Sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilingkungan Pemerintahan Kota Prabumulih, mulai mengalami kesulitan finance (pembiayaan, red) beberapa program kegiatan kerja, menyusul belum dibahasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) atau lebih dikenal dengan sebutan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) sampai saat ini.
Dari pantauan Koran ini , didapati salah satu Kepala SKPD bahkan terpaksa menunda jadwal keberangkatannya karena minimnya anggaran SKPD mereka. “Semestinya pada pertengahan bulan tadi berangkatnya, karena dana minim terpaksa ditunda sampai menunggu pengajuan dana dari DPPKAD cair,” ungkap salah seorang Kepala SKPD itu sembari meminta namanya untuk tidak ditulis, Kamis (6/10 ) kemarin.
Ia mengaku terpaksa mengusulkan anggaran SKPJ ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih, karena pentingnya acara yang harus dia ikuti dan sudah terjadwal di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Pusat, Jakarta. “Padahal surat izin perjalanan dinasnya sudah keluar, terpaksa menunggu dana itu turun baru bisa berangkat,” tambahnya seraya menunjukkan surat undangan dan agenda kegiatan yang diikuti.
Bahkan untuk pembayaran iklan berita advertorial (iklan berita seremonial, red) pada sejumlah media cetak (Koran, red) untuk tahun anggaran 2011 ini, terancam tidak bisa dibayar. “Banyak iklan berita advetorial pada beberapa media massa yang hingga saat ini belum dibayar ungkap sejumlah Wartawan yang bertugas di kota Prabumulih mengeluh
Sementara itu, polemik tarik ulurnya pembahasan APBD Perubahan 2011 juga mulai berimbas terhadap pembayaran gaji ratusan pegawai honorer (PHL) dan tenaga kerja sukarela (TKS) dilingkungan Pemkot Prabumulih. Dari sumber yang dapat dipercaya, menyebutkan gaji para tenaga Honorer dan TKS tersebut terpaksa ditunda menyusul tidak adanya kejelasan pembahasan ABT tersebut.
Penundaan pembayaran gaji para Honorer dan TKS sendiri sudah terjadi selama tiga bulan ini. Selain alasan minimnya anggaran di SKPD masing – masing, juga belum bakal dibahasnya ABT menjadi penyebab penundaan pembayaran gaji tersebut sampai saat ini. “Di SKPD kami be sudah tigo bulan ini, dak digaji,” sebut salah satu tenaga honorer ini singkat, saat ditemui, kemaren
Terkait belum adanya pembahasan ABT 2011, Ketua DPRD Prabumulih, Andriansyah Fikri SH, sebelumnya mengaku pihaknya memang belum menerima rancangan RAPBD Perubahan tersebut dari pihak eksekutif. Ironisnya, bukan hanya belum menerima, politisi dari Partai berlambang banteng moncong putih ini juga menyebut pihaknya belum pernah mendengar rancangan tersebut sampai saat ini.
“Caknyo idak ado, sebab sampe saat ini kito belum nerimo rancangan APBD Perubahan tersebut. Cuma yang ado belum lama ini kito nerimo laporan realisasi anggaran semester pertamo kalu yang itu dengernyo be belum,” tandas Fikri, belum lama ini.(and)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar