Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
KORUPSI di tanah Indonesia sudah mendarahdaging, dari rezim satu ke lainnya, tak ada yang bisa menuntaskannya. Di rezim kali ini, ternyata kondisi makin parah.
Ucapan Presiden SBY yang siap berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi hanya 'pepesan kosong'. Karena kenyataanya praktek haram maling uang rakyat ini masih terus terjadi.
Di Sumsel saja, setidaknya di Kota Pagaralam beberapa pejabat dan instansi harus tersandung hakum, karena dengan sengaja mengambil uang bukan haknya. Secara umum korupsi dari daerah sampai ke pemerintah pusat masih sangat terlihat, hal ini disebabkan korupsi sudah mendarah daging. Tak lengkap rasanya pejabat Indonesia, kalau tak menimbun kekayaan dari cara maling uang rakyat.
Sebagai gambaran betapa hebatnya kebiasaan korupsi di Indonesia, terdata dugaan korupsi yang sangat banyak adalah di daerah, terutama daerah hasil pemekaran.
Jika mengacu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi dan indikasi korupsi, amat gamblang. Pemahaman sederhana dan umum tentang tindak pidana korupsi adalah tiap orang yang secara sadar melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, secara terus menerus atau sementara waktu, hingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Rakyat saat ini sudah sangat terbiasa sama-sama tahu, terjadi banyak praktek korupsi di negara ini. Para pejabat menimbun harta, para usahawan leluasa
melakukan praktek penyuapan.
Apalagi saat ini, partai yang berkuasa dalam hal ini Partai Demokrat, ternyata kader di dalamnya melakukan hal terlarang ini.
Harusnya Presiden SBY mampu dan sanggup untuk tegas seperti negara-negara maju yang sukses menegakkan hukum. Negara Swedia, Belanda, Inggris, Jepang, Singapura, Korea Selatan dan sebagainya, mampu dan bisa bersikap untuk urusan korupsi.
Ditetapkannya Angelina Sondakh sebagai tersangka, tentu mengejutkan semua orang. Apalagi yang bersangkutan pernah menjadi bintang iklan untuk menyatakan perang terhadap korupsi.
Dari data ICW untuk satu semester 2010, setidaknya ada 159 kasus korupsi yang terungkap. Meningkatknya terus praktek maling uang rakyat ini setidak dengan dilaporkannya 1.891 kasus korupsi di daerah hasil pemekaran ke KPK. Nah ini kan menarik, hal ini terjadi karena aparat penegak hukum di daerah masih enggan alias ragu untuk menindak koruptor, karena kebanyakan pelaku maling uang negara ini adalah petinggi daerah.
Kemudian di Tahun 2011, Transparency International mendata Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) tahun 2011. Dalam survei yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia tersebut, Indonesia menempati skor CPI sebesar 3,0, naik 0,2 dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,8. Hal ini sangat memalukan. Bagaimana dengan tahun 2012 nantinya? Dapat dipastikan tak akan ada perubahan, bahkan bisa lebih buruk.
Sangat miris dengan kondisi Bangsa ini. Saat usaha pemerintah SBY terus koar-koar memerangi korupsi, masih saja ada pemimpin di daerah yang tidak amanah.
Tanda lain bahwa di daerah praktek korupsi makin menggila, dengan diusulkannya banyak nama kepala daerah kepada Presiden untuk diperiksa.
Hingga saat ini perang memberantas korupsi memang menjadi tugas berat. Meski sudah banyak aturan dan regulasi Undang-Undang baru yang dikeluarkan guna mempersempit ruang gerak bagi para koruptor, ternyata masih banyak yang mencuri-curi kesempatan melakukan korupsi. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar