Sumsel Hanya Kebagian 100 Sekolah untuk Direhab

Palembang, SN
Perbaikan sekolah di Sumsel hampir dipastikan tidak akan selesai satu atau dua tahun kedepan. Pasalnya, alokasi dana untuk rehab sekolah rusak dari APBN hanya untuk 100 sekolahan setiap tahunnya.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, Edward Jaya, Selasa (7/2). Katanya, dengan alokasi yang hanya 100 sekolah pertahun dipastikan tidak akan mampu mengcover perbaikan sekolah rusak di Sumsel yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan sekolah.

"Di OKU Timur saja, laporan yang masuk ke kita, ada sekitar 230 sekolah rusak yang mendesak untuk di rehab, itu belum ditambah dari kabupaten/kota lain, sementara setiap tahun anggaran dari pusat untuk rehab sekolah hanya 100 sekolahan, itu pun dibagi untuk 15 kabupaten/kota di Sumsel," ungkapnya.

Menurut Politisi Partai Golkar ini, sesuai PP 38 tahun 2007, pemerintah provinsi tidak di bolehkan lagi menganggarkan rehab sekolah ke dalam APBD provinsi, semua di danai oleh pusat dalam bentuk DAK dan DAU dan dana itu langsung dikirim ke masing-masing kabupaten/kota.

"Kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi permasalahan sekolah rusak ini, karena kita juga terganjal aturan, jadi sejak tahun 2011 lalu, dana rehab sekolah langsung dari pusat, provinsi tidak diperbolehkan lagi menganggarkan rehab sekolah" ujar dia.

Ia mengaku, Komisi V DPRD Sumsel sudah pernah menghadap langsung ke Sekjend Mendiknas di Jakarta, membicarakan permasalahan ini, namun tetap saja, provinsi tidak di perkenankan untuk menganggarkan dana rehab sekolah.

"Kita ingin PP 38 dapat diubah, sehingga provinsi dapat berkontribusi untuk mempercepat perbaikan sekolah rusak di Sumsel," harapnya. (awj)