Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Kamis, 26 April 2012
Warga Pesisir Tagih Pembangunan Pos AL
Kayuagung, SN
Warga di Desa Pinang Indah dan sekitar dalam Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI menagih janji Pemkab OKI yang akan membangun Pos Angkatan Laut (AL) di kawasan pesisir OKI. Proyek ini sudah dianggarkan menggunakan APBD OKI 2012 senilai Rp 170 juta.
Amirsyah SH, anggota DPRD OKI dari Partai Bintang Reformasi kemarin mengatakan, kawasan pesisir di Desa Pinang Indah dan sekitarnya merupakan daerah perairan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung. Kawasan itu rentan terjadi kriminalitas sehingga butuh penjagaan.
“Warga selaku nelayan butuh keamaman setiap hari, jadi mereka menagih janji itu kepada DPRD OKI melalui saya karena saya berasal dari Dapil itu,” katanya sembari mengatakan usulan pembangunan Pos AL itu sudah sejak tahun 2011 lalu.
“Usulan ini kami bahas di rapat dewan dan disetujui untuk dibangun dengan dana dari APBD sebesar Rp 170 juta,” terangnya sembari mengatakan selama tahun 2012 ini warga terus-terusan mempertanyakan kapan pelaksanaan pembangunan pos dimaksud.
Mengenai pelaksana pembangunan tersebut kata Amirsyah, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya OKI. Masyarakat sangat membutuhkan adanya pos pengamanan di wilayah pesisir laut itu, karena sudah dianggarkan di APBD.
Fredi selaku Camat Sungai Menang dikonfirmasi mengatakan, memang adanya usulan dari warga terkait permintaan Pos AL itu. Usulan itu muncul tahun lalu saat Camat Sungai Menang dijabat Husni Tamrin dan Fredi selaku Sekcam. (iso)
Warga di Desa Pinang Indah dan sekitar dalam Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI menagih janji Pemkab OKI yang akan membangun Pos Angkatan Laut (AL) di kawasan pesisir OKI. Proyek ini sudah dianggarkan menggunakan APBD OKI 2012 senilai Rp 170 juta.
Amirsyah SH, anggota DPRD OKI dari Partai Bintang Reformasi kemarin mengatakan, kawasan pesisir di Desa Pinang Indah dan sekitarnya merupakan daerah perairan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung. Kawasan itu rentan terjadi kriminalitas sehingga butuh penjagaan.
“Warga selaku nelayan butuh keamaman setiap hari, jadi mereka menagih janji itu kepada DPRD OKI melalui saya karena saya berasal dari Dapil itu,” katanya sembari mengatakan usulan pembangunan Pos AL itu sudah sejak tahun 2011 lalu.
“Usulan ini kami bahas di rapat dewan dan disetujui untuk dibangun dengan dana dari APBD sebesar Rp 170 juta,” terangnya sembari mengatakan selama tahun 2012 ini warga terus-terusan mempertanyakan kapan pelaksanaan pembangunan pos dimaksud.
Mengenai pelaksana pembangunan tersebut kata Amirsyah, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya OKI. Masyarakat sangat membutuhkan adanya pos pengamanan di wilayah pesisir laut itu, karena sudah dianggarkan di APBD.
Fredi selaku Camat Sungai Menang dikonfirmasi mengatakan, memang adanya usulan dari warga terkait permintaan Pos AL itu. Usulan itu muncul tahun lalu saat Camat Sungai Menang dijabat Husni Tamrin dan Fredi selaku Sekcam. (iso)
OKI Penuhi Syarat Terima CPNS Baru
Kayuagung, SN
Kabupaten OKI memenuhi persyaratan untuk melakukan seleksi penerimaan CPNS baru dari jalur umum tahun 2012. Hal ini karena APBD OKI yang digunakan untuk menggaji para abdi negara itu hanya sekitar 42 persen.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIP MSi diwakili Ahmad Kholik yang menjabat Sekretaris BKD, Rabu (25/4) kepada wartawan mengatakan, melihat angka 42 persen APBD OKI untuk menggaji PNS berarti daerah ini memenuhi persyaratan untuk melakukan penerimaan tahun ini.
“Khususnya untuk tenaga medis dan tenaga pendidik,”ujarnya sembari mengatakan meskipun OKI memenuhi syarat namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari BKN Pusat terkait kuotanya.
Dijelaskan dia, sekarang setiap kabupaten dan kota sedang melakukan analisis jabatan untuk mendeteksi jumlah CPNS baru yang dibutuhkan di daerah tersebut. Setelah analisis selesai dilakukan, baru akan diketahui apakah daerah itu perlu melakukan seleksi penerimaan CPNS atau tidak.
Mengenai kondisi di OKI katanya, daerah ini masih membutuhkan sekitar 2 ribu orang CPNS baru, jumlah ini didominasi formasi tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan. Jumlah ini bisa diambil dari seleksi jalur umum atau memprioritaskan tenaga honorer.
Penyebab kekurangan 2 ribu CPNS ini dikarenakan terjadi ketidak seimbangan antara quota penerimaan dan jumlah PNS yang pensiun yang terjadi sampai tahun 2010 lalu. Sampai tahun 2010 ada 500 PNS yang pensiun, sementara waktu itu kuota penerimaan pegawai tidak sampai 400 pegawai, itu belum termasuk jumlah PNS yang sudah pensiun di tahun 2011 dan 2012 ini.
Sedangkan Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM sebelumnya mengatakan, adanya memoratorium selama ini diharapkan pegawai yang ada sekarang bisa diberdayakan. Memoratorium ini tujuannya untuk menghemat pengeluaran anggaran negara. (iso)
Kabupaten OKI memenuhi persyaratan untuk melakukan seleksi penerimaan CPNS baru dari jalur umum tahun 2012. Hal ini karena APBD OKI yang digunakan untuk menggaji para abdi negara itu hanya sekitar 42 persen.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIP MSi diwakili Ahmad Kholik yang menjabat Sekretaris BKD, Rabu (25/4) kepada wartawan mengatakan, melihat angka 42 persen APBD OKI untuk menggaji PNS berarti daerah ini memenuhi persyaratan untuk melakukan penerimaan tahun ini.
“Khususnya untuk tenaga medis dan tenaga pendidik,”ujarnya sembari mengatakan meskipun OKI memenuhi syarat namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari BKN Pusat terkait kuotanya.
Dijelaskan dia, sekarang setiap kabupaten dan kota sedang melakukan analisis jabatan untuk mendeteksi jumlah CPNS baru yang dibutuhkan di daerah tersebut. Setelah analisis selesai dilakukan, baru akan diketahui apakah daerah itu perlu melakukan seleksi penerimaan CPNS atau tidak.
Mengenai kondisi di OKI katanya, daerah ini masih membutuhkan sekitar 2 ribu orang CPNS baru, jumlah ini didominasi formasi tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan. Jumlah ini bisa diambil dari seleksi jalur umum atau memprioritaskan tenaga honorer.
Penyebab kekurangan 2 ribu CPNS ini dikarenakan terjadi ketidak seimbangan antara quota penerimaan dan jumlah PNS yang pensiun yang terjadi sampai tahun 2010 lalu. Sampai tahun 2010 ada 500 PNS yang pensiun, sementara waktu itu kuota penerimaan pegawai tidak sampai 400 pegawai, itu belum termasuk jumlah PNS yang sudah pensiun di tahun 2011 dan 2012 ini.
Sedangkan Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM sebelumnya mengatakan, adanya memoratorium selama ini diharapkan pegawai yang ada sekarang bisa diberdayakan. Memoratorium ini tujuannya untuk menghemat pengeluaran anggaran negara. (iso)
3.253 Murid SD OI Dapat BSM
Indralaya, SN
Sebanyak 3.253 murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendapat kucuran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Masing-masing murid menerima bantuan sebesar Rp 428 ribu pertahun.
Kepala Dinas Pendidikan OI melalui Kasi Sarana TK/SD, Wahyudi SKom didampingi Desmawati SE bagian Pendataan BSM mengatakan, pencairan dana BSM mulai tahun 2012 dicairkan langsung siswa yang bersangkutan didampingi orangtua dengan membawa raport dan SK penunjukan dari Kepala sekolah masing-masing yang pencairannya dilakukan di kantor pos yang telah di tunjuk dan terdekat dari lokasi sekolah.
Dengan perubahan sistem pencairan dan penerimaan dana BSM, lanjut Wahyudi, ini sudah merupakan ketentuan dari pusat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau terjadi adanya kemungkinan pemotongan-pemotongan yang selama ini sering menjadi keluhan para siswa dan wali murid.
Pencairan untuk tahun ini lanjutnya, ada peningkatan karena setiap murid menerima Rp 428 ribu/tahun dengan dua kali pencairan yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp 360 ribu yang pencairannya dari 2-30 April sementara sisanya Rp 68 dibayarkan juga di kantor pada jadwal yang akan ditentukan kemudian.
Ditambahkan Desmawati untuk tahun lalu, setiap siswa menerima Rp 360 ribu sementara untuk tahun ini ada peningkatan yaitu sebesar Rp 428 ribu pertahun. Bila sampai dengan 30 April masih ada murid yang belum mencairkan maka pihak pemerintah memberi tenggang waktu selama 10 hari kerja. Namun bila hingga masa tenggang waktu dana juga masih tersisa maka dana yang tersisa tersebut dikembalikan ke kas negara. (man)
Sebanyak 3.253 murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendapat kucuran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Masing-masing murid menerima bantuan sebesar Rp 428 ribu pertahun.
Kepala Dinas Pendidikan OI melalui Kasi Sarana TK/SD, Wahyudi SKom didampingi Desmawati SE bagian Pendataan BSM mengatakan, pencairan dana BSM mulai tahun 2012 dicairkan langsung siswa yang bersangkutan didampingi orangtua dengan membawa raport dan SK penunjukan dari Kepala sekolah masing-masing yang pencairannya dilakukan di kantor pos yang telah di tunjuk dan terdekat dari lokasi sekolah.
Dengan perubahan sistem pencairan dan penerimaan dana BSM, lanjut Wahyudi, ini sudah merupakan ketentuan dari pusat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau terjadi adanya kemungkinan pemotongan-pemotongan yang selama ini sering menjadi keluhan para siswa dan wali murid.
Pencairan untuk tahun ini lanjutnya, ada peningkatan karena setiap murid menerima Rp 428 ribu/tahun dengan dua kali pencairan yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp 360 ribu yang pencairannya dari 2-30 April sementara sisanya Rp 68 dibayarkan juga di kantor pada jadwal yang akan ditentukan kemudian.
Ditambahkan Desmawati untuk tahun lalu, setiap siswa menerima Rp 360 ribu sementara untuk tahun ini ada peningkatan yaitu sebesar Rp 428 ribu pertahun. Bila sampai dengan 30 April masih ada murid yang belum mencairkan maka pihak pemerintah memberi tenggang waktu selama 10 hari kerja. Namun bila hingga masa tenggang waktu dana juga masih tersisa maka dana yang tersisa tersebut dikembalikan ke kas negara. (man)
Lima Warga Pembakaran PT SAL Dibidik
Sekayu, SN
Kasus pembakaran camp PT SAL yang dilakukan warga Desa Ngunang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Minggu (23/4) sekitar pukul 10.30 WIB tampaknya mulai meruncing. Mapolres Musi Banyuasin (Muba) kini membidik lima warga setempat yang diduga terlibat atas kasus tersebut.
Kelimanya dibidik setelah mendapatkan sejumlah keterangan 8 orang saksi, termasuk keterangan hasil pertemuan antara Dandrem, Pemkab Muba dan warga di Pemkab Muba, Selasa (24/4) lalu. Selain bukti kedua mobil dan pondok perusahaan yang terbakar, pihak kepolisian rupanya juga mendapati senpi rakitan di lokasi kejadian. Hal ini diungkap Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4). Dikatakan Toto, meski telah membidik kelimanya namun pihaknya belum dapat menetapkan kelimanya menjadi tersangka lantaran belum memiliki cukup bukti.
“Dari hasil pengembangan kasus ini sebenarnya tidak akan terjadi bila saling mentaati aturan. Sebab jauh sebelum ini terjadi pihak Pemkab Muba sudah melakukan pertemuan, namun sayangnya banyak warga yang tidak ikut hadir. Bahkan warga yang melakukan aksi anarkis di perusahaan mereka yang tidak ikut hadir dalam rapat pertemuan tersebut,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Toto juga menyayangkan aksi yang terjadi. Akan tetapi, lantaran kasus ini sudah terjadi oleh karenanya akan diproses lebih lanjut. “Sejauh ini berdasarkan informasi dari Pemkab Muba PT SAL mulai dibekukan, dan waktunya belum dapat ditentukan. Dari hasil Labfor, pemkabaran dimulai dari penyiraman minyak baru dibakar. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi bila dimusyawarahkan,” pungkasnya. (her)
Kasus pembakaran camp PT SAL yang dilakukan warga Desa Ngunang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Minggu (23/4) sekitar pukul 10.30 WIB tampaknya mulai meruncing. Mapolres Musi Banyuasin (Muba) kini membidik lima warga setempat yang diduga terlibat atas kasus tersebut.
Kelimanya dibidik setelah mendapatkan sejumlah keterangan 8 orang saksi, termasuk keterangan hasil pertemuan antara Dandrem, Pemkab Muba dan warga di Pemkab Muba, Selasa (24/4) lalu. Selain bukti kedua mobil dan pondok perusahaan yang terbakar, pihak kepolisian rupanya juga mendapati senpi rakitan di lokasi kejadian. Hal ini diungkap Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4). Dikatakan Toto, meski telah membidik kelimanya namun pihaknya belum dapat menetapkan kelimanya menjadi tersangka lantaran belum memiliki cukup bukti.
“Dari hasil pengembangan kasus ini sebenarnya tidak akan terjadi bila saling mentaati aturan. Sebab jauh sebelum ini terjadi pihak Pemkab Muba sudah melakukan pertemuan, namun sayangnya banyak warga yang tidak ikut hadir. Bahkan warga yang melakukan aksi anarkis di perusahaan mereka yang tidak ikut hadir dalam rapat pertemuan tersebut,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Toto juga menyayangkan aksi yang terjadi. Akan tetapi, lantaran kasus ini sudah terjadi oleh karenanya akan diproses lebih lanjut. “Sejauh ini berdasarkan informasi dari Pemkab Muba PT SAL mulai dibekukan, dan waktunya belum dapat ditentukan. Dari hasil Labfor, pemkabaran dimulai dari penyiraman minyak baru dibakar. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi bila dimusyawarahkan,” pungkasnya. (her)
Bendahara DPC Gerindra Muba Ditetapkan Tersangka
Sekayu, SN
Kalau sebelumnya oknum anggota DPRD Muba Emil Silpan dari Fraksi Gerindra telah divonis 4 tahun penjara karena telah terbukti melakukan korupsi saat terpidana menjabat sebagai Kades Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin.
Kini di partai yang sama Bendahara DPC partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Akmal Mahas (65), akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi dana hibah bantuan APBD Pemkab Muba senilai Rp 69 juta untuk Partai Politik (Parpol). Warga Kampung 2, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu ini ditetapkan menjadi tersangka atas penyidikan Tim Pidkor Mapolres Musi Banyuasin (Muba).
Berdasarkan hasil tim Pidkor Polres Muba, ayah lima orang anak ini diduga tidak melaporkan kepada partai usai menerima pencairan dana tersebut dari Kesbangpol dan Linmas Muba. Bahkan, tersangka juga diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Tersangka dijemput paksa dari kediamannya, Selasa (24/4) malam sekitar pukul 08.30 WIB.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4) sekitar pukul 11.00 WIB mengatakan, ditetapkannya tersangka atas kasus tersebut lantaran telah cukup bukti berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Terhadap kasus ini, Toto menjelaskan berkoordinasi dengan BPKP Palembang terkait kerugian Negara.
“Kasus ini sudah sejak satu bulan dilakukan penyidikan. Kita menetapkan Akmal menjadi tersangka lantaran bukti. Kasus ini pun memang cukup sulit, oleh karenanya kita koordinasikan dengan BKPK Palembang dan hasilnya kasus ini memang kasus korupsi sebab dana hibah yang diberikan merupakan APBD Pemkab Muba,” ungkapnya.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil penyidikan, tersangka melakukan pencairan dana pada Senin (15/7/11). Terhadap kasus ini, Toto menegaskan akan terus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Terkait hal ini, tersangka Akmal Mahas dibalik jeruji mengakui perbuatan yang ia lakukan. Kendati demikian, dirinya membantah uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk keperluan partai. “Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional,” ungkap pria yang 8 tahun bekerja di partai tersebut.
Terhadap kasus yang menjeratnya, Akmal menyampaikan pihak partai belum ada yang menjenguk dirinya dari balik jeruji. “Partai mungkin belum tahu kasus ini,” jelasnya yang masih terlihat santai dan senyum-senyum.
Terpisah Ketua DPC Gerinda Kabupaten Muba Aidil Fitri SE mengakui, kalau oknum anggotanya yang dipercaya sebagai bendahara DPC Gerindra telah ditangkap oleh petugas Polres Muba, karena terkait kasus dugaan tindakan korupsi ditubuh partainya, yakni menyalahgunakan dana bantuan social (bansos) dari Pemkab Muba untuk parpol Gerindra pada tahun 2011 lalu sebesar Rp 69 juta.
"Memang benar, kita yang melaporkan oknum Akmal ini ke Polres Muba, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan bansos parpol dari Pemkab Muba, yang diduga disalah gunakannya untuk kepentingan pribadi," ujar Aidil Fitri yang juga wakil Ketua DPRD Muba ini.
Menurut Aidil, sebenarnya masalah ini tidak perlu masuk ke ranah hukum, kalau oknum Akmal punya itikad baik untuk mengembalikan dana bansos tersebut.
"Nyatanya setelah kita beri waktu, tidak ada niatpun untuk mengembalikannya ke partai, makanya masalah ini kita laporkan ke Polres Muba, tentunya proses hukumnya akan kita serahkan sepenuhnya ke penegak hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (her)
Kalau sebelumnya oknum anggota DPRD Muba Emil Silpan dari Fraksi Gerindra telah divonis 4 tahun penjara karena telah terbukti melakukan korupsi saat terpidana menjabat sebagai Kades Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin.
Kini di partai yang sama Bendahara DPC partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Akmal Mahas (65), akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi dana hibah bantuan APBD Pemkab Muba senilai Rp 69 juta untuk Partai Politik (Parpol). Warga Kampung 2, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu ini ditetapkan menjadi tersangka atas penyidikan Tim Pidkor Mapolres Musi Banyuasin (Muba).
Berdasarkan hasil tim Pidkor Polres Muba, ayah lima orang anak ini diduga tidak melaporkan kepada partai usai menerima pencairan dana tersebut dari Kesbangpol dan Linmas Muba. Bahkan, tersangka juga diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Tersangka dijemput paksa dari kediamannya, Selasa (24/4) malam sekitar pukul 08.30 WIB.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4) sekitar pukul 11.00 WIB mengatakan, ditetapkannya tersangka atas kasus tersebut lantaran telah cukup bukti berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Terhadap kasus ini, Toto menjelaskan berkoordinasi dengan BPKP Palembang terkait kerugian Negara.
“Kasus ini sudah sejak satu bulan dilakukan penyidikan. Kita menetapkan Akmal menjadi tersangka lantaran bukti. Kasus ini pun memang cukup sulit, oleh karenanya kita koordinasikan dengan BKPK Palembang dan hasilnya kasus ini memang kasus korupsi sebab dana hibah yang diberikan merupakan APBD Pemkab Muba,” ungkapnya.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil penyidikan, tersangka melakukan pencairan dana pada Senin (15/7/11). Terhadap kasus ini, Toto menegaskan akan terus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Terkait hal ini, tersangka Akmal Mahas dibalik jeruji mengakui perbuatan yang ia lakukan. Kendati demikian, dirinya membantah uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk keperluan partai. “Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional,” ungkap pria yang 8 tahun bekerja di partai tersebut.
Terhadap kasus yang menjeratnya, Akmal menyampaikan pihak partai belum ada yang menjenguk dirinya dari balik jeruji. “Partai mungkin belum tahu kasus ini,” jelasnya yang masih terlihat santai dan senyum-senyum.
Terpisah Ketua DPC Gerinda Kabupaten Muba Aidil Fitri SE mengakui, kalau oknum anggotanya yang dipercaya sebagai bendahara DPC Gerindra telah ditangkap oleh petugas Polres Muba, karena terkait kasus dugaan tindakan korupsi ditubuh partainya, yakni menyalahgunakan dana bantuan social (bansos) dari Pemkab Muba untuk parpol Gerindra pada tahun 2011 lalu sebesar Rp 69 juta.
"Memang benar, kita yang melaporkan oknum Akmal ini ke Polres Muba, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan bansos parpol dari Pemkab Muba, yang diduga disalah gunakannya untuk kepentingan pribadi," ujar Aidil Fitri yang juga wakil Ketua DPRD Muba ini.
Menurut Aidil, sebenarnya masalah ini tidak perlu masuk ke ranah hukum, kalau oknum Akmal punya itikad baik untuk mengembalikan dana bansos tersebut.
"Nyatanya setelah kita beri waktu, tidak ada niatpun untuk mengembalikannya ke partai, makanya masalah ini kita laporkan ke Polres Muba, tentunya proses hukumnya akan kita serahkan sepenuhnya ke penegak hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (her)
DPRD AKan Panggil Disdikpora
* Oknum Guru Diduga Cabuli Anak Didiknya
Palembang, SN
Perbuatan bejat kembali terjadi di lingkungan dunia pendidikan, kali ini seorang oknum guru skolah swasta ditahan karena diduga mencabuli anak didiknya sendiri.
Menangapi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang siap memanggil pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang.
Agus Tridasa, Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang yang membidangi pendidikan mengatakan, terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik memang dapat merusak dunia pendidikan. Ditambah pula kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya yang berakibat anak didik yang menjadi korban tidak mau melanjutkan sekolah.“Hal ini memang butuh ketegasan pemerintah karena dapat membahayakan dunia pendidikan kita,”ujar Agus.
Dia berharap, hal-hal yang merusak pendidikan seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak Disdikpora Kota Palembang untuk meminta penjelasan dan pembahasannya. “Selasa atau rabu pekan depan kita pastikan akan memanggil pihak SKPD terkait yakni Disdikpora Kota Palembang. Kita harapkan ada penjelasan dan penyelesaiannya,”tegas Agus.
Disinggung dapat rusaknya mental anak didik pada kasus ini, Agus akan menekankan akan meminta Disdikpora untuk lebih menyosialisasikan nilai-nilai moral dan kebaikan kepada pihak-pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. “Bila perlu, kita minta pihak psikolog turut membantu permasalahan ini, karena sudah menyangkut psikologis anak didik dan harapannya di masa depan,”pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, belum mendapatkan laporan terkait hal ini. Meski demikian, apabila oknum guru yang tidak baik tersebut tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang dia menegaskan akan memberhentikan yang bersangkutan. Pasalnya, dapat mencoreng nama baik kota.“Akan dicek lagi, kita belum tahu oknum ini dari mana. Jika memang PNS bisa diberhentikan,”ujar Eddy.(win)
Palembang, SN
Perbuatan bejat kembali terjadi di lingkungan dunia pendidikan, kali ini seorang oknum guru skolah swasta ditahan karena diduga mencabuli anak didiknya sendiri.
Menangapi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang siap memanggil pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang.
Agus Tridasa, Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang yang membidangi pendidikan mengatakan, terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik memang dapat merusak dunia pendidikan. Ditambah pula kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya yang berakibat anak didik yang menjadi korban tidak mau melanjutkan sekolah.“Hal ini memang butuh ketegasan pemerintah karena dapat membahayakan dunia pendidikan kita,”ujar Agus.
Dia berharap, hal-hal yang merusak pendidikan seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak Disdikpora Kota Palembang untuk meminta penjelasan dan pembahasannya. “Selasa atau rabu pekan depan kita pastikan akan memanggil pihak SKPD terkait yakni Disdikpora Kota Palembang. Kita harapkan ada penjelasan dan penyelesaiannya,”tegas Agus.
Disinggung dapat rusaknya mental anak didik pada kasus ini, Agus akan menekankan akan meminta Disdikpora untuk lebih menyosialisasikan nilai-nilai moral dan kebaikan kepada pihak-pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. “Bila perlu, kita minta pihak psikolog turut membantu permasalahan ini, karena sudah menyangkut psikologis anak didik dan harapannya di masa depan,”pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, belum mendapatkan laporan terkait hal ini. Meski demikian, apabila oknum guru yang tidak baik tersebut tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang dia menegaskan akan memberhentikan yang bersangkutan. Pasalnya, dapat mencoreng nama baik kota.“Akan dicek lagi, kita belum tahu oknum ini dari mana. Jika memang PNS bisa diberhentikan,”ujar Eddy.(win)
Mei, Tarif Angkutan Sungai Naik 19 Persen
Palembang, SN
Pada awal Mei mendatang, Dinas Perhubungan Kota Palembang akan memberlakukan tarif baru untuk angkutan sungai. Tarif itu ini berlaku untuk golongan 5 yaitu jenis truk, golongan 6 jenis fuso, golongan 7 jenis tronton, dan golongan 8 jenis alat berat.
“Besaran kenaikan bervariasi. Tapi rata-rata 19,5 persen,” ujar Kepala Bidang Hubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Said Albar, ditemui usai mengikuti rapat koordinasi pendapatan daerah di Dispenda Kota Palembang, Rabu (25/4).
Tarif golongan 5, untuk kendaraan penumpang, dari Rp 1.529.990 naik menjadi Rp 1.829.100.Untuk kendaraan barangnya dari Rp 1.276.385 naik jadi 2.971.500.
Golongan 6 untuk kendaraan penumpang Rp 2.590.960, naik jadi Rp 2.971.500. Untuk kendaraan barangnya, dari Rp 2.113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Sedangkan golongan 7, dari Rp 2.1113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Golongan 8 dari Rp 3.277.190 naik menjadi Rp 3.926.400.
Albar, mengatakan, kenaikan ini rutin diberlakukan enam bulan sekali, sesuai keputusan Kementerian Perhubungan.
“Jadi kenaikan tarif bukan karena isu kenaikan harga BBM. Tapi ini keputusan dari Kementerian Perhubungan. Kami hanya menjalankan instruksi,” ujar Albar.
Kenaikan ini khusus untuk kendaraan barang dan penumpang. Menurut Albar, tarif sudah layak dinaikkan karena biaya operasional kian meningkat.
“Pemerintah terakhir menaikkan tarif tahun 2010. Seharusnya, tahun ini sudah dua kali kenaikan, tapi tertunda kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Albar menambahkan, kenaikan tarif direncanakan bulan Mei tahun ini. Dinas Perhubungan Palembang hari ini mulai menyosialisasikannya. “Kita mengundang seluruh operator kapal yang melayani transportasi di Dermaga 35 Ilir,” kata Albar.(win)
Pada awal Mei mendatang, Dinas Perhubungan Kota Palembang akan memberlakukan tarif baru untuk angkutan sungai. Tarif itu ini berlaku untuk golongan 5 yaitu jenis truk, golongan 6 jenis fuso, golongan 7 jenis tronton, dan golongan 8 jenis alat berat.
“Besaran kenaikan bervariasi. Tapi rata-rata 19,5 persen,” ujar Kepala Bidang Hubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Said Albar, ditemui usai mengikuti rapat koordinasi pendapatan daerah di Dispenda Kota Palembang, Rabu (25/4).
Tarif golongan 5, untuk kendaraan penumpang, dari Rp 1.529.990 naik menjadi Rp 1.829.100.Untuk kendaraan barangnya dari Rp 1.276.385 naik jadi 2.971.500.
Golongan 6 untuk kendaraan penumpang Rp 2.590.960, naik jadi Rp 2.971.500. Untuk kendaraan barangnya, dari Rp 2.113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Sedangkan golongan 7, dari Rp 2.1113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Golongan 8 dari Rp 3.277.190 naik menjadi Rp 3.926.400.
Albar, mengatakan, kenaikan ini rutin diberlakukan enam bulan sekali, sesuai keputusan Kementerian Perhubungan.
“Jadi kenaikan tarif bukan karena isu kenaikan harga BBM. Tapi ini keputusan dari Kementerian Perhubungan. Kami hanya menjalankan instruksi,” ujar Albar.
Kenaikan ini khusus untuk kendaraan barang dan penumpang. Menurut Albar, tarif sudah layak dinaikkan karena biaya operasional kian meningkat.
“Pemerintah terakhir menaikkan tarif tahun 2010. Seharusnya, tahun ini sudah dua kali kenaikan, tapi tertunda kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Albar menambahkan, kenaikan tarif direncanakan bulan Mei tahun ini. Dinas Perhubungan Palembang hari ini mulai menyosialisasikannya. “Kita mengundang seluruh operator kapal yang melayani transportasi di Dermaga 35 Ilir,” kata Albar.(win)
Bandara Silampari Terus Berbenah
Musi Rawas, SN
Sebagai salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas dan daerah tetangga lainnya, bandara silampari terus melakukan berbagai pembenahan. Hal ini sebagai bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa penerbangan dari bandara tersebut.
Kepala Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika, Arnarsa JS mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan fasilitas dan prasarana bandara, ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya meningkatkan fasiltas bandara yang jadi perhatian tetapi juga kualitas pelayanan juga akan terus di tingkatkan.
“Bandara Silampari adalah salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas, untuk itu berbagai fasilitas yang dibutuhkan akan terus kita upayakan dan kualitas pelayanan akan terus kita tingkatkan,” katanya, Rabu (25/4).
Dia menjelaskan, bandara silampari sudah memiliki landasan pacu 2050 meter, maka semakin banyak maskapai yang berminat untuk membuka rute penerbangan dari bandara tersebut karena sudah bisa di darati oleh jenis pesawat berbadan besar.
“Sudah ada maskapai ternama yang menyatakan ketertarikannya membuka rute penerbangan dari bandara silampari, apabila bandara silampari sudah bisa digunakan pesawat jenis boing, tentu ini suatu hal yang positif bagi masyarakat musi rawas dan sekitarnya,” tambahnya.
Dia menambahkan selain landasan pacu atau runaway, fasilitas ruang tunggu, tempat parkir dan beberapa fasilitas lainnya terus dilakukan perbaikan. Diharapkan tidak lama lagi bandara silampari akan menjadi pilihan utama masyarakat daerah ini dan daerah tertangga daripada bandara lainnya yang jaraknya lebih jauh dari kota dan kabupaten tetangga tersebut.
“Kita yakin masyarakat Musi Rawas dan daerah sekitarnya akan memilih terbang dari bandara silampari, apabila sarana dan fasilitas terus dilengkapi dan kualitas pelayanan terus mengalami peningkatan, intinya kita akan menciptakan kenyamanan terbang dari bandara silampari,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui Kementerian Perhubungan mengucurkan dana mencapai Rp100 miliar untuk pengembangan Bandara Silampari ini, yang sudah di mulai sejak tahun lalu dengan rincian Rp50 miliar diberikan 2011 dan sisanya pada tahun ini. Dana tersebut akan di gunakan untuk pembangunan dan penambahan landasan pacu, terminal kedatangan penumpang serta sarana pendukung lainnya. (fik)
Sebagai salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas dan daerah tetangga lainnya, bandara silampari terus melakukan berbagai pembenahan. Hal ini sebagai bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa penerbangan dari bandara tersebut.
Kepala Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika, Arnarsa JS mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan fasilitas dan prasarana bandara, ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya meningkatkan fasiltas bandara yang jadi perhatian tetapi juga kualitas pelayanan juga akan terus di tingkatkan.
“Bandara Silampari adalah salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas, untuk itu berbagai fasilitas yang dibutuhkan akan terus kita upayakan dan kualitas pelayanan akan terus kita tingkatkan,” katanya, Rabu (25/4).
Dia menjelaskan, bandara silampari sudah memiliki landasan pacu 2050 meter, maka semakin banyak maskapai yang berminat untuk membuka rute penerbangan dari bandara tersebut karena sudah bisa di darati oleh jenis pesawat berbadan besar.
“Sudah ada maskapai ternama yang menyatakan ketertarikannya membuka rute penerbangan dari bandara silampari, apabila bandara silampari sudah bisa digunakan pesawat jenis boing, tentu ini suatu hal yang positif bagi masyarakat musi rawas dan sekitarnya,” tambahnya.
Dia menambahkan selain landasan pacu atau runaway, fasilitas ruang tunggu, tempat parkir dan beberapa fasilitas lainnya terus dilakukan perbaikan. Diharapkan tidak lama lagi bandara silampari akan menjadi pilihan utama masyarakat daerah ini dan daerah tertangga daripada bandara lainnya yang jaraknya lebih jauh dari kota dan kabupaten tetangga tersebut.
“Kita yakin masyarakat Musi Rawas dan daerah sekitarnya akan memilih terbang dari bandara silampari, apabila sarana dan fasilitas terus dilengkapi dan kualitas pelayanan terus mengalami peningkatan, intinya kita akan menciptakan kenyamanan terbang dari bandara silampari,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui Kementerian Perhubungan mengucurkan dana mencapai Rp100 miliar untuk pengembangan Bandara Silampari ini, yang sudah di mulai sejak tahun lalu dengan rincian Rp50 miliar diberikan 2011 dan sisanya pada tahun ini. Dana tersebut akan di gunakan untuk pembangunan dan penambahan landasan pacu, terminal kedatangan penumpang serta sarana pendukung lainnya. (fik)
SPBU di Pagaralam Alami Kelangkaan Stok BBM
Pagaralam, SN
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak. Demikian pantauan Rabu (25/4). Pantauan, Antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di kedua SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari di setiap SPBU di Pagaralam. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bermotor di kota Pagaralam.
Warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melampung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang," ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selama empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya, memang rencana akan melakukan pengisian minyak bensin di SPBU tapi antrian panjang, dan ada tulisan Bensin habis, akhirnya mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya haruis kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagaralam Utara, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki per hari dengan isi 5000 liter. Namun setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian, dan untuk antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Rasid, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga dirigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan langsung dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak. Demikian pantauan Rabu (25/4). Pantauan, Antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di kedua SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari di setiap SPBU di Pagaralam. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bermotor di kota Pagaralam.
Warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melampung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang," ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selama empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya, memang rencana akan melakukan pengisian minyak bensin di SPBU tapi antrian panjang, dan ada tulisan Bensin habis, akhirnya mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya haruis kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagaralam Utara, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki per hari dengan isi 5000 liter. Namun setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian, dan untuk antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Rasid, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga dirigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan langsung dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
ICW Kantongi Bocoran Soal UN SMP
Jakarta, SN
Setelah membuka posko pengaduan kecurangan ujian nasional pada awal pekan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai menerima berbagai laporan. Salah satunya adalah bocoran soal untuk UN SMP hari kedua dan ketiga.
"Yang terakhir ini signifikan ada bukti kecurangan dan kebocoran UN hari Selasa (24/4) dan Rabu (25/4)," ujar Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Selasa (24/4).
Namun ICW masih akan mengecek apakah bocoran soal yang dikantonginya itu benar-benar bocoran atau hanya jebakan. Jika soal benar-benar bocor, ICW akan melanjutkan aduan tersebut ke instansi terkait.
Menurut Febri, posko kecurangan UN sudah menerima 4 laporan. Laporan-laporan yang masuk antara lain bukti pelanggaran Lembar Jawaban Ujian Negara (LJUN) yang tidak disegel setelah kunci jawaban yang diterima panitia.
"Dan itu merupakan instruksi dari kepala sekolah," sambungnya.
Febri juga menerangkan, ada laporan tindak kecurangan UN namun dia tidak memberikan detail bentuk kecurangannya. "Juga laporan dari kecurangan UN tahun lalu dari Ibu Irma (ibu seorang bocah SD yang dianggap menjadi korban praktik curang UN)," imbuhnya.
Sebelumnya, ICW membuka 18 posko pengaduan kecurangan UN SMA, SMP dan SD, di 18 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. ICW juga menggandeng LPSK untuk melindungi pelapor UN dari intimidasi. Kemdikbud selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UN juga menerima pengaduan praktik kecurangan UN. Setelah laporan didapat, mereka akan segera memverifikasi bukti dan fakta.(vit/nrl)
Setelah membuka posko pengaduan kecurangan ujian nasional pada awal pekan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai menerima berbagai laporan. Salah satunya adalah bocoran soal untuk UN SMP hari kedua dan ketiga.
"Yang terakhir ini signifikan ada bukti kecurangan dan kebocoran UN hari Selasa (24/4) dan Rabu (25/4)," ujar Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Selasa (24/4).
Namun ICW masih akan mengecek apakah bocoran soal yang dikantonginya itu benar-benar bocoran atau hanya jebakan. Jika soal benar-benar bocor, ICW akan melanjutkan aduan tersebut ke instansi terkait.
Menurut Febri, posko kecurangan UN sudah menerima 4 laporan. Laporan-laporan yang masuk antara lain bukti pelanggaran Lembar Jawaban Ujian Negara (LJUN) yang tidak disegel setelah kunci jawaban yang diterima panitia.
"Dan itu merupakan instruksi dari kepala sekolah," sambungnya.
Febri juga menerangkan, ada laporan tindak kecurangan UN namun dia tidak memberikan detail bentuk kecurangannya. "Juga laporan dari kecurangan UN tahun lalu dari Ibu Irma (ibu seorang bocah SD yang dianggap menjadi korban praktik curang UN)," imbuhnya.
Sebelumnya, ICW membuka 18 posko pengaduan kecurangan UN SMA, SMP dan SD, di 18 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. ICW juga menggandeng LPSK untuk melindungi pelapor UN dari intimidasi. Kemdikbud selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UN juga menerima pengaduan praktik kecurangan UN. Setelah laporan didapat, mereka akan segera memverifikasi bukti dan fakta.(vit/nrl)
PD Prodexim & Grafika Meru Bakal Digabung
Palembang, SN
PD Prodexim dan PD Grafika Meru diusulkan untuk digabung. Penggabungan dua perusahaan daerah milik Pemprov Sumsel ini pengesahannya masih menunggu raperda yang akan dibahas di DPRD Sumsel.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno, Rabu (25/4) menilai, penggabungan dua perusahaan ini merupakan solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan meruginya PD Grafika Meru dan menjadi beban Pemprov Sumsel selama ini.
Sebelumnya upaya telah dilakukan pihak Pemprov Sumsel dan Badan pengawas untuk mencarikan mitra PD Grafika Meru namun upaya ini tidak mendapatkan hasil positif.
“PD Grafika Meru nantinya akan menjadi bagian cabang atau bisnis dari PD Prodexim, karena itu perdanya harus kita siapkan, sekarang perdanya itu sedang dalam pembahasannya," kata Politisi PPP ini.
Ia melanjutkan, nantinya pihak PD Prodexim akan menghitung aset PD Grafika Meru, mana yang bisa dilepas dan mana yang tidak, dan ini akan dibahas dalam rapat lanjutan mendatang.
"Bagaimanapun asset milik PD Grafika Meru harus di manfaatkan sebaik-baiknya oleh PD Prodexim dan pastinya penaksir independent kini tengah menghitung asset milik PD Grafika Meru," terang dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas mengakui, ada rencana PD Grafika Meru digabungkan kedalam PD Prodexim, karena secara operasional sudah tidak mampu lagi berkembang.
"Daripada PD Industri Grafika Meru dilikuidasi dan asetnya dikembalikan ke pemerintah provinsi (pemprov) maka dalam diskusi-diskusi di Komisi III DPRD Sumsel, ada wacana jika perusahaan itu digabung," katanya. (awj)
PD Prodexim dan PD Grafika Meru diusulkan untuk digabung. Penggabungan dua perusahaan daerah milik Pemprov Sumsel ini pengesahannya masih menunggu raperda yang akan dibahas di DPRD Sumsel.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno, Rabu (25/4) menilai, penggabungan dua perusahaan ini merupakan solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan meruginya PD Grafika Meru dan menjadi beban Pemprov Sumsel selama ini.
Sebelumnya upaya telah dilakukan pihak Pemprov Sumsel dan Badan pengawas untuk mencarikan mitra PD Grafika Meru namun upaya ini tidak mendapatkan hasil positif.
“PD Grafika Meru nantinya akan menjadi bagian cabang atau bisnis dari PD Prodexim, karena itu perdanya harus kita siapkan, sekarang perdanya itu sedang dalam pembahasannya," kata Politisi PPP ini.
Ia melanjutkan, nantinya pihak PD Prodexim akan menghitung aset PD Grafika Meru, mana yang bisa dilepas dan mana yang tidak, dan ini akan dibahas dalam rapat lanjutan mendatang.
"Bagaimanapun asset milik PD Grafika Meru harus di manfaatkan sebaik-baiknya oleh PD Prodexim dan pastinya penaksir independent kini tengah menghitung asset milik PD Grafika Meru," terang dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas mengakui, ada rencana PD Grafika Meru digabungkan kedalam PD Prodexim, karena secara operasional sudah tidak mampu lagi berkembang.
"Daripada PD Industri Grafika Meru dilikuidasi dan asetnya dikembalikan ke pemerintah provinsi (pemprov) maka dalam diskusi-diskusi di Komisi III DPRD Sumsel, ada wacana jika perusahaan itu digabung," katanya. (awj)
Rabu, 25 April 2012
Karyawan RS Erba Tuntut Plt Direktur Turun Jabatan
Palembang, SN
Sekitar 150 karyawan Rumah Sakit (RS) Ernaldi Bahar (Erba) menggelar aksi damai di halaman kantor rumah sakit. Mereka bergerak dari halaman ruang ICU menuju ke gedung kantor RS Erba yang lokasinya tidak jauh dari lokasi awal. Aksi kemarin (24/4), dimulai sekitar pukul 07.00 WIB. Para karyawan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah SpKJ MKes.
Tak khayal, akibat aksi tersebut membuat pelayanan kesehatan terhadap pasien RS Erba sedikit terganggu. Puluhan pasien yang sudah datang untuk berobat di layanan kesehatan Poliklinik Umum RS Erba tampak terlantar. Mereka menunggu dipintu masuk pelayanan.
Mereka mengusung tuntutan yang ditulis di kertas karton. Seperti tulisan yang menuntut agar Dr Latifah tidak dilanjutkan kepemimpinannya sebagai Plt Direktur RS Erba dan karyawan membutuhkan seorang pemimpin yang adil. Selain itu, karyawan menginginkan kenyamanan dalam bekerja, bukan kezoliman yang diberikan oleh seorang pemimpin.
Berdasarkan pantauan dilapangan saat aksi damai berlangsung, tampak puluhan pasien sudah datang. Mereka menunggu di pintu masuk pelayanan kesehatan Poliklinik Umum sembari menyaksikan aksi yang dilakukan para Dokter dan perawat RS Erba. Pelayanan sempat terganggu dilayanan kesehatan Poliklinik Umum.
Sedangkan dikantor pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), tampak 3 orang perawat mengenakan seragam putih tengah duduk dipintu masuk. “Sebagian saja yang datang ke sana (Pemrov), kita tetap melayani pasien disini. Kalau pelayanan UGD harus stand by, termasuk juga pelayanan kesehatan di Polliklinik Umum, tetap berjalan normal. Kan tidak semuanya pergi,” kata petugas perawat UGD yang enggan menyebutkan namanya.
Setelah menyampaikan orasi dihalaman gedung kantor RS Erba, sekitar pukul 08.00 WIB ratusan karyawan melanjutkan aksinya ke kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Sebanyak dua unit bis mengangkut ratusan karyawan yang ikut aksi damai tersebut.
Menurut Koordinator Aksi, Hendri, selama menjabat Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendasar. Selama ini karyawan merasa diintimadasi dan tidak ada kenyamanan selama Dr Latifah memimpin. Tuntutan ini akan terus digulirkan oleh karyawan hingga Dr Latifah turun dari jabatannya.
“Kebijakan yang dimabli kadang-kadang tidak sesuai dan sejalan yang kita (karyawan) harapkan. Sebelumnya, kita sudah menggunakan cara diplomasi dengan menemui DPR, namun menemui jalan buntu. Jadi demo inilah pilihan jalan terakhirnya. Kalau ini tidak terealisasi, aksi ini tetap dilakukan sampai kepemimpinan Plt Dr Latifah turun dari jabatan,” pungkasnya.(win)
Sekitar 150 karyawan Rumah Sakit (RS) Ernaldi Bahar (Erba) menggelar aksi damai di halaman kantor rumah sakit. Mereka bergerak dari halaman ruang ICU menuju ke gedung kantor RS Erba yang lokasinya tidak jauh dari lokasi awal. Aksi kemarin (24/4), dimulai sekitar pukul 07.00 WIB. Para karyawan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah SpKJ MKes.
Tak khayal, akibat aksi tersebut membuat pelayanan kesehatan terhadap pasien RS Erba sedikit terganggu. Puluhan pasien yang sudah datang untuk berobat di layanan kesehatan Poliklinik Umum RS Erba tampak terlantar. Mereka menunggu dipintu masuk pelayanan.
Mereka mengusung tuntutan yang ditulis di kertas karton. Seperti tulisan yang menuntut agar Dr Latifah tidak dilanjutkan kepemimpinannya sebagai Plt Direktur RS Erba dan karyawan membutuhkan seorang pemimpin yang adil. Selain itu, karyawan menginginkan kenyamanan dalam bekerja, bukan kezoliman yang diberikan oleh seorang pemimpin.
Berdasarkan pantauan dilapangan saat aksi damai berlangsung, tampak puluhan pasien sudah datang. Mereka menunggu di pintu masuk pelayanan kesehatan Poliklinik Umum sembari menyaksikan aksi yang dilakukan para Dokter dan perawat RS Erba. Pelayanan sempat terganggu dilayanan kesehatan Poliklinik Umum.
Sedangkan dikantor pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), tampak 3 orang perawat mengenakan seragam putih tengah duduk dipintu masuk. “Sebagian saja yang datang ke sana (Pemrov), kita tetap melayani pasien disini. Kalau pelayanan UGD harus stand by, termasuk juga pelayanan kesehatan di Polliklinik Umum, tetap berjalan normal. Kan tidak semuanya pergi,” kata petugas perawat UGD yang enggan menyebutkan namanya.
Setelah menyampaikan orasi dihalaman gedung kantor RS Erba, sekitar pukul 08.00 WIB ratusan karyawan melanjutkan aksinya ke kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Sebanyak dua unit bis mengangkut ratusan karyawan yang ikut aksi damai tersebut.
Menurut Koordinator Aksi, Hendri, selama menjabat Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendasar. Selama ini karyawan merasa diintimadasi dan tidak ada kenyamanan selama Dr Latifah memimpin. Tuntutan ini akan terus digulirkan oleh karyawan hingga Dr Latifah turun dari jabatannya.
“Kebijakan yang dimabli kadang-kadang tidak sesuai dan sejalan yang kita (karyawan) harapkan. Sebelumnya, kita sudah menggunakan cara diplomasi dengan menemui DPR, namun menemui jalan buntu. Jadi demo inilah pilihan jalan terakhirnya. Kalau ini tidak terealisasi, aksi ini tetap dilakukan sampai kepemimpinan Plt Dr Latifah turun dari jabatan,” pungkasnya.(win)
Jumat, 20 April 2012
Dewan Kaji Penggunaan KA untuk Angkut Batubara Swasta
Palembang, SN
Komisi IV DPRD Sumsel akan mengkaji bisa tidaknya PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengangkut batubara milik perusahaan swasta, selam ini perusahaan milik pemerintah tersebut hanya mengangkut batubara milik PT Bukit Asam (PTBA) saja.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi yang ditemui, Kamis (19/4) menilai, pengangkutan batubara milik perusahaan swasta melalui jalur kereta api, merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan angkutan batubara yang melintasi jalan umum.
"Selama ini kan mereka (PT KAI) hanya mengangkut batubara milik PT BA. Nah ini akan kita pertanyakan, apakah dapat mengangkut batubara milik perusahaan swasta, karena kalau bisa, ini bisa jadi solusi yang tepat untuk mengurangi banyaknya truk batubara di jalan raya," kata Yudha.
Sementara itu, pasca diberlakukannya surat edaran gubernur (SE) Sumsel tentang pelarangan truk batubara melintasi jalan umum per 1 April lalu, ternyata masih ada saja truk yang melanggar. Akibatnya, aksi blokir jalan melarang truk batubara melintas pun tak terelakkan seperti yang terjadi di kabupaten Lahat dan Prabumulih beberapa waktu lalu.
Menanggapi ini, Yudha menilai, reaksi warga tersebut sangat wajar, karena SE gubernur Sumsel masih berlaku dan belum dicabut. Berkaitan dengan ini, Komisi IV sudah membentuk tim khusus guna mencari solusi yang tepat mengatasi angkutan batubara ini.
"Sangat wajar, kalau mereka melakukan itu (pemblokiran), karena mereka menganggap surat edaran gubernur masih berlaku, hanya saja kami imbau masyarakat untuk tidak berlaku anarkis, karena masalah ini sedang dibahas," ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Yudha, pihaknya sudah mengingatkan agar pengusaha batubara dapat menahan diri, untuk tidak beroperasi dahulu, namun memang pada kenyataannya masih ada saja yang melanggar peringatan ini.
"Pada rapat terakhir dengan asosiasi dan kepala daerah yang daerahnya dilintasi angkutan batubara, kita sudah mengimbau agar para pengusaha jangan beroperasi dulu, pada saat itu mereka menyanggupi. Kalau sekarang masih ada truk batubara yang melintas, jelas kita anggap kegiatan itu ilegal," tegas dia.
Menurut Yudha, permasalahan batubara ini memang bukan perkara mudah, karena di satu sisi, para pengusaha tentunya sudah terikat kontrak dengan perusahaan tertentu terkait suplay batubara, namun di sisi lain, aktivitas angkutan batubara sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan merusak jalan.
"Memang bagaimanapun harus ada revisi surat edaran gubernur itu, atau dengan kata lain, nantinya kemungkinan angkutan batubara ini tetap di bolehkan melintas di jalan umum, namun dengan persyaratan yang sangat ketat, karena jalan khusus batubara yang dibangun baik oleh PT Servo ataupun PT Baramarga, hingga kini belum selesai," bebernya.
Yudha menerangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan batubara, jika nanti di perbolehkan melintas seperti, pengusaha diharapkan mengurangi produksinya, hal ini berkaitan dengan jumlah armada angkutan yang beroperasi, kemudian jam operasional angkutan batubara akan ditentukan, kapan boleh melintas dan kapan tidak diperbolehkan.
"Kita juga akan meminta kepada dua perusahaan yang membangun jalan khusus batubara, kapan kepastian dapat menyelesaikan jalan tersebut," tandasnya. (awj)
Komisi IV DPRD Sumsel akan mengkaji bisa tidaknya PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengangkut batubara milik perusahaan swasta, selam ini perusahaan milik pemerintah tersebut hanya mengangkut batubara milik PT Bukit Asam (PTBA) saja.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi yang ditemui, Kamis (19/4) menilai, pengangkutan batubara milik perusahaan swasta melalui jalur kereta api, merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan angkutan batubara yang melintasi jalan umum.
"Selama ini kan mereka (PT KAI) hanya mengangkut batubara milik PT BA. Nah ini akan kita pertanyakan, apakah dapat mengangkut batubara milik perusahaan swasta, karena kalau bisa, ini bisa jadi solusi yang tepat untuk mengurangi banyaknya truk batubara di jalan raya," kata Yudha.
Sementara itu, pasca diberlakukannya surat edaran gubernur (SE) Sumsel tentang pelarangan truk batubara melintasi jalan umum per 1 April lalu, ternyata masih ada saja truk yang melanggar. Akibatnya, aksi blokir jalan melarang truk batubara melintas pun tak terelakkan seperti yang terjadi di kabupaten Lahat dan Prabumulih beberapa waktu lalu.
Menanggapi ini, Yudha menilai, reaksi warga tersebut sangat wajar, karena SE gubernur Sumsel masih berlaku dan belum dicabut. Berkaitan dengan ini, Komisi IV sudah membentuk tim khusus guna mencari solusi yang tepat mengatasi angkutan batubara ini.
"Sangat wajar, kalau mereka melakukan itu (pemblokiran), karena mereka menganggap surat edaran gubernur masih berlaku, hanya saja kami imbau masyarakat untuk tidak berlaku anarkis, karena masalah ini sedang dibahas," ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Yudha, pihaknya sudah mengingatkan agar pengusaha batubara dapat menahan diri, untuk tidak beroperasi dahulu, namun memang pada kenyataannya masih ada saja yang melanggar peringatan ini.
"Pada rapat terakhir dengan asosiasi dan kepala daerah yang daerahnya dilintasi angkutan batubara, kita sudah mengimbau agar para pengusaha jangan beroperasi dulu, pada saat itu mereka menyanggupi. Kalau sekarang masih ada truk batubara yang melintas, jelas kita anggap kegiatan itu ilegal," tegas dia.
Menurut Yudha, permasalahan batubara ini memang bukan perkara mudah, karena di satu sisi, para pengusaha tentunya sudah terikat kontrak dengan perusahaan tertentu terkait suplay batubara, namun di sisi lain, aktivitas angkutan batubara sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan merusak jalan.
"Memang bagaimanapun harus ada revisi surat edaran gubernur itu, atau dengan kata lain, nantinya kemungkinan angkutan batubara ini tetap di bolehkan melintas di jalan umum, namun dengan persyaratan yang sangat ketat, karena jalan khusus batubara yang dibangun baik oleh PT Servo ataupun PT Baramarga, hingga kini belum selesai," bebernya.
Yudha menerangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan batubara, jika nanti di perbolehkan melintas seperti, pengusaha diharapkan mengurangi produksinya, hal ini berkaitan dengan jumlah armada angkutan yang beroperasi, kemudian jam operasional angkutan batubara akan ditentukan, kapan boleh melintas dan kapan tidak diperbolehkan.
"Kita juga akan meminta kepada dua perusahaan yang membangun jalan khusus batubara, kapan kepastian dapat menyelesaikan jalan tersebut," tandasnya. (awj)
Kawasan Pasar Cinde Akan Dibangun Parkir Bertingkat
Palembang, SN
Pemerintah Kota (Pemko) Palembang merencanakan segera membangun lahan parkir dikawasan pasar Cinde dalam waktu dekat sebanyak 3 lantai. Hal ini untuk mengatasi minimnya lahan parkir di wilayah itu, serta menanggulangi kemacetan yang kerap terjadi di sepanjang Jalan Jendral Sudirman.
Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, masalah parkir di pasar cinde kerap mengundang persoalan di Kota Palembang. Maka dari itu pihaknya akan segera membangun lahan parkir dikawasan tersebut, namun rencana tersebut masih terkendala dengan pihak pengembang yang akan membangunnya. "Kita masih mencari pihak pengembang untuk melakukan kerja sama itu. Saya harapkan pembangunan gedung parkir itu bisa terealisasi dalam waktu dekat." ujar Eddy usai rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Palembang, Kamis (19/4).
Pembangunan lahan parkir ini, menurutnya masih dalam tahap perancangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang. Bukan hanya lahan parkir yang akan dibangun, melainkan tempat itu nanti akan dibangun juga mall. "Kita bersama SKPD terkait sedang dalam rancangan pembangunan, bahkan cinde nanti rencananya akan dibangun mall juga tanpa merubah fungsinya. Pada lantai satu dan dua pasar, sedangkan lantai 3 hingga 5 bisa jadi tempat parkir." jelasnya.
Mengenai biaya pembangunannya, Eddy menjelaskan dapat menghabiskan biaya sekitar Rp 20 miliar ke atas. Disamping itu, tempat parkit tersebut tidak perlu begitu mewah dengan segala aksesoris pendukung, "Tempatnya tidak perlu mewah karena itu kan hanya tempat parkir, tidak perlu menggunakan kaca hanya cukup diberi pembatas dan dibiarkan terbuka pada samping-sampingnya." ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, mendukung penuh rencana Pemko Palembang ini. Karena dengan adanya pembangunan lahan parkir diseputaran pasar cinde itu, maka kawasan jalan raya tersebut sedikitnya bisa lancar dan terbebas dari kemacetan. "Kami mendukung pembangunan lahan parkir yang direncanakan Pemko Palembang ini." jelasnya.(win)
30 Angkutan Umum Siap Layani Trayek TAA
Palembang, SN
Sebanyak 30 angkutan umum sudah siap beroperasi untuk melayani masyarakat menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api. Walaupun pelabuhan tersebut belum beroperasi.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Kadishubkominfo) Kabupaten Banyuasin Supriadi ditemui usai menghadiri Paparan Membahas Rekomendasi mengenai Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (19/4) mengatakan, arus transportasi dari Palembang atau Terminal Alang-alang Lebar (AAL), dan Banyuasin menuju Pelabuhan TAA sudah lancar dan tidak terhambat.
"Saat ini sudah banyak kendaraan, baik angkutan umum, angkutan desa (angdes), maupun kendaraan plat hitam (pribadi) beroperasi menuju ke lokasi tersebut. Walaupun pelabuhan ini belum beroperasi. Ini sangat membantu masyarakat yang pulang pergi ke wilayah itu," ujarnya.
Supriadi menambahkan, beberapa angkutan yang melayani penumpang adalah Damri sebanyak enam unit (perintis dan AC), angdes tiga unit, dan kendaraan pribadi sebanyak 20 unit. Kendaraan ini siap mengangkut penumpang menuju kawasan ekonomi khusus ini setiap harinya dengan tiket Rp 10 ribu sekali pergi.
Dia menuturkan, jumlah angkutan umum yang ada saat ini masih dinilai cukup. Sebab, arus penumpang yang menuju pelabuhan ini belum begitu ramai. Namun, jika pelabuhan ini sudah beroperasi, pihaknya segera menambah moda transportasi massal seperlunya. Penambahan unit angkutan ini, akan koordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sumsel dan pemerintah pusat.
“Idealnya, jumlah angkutan ke sana (TAA) 50 unit. Tapi sekarang kita bertahap dulu, kalau TAA sudah beroperasi, Transmusi kita usulkan masuk ke sana, dan Damri dimintakan ditambah, begitu juga dengan angdes,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Heri Amalindo mengungkapkan, pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan TAA sepanjang lima kilometer (Km) memakan waktu lebih kurang delapan bulan sejak April ini. Dengan demikian, diperkirakan November mendatang sudah bisa dilewati.
Sementara itu, Kadishubkominfo Provinsi Sumsel Sarimuda menambahkan, pelabuhan TAA akan menggantikan Dermaga 35 Ilir Palembang dengan rute pelayaran Palembang-Kepulauan Bangka Belitung.
Lanjutnya, untuk pengoperasiannya, pihaknya telah menerima izin jalur lintasan dari Kementerian Perhubungan RI menyusul penyelesaian tahap pembangunan pelabuhan TAA yang telah mencapai 100 persen dan siap dioperasikan.
Menurutnya, sambil menunggu peresmian, pihaknya saat ini melengkapi beberapa fasilitas pendukung yang belum dibangun, seperti pagar dan beberapa fasilitas lain. “Genset sudah dipasang, akses jalan sudah selesai dibangun, dan jika sudah diresmikan, otomatis operasinya sudah dilakukan. Dermaga 35 Ilir tidak bisa lagi melayani penyeberangan laut menuju maupun dari Bangka Belitung,” katanya. (pit)
Sebanyak 30 angkutan umum sudah siap beroperasi untuk melayani masyarakat menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api. Walaupun pelabuhan tersebut belum beroperasi.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Kadishubkominfo) Kabupaten Banyuasin Supriadi ditemui usai menghadiri Paparan Membahas Rekomendasi mengenai Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (19/4) mengatakan, arus transportasi dari Palembang atau Terminal Alang-alang Lebar (AAL), dan Banyuasin menuju Pelabuhan TAA sudah lancar dan tidak terhambat.
"Saat ini sudah banyak kendaraan, baik angkutan umum, angkutan desa (angdes), maupun kendaraan plat hitam (pribadi) beroperasi menuju ke lokasi tersebut. Walaupun pelabuhan ini belum beroperasi. Ini sangat membantu masyarakat yang pulang pergi ke wilayah itu," ujarnya.
Supriadi menambahkan, beberapa angkutan yang melayani penumpang adalah Damri sebanyak enam unit (perintis dan AC), angdes tiga unit, dan kendaraan pribadi sebanyak 20 unit. Kendaraan ini siap mengangkut penumpang menuju kawasan ekonomi khusus ini setiap harinya dengan tiket Rp 10 ribu sekali pergi.
Dia menuturkan, jumlah angkutan umum yang ada saat ini masih dinilai cukup. Sebab, arus penumpang yang menuju pelabuhan ini belum begitu ramai. Namun, jika pelabuhan ini sudah beroperasi, pihaknya segera menambah moda transportasi massal seperlunya. Penambahan unit angkutan ini, akan koordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sumsel dan pemerintah pusat.
“Idealnya, jumlah angkutan ke sana (TAA) 50 unit. Tapi sekarang kita bertahap dulu, kalau TAA sudah beroperasi, Transmusi kita usulkan masuk ke sana, dan Damri dimintakan ditambah, begitu juga dengan angdes,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Heri Amalindo mengungkapkan, pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan TAA sepanjang lima kilometer (Km) memakan waktu lebih kurang delapan bulan sejak April ini. Dengan demikian, diperkirakan November mendatang sudah bisa dilewati.
Sementara itu, Kadishubkominfo Provinsi Sumsel Sarimuda menambahkan, pelabuhan TAA akan menggantikan Dermaga 35 Ilir Palembang dengan rute pelayaran Palembang-Kepulauan Bangka Belitung.
Lanjutnya, untuk pengoperasiannya, pihaknya telah menerima izin jalur lintasan dari Kementerian Perhubungan RI menyusul penyelesaian tahap pembangunan pelabuhan TAA yang telah mencapai 100 persen dan siap dioperasikan.
Menurutnya, sambil menunggu peresmian, pihaknya saat ini melengkapi beberapa fasilitas pendukung yang belum dibangun, seperti pagar dan beberapa fasilitas lain. “Genset sudah dipasang, akses jalan sudah selesai dibangun, dan jika sudah diresmikan, otomatis operasinya sudah dilakukan. Dermaga 35 Ilir tidak bisa lagi melayani penyeberangan laut menuju maupun dari Bangka Belitung,” katanya. (pit)
Tunggakan PLN Tembus Rp 1,4 Miliar
Sekayu, SN
Tunggakan pelanggan listrik pada PLN Rayon Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus mengalami pembengkakan dari bulan kebulan, bahkan saat ini sudah tembus di angka Rp 1,4 miliar.
"Hingga akhir Maret 2012 lalu, tunggakan pelanggan PLN kita sudah mencapai angka Rp 1,4 miliar, nilai tunggakan ini cukup tinggi, meski sebelumnya pernah menembus angka diatas lebih dari tunggakan saat ini," ungkap Manager PLN Rayon Sekayu Danang Setiawan kepada Koran ini Kamis (19/4)
Menurut Danang, jumlah pelanggan PLN yang nunggak mencapai 5.472 pelanggan dari 32 ribu total pelanggan. Yang tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Muba, seperti Kecamatan Sekayu pelanggan yang nunggak sebanyak 2169 dengan nilai tagihan tunggakan sebesar Rp 791.506.860. Kemudian pelanggan di Kecamatan Babat Toman sebanyak 1131 pelanggan yang nunggak dengan nilai tagihan sebesar Rp 276.266.377. Lalu daerah Ngulak sebanyak 502 pelanggan yang nunggak dengan jumlah tagihan Rp 79.678.799. Di Kecamatan Keluang juga tiga kalah besarnya tunggakan mencapai Rp 126.395.480 dengan 351 pelanggan yang nunggak.
Selanjutnya Daerah Tebing Bulang jumlah pelanggan yang nunggak sebanyak 1319 pelanggan dengan total tagihan tunggakan sebesar Ro 245.686.409. "Kita sungguh prihatin dengan tunggakan sebesar ini," terang Danang.
Lebih lanjut Danang mengatakan, rata-rata mereka menunggak mulai dari 1 hingga 3 bulan lebih. Dengan berbagai alasan yang cukup bervariasi. "Rata-rata alasan pelanggan yang menunggak, karena memang belum ada uang untuk melunasinya, karena pelanggan rata-rata petani yang nota bonenya saat ini belum memasuki musim panen," ungkap Danang.
Tapi khususnya untuk pelanggan wilayah Kecamatan Sekayu, dengan berbagai alasan yang berbeda. "Ada yang mengaku lalai alias lupa, komlain karena tagihan terlalu besar dan alasan lainnya," ujarnya.
Untuk mengurangi bengkaknya tunggakan PLN tersebut, pihaknya sudah membentuk 20 personil petugas dari PLN dan instansi terkait lainnya, guna memberikan sanksi kepada pelanggan yang nunggak, semisal l pelanggan yang nunggak satu bulan diberikan sanksi putus sementara dengan mencabut MCB nya, tapi bagi pelanggan yang nunggak hingga tiga bulan maka sanksinya berupa pemutusan secara rampung alias putus total, yang resikonya pelanggan harus memasang baru, lalu membayar denda tunggakan sebelumnya.
"Agar pelanggan tidak dikenai sanksi seperti itu, kita menghimbau kepada pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya, membayar tunggakan listrik tepat waktunya," harap Danang. (her)
Tunggakan pelanggan listrik pada PLN Rayon Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus mengalami pembengkakan dari bulan kebulan, bahkan saat ini sudah tembus di angka Rp 1,4 miliar.
"Hingga akhir Maret 2012 lalu, tunggakan pelanggan PLN kita sudah mencapai angka Rp 1,4 miliar, nilai tunggakan ini cukup tinggi, meski sebelumnya pernah menembus angka diatas lebih dari tunggakan saat ini," ungkap Manager PLN Rayon Sekayu Danang Setiawan kepada Koran ini Kamis (19/4)
Menurut Danang, jumlah pelanggan PLN yang nunggak mencapai 5.472 pelanggan dari 32 ribu total pelanggan. Yang tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Muba, seperti Kecamatan Sekayu pelanggan yang nunggak sebanyak 2169 dengan nilai tagihan tunggakan sebesar Rp 791.506.860. Kemudian pelanggan di Kecamatan Babat Toman sebanyak 1131 pelanggan yang nunggak dengan nilai tagihan sebesar Rp 276.266.377. Lalu daerah Ngulak sebanyak 502 pelanggan yang nunggak dengan jumlah tagihan Rp 79.678.799. Di Kecamatan Keluang juga tiga kalah besarnya tunggakan mencapai Rp 126.395.480 dengan 351 pelanggan yang nunggak.
Selanjutnya Daerah Tebing Bulang jumlah pelanggan yang nunggak sebanyak 1319 pelanggan dengan total tagihan tunggakan sebesar Ro 245.686.409. "Kita sungguh prihatin dengan tunggakan sebesar ini," terang Danang.
Lebih lanjut Danang mengatakan, rata-rata mereka menunggak mulai dari 1 hingga 3 bulan lebih. Dengan berbagai alasan yang cukup bervariasi. "Rata-rata alasan pelanggan yang menunggak, karena memang belum ada uang untuk melunasinya, karena pelanggan rata-rata petani yang nota bonenya saat ini belum memasuki musim panen," ungkap Danang.
Tapi khususnya untuk pelanggan wilayah Kecamatan Sekayu, dengan berbagai alasan yang berbeda. "Ada yang mengaku lalai alias lupa, komlain karena tagihan terlalu besar dan alasan lainnya," ujarnya.
Untuk mengurangi bengkaknya tunggakan PLN tersebut, pihaknya sudah membentuk 20 personil petugas dari PLN dan instansi terkait lainnya, guna memberikan sanksi kepada pelanggan yang nunggak, semisal l pelanggan yang nunggak satu bulan diberikan sanksi putus sementara dengan mencabut MCB nya, tapi bagi pelanggan yang nunggak hingga tiga bulan maka sanksinya berupa pemutusan secara rampung alias putus total, yang resikonya pelanggan harus memasang baru, lalu membayar denda tunggakan sebelumnya.
"Agar pelanggan tidak dikenai sanksi seperti itu, kita menghimbau kepada pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya, membayar tunggakan listrik tepat waktunya," harap Danang. (her)
Istri Walikota Siap Bertarung Pilkada Prabumulih
Prabumulih, SN
Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2013-2018 Kota Prabumulih kian semarak. Pasalnya, dua wanita siap bertarung dalam pemilukada nanti. Dua wanita itu yakni, istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty Rachman Djalili dan anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita.
Hal ini setelah dipastikan mereka sudah mengambil formulir pendaftaran calon walikota dan wakil walikota di kantor Partai Amanat Nasional (PAN) kota Prabumulih, Rabu (18/4).
Berdasarkan pantauan, pukul 11.00 Wib anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita terlebih dahulu mengambil formulir dengan diiringin keluarga dan tim sukses (timses). Setelah itu, pukul 14.30 WIB Hj Herawaty MKes mendatangi kantor PAN kota Prabumulih yang diiringi timsesnya.
Kedua wanita ini diterima langsung Ketua DPD PAN kota Prabumulih H Memet, Ketua tim tujuh Hj Nurlen Asni dan sekretaris Syarkowi, anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita mengakui siap mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota Prabumulih.
“Ya, saya datang ke kantor PAN Kota Prabumulih ini untuk menggandeng PAN dalam pemilukada Prabumulih nanti,” ujarnya.
Dengan majunya dalam pemilukada nanti, ia beralasan, dirinya masuk dalam hasil survey. “Intinya, bila diberikan kesempatan memimpin Prabumulih saya siap membangun kota Prabumulih lebih maju lagi,” jelas Suspita.
Hal senada, juga disebutkan istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty mengaku siap bertarung dalam pemilukada Prabumulih nanti. “Saya kesini silaturahmi dan bila Allah meridhoi serta diberikan amanat memimpin Prabumulih, saya siap membangun kota Prabumulih,” ungkapnya.
Diakuinya, sudah saatnya wanita memimpin kota Prabumulih. “Sudah banyak contoh didaerah lain wanita menjadi pemimpin di kabupaten/kota. Hal ini juga membuat saya terpanggil maju dalam pilkada nanti,” tegas Herawaty.
Untuk itu, ia mengharapkan dukungan kepada masyarakat Prabumulih. “Mohon doa dan dukungan saudara-saudaraku dan masyarakat di Prabumulih. Niat ini tulus dari hati saya,” pintanya.
Sementara, Ketua DPD Kota Prabumulih H Memet mengaku sangat senang dengan kehadiran dua wanita yang sudah mengambil formulir dari PAN. “Niat baik mereka (Herawaty dan Suspita, red) mari kita dukung,” imbuhnya. (and)
Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2013-2018 Kota Prabumulih kian semarak. Pasalnya, dua wanita siap bertarung dalam pemilukada nanti. Dua wanita itu yakni, istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty Rachman Djalili dan anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita.
Hal ini setelah dipastikan mereka sudah mengambil formulir pendaftaran calon walikota dan wakil walikota di kantor Partai Amanat Nasional (PAN) kota Prabumulih, Rabu (18/4).
Berdasarkan pantauan, pukul 11.00 Wib anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita terlebih dahulu mengambil formulir dengan diiringin keluarga dan tim sukses (timses). Setelah itu, pukul 14.30 WIB Hj Herawaty MKes mendatangi kantor PAN kota Prabumulih yang diiringi timsesnya.
Kedua wanita ini diterima langsung Ketua DPD PAN kota Prabumulih H Memet, Ketua tim tujuh Hj Nurlen Asni dan sekretaris Syarkowi, anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita mengakui siap mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota Prabumulih.
“Ya, saya datang ke kantor PAN Kota Prabumulih ini untuk menggandeng PAN dalam pemilukada Prabumulih nanti,” ujarnya.
Dengan majunya dalam pemilukada nanti, ia beralasan, dirinya masuk dalam hasil survey. “Intinya, bila diberikan kesempatan memimpin Prabumulih saya siap membangun kota Prabumulih lebih maju lagi,” jelas Suspita.
Hal senada, juga disebutkan istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty mengaku siap bertarung dalam pemilukada Prabumulih nanti. “Saya kesini silaturahmi dan bila Allah meridhoi serta diberikan amanat memimpin Prabumulih, saya siap membangun kota Prabumulih,” ungkapnya.
Diakuinya, sudah saatnya wanita memimpin kota Prabumulih. “Sudah banyak contoh didaerah lain wanita menjadi pemimpin di kabupaten/kota. Hal ini juga membuat saya terpanggil maju dalam pilkada nanti,” tegas Herawaty.
Untuk itu, ia mengharapkan dukungan kepada masyarakat Prabumulih. “Mohon doa dan dukungan saudara-saudaraku dan masyarakat di Prabumulih. Niat ini tulus dari hati saya,” pintanya.
Sementara, Ketua DPD Kota Prabumulih H Memet mengaku sangat senang dengan kehadiran dua wanita yang sudah mengambil formulir dari PAN. “Niat baik mereka (Herawaty dan Suspita, red) mari kita dukung,” imbuhnya. (and)
Langganan:
Postingan (Atom)