Banyuasin, SN
Sebanyak 27 ribu ton Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal, jenis premium, solar maupun minyak tanah berhasil diamankan jajaran Polres Banyuasin dan Polsek Betung. BBM yang diangkut dari berbagai tempat di Kabupaten Muba dan Musi Rawas, rencananya akan dibawa ke Lampung, Indralaya dan Belitang dan sejumlah tempat lainnya.
BBM ilegal yang dikemas dalam ratusan derijen, tedmon dan drum plastik diangkut menggunakan 9 kendaraan pribadi jenis APV, Kijang Kapsul dan 1 mobil tangki. Selain barang bukti (BB) diamankan pula 10 pengemudi kendaraan tersebut. Ironisnya, para pengemudi sebagian besar mengaku BBM yang diangkutnya ini milik anggota polisi yang bertugas di Polda Sumsel, Polres OI.
Pengendara kendaraan yang diamankan tersebut, Imron Bin Cik Hasan (29), warga lr Komet Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung. Ia membawa 1,7 ton BBM jenis minyak tanah dan premium menggunakan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nopol F 1440 WI.
Lalu Beki Bin Yadi (25) Warga Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Muba. Ia juga membawa 1,7 ton BBM menggunakan derijen, tedmon dan drum plastik. BBM tersebut diangkut menggunakan mobil Suzuki APV warna coklat metalik nopol BG 1270 C.
Kedua tersangka ini mengakui BBM yang diangkut milik anggota polisi yang bertugas di Polda Sumsel.
Tersangka lainnya, Nazar Bin Ibrahim (63) warga Komplek Sukajadi Indah Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, ia membawa BBM ilegal sebanyak 1,4 ton menggunakan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nopol B 2607 CM. Rencananya, BBM ilegal yang diangkut dari Desa Bayat, Muba akan dibawa ke Indralaya.
Kemudian Fedrick Destriansyah alias Midun Bin Tamsil (23) warga Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuain. Ia membawa 1,7 ton BBM ilegal yang diangkutnya dari Simpang Bayat, Bayung Lincir Kabupaten Muba. Rencananya BBM yang diangkut menggunakan Suzuki APV Silver B 2202 B akan dibawa ke daerah Belitang Kabupaten Oku Timur.
Joko Prayitno Bin Darmin (24) warga Desa Babat Supat Kabupaten Muba. Tersangka membawa 1,7 ton BBM ilegal menggunakan Suzuki APV BG 1755 L. BBM jenis premium ini juga akan dibawa ke Belitang Kabupaten Oku Timur. Selanjutnya Asep Sulaiman Bin Edi Sarmidi (19) warga Desa Pinang Banjar Kabupaten Muba. BBM yang dibeli sebesar Rp 800 ribu per drum ini akan dibawa ke Belitang Kabupaten Oku Timur.
“Semua tersangka berikut BB berupa kendaraan dan BBM yang diduga ilegal ini, kita amankan dalam rangka operasi Migas yang digelar Polda Sumsel dan Polres jajarannya. “ kata Kapolres Banyuasin AKBP Agus Setiyawan SIk melalui Kasat Reskrim AKP Suhardiman dan Kanit Pidum Ipda Undarson, Rabu (6/6).
Dibagian lain, Polsek Betung pimpinan AKP Ali Rojikin dan Kanit Reskrim Ipda Ery Yusdi, juga mengamankan empat kendaraan berikut pengemudi dan BBM ilegal. Mereka adalah, Khoirul Rizal Bin Jumadi, pengemudi mobil carry pick up warna biru nopol BG 9034 NL ini diamankan di Km 64 Desa Lubuk Karet, ia membawa 400 liter minyak tanah dan 1,4 ton premium.
Tersangka Khoirul mengakui BBM ilegal yang diangkutnya merupakan milik M Yamin C Negara SH.
Kemudian Sulistio Bin Wartono, ia diamankan membawa 12 ton minyak mentah menggunakan truck Bruno warna putih nopol BE 9193 BS. Minyak mentah ini diakuinya milik Kholil.
Nelson Sihombing yang membawa 1.470 liter minyak tanah menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna kuning BG 1026 LT. Menurutnya mitan ini milik Warnek Pakpahan. Terakhir Jasmadi Bin Nabawi (38), warga Alang-alang Lebar, Palembang ini diamankan membawa 1.6.10 liter minyak tanah dan 210 liter bensin menggunakan Daihatsu Grand Max Pick Up BG 9796 LR.
“Para tersangka kita kenakan Pasal 53 huruf b UU No 22 Tahun 2011 tentang Migas, ancamannya 4 tahun penjara," jelasnya. (sir)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Kamis, 07 Juni 2012
Pagaralam Raih Piala Adipura dan Adiwiyata Terbaik Satu
Pagaralam, SN
Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam mengarak Piala Adipura dan Piala Adiwiyata dari Desa Pengandonan Kelurahan Slibar Kecamatan Pagaralam Utara sampai ke Alun-alun Kota, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, klub pencinta motor dan sepeda.
Acara berlangsung meriah dengan diikuti semua lapisan masyarakat beserta unsur muspida. Pesta dimeriahkan oleh berbagai kesenian khas daerah, seperti kesenian Kuda Lumping, Tambur Minang, Tari Kebagh dan Barongsai. Penyambutan kedatangan Piala Adipura dan Adiwiyata untuk Kota Pagaralam dipusatkan di Alun-alun Kota, Rabu (6/6) .
Menurut Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris, keberhasilan yang didapatkan ini, berkat kerjasama yang baik antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat yang sudah menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.
“Selain itu juga, tak terluput jasa para pasukan kuning yang telah menjaga kebersihan kota, demi terciptanya keadaan lingkungan sekitar menjadi sehat dan bermartabat," terangnya.
Lanjut dia, setelah menerima Piala Adipura dan Piala Adiwiyata dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono, Selasa (5/6) lalu di Istana Merdeka Jakarta. Pihaknya kembali mendapatkan undangan untuk mendapatkan Piala Kalpataru 19 Juni 2012 mendatang.
“Lengkaplah sudah kebanggaan Kota Pagaralam dengan berhasil meraih prestasi terbaik Satu,” ungkap Djazuli. (asn)
Warga Klaim Kepemilikan Lahan Sawit
Empat Lawang, SN
Sengketa lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Multrada Multimaju (MM) dengan warga Sungai Jernih Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang kian memuncak. Warga yang sudah hampir 13 tahun menunggu penyelesaian klaim kepemilikan lahan mereka, mulai gerah dengan klaim pihak perusahaan yang menyatakan telah memiliki izin dan mengganti rugi 350 hektar lahan sengketa tersebut.
Disampaikan Kuasa Hukum masyarakat, Abdul Rahman, SH, pihaknya membantah bahwa masyarakat telah mendapat ganti rugi, bahkan jika memang perusahaan masih berkeras sudah mengganti rugi maka masyarakat pun mempertanyakan klarifikasi dan pembuktian proses ganti rugi dimaksud. sebab, sesua pengakuan dari 120 warga yang mengklaim kepemilikan lahan itu, dipastikan 95 persen belum menerima ganti rugi sepeser pun atas pengelolaan lahan mereka.
“Yang jelas masyarakat menuntut agar lahan mereka dikembalikan, sesuai pengakuan warga bahwa sejak lahan mereka dikelola secara paksa oleh PT MM tidak ada proses ganti rugi,” tegas Abdul Rahman, Rabu (6/6)
Dirinya mengakui, informasi dari masyarakat memang sempat ada ganti rugi, namun hanya untuk pembangunan jalan di sekitar areal perkebunan itu. Dari setidaknya 350 hektar lahan milik warga Desa Tanjung Kupang Baru memang baru berdasarkan taksiran. Oleh sebab itu masyarakat setuju jika dilakukan pengukuran ulang dan penetapan batas sesuai blok perkebunan.
“Pengelolaan lahan warga dilakukan secara paksa sejak 2003 lalu. meskipun sudah dilakukan pencegahan namun tetap dilakukan pembukaan dengan berbagai cara oleh pihak PT MM,” jelasnya dan menambahkan, saat ini secara tegas warga menuntut, agar lahan mereka dikembalikan.
Sementara itu, dari penjelasan Kuasa Hukum PT MM, Zulkifli, SH, sebagai terlapor tentu pihaknya menunggu saja informasi selanjutnya dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengenai penyelesaian tuntutan warga. Namun demikian, pihak PT MM tetap bersikeras bahwa sebelum dilakukan pengelolaan pihak perusahaan telah melakukan ganti rugi, memilik HGU dan izin pengelolaan lahan, termasuk 350 hektar yang dikalim kepemilikan oleh warga Sungai jernih Desa Tanjung Kupang Baru.
“Ganti rugi sudah dibayarkan sejak 1994 atau sebelum dilakukan pengelolaan lahan ini, ketika itu, wilayah perkebunan masih masuk ke Kabupaten Lahat,” jelasnya.
Legalitas? Zulkifli memastikan pihak PT MM sudah memiliki dokumen resmi dan bukti sudah melakukan transaksi ganti rugi kepada warga. Oleh sebab itu, jika memang lahan ini benar milik warga maka PT MM siap mengikuti semua prosedur yang ditentukan pihak Pemkab Empat Lawang. sebaliknya, jika akan diproses secara hukum pihaknya siap, dan mempertanyakan legalitas kepemilikan warga.
“Jika tak ada penyelesaian dari pemerintah Empat Lawang, kami siap jika dilakukan proses hukum,” terang Zulkifli
Terpisah, Kabag Tata Pemerintahan Setda Empat Lawang, Drs. M Mursadi, MM menjelaskan, untuk tahap ini kita lakukan pengukuran dan penentuan batas lahan masing-masing dari 120 warga yang mengajukan klaim kepemilikan. Selanjutnya, kita bahas bersama antara kedua belah pihak yaitu PT MM dan warga, untuk mempertegas klaim masing-masing.
“Sejauh ini kedua belah pihak masih berkeras, kita masih mengupayakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Dalam waktu dekat, 120 pemilik lahan itu akan kita panggil, untuk mempertegas status lahan mereka, apakah memang belum diganti rugi ataupun sebaliknya,” imbuh Mursadi.
Sebagai informasi, peninjauan ke dua tim pemerintah Kabupaten Empat Lawang di lokasi sengketa, dilakukan pertemuan serta pengukuran dan penetapan batas kepemilikan dari klaim warga. Dalam pertemuan itu, dihadiri ratusan warga dari Desa Tanjung Kupang Baru, pihak Kepolisian, Tapem, Camat Tebing Tinggi, Badan Pertanahan. Namun disayangkan pihak perusahaan sepertinya kurang kooperatif, hanya diwakili kuasa hukum. (eko)
KONI Tawarkan Manajer Tim untuk TNI/Polri
Palembang, SN
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel, Muddai Madang bersama pengurus inti melakukan kunjungan (auidiensi) ke Pangdam dan Polda Sumsel, Rabu (6/6). Dalam kunjungan ini KONI menjelaskan tentang persiapan PON XVIII Riau sekaligus target yang ingin dicapai.
Di Kodam II/Swj, pengurus KONI Sumsel diterima langsung Pangdam II/Swj, Mayjend Nugroho Widyotomo. Sementara di Polda Sumsel, Muddai dan rombongan diterima Wakapolda Sumsel, Brigjend Pol Ahmad Iskandar Nasution.
Muddai menjelaskan, kunjungan ini untuk memperkenalkan kepengurusan KONI Sumsel yang baru dilantik sekaligus menjelaskan tentang kegiatan yang telah mereka lakukan.
"Kami juga meminta kepada Pangdam II/Swj agar dapat menunjuk dua orang Prajurit Kodam II/Swj untuk mendampingi Tim PON Sumsel sebagai manager Tim," kata Muddai didampingi Ketua Harian KONI Sumsel, Aidit Aziz, Sekum Harun Al Rasyid, Dhennie Zainal dan Sofuan Hariadi.
Tawaran ini sendiri mendapat sambutan positif dari Pangdam Mayjend Nugroho Widyotomo. Bahkan ia akan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk selalu berkoordinasi, baik di lapangan maupun melalui sarana telepon yang ada, yang penting semua kegiatan dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar sesuai yang diharapkan. (rhd)
Petugas Kebersihan OKI Terima Asuransi dan Bonus
Kayuagung, SN
Jerih payah 137 orang ”pasukan kuning” yang setiap hari membersihkan perkotaan Kayuagung mendapat apresiasi dari Pemkab OKI, pemerintah memberikan polis asuransi kesehatan selama setahun dan bonus Rp 350 ribu kepada setiap orang petugas.
Atas kerja keras mereka itulah, perkotaan Kayuagung mendapatkan Piala Adipura tingkat nasional dari Presiden SBY yang diberikan kepada Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM, Selasa (5/6) di Istana Negara Jakarta. Adipura kali ini sangat membanggakan karena kategori Kota Kecil Terbersih pertama di Sumatera dan ketiga nasional.
Hingga kini, perkotaan Kayuagung sudah mendapatkan 5 piala Adipura tingkat nasional dan 1 Adipura tingkat provinsi dari gubernur. Masing-masing diraih tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2012.
Polis asuransi kesehatan dan bonus uang itu secara simbolis diserahkan bupati kepada petugas kebersihan seusai mengarak Piala Adipura mengelilingi perkotaan Kayuagung, Rabu (6/6) di rumah dinas bupati. Tampak raut muka gembira seluruh petugas kebersihan setelah menerima 2 pemberian itu.
Farliadi (70), salah seorang petugas kebersihan mengungkapkan kebahagiannya. "Terima kasih kepada Bapak Ishak Mekki karena kami terus diperhatikan. Honor kami lancar dibayar tiap bulan dan alhamdulilah juga dapat bonus dan asuransi,”ucapnya dengan haru.
Selain itu, juga diserahkan juga piagam dan piala kepada pemenang lomba dan piagam ucapan terimakasih kepada pendukung kelestarian lingkungan di Kabupaten OKI yang terdiri dari sekolah-sekolah dan pihak swasta.
Sedangkan Ishak Mekki mengatakan, terpilihnya Kabupaten OKI sebagai salah satu jaringan kota hijau dunia, upaya pelestarian lingkungan harus ditingkatkan lagi. "Penananaman pohon yang selama ini kita lakukan harus lebih kita intensifkan lagi. Selain itu pengelolaan sampah harus kita perhatikan benar. kedepan sampah-sampah ini agar dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat," ujar Ishak.(iso)
Jerih payah 137 orang ”pasukan kuning” yang setiap hari membersihkan perkotaan Kayuagung mendapat apresiasi dari Pemkab OKI, pemerintah memberikan polis asuransi kesehatan selama setahun dan bonus Rp 350 ribu kepada setiap orang petugas.
Atas kerja keras mereka itulah, perkotaan Kayuagung mendapatkan Piala Adipura tingkat nasional dari Presiden SBY yang diberikan kepada Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM, Selasa (5/6) di Istana Negara Jakarta. Adipura kali ini sangat membanggakan karena kategori Kota Kecil Terbersih pertama di Sumatera dan ketiga nasional.
Hingga kini, perkotaan Kayuagung sudah mendapatkan 5 piala Adipura tingkat nasional dan 1 Adipura tingkat provinsi dari gubernur. Masing-masing diraih tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2012.
Polis asuransi kesehatan dan bonus uang itu secara simbolis diserahkan bupati kepada petugas kebersihan seusai mengarak Piala Adipura mengelilingi perkotaan Kayuagung, Rabu (6/6) di rumah dinas bupati. Tampak raut muka gembira seluruh petugas kebersihan setelah menerima 2 pemberian itu.
Farliadi (70), salah seorang petugas kebersihan mengungkapkan kebahagiannya. "Terima kasih kepada Bapak Ishak Mekki karena kami terus diperhatikan. Honor kami lancar dibayar tiap bulan dan alhamdulilah juga dapat bonus dan asuransi,”ucapnya dengan haru.
Selain itu, juga diserahkan juga piagam dan piala kepada pemenang lomba dan piagam ucapan terimakasih kepada pendukung kelestarian lingkungan di Kabupaten OKI yang terdiri dari sekolah-sekolah dan pihak swasta.
Sedangkan Ishak Mekki mengatakan, terpilihnya Kabupaten OKI sebagai salah satu jaringan kota hijau dunia, upaya pelestarian lingkungan harus ditingkatkan lagi. "Penananaman pohon yang selama ini kita lakukan harus lebih kita intensifkan lagi. Selain itu pengelolaan sampah harus kita perhatikan benar. kedepan sampah-sampah ini agar dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat," ujar Ishak.(iso)
Warga Pagaralam Luka Parah Dibacok Dengan 90 Jahitan
Pagaralam SN -
Mujahidin (45) Warga Desa Ribacandi, Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagaralam, mengalami luka cukup parah dengan 90 jahitan setelah dibacok tersangka Piet, di rumahnya, Rabu (6/6) sekitar pukul 09.00 WIB.
Korban bukan hanya mengalami luka bacok di bagian leher kiri dengan kondisi memanjang, juga mengalami luka goresan di perut dan telingi bagian kiri, sehingga harus mendapat perawatan dari RSD Besemah di ruang zal Bedah 1.
"Kejadian berawal ketika pelaku datang bersama isterinya untuk meminta agar pembelian cabai dari petani setempat dibagi. Namun saya menolak karena sudah dilakukan pembayaran dan meminta pelaku untuk menunggu panen berikutnya," kata Mujahidin, saat di temui di RSD Besmah, Rabu (6/6).
Menurut dia, meskipun sudah diberikan penjelasan pelaku tetap ngotot dan mengelaurkan ancaman.
"Namun tidak terduga ketika pelaku beranjak keluar ternyata bukan pulang, tapi langsung mengambil sebilah pisau di bawah jok sepada motor," ungkapnya.
Pada saat pelaku membacok, kata dia, posisinya sedang berada di sepeda motor untuk mengeluarkannya, ketika itulah pelaku langsung menusukkan pisaunya.
"Awalnya pelaku ingin menusuk di perut tapi sempat menghindar sehingga hanya mengalami luka lecet, merasa tidak puas pelaku kembali menyerang sehingga langsung mengenai pada bagian leher kiri," ujar dia.
Setelah melihat kondisi itulah pelaku bersama isteri langusung melaridikan diri bersama pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan.
Sementara itu Kapolres Kota pagaralam AKBP Abi Darrin didampingi Kasat Reskrim AKP Indarmawan SH didampingi Kapolsek Dempo Tengah Ipda martono mengatakan, peristiwa ini terjadi karena antara pelaku dan korban terlibat perebutan membeli cabai dari petani.
"Pelaku minta korban membagi cabai yang sudah dibeli dari petani, namun ditolak korban membuat pelaku marah dan terlibat adu mulut," ujar dia.
Lanjutnya, merasa tidak curiga dengan niat pelaku sehingga korban tidak memperdulikan tersangkan yang beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri sepada motor.
"Memang pelaku sepertinya sudah merencanakan untuk melakukan upaya pembunuhan denga menusuk korban di leher dan perut sehingga mengalam luka 90 jahitan," ungkapnya.
Dia mengatakan, setelah membacok korban, pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motor bersama iterinya.
"Kita masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang melakukan pembacokan sehingga korban mengalami luka cukup parah di bagian leher dan perut," terang dia.
Lanjutnya, saat ini korban masih dirawat di RSD Besemah dan pelaku sudah dilakukan pengejaran. (ASN)
Polres Banyuasin Amankan 27 Ribu Ton BBM Ilegal
Banyuasin,SN
Sebanyak 27 ribu ton bahan bakar minyak (BBM) ilegal, jenis premium, solar maupun minyak tanah berhasil diamankan jajaran Polres Banyuasin dan Polsek Betung. BBM yang diangkut dari berbagai tempat di Kabupaten Muba dan Musi Rawas, rencananya akan dibawa ke Lampung, Indralaya dan Belitang dan sejumlah tempat lainnya.
BBM ilegal yang dikemas dalam ratusan derijen, tedmon dan drum plastik diangkut menggunakan 9 kendaraan pribadi jenis APV, Kijang Kapsul dan 1 mobil tangki. Selain barang bukti (BB) diamankan pula 10 pengemudi kendaraan tersebut. Ironisnya, para pengemudi sebagian besar mengaku BBM yang diangkutnya ini milik anggota polisi yang bertugas di Polda Sumsel, Polres OI.
Pengendara kendaraan yang diamankan tersebut, Imron Bin Cik Hasan (29), warga lr Komet Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung. Ia membawa 1,7 ton BBM jenis minyak tanah dan premium menggunakan mobil Suzuki APV warna abu – abu metalik nopol F 1440 WI.
Lalu Beki Bin Yadi (25) Warga Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Muba. Ia juga membawa 1,7 ton BBM menggunakan derijen, tedmon dan drum plastik. BBM tersebut diangkut menggunakan mobil Suzuki APV warna coklat metalik nopol BG 1270 C.
Kedua tersangka ini mengakui BBM yang diangkut milik anggota polisi yang bertugas di Polda Sumsel.
Tersangka lainnya, Nazar Bin Ibrahim (63) warga Komplek Sukajadi Indah Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, ia membawa BBM ilegal sebanyak 1,4 ton menggunakan mobil Suzuki APV warna abu – abu metalik nopol B 2607 CM. Rencananya, BBM ilegal yang diangkut dari Desa Bayat, Muba akan dibawa ke Indralaya.
Kemudian Fedrick Destriansyah alias Midun Bin Tamsil (23) warga Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuain. Ia membawa 1,7 ton BBM ilegal yang diangkutnya dari Simpang Bayat, Bayung Lincir Kabupaten Muba. Rencananya BBM yang diangkut menggunakan Suzuki APV Silver B 2202 B akan dibawa ke daerah Belitang Kabupaten Oku Timur.
Joko Prayitno Bin Darmin (24) warga Desa Babat Supat Kabupaten Muba. Tersangka membawa 1,7 ton BBM ilegal menggunakan Suzuki APV BG 1755 L. BBM jenis premium ini juga akan dibawa ke Belitang Kabupaten Oku Timur. Selanjutnya Asep Sulaiman Bin Edi Sarmidi (19) warga Desa Pinang Banjar Kabupaten Muba. BBM yang dibeli sebesar Rp 800 ribu per drum ini akan dibawa ke Belitang Kabupaten Oku Timur.
“ Semua tersangka berikut BB berupa kendaraan dan BBM yang diduga ilegal ini, kita amankan dalam rangka operasi Migas yang digelar Polda Sumsel dan Polres jajarannya. “ kata Kapolres Banyuasin AKBP Agus Setiyawan SIk melalui Kasat Reskrim AKP Suhardiman dan Kanit Pidum Ipda Undarson.
Dibagian lain, Polsek Betung pimpinan AKP Ali Rojikin dan Kanit Reskrim Ipda Ery Yusdi, juga mengamankan empat kendaraan berikut pengemudi dan BBM ilegal. Mereka adalah, Khoirul Rizal Bin Jumadi, pengemudi mobil carry pick up warna biru nopol BG 9034 NL ini diamankan di Km 64 Desa Lubuk Karet, ia membawa 400 liter minyak tanah dan 1,4 ton premium. Tersangka Khoirul mengakui BBM ilegal yang diangkutnya merupakan milik M Yamin C Negara SH.
Kemudian Sulistio Bin Wartono, ia diamankan membawa 12 ton minyak mentah menggunakan truck Bruno warna putih nopol BE 9193 BS. Minyak mentah ini diakuinya milik Kholil.
Nelson Sihombing yang membawa 1.470 liter minyak tanah menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna kuning BG 1026 LT. Menurutnya mitan ini milik Warnek Pakpahan. Terakhir Jasmadi Bin Nabawi (38), warga Alang – Alang Lebar, Palembang ini diamankan membawa 1.6.10 liter minyak tanah dan 210 liter bensin menggunakan Daihatsu Grand Max Pick Up BG 9796 LR.
“ Para tersangka kita kenakan Pasal 53 huruf b UU No 22 Tahun 2011 tentang Migas, ancamannya 4 tahun penjara. “ jelasnya. (Sir)
Sebanyak 27 ribu ton bahan bakar minyak (BBM) ilegal, jenis premium, solar maupun minyak tanah berhasil diamankan jajaran Polres Banyuasin dan Polsek Betung. BBM yang diangkut dari berbagai tempat di Kabupaten Muba dan Musi Rawas, rencananya akan dibawa ke Lampung, Indralaya dan Belitang dan sejumlah tempat lainnya.
BBM ilegal yang dikemas dalam ratusan derijen, tedmon dan drum plastik diangkut menggunakan 9 kendaraan pribadi jenis APV, Kijang Kapsul dan 1 mobil tangki. Selain barang bukti (BB) diamankan pula 10 pengemudi kendaraan tersebut. Ironisnya, para pengemudi sebagian besar mengaku BBM yang diangkutnya ini milik anggota polisi yang bertugas di Polda Sumsel, Polres OI.
Pengendara kendaraan yang diamankan tersebut, Imron Bin Cik Hasan (29), warga lr Komet Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung. Ia membawa 1,7 ton BBM jenis minyak tanah dan premium menggunakan mobil Suzuki APV warna abu – abu metalik nopol F 1440 WI.
Lalu Beki Bin Yadi (25) Warga Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Muba. Ia juga membawa 1,7 ton BBM menggunakan derijen, tedmon dan drum plastik. BBM tersebut diangkut menggunakan mobil Suzuki APV warna coklat metalik nopol BG 1270 C.
Kedua tersangka ini mengakui BBM yang diangkut milik anggota polisi yang bertugas di Polda Sumsel.
Tersangka lainnya, Nazar Bin Ibrahim (63) warga Komplek Sukajadi Indah Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, ia membawa BBM ilegal sebanyak 1,4 ton menggunakan mobil Suzuki APV warna abu – abu metalik nopol B 2607 CM. Rencananya, BBM ilegal yang diangkut dari Desa Bayat, Muba akan dibawa ke Indralaya.
Kemudian Fedrick Destriansyah alias Midun Bin Tamsil (23) warga Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuain. Ia membawa 1,7 ton BBM ilegal yang diangkutnya dari Simpang Bayat, Bayung Lincir Kabupaten Muba. Rencananya BBM yang diangkut menggunakan Suzuki APV Silver B 2202 B akan dibawa ke daerah Belitang Kabupaten Oku Timur.
Joko Prayitno Bin Darmin (24) warga Desa Babat Supat Kabupaten Muba. Tersangka membawa 1,7 ton BBM ilegal menggunakan Suzuki APV BG 1755 L. BBM jenis premium ini juga akan dibawa ke Belitang Kabupaten Oku Timur. Selanjutnya Asep Sulaiman Bin Edi Sarmidi (19) warga Desa Pinang Banjar Kabupaten Muba. BBM yang dibeli sebesar Rp 800 ribu per drum ini akan dibawa ke Belitang Kabupaten Oku Timur.
“ Semua tersangka berikut BB berupa kendaraan dan BBM yang diduga ilegal ini, kita amankan dalam rangka operasi Migas yang digelar Polda Sumsel dan Polres jajarannya. “ kata Kapolres Banyuasin AKBP Agus Setiyawan SIk melalui Kasat Reskrim AKP Suhardiman dan Kanit Pidum Ipda Undarson.
Dibagian lain, Polsek Betung pimpinan AKP Ali Rojikin dan Kanit Reskrim Ipda Ery Yusdi, juga mengamankan empat kendaraan berikut pengemudi dan BBM ilegal. Mereka adalah, Khoirul Rizal Bin Jumadi, pengemudi mobil carry pick up warna biru nopol BG 9034 NL ini diamankan di Km 64 Desa Lubuk Karet, ia membawa 400 liter minyak tanah dan 1,4 ton premium. Tersangka Khoirul mengakui BBM ilegal yang diangkutnya merupakan milik M Yamin C Negara SH.
Kemudian Sulistio Bin Wartono, ia diamankan membawa 12 ton minyak mentah menggunakan truck Bruno warna putih nopol BE 9193 BS. Minyak mentah ini diakuinya milik Kholil.
Nelson Sihombing yang membawa 1.470 liter minyak tanah menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna kuning BG 1026 LT. Menurutnya mitan ini milik Warnek Pakpahan. Terakhir Jasmadi Bin Nabawi (38), warga Alang – Alang Lebar, Palembang ini diamankan membawa 1.6.10 liter minyak tanah dan 210 liter bensin menggunakan Daihatsu Grand Max Pick Up BG 9796 LR.
“ Para tersangka kita kenakan Pasal 53 huruf b UU No 22 Tahun 2011 tentang Migas, ancamannya 4 tahun penjara. “ jelasnya. (Sir)
Kamis, 10 Mei 2012
Perampok Lintas Kabupaten-Kota Ditembak
Kayuagung, SN
Mulyadi (24) warga Desa Padang Bulan Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI ditembak di kaki kanannya karena mencoba melukai polisi yang akan menangkapnya, Selasa (8/5) sekitar pukul 01 00 WIB di sebuah gudang kosong di Desa Pematang Kijang Kecamatan Sirah Pulau (SP) Padang OKI.
Polisi dari Unit Pidum Satreskrim Polres OKI menangkap tersangka karena pria yang kerap dipanggil Mul ini merupakan pelaku perampokan yang sudah berulang kali beraksi. Bukan hanya di OKI, namun aksinya juga dilakukan di lintas kabupaten-kota seperti di Banyuasin, Ogan Ilir, Prabumulih dan Palembang.
Selain membekuk Mul di sebuah gudang kosong yang dijadikan arena perjudian dan pesta Miras, polisi juga mengamankan sebilah Sajam cap garpu yang digunakan tersangka untuk menyerang polisi. Mendapatkan ancaman inilah, polisi terpaksa menempuh tindakan tegas dengan menembaknya.
Kapolres OKI AKBP Agus F SIK didampingi Kanit Pidum Ipda Johny Martin SH Satreskrim Polres OKI ditemui di Mapolres OKI kemarin pagi membenarkan pihaknya telah ”melumpuhkan” tersangka karena menyerang petugas dengan Sajam saat akan dibekuk.
Johny Martin menjelaskan, tersangka Mul bersama 2 rekannya berinisial A dan C telah merampok rumah Hamadi warga Desa Kandis Kecamatan Pampangan OKI (2/12) malam tahun lalu. Komplotan ini masuk ke rumah korban lewat jendela dengan cara merusak kuncinya.
Hasil rampokan dari rumah ini, Mul CS mengambil 1 motor Honda Revo profit warna hitam dan 1 handpone dengan kerugian yang diderita korban sekitar Rp 12 juta. Cara kabur dari rumah korban, komplotan pelaku merusak kunci pintu depan rumah.
Lebih jauh dikatakannya, selama ini ternyata tersangka juga menjadi DPO Polsek Rambutan Banyuasin atas kasus Curas bersama rekan lainnya bernama Ujang. Ujang sudah terlebih dulu dibekuk polisi dan kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan.
”Tersangka Mul juga kita duga kuat terlibat perampokan di Jalan Sepucuk Kayuagung tahun 2006 silam, tersangka ini memang spesialis Curanmor, Curas dan Curat,”ujarnya Kanit Pidum.
Tambah dia, bila aksi perampokan dilakukan di dalam Kabupaten OKI, tersangka Mul berperan sebagai pencari target atau korban, sedangkan yang berperan sebagai eksekusinya adalah rekan-rekan tersangka. Demikian pula sebaliknya bila aksi dilakukan di Ogan Ilir, Banyuasin, Prabumulih dan Palembang.
”Bila beraksi di luar OKI, rekan-rekan Mul sebagai pencari target, Mul berperan sebagai eksekusinya,”tambah Kanit Pidum sembari mengatakan pihaknya sudah mengetahui identitas pelaku lainnya yang kini sedang diburu polisi.
Mul yang kesehariannya merupakan petani dan memiliki 2 orang anak ini saat ditemui di tahanan Mapolres OKI kemarin mengakui bila ia melakukan perampokan di Banyuasin dan Kandis Pampangan OKI. Tuduhan beraksi di daerah lain, ia tak membantahnya.(iso)
Periksa Miranda dan Ungkap Aktor di Balik Nunun!
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SETELAH Nunun Nurbaeti divonis 2 tahun 6 bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak korupsi, kini mata tertuju kepada Miranda Gultom. Miranda yang sudah ditetapkan sebagai tersangka perkara suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) tahun 2004, tak akan bisa lepas dari jerat hukum. Walaupun selama ini, perempuan nyentrik tersebut selalu berkata bersih dan tak sama sekali tak kenal Nunun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bertindak mempercepat proses penyidikan terhadap Miranda Swaray Gultom. KPK didesak mempercepat proses penyidikan terhadap tersangka Miranda dan segera melimpahkan berkas ke pengadilan.
Penyidikan Miranda akan membuka aktor utama dibalik perkara suap cek pelawat ini. Aparat hukum dalam hal ini KPK jangan berlama-lama lagi, penanganan kasus suap harus bisa dab cepat selesai sehingga semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil depan hukum.
Sebagai catatan, Nunun Nurbaetie terbukti melakukan suap kepada anggota DPR terkait kemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Majelis Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman kepada Nunun selama 2,5 tahun penjara. Selain hukuman badan, majelis juga mewajibkan Nunun membayar uang denda sebesar Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dengan kondisi ini Nunun terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Korupsi.
Tentu jika ada niat baik dan memang serius menegakkan supremasi hukum, sangat mudah bagi KPK dan aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus Nunun Nurbaetie. Tetapi karena banyak kepentingan yang masuk, maka perjalanan kasus ini sangat lambat. Untuk memeriksa dan menyidangkan Miranda Gultom saja kentara sekali, sangat hati-hati.
Sudah banyak sekali cara dan upaya KPK yang nyata-nyata hanya sebagai muslihat untuk melindungi koruptor. Apa yang terjadi saat ini memang sangat membuat hati miris. Multi komplek problem menghinggapi Negeri ini, makin parahnya lagi persoalan-persoalan yang ada tak ada yang diselesaikan serius. Ujung-ujungnya kekecewaan yang ada di rakyat.
Dengan lemahnya penegakan hukum, banyak koruptor yang berkeliaran, orang lingkaran kekuasaan banyak terkait kasus korupsi tetapi tetapi tak ditindak, membuat rakyat kecewa. Saat ini khalayak apatis dan seperti putus asa dengan penguasa dan tindakan aparat.
Perkara suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) sudah ada sejak tahun 2004, dimana Agus Condro menjadi korban pertamakali. Ini menjadi cermin buruknya hukum Bangsa ini, bertahun-tahun status Miranda tak jelas, Nunun melarikan diri ke luar negeri. Kemudian sampai saat ini, tak jelas dari mana asal uang dalam bentuk cek pelawat yang dibagi-bagikan kepada anggota dewan.
Saat ini tak ada kata kompromi percepat periksa dan usut terus Miranda, dan orang-orang sekitar Nunun. Lalu Nunun pasti tahu sumber uang itu, tak usalah aparat hukum berputar-putar seperti orang bodoh.
Dan yang memberi uang pasti ada kepentingan. Masa orang tiba-tiba memberi uang tanpa berharap imbalan. Kita tunggu gerak KPK untuk mengusut tuntas kasus yang sudah bertahun-tahun ini! (***)
Pembebasan Lahan Musi III Telan Rp 70 Miliar
Palembang, SN
Salah satu upaya Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan pembangunan jembatan Musi III adalah dengan membebaskan lahan di titik pembangunan, untuk pembebasan lahan sendiri, dana yang dikucurkan sekitar Rp 70 Miliar.Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan pembebasan lahan, di Ruang Rapat II Wali Kota, Rabu (9/5).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang, Sapri HN, mengatakan, untuk tahap awal pemerintah memang akan membebaskan dulu lahan untuk pembangunan Musi III.
Adapun pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar timur sepanjang 25 kilometer, yang satu paket dengan pembangunan Jembatan Musi III, akan menyusul.
“Kalau total keseluruhan sampai pembangunan jalan lingkar timur itu untuk pembebasan lahan bisa sampai Rp 500 miliar. Tapi, sekarang yang kita prioritaskan untuk pembebasan lahan Musi III dulu,” kata Sapri, yang ditemui usai rapat.
Ia menerangkan, untuk pembebasan lahan bakal Jembatan Musi III, Pemprov Sumsel sudah mengalokasikan dana dalam APBD Perubahan senilai Rp 20 miliar. Tahun depan, dari APBD Induk, Pemprov Sumsel akan menggelontorkan lagi Rp 50 miliar.
Jembatan Musi III, kata Sapri, akan dibangun dari Pulau Kemaro untuk wilayah Seberang Ilir sampai ke Plaju, tepatnya di sekitar simpang Kayu Agung atau sekitar pabrik karet Hok Tong.
“Panjang jembatan mencapai 1,2 km. Untuk jangka panjang, dari jembatan ini akan dibangun jalan lingkar timur dengan panjang 25 km. Jalan ini nanti akan bertemu di jalur jalan tol Palembang-Kayu Agung,” Sapri menerangkan.
Soal titik lokasi pembebasan lahan, Sapri mengatakan masih akan dibahas dengan pemerintah provinsi. Ini mendesak. Soalnya, pemerintah pusat tidak akan menyiapkan pembangunan Musi III jika pembebasan lahan belum rampung.
“Besok kami akan rapat lagi dengan tim dari Pemprov Sumsel. Karena dana pembebasan lahannya memang disiapkan oleh Pemprov. Tapi, Pemkot juga akan menyiapkan dana pendamping, cuma masih akan kami bahas lagi dengan Pemprov,” kata Sapri.
Selain soal Musi III, Sapri menambahkan, pihaknya dan Pemprov Sumsel juga membahas rencana pembebasan lahan bakal pembangunan under pass di Simpang Patal.
“Dananya juga disiapkan Pemprov Sumsel dalam APBD Perubahan sebesar Rp 10 miliar. Dengan luas lahan 11.200 meter persegi,” ujar Sapri.
Kepala Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sunarto, mengatakan, untuk pembebasan lahan ini pihaknya akan berkoordinasi dengan provinsi, karena dana disiapkan langsung oleh provinsi.
“Harus dibahas lagi titik-titiknya, jadi kami belum bisa memastikan luas yang akan dibebaskan untuk Musi III. Tapi, untuk under pass itu sudah pasti, yakni 11.200 meter persegi. Jadi, akan dimulai dari sebelum PTC sampai ke arah Jalan Residen Abdul Rozak,” Sunarto menerangkan.(win)
Salah satu upaya Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan pembangunan jembatan Musi III adalah dengan membebaskan lahan di titik pembangunan, untuk pembebasan lahan sendiri, dana yang dikucurkan sekitar Rp 70 Miliar.Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan pembebasan lahan, di Ruang Rapat II Wali Kota, Rabu (9/5).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang, Sapri HN, mengatakan, untuk tahap awal pemerintah memang akan membebaskan dulu lahan untuk pembangunan Musi III.
Adapun pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar timur sepanjang 25 kilometer, yang satu paket dengan pembangunan Jembatan Musi III, akan menyusul.
“Kalau total keseluruhan sampai pembangunan jalan lingkar timur itu untuk pembebasan lahan bisa sampai Rp 500 miliar. Tapi, sekarang yang kita prioritaskan untuk pembebasan lahan Musi III dulu,” kata Sapri, yang ditemui usai rapat.
Ia menerangkan, untuk pembebasan lahan bakal Jembatan Musi III, Pemprov Sumsel sudah mengalokasikan dana dalam APBD Perubahan senilai Rp 20 miliar. Tahun depan, dari APBD Induk, Pemprov Sumsel akan menggelontorkan lagi Rp 50 miliar.
Jembatan Musi III, kata Sapri, akan dibangun dari Pulau Kemaro untuk wilayah Seberang Ilir sampai ke Plaju, tepatnya di sekitar simpang Kayu Agung atau sekitar pabrik karet Hok Tong.
“Panjang jembatan mencapai 1,2 km. Untuk jangka panjang, dari jembatan ini akan dibangun jalan lingkar timur dengan panjang 25 km. Jalan ini nanti akan bertemu di jalur jalan tol Palembang-Kayu Agung,” Sapri menerangkan.
Soal titik lokasi pembebasan lahan, Sapri mengatakan masih akan dibahas dengan pemerintah provinsi. Ini mendesak. Soalnya, pemerintah pusat tidak akan menyiapkan pembangunan Musi III jika pembebasan lahan belum rampung.
“Besok kami akan rapat lagi dengan tim dari Pemprov Sumsel. Karena dana pembebasan lahannya memang disiapkan oleh Pemprov. Tapi, Pemkot juga akan menyiapkan dana pendamping, cuma masih akan kami bahas lagi dengan Pemprov,” kata Sapri.
Selain soal Musi III, Sapri menambahkan, pihaknya dan Pemprov Sumsel juga membahas rencana pembebasan lahan bakal pembangunan under pass di Simpang Patal.
“Dananya juga disiapkan Pemprov Sumsel dalam APBD Perubahan sebesar Rp 10 miliar. Dengan luas lahan 11.200 meter persegi,” ujar Sapri.
Kepala Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sunarto, mengatakan, untuk pembebasan lahan ini pihaknya akan berkoordinasi dengan provinsi, karena dana disiapkan langsung oleh provinsi.
“Harus dibahas lagi titik-titiknya, jadi kami belum bisa memastikan luas yang akan dibebaskan untuk Musi III. Tapi, untuk under pass itu sudah pasti, yakni 11.200 meter persegi. Jadi, akan dimulai dari sebelum PTC sampai ke arah Jalan Residen Abdul Rozak,” Sunarto menerangkan.(win)
Pemkot Aggarkan 3 Miliar Oprasional Ustadz Ustadazah
Palembang, SN
Tahun 2012 ini, Pemerintah Kota Palembang (Pemkot) mengalokasikan dana operasional bagi Ustadz dan Ustadazah sebesar Rp3 Miliar. Dana yang diambil dari APBD 2012 diperuntukkan bagi 2.500 ustadz yang terdata pada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Palembang.
Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT menjelaskan, pemberian dana operasional bagi pengajar ilmu agama Islam ini dilakukan agar para ustadz termotivasi dalam mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak.
“Kita coba memotivasi ustadz dan ustadzah, sehingga bagi ustadz yang mengajar di mushola dan masjid ada dana operasionalnya,” kata dia, kemarin.
Lebih jauh dia menjelaskan, dana Rp3 miliar tersebut diperuntukkan kepada 2.500 orang. Masing-masing setiap ustadz ataupun ustadzah mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta pertahun. Artinya, setiap bulan setiap ustadz mendapatkan dana Rp100 ribu.
“Sebenarnya ini masih kurang, total ustadz di Palembang ada 3.000 orang, masih ada 500 orang lagi yang belum kita bantu,” akunya. Diketahui, pemberian bantuan operasional ini mengalami peningkatan, tahun lalu hanya 1.500 ustadz yang dibantu.
“Ini kita lakukan agar mereka (ustadz) termotivasi agar ilmu yang ada bisa diturunkan kepada anak-anak kita,” harap Eddy.
Dalam kesempatan itu, dia juga akan memberikan uang kehormatan kepada hafidz (penghafal Alquran) di Palembang. Hanya saja, pemberian uang kehormatan ini hanya diperuntukkan kepada para peserta lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
“Setiap bulan Ramadan kita gelar lomba MTQ. Setiap tahun setidaknya ada 5 juz yang dihafal, dan tahun ini masuk ke tahun ke empat artinya ada 20 juz. Insya Allah 2 tahun lagi bisa hafidz. Bagi mereka yang hafidz, akan kita berikan uang kehormatan kepada mereka sebesar Rp3 juta per orang,” jelasnya.
Pemberian uang kehormatan ini sambung Eddy, lantaran jumlah hafidz di Palembang masih sedikit. “Paling kiayi Nawawi Dencik dan lainnya, masih sangat sedikit hafidz di Palembang, saya rasa kurang dari 10 hafidz. Uang kehormatan ini kita berikan agar termotivasi menghafal Alquran,” terangnya.(win)
Tahun 2012 ini, Pemerintah Kota Palembang (Pemkot) mengalokasikan dana operasional bagi Ustadz dan Ustadazah sebesar Rp3 Miliar. Dana yang diambil dari APBD 2012 diperuntukkan bagi 2.500 ustadz yang terdata pada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Palembang.
Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT menjelaskan, pemberian dana operasional bagi pengajar ilmu agama Islam ini dilakukan agar para ustadz termotivasi dalam mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak.
“Kita coba memotivasi ustadz dan ustadzah, sehingga bagi ustadz yang mengajar di mushola dan masjid ada dana operasionalnya,” kata dia, kemarin.
Lebih jauh dia menjelaskan, dana Rp3 miliar tersebut diperuntukkan kepada 2.500 orang. Masing-masing setiap ustadz ataupun ustadzah mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta pertahun. Artinya, setiap bulan setiap ustadz mendapatkan dana Rp100 ribu.
“Sebenarnya ini masih kurang, total ustadz di Palembang ada 3.000 orang, masih ada 500 orang lagi yang belum kita bantu,” akunya. Diketahui, pemberian bantuan operasional ini mengalami peningkatan, tahun lalu hanya 1.500 ustadz yang dibantu.
“Ini kita lakukan agar mereka (ustadz) termotivasi agar ilmu yang ada bisa diturunkan kepada anak-anak kita,” harap Eddy.
Dalam kesempatan itu, dia juga akan memberikan uang kehormatan kepada hafidz (penghafal Alquran) di Palembang. Hanya saja, pemberian uang kehormatan ini hanya diperuntukkan kepada para peserta lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
“Setiap bulan Ramadan kita gelar lomba MTQ. Setiap tahun setidaknya ada 5 juz yang dihafal, dan tahun ini masuk ke tahun ke empat artinya ada 20 juz. Insya Allah 2 tahun lagi bisa hafidz. Bagi mereka yang hafidz, akan kita berikan uang kehormatan kepada mereka sebesar Rp3 juta per orang,” jelasnya.
Pemberian uang kehormatan ini sambung Eddy, lantaran jumlah hafidz di Palembang masih sedikit. “Paling kiayi Nawawi Dencik dan lainnya, masih sangat sedikit hafidz di Palembang, saya rasa kurang dari 10 hafidz. Uang kehormatan ini kita berikan agar termotivasi menghafal Alquran,” terangnya.(win)
Pendaftaran Bujang Gadis Prabumulih Dibuka
Prabumulih, SN
Kantor Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Kanporabudpar) Prabumulih akan menggelar pemilihan Bujang Gadis Prabumulih 012 yang rencananya digelar pada 12 Juni di Gedung Patra Ria Komplek Pertamina Prabumulih.
Kasi Pariwisata Kanporabudpar Mulyadi MSi mengatakan, pendaftaran pemilihan Bujang Gadis Prabumulih ini dimulai pada 5 Mei sampai dengan 4 Juni. Bagi para pemuda dan pemudi Prabumulih yang berusia minimal 17 tahun dan belum menikah, dapat mengikuti pemilihan ini.
"Syarat lainnya, tinggi badan untuk wanita minimal 165 cm dan pria 170 cm. Bagi peminat dapat mengisi formulir dan surat izin orangtua yang dapat diperoleh di Kantor Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota prabumuih Jalan Jenderal Sudirman Km 12 Pangkul lantai 8," jelasnya.
Lanjut Mulyadi, calon peserta juga harus melampirkan identitas diri seperi KTP (Prabumulih), kartu pelajar atau kartu mahasiswa, foto setengah badan satu lembar serta Photo post card(close up setengah badan) 1 lembar dan Photo post card (Cose up seluruh foto seluruh badan satu lembar. “Materi dan teknis pelaksanaan diatur dua tahap yakni technical meeting yang dilaksanakan 14 Juni pukul 04.00 wib di gedung Binaria I komplek Pertamina Prabumulih. Berikutnya seleksi awal berupa tes tertulis dan wawancara yang dilaksanakan 05 Juni pukul 08.00 ditempat yang sama,” lanjut Mulyadi.
Masih dijelaskan Mulyadi pada seleksi awal para calon peserta mengikuti wawancara dengan materi sejarah budaya prabumulih dan pengetahuan umum, etika dan kepribadian dan bahasa asing. para peserta yang lulus seleksi awal akan mengikuti karantina di hotel Gran Nikita Prabumulih hingga malam grand final yang dilaksanakan 12 Juni.
“Para pemenang Bujang Gadis Prabumulih 2012 akan mendapatkan piagam, trophy, uang pembinaan dan hadiah-hadiah lainnya serta diikutkan pada pemilihan Bujang Gadis Sumatera Selatan," ujarnya. (and)
Kantor Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Kanporabudpar) Prabumulih akan menggelar pemilihan Bujang Gadis Prabumulih 012 yang rencananya digelar pada 12 Juni di Gedung Patra Ria Komplek Pertamina Prabumulih.
Kasi Pariwisata Kanporabudpar Mulyadi MSi mengatakan, pendaftaran pemilihan Bujang Gadis Prabumulih ini dimulai pada 5 Mei sampai dengan 4 Juni. Bagi para pemuda dan pemudi Prabumulih yang berusia minimal 17 tahun dan belum menikah, dapat mengikuti pemilihan ini.
"Syarat lainnya, tinggi badan untuk wanita minimal 165 cm dan pria 170 cm. Bagi peminat dapat mengisi formulir dan surat izin orangtua yang dapat diperoleh di Kantor Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota prabumuih Jalan Jenderal Sudirman Km 12 Pangkul lantai 8," jelasnya.
Lanjut Mulyadi, calon peserta juga harus melampirkan identitas diri seperi KTP (Prabumulih), kartu pelajar atau kartu mahasiswa, foto setengah badan satu lembar serta Photo post card(close up setengah badan) 1 lembar dan Photo post card (Cose up seluruh foto seluruh badan satu lembar. “Materi dan teknis pelaksanaan diatur dua tahap yakni technical meeting yang dilaksanakan 14 Juni pukul 04.00 wib di gedung Binaria I komplek Pertamina Prabumulih. Berikutnya seleksi awal berupa tes tertulis dan wawancara yang dilaksanakan 05 Juni pukul 08.00 ditempat yang sama,” lanjut Mulyadi.
Masih dijelaskan Mulyadi pada seleksi awal para calon peserta mengikuti wawancara dengan materi sejarah budaya prabumulih dan pengetahuan umum, etika dan kepribadian dan bahasa asing. para peserta yang lulus seleksi awal akan mengikuti karantina di hotel Gran Nikita Prabumulih hingga malam grand final yang dilaksanakan 12 Juni.
“Para pemenang Bujang Gadis Prabumulih 2012 akan mendapatkan piagam, trophy, uang pembinaan dan hadiah-hadiah lainnya serta diikutkan pada pemilihan Bujang Gadis Sumatera Selatan," ujarnya. (and)
Walikota Kecewa Kinerja Kadinas
Prabumulih, SN
Walikota Prabumulih, Drs Rachman Djalili mengaku kecewa dengan kinerja stafnya yang masuk dalam jajaran pejabat selevel kepala dinas, badan dan kantor. Kekecewaan Rachman Djalili ini disampaikan saat melakukan mutasi kepala dinas, Selasa (8/5).
Dalam mutasi itu Kadinas Pekerjaan Umum, Ir HM Zulfan MM digantikan Ir Adi Supratman. Sedangkan Zulfan sendiri menjabat sebagai Kadin Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup (DPELH) menggantikan Ir H Dany Fachrial MT.
Walikota Prabumulih, Drs H Rachman Djalili mengaku setahun belakangan ini dirinya kecewa terhadap kinerja sejumlah kepala dinas, badan dan kantor yang ada di lingkungan Pemkot Prabumulih. Dia menilai kinerja sejumlah kepala dinas tersebut cenderung menurun jauh dari tahun sebelumnya serta tidak menunjukkan prestasi apapun.
Buntut dari kekecewaannya tersebut, bertempat diruang rapat Pemkot Prabumulih, Selasa (8/5), Walikota Prabumulih kembali melakukan perombakan terhadap struktur organisasi pejabat eselon II, III dan IV yang dia pimpin tersebut. Sedikitnya, tiga pejabat eselon II harus bergeser dari posisinya.
“Sudah satu tahun terakhir, saya banyak kecewa dengan saudara-saudara kepala dinas kerja saudara jauh menurun,” ujar H Rachman Djalili dalam sambutannya.
Dikatakan Rachman, dirinya tidak mengetahui secara pasti apa penyebab menurunnya kinerja kepala dinas tersebut. Namun pada kesempatan tersebut, Rachman sempat melontarkan kata sindiran kepada kepala dinas dengan pernyataan dirinya tidak tahu apakah penyebab menurunnya kinerja tersebut apakah karena disebabkan suasana menjelang Pemilukada saat ini.
“Saya tidak tahu apakah saudara ikut-ikutan kampanye atau saudara ikut mencalonkan diri. Saya tidak menyalahkan anda jadi supporter asalkan kerja tetap berjalan dengan baik,” tukasnya.
Namun meskipun demikian, Rachman menegaskan, evaluasi berupa mutasi adalah hal yang biasa dan mesti dilakukan. Sebab menurut dia, hal itu merupakan implementasi dari pilar pembangunan karir PNS untuk memenuhi tuntutan pembenahan organisasi.
“Kita harapkan, dengan dilakukan evaluasi ini terjadi peningkatan kinerja pada tugas masing-masing. Supaya bisa bekerja lebih baik lagi, jika sudah baik pertahankan dan tingkatkan. Begitu pula sebaliknya jika belum, segera perbaiki mumpung masih ada waktu,” tukasnya. (and)
Walikota Prabumulih, Drs Rachman Djalili mengaku kecewa dengan kinerja stafnya yang masuk dalam jajaran pejabat selevel kepala dinas, badan dan kantor. Kekecewaan Rachman Djalili ini disampaikan saat melakukan mutasi kepala dinas, Selasa (8/5).
Dalam mutasi itu Kadinas Pekerjaan Umum, Ir HM Zulfan MM digantikan Ir Adi Supratman. Sedangkan Zulfan sendiri menjabat sebagai Kadin Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup (DPELH) menggantikan Ir H Dany Fachrial MT.
Walikota Prabumulih, Drs H Rachman Djalili mengaku setahun belakangan ini dirinya kecewa terhadap kinerja sejumlah kepala dinas, badan dan kantor yang ada di lingkungan Pemkot Prabumulih. Dia menilai kinerja sejumlah kepala dinas tersebut cenderung menurun jauh dari tahun sebelumnya serta tidak menunjukkan prestasi apapun.
Buntut dari kekecewaannya tersebut, bertempat diruang rapat Pemkot Prabumulih, Selasa (8/5), Walikota Prabumulih kembali melakukan perombakan terhadap struktur organisasi pejabat eselon II, III dan IV yang dia pimpin tersebut. Sedikitnya, tiga pejabat eselon II harus bergeser dari posisinya.
“Sudah satu tahun terakhir, saya banyak kecewa dengan saudara-saudara kepala dinas kerja saudara jauh menurun,” ujar H Rachman Djalili dalam sambutannya.
Dikatakan Rachman, dirinya tidak mengetahui secara pasti apa penyebab menurunnya kinerja kepala dinas tersebut. Namun pada kesempatan tersebut, Rachman sempat melontarkan kata sindiran kepada kepala dinas dengan pernyataan dirinya tidak tahu apakah penyebab menurunnya kinerja tersebut apakah karena disebabkan suasana menjelang Pemilukada saat ini.
“Saya tidak tahu apakah saudara ikut-ikutan kampanye atau saudara ikut mencalonkan diri. Saya tidak menyalahkan anda jadi supporter asalkan kerja tetap berjalan dengan baik,” tukasnya.
Namun meskipun demikian, Rachman menegaskan, evaluasi berupa mutasi adalah hal yang biasa dan mesti dilakukan. Sebab menurut dia, hal itu merupakan implementasi dari pilar pembangunan karir PNS untuk memenuhi tuntutan pembenahan organisasi.
“Kita harapkan, dengan dilakukan evaluasi ini terjadi peningkatan kinerja pada tugas masing-masing. Supaya bisa bekerja lebih baik lagi, jika sudah baik pertahankan dan tingkatkan. Begitu pula sebaliknya jika belum, segera perbaiki mumpung masih ada waktu,” tukasnya. (and)
Pol PP Amankan 2 Ekskavator
Palembang, SN
Rabu (9/5), Satuan Polisi Pamong Praja (sat polpp) untuk kesekian kalinya, mengamankan mobil bertonase berat (ekskavator) yang diduga kuat, digunakan untuk mengeruk galian tanah illegal (Galian C) di Sukamulya dan Ekamulya, kelurahan Talang Betutu.
Setelah beberapa pekan ini, galian c di Talang Jambe menyeruak ke publik. Kini giliran tanah di Kelurahan Talang Betutu yang jadi korbannya. Dilokasi itu, setidaknya dua mobil ekslavator, dua buah aki, kunci-kunci, serta dua buah drum solar ditemukan disana.
"Dari lokasi, kami berhasil mengamankan dua ekskavator yang baru selesai beroperasi, tapi operatornya sudah lari," kata Muhammad Sabar, Plh Kasat Pol PP Palembang, kemarin.
Menurut Sabar, razia yang bekerjasama dengan TNI dan Polri ini digelar untuk menekan terjadinya perusakan lingkungan akibat dari galian C. Sehingga, setiap galian yang tidak mendapatkan izin (illegal) akan disita dan diberikan sanksi. "Selain tidak memiliki izin, aktifitas mereka juga telah merusak lingkungan," imbuhnya.
Selain mendapati dua ekskavatror, pihaknya juga menemukan dua buah aki, kunci, serta dua buah drum yang diduga kuat dipakai untuk mengoperasikan alat berat itu.
Mengingat aksi pengerukan ini berakibat fatal, Pol PP sambung Sabar, akan memanggil pengusaha yang mengelola pengerukan illegal itu. "Kita akan mencari tahu siapa pemiliknya dan akan dipanggil buat dimintai keterangan," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Palembang, Fahlevi Maizano menyarankan, agar pengusaha yang melakukan pengerukan diberikan sanksi seberat-beratnya. Selain merusak lingkungan, politisi PDIP ini menilai, aksi pengerukan tergolong tidak manusiawi. Atas dasar itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku menurutnya, jangan berupa teguran atau denda saja.
“Jerat mereka (pelaku,red) dengan UU Lingkungan Hidup dan Perda. Selain itu, pelaku harus didenda dengan hukuman yang besar agar mereka jera,” tegas Fahlevi.
Sejauh ini, Fahlevi menilai, tugas Pol PP dalam hal ini terbilang baik. Hanya saja katanya, razia intensif diperlukan untuk mentiadakan aksi pengerukan illegal di Kota Palembang saat ini.
“Pol PP harus rutin melakukan razia, bila mereka tidak menjalankan kewajibannya. Maka tugas kita (dewan,red) yang akan memanggil mereka (Pol PP),” pungkasnya.(win)
2014, Fasilitas Pendidikan di OI Lengkap
Indralaya, SN
Dalam dua tahun kedepan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI) menargetkan melengkapi faslitas pendidikan. Hal tersebut ditujukan untuk menunjang keberhasilan dunia pendidikan di Kabupaten OI. Demikian dikatakan Bupati OI Ir H Mawardi Yahya.
Fasilitas yang dimaksud yaitu berupa gedung dan kelengkapannya termasuk juga fasilitas laboratorium bagi SLTP dan SLTA, nantinya diharapkan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan fasilitas.
"Setelah semua fasilitas terpenuhi maka nantinya tidak ada lagi sekolah yang kekurangan fasilitas penunjang," ujar Mawardi.
Fasilitas pendidikan sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, hal ini karena fasilitas pendidikan merupakan sarana penunjang keberhasilan pendidikan, untuk itu pemerintah Kabupaten OI selama. Ini sudah berupaya secara berangsur-angsur memberikan dan memenuhi fasilitas tersebut.
Dikatakan juga oleh Mawardi karena setiap masyarakat berhak menerima pendidikan yang layak dan difasilitasi oleh pemerintah, untuk itu diharapkan kepada kepala sekolah yang menerima kucuran dana BOS dapat memanfaatkan dana tersebut untuk rehab rehab kecil yang ada disekolah.
Untuk itu tambah Mawardi, untuk tahun 2012 ini Tidak kurang dari 85 unit sekolah yang ada di Kabupaten OI akan direhab, baik rehab ringan maupun rehab berat, setelah itu baru kita akan membangun gedung baru berikut kelengkapan fasilitasnya.
Tak hanya itu, menurut orang nomor satu di OI ini, dalam waktu dekat ini mereka juga akan membangun empat SMK yaitu di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Alai, Muara Kuang dan peningkatan SMK yang ada di kecamatan Indralaya Utara.
"Tidak lama lagi kita akan membangun 4 SMK yaitu di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Alai, Muara Kuang dan Indralaya Utara," ujar Mawardi. (man)
Dalam dua tahun kedepan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI) menargetkan melengkapi faslitas pendidikan. Hal tersebut ditujukan untuk menunjang keberhasilan dunia pendidikan di Kabupaten OI. Demikian dikatakan Bupati OI Ir H Mawardi Yahya.
Fasilitas yang dimaksud yaitu berupa gedung dan kelengkapannya termasuk juga fasilitas laboratorium bagi SLTP dan SLTA, nantinya diharapkan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan fasilitas.
"Setelah semua fasilitas terpenuhi maka nantinya tidak ada lagi sekolah yang kekurangan fasilitas penunjang," ujar Mawardi.
Fasilitas pendidikan sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, hal ini karena fasilitas pendidikan merupakan sarana penunjang keberhasilan pendidikan, untuk itu pemerintah Kabupaten OI selama. Ini sudah berupaya secara berangsur-angsur memberikan dan memenuhi fasilitas tersebut.
Dikatakan juga oleh Mawardi karena setiap masyarakat berhak menerima pendidikan yang layak dan difasilitasi oleh pemerintah, untuk itu diharapkan kepada kepala sekolah yang menerima kucuran dana BOS dapat memanfaatkan dana tersebut untuk rehab rehab kecil yang ada disekolah.
Untuk itu tambah Mawardi, untuk tahun 2012 ini Tidak kurang dari 85 unit sekolah yang ada di Kabupaten OI akan direhab, baik rehab ringan maupun rehab berat, setelah itu baru kita akan membangun gedung baru berikut kelengkapan fasilitasnya.
Tak hanya itu, menurut orang nomor satu di OI ini, dalam waktu dekat ini mereka juga akan membangun empat SMK yaitu di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Alai, Muara Kuang dan peningkatan SMK yang ada di kecamatan Indralaya Utara.
"Tidak lama lagi kita akan membangun 4 SMK yaitu di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Alai, Muara Kuang dan Indralaya Utara," ujar Mawardi. (man)
Senin, 30 April 2012
Angie Ditahan dan KPK yang Harus Terus Diawasi
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat SETELAH terus ditekan dan dipertanyakan banyak pihak, akhirnya KPK menahan tersangka kasus korupsi Wisma Atlet Palembang, Angelina Sondakh. Padahal setelah sidang Angelina yang mengaku tak memiliki HP Blackberry, kasus ini seperti tenggelam dan KPK sangat terlihat memgambangkannya.
Tetapi sejak belakangan banyak pihak terus menggugat KPK untuk menuntaskan kasus ini dan mengusut Anggie, lembaga ini melakukan langkah prontal dengan menahan wakil rakyat dari Partai Demokrat tersebut.
Untuk kondisi sekarang KPK harus mengusut pihak-pihak yang ada di belakang Anggie. Jangan ada intervensi, rakyat dan banyak elemen harus mengawal kasus ini.
KPK mesti didesak untuk tidak ragu memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Anggelina. Siapapun dia harus dipanggil, jangan ada pemutarbalikkan fakta.Hal ini disebabkan karena selama ini masih ada keraguan besar terhadap KPK. Nama yang disebut harus dipanggil dan KPK tetap dapat menindak pihak-pihak terkait selama memegang alat bukti.
Partai Demokrat yang kini berkuasa, dengan suara terbanyak di parlemen dan 'menguasai' Istana kini harus menanggung beban berat. Bagai puncak klimak dari perbuatan yang telah dilakukan sejak lama, partai dengan lambang bintang mercy tersebut kini memetik hasil yang sangat menyakitkan.
Kini partai yang selalu menjaga citra diri dengan semua hal yang baik-baik, harus terbuka 'aib'-nya karena ulah kadernya sendiri. Seperti fenomena gunung es, bundaran bola besar telah menggilas gaya kepemimpinan low profile. Kondisi ini didukung sikap tak tegas, plin plan, dan terkahir saling menyalahkan antar mereka sendiri. Kondisi ini membuat 'bangkai' yang selama ini disimpan rapi, baunya kini menyeruak ke seantero negeri.
Setelah Nazaruddin, kini giliran Angelina yang harus menela pil pahit buah dari kerakusannya maling uang rakyat. (***)
Warga Tolak Ganti Rugi Lahan
Banyuasin, SN
Warga tiga Desa eks Transmigrasi Pulau Muning, Limbang Mulya dan Soko Makmur Kecamatan Sembawa Banyuasin menolak ganti rugi kebun inti plasma yang akan dijadikan perkebunan sawit PT Kasi Agro Mandiri (KAM). Kendati warga sebelumnya telah setuju dengan harga Rp 3,5 juta per surat dan izin lokasi telah diterbitkan Bupati.
Penolakan warga 3 desa kawasan Air Rengit milik seluas 3.000 hektar itu diungkapkan Kades Pulau Muning Bonari, Kades Soko Makmur Ali Usman, dan Kades Limbang Mulaya Nahdlo Rizqon ditemani BPD masing-masing saat rapat mediasi di ruangan Sekda Kamis (25/4).
Rapat mediasi yang dipimpin oleh Asisten I Husnan Bhakti, dihadiri oleh Kasubag tapem Pujiono, Kabid Program Syaiful Bahri, BPN, Bappeda, serta Kasi Penyiapan lahan (PL) Dinas Transmigrasi Banyuasin Sudirjo tersebut juga dihadiri oleh perwakilan PT KAM bidang Eksternal Relation Weldi.
Seperti dikatakan oleh Kades Nahdlo Rizqon, “Kami tidak bisa memaksa warga untuk ikut kebun plasma yang dijanjikan oleh PT KAM, karena setelah kami banding-bandingkan dengan desa lain, sistim plasma sekarang tidak diminati warga, kami hanya minta trans PIR,” kata Nahdlo.
Warga Desa X Transmigran hanya menginginkan sistem Kebun Plasma Inti Rakyat (PIR) seperti yang pernah dijanjikan oleh PT SHS saat transmigrasi pertama tahun 1999 silam namun perusahaan tersebut kolep.
Senada dikatakan oleh Kades Soko Makmur Ali Usman, bahwa warga desa tidak setuju adanya perkebunan inti plasma model sekarang, warga pertama kalinya mengira kalau perkebunan yang akan dibangun oleh PT KAM adalah kebun PIR.
“Jadi masyarakat eks trans kami setelah mendapat sosialsisi tentang sistim plasma akhirnya sepakat izin lokasi yang dikeluarkan oleh pemkab Banyuasin di lokasi lahan jatah trasn seluas 2,5 Ha per KK meminta untuk dicabut,” kata Ali Usman.
Ali Usman mengatakan, kendati warga pernah dijanjikan akan diberi ganti rugi seharga Rp 3,5 juta masih tidak untung karena selain lahan jatah yang dibeli tinggal 1 ha belum lagi nantinya dari lahan plasma yang dibuat perusahaan juga harus membayar ke kredit.
Mananggapai permasalahan PT KAM dengan Warga 3 Desa Asisten 1 Husnan Bahakti mengharapkan warga untuk berpikir kembali karena sejak dibuka trans sampai dengan sekarang banyak lahan yang belum diusahakan.
“Kalau boleh saya sarankan, pemerintah memang telah berupaya mendatangkan investor agar, masyarakat bisa berkembang maju, dan khusus di tiga desa ini selama terisolir, dan banyak penduduk bermata pencaharian diluar desa,” kata Husnan Bhakti.
Akan tetapi kalau masyarakat sudah bulat berkeinginan untuk keluar dari perusahaan pemerintah juga tidak bisa mencegah, sebab desa kalau masyarakat tidak mau bermitra dengan PT KAM lokasi itu akan di inklap.
“Izin lokasi PT KAM akan direvisi kembali, khusus di 3 desa tersebut, agar PT KAM mengerjakan lahan diluar 3 desa itu,” jelas Husnan Bhakti.
Sementara Kabid Program Hutbun Syaiful Bahri mengatakan, izin lokasi PT KAM seluas 11 ribu Ha dan dikurangi 3000 ha milik 3 desa sehingga izin lokasi PT KAM tinggal 8000 ha.
“Revisi izin lokasi ini akan segera kita lakukan agar jangan sampai tumpang tindaih lokasi yang digarap PT KAM,” jelasnya.
Camat Sembawa Joni Gunawan saat dikonfirmasi mengatakan, izin lokasi PT KAM ada 11 ribu ha dan dikurangi 3 desa tinggal 8000 ha, warga yang tidak mau sistim inti plasma akan digarap sendiri dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. (sir)
Warga tiga Desa eks Transmigrasi Pulau Muning, Limbang Mulya dan Soko Makmur Kecamatan Sembawa Banyuasin menolak ganti rugi kebun inti plasma yang akan dijadikan perkebunan sawit PT Kasi Agro Mandiri (KAM). Kendati warga sebelumnya telah setuju dengan harga Rp 3,5 juta per surat dan izin lokasi telah diterbitkan Bupati.
Penolakan warga 3 desa kawasan Air Rengit milik seluas 3.000 hektar itu diungkapkan Kades Pulau Muning Bonari, Kades Soko Makmur Ali Usman, dan Kades Limbang Mulaya Nahdlo Rizqon ditemani BPD masing-masing saat rapat mediasi di ruangan Sekda Kamis (25/4).
Rapat mediasi yang dipimpin oleh Asisten I Husnan Bhakti, dihadiri oleh Kasubag tapem Pujiono, Kabid Program Syaiful Bahri, BPN, Bappeda, serta Kasi Penyiapan lahan (PL) Dinas Transmigrasi Banyuasin Sudirjo tersebut juga dihadiri oleh perwakilan PT KAM bidang Eksternal Relation Weldi.
Seperti dikatakan oleh Kades Nahdlo Rizqon, “Kami tidak bisa memaksa warga untuk ikut kebun plasma yang dijanjikan oleh PT KAM, karena setelah kami banding-bandingkan dengan desa lain, sistim plasma sekarang tidak diminati warga, kami hanya minta trans PIR,” kata Nahdlo.
Warga Desa X Transmigran hanya menginginkan sistem Kebun Plasma Inti Rakyat (PIR) seperti yang pernah dijanjikan oleh PT SHS saat transmigrasi pertama tahun 1999 silam namun perusahaan tersebut kolep.
Senada dikatakan oleh Kades Soko Makmur Ali Usman, bahwa warga desa tidak setuju adanya perkebunan inti plasma model sekarang, warga pertama kalinya mengira kalau perkebunan yang akan dibangun oleh PT KAM adalah kebun PIR.
“Jadi masyarakat eks trans kami setelah mendapat sosialsisi tentang sistim plasma akhirnya sepakat izin lokasi yang dikeluarkan oleh pemkab Banyuasin di lokasi lahan jatah trasn seluas 2,5 Ha per KK meminta untuk dicabut,” kata Ali Usman.
Ali Usman mengatakan, kendati warga pernah dijanjikan akan diberi ganti rugi seharga Rp 3,5 juta masih tidak untung karena selain lahan jatah yang dibeli tinggal 1 ha belum lagi nantinya dari lahan plasma yang dibuat perusahaan juga harus membayar ke kredit.
Mananggapai permasalahan PT KAM dengan Warga 3 Desa Asisten 1 Husnan Bahakti mengharapkan warga untuk berpikir kembali karena sejak dibuka trans sampai dengan sekarang banyak lahan yang belum diusahakan.
“Kalau boleh saya sarankan, pemerintah memang telah berupaya mendatangkan investor agar, masyarakat bisa berkembang maju, dan khusus di tiga desa ini selama terisolir, dan banyak penduduk bermata pencaharian diluar desa,” kata Husnan Bhakti.
Akan tetapi kalau masyarakat sudah bulat berkeinginan untuk keluar dari perusahaan pemerintah juga tidak bisa mencegah, sebab desa kalau masyarakat tidak mau bermitra dengan PT KAM lokasi itu akan di inklap.
“Izin lokasi PT KAM akan direvisi kembali, khusus di 3 desa tersebut, agar PT KAM mengerjakan lahan diluar 3 desa itu,” jelas Husnan Bhakti.
Sementara Kabid Program Hutbun Syaiful Bahri mengatakan, izin lokasi PT KAM seluas 11 ribu Ha dan dikurangi 3000 ha milik 3 desa sehingga izin lokasi PT KAM tinggal 8000 ha.
“Revisi izin lokasi ini akan segera kita lakukan agar jangan sampai tumpang tindaih lokasi yang digarap PT KAM,” jelasnya.
Camat Sembawa Joni Gunawan saat dikonfirmasi mengatakan, izin lokasi PT KAM ada 11 ribu ha dan dikurangi 3 desa tinggal 8000 ha, warga yang tidak mau sistim inti plasma akan digarap sendiri dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. (sir)
Stok BBM Tetap, Waktu Distribusi Berubah
Banyuasin, SN
Jelang pembatasan penggunaan BBM Premium bersubsidi yang akan diberlakukan pada kendaraan diatas 1500 cc, kelangkaan BBM kembali terjadi di sepanjang Jalintim di Kabupaten Banyuasin. Meski sejumlah SPBU mengaku stok BBM yang diberikan Pertamina setiap hari normal, namun waktu pendistribusian yang tidak jelas membuat BBM seolah-olah langka.
Seperti yang terlihat di SPBU Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, pasokan BBM yang dikirim Pertamina setiap hari normal, yaitu 16 ton solar dan 10 ton premium per hari.
“Tapi waktu pendistribusiannya yang berbeda, kami baru saja mendapatkan stock BBM pada siang hari, jadi mau tidak mau pada pagi hari kami sudah tidak bisa lagi menjual bensin maupun solar, karena sudah habis,“ kata salah seorang operator pompa.
Padahal menurutnya, jumlah kendaraan yang melintas di Jalintim ini setiap hari terus mengalami penambahan. “Kalau siang kami bongkar nanti malam juga sudah habis, terpaksa kami harus menolak kendaraan yang datang. Ada yang memang mengerti kondisi ini, tetapi ada juga yang marah-marah," tuturnya.
Soal pembatasan BBM bersubdisi yang akan diberlakukan bulan Mei mendatang, pengawas SPBU Rejodadi Akuan menambahkan. Menurutnya, sampai saat ini pengelola SPBU belum menerima informasi apapun terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi tersebut.
Memang, diakui Akuan, dirinya sempat mendengar desas-desus soal rencana pembatasan BBM bersubdisi tersebut. “Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan surat edaran atau pemberitahuan dari Pemerintah terkait pembatasan kendaraan mobil 1500 cc, Jadi kami masih melakukan kegiatan seperti biasanya,dan untuk pengisian di pom bensin kami pun masih normal," ungkapnya.
Sama hal nya yang diungkapkan Anton pengawas SPBU yang berada di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa. Anton mengatakan kalau belum menerima informasi dari pemerintah terkait pembatasan BBM untuk kendaraan 1500 cc ke atas termasuk untuk mobil ber plat merah.
"Sampai saat ini kami masih melayani mobil-mobil di atas 1500 cc seperti biasa dan untuk mobil ber plat merah milik pemerintah pun pun kami masih memberikan bensin,karena sampai saat ini kami belum menerima informasi untuk pembatasan kendaraan di atas 1500 cc.sedangkan untuk pengisian ke SPBU sampai saat ini masih normal-normal saja,“ jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Supriadi SE MSTr kepada koran ini mengatakan, pembahasan lebih lanjut soal pembatasan penggunaan BBM ditingkat daerah belum dilakukan, termasuk di Banyuasin.
“Bagaimana nanti pola yang akan diterapkan dan termasuk pengawasannya, yang jelas kalau memang diberlakukan pasti ada pembahasan lanjutan didaerah. Intinya, kami siap untuk mengawal kebijakan Pemerintah Pusat untuk diberlakukan didaerah," ujar Supriadi. (sir)
Jelang pembatasan penggunaan BBM Premium bersubsidi yang akan diberlakukan pada kendaraan diatas 1500 cc, kelangkaan BBM kembali terjadi di sepanjang Jalintim di Kabupaten Banyuasin. Meski sejumlah SPBU mengaku stok BBM yang diberikan Pertamina setiap hari normal, namun waktu pendistribusian yang tidak jelas membuat BBM seolah-olah langka.
Seperti yang terlihat di SPBU Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, pasokan BBM yang dikirim Pertamina setiap hari normal, yaitu 16 ton solar dan 10 ton premium per hari.
“Tapi waktu pendistribusiannya yang berbeda, kami baru saja mendapatkan stock BBM pada siang hari, jadi mau tidak mau pada pagi hari kami sudah tidak bisa lagi menjual bensin maupun solar, karena sudah habis,“ kata salah seorang operator pompa.
Padahal menurutnya, jumlah kendaraan yang melintas di Jalintim ini setiap hari terus mengalami penambahan. “Kalau siang kami bongkar nanti malam juga sudah habis, terpaksa kami harus menolak kendaraan yang datang. Ada yang memang mengerti kondisi ini, tetapi ada juga yang marah-marah," tuturnya.
Soal pembatasan BBM bersubdisi yang akan diberlakukan bulan Mei mendatang, pengawas SPBU Rejodadi Akuan menambahkan. Menurutnya, sampai saat ini pengelola SPBU belum menerima informasi apapun terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi tersebut.
Memang, diakui Akuan, dirinya sempat mendengar desas-desus soal rencana pembatasan BBM bersubdisi tersebut. “Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan surat edaran atau pemberitahuan dari Pemerintah terkait pembatasan kendaraan mobil 1500 cc, Jadi kami masih melakukan kegiatan seperti biasanya,dan untuk pengisian di pom bensin kami pun masih normal," ungkapnya.
Sama hal nya yang diungkapkan Anton pengawas SPBU yang berada di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa. Anton mengatakan kalau belum menerima informasi dari pemerintah terkait pembatasan BBM untuk kendaraan 1500 cc ke atas termasuk untuk mobil ber plat merah.
"Sampai saat ini kami masih melayani mobil-mobil di atas 1500 cc seperti biasa dan untuk mobil ber plat merah milik pemerintah pun pun kami masih memberikan bensin,karena sampai saat ini kami belum menerima informasi untuk pembatasan kendaraan di atas 1500 cc.sedangkan untuk pengisian ke SPBU sampai saat ini masih normal-normal saja,“ jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Supriadi SE MSTr kepada koran ini mengatakan, pembahasan lebih lanjut soal pembatasan penggunaan BBM ditingkat daerah belum dilakukan, termasuk di Banyuasin.
“Bagaimana nanti pola yang akan diterapkan dan termasuk pengawasannya, yang jelas kalau memang diberlakukan pasti ada pembahasan lanjutan didaerah. Intinya, kami siap untuk mengawal kebijakan Pemerintah Pusat untuk diberlakukan didaerah," ujar Supriadi. (sir)
Warung Pelacuran di OKI Terus Bertambah
Kayuagung, SN
Daerah Kabupaten OKI yang dibelah Jalan Lintas Timur (Jalintim) dan menjadi translit antar provinsi bahkan pulau seolah menjadi lahan subur bagi pengelola warung prostitusi (pelacuran). Ini terbuktinya dengan terus bertambahnya jumlah lokalisasi di sepanjang jalan negara tersebut.
Upaya pemerintah dan instansi terkait untuk menghilangkan praktek pelacuran di warung yang kerap juga disebut warung remang remang ini sepertinya hanya sebatas omongan dan slogan saja. Apalagi, diduga kuat oknum aparat justru menerima setoran uang dari pengelola warung esek-esek dan para Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut.
Warung esek-esek berkedok warung makan, tempat hiburan malam atau kafe yang menyediakan wanita PSK itu dapat dijumpai di sepanjang Jalintim mulai dari Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, Desa Bunut Teluk Gelam, kawasan Hutan Tutupan Lempuing Jaya. Dari beberapa titik ini, jumlahnya terbilang mencapai lebih dari 100 warung.
Bukan hanya sebagai ajang prostitusi saja, namun sejumlah warung remang-remang dan kafe-kafe tersebut juga dijadikan sebagai tempat peredaran Narkoba. Ironisnya, tempat-tempat yang memicu tingginya angka penderita HIV/AIDS di Kabupaten OKI ini minim tersentuh razia-razia. Diduga, para pemilik rumah makan dan kafe tersebut memberikan upeti pada oknum aparat.
Pengelola kafe di kawasan Teluk Gelam yang namanya meminta disamarkan, sebut saja MD saat dibincang malam kemarin secara terang-terangan mengatakan, oknum aparat yang menerima setoran uang haram itu yakni dari kepolisian dan Sat Pol PP.
Nominal setoran yang mereka berikan bervariasi, untuk di kafenya Rp 750 ribu per bulan kepada oknum polisi dan Rp 100 ribu setiap PSK untuk oknum Sat Pol PP. Namun MD tidak bersedia menyebutkan identitas oknum kedua instansi tersebut.
“Karena kami nyetor itulah, jadi kami jarang dirazia mereka. Meskipun akan dirazia, kami sudah diberikan bocoran dulu jika akan ada razia besar-besaran,” ungkap MD sembari mengatakan bila mereka tahu akan razia maka kafenya tersebut akan tutup untuk malam tersebut.
Sedangkan seorang PSK yang mengaku bernama Ida (24) berasal dari Belitang OKU Timur mengatakan, ia merupakan janda beranak satu. Nekad menjadi PSK karena kebutuhan ekonomi untuk membiayai hidupnya bersama anaknya yang masih kecil.
Berapa tarifnya kencan? Ida mengaku tergantung nego. Awalnya ia menawarkan harga Rp 200 ribu (short time) dan bisa ditawar Rp 150 ribu atau bahkan hanya Rp 100 ribu bila malam itu sepi pengunjung. Ida mengaku belum lama ini mengikuti acara sosialisasi yang dilakukan sebuah LSM di OKI tentang bahaya penyakit HIV dan AIDS, namun sepulang mengikuti acara itu ia kembali bekerja jadi PSK seperti semula.
Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (Forpes) OKI Yuris Palimbani SH sebelumnya mengatakan, pihaknya bakal melakukan penyuluhan kepada setiap pimpinan Ponpes untuk bersama-sama mensosialisasikan bahaya HIV/AIDS dan Narkoba.
Namun ia juga mengharapkan bantuan dan dukungan pihak terkait seperti Polres OKI, Polsek dan Satpol PP untuk cepat bertindak, sehingga permasalahan ini tidak semakin menjadi permasalahan yang rumit, apalagi diketahui penderita HIV/AIDS di OKI ini cukup banyak. (iso)
500 Ibu Hamil Pecahkan Rekor MURI
Palembang, SN
Sebanyak 500 ibu hamil memecahkan rekor Muri dalam acara pemeriksaan ibu hamil yang digelar di Gedung Diklat PT Pertamina Refinery Unit III Plaju, Minggu (29/4). Kegiatan tersebut sebagai program pemeriksaan kehamilan dengan peserta terbanyak.
GM PT Pertamina RU III, Teuku Khaidir menjelaskan program yang mengusung tema "Perbaikan Kualitas Ibu Hamil Guna Mengurangi Resiko Kematian ibu dan Anak" merupakan bentuk kepedulian PT Pertamina RU III terhadap masyarakat sekeliling. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu hamil sehingga dapat mengurangi resiko kematian.
Dikatakannya, PT Pertamina RU III juga memberikan bantuan medis senilai Rp 87.500.000 untuk 3 puskesmas, 14 puskeskel dan 4 posyandu yang berada di sekitar wilayah ring 1 unit operasi. "Melalui bantuan ini diharapkan dapat menunjang aktivitas memasyarakatkan lembaga kesehatan masyarakat ini,"harapnya.
Sementara itu CEO GE Indonesia, Handry Satriago mengungkapkan, Indonesia adalah satu negara dengan angka kematian ibu dan anak yang sangat besar. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan kesehatan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. GE berperan untuk menangani masalah tersebut dengan teknologi yang dimilikinya, memeriksa kandungan ibu dan membantu dokter menjaga kesehatan.
"Pemeriksaan ini dijalankan dengan peralatan pemindai kesehatan GE diantaranya V-scan yaitu alat ultrasound gengam dan beberapa alat ultrasound tipe lain seperti logiq book xp dan logiq C5 premium yang merupakan hasil produksi FE,"jelasnya.
Sementara itu Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra saat membuka kegiatan tersebut menyambut baik program yang dibuat Pertamina RU III apalagi berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan ibu hamil. "Kegiatan seperti ini jelas sangat bermanfaat bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Karena dapat memeriksakan kesehatannya secara gratis dengan teknologi cangih. Dengan adanya pemeriksaan ibu hamil saya berharap angka kematian ibu melahirkan di Palembang dapat dikurangi,"pungkasnya. (ima)
Jalinteng Betung-Sekayu Rawan Kecelakaan
Sekayu, SN
Kondisi jalan berlobang dan rusak di sejumlah jalan lintas tengah (Jalinteng) Betung-Sekayu kian mengkhawatirkan warga. Misalkan saja, lobang diatas gorong-gorong dekat pospol simpang gardu kecamatan Lais Muba. Sebuah lobang sedalam 1,5 meter dengan diameter 60 cm dibiarkan begitu saja. Bagi pengendara yang lewat terutama motor sangat membahayakan.
Warga yang kerap melewati jalan tersebut sering kali nyaris masuk lobang yang menganga. Wargapun berinisiatif untuk menaruh kayu dan bekas celana jeans biru sebagai tanda jika ada lobang besar. Ironisnya perbaikan permanent belum dilakukan, padahal jalan tersebut vital sebagai penghubung antara kecamatan dan antar kabupaten.
Warga Betung Banyuasin, Rahman(40), yang kerap melintas di kabupaten Muba mengaku kerusakan jalan dan gorong-gorong sudah terjadi beberapa bulan lalu. Namun kerusakan sebagai meluas dan lobang semakin dalam. “Kami heran, untuk fasilitas publik yang vital saja, pemerintah lamban melakukan perbaikan. Apa nunggu korban berjatuhan baru dilakukan perbaikan,” ujar Ratijo.
Menurutnya, akibat lobang tersebut sudah pernah sepeda motor yang mengalami kecelakaan.
Menurut warga Lais, Rudi(30) perbaikan lobang di gorong-gorong yang nyaris amblas sudah harus segera dilakukan. Sebab, sebagai jalan lintas atau jalan provinsi kerap dilewati truk dan tronton seperti dari perusahaan tambang dan sawit. Jika tidkak cepat dilakukan maka bisa berakibat fatal.
“Kami juga minta agar jalan di sepanjang sungai musi dibuat beton pembatas karena rawan longsor. Kalau musim hujan air hampir masuk kejalan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Lais, Junaidi berharap perbaikan jalan rusak segera dilakukan. Sebab, banyak lobang yang membahayakan pengendara yang lewat. “Harusnya pemerintah segera mengaspal dan dibuat cor beton biar kuat. Karena lobang sudah banyak. Ini hanya ditimbun koral dan besoknya rusak lagi. Kami ingin yang permanent dan tahan lama,” katanya.
Kerusakan jalan yang berlobang juga terjadi didusun II simpang kerang, di dekat MTs lais dan dekat jembatan dusun II. Menurut Kades, pada hari yang tidak hujan banyak debu yang terjadi dan warga menjadi resah juga. “Kami sering mendapatkan kabar sering warga mengalami kecelakaan akibat jalan berlobang,” jelasnya seraya menambahkan kerusakan jalan semakin diperparah banyaknya kendaraan besar seperti truk dan tronton yang melintas.
Menyikapi itu, Kasatker Pembangunan Wilayah 1 Sumsel, Junaidi pernah mengatakan perbaikan menyeluruh Betung-Sekayu-Musi Rawas akan segera dilakukan jika proses tender rampung. “Direncanakan untuk perbaikan ruas jalan hingga puluhan km yang rusak dianggarkan melalui tahun jamak selama tiga tahun. Biaya bisa mencapai 143 Miliar dan pendanaan dari pemerintah pusat,” ungkapnya. Diperkirakan perbaikan baru bisa dilakukan pertengahan tahun 2012
Menurut Junaidi, untuk sementara penanggulangan jalan rusak dengan ditimbun batu koral. Dan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Muba.(her)
Kondisi jalan berlobang dan rusak di sejumlah jalan lintas tengah (Jalinteng) Betung-Sekayu kian mengkhawatirkan warga. Misalkan saja, lobang diatas gorong-gorong dekat pospol simpang gardu kecamatan Lais Muba. Sebuah lobang sedalam 1,5 meter dengan diameter 60 cm dibiarkan begitu saja. Bagi pengendara yang lewat terutama motor sangat membahayakan.
Warga yang kerap melewati jalan tersebut sering kali nyaris masuk lobang yang menganga. Wargapun berinisiatif untuk menaruh kayu dan bekas celana jeans biru sebagai tanda jika ada lobang besar. Ironisnya perbaikan permanent belum dilakukan, padahal jalan tersebut vital sebagai penghubung antara kecamatan dan antar kabupaten.
Warga Betung Banyuasin, Rahman(40), yang kerap melintas di kabupaten Muba mengaku kerusakan jalan dan gorong-gorong sudah terjadi beberapa bulan lalu. Namun kerusakan sebagai meluas dan lobang semakin dalam. “Kami heran, untuk fasilitas publik yang vital saja, pemerintah lamban melakukan perbaikan. Apa nunggu korban berjatuhan baru dilakukan perbaikan,” ujar Ratijo.
Menurutnya, akibat lobang tersebut sudah pernah sepeda motor yang mengalami kecelakaan.
Menurut warga Lais, Rudi(30) perbaikan lobang di gorong-gorong yang nyaris amblas sudah harus segera dilakukan. Sebab, sebagai jalan lintas atau jalan provinsi kerap dilewati truk dan tronton seperti dari perusahaan tambang dan sawit. Jika tidkak cepat dilakukan maka bisa berakibat fatal.
“Kami juga minta agar jalan di sepanjang sungai musi dibuat beton pembatas karena rawan longsor. Kalau musim hujan air hampir masuk kejalan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Lais, Junaidi berharap perbaikan jalan rusak segera dilakukan. Sebab, banyak lobang yang membahayakan pengendara yang lewat. “Harusnya pemerintah segera mengaspal dan dibuat cor beton biar kuat. Karena lobang sudah banyak. Ini hanya ditimbun koral dan besoknya rusak lagi. Kami ingin yang permanent dan tahan lama,” katanya.
Kerusakan jalan yang berlobang juga terjadi didusun II simpang kerang, di dekat MTs lais dan dekat jembatan dusun II. Menurut Kades, pada hari yang tidak hujan banyak debu yang terjadi dan warga menjadi resah juga. “Kami sering mendapatkan kabar sering warga mengalami kecelakaan akibat jalan berlobang,” jelasnya seraya menambahkan kerusakan jalan semakin diperparah banyaknya kendaraan besar seperti truk dan tronton yang melintas.
Menyikapi itu, Kasatker Pembangunan Wilayah 1 Sumsel, Junaidi pernah mengatakan perbaikan menyeluruh Betung-Sekayu-Musi Rawas akan segera dilakukan jika proses tender rampung. “Direncanakan untuk perbaikan ruas jalan hingga puluhan km yang rusak dianggarkan melalui tahun jamak selama tiga tahun. Biaya bisa mencapai 143 Miliar dan pendanaan dari pemerintah pusat,” ungkapnya. Diperkirakan perbaikan baru bisa dilakukan pertengahan tahun 2012
Menurut Junaidi, untuk sementara penanggulangan jalan rusak dengan ditimbun batu koral. Dan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Muba.(her)
Muba Siap Sukseskan Musi Triboatton 2012 South Sumatera
Sekayu, SN
Kabupaten Musi Banyuasin siap mendukung suksesnya penyelenggaraan event skala internasioanl “Musi Triboatton 2012 South Sumatera” yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 12 November 2012 mendatang.
Kesempatan ini harus dimanfaatkan optimal untuk mempromosikan segala potensi yang dimiliki kabupaten Musi Banyuasin baik potensi Sumber daya alam, nilai historis Musi Banyuasin juga dari sektor pariwisata. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi pada acara kunjungan kerja kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ke Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka paparan mengenai Musi Triboatton 2012 di ruang rapat Bupati Musi Banyuasin, Jumat (27/4).
Musi Triboatton 2012 merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan potensi pariwisata Sumatera Selatan melalui event sport & tourism serta mempromosikan daya tarik wisata di sepanjang jalur sungai musi serta mendukung program pelestarian lingkungan di kawasan sungai Musi yang dilakukan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.
"Ada lima kabupaten/kota yang terlibat yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Kota Palembang. Khusus kabupaten Musi Banyuasin mendapat jatah dua etappe dari enam etappe lombayakni pada etappe III (90 km) rute Muara Lakitan-Sekayu tanggal 9 November 2012 dan etappe IV (90 km) rute Sekayu-Pengumbuh. Ini harus dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka mempromosikan potensi Kabupaten Musi Banyuasin, apalagi pada rute tersebut terdapat 5 kecamatan yang dilewati diantaranya Kecamatan Sanga Desa, Babat Toman dan Lais," tambah Wakil Bupati Beni Hernedi.
Kegiatan Musi Triboatton 2012 dimulai tanggal 7 November 2012 start dari Etappe I Tanjung Raya –Tebing Tinggi dan finish pada Etappe VI Final Dragon Boat 2000M sekaligus upacara penutupan di Kota Palembang pada tanggal 12 November 2012.
Menurut Kepala Subdit Promosi wilayah I Kementerian Pariwisata & ekonomi Kreatif RI Raseno Arya SE MM, kegiatan ini dilatarbelakangi keinginan untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai gerbang internasional, meningkatkan nilai ekonomis Sungai Musi sebagai icon pariwisata, meningkatkan akselerasi kunjungan wisatawan ke Sumatera Selatan, serta menciptakan dampak ekonomi multiganda yang mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat.
Konsep event adalah promosi pariwisata melalui olahraga (sport & Tourism), event lomba dayung dan penyusuran Sungai Musi sejauh 500 KM dari hulu ke hilir meliputi lintasan berarus deras dan lintasan berarus tenang, perpaduan wisata penjelajahan dengan lomba dayung kreatif menggunakan 3 jenis perahu ataau boat yakni River Boat, kayak, traditional Boat Racing (TBR) dan penyusuran bersama menggunakan perahu induk sepanjang sungai Musi. Dengan kategori lomba Slalom, head to head, down river race dan speedrace, dengan peserta lomba diperkirakan 15 tim atau lebih yang terdiri dari 10 team dari luar negeri diantaranya ASEAN, Austarlia, New Zealand dan Hongkong, serta 5 team dari dalam negeri. Dengan total hadiah uang tunai 500 juta rupiah, piagam penghargaan, medali dan piala.
Pada event ini juga diharapkan setiap kabupaten Kota yang terlibat untuk berpartisipasi aktif selain memeriahkan acara dengan mengadakan kegiatan yang sarat akan promosi potensi daerah masing-masing, juga berpartisipasi dalam hal pembiayaan kegiatan yang tentunya terkoordinasi dengan kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif agar tidak tumpang tindih. (her)
Kabupaten Musi Banyuasin siap mendukung suksesnya penyelenggaraan event skala internasioanl “Musi Triboatton 2012 South Sumatera” yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 12 November 2012 mendatang.
Kesempatan ini harus dimanfaatkan optimal untuk mempromosikan segala potensi yang dimiliki kabupaten Musi Banyuasin baik potensi Sumber daya alam, nilai historis Musi Banyuasin juga dari sektor pariwisata. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi pada acara kunjungan kerja kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ke Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka paparan mengenai Musi Triboatton 2012 di ruang rapat Bupati Musi Banyuasin, Jumat (27/4).
Musi Triboatton 2012 merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan potensi pariwisata Sumatera Selatan melalui event sport & tourism serta mempromosikan daya tarik wisata di sepanjang jalur sungai musi serta mendukung program pelestarian lingkungan di kawasan sungai Musi yang dilakukan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.
"Ada lima kabupaten/kota yang terlibat yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Kota Palembang. Khusus kabupaten Musi Banyuasin mendapat jatah dua etappe dari enam etappe lombayakni pada etappe III (90 km) rute Muara Lakitan-Sekayu tanggal 9 November 2012 dan etappe IV (90 km) rute Sekayu-Pengumbuh. Ini harus dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka mempromosikan potensi Kabupaten Musi Banyuasin, apalagi pada rute tersebut terdapat 5 kecamatan yang dilewati diantaranya Kecamatan Sanga Desa, Babat Toman dan Lais," tambah Wakil Bupati Beni Hernedi.
Kegiatan Musi Triboatton 2012 dimulai tanggal 7 November 2012 start dari Etappe I Tanjung Raya –Tebing Tinggi dan finish pada Etappe VI Final Dragon Boat 2000M sekaligus upacara penutupan di Kota Palembang pada tanggal 12 November 2012.
Menurut Kepala Subdit Promosi wilayah I Kementerian Pariwisata & ekonomi Kreatif RI Raseno Arya SE MM, kegiatan ini dilatarbelakangi keinginan untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai gerbang internasional, meningkatkan nilai ekonomis Sungai Musi sebagai icon pariwisata, meningkatkan akselerasi kunjungan wisatawan ke Sumatera Selatan, serta menciptakan dampak ekonomi multiganda yang mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat.
Konsep event adalah promosi pariwisata melalui olahraga (sport & Tourism), event lomba dayung dan penyusuran Sungai Musi sejauh 500 KM dari hulu ke hilir meliputi lintasan berarus deras dan lintasan berarus tenang, perpaduan wisata penjelajahan dengan lomba dayung kreatif menggunakan 3 jenis perahu ataau boat yakni River Boat, kayak, traditional Boat Racing (TBR) dan penyusuran bersama menggunakan perahu induk sepanjang sungai Musi. Dengan kategori lomba Slalom, head to head, down river race dan speedrace, dengan peserta lomba diperkirakan 15 tim atau lebih yang terdiri dari 10 team dari luar negeri diantaranya ASEAN, Austarlia, New Zealand dan Hongkong, serta 5 team dari dalam negeri. Dengan total hadiah uang tunai 500 juta rupiah, piagam penghargaan, medali dan piala.
Pada event ini juga diharapkan setiap kabupaten Kota yang terlibat untuk berpartisipasi aktif selain memeriahkan acara dengan mengadakan kegiatan yang sarat akan promosi potensi daerah masing-masing, juga berpartisipasi dalam hal pembiayaan kegiatan yang tentunya terkoordinasi dengan kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif agar tidak tumpang tindih. (her)
Dana BSM SLTP Segera Cair
Indralaya, SN
Setelah mencairkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk murid sekolah dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir (OI) juga akan mengucurkan dana BSM untuk pelajar SLTP.
Kepala Dinas Pendidikan OI H Baharuddin Noer MM melalui Kasi Kurikulum sekolah
menengah Marsudi MM menyatakan, di Kabupaten OI terdapat 1.681 pelajar SLTP yang mendapat dana BSM. Setiap pelajar mendapat dana sebesar Rp 550 ribu pertahun. Sehingga total dana yang dikucurkan sebesar Rp 924.550.000.
Ditambahkan Marsudi, pencairan dana BSM mulai tahun 2012 dicairkan langsung oleh siswa yang bersangkutan didampingi orangtua dengan membawa raport dan SK penunjukan dari kepala sekolah masing-masing yang pencairannya dilakukan di kantor pos yang telah ditunjuk
dan terdekat dari lokasi sekolah dan apabila murid yang bersangkutan berhalangan untuk mencairkan langsung bisa juga siswa tersebut memberi surat kuasa kepada pihak sekolah dalam hal pencairan tersebut.
Lebih jauh dikatakan Marsudi dengan perubahan sistem pencairan dan penerimaan dana BSM ini sudah merupakan ketentuan dari pusat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau terjadi adanya kemungkinan pemotongan-pemotongan yang selama ini
sering menjadi keluhan para siswa dan wali siswa.
Sementara itu pencairan untuk tahun ini tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, masing-masing siswa menerima Rp 550 ribu pertahun dengan dua kali pencairan yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp 275 ribu yang pencairannya segera terealisasi. Sementara sisanya dibayarkan pada termin kedua yaitu pada bulan Juli 2012 mendatang.
Tak hanya itu ditambahkan Marsudi, kalau nantinya pada batas yang ditentukan untuk masa pencairan, yang diperkirakan pada akhir pecairan termin kedua masih ada siswa yang belum mencairkan maka pihak pemerintah memberi tenggang waktu selama 10 hari kerja namun apabila hingga masa tenggang waktu dana juga masih tersisa maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara. (man)
Setelah mencairkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk murid sekolah dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir (OI) juga akan mengucurkan dana BSM untuk pelajar SLTP.
Kepala Dinas Pendidikan OI H Baharuddin Noer MM melalui Kasi Kurikulum sekolah
menengah Marsudi MM menyatakan, di Kabupaten OI terdapat 1.681 pelajar SLTP yang mendapat dana BSM. Setiap pelajar mendapat dana sebesar Rp 550 ribu pertahun. Sehingga total dana yang dikucurkan sebesar Rp 924.550.000.
Ditambahkan Marsudi, pencairan dana BSM mulai tahun 2012 dicairkan langsung oleh siswa yang bersangkutan didampingi orangtua dengan membawa raport dan SK penunjukan dari kepala sekolah masing-masing yang pencairannya dilakukan di kantor pos yang telah ditunjuk
dan terdekat dari lokasi sekolah dan apabila murid yang bersangkutan berhalangan untuk mencairkan langsung bisa juga siswa tersebut memberi surat kuasa kepada pihak sekolah dalam hal pencairan tersebut.
Lebih jauh dikatakan Marsudi dengan perubahan sistem pencairan dan penerimaan dana BSM ini sudah merupakan ketentuan dari pusat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau terjadi adanya kemungkinan pemotongan-pemotongan yang selama ini
sering menjadi keluhan para siswa dan wali siswa.
Sementara itu pencairan untuk tahun ini tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, masing-masing siswa menerima Rp 550 ribu pertahun dengan dua kali pencairan yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp 275 ribu yang pencairannya segera terealisasi. Sementara sisanya dibayarkan pada termin kedua yaitu pada bulan Juli 2012 mendatang.
Tak hanya itu ditambahkan Marsudi, kalau nantinya pada batas yang ditentukan untuk masa pencairan, yang diperkirakan pada akhir pecairan termin kedua masih ada siswa yang belum mencairkan maka pihak pemerintah memberi tenggang waktu selama 10 hari kerja namun apabila hingga masa tenggang waktu dana juga masih tersisa maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara. (man)
Kamis, 26 April 2012
Warga Pesisir Tagih Pembangunan Pos AL
Kayuagung, SN
Warga di Desa Pinang Indah dan sekitar dalam Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI menagih janji Pemkab OKI yang akan membangun Pos Angkatan Laut (AL) di kawasan pesisir OKI. Proyek ini sudah dianggarkan menggunakan APBD OKI 2012 senilai Rp 170 juta.
Amirsyah SH, anggota DPRD OKI dari Partai Bintang Reformasi kemarin mengatakan, kawasan pesisir di Desa Pinang Indah dan sekitarnya merupakan daerah perairan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung. Kawasan itu rentan terjadi kriminalitas sehingga butuh penjagaan.
“Warga selaku nelayan butuh keamaman setiap hari, jadi mereka menagih janji itu kepada DPRD OKI melalui saya karena saya berasal dari Dapil itu,” katanya sembari mengatakan usulan pembangunan Pos AL itu sudah sejak tahun 2011 lalu.
“Usulan ini kami bahas di rapat dewan dan disetujui untuk dibangun dengan dana dari APBD sebesar Rp 170 juta,” terangnya sembari mengatakan selama tahun 2012 ini warga terus-terusan mempertanyakan kapan pelaksanaan pembangunan pos dimaksud.
Mengenai pelaksana pembangunan tersebut kata Amirsyah, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya OKI. Masyarakat sangat membutuhkan adanya pos pengamanan di wilayah pesisir laut itu, karena sudah dianggarkan di APBD.
Fredi selaku Camat Sungai Menang dikonfirmasi mengatakan, memang adanya usulan dari warga terkait permintaan Pos AL itu. Usulan itu muncul tahun lalu saat Camat Sungai Menang dijabat Husni Tamrin dan Fredi selaku Sekcam. (iso)
Warga di Desa Pinang Indah dan sekitar dalam Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI menagih janji Pemkab OKI yang akan membangun Pos Angkatan Laut (AL) di kawasan pesisir OKI. Proyek ini sudah dianggarkan menggunakan APBD OKI 2012 senilai Rp 170 juta.
Amirsyah SH, anggota DPRD OKI dari Partai Bintang Reformasi kemarin mengatakan, kawasan pesisir di Desa Pinang Indah dan sekitarnya merupakan daerah perairan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung. Kawasan itu rentan terjadi kriminalitas sehingga butuh penjagaan.
“Warga selaku nelayan butuh keamaman setiap hari, jadi mereka menagih janji itu kepada DPRD OKI melalui saya karena saya berasal dari Dapil itu,” katanya sembari mengatakan usulan pembangunan Pos AL itu sudah sejak tahun 2011 lalu.
“Usulan ini kami bahas di rapat dewan dan disetujui untuk dibangun dengan dana dari APBD sebesar Rp 170 juta,” terangnya sembari mengatakan selama tahun 2012 ini warga terus-terusan mempertanyakan kapan pelaksanaan pembangunan pos dimaksud.
Mengenai pelaksana pembangunan tersebut kata Amirsyah, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya OKI. Masyarakat sangat membutuhkan adanya pos pengamanan di wilayah pesisir laut itu, karena sudah dianggarkan di APBD.
Fredi selaku Camat Sungai Menang dikonfirmasi mengatakan, memang adanya usulan dari warga terkait permintaan Pos AL itu. Usulan itu muncul tahun lalu saat Camat Sungai Menang dijabat Husni Tamrin dan Fredi selaku Sekcam. (iso)
OKI Penuhi Syarat Terima CPNS Baru
Kayuagung, SN
Kabupaten OKI memenuhi persyaratan untuk melakukan seleksi penerimaan CPNS baru dari jalur umum tahun 2012. Hal ini karena APBD OKI yang digunakan untuk menggaji para abdi negara itu hanya sekitar 42 persen.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIP MSi diwakili Ahmad Kholik yang menjabat Sekretaris BKD, Rabu (25/4) kepada wartawan mengatakan, melihat angka 42 persen APBD OKI untuk menggaji PNS berarti daerah ini memenuhi persyaratan untuk melakukan penerimaan tahun ini.
“Khususnya untuk tenaga medis dan tenaga pendidik,”ujarnya sembari mengatakan meskipun OKI memenuhi syarat namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari BKN Pusat terkait kuotanya.
Dijelaskan dia, sekarang setiap kabupaten dan kota sedang melakukan analisis jabatan untuk mendeteksi jumlah CPNS baru yang dibutuhkan di daerah tersebut. Setelah analisis selesai dilakukan, baru akan diketahui apakah daerah itu perlu melakukan seleksi penerimaan CPNS atau tidak.
Mengenai kondisi di OKI katanya, daerah ini masih membutuhkan sekitar 2 ribu orang CPNS baru, jumlah ini didominasi formasi tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan. Jumlah ini bisa diambil dari seleksi jalur umum atau memprioritaskan tenaga honorer.
Penyebab kekurangan 2 ribu CPNS ini dikarenakan terjadi ketidak seimbangan antara quota penerimaan dan jumlah PNS yang pensiun yang terjadi sampai tahun 2010 lalu. Sampai tahun 2010 ada 500 PNS yang pensiun, sementara waktu itu kuota penerimaan pegawai tidak sampai 400 pegawai, itu belum termasuk jumlah PNS yang sudah pensiun di tahun 2011 dan 2012 ini.
Sedangkan Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM sebelumnya mengatakan, adanya memoratorium selama ini diharapkan pegawai yang ada sekarang bisa diberdayakan. Memoratorium ini tujuannya untuk menghemat pengeluaran anggaran negara. (iso)
Kabupaten OKI memenuhi persyaratan untuk melakukan seleksi penerimaan CPNS baru dari jalur umum tahun 2012. Hal ini karena APBD OKI yang digunakan untuk menggaji para abdi negara itu hanya sekitar 42 persen.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIP MSi diwakili Ahmad Kholik yang menjabat Sekretaris BKD, Rabu (25/4) kepada wartawan mengatakan, melihat angka 42 persen APBD OKI untuk menggaji PNS berarti daerah ini memenuhi persyaratan untuk melakukan penerimaan tahun ini.
“Khususnya untuk tenaga medis dan tenaga pendidik,”ujarnya sembari mengatakan meskipun OKI memenuhi syarat namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari BKN Pusat terkait kuotanya.
Dijelaskan dia, sekarang setiap kabupaten dan kota sedang melakukan analisis jabatan untuk mendeteksi jumlah CPNS baru yang dibutuhkan di daerah tersebut. Setelah analisis selesai dilakukan, baru akan diketahui apakah daerah itu perlu melakukan seleksi penerimaan CPNS atau tidak.
Mengenai kondisi di OKI katanya, daerah ini masih membutuhkan sekitar 2 ribu orang CPNS baru, jumlah ini didominasi formasi tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan. Jumlah ini bisa diambil dari seleksi jalur umum atau memprioritaskan tenaga honorer.
Penyebab kekurangan 2 ribu CPNS ini dikarenakan terjadi ketidak seimbangan antara quota penerimaan dan jumlah PNS yang pensiun yang terjadi sampai tahun 2010 lalu. Sampai tahun 2010 ada 500 PNS yang pensiun, sementara waktu itu kuota penerimaan pegawai tidak sampai 400 pegawai, itu belum termasuk jumlah PNS yang sudah pensiun di tahun 2011 dan 2012 ini.
Sedangkan Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM sebelumnya mengatakan, adanya memoratorium selama ini diharapkan pegawai yang ada sekarang bisa diberdayakan. Memoratorium ini tujuannya untuk menghemat pengeluaran anggaran negara. (iso)
3.253 Murid SD OI Dapat BSM
Indralaya, SN
Sebanyak 3.253 murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendapat kucuran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Masing-masing murid menerima bantuan sebesar Rp 428 ribu pertahun.
Kepala Dinas Pendidikan OI melalui Kasi Sarana TK/SD, Wahyudi SKom didampingi Desmawati SE bagian Pendataan BSM mengatakan, pencairan dana BSM mulai tahun 2012 dicairkan langsung siswa yang bersangkutan didampingi orangtua dengan membawa raport dan SK penunjukan dari Kepala sekolah masing-masing yang pencairannya dilakukan di kantor pos yang telah di tunjuk dan terdekat dari lokasi sekolah.
Dengan perubahan sistem pencairan dan penerimaan dana BSM, lanjut Wahyudi, ini sudah merupakan ketentuan dari pusat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau terjadi adanya kemungkinan pemotongan-pemotongan yang selama ini sering menjadi keluhan para siswa dan wali murid.
Pencairan untuk tahun ini lanjutnya, ada peningkatan karena setiap murid menerima Rp 428 ribu/tahun dengan dua kali pencairan yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp 360 ribu yang pencairannya dari 2-30 April sementara sisanya Rp 68 dibayarkan juga di kantor pada jadwal yang akan ditentukan kemudian.
Ditambahkan Desmawati untuk tahun lalu, setiap siswa menerima Rp 360 ribu sementara untuk tahun ini ada peningkatan yaitu sebesar Rp 428 ribu pertahun. Bila sampai dengan 30 April masih ada murid yang belum mencairkan maka pihak pemerintah memberi tenggang waktu selama 10 hari kerja. Namun bila hingga masa tenggang waktu dana juga masih tersisa maka dana yang tersisa tersebut dikembalikan ke kas negara. (man)
Sebanyak 3.253 murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendapat kucuran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Masing-masing murid menerima bantuan sebesar Rp 428 ribu pertahun.
Kepala Dinas Pendidikan OI melalui Kasi Sarana TK/SD, Wahyudi SKom didampingi Desmawati SE bagian Pendataan BSM mengatakan, pencairan dana BSM mulai tahun 2012 dicairkan langsung siswa yang bersangkutan didampingi orangtua dengan membawa raport dan SK penunjukan dari Kepala sekolah masing-masing yang pencairannya dilakukan di kantor pos yang telah di tunjuk dan terdekat dari lokasi sekolah.
Dengan perubahan sistem pencairan dan penerimaan dana BSM, lanjut Wahyudi, ini sudah merupakan ketentuan dari pusat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau terjadi adanya kemungkinan pemotongan-pemotongan yang selama ini sering menjadi keluhan para siswa dan wali murid.
Pencairan untuk tahun ini lanjutnya, ada peningkatan karena setiap murid menerima Rp 428 ribu/tahun dengan dua kali pencairan yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp 360 ribu yang pencairannya dari 2-30 April sementara sisanya Rp 68 dibayarkan juga di kantor pada jadwal yang akan ditentukan kemudian.
Ditambahkan Desmawati untuk tahun lalu, setiap siswa menerima Rp 360 ribu sementara untuk tahun ini ada peningkatan yaitu sebesar Rp 428 ribu pertahun. Bila sampai dengan 30 April masih ada murid yang belum mencairkan maka pihak pemerintah memberi tenggang waktu selama 10 hari kerja. Namun bila hingga masa tenggang waktu dana juga masih tersisa maka dana yang tersisa tersebut dikembalikan ke kas negara. (man)
Lima Warga Pembakaran PT SAL Dibidik
Sekayu, SN
Kasus pembakaran camp PT SAL yang dilakukan warga Desa Ngunang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Minggu (23/4) sekitar pukul 10.30 WIB tampaknya mulai meruncing. Mapolres Musi Banyuasin (Muba) kini membidik lima warga setempat yang diduga terlibat atas kasus tersebut.
Kelimanya dibidik setelah mendapatkan sejumlah keterangan 8 orang saksi, termasuk keterangan hasil pertemuan antara Dandrem, Pemkab Muba dan warga di Pemkab Muba, Selasa (24/4) lalu. Selain bukti kedua mobil dan pondok perusahaan yang terbakar, pihak kepolisian rupanya juga mendapati senpi rakitan di lokasi kejadian. Hal ini diungkap Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4). Dikatakan Toto, meski telah membidik kelimanya namun pihaknya belum dapat menetapkan kelimanya menjadi tersangka lantaran belum memiliki cukup bukti.
“Dari hasil pengembangan kasus ini sebenarnya tidak akan terjadi bila saling mentaati aturan. Sebab jauh sebelum ini terjadi pihak Pemkab Muba sudah melakukan pertemuan, namun sayangnya banyak warga yang tidak ikut hadir. Bahkan warga yang melakukan aksi anarkis di perusahaan mereka yang tidak ikut hadir dalam rapat pertemuan tersebut,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Toto juga menyayangkan aksi yang terjadi. Akan tetapi, lantaran kasus ini sudah terjadi oleh karenanya akan diproses lebih lanjut. “Sejauh ini berdasarkan informasi dari Pemkab Muba PT SAL mulai dibekukan, dan waktunya belum dapat ditentukan. Dari hasil Labfor, pemkabaran dimulai dari penyiraman minyak baru dibakar. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi bila dimusyawarahkan,” pungkasnya. (her)
Kasus pembakaran camp PT SAL yang dilakukan warga Desa Ngunang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Minggu (23/4) sekitar pukul 10.30 WIB tampaknya mulai meruncing. Mapolres Musi Banyuasin (Muba) kini membidik lima warga setempat yang diduga terlibat atas kasus tersebut.
Kelimanya dibidik setelah mendapatkan sejumlah keterangan 8 orang saksi, termasuk keterangan hasil pertemuan antara Dandrem, Pemkab Muba dan warga di Pemkab Muba, Selasa (24/4) lalu. Selain bukti kedua mobil dan pondok perusahaan yang terbakar, pihak kepolisian rupanya juga mendapati senpi rakitan di lokasi kejadian. Hal ini diungkap Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4). Dikatakan Toto, meski telah membidik kelimanya namun pihaknya belum dapat menetapkan kelimanya menjadi tersangka lantaran belum memiliki cukup bukti.
“Dari hasil pengembangan kasus ini sebenarnya tidak akan terjadi bila saling mentaati aturan. Sebab jauh sebelum ini terjadi pihak Pemkab Muba sudah melakukan pertemuan, namun sayangnya banyak warga yang tidak ikut hadir. Bahkan warga yang melakukan aksi anarkis di perusahaan mereka yang tidak ikut hadir dalam rapat pertemuan tersebut,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Toto juga menyayangkan aksi yang terjadi. Akan tetapi, lantaran kasus ini sudah terjadi oleh karenanya akan diproses lebih lanjut. “Sejauh ini berdasarkan informasi dari Pemkab Muba PT SAL mulai dibekukan, dan waktunya belum dapat ditentukan. Dari hasil Labfor, pemkabaran dimulai dari penyiraman minyak baru dibakar. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi bila dimusyawarahkan,” pungkasnya. (her)
Bendahara DPC Gerindra Muba Ditetapkan Tersangka
Sekayu, SN
Kalau sebelumnya oknum anggota DPRD Muba Emil Silpan dari Fraksi Gerindra telah divonis 4 tahun penjara karena telah terbukti melakukan korupsi saat terpidana menjabat sebagai Kades Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin.
Kini di partai yang sama Bendahara DPC partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Akmal Mahas (65), akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi dana hibah bantuan APBD Pemkab Muba senilai Rp 69 juta untuk Partai Politik (Parpol). Warga Kampung 2, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu ini ditetapkan menjadi tersangka atas penyidikan Tim Pidkor Mapolres Musi Banyuasin (Muba).
Berdasarkan hasil tim Pidkor Polres Muba, ayah lima orang anak ini diduga tidak melaporkan kepada partai usai menerima pencairan dana tersebut dari Kesbangpol dan Linmas Muba. Bahkan, tersangka juga diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Tersangka dijemput paksa dari kediamannya, Selasa (24/4) malam sekitar pukul 08.30 WIB.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4) sekitar pukul 11.00 WIB mengatakan, ditetapkannya tersangka atas kasus tersebut lantaran telah cukup bukti berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Terhadap kasus ini, Toto menjelaskan berkoordinasi dengan BPKP Palembang terkait kerugian Negara.
“Kasus ini sudah sejak satu bulan dilakukan penyidikan. Kita menetapkan Akmal menjadi tersangka lantaran bukti. Kasus ini pun memang cukup sulit, oleh karenanya kita koordinasikan dengan BKPK Palembang dan hasilnya kasus ini memang kasus korupsi sebab dana hibah yang diberikan merupakan APBD Pemkab Muba,” ungkapnya.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil penyidikan, tersangka melakukan pencairan dana pada Senin (15/7/11). Terhadap kasus ini, Toto menegaskan akan terus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Terkait hal ini, tersangka Akmal Mahas dibalik jeruji mengakui perbuatan yang ia lakukan. Kendati demikian, dirinya membantah uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk keperluan partai. “Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional,” ungkap pria yang 8 tahun bekerja di partai tersebut.
Terhadap kasus yang menjeratnya, Akmal menyampaikan pihak partai belum ada yang menjenguk dirinya dari balik jeruji. “Partai mungkin belum tahu kasus ini,” jelasnya yang masih terlihat santai dan senyum-senyum.
Terpisah Ketua DPC Gerinda Kabupaten Muba Aidil Fitri SE mengakui, kalau oknum anggotanya yang dipercaya sebagai bendahara DPC Gerindra telah ditangkap oleh petugas Polres Muba, karena terkait kasus dugaan tindakan korupsi ditubuh partainya, yakni menyalahgunakan dana bantuan social (bansos) dari Pemkab Muba untuk parpol Gerindra pada tahun 2011 lalu sebesar Rp 69 juta.
"Memang benar, kita yang melaporkan oknum Akmal ini ke Polres Muba, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan bansos parpol dari Pemkab Muba, yang diduga disalah gunakannya untuk kepentingan pribadi," ujar Aidil Fitri yang juga wakil Ketua DPRD Muba ini.
Menurut Aidil, sebenarnya masalah ini tidak perlu masuk ke ranah hukum, kalau oknum Akmal punya itikad baik untuk mengembalikan dana bansos tersebut.
"Nyatanya setelah kita beri waktu, tidak ada niatpun untuk mengembalikannya ke partai, makanya masalah ini kita laporkan ke Polres Muba, tentunya proses hukumnya akan kita serahkan sepenuhnya ke penegak hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (her)
Kalau sebelumnya oknum anggota DPRD Muba Emil Silpan dari Fraksi Gerindra telah divonis 4 tahun penjara karena telah terbukti melakukan korupsi saat terpidana menjabat sebagai Kades Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin.
Kini di partai yang sama Bendahara DPC partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Akmal Mahas (65), akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi dana hibah bantuan APBD Pemkab Muba senilai Rp 69 juta untuk Partai Politik (Parpol). Warga Kampung 2, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu ini ditetapkan menjadi tersangka atas penyidikan Tim Pidkor Mapolres Musi Banyuasin (Muba).
Berdasarkan hasil tim Pidkor Polres Muba, ayah lima orang anak ini diduga tidak melaporkan kepada partai usai menerima pencairan dana tersebut dari Kesbangpol dan Linmas Muba. Bahkan, tersangka juga diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Tersangka dijemput paksa dari kediamannya, Selasa (24/4) malam sekitar pukul 08.30 WIB.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4) sekitar pukul 11.00 WIB mengatakan, ditetapkannya tersangka atas kasus tersebut lantaran telah cukup bukti berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Terhadap kasus ini, Toto menjelaskan berkoordinasi dengan BPKP Palembang terkait kerugian Negara.
“Kasus ini sudah sejak satu bulan dilakukan penyidikan. Kita menetapkan Akmal menjadi tersangka lantaran bukti. Kasus ini pun memang cukup sulit, oleh karenanya kita koordinasikan dengan BKPK Palembang dan hasilnya kasus ini memang kasus korupsi sebab dana hibah yang diberikan merupakan APBD Pemkab Muba,” ungkapnya.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil penyidikan, tersangka melakukan pencairan dana pada Senin (15/7/11). Terhadap kasus ini, Toto menegaskan akan terus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Terkait hal ini, tersangka Akmal Mahas dibalik jeruji mengakui perbuatan yang ia lakukan. Kendati demikian, dirinya membantah uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk keperluan partai. “Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional,” ungkap pria yang 8 tahun bekerja di partai tersebut.
Terhadap kasus yang menjeratnya, Akmal menyampaikan pihak partai belum ada yang menjenguk dirinya dari balik jeruji. “Partai mungkin belum tahu kasus ini,” jelasnya yang masih terlihat santai dan senyum-senyum.
Terpisah Ketua DPC Gerinda Kabupaten Muba Aidil Fitri SE mengakui, kalau oknum anggotanya yang dipercaya sebagai bendahara DPC Gerindra telah ditangkap oleh petugas Polres Muba, karena terkait kasus dugaan tindakan korupsi ditubuh partainya, yakni menyalahgunakan dana bantuan social (bansos) dari Pemkab Muba untuk parpol Gerindra pada tahun 2011 lalu sebesar Rp 69 juta.
"Memang benar, kita yang melaporkan oknum Akmal ini ke Polres Muba, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan bansos parpol dari Pemkab Muba, yang diduga disalah gunakannya untuk kepentingan pribadi," ujar Aidil Fitri yang juga wakil Ketua DPRD Muba ini.
Menurut Aidil, sebenarnya masalah ini tidak perlu masuk ke ranah hukum, kalau oknum Akmal punya itikad baik untuk mengembalikan dana bansos tersebut.
"Nyatanya setelah kita beri waktu, tidak ada niatpun untuk mengembalikannya ke partai, makanya masalah ini kita laporkan ke Polres Muba, tentunya proses hukumnya akan kita serahkan sepenuhnya ke penegak hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (her)
DPRD AKan Panggil Disdikpora
* Oknum Guru Diduga Cabuli Anak Didiknya
Palembang, SN
Perbuatan bejat kembali terjadi di lingkungan dunia pendidikan, kali ini seorang oknum guru skolah swasta ditahan karena diduga mencabuli anak didiknya sendiri.
Menangapi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang siap memanggil pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang.
Agus Tridasa, Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang yang membidangi pendidikan mengatakan, terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik memang dapat merusak dunia pendidikan. Ditambah pula kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya yang berakibat anak didik yang menjadi korban tidak mau melanjutkan sekolah.“Hal ini memang butuh ketegasan pemerintah karena dapat membahayakan dunia pendidikan kita,”ujar Agus.
Dia berharap, hal-hal yang merusak pendidikan seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak Disdikpora Kota Palembang untuk meminta penjelasan dan pembahasannya. “Selasa atau rabu pekan depan kita pastikan akan memanggil pihak SKPD terkait yakni Disdikpora Kota Palembang. Kita harapkan ada penjelasan dan penyelesaiannya,”tegas Agus.
Disinggung dapat rusaknya mental anak didik pada kasus ini, Agus akan menekankan akan meminta Disdikpora untuk lebih menyosialisasikan nilai-nilai moral dan kebaikan kepada pihak-pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. “Bila perlu, kita minta pihak psikolog turut membantu permasalahan ini, karena sudah menyangkut psikologis anak didik dan harapannya di masa depan,”pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, belum mendapatkan laporan terkait hal ini. Meski demikian, apabila oknum guru yang tidak baik tersebut tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang dia menegaskan akan memberhentikan yang bersangkutan. Pasalnya, dapat mencoreng nama baik kota.“Akan dicek lagi, kita belum tahu oknum ini dari mana. Jika memang PNS bisa diberhentikan,”ujar Eddy.(win)
Palembang, SN
Perbuatan bejat kembali terjadi di lingkungan dunia pendidikan, kali ini seorang oknum guru skolah swasta ditahan karena diduga mencabuli anak didiknya sendiri.
Menangapi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang siap memanggil pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang.
Agus Tridasa, Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang yang membidangi pendidikan mengatakan, terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik memang dapat merusak dunia pendidikan. Ditambah pula kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya yang berakibat anak didik yang menjadi korban tidak mau melanjutkan sekolah.“Hal ini memang butuh ketegasan pemerintah karena dapat membahayakan dunia pendidikan kita,”ujar Agus.
Dia berharap, hal-hal yang merusak pendidikan seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak Disdikpora Kota Palembang untuk meminta penjelasan dan pembahasannya. “Selasa atau rabu pekan depan kita pastikan akan memanggil pihak SKPD terkait yakni Disdikpora Kota Palembang. Kita harapkan ada penjelasan dan penyelesaiannya,”tegas Agus.
Disinggung dapat rusaknya mental anak didik pada kasus ini, Agus akan menekankan akan meminta Disdikpora untuk lebih menyosialisasikan nilai-nilai moral dan kebaikan kepada pihak-pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. “Bila perlu, kita minta pihak psikolog turut membantu permasalahan ini, karena sudah menyangkut psikologis anak didik dan harapannya di masa depan,”pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, belum mendapatkan laporan terkait hal ini. Meski demikian, apabila oknum guru yang tidak baik tersebut tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang dia menegaskan akan memberhentikan yang bersangkutan. Pasalnya, dapat mencoreng nama baik kota.“Akan dicek lagi, kita belum tahu oknum ini dari mana. Jika memang PNS bisa diberhentikan,”ujar Eddy.(win)
Mei, Tarif Angkutan Sungai Naik 19 Persen
Palembang, SN
Pada awal Mei mendatang, Dinas Perhubungan Kota Palembang akan memberlakukan tarif baru untuk angkutan sungai. Tarif itu ini berlaku untuk golongan 5 yaitu jenis truk, golongan 6 jenis fuso, golongan 7 jenis tronton, dan golongan 8 jenis alat berat.
“Besaran kenaikan bervariasi. Tapi rata-rata 19,5 persen,” ujar Kepala Bidang Hubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Said Albar, ditemui usai mengikuti rapat koordinasi pendapatan daerah di Dispenda Kota Palembang, Rabu (25/4).
Tarif golongan 5, untuk kendaraan penumpang, dari Rp 1.529.990 naik menjadi Rp 1.829.100.Untuk kendaraan barangnya dari Rp 1.276.385 naik jadi 2.971.500.
Golongan 6 untuk kendaraan penumpang Rp 2.590.960, naik jadi Rp 2.971.500. Untuk kendaraan barangnya, dari Rp 2.113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Sedangkan golongan 7, dari Rp 2.1113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Golongan 8 dari Rp 3.277.190 naik menjadi Rp 3.926.400.
Albar, mengatakan, kenaikan ini rutin diberlakukan enam bulan sekali, sesuai keputusan Kementerian Perhubungan.
“Jadi kenaikan tarif bukan karena isu kenaikan harga BBM. Tapi ini keputusan dari Kementerian Perhubungan. Kami hanya menjalankan instruksi,” ujar Albar.
Kenaikan ini khusus untuk kendaraan barang dan penumpang. Menurut Albar, tarif sudah layak dinaikkan karena biaya operasional kian meningkat.
“Pemerintah terakhir menaikkan tarif tahun 2010. Seharusnya, tahun ini sudah dua kali kenaikan, tapi tertunda kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Albar menambahkan, kenaikan tarif direncanakan bulan Mei tahun ini. Dinas Perhubungan Palembang hari ini mulai menyosialisasikannya. “Kita mengundang seluruh operator kapal yang melayani transportasi di Dermaga 35 Ilir,” kata Albar.(win)
Pada awal Mei mendatang, Dinas Perhubungan Kota Palembang akan memberlakukan tarif baru untuk angkutan sungai. Tarif itu ini berlaku untuk golongan 5 yaitu jenis truk, golongan 6 jenis fuso, golongan 7 jenis tronton, dan golongan 8 jenis alat berat.
“Besaran kenaikan bervariasi. Tapi rata-rata 19,5 persen,” ujar Kepala Bidang Hubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Said Albar, ditemui usai mengikuti rapat koordinasi pendapatan daerah di Dispenda Kota Palembang, Rabu (25/4).
Tarif golongan 5, untuk kendaraan penumpang, dari Rp 1.529.990 naik menjadi Rp 1.829.100.Untuk kendaraan barangnya dari Rp 1.276.385 naik jadi 2.971.500.
Golongan 6 untuk kendaraan penumpang Rp 2.590.960, naik jadi Rp 2.971.500. Untuk kendaraan barangnya, dari Rp 2.113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Sedangkan golongan 7, dari Rp 2.1113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Golongan 8 dari Rp 3.277.190 naik menjadi Rp 3.926.400.
Albar, mengatakan, kenaikan ini rutin diberlakukan enam bulan sekali, sesuai keputusan Kementerian Perhubungan.
“Jadi kenaikan tarif bukan karena isu kenaikan harga BBM. Tapi ini keputusan dari Kementerian Perhubungan. Kami hanya menjalankan instruksi,” ujar Albar.
Kenaikan ini khusus untuk kendaraan barang dan penumpang. Menurut Albar, tarif sudah layak dinaikkan karena biaya operasional kian meningkat.
“Pemerintah terakhir menaikkan tarif tahun 2010. Seharusnya, tahun ini sudah dua kali kenaikan, tapi tertunda kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Albar menambahkan, kenaikan tarif direncanakan bulan Mei tahun ini. Dinas Perhubungan Palembang hari ini mulai menyosialisasikannya. “Kita mengundang seluruh operator kapal yang melayani transportasi di Dermaga 35 Ilir,” kata Albar.(win)
Bandara Silampari Terus Berbenah
Musi Rawas, SN
Sebagai salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas dan daerah tetangga lainnya, bandara silampari terus melakukan berbagai pembenahan. Hal ini sebagai bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa penerbangan dari bandara tersebut.
Kepala Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika, Arnarsa JS mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan fasilitas dan prasarana bandara, ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya meningkatkan fasiltas bandara yang jadi perhatian tetapi juga kualitas pelayanan juga akan terus di tingkatkan.
“Bandara Silampari adalah salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas, untuk itu berbagai fasilitas yang dibutuhkan akan terus kita upayakan dan kualitas pelayanan akan terus kita tingkatkan,” katanya, Rabu (25/4).
Dia menjelaskan, bandara silampari sudah memiliki landasan pacu 2050 meter, maka semakin banyak maskapai yang berminat untuk membuka rute penerbangan dari bandara tersebut karena sudah bisa di darati oleh jenis pesawat berbadan besar.
“Sudah ada maskapai ternama yang menyatakan ketertarikannya membuka rute penerbangan dari bandara silampari, apabila bandara silampari sudah bisa digunakan pesawat jenis boing, tentu ini suatu hal yang positif bagi masyarakat musi rawas dan sekitarnya,” tambahnya.
Dia menambahkan selain landasan pacu atau runaway, fasilitas ruang tunggu, tempat parkir dan beberapa fasilitas lainnya terus dilakukan perbaikan. Diharapkan tidak lama lagi bandara silampari akan menjadi pilihan utama masyarakat daerah ini dan daerah tertangga daripada bandara lainnya yang jaraknya lebih jauh dari kota dan kabupaten tetangga tersebut.
“Kita yakin masyarakat Musi Rawas dan daerah sekitarnya akan memilih terbang dari bandara silampari, apabila sarana dan fasilitas terus dilengkapi dan kualitas pelayanan terus mengalami peningkatan, intinya kita akan menciptakan kenyamanan terbang dari bandara silampari,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui Kementerian Perhubungan mengucurkan dana mencapai Rp100 miliar untuk pengembangan Bandara Silampari ini, yang sudah di mulai sejak tahun lalu dengan rincian Rp50 miliar diberikan 2011 dan sisanya pada tahun ini. Dana tersebut akan di gunakan untuk pembangunan dan penambahan landasan pacu, terminal kedatangan penumpang serta sarana pendukung lainnya. (fik)
Sebagai salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas dan daerah tetangga lainnya, bandara silampari terus melakukan berbagai pembenahan. Hal ini sebagai bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa penerbangan dari bandara tersebut.
Kepala Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika, Arnarsa JS mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan fasilitas dan prasarana bandara, ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya meningkatkan fasiltas bandara yang jadi perhatian tetapi juga kualitas pelayanan juga akan terus di tingkatkan.
“Bandara Silampari adalah salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas, untuk itu berbagai fasilitas yang dibutuhkan akan terus kita upayakan dan kualitas pelayanan akan terus kita tingkatkan,” katanya, Rabu (25/4).
Dia menjelaskan, bandara silampari sudah memiliki landasan pacu 2050 meter, maka semakin banyak maskapai yang berminat untuk membuka rute penerbangan dari bandara tersebut karena sudah bisa di darati oleh jenis pesawat berbadan besar.
“Sudah ada maskapai ternama yang menyatakan ketertarikannya membuka rute penerbangan dari bandara silampari, apabila bandara silampari sudah bisa digunakan pesawat jenis boing, tentu ini suatu hal yang positif bagi masyarakat musi rawas dan sekitarnya,” tambahnya.
Dia menambahkan selain landasan pacu atau runaway, fasilitas ruang tunggu, tempat parkir dan beberapa fasilitas lainnya terus dilakukan perbaikan. Diharapkan tidak lama lagi bandara silampari akan menjadi pilihan utama masyarakat daerah ini dan daerah tertangga daripada bandara lainnya yang jaraknya lebih jauh dari kota dan kabupaten tetangga tersebut.
“Kita yakin masyarakat Musi Rawas dan daerah sekitarnya akan memilih terbang dari bandara silampari, apabila sarana dan fasilitas terus dilengkapi dan kualitas pelayanan terus mengalami peningkatan, intinya kita akan menciptakan kenyamanan terbang dari bandara silampari,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui Kementerian Perhubungan mengucurkan dana mencapai Rp100 miliar untuk pengembangan Bandara Silampari ini, yang sudah di mulai sejak tahun lalu dengan rincian Rp50 miliar diberikan 2011 dan sisanya pada tahun ini. Dana tersebut akan di gunakan untuk pembangunan dan penambahan landasan pacu, terminal kedatangan penumpang serta sarana pendukung lainnya. (fik)
SPBU di Pagaralam Alami Kelangkaan Stok BBM
Pagaralam, SN
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak. Demikian pantauan Rabu (25/4). Pantauan, Antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di kedua SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari di setiap SPBU di Pagaralam. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bermotor di kota Pagaralam.
Warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melampung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang," ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selama empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya, memang rencana akan melakukan pengisian minyak bensin di SPBU tapi antrian panjang, dan ada tulisan Bensin habis, akhirnya mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya haruis kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagaralam Utara, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki per hari dengan isi 5000 liter. Namun setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian, dan untuk antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Rasid, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga dirigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan langsung dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak. Demikian pantauan Rabu (25/4). Pantauan, Antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di kedua SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari di setiap SPBU di Pagaralam. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bermotor di kota Pagaralam.
Warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melampung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang," ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selama empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya, memang rencana akan melakukan pengisian minyak bensin di SPBU tapi antrian panjang, dan ada tulisan Bensin habis, akhirnya mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya haruis kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagaralam Utara, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki per hari dengan isi 5000 liter. Namun setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian, dan untuk antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Rasid, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga dirigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan langsung dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
ICW Kantongi Bocoran Soal UN SMP
Jakarta, SN
Setelah membuka posko pengaduan kecurangan ujian nasional pada awal pekan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai menerima berbagai laporan. Salah satunya adalah bocoran soal untuk UN SMP hari kedua dan ketiga.
"Yang terakhir ini signifikan ada bukti kecurangan dan kebocoran UN hari Selasa (24/4) dan Rabu (25/4)," ujar Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Selasa (24/4).
Namun ICW masih akan mengecek apakah bocoran soal yang dikantonginya itu benar-benar bocoran atau hanya jebakan. Jika soal benar-benar bocor, ICW akan melanjutkan aduan tersebut ke instansi terkait.
Menurut Febri, posko kecurangan UN sudah menerima 4 laporan. Laporan-laporan yang masuk antara lain bukti pelanggaran Lembar Jawaban Ujian Negara (LJUN) yang tidak disegel setelah kunci jawaban yang diterima panitia.
"Dan itu merupakan instruksi dari kepala sekolah," sambungnya.
Febri juga menerangkan, ada laporan tindak kecurangan UN namun dia tidak memberikan detail bentuk kecurangannya. "Juga laporan dari kecurangan UN tahun lalu dari Ibu Irma (ibu seorang bocah SD yang dianggap menjadi korban praktik curang UN)," imbuhnya.
Sebelumnya, ICW membuka 18 posko pengaduan kecurangan UN SMA, SMP dan SD, di 18 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. ICW juga menggandeng LPSK untuk melindungi pelapor UN dari intimidasi. Kemdikbud selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UN juga menerima pengaduan praktik kecurangan UN. Setelah laporan didapat, mereka akan segera memverifikasi bukti dan fakta.(vit/nrl)
Setelah membuka posko pengaduan kecurangan ujian nasional pada awal pekan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai menerima berbagai laporan. Salah satunya adalah bocoran soal untuk UN SMP hari kedua dan ketiga.
"Yang terakhir ini signifikan ada bukti kecurangan dan kebocoran UN hari Selasa (24/4) dan Rabu (25/4)," ujar Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Selasa (24/4).
Namun ICW masih akan mengecek apakah bocoran soal yang dikantonginya itu benar-benar bocoran atau hanya jebakan. Jika soal benar-benar bocor, ICW akan melanjutkan aduan tersebut ke instansi terkait.
Menurut Febri, posko kecurangan UN sudah menerima 4 laporan. Laporan-laporan yang masuk antara lain bukti pelanggaran Lembar Jawaban Ujian Negara (LJUN) yang tidak disegel setelah kunci jawaban yang diterima panitia.
"Dan itu merupakan instruksi dari kepala sekolah," sambungnya.
Febri juga menerangkan, ada laporan tindak kecurangan UN namun dia tidak memberikan detail bentuk kecurangannya. "Juga laporan dari kecurangan UN tahun lalu dari Ibu Irma (ibu seorang bocah SD yang dianggap menjadi korban praktik curang UN)," imbuhnya.
Sebelumnya, ICW membuka 18 posko pengaduan kecurangan UN SMA, SMP dan SD, di 18 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. ICW juga menggandeng LPSK untuk melindungi pelapor UN dari intimidasi. Kemdikbud selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UN juga menerima pengaduan praktik kecurangan UN. Setelah laporan didapat, mereka akan segera memverifikasi bukti dan fakta.(vit/nrl)
PD Prodexim & Grafika Meru Bakal Digabung
Palembang, SN
PD Prodexim dan PD Grafika Meru diusulkan untuk digabung. Penggabungan dua perusahaan daerah milik Pemprov Sumsel ini pengesahannya masih menunggu raperda yang akan dibahas di DPRD Sumsel.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno, Rabu (25/4) menilai, penggabungan dua perusahaan ini merupakan solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan meruginya PD Grafika Meru dan menjadi beban Pemprov Sumsel selama ini.
Sebelumnya upaya telah dilakukan pihak Pemprov Sumsel dan Badan pengawas untuk mencarikan mitra PD Grafika Meru namun upaya ini tidak mendapatkan hasil positif.
“PD Grafika Meru nantinya akan menjadi bagian cabang atau bisnis dari PD Prodexim, karena itu perdanya harus kita siapkan, sekarang perdanya itu sedang dalam pembahasannya," kata Politisi PPP ini.
Ia melanjutkan, nantinya pihak PD Prodexim akan menghitung aset PD Grafika Meru, mana yang bisa dilepas dan mana yang tidak, dan ini akan dibahas dalam rapat lanjutan mendatang.
"Bagaimanapun asset milik PD Grafika Meru harus di manfaatkan sebaik-baiknya oleh PD Prodexim dan pastinya penaksir independent kini tengah menghitung asset milik PD Grafika Meru," terang dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas mengakui, ada rencana PD Grafika Meru digabungkan kedalam PD Prodexim, karena secara operasional sudah tidak mampu lagi berkembang.
"Daripada PD Industri Grafika Meru dilikuidasi dan asetnya dikembalikan ke pemerintah provinsi (pemprov) maka dalam diskusi-diskusi di Komisi III DPRD Sumsel, ada wacana jika perusahaan itu digabung," katanya. (awj)
PD Prodexim dan PD Grafika Meru diusulkan untuk digabung. Penggabungan dua perusahaan daerah milik Pemprov Sumsel ini pengesahannya masih menunggu raperda yang akan dibahas di DPRD Sumsel.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno, Rabu (25/4) menilai, penggabungan dua perusahaan ini merupakan solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan meruginya PD Grafika Meru dan menjadi beban Pemprov Sumsel selama ini.
Sebelumnya upaya telah dilakukan pihak Pemprov Sumsel dan Badan pengawas untuk mencarikan mitra PD Grafika Meru namun upaya ini tidak mendapatkan hasil positif.
“PD Grafika Meru nantinya akan menjadi bagian cabang atau bisnis dari PD Prodexim, karena itu perdanya harus kita siapkan, sekarang perdanya itu sedang dalam pembahasannya," kata Politisi PPP ini.
Ia melanjutkan, nantinya pihak PD Prodexim akan menghitung aset PD Grafika Meru, mana yang bisa dilepas dan mana yang tidak, dan ini akan dibahas dalam rapat lanjutan mendatang.
"Bagaimanapun asset milik PD Grafika Meru harus di manfaatkan sebaik-baiknya oleh PD Prodexim dan pastinya penaksir independent kini tengah menghitung asset milik PD Grafika Meru," terang dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas mengakui, ada rencana PD Grafika Meru digabungkan kedalam PD Prodexim, karena secara operasional sudah tidak mampu lagi berkembang.
"Daripada PD Industri Grafika Meru dilikuidasi dan asetnya dikembalikan ke pemerintah provinsi (pemprov) maka dalam diskusi-diskusi di Komisi III DPRD Sumsel, ada wacana jika perusahaan itu digabung," katanya. (awj)
Langganan:
Postingan (Atom)