Antisipasi Impor Beras, HPP Beras Naik

Banyuasin, SN
Bulan Februari 2012 ini akan ada kenaikan harga pokok pembelian (HPP) beras dan dipastikan harga beras akan mengalami perubahan, diperkirakan kenaikan HPP berkisar 25 persen lebih dari HPP tahun lalu. Kebijakan menaikkan HPP tersebut sebagai langkah antisipasi dilakukannya impor beras.

Demikian diungkapkan Menteri Pertanian RI, Ir Suswono MMA usai melaunching model rumah pangan lestari (RPL) di Kelurahan Model Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa, Jumat (3/2).

“Berapa besaran pastinya masih dalam tahap pengkajian akhir, yang jelas masih menunggu intruksi presiden. Tapi bisa dipastikan bulan depan (Februari, red) sudah ada HPP yang baru, dan sudah pasti langsung akan diberlakukan. HPP yang baru juga, dipastikan menguntungkan petani,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Bagaimana dengan kebijakan impor beras yang selama ini dilakukan oleh pemerintah? dikatakannya, impor beras berkaitan dengan stock beras yang ada di Bulog, namun Bulog sudah berkomitmen untuk menyerap beras sebanyak-banyaknya dari produksi dalam negeri.

"Apalagi bulan depan sudah ada HPP baru yang memungkinkan bulog menyerap beras. Dab saya yakin Bulog bisa menyerap beras dari petani dan stock hingga 3 juta ton terpenuhi, maka dengan demikian Bulog tidak perlu lagi melakukan impor beras untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri,” bebernya.

Diakuinya, untuk berjaga – jaga Bulog memang sedang membangun kerjasama dengan Myanmar, selain itu ada juga negara – negara lain yang masih mengimpor beras, seperti Thailand, Vietnam dan India.

“Khusus untuk Thailand, Vietnam dan India kerjasamanya masih berlaku hingga 2012 ini. Tapi kita harapkan dengan adanya HPP yang baru ini tidak ada alasan lagi bagi Bulog untuk tidak menyerap beras petani lokal. Apalagi sekarang Bulog sudah ada komitmen kerjasama dengan Pemda dan kelompok tani,” jelasnya.

Terkait dengan HPP, adakah dampaknya dengan raskin, mengingat harga beli raskin akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan HPP? menurutnya, keterkaitan itu memang ada, saat ini pun Kementrian Pertanian masih mengkaji korelasi antara kenaikan HPP dengan harga beli raskin.

Terpisah, Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed mengkritisi sikap Bulog. Menurutnya, Bulog saat ini tidak lagi memiliki peranan yang penting, sebab konsep yang dijalankan sudah mencari untung. Padahal, awalnya Bulog dibentuk untuk membantu para petani dalam menjual hasil tani mereka, sesuai dengan harga dasar yang kini dirobah menjadi HPP.

Ketua HKTI Sumsel ini juga menuturkan, produksi beras di Sumsel mencapai 1,4 juta ton per tahun dengan luas lahan tanam sekitar 400 ribu hektar. Produksi tersebut ditopang oleh dua Kabupaten penghasil beras, yaitu Banyuasin dengan pola pasang surutnya dan OKU Timur dengan pola sawah teknis. Dengan kondisi ini Sumsel sebenarnya masih surplus sebesar 600 ribu ton, setelah dikurangi kebutuhan masyarakatnya.

“Keinginan kami di HKTI Sumsel, Bulog kembali kepada konsep awal, sebagai bupper stock pangan, khususnya beras, jadi kalau harga beras ditingkat petani rendah, Bulog harus siap mengambilnya, jangan memikirkan untung rugi, seperti sekarang ini,” tukasnya. (sir)