilibatkan sama sekali terkait rencana tersebut.
“Kita belum mengetahui secara persis DED dan studi kelayakan pembangunan jembatan itu,” urai dia.
Sementara itu, Asisten II Pemkab Muara Enim Drs Hasanudin menambahkan, setahu dirinya terkait rencana pembangunan jembatan itu diketahui baru sebatas lisan saja. Belum ada pembahasan secara bersama-sama oleh dua daerah dan provinsi.
“Seharusnya ada koordinasi, duduk satu meja antara Prabumulih, Muara Enim dan pihak provinsi. Agar rencana ini bisa terwujud,” tukas Asisten II.
Ditanggapinya, Rizal Kenedi, mengenai hal tersebut, nantinya akan diupayakan paling tidak akan ada koordinasi antara Dinas PU BM Muara Enim, PU BM Prabumulih dan pihak provinsi termasuk DPRD Sumsel.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar menyambut baik jika nantinya pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat terwujud. Namun pembangunan jembatan tersebut tentunya menghabiskan dana yang cukup besar.
Oleh sebab itu kata Muzakir, karena pembangunan jembatan tersebut menghubungkan antara dua kabupaten, Muara Enim dan Prabumlih. Tentunya harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk anggarannya, dapat dilakukan dengan dana sharing, antara kabupaten, Provinsi maupun pemerintah pusat. (yud)
Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 60 milyar.
“Pembangunan jembatan penghubung Payuputat- Tanah Abang ini sudah dirancang dalam beberapa tahun lalu. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar,” ungkap Anggota DPRD Sumsel asal dapil Muara Enim- Prabumulih Rizal Kenedi dalam resesnya bersama anggota DPRD Sumsel berapa waktu lalu Muara Enim.
Pembangunan jembatan tersebut kata Rizal, tentunya harus mendapat dukungan terutama dari kabupaten Muara Enim maupun Prabumulih. Sebab, pembangunan jembatan ini menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang.
“Pada prinsipnya, provinsi dan Prabumulih siap melakukan dana sharing untuk pembangunan jembatan ini. Agar rencananya ini bisa terealisasi juga dibutuhkan dukungan dari Pemkab Muara Enim,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, jika nantinya ada sharing, misalnya dari Muara Enim dan Prabumulih masing-masing Rp10 miliar, kemudian juga dianggarkan melalui provinsi dan pemerintah pusat. Pastinya, rencana pembangunan jembatan penghubung Tanah Abang- Payuputat ini akan terealisasi ditahun-tahun mendatang.
“Kalau jembatan ini terwujud dibangun, dipastikan pembangunan dan perekonomian dua daerah (Muara Enim- Prabumulih) akan semakin berkembang. Untuk Detail Engenering Design (DED) sudah selesai,” papar Rizal.
Sementara itu, Sekretaris PU BM Muara Enim Ahmad Yani mengungkapkan, untuk pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat, Pemkab Muara Enim belum dilibatkan sama sekali terkait rencana tersebut.
“Kita belum mengetahui secara persis DED dan studi kelayakan pembangunan jembatan itu,” urai dia.
Sementara itu, Asisten II Pemkab Muara Enim Drs Hasanudin menambahkan, setahu dirinya terkait rencana pembangunan jembatan itu diketahui baru sebatas lisan saja. Belum ada pembahasan secara bersama-sama oleh dua daerah dan provinsi.
“Seharusnya ada koordinasi, duduk satu meja antara Prabumulih, Muara Enim dan pihak provinsi. Agar rencana ini bisa terwujud,” tukas Asisten II.
Ditanggapinya, Rizal Kenedi, mengenai hal tersebut, nantinya akan diupayakan paling tidak akan ada koordinasi antara Dinas PU BM Muara Enim, PU BM Prabumulih dan pihak provinsi termasuk DPRD Sumsel.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar menyambut baik jika nantinya pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat terwujud. Namun pembangunan jembatan tersebut tentunya menghabiskan dana yang cukup besar.
Oleh sebab itu kata Muzakir, karena pembangunan jembatan tersebut menghubungkan antara dua kabupaten, Muara Enim dan Prabumlih. Tentunya harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk anggarannya, dapat dilakukan dengan dana sharing, antara kabupaten, Provinsi maupun pemerintah pusat. (yud)
Pol PP Bongkar Reklame Liar Dan Kadaluarsa
Palembang, SN
Pajak reklame merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) cukup potensial di kota Palembang ini, tapi sangat disayangkan tidak sedikit reklame yang didirikan oleh usaha baik rumah makan hingga bengkel pres per mobil yang menempati pingiran disepanjang jalan Basuki Rahmat disinyalir tidak memiliki izin.
Ketua Tim Operasional Rekomndasi Reklame Tata kota Palembang Junkis Julianto mengatakan hampir 10 persen reklame yang berdiri disepanjang jalan Basuki Rahmat kecamatan Kemuning Palembang tidak memiliki izin.
“ Kita hanya bersifat merekomendasikan saja, namun dari sejumlah reklame dan bangunan yang berdiri di kawasan jalan Basuki Rahmat ini hampir 10 persenya menyalahi aturan,” jelasnya Senin (9/4) disela-sela penertiban dikawasan tersebut.
Junkis menyebutkan mayoritas bangunan dan reklame yang menyalahi aturan di dominasi usaha kecil seperti perbengkelan hingga warung rumah makan dan reklame berukuran 1mx3m.
“ Sudah tiga kali kita berikan peringatakan dan tidak diindahkan, dan hari ini kita bersama sat Pol PP melakukan penertiban, karena berdirinya reklame dan bangungan di sepanjang jalan ini sudah merusak estitika kota,”ungkapnya.
Selaian kawasan jalan Basuki Rahmat masih kata junkis, menyalahi dan merusak estetika kota dengan berdirinya reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga menyebar secara merata di kota Palembang ini.
“ Tidak hanya dijalan Basuki Rahmat meski tidak banyak, akan tetapi reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga banyak terdapat dikawasan kota ini,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Aris Saputra mengatakan sebelumnya pemilik reklame warung rumah makan hingga bengkel press per mobil telah diberikan peringatan, hanya saja hingga Sp3 yang diberikan hingga saat ini tidak di indahkan.
“ Sudah kita berikan peringatan baik itu bengkel dan bangunan yang ada di pingiran jalan Basuki rahmat ini, baik dari kelurahan maupun instansi terkait, hanya saja mereka membangkang,” tegas Aris.
Selaian tidak memiliki izin, bangunan yang berdiri tersebut, kata Aris juga telah menghilangkan hak-hak pengunan jalan, bahkan pemilik bangunan tidak segan melakukan pengecoran secara permanen sehingga menghilangkan resapan air.
“ Ini juga dalam rangka menegakan perda serta untuk mempercantik kota kita terlebih lagi saat ini sedang dilakukan penilaian adipura yang mana bangunan mereka dirikan sudah ditas lahan Daerah Milik Jalan (DMJ),” ungkapnya. Berdiri bangunan dan reklame di DMJ ini, kata Aris dipastikan tidak memiliki izin.
“ Masalah ada yang komplein dengan kebijakan ini akan kita tanguhkan dan akan kita cek lahan dan SIUPnya, kalau izin resmi akan kita beri toleransi,” katanya
Setelah dilakukan penertiban dengan menerjunkan 60 personil serta didukung petugas dari dinas tata kota, dispenda dan pihak kecamatan dan kelurahan sebagai pemilik wilyah ,bangunan yang telah di bongkar akan dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
“ Kalau mereka kembali memasang apa yang kita bongkar semua barangnya akan kita sita dan di sidangkan yustitisi,” jelasnya.
Pantauan dilapangan selama penertiban berlangusng tak pelak, kemacetan di ruas jalan dari Jembatan Fly over hingga 1 km Jalan Basuki Rahmat terjadi,akibat banyak kendaraan yang berhenti untuk melihat pembongkaran tersebut dilangsungkan.(win)
Blue Bird Tambah 50 Armada Baru
Palembang, SN
Blue Bird Taksi semakin mengembangkan sayapnya. Setelah sempat mendapat kecaman tidak boleh beroperasi di area bandara SMB II Palembang, kini taksi berlogo burung ini dipertengahan bulan April akan menambah armadanya sebanyak 50 unit lagi setelah sebelumnya sudah beroperasi 50 unit. Bahkan akses operasi layananannya yang mobil juga akan mengincar pasar di kawasan Kertapati dan Perumnas.
“ Incoming call kita terus bertambah. Suply dan demand nya tidak seimbang. Sehingga nanti di pertengahan bulan sampai akhir bulan, sekarang lagi proses perizinan ada penambahan 50 armada. Kita tetap mobile. Sekarang yang operasi 50. Jadi nambah 50 lagi pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan bisa mengakomodir di kawasan Kertapati dan Perumnas,” kata Brand Manajer Blue Bird Palembang, Rudi Alwazan.
Dijelaskannya, untuk saat ini tarif taksi blue bird alami kenaikan 20 persen sejak diberlakukan 28 Maret kemarin setelah ditetapkan Organda dan Pemerintah Kota (Pemkot). “ Kita sudah melakukan perubahan tarif argo. Per kilometer naik Rp 500, kemudian perbuka pintu naik Rp 1.000. jadi ada kenaikan 20 persen. masyarakat tidak diberatkan, karena kecil sekali kenaikan agronya,” terang dia.
Mudah - mudahan, lanjut Rudi, dengan bertambahnya armada pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal, " mudah - mudahan setelah penambahan armada pelayanan semkin maksimal dan masyrakat puas dengan pelanan kami," pungkasnya.(win)
Pajak reklame merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) cukup potensial di kota Palembang ini, tapi sangat disayangkan tidak sedikit reklame yang didirikan oleh usaha baik rumah makan hingga bengkel pres per mobil yang menempati pingiran disepanjang jalan Basuki Rahmat disinyalir tidak memiliki izin.
Ketua Tim Operasional Rekomndasi Reklame Tata kota Palembang Junkis Julianto mengatakan hampir 10 persen reklame yang berdiri disepanjang jalan Basuki Rahmat kecamatan Kemuning Palembang tidak memiliki izin.
“ Kita hanya bersifat merekomendasikan saja, namun dari sejumlah reklame dan bangunan yang berdiri di kawasan jalan Basuki Rahmat ini hampir 10 persenya menyalahi aturan,” jelasnya Senin (9/4) disela-sela penertiban dikawasan tersebut.
Junkis menyebutkan mayoritas bangunan dan reklame yang menyalahi aturan di dominasi usaha kecil seperti perbengkelan hingga warung rumah makan dan reklame berukuran 1mx3m.
“ Sudah tiga kali kita berikan peringatakan dan tidak diindahkan, dan hari ini kita bersama sat Pol PP melakukan penertiban, karena berdirinya reklame dan bangungan di sepanjang jalan ini sudah merusak estitika kota,”ungkapnya.
Selaian kawasan jalan Basuki Rahmat masih kata junkis, menyalahi dan merusak estetika kota dengan berdirinya reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga menyebar secara merata di kota Palembang ini.
“ Tidak hanya dijalan Basuki Rahmat meski tidak banyak, akan tetapi reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga banyak terdapat dikawasan kota ini,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Aris Saputra mengatakan sebelumnya pemilik reklame warung rumah makan hingga bengkel press per mobil telah diberikan peringatan, hanya saja hingga Sp3 yang diberikan hingga saat ini tidak di indahkan.
“ Sudah kita berikan peringatan baik itu bengkel dan bangunan yang ada di pingiran jalan Basuki rahmat ini, baik dari kelurahan maupun instansi terkait, hanya saja mereka membangkang,” tegas Aris.
Selaian tidak memiliki izin, bangunan yang berdiri tersebut, kata Aris juga telah menghilangkan hak-hak pengunan jalan, bahkan pemilik bangunan tidak segan melakukan pengecoran secara permanen sehingga menghilangkan resapan air.
“ Ini juga dalam rangka menegakan perda serta untuk mempercantik kota kita terlebih lagi saat ini sedang dilakukan penilaian adipura yang mana bangunan mereka dirikan sudah ditas lahan Daerah Milik Jalan (DMJ),” ungkapnya. Berdiri bangunan dan reklame di DMJ ini, kata Aris dipastikan tidak memiliki izin.
“ Masalah ada yang komplein dengan kebijakan ini akan kita tanguhkan dan akan kita cek lahan dan SIUPnya, kalau izin resmi akan kita beri toleransi,” katanya
Setelah dilakukan penertiban dengan menerjunkan 60 personil serta didukung petugas dari dinas tata kota, dispenda dan pihak kecamatan dan kelurahan sebagai pemilik wilyah ,bangunan yang telah di bongkar akan dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
“ Kalau mereka kembali memasang apa yang kita bongkar semua barangnya akan kita sita dan di sidangkan yustitisi,” jelasnya.
Pantauan dilapangan selama penertiban berlangusng tak pelak, kemacetan di ruas jalan dari Jembatan Fly over hingga 1 km Jalan Basuki Rahmat terjadi,akibat banyak kendaraan yang berhenti untuk melihat pembongkaran tersebut dilangsungkan.(win)
Blue Bird Tambah 50 Armada Baru
Palembang, SN
Blue Bird Taksi semakin mengembangkan sayapnya. Setelah sempat mendapat kecaman tidak boleh beroperasi di area bandara SMB II Palembang, kini taksi berlogo burung ini dipertengahan bulan April akan menambah armadanya sebanyak 50 unit lagi setelah sebelumnya sudah beroperasi 50 unit. Bahkan akses operasi layananannya yang mobil juga akan mengincar pasar di kawasan Kertapati dan Perumnas.
“ Incoming call kita terus bertambah. Suply dan demand nya tidak seimbang. Sehingga nanti di pertengahan bulan sampai akhir bulan, sekarang lagi proses perizinan ada penambahan 50 armada. Kita tetap mobile. Sekarang yang operasi 50. Jadi nambah 50 lagi pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan bisa mengakomodir di kawasan Kertapati dan Perumnas,” kata Brand Manajer Blue Bird Palembang, Rudi Alwazan.
Dijelaskannya, untuk saat ini tarif taksi blue bird alami kenaikan 20 persen sejak diberlakukan 28 Maret kemarin setelah ditetapkan Organda dan Pemerintah Kota (Pemkot). “ Kita sudah melakukan perubahan tarif argo. Per kilometer naik Rp 500, kemudian perbuka pintu naik Rp 1.000. jadi ada kenaikan 20 persen. masyarakat tidak diberatkan, karena kecil sekali kenaikan agronya,” terang dia.
Mudah - mudahan, lanjut Rudi, dengan bertambahnya armada pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal, " mudah - mudahan setelah penambahan armada pelayanan semkin maksimal dan masyrakat puas dengan pelanan kami," pungkasnya.(win)
Ratusan Honorer di OKI Kecewa
Kayuagung, SN
Ratusan tenaga honorer yang mengabdi di Kabupaten OKI kecewa karena mereka dinyatakan tidak lulus verifikasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat. Sejak beberapa hari terakhir, mereka bergantian mendatangi Posko Pengaduan di BKD OKI.
Kekecewaan mereka ini setelah melihat hasil pengumuman tenaga honorer kategori I yang dinyatakan BKN lulus verifikasi untuk diangkat menjadi CPNS ternyata tidak ada nama mereka. BKN hanya meluluskan 62 orang walaupun jumlah yang diajukan BKD ke BKN mencapai lebih dari 350 orang.
Mereka yang mendatangi BKD OKI ini seolah-olah “Curhat” ke kantor tersebut dan mempertanyakan alasan mereka tidak lulus dan hanya 62 orang (2 orang dicoret) saja yang lulus verifikasi. Apalagi dari 62 orang yang lulus itu, ternyata ada yang SKnya “lebih muda” dibandingkan honorer yang tidak lulus.
Nurani, tenaga honorer bidang pendidik yang mengabdi di Kecamatan Tulung Selapan OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, dia nekad mendatangi BKD di Kayuagung yang jauh dari Tulung Selapan untuk mempertanyakan hal itu. Ia sudah menjadi tenaga honorer sekitar 17 tahun, namun tidak lulus verifikasi.
Mengapa yang sudah sangat lama mengabdi seperti saya ini tidak diprioritaskan lulus, justru yang lulus honorer yang belum lama bertugas. Saya ke sini untuk mempertanyakan hak saya, jika bukan hak saya tidak akan saya harapkan,”keluhnya.
Posko Pengaduan di BKD OKI ini dibuka sejak jam 8 pagi hingga jam 4 sore sesuai jam kerja kantor tersebut. Sejak Jumat lalu, sudah ada ratusan tenaga honorer dari berbagai kecamatan di OKI yang silih berganti mendatangi posko itu dengan tujuan yang sama.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretaris BKD OKI Ahmad Kholik kepada wartawan menjelaskan, pihaknya memfasilitasi tempat penampungan keluhan yang dilontarkan ratusan honorer yang tidak puas dengan pengumuman hasil verifikasi yang dikeluarkan BKN Pusat. (iso)
Ratusan tenaga honorer yang mengabdi di Kabupaten OKI kecewa karena mereka dinyatakan tidak lulus verifikasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat. Sejak beberapa hari terakhir, mereka bergantian mendatangi Posko Pengaduan di BKD OKI.
Kekecewaan mereka ini setelah melihat hasil pengumuman tenaga honorer kategori I yang dinyatakan BKN lulus verifikasi untuk diangkat menjadi CPNS ternyata tidak ada nama mereka. BKN hanya meluluskan 62 orang walaupun jumlah yang diajukan BKD ke BKN mencapai lebih dari 350 orang.
Mereka yang mendatangi BKD OKI ini seolah-olah “Curhat” ke kantor tersebut dan mempertanyakan alasan mereka tidak lulus dan hanya 62 orang (2 orang dicoret) saja yang lulus verifikasi. Apalagi dari 62 orang yang lulus itu, ternyata ada yang SKnya “lebih muda” dibandingkan honorer yang tidak lulus.
Nurani, tenaga honorer bidang pendidik yang mengabdi di Kecamatan Tulung Selapan OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, dia nekad mendatangi BKD di Kayuagung yang jauh dari Tulung Selapan untuk mempertanyakan hal itu. Ia sudah menjadi tenaga honorer sekitar 17 tahun, namun tidak lulus verifikasi.
Mengapa yang sudah sangat lama mengabdi seperti saya ini tidak diprioritaskan lulus, justru yang lulus honorer yang belum lama bertugas. Saya ke sini untuk mempertanyakan hak saya, jika bukan hak saya tidak akan saya harapkan,”keluhnya.
Posko Pengaduan di BKD OKI ini dibuka sejak jam 8 pagi hingga jam 4 sore sesuai jam kerja kantor tersebut. Sejak Jumat lalu, sudah ada ratusan tenaga honorer dari berbagai kecamatan di OKI yang silih berganti mendatangi posko itu dengan tujuan yang sama.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretaris BKD OKI Ahmad Kholik kepada wartawan menjelaskan, pihaknya memfasilitasi tempat penampungan keluhan yang dilontarkan ratusan honorer yang tidak puas dengan pengumuman hasil verifikasi yang dikeluarkan BKN Pusat. (iso)
Sengketa PT Aditarwan - Warga Terus Berlanjut
Lahat, SN
Selisih paham antara warga Desa Pagardin dan Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Aditarwan mengenai lahan belum juga selesai. Pada Senin (9/4) kemarinn rapat pembahasan ini dilanjutkan di kantor Pemkab Lahat yang dipimpin Asisten I, Drs H Ahdin Djasri MM namun tetap menemui hasil.
Perwakilan dari warga, Hasibuan mengemukakan di lapangan adanya perselisihan mengenai tapal batas lahan, baik itu lahan inti dan plasma, lahan plasma seluas sekitar 100 hektar (Ha). PT Aditarwan menyatakan kalau lahan yang diperselisihkan sudah diserahkan ke warga. Namun kenyataan di lapangan belum ada realisasinya. Tidak hanya itu, status quo yang ada di lahan tersebut sampai saat ini juga tak jelas.
“Jika perusahaan mengaku sudah menyerahkan hal ini ke warga, kami rasa itu bohong. Kenyataannya di lapangan semuanya nihil,” ungkap Hasibuan.
Menurutnya, semua yang diklaim perusahaan itu kemungkinan baru sebatas administrasi saja tapi untuk kenyataan di lapangan, semuanya belum sama sekali direalisasikan. Termasuk pada berkas-berkas surat karena ada beberapa versi surat.
“Kami akan tetap mempertahankan sikap kami sesuai bukti yang kami miliki. Mengenai rapat ini, kami simpulkan intinya buntu," terangnya.
Sementara Hendra Mulya perwakilan pihak perusahaan menegaskan, sebenarnya apa yang dituntut warga itu memiliki beberapa kekeliruan. Seperti di dalam rapat, warga mengemukakan titik tapal batas yang salah. Sebab, yang dimaksud tersebut sebenarnya bukanlah titik tapal batas, melainkan titik Poligon saja. Ini jelas tidak bisa diterima perusahaan, apalagi jika dikemukakan kami yang menyalahi aturan, kami disini juga memegang data kongkrit.
“Kami pegang data akurat kok, berikut juga mengenai surat keterangan atau bukti lainnya. Semua ini jelas siap kami adu dan uji petikkan kebenarannya,” tegas Hendra.
Menurut Hendra, dalam rapat memang masih terjadi kebuntuan. Namun, jika suatu saat atau kedepannya akan dilakukan crosscek langsung, perusahaan dengan lapang dada siap, dan sanggup beradu data di lapangannya. “Kami sangat menginginkan adanya kejelasan dalam masalah ini, bila perlu memang kita sama-sama turun ke lapangan,” tegas Hendra.
Terpisah, Asisten I Pemkab Lahat, Drs H Ahdin Djasri MM mengatakan, melihat kondisi yang ada, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk tim, guna melakukan cek lapangan hingga pengukuran ulang. “Demi pertimbangan kejelasan, dalam waktu dekat akan diadakan pengukuran ulang,” Jelas Ahdin. (zal)
Selisih paham antara warga Desa Pagardin dan Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Aditarwan mengenai lahan belum juga selesai. Pada Senin (9/4) kemarinn rapat pembahasan ini dilanjutkan di kantor Pemkab Lahat yang dipimpin Asisten I, Drs H Ahdin Djasri MM namun tetap menemui hasil.
Perwakilan dari warga, Hasibuan mengemukakan di lapangan adanya perselisihan mengenai tapal batas lahan, baik itu lahan inti dan plasma, lahan plasma seluas sekitar 100 hektar (Ha). PT Aditarwan menyatakan kalau lahan yang diperselisihkan sudah diserahkan ke warga. Namun kenyataan di lapangan belum ada realisasinya. Tidak hanya itu, status quo yang ada di lahan tersebut sampai saat ini juga tak jelas.
“Jika perusahaan mengaku sudah menyerahkan hal ini ke warga, kami rasa itu bohong. Kenyataannya di lapangan semuanya nihil,” ungkap Hasibuan.
Menurutnya, semua yang diklaim perusahaan itu kemungkinan baru sebatas administrasi saja tapi untuk kenyataan di lapangan, semuanya belum sama sekali direalisasikan. Termasuk pada berkas-berkas surat karena ada beberapa versi surat.
“Kami akan tetap mempertahankan sikap kami sesuai bukti yang kami miliki. Mengenai rapat ini, kami simpulkan intinya buntu," terangnya.
Sementara Hendra Mulya perwakilan pihak perusahaan menegaskan, sebenarnya apa yang dituntut warga itu memiliki beberapa kekeliruan. Seperti di dalam rapat, warga mengemukakan titik tapal batas yang salah. Sebab, yang dimaksud tersebut sebenarnya bukanlah titik tapal batas, melainkan titik Poligon saja. Ini jelas tidak bisa diterima perusahaan, apalagi jika dikemukakan kami yang menyalahi aturan, kami disini juga memegang data kongkrit.
“Kami pegang data akurat kok, berikut juga mengenai surat keterangan atau bukti lainnya. Semua ini jelas siap kami adu dan uji petikkan kebenarannya,” tegas Hendra.
Menurut Hendra, dalam rapat memang masih terjadi kebuntuan. Namun, jika suatu saat atau kedepannya akan dilakukan crosscek langsung, perusahaan dengan lapang dada siap, dan sanggup beradu data di lapangannya. “Kami sangat menginginkan adanya kejelasan dalam masalah ini, bila perlu memang kita sama-sama turun ke lapangan,” tegas Hendra.
Terpisah, Asisten I Pemkab Lahat, Drs H Ahdin Djasri MM mengatakan, melihat kondisi yang ada, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk tim, guna melakukan cek lapangan hingga pengukuran ulang. “Demi pertimbangan kejelasan, dalam waktu dekat akan diadakan pengukuran ulang,” Jelas Ahdin. (zal)
Langganan:
Postingan (Atom)