Kayuagung, SN
Moratorium atau penundaan sementara penerimaan CPNS yang menjadi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri September 2011 lalu tetap akan dipatuhi Pemkab OKI meskipun setiap tahunnya daerah ini mengalami kekurangan PNS.
Maulan Aklil SIP MSi selaku Kepala BKD OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, kekurangan PNS baik dari tenaga teknis, kesehatan dan pendidik selalu dialami setiap daerah karena setiap tahun pasti ada PNS yang masuk masa pensiun yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan orang.
Katanya lagi, khususnya di Kabupaten OKI memang kerap kali masuk usulan dari beberapa SKPD di jajaran Pemkab OKI yang mengharapkan penambahan pegawai di instansi tersebut. Usulan terkini disampaikan Dishubkominfo OKI yang kekurangan tenaga teknis, namun SKPD lainnya juga mengalami hal serupa.
Berapa jumlah PNS yang dibutuhkan OKI saat ini, Maulan mengatakan angkanya mencapai lebih dari seribu orang. Jumlah ini didominasi oleh kebutuhan PNS tenaga pendidik dan kesehatan. Bahkan pemerintah setempat sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan penerimaan CPNS.
”Sampai saat ini belum ada kepastian dan keputusan terbaru dari pemerintah pusat terkait penerimaan CPNS. Jadi kita tetap mematuhi moratorium yang menjadi SKB 3 menteri,” kata Maulan.
Sebelumnya, Kepala Dishubkominfo OKI Drs H Asnawi P Ratu MM mengatakan, pihaknya membutuhkan tenaga yang memahami bidang perhubungan untuk meningkatkan kinerja jajarannya dalam mengejar target PAD. Dishubkominfo memang sudah memiliki PNS yang lulusan ilmu perhubungan namun jumlahnya sangat minim.
SKB 3 menteri tersebut telah berlaku sejak 1 September hingga 31 Desember 2012 mendatang. Moratorium dibuat dalam aturan bersama karena menyangkut pemerintah pusat dan daerah. Selama moratorium ini, tim reformasi birokrasi nasional akan menata ulang struktural dan kelembagaan kepegawaian. (iso)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar