Kayuagung, SN
Sekitar 200 orang ibu-ibu di sejumlah desa dalam Kecamatan Teluk Gelam dan sekitarnya Kabupaten OKI diberikan Sembako gratis oleh Ketua TP PKK OKI Hj Tartilah Ishak, Kamis (29/12) di halaman Kantor Camat Teluk Gelam.
Pemberian Sembako gratis ini dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-83 dan HUT DWP ke-12 tingkat OKI yang bertemakan ”Melalui Peringatan Hari Ibu Ke- 83 dan HUT DWP Ke- 12 Kita Tingkatkan Peran Perempuan dan Laki-laki Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Bangsa”.
Ketua TP PKK OKI kemarin menjelaskan, selain memperingati Hari Ibu dan HUT DWP kunjungan jajarannya ke Teluk Gelam untuk bersilahturahmi dengan warga di sana khususnya kaum hawa. Sehingga terjadi komunikasi yang baik antara warga dengan pemerintah.
”Semoga pembangunan di Teluk Gelam berjalan lancar sehingga perekonomian warga setempat bisa meningkat,” kata istri bupati ini sembari berharap Sembako yang sudah diberikan semoga bisa memberikan rasa bahagia bagi penerimanya.
Sedangkan Camat Teluk Gelam Ahmad SSos MM mengatakan, ke depan diharapkan pembagian Sembako jumlahnya dapat ditingkatkan baik jumlah penerima maupun isi Sembako tersebut. Pembagian sembako merupakan kegiatan positif karena bisa meringankan beban ekonomi masyarakat.
Kedatangan Ketua PKK OKI ini disambut antusias ratusan warga setempat. Tampak ibu-ibu bahkan yang muda dan Lansia sangat menantikan kendatangan istri Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM ini. Tidak sedikit dari mereka yang tersenyum setelah menerima paket Sembako. (iso)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Minggu, 01 Januari 2012
PS Tresna Werda Wargatama Siap Tampung Lansia Terlantar
Indralaya, SN
Panti Sosial Tresna Werda Wargatama yang beralamat di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir (OI), sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Sumsel siap menampung lanjut usia (Lansia) yang terlantar.
Kepala UPTD Drs Muzakir melalui Kasubag Tata Usaha, Ansori mengatakan, pihaknya dapat menampung 100 Lansia untuk dibina dengan berbagai sarana pendukung tanah kompleks yang luas, tanah pemakaman, perpustakaan, gedung konsultasi, gedung kesehatan, gedung isolasi, instalasi listrik, instalasi PAM, rumah dinas, telepon, kendaraan roda empat dua, dan enam dan lainnya.
"Sasaran garapan kita diantaranya, lansia yang terlantar berusia 60 tahun ke atas, tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, lansia yang memiliki masalah-masalah yang menyangkut berbagai hal kehidupan seperti, kesehatan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, dan lansia yang dengan keinginannya sendiri memilih tinggal di panti," jelasnya.
Mengenai persyaratan masuk panti dijelaskannya, tidak dipungut biaya dan para lansia harus berusia 60 tahun keatas, miskin/terlantar di nyatakan dengan surat dari kepala desa, sehat jasmani dan rohani dinyatakan surat dari puskesmas setempat,dan bersedia mentaati peraturan panti.
Tahapan-tahapan pelayanan diantaranya, penerimaan dan penempatan dalam wisma, pelayanan dan pemeliharaan yang meliputi penyediaan peralatan makan, tidur dan mandi, pemberian makan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan dan pelayanan pemakaman.
"Selain menyediakan tahap penerimaan dan tahap pelayanan, kita juga memberikan tahapan bimbingan diantaranya, bimbingan keagamaan, ceramah agama, sholat berjamaah, yasinan bersama, bimbingan fisik, bimbingan sosial kemasyarakatan, dan bimbingan keterampilan sebagai pengisi waktu luang," jelasnya. (man)
Katarak Penyebab Terbesar Kebutaan
Palembang, SN
Perhimpunan Dokter Spesialis Mata (Perdami) Cabang Palembang mencatat, angka kebutaan di Kota Palembang cukup tinggi dan semakin meningkat dari 1,2% pada tahun 1992 menjadi 1,5%. Adapun penyebab terbesarnya dari kasus katarak.
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Komite Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK) berupaya untuk mencegahnya dengan menjadikan Puskesmas di setiap kecamatan untuk mampu mendeteksi dini kebutaan yang disepakati dalam acara pertemuan Komite Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK) di kantor walikota, kemarin.
Ketua Perdami Cabang Palembang DR dr Anang Tribowo mengungkapkan, kebutaan bisa disebabkan oleh katarak, glukoma, dan refraksi. Adapun katarak, dinilai menjadi penyebab terbesar sebanyak 11.332. Sedangkan glukoma dengan 2906 kasus dan refraksi dengan 2034 kasus. “Secara umum, hingga tahun 2011, terdapat 21.793 kasus kebutaan yang ada,”sebutnya.
Anang menjelaskan, dari 1,5% kebutaan sebenarnya 90%nya masih bisa dicegah sejak dini. Mengingat faktor redeposisi yang dapat menyebabkan penyakit mata seperti katarak berasal dari luar, seperti pasokan gizi, sinar ultraviolet, atau lingkungan. Dan ini menjadi komitmen Komite PGPK ke depan dalam upaya mencegah peningkatan kasus kebutaan.“Jadi, mencegahnya dengan memperkaya gizi, hindari cahaya matahari langsung masuk ke mata, dan kebiasaan yang baik seperti menjaga lingkungan,”jelasnya.
Penyakit katarak, jelas dia, lebih banyak diderita oleh usia lanjut sebanyak 80%. Penyebabnya karena adanya degenarasi sel di tubuh para orang tua tersebut. Meski demikian, dia meyakinkan bahwa katarak juga bisa diderita oleh semua umur, dewasa termasuk anak-anak. Katarak pada anak, “Banyak penelitian mengenai katarak. Bahkan ada katarak yang disebabkan oleh benda keras yang mengenai mata atau karena kurang minum,”terangnya.(win)
Perhimpunan Dokter Spesialis Mata (Perdami) Cabang Palembang mencatat, angka kebutaan di Kota Palembang cukup tinggi dan semakin meningkat dari 1,2% pada tahun 1992 menjadi 1,5%. Adapun penyebab terbesarnya dari kasus katarak.
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Komite Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK) berupaya untuk mencegahnya dengan menjadikan Puskesmas di setiap kecamatan untuk mampu mendeteksi dini kebutaan yang disepakati dalam acara pertemuan Komite Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK) di kantor walikota, kemarin.
Ketua Perdami Cabang Palembang DR dr Anang Tribowo mengungkapkan, kebutaan bisa disebabkan oleh katarak, glukoma, dan refraksi. Adapun katarak, dinilai menjadi penyebab terbesar sebanyak 11.332. Sedangkan glukoma dengan 2906 kasus dan refraksi dengan 2034 kasus. “Secara umum, hingga tahun 2011, terdapat 21.793 kasus kebutaan yang ada,”sebutnya.
Anang menjelaskan, dari 1,5% kebutaan sebenarnya 90%nya masih bisa dicegah sejak dini. Mengingat faktor redeposisi yang dapat menyebabkan penyakit mata seperti katarak berasal dari luar, seperti pasokan gizi, sinar ultraviolet, atau lingkungan. Dan ini menjadi komitmen Komite PGPK ke depan dalam upaya mencegah peningkatan kasus kebutaan.“Jadi, mencegahnya dengan memperkaya gizi, hindari cahaya matahari langsung masuk ke mata, dan kebiasaan yang baik seperti menjaga lingkungan,”jelasnya.
Penyakit katarak, jelas dia, lebih banyak diderita oleh usia lanjut sebanyak 80%. Penyebabnya karena adanya degenarasi sel di tubuh para orang tua tersebut. Meski demikian, dia meyakinkan bahwa katarak juga bisa diderita oleh semua umur, dewasa termasuk anak-anak. Katarak pada anak, “Banyak penelitian mengenai katarak. Bahkan ada katarak yang disebabkan oleh benda keras yang mengenai mata atau karena kurang minum,”terangnya.(win)
Jumat, 30 Desember 2011
Oknum Guru SMP Pukuli Siswa
Sekayu, SN
Aksi kekerasan didunia pendidikan kembali terjadi. Seorang oknum guru SMPN 1 Sekayu berinisial Q diduga melakukan aksi kekerasan dengan memukul dan menendang seorang siswa kelas IX.2 bernama Billy Irawan Noranza bin M Ruswan, Warga Komplek Griya Randik Blok A1 No 11 Kayuara Sekayu, Muba. Akibatnya siswa tersebut mengalami benjolan dikepala dan memar di bagian kaki. Pihak keluargapun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muba kemudian korban langsung divisum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini, peristiwa tersebut terjadi Jumat (23/12) disaat korban akan mengerjakan soal ujian susulan di lab bahasa di sekolah. Namun tanpa alasan yang jelas, Oknum guru berinisial Q yang merupakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan datang menghampiri korban yang sedang duduk lalu memukul kepala korban satu kali dan menendang kaki korban sebanyak satu kali. Korban yang dipukul dan ditendang itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya menunduk dan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya.
Menurut korban Billy kejadian tersebut begitu cepat, dan dia tidak tahu mengapa oknum guru Q langsung memukulnya. “Aku saat itu nak ikut ujian susulan di lab bahasa. Belum dapat soal, begitu aku duduk dia (oknum guru Q) langsung mukul aku dikepala. Aku diem bae nahan sakit,” beber Billy.
Oknum guru tersebut langsung membawa tas keluar ruangan. Sedangkan billy mengaku tidak kosentrasi mengerjakan soal tersebut, namun begitu soal sudah dikerjakan diapun keluarga dan langsung mengadu kepada orang tuanya. Mengaku anaknya dianiaya oknum guru, Billy bersama Ibunya Irama Sapran langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muba. Adapun bukti laporan polisi LP/B-922/XOO/2011/Sumsel Res Muba tanggal 23 Desember 2011 yang diterima KA SPK III Brigpol Abdul Kholil.
Orang tua Korban, Ruswan mengatakan bekas tindak kekerasan yang dilakukan oknum guru itu membuat anaknya trauma dan semakin takut ke sekolah. “Dari hasil visum jelas ada benjolan dikepala karena dipukul gurunya. Kami minta agar dinas terkait menindak tegas. Karena tidak dibenarkan ada aksi kekerasan di sekolah,” tutur Ruswan.
Menyikapi aksi kekerasan itu, Kepala Sekolah SMPN 1 Sekayu Arsan Zumardi mengatakan telah memanggil oknum guru Q yang dimaksud. Diapun telah mengingatkan oknum guru tersebut untuk tidak melakukan aksi kekerasan. Namun menurut keterangan Arsan setelah memanggil oknum guru Q, aksi pemukulan dan penendangan siswa tersebut lantaran dia kesal dengan siswa tersebut. Lantaran siswa kerap tidak masuk sekolah sehingga tidak bisa mengerjakan soal. “Orang tuanya juga dengan kami (para guru) tidak kooperatif. Kami panggil kesekolah tidak mau. Jadi kami juga bingung,” tandas Arsan. (her)
Aksi kekerasan didunia pendidikan kembali terjadi. Seorang oknum guru SMPN 1 Sekayu berinisial Q diduga melakukan aksi kekerasan dengan memukul dan menendang seorang siswa kelas IX.2 bernama Billy Irawan Noranza bin M Ruswan, Warga Komplek Griya Randik Blok A1 No 11 Kayuara Sekayu, Muba. Akibatnya siswa tersebut mengalami benjolan dikepala dan memar di bagian kaki. Pihak keluargapun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muba kemudian korban langsung divisum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini, peristiwa tersebut terjadi Jumat (23/12) disaat korban akan mengerjakan soal ujian susulan di lab bahasa di sekolah. Namun tanpa alasan yang jelas, Oknum guru berinisial Q yang merupakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan datang menghampiri korban yang sedang duduk lalu memukul kepala korban satu kali dan menendang kaki korban sebanyak satu kali. Korban yang dipukul dan ditendang itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya menunduk dan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya.
Menurut korban Billy kejadian tersebut begitu cepat, dan dia tidak tahu mengapa oknum guru Q langsung memukulnya. “Aku saat itu nak ikut ujian susulan di lab bahasa. Belum dapat soal, begitu aku duduk dia (oknum guru Q) langsung mukul aku dikepala. Aku diem bae nahan sakit,” beber Billy.
Oknum guru tersebut langsung membawa tas keluar ruangan. Sedangkan billy mengaku tidak kosentrasi mengerjakan soal tersebut, namun begitu soal sudah dikerjakan diapun keluarga dan langsung mengadu kepada orang tuanya. Mengaku anaknya dianiaya oknum guru, Billy bersama Ibunya Irama Sapran langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muba. Adapun bukti laporan polisi LP/B-922/XOO/2011/Sumsel Res Muba tanggal 23 Desember 2011 yang diterima KA SPK III Brigpol Abdul Kholil.
Orang tua Korban, Ruswan mengatakan bekas tindak kekerasan yang dilakukan oknum guru itu membuat anaknya trauma dan semakin takut ke sekolah. “Dari hasil visum jelas ada benjolan dikepala karena dipukul gurunya. Kami minta agar dinas terkait menindak tegas. Karena tidak dibenarkan ada aksi kekerasan di sekolah,” tutur Ruswan.
Menyikapi aksi kekerasan itu, Kepala Sekolah SMPN 1 Sekayu Arsan Zumardi mengatakan telah memanggil oknum guru Q yang dimaksud. Diapun telah mengingatkan oknum guru tersebut untuk tidak melakukan aksi kekerasan. Namun menurut keterangan Arsan setelah memanggil oknum guru Q, aksi pemukulan dan penendangan siswa tersebut lantaran dia kesal dengan siswa tersebut. Lantaran siswa kerap tidak masuk sekolah sehingga tidak bisa mengerjakan soal. “Orang tuanya juga dengan kami (para guru) tidak kooperatif. Kami panggil kesekolah tidak mau. Jadi kami juga bingung,” tandas Arsan. (her)
DPRD Pagaralam Sahkan APBD Rp 523 M
Pagaralam, SN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, mengesahkan Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) 2012 senilai Rp 523 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan sebelum pembahasan Rp 419 miliar.
Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdulgani, Kamis (29/12) mengatakan, penambahan anggaran tersebut karena ternyata masih ada beberapa penambahan dari sektor pendapatan, termasuk bagi hasil pajak, bantuan program pemerintah pusat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Penyusunan anggaran itu merupakan aplikasi program kerja berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terdiri dari belanja pegawai Rp18,4 miliar, belanja barang dan jasa Rp 229,4 miliar, serta belanja modal Rp128 miliar," kata dia.
Ia mengungkapkan, sesuai target penyelesaikan pembahasan RAPBD bulan Desember 2011 ini, sehingga Februari 2012 program kerja disetiap SKPD sudah bisa berjalan. Karena masa verifikasi dari Gubernur Sumsel akan memakan waktu satu bulan.
"Kalau pengalaman tahun lalu penyelesaian pengesahan sering terhambat pembahasan, sehingga molor dan bahkan baru berjalan mendekati pertengahan tahun anggaran," ungkap dia.
Ruslan mengatakan, kondisi ini cukup berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah sehingga selalu menghambat program pembangunan, terutama pengerjaan proyek fisik.
"Belum lagi jika kondisi alam, cuaca dan faktor keterbatasan waktu sering menimbulkan persoalan dengan pelaksanaan kegiatan setiap SKPD," ungkap dia.
Ada beberapa item yang menjadi prioritas program kerja 2012 yaitu peningkatan pembangunan sarana transportasi, irigasi dan termasuk penyelesaian lapangan terbang (Lapter).
Sementara itu Walikota Pagaralam, Djazuli Kuris mengatakan, penyusunan program APBD 2012 tentunya harus dilakukan dengan mengendepankan efektifitas dan sasaran utama yang harus dicapai.
Contohnya, kata Djazuli, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja tidak langsung. Proyeksi struktur rancangan kebijakan umum anggaran (KUA), dan prioritas plafom anggaran sementara (PPAS), Pemkot Pagaralam pada tahun 2012, sektor pendapatan mencapai Rp497 miliar.
"Landasan penyusunan RAPBD tahun anggaran 2012 merupakan singkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah dan menunjang program pembangunan," kata dia pula.
Menurut dia, kalau dibandingkan dengan APBD tahun 2011 belanja langsung dianggarkan Rp320,9 miliar, sedangkan pada 2012 mengalami penurunan Rp271,8 miliar.
"Memang pada anggaran belanja langsung mengalami penurunan Rp49 miliar atau 15,29 persen. Penurunan pendapatan pada penyusunan RAPBD tahun 2012 tentunya perlu dilakan upaya untuk mencari sumber dana baru yang dapat mendukung pendapatan bagi daerah kedepannya," kata dia lagi.
Ia mengatakan, pada tahun 2009 lalu total APBD Kota Pagaralam mencapai Rp465 miliar, sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp99 miliar dan 2011 naik Rp34 miliar.
"Memang dengan bertambahnya umur Pagaralam tentunya sudah banyak kemajuan yang dapat mendorong peningkatan bagi daerah, dan tentunya pemasukan dari pusat juga dikurangi," kata dia pula.
"Bila dibandingkan dengan beberapa tahun lalu cukup banyak peningkatan yang dialami daerah ini terutama PAD dari sektor bagi hasil," kata dia lagi. (asn)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, mengesahkan Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) 2012 senilai Rp 523 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan sebelum pembahasan Rp 419 miliar.
Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdulgani, Kamis (29/12) mengatakan, penambahan anggaran tersebut karena ternyata masih ada beberapa penambahan dari sektor pendapatan, termasuk bagi hasil pajak, bantuan program pemerintah pusat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Penyusunan anggaran itu merupakan aplikasi program kerja berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terdiri dari belanja pegawai Rp18,4 miliar, belanja barang dan jasa Rp 229,4 miliar, serta belanja modal Rp128 miliar," kata dia.
Ia mengungkapkan, sesuai target penyelesaikan pembahasan RAPBD bulan Desember 2011 ini, sehingga Februari 2012 program kerja disetiap SKPD sudah bisa berjalan. Karena masa verifikasi dari Gubernur Sumsel akan memakan waktu satu bulan.
"Kalau pengalaman tahun lalu penyelesaian pengesahan sering terhambat pembahasan, sehingga molor dan bahkan baru berjalan mendekati pertengahan tahun anggaran," ungkap dia.
Ruslan mengatakan, kondisi ini cukup berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah sehingga selalu menghambat program pembangunan, terutama pengerjaan proyek fisik.
"Belum lagi jika kondisi alam, cuaca dan faktor keterbatasan waktu sering menimbulkan persoalan dengan pelaksanaan kegiatan setiap SKPD," ungkap dia.
Ada beberapa item yang menjadi prioritas program kerja 2012 yaitu peningkatan pembangunan sarana transportasi, irigasi dan termasuk penyelesaian lapangan terbang (Lapter).
Sementara itu Walikota Pagaralam, Djazuli Kuris mengatakan, penyusunan program APBD 2012 tentunya harus dilakukan dengan mengendepankan efektifitas dan sasaran utama yang harus dicapai.
Contohnya, kata Djazuli, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja tidak langsung. Proyeksi struktur rancangan kebijakan umum anggaran (KUA), dan prioritas plafom anggaran sementara (PPAS), Pemkot Pagaralam pada tahun 2012, sektor pendapatan mencapai Rp497 miliar.
"Landasan penyusunan RAPBD tahun anggaran 2012 merupakan singkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah dan menunjang program pembangunan," kata dia pula.
Menurut dia, kalau dibandingkan dengan APBD tahun 2011 belanja langsung dianggarkan Rp320,9 miliar, sedangkan pada 2012 mengalami penurunan Rp271,8 miliar.
"Memang pada anggaran belanja langsung mengalami penurunan Rp49 miliar atau 15,29 persen. Penurunan pendapatan pada penyusunan RAPBD tahun 2012 tentunya perlu dilakan upaya untuk mencari sumber dana baru yang dapat mendukung pendapatan bagi daerah kedepannya," kata dia lagi.
Ia mengatakan, pada tahun 2009 lalu total APBD Kota Pagaralam mencapai Rp465 miliar, sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp99 miliar dan 2011 naik Rp34 miliar.
"Memang dengan bertambahnya umur Pagaralam tentunya sudah banyak kemajuan yang dapat mendorong peningkatan bagi daerah, dan tentunya pemasukan dari pusat juga dikurangi," kata dia pula.
"Bila dibandingkan dengan beberapa tahun lalu cukup banyak peningkatan yang dialami daerah ini terutama PAD dari sektor bagi hasil," kata dia lagi. (asn)
AKDP Masih Sepi, Travel Melonjak
Muara Enim, SN
Menjelang pergantian tahun baru 2012, arus penumpang di terminal Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Muara Enim masih relatif sepi. Bahkan, sejumlah bus jurusan Muara Enim-Palembang terlihat mengantri. Sebaliknya, angkutan travel meningkat.
Kepala UPTD Terminal Kota Muara Enim, Fachroel mengatakan, hingga saat ini arus penumpang di terminal kota Muara Enim masih relatif normal. Bahkan, terkadang jumlah penumpang untuk jurusan Muara Enim-Palembang tidak terlalu banyak. Sepinya penumpang bus ini, diperkirakan karena kalah bersaing dengan angkutan travel.
“Memang, saat ini angkutan AKDP belum terjadi lonjakan penumpang. Terkadang, penumpang ke Palembang sepi. Tak jarang hanya sekitar 5-6 orang saja satu kali berangkat. Selebihnya banyak tujuan Prabumulih dan sekitarnya,” ujar Fachroel, Kamis (29/12).
Dilanjutkan Fachroel, dari total 32 unit bus AKDP yang ada, tercatat sekitar 10 hingga 15 unit bus yang keluar masuk terminal Muara Enim setiap harinya. Masing-masing berasal dari Perusahaan Otobis (PO) yang berbeda. Seperti Kamrata Jaya, Rico, Cahaya Enim, Family, dan Juwita.
“Mengenai ongkos angkutan setiap bus sama yakni Rp25.000 untuk ke Palembang dan Prabumulih Rp10.000. Kenaikan angkutan tak boleh dilakukan sepihak oleh pihak pengelola angkutan. Namun, harus berdasarkan ketentuan pemerintah,” jelasnya.
Salah satu sopir bus Jurusan Palembang, Surya mengungkapkan, dari tahun ke tahun jumlah penumpang angkutan bus memang tidak begitu banyak. Hal ini, dikarenakan banyak penumpang yang memilih menggunakan mobil pribadi, travel ataupun sepeda motor.
“Namun, kata dia, bila dibandingkan dengan hari biasa, menjelang tahun baru seperti saat ini jumlah penumpang sedikitnya tetap mengalami peningkatan,”jelasnya.
“Lonjakan jumlah penumpang ini akan ramai pada H-1 nanti. Jadi, kita para sopir ini masih punya harapan untuk satu dan dua hari ini,” ujarnya.
Senada, sopir lainnya, Lukman, menuturkan, hingga saat ini jumlah penumpang masih sama dengan hari-hari biasa. Kalaupun ada, lebih didominasi oleh penumpang jarak dekat.
Sementara itu, pengelola angkutan travel Regintan Wisata Gunaryanto kepada wartawan, menuturkan, menjelang tahun baru ini jumlah penumpang meningkat hingga 80 %. Dalam sehari, pihaknya bisa mengoperasikan sebanyak 25 unit mobil. Masing-masing, 25 unit angkutan dari Muara Enim dan 10 unit dari Palembang.
“Kalau hari biasa tidak semua armada kami operasikan paling sekitar 10 unit saja. Namun, saat ini semua kami operasikan. Dimana, keberangkatan travel ini hampir setiap jam full. Yakni mulai pukul 05.00 sampai 22.00 WIB,” terang dia.
Untuk tarifnya, lanjut dia, memang lebih mahal dari kendaraan umum lain seperti bis. Yakni Rp50.000 baik dari Palembang ataupun Muara Enim. Namun, pihaknya memberikan fasilitas yang lebih baik seperti full AC dan antar hingga alamat. (yud)
Menjelang pergantian tahun baru 2012, arus penumpang di terminal Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Muara Enim masih relatif sepi. Bahkan, sejumlah bus jurusan Muara Enim-Palembang terlihat mengantri. Sebaliknya, angkutan travel meningkat.
Kepala UPTD Terminal Kota Muara Enim, Fachroel mengatakan, hingga saat ini arus penumpang di terminal kota Muara Enim masih relatif normal. Bahkan, terkadang jumlah penumpang untuk jurusan Muara Enim-Palembang tidak terlalu banyak. Sepinya penumpang bus ini, diperkirakan karena kalah bersaing dengan angkutan travel.
“Memang, saat ini angkutan AKDP belum terjadi lonjakan penumpang. Terkadang, penumpang ke Palembang sepi. Tak jarang hanya sekitar 5-6 orang saja satu kali berangkat. Selebihnya banyak tujuan Prabumulih dan sekitarnya,” ujar Fachroel, Kamis (29/12).
Dilanjutkan Fachroel, dari total 32 unit bus AKDP yang ada, tercatat sekitar 10 hingga 15 unit bus yang keluar masuk terminal Muara Enim setiap harinya. Masing-masing berasal dari Perusahaan Otobis (PO) yang berbeda. Seperti Kamrata Jaya, Rico, Cahaya Enim, Family, dan Juwita.
“Mengenai ongkos angkutan setiap bus sama yakni Rp25.000 untuk ke Palembang dan Prabumulih Rp10.000. Kenaikan angkutan tak boleh dilakukan sepihak oleh pihak pengelola angkutan. Namun, harus berdasarkan ketentuan pemerintah,” jelasnya.
Salah satu sopir bus Jurusan Palembang, Surya mengungkapkan, dari tahun ke tahun jumlah penumpang angkutan bus memang tidak begitu banyak. Hal ini, dikarenakan banyak penumpang yang memilih menggunakan mobil pribadi, travel ataupun sepeda motor.
“Namun, kata dia, bila dibandingkan dengan hari biasa, menjelang tahun baru seperti saat ini jumlah penumpang sedikitnya tetap mengalami peningkatan,”jelasnya.
“Lonjakan jumlah penumpang ini akan ramai pada H-1 nanti. Jadi, kita para sopir ini masih punya harapan untuk satu dan dua hari ini,” ujarnya.
Senada, sopir lainnya, Lukman, menuturkan, hingga saat ini jumlah penumpang masih sama dengan hari-hari biasa. Kalaupun ada, lebih didominasi oleh penumpang jarak dekat.
Sementara itu, pengelola angkutan travel Regintan Wisata Gunaryanto kepada wartawan, menuturkan, menjelang tahun baru ini jumlah penumpang meningkat hingga 80 %. Dalam sehari, pihaknya bisa mengoperasikan sebanyak 25 unit mobil. Masing-masing, 25 unit angkutan dari Muara Enim dan 10 unit dari Palembang.
“Kalau hari biasa tidak semua armada kami operasikan paling sekitar 10 unit saja. Namun, saat ini semua kami operasikan. Dimana, keberangkatan travel ini hampir setiap jam full. Yakni mulai pukul 05.00 sampai 22.00 WIB,” terang dia.
Untuk tarifnya, lanjut dia, memang lebih mahal dari kendaraan umum lain seperti bis. Yakni Rp50.000 baik dari Palembang ataupun Muara Enim. Namun, pihaknya memberikan fasilitas yang lebih baik seperti full AC dan antar hingga alamat. (yud)
Konflik Lahan dan Aksi Anarkis
Oleh Agus Harizal Alwie TjikmatSANGAT menyedihkan, miris, dan mengherankan kondisi Bangsa ini. Kondisi terakhir terkuak, di balik amannya kondisi Negeri ternyata tersimpan kasus besar yang telah menghilangkan nyawa manusia dengan cara yang keji.
Tragedi Mesuji mengagetkan semua pihak, selama ini ada kasus yang tersimpan cukup lama tanpa ada penyelesaian.
Walaupun fakta di lapangan telah dinyatakan berbeda dengan yang dilaporkan, tetapi hilangnya nyawa anak manusia dengan cara yang tak normal telah terjadi. Kasus ini harus diusut tuntas.
Tak cukup sampai disitu, dalam dua minggu terakhir kita harus menyaksikan banyak peristiwa anarkis, main hakim sendiri, pembakaran, demo besar-besaran.
Dengan kenyataan ini, ada satu pertanyaan, sudah hilangkah kepercayaan rakyat, hingga harus bertindak brutal dan menyelesaikan masalah dengan cara-cara sendiri.
Pada minggu ini kita juga saksikan bentrokan polisi dengan warga di Bima yang telah menimbulkan trauma dan luka yang dalam di masyarakat Bima. Semua bermula dari kasus di tambang emas PT Sumber Mineral Nusantara (SMN).
Dalam kasus ini terjadi benturan antara rakyat dengan aparat. Disini menjadi contoh kepentingan yang lain menjadi utama dibandingkan melindungi rakyat.
Lalu kemarin rakyat dengan marah dan emosi
membakar habis rumah jabatan Bupati Kota Waringin Barat (Kobar), Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Aksi anarkis dilakukan karena tak setuju dengan pelantikan bupati dan wakil bupati.
Inilah Bumi Pertiwi yang kita cintai. Multi komplek problem menghinggapi Negeri ini, makin parahnya lagi persoalan-persoalan yang ada tak ada yang diselesaikan serius. Ujung-ujungnya kekecewaan yang ada di rakyat.
Saat ini khalayak apatis dan seperti putus asa dengan penguasa dan tindakan aparat, hal ini membuahkan aksi main hakim sendiri. Ketidaksetujuan membuahkan aksi main hakim sendiri. Rakyat melakukan ini karena kecewa dengan penegakan supremasi hukum yang lemah.
Untuk diketahui aksi main hakim sendiri berada di titik yang mengkhawatirkan, harusnya aparat cepat sigap.
Banyak sekali kasus yang diselesaikan oleh massa, karena polisi atau aparat yang datang terlambat.
Aksi main hakim sendiri dipengaruhi perasaan frustasi masyarakat terhadap kondisi bangsa yang morat marit. Terutama sektor perekonomian yang tak kunjung membaik dan kian menghimpit kehidupan ekonomi masyarakat. Tak luput juga kekecewaan terhadap supremasi hukum.
Aksi ini banyak dilakukan warga dengan ekonomi kurang mampu. Hanya untuk mengingatkan kita bersama,
saat ini rakyat kecewa dengan kondisi saat ini, sudah miskin, pemerintah seakan tak pernah mendengar dengan keluhan mereka. Ketika ada masalah atau konflik, emosi rakyat sangat cepat tersulut
Apapun alasannnya, aksi main hakim sendiri tetap tak diperbolehkan. Karena cara itu telah mengabaikan norma-norma dan aturan hukum yang sudah ditata di Republik ini. Polisi harus optimal menjalankan kewajibannya. Tidak ada pilih kasih atau perasaan takut dari aparatnya untuk bertindak tegas.
Harus dicari benang merah untuk setiap aksi main hakim sendiri. Misalnya yang paling bertanggungjawab dan yang menjadi pemicu awal. Untuk tindakan main hakim sendiri, Polisi harus repot untuk mengusut kasus ini secara hukum, khususnya jika polisi tiba saat aksi belum terjadi.
Tidak sebandingnya jumlah anggota polisi dan masyarakat, memang menjadi dasar pembelaan bagi polisi. Tetapi ini mutlak dilakukan, yang salah harus dihukum dan tegas dilakukan. Ini juga sebagai efek jera untuk semua pihak. (***)
8 Daerah Masuk Pengawasan Rawan Bencana
Palembang, SN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, Kamis (29/12) pagi, menggelar simulasi bencana yang dipusatkan di venue menembak, Jakabaring Sport City (JSC).
Simulasi yang diikuti sekitar 600 petugas dari unsur TNI AD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI, dan aparat kepolisian tersebut, dibuat sebagaimana jika terjadi bencana alam sesungguhnya.
Tak ubahnya penyelamatan sungguhan, simulasi ini juga dilengkapi dengan keberadaan petugas di posko dapur umum, posko kesehatan dan posko tenda pengungsi.
Kepala BPBD Sumsel, Yulizar Dinoto mengatakan, simulasi ini digelar sesuai instruksi Gubernur Alex Noerdin, mengingat beberapa kawasan di Sumsel berpotensi mengalami bencana alam seperti gunung meletus, banjir dan tanah longsor. Tercatat ada delapan daerah di Sumsel yang rawan bencana alam dan masuk dalam pengawasan BPBD Sumsel
“Beberapa daerah di Sumsel yang masuk pengawasan yakni Pagaralam, Lahat, Muara Enim, Banyuasin, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan, serta Musi Rawas,” rinci Yulizar.
Melalui simulasi ini kata Yulizar, diharapkan penanganan bencana lebih cepat dan koordinasi antar-instansi kian intensif. Dengan cara ini pula diharapkan tidak ada lagi ego masih-masing instansi dalam menanggulangi bencana.
“Kalo semua instansi bergabung, peralatan kita cukup. Koordinasi seperti ini yang perlu ditingkatkan. Supaya kita lebih siap menghadapi bencana,” ujar dia.
Bahkan, agar lebih tertib, Yulizar menyebut pihaknya juga sudah mengajukan SK penanggulangan bencana ke pemerintah provinsi agar ada tim khusus yang sudah disiapkan mengatasi bencana.
Sementara Komandan Korem 044 Gapo, Kolonel Infantri Dwiyanto Budi Prabowo mengatakan, simulasi ini harusnya lebih rutin digelar supaya menjadi gambaran yang jelas dari kejadian bencana yang sesungguhnya. Sehingga semua instansi terkait lebih mengetahui tugasnya masing-masing.
“Dengan gladi ini kita tentu bisa membayangkan bencana yang terjadi sesungguhnya, jadi petugas tidak kaget lagi mengatasinya. Sebab ketika di lapangan, tugas ini sebenarnya tidak mudah,” ujar Dwiyanto. (awj)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, Kamis (29/12) pagi, menggelar simulasi bencana yang dipusatkan di venue menembak, Jakabaring Sport City (JSC).
Simulasi yang diikuti sekitar 600 petugas dari unsur TNI AD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI, dan aparat kepolisian tersebut, dibuat sebagaimana jika terjadi bencana alam sesungguhnya.
Tak ubahnya penyelamatan sungguhan, simulasi ini juga dilengkapi dengan keberadaan petugas di posko dapur umum, posko kesehatan dan posko tenda pengungsi.
Kepala BPBD Sumsel, Yulizar Dinoto mengatakan, simulasi ini digelar sesuai instruksi Gubernur Alex Noerdin, mengingat beberapa kawasan di Sumsel berpotensi mengalami bencana alam seperti gunung meletus, banjir dan tanah longsor. Tercatat ada delapan daerah di Sumsel yang rawan bencana alam dan masuk dalam pengawasan BPBD Sumsel
“Beberapa daerah di Sumsel yang masuk pengawasan yakni Pagaralam, Lahat, Muara Enim, Banyuasin, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan, serta Musi Rawas,” rinci Yulizar.
Melalui simulasi ini kata Yulizar, diharapkan penanganan bencana lebih cepat dan koordinasi antar-instansi kian intensif. Dengan cara ini pula diharapkan tidak ada lagi ego masih-masing instansi dalam menanggulangi bencana.
“Kalo semua instansi bergabung, peralatan kita cukup. Koordinasi seperti ini yang perlu ditingkatkan. Supaya kita lebih siap menghadapi bencana,” ujar dia.
Bahkan, agar lebih tertib, Yulizar menyebut pihaknya juga sudah mengajukan SK penanggulangan bencana ke pemerintah provinsi agar ada tim khusus yang sudah disiapkan mengatasi bencana.
Sementara Komandan Korem 044 Gapo, Kolonel Infantri Dwiyanto Budi Prabowo mengatakan, simulasi ini harusnya lebih rutin digelar supaya menjadi gambaran yang jelas dari kejadian bencana yang sesungguhnya. Sehingga semua instansi terkait lebih mengetahui tugasnya masing-masing.
“Dengan gladi ini kita tentu bisa membayangkan bencana yang terjadi sesungguhnya, jadi petugas tidak kaget lagi mengatasinya. Sebab ketika di lapangan, tugas ini sebenarnya tidak mudah,” ujar Dwiyanto. (awj)
Subsidi Dicabut, Harga Tiket Naik
Musi Rawas, SN
Memasuki tahun anggaran 2012 Pemkab Musi Rawas (Mura) secara resmi mencabut subsidi bagi penumpang dengan rute bandara Silampari – Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Mulai 1 Januari 2012 harga tiket per penumpang Rp850 ribu atau naik Rp200 ribu dari harga saat disubsidi.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musi Rawas, Ari Narsa JS mengatakan, kenaikan harga tiket ini diberlakukan karena pada 2012 mendatang Pemkab Mura tidak lagi menganggarkan dana untuk subsidi. Sehingga penerbangan dari bandara silampari di berlakukan tarif penerbangan komersial.
“Tentu ada kenaikan harga tiket sebab tidak ada lagi subsidi dari pemkab Mura sehingga diberlakukan harga tiket penerbangan komersial,” katanya, Kamis (29/12).
Dijelaskannya, penerapan harga tiket tersebut selain tidak ada lagi subsidi, juga karena kondisi bandara Silampari saat ini sudah jauh lebih baik dan bisa didarati oleh pesawat komersil mengingat mulai dari panjang landasan maupun fasilitas pendukung lainnya dinilai sudah cukup baik.
“Selain terkait penghentian subsidi, kondisi bandara Silampari juga dinilai sudah mendukung untuk penerbangan komersil,” jelasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Musi Rawas, H. Gotri Suyanto juga mengatakan bahwa pencabutan subsidi terhadap pengoperasian bandara Silampari dikarenakan kondisi bandara dan fasilitas pendukungnnya juga sudah bisa untuk digunakan pesawat komersil.
“Dalam APBD tahun 2012 tidak ada lagi subsidi penerbangan dari bandara silampari karena dinilai sudah layak diberlakukan tarip penerbangan komersil,” demikian tandasnya. (fik)
Memasuki tahun anggaran 2012 Pemkab Musi Rawas (Mura) secara resmi mencabut subsidi bagi penumpang dengan rute bandara Silampari – Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Mulai 1 Januari 2012 harga tiket per penumpang Rp850 ribu atau naik Rp200 ribu dari harga saat disubsidi.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musi Rawas, Ari Narsa JS mengatakan, kenaikan harga tiket ini diberlakukan karena pada 2012 mendatang Pemkab Mura tidak lagi menganggarkan dana untuk subsidi. Sehingga penerbangan dari bandara silampari di berlakukan tarif penerbangan komersial.
“Tentu ada kenaikan harga tiket sebab tidak ada lagi subsidi dari pemkab Mura sehingga diberlakukan harga tiket penerbangan komersial,” katanya, Kamis (29/12).
Dijelaskannya, penerapan harga tiket tersebut selain tidak ada lagi subsidi, juga karena kondisi bandara Silampari saat ini sudah jauh lebih baik dan bisa didarati oleh pesawat komersil mengingat mulai dari panjang landasan maupun fasilitas pendukung lainnya dinilai sudah cukup baik.
“Selain terkait penghentian subsidi, kondisi bandara Silampari juga dinilai sudah mendukung untuk penerbangan komersil,” jelasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Musi Rawas, H. Gotri Suyanto juga mengatakan bahwa pencabutan subsidi terhadap pengoperasian bandara Silampari dikarenakan kondisi bandara dan fasilitas pendukungnnya juga sudah bisa untuk digunakan pesawat komersil.
“Dalam APBD tahun 2012 tidak ada lagi subsidi penerbangan dari bandara silampari karena dinilai sudah layak diberlakukan tarip penerbangan komersil,” demikian tandasnya. (fik)
2012, Produksi Gabah Kering Ditarget 3,8 Juta Ton
Palembang, SN
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel menargetkan produksi gabah kering di tahun 2012 mendatang, dapat mencapai 3,8 juta ton. Meskipun, pencapaian pada tahun 2011 ini, belum menyentuh target produksi sebesar 3,7 juta ton.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel, Hj Nelly Rasdiana, mengatakan untuk tahun 2011 ini, sasaran target produksi gabah kering hanya mencapai angka 3,35 juta ton, dari sasaran target gabah kering 3,7 juta ton.
“Yang menjadi kendala tidak tercapainya target, salah satunya masalah pergeseran waktu tanam, karena pengaruh dari iklim. Tapi, meski tidak mencapai apa yang menjadi target sasaran tersebut, Sumsel masih surplus, tidak sampai 5% atau 1,85 dibandingkan tahun 2010 lalu,” ungkapnya, di gedung DPRD Sumsel beberapa waktu lalu.
Untuk mencapai target sebesar 3,8 juta ton pada tahun 2012 nanti, kata Nelly, pihaknya akan mengadakan upaya-upaya, seperti menambah luas tanam.
“Kami akan bekerja sama dengan teman-teman dari Hutan Tanaman Indsutri (HTI) dan Perkebunan, untuk memanfaatkan lahannya sebelum tanaman pokoknya menghasilkan. Misalkan, dengan melakukan pola tumpang sari,” ujar dia.
Selama ini, daerah yang telah memberikan kontribusi besar atas sasaran target gabah kering tahun 2011 adalah Kabupaten Banyuasin. Dimana dari total 3,35 juta ton yang dihasilkan, sekitar 30% gabah kering berasal dari Banyuasin.
“Sedangkan untuk daerah yang kurang memberi kontribusi, kebanyakan daerah perkotaan seperti Prabumulih, Lubuk Linggau,” terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, menuturkan, bahwa anggaran yang disediakan untuk prioritas pembangunan Sumsel Lumbung Pangan, dalam bentuk kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
“Selain itu, juga untuk peningkatan produksi dan produktifitas dan mutu pangan, sebesar Rp23,2 miliar, untuk peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya air sebesar Rp95 miliar,” jelas Alex.
Pemprov Sumsel sendiri, kata Alex, telah menetapkan fokus pembangunan pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan industri yang mampu memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian.
“Secara konkrit, hal ini telah dijabarkan ke berbagai program, antara lain perluasan areal tanam (pencatakan sawah baru), peningkatan intensitas pertanaman (IP 200) dan perbaikan saluran irigasi yang mendukung luas areal tanam,” pungkasnya. (awj)
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel menargetkan produksi gabah kering di tahun 2012 mendatang, dapat mencapai 3,8 juta ton. Meskipun, pencapaian pada tahun 2011 ini, belum menyentuh target produksi sebesar 3,7 juta ton.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel, Hj Nelly Rasdiana, mengatakan untuk tahun 2011 ini, sasaran target produksi gabah kering hanya mencapai angka 3,35 juta ton, dari sasaran target gabah kering 3,7 juta ton.
“Yang menjadi kendala tidak tercapainya target, salah satunya masalah pergeseran waktu tanam, karena pengaruh dari iklim. Tapi, meski tidak mencapai apa yang menjadi target sasaran tersebut, Sumsel masih surplus, tidak sampai 5% atau 1,85 dibandingkan tahun 2010 lalu,” ungkapnya, di gedung DPRD Sumsel beberapa waktu lalu.
Untuk mencapai target sebesar 3,8 juta ton pada tahun 2012 nanti, kata Nelly, pihaknya akan mengadakan upaya-upaya, seperti menambah luas tanam.
“Kami akan bekerja sama dengan teman-teman dari Hutan Tanaman Indsutri (HTI) dan Perkebunan, untuk memanfaatkan lahannya sebelum tanaman pokoknya menghasilkan. Misalkan, dengan melakukan pola tumpang sari,” ujar dia.
Selama ini, daerah yang telah memberikan kontribusi besar atas sasaran target gabah kering tahun 2011 adalah Kabupaten Banyuasin. Dimana dari total 3,35 juta ton yang dihasilkan, sekitar 30% gabah kering berasal dari Banyuasin.
“Sedangkan untuk daerah yang kurang memberi kontribusi, kebanyakan daerah perkotaan seperti Prabumulih, Lubuk Linggau,” terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, menuturkan, bahwa anggaran yang disediakan untuk prioritas pembangunan Sumsel Lumbung Pangan, dalam bentuk kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
“Selain itu, juga untuk peningkatan produksi dan produktifitas dan mutu pangan, sebesar Rp23,2 miliar, untuk peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya air sebesar Rp95 miliar,” jelas Alex.
Pemprov Sumsel sendiri, kata Alex, telah menetapkan fokus pembangunan pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan industri yang mampu memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian.
“Secara konkrit, hal ini telah dijabarkan ke berbagai program, antara lain perluasan areal tanam (pencatakan sawah baru), peningkatan intensitas pertanaman (IP 200) dan perbaikan saluran irigasi yang mendukung luas areal tanam,” pungkasnya. (awj)
Penjualan Terompet Tahun Baru Masih Sepi
Prabumulih, SN
Penjualan terompet tahun baru di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabumulih masih terlihat sepi. Bila tahun lalu setiap mendekati H–3 perayaan malam tahun baru penjualannya mencapai paling sedikit sekitar Rp 300 ribu perhari, pada tahun ini di hari yang sama untuk mendapatkan penjualan angka sekitar Rp 100 ribu perhari sudah sangat sulit.
Salah satunya Anton (16), menurut warga Jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara ini, sejak menggelar dagangan terompet tahun barunya seminggu lalu jualannya hanya sedikit yang laku.
“Paling laku terjual satu sampai dua buah perharinya, bahkan beberapa hari ada tidak laku sama sekali,” aku remaja putus sekolah tersebut, ketika ditemui di lokasi jualannya di depan Masjid Annuqoba, Kamis (29/12) sore.
Lanjutnya, sejak dari pagi berjualan satu dagangannya pun belum ada yang laku terjual. Dia juga tidak mengetahui alasan pasti sepinya minat beli masyarakat sekarang ini, namun kondisi itu jelas diakuinya sangat merugikan dirinya dan juga para pedagang lainnya.
Padahal menurut Anton, selain lebih banyak pilihan jenis corak dan warna juga kualitas terompet yang ditawarkan lebih baik dari tahun–tahun sebelumnya. Begitupun soal harga yang dia tawarkan cukup terjangkau dan kompetitif. Misal untuk terompet motif naga berwarna–warni dan berbahan dasar dihargai sama Rp 25 ribu sedangkan terompet standar berbahan silver Rp 15 ribu perpcsnya. “Terompet–terompet ini aku ambil langsung dari Lampung,” jelas Anton sambil menawarkan salah satu motif terompet kepada seorang warga yang melintas didepan dagangannya.
Keluhan serupa dikatakan Yanto (45), selain penurunan penjualan terompet tahun baru kali ini cukup signifikan dibandingkan penjualan tahun 2010, juga kurang greget. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya jumlah pedagang musiman tersebut yang berjualan di sepanjang Jalan Negara tersebut.
“Kalu tahun kemarin, banjir wong yang berjualan terompet ini. Bahkan di kampung–kampung warga jugo ado, sekarang jingoklah agak sepi,” ungkap Yanto.
Dia membandingkan penjualan pada tahun sebelumnya, yakni sehari mampu menjual 20 hingga 30 terompet tapi di tahun ini terjual sekitar 3–5 terompet perhari saja sudah lumayan. “Dan itu banyaklah dak lakunyo alias sepi pembeli,” tambah Yanto.
Kondisi lesunya penjualan terompet tahun baru kali ini menurut Yanto, rata–rata sama dialami seluruh pedagang terompet. Diakuinya dia pun terpaksa mengambil alternatif dagangan lain untuk mengimbangi penjualan terompet tersebut. “Untung be aku ado dagangan sampingan lain cak jual petasan dan kembang api, kalu idak tekor nian,” sambung Yanto, yang mengaku sudah berjualan terompet sejak satu bulan lalu.
Sama dengan Anton, terompet yang ditawarkan Yanto juga beragam motif dan jenis warna terompet. Namun membedakannya adalah tempat produksi terompet yang ia peroleh dari Kertapati, Palembang dan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan dagangan milik Anton. Seperti terompet motif naga dia jual dengan harga Rp 15 ribu perpcs, dan bermotif biasa Rp 8 ribu. (and)
Penjualan terompet tahun baru di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabumulih masih terlihat sepi. Bila tahun lalu setiap mendekati H–3 perayaan malam tahun baru penjualannya mencapai paling sedikit sekitar Rp 300 ribu perhari, pada tahun ini di hari yang sama untuk mendapatkan penjualan angka sekitar Rp 100 ribu perhari sudah sangat sulit.
Salah satunya Anton (16), menurut warga Jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara ini, sejak menggelar dagangan terompet tahun barunya seminggu lalu jualannya hanya sedikit yang laku.
“Paling laku terjual satu sampai dua buah perharinya, bahkan beberapa hari ada tidak laku sama sekali,” aku remaja putus sekolah tersebut, ketika ditemui di lokasi jualannya di depan Masjid Annuqoba, Kamis (29/12) sore.
Lanjutnya, sejak dari pagi berjualan satu dagangannya pun belum ada yang laku terjual. Dia juga tidak mengetahui alasan pasti sepinya minat beli masyarakat sekarang ini, namun kondisi itu jelas diakuinya sangat merugikan dirinya dan juga para pedagang lainnya.
Padahal menurut Anton, selain lebih banyak pilihan jenis corak dan warna juga kualitas terompet yang ditawarkan lebih baik dari tahun–tahun sebelumnya. Begitupun soal harga yang dia tawarkan cukup terjangkau dan kompetitif. Misal untuk terompet motif naga berwarna–warni dan berbahan dasar dihargai sama Rp 25 ribu sedangkan terompet standar berbahan silver Rp 15 ribu perpcsnya. “Terompet–terompet ini aku ambil langsung dari Lampung,” jelas Anton sambil menawarkan salah satu motif terompet kepada seorang warga yang melintas didepan dagangannya.
Keluhan serupa dikatakan Yanto (45), selain penurunan penjualan terompet tahun baru kali ini cukup signifikan dibandingkan penjualan tahun 2010, juga kurang greget. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya jumlah pedagang musiman tersebut yang berjualan di sepanjang Jalan Negara tersebut.
“Kalu tahun kemarin, banjir wong yang berjualan terompet ini. Bahkan di kampung–kampung warga jugo ado, sekarang jingoklah agak sepi,” ungkap Yanto.
Dia membandingkan penjualan pada tahun sebelumnya, yakni sehari mampu menjual 20 hingga 30 terompet tapi di tahun ini terjual sekitar 3–5 terompet perhari saja sudah lumayan. “Dan itu banyaklah dak lakunyo alias sepi pembeli,” tambah Yanto.
Kondisi lesunya penjualan terompet tahun baru kali ini menurut Yanto, rata–rata sama dialami seluruh pedagang terompet. Diakuinya dia pun terpaksa mengambil alternatif dagangan lain untuk mengimbangi penjualan terompet tersebut. “Untung be aku ado dagangan sampingan lain cak jual petasan dan kembang api, kalu idak tekor nian,” sambung Yanto, yang mengaku sudah berjualan terompet sejak satu bulan lalu.
Sama dengan Anton, terompet yang ditawarkan Yanto juga beragam motif dan jenis warna terompet. Namun membedakannya adalah tempat produksi terompet yang ia peroleh dari Kertapati, Palembang dan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan dagangan milik Anton. Seperti terompet motif naga dia jual dengan harga Rp 15 ribu perpcs, dan bermotif biasa Rp 8 ribu. (and)
Kamis, 29 Desember 2011
Penderita Demam Berdarah Meningkat
Palembang, SN
Jumlah penderita Demam Berderah di Rumah Sakit Muhammad Husin (RSMH) Palembang dalam seminggu terakhir mengalami peningkatan.
Roisah, Ibu dari salah seorang penderita Demam Berdarah ditemui, Rabu (28/12) mengatakan anaknya Misbahul Fatah yang berusia 6 tahun dirawat di rawat di RSMH sejak Minggu (25/12). Namun karena pasien yang dirawat di sal anak-anak penuh, maka anaknya dirawat di lorong sal.
”Anak saya masuk RSMH pada Minggu (25/12). Dari awal masuk, anak saya sudah dirawat di lorong sal instalasi anak karena kamar penuh. Sampai hari ini (red, kemarin) anak saya juga masih dirawat lorong sal karena belum ada kamar yang kosong,” ungkapnya.
Terpisah, Humas RSMH dr Junaidi mengakui, terjadi peningkatan jumlah pasien Demam Berdarah dalam seminggu terakhir. Namun dia belum menerima laporan peningkatan jumlah pasien yang dirawat.
”Memang terjadi peningkatan jumlah pasien Demam Berdarah sejak beberapa hari terakhir. Bahkan kamar instalasi anak tidak cukup lagi menampung pasien. Sehingga kami merawat pasien di depan lorong sal anak,” terangnya. (pit)
Jumlah penderita Demam Berderah di Rumah Sakit Muhammad Husin (RSMH) Palembang dalam seminggu terakhir mengalami peningkatan.
Roisah, Ibu dari salah seorang penderita Demam Berdarah ditemui, Rabu (28/12) mengatakan anaknya Misbahul Fatah yang berusia 6 tahun dirawat di rawat di RSMH sejak Minggu (25/12). Namun karena pasien yang dirawat di sal anak-anak penuh, maka anaknya dirawat di lorong sal.
”Anak saya masuk RSMH pada Minggu (25/12). Dari awal masuk, anak saya sudah dirawat di lorong sal instalasi anak karena kamar penuh. Sampai hari ini (red, kemarin) anak saya juga masih dirawat lorong sal karena belum ada kamar yang kosong,” ungkapnya.
Terpisah, Humas RSMH dr Junaidi mengakui, terjadi peningkatan jumlah pasien Demam Berdarah dalam seminggu terakhir. Namun dia belum menerima laporan peningkatan jumlah pasien yang dirawat.
”Memang terjadi peningkatan jumlah pasien Demam Berdarah sejak beberapa hari terakhir. Bahkan kamar instalasi anak tidak cukup lagi menampung pasien. Sehingga kami merawat pasien di depan lorong sal anak,” terangnya. (pit)
Pengedar Inek di Kayuagung Diamankan
Kayuagung, SN
Rumah Siti Khodijah (38) di Kampung I Desa Arisan Buntal Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI digerbek polisi, Rabu (28/12) dini hari. Polisi menangkap dua pengedar Narkoba jenis ineks beserta barang bukti inek.
Mereka yang diringkus yakni Siti Khodijah dan Tomas Edison (27) warga Desa Terate Kecamatan SP Padang OKI. Siti Khodijah yang kerap mengedarkan menjual inek di kecamatan tersebut dan Tomas penyuplai inek dari Palembang. Barang bukti yang disita hanya 3,5 butir namun sebelum ditangkap, mereka sudah menjual 30 butir inek kepada seseorang.
Siti ditemui di ruang riksa Satres Narkoba Polres OKI kemarin mengatakan, inek yang sudah dijualnya dan barang bukti yang disita polisi dibelinya dari Tomas Edison. Tomas membelinya dengan warga di Plaju Palembang yang dijual lagi ke dirinya.
Kata Siti, banyak warga yang memesan inek kepadanya untuk dibawa ke hiburan orgen tunggal di beberapa desa di wilayahnya. Karena bisnis ini penghasilannya lumayan, iapun memesan inek kepada Tomas untuk membeli dengan seseorang di Palembang.
Sedangkan Tomas kemarin mengakui bila inek yang ada di Siti merupakan suplai darinya yang ia beli di Palembang. Ia bertransaksi di jalan di Plaju dengan seseorang yang tidak ia ketahui identitasnya.
Kapolres OKI AKBP Agus Fachtullah diwakili Kasatres Narkoba AKP Yusuf kepada wartawan mengatakan, kedua tersangka merupakan target operasi pihaknya sejak lama namun baru sekarang tertangkap. Tertangkapnya kedua tersangka karena pihaknya mendapat informasi di rumah Siti Khodijah terjadi transaksi narkoba. (iso)
Penerimaan Dana APBN Muba Turun
Sekayu, SN
Penerimaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 untuk Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan 10,26 persen. Pada TA 2011 Kabupaten Musi Banyuasin menerima Rp 54.357.249.000 turun, pada TA 2012 menjadi Rp 49.300.685.000.
Penurunan penerimaan dana APBN ini, diketahui pada kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) alokasi dana APBN kepada Kementerian/Lembaga/Instansi Vertikal di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin dan SKPD Muba, Rabu (28/12), di Auditorium Pemkab Muba. DIPA TA 2012 diserahkan oleh kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raden Muhammad Adil SH MH ke Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari.
Penyerahan DIPA TA 2012 disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan SKPD Kabupaten Musi Banyuasin. DIPA TA 2012 kemudian secara simbolis diserahkan oleh Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari kepada 8 perwakilan instansi penerima yaitu, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, Badan Pusat Statistik, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, dan Dinas Kesehatan.
“Penerimaan APBN seharusnya bertambah. Saya imbau kepada kepala SKPD untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam mencari dana pembangunan 2012. Jangan hanya menunggu kucuran dana pusat, namun harus betul-betul giat mencari sumber pendanaan pembangunan,” ujar Bupati Muba H Pahri Azhari.
Pahri mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan instrument pencairan dana APBN yang mempunyai peran penting. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga selaku pengguna anggaran, dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Untuk TA 2012, terdapat 18 Kementerian/Lembaga/Instansi vertikal di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin yang memperoleh dana APBN, yaitu sebanyak 23 DIPA dengan total anggaran sebesar Rp 94.703.054.000. Sedangkan di lingkungan Pemkab Muba terdapat 8 SKPD penerima yaitu total 10 DIPA dengan total dana sebesar Rp 49.300.685.000. Terdiri dari 1 DIPA Kantor Pusat (KP) kewenangan Ditjen Cipta Karya, 1 DIPA Urusan Bersama (UB) kewenangan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 7 DIPA kewenangan Tugas Pembantuan (TP).
Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil SH MH, mengatakan, penyerahan DIPA merupakan tanda dimulainya pelaksanaan TA 2012. Penyerahan sebelum awal tahun anggaran bukan tradisi tahunan, tetapi merupakan komitmen untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktu.
“Dengan demikian, seluruh instansi pemerintah dapat segera mengeksekusi rencana yang sudah ditetapkan, sesuai fungsinya masing-masing. Sehingga program pembangunan nasional yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya. (her)
Penerimaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 untuk Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan 10,26 persen. Pada TA 2011 Kabupaten Musi Banyuasin menerima Rp 54.357.249.000 turun, pada TA 2012 menjadi Rp 49.300.685.000.
Penurunan penerimaan dana APBN ini, diketahui pada kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) alokasi dana APBN kepada Kementerian/Lembaga/Instansi Vertikal di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin dan SKPD Muba, Rabu (28/12), di Auditorium Pemkab Muba. DIPA TA 2012 diserahkan oleh kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raden Muhammad Adil SH MH ke Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari.
Penyerahan DIPA TA 2012 disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan SKPD Kabupaten Musi Banyuasin. DIPA TA 2012 kemudian secara simbolis diserahkan oleh Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari kepada 8 perwakilan instansi penerima yaitu, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, Badan Pusat Statistik, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, dan Dinas Kesehatan.
“Penerimaan APBN seharusnya bertambah. Saya imbau kepada kepala SKPD untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam mencari dana pembangunan 2012. Jangan hanya menunggu kucuran dana pusat, namun harus betul-betul giat mencari sumber pendanaan pembangunan,” ujar Bupati Muba H Pahri Azhari.
Pahri mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan instrument pencairan dana APBN yang mempunyai peran penting. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga selaku pengguna anggaran, dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Untuk TA 2012, terdapat 18 Kementerian/Lembaga/Instansi vertikal di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin yang memperoleh dana APBN, yaitu sebanyak 23 DIPA dengan total anggaran sebesar Rp 94.703.054.000. Sedangkan di lingkungan Pemkab Muba terdapat 8 SKPD penerima yaitu total 10 DIPA dengan total dana sebesar Rp 49.300.685.000. Terdiri dari 1 DIPA Kantor Pusat (KP) kewenangan Ditjen Cipta Karya, 1 DIPA Urusan Bersama (UB) kewenangan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 7 DIPA kewenangan Tugas Pembantuan (TP).
Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil SH MH, mengatakan, penyerahan DIPA merupakan tanda dimulainya pelaksanaan TA 2012. Penyerahan sebelum awal tahun anggaran bukan tradisi tahunan, tetapi merupakan komitmen untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktu.
“Dengan demikian, seluruh instansi pemerintah dapat segera mengeksekusi rencana yang sudah ditetapkan, sesuai fungsinya masing-masing. Sehingga program pembangunan nasional yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya. (her)
Puluhan Tiang Listrik Nyaris Tumbang
Sekayu, SN
Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) belakangan ini tidak hanya membuat meluapnya Sungai Musi, tetapi juga membuat puluhan tiang listrik miring dan terancam tumbang. Salah satu yang terbaru ialah tiang listrik yang berdiri di pinggir jalan lintas tengah Betung-Sekayu, tepatnya antara Desa Epil dan Bailangu, Kecamatan Lais.
Pantauan koran ini di lapangan, Rabu (28/12) ada puluhan tiang listrik yang nyaris roboh hanya dalam dua kecamatan, yakni Kecamatan Babatsupat dan Lais. Besar kemungkinan di sejumlah kecamatan lainnya juga demikian.
Posisi tiang masih ditempatnya semula, namun kondisinya miring dengan kabal listrik masih melekat. Ada yang condong ke arah jalan, dan ada pula yang sebaliknya.
Menurut warga, miringnya tiang listrik ini dipengaruhi musim hujan yang terus turun. Dengan begitu kondisi tanah tempat tiang berdiri menjadi gembur sehingga tidak kuat menahan tekanan beban tiang yang terbuat dari beton tersebut.
Gangguan lainnya juga kerap disebabkan adanya pohon tumbang yang menimpa tiang atau kabalnya. Namun biasanya, jika ini terjadi akan terjadi korslet dan pemadaman lampu. Berbeda kasusnya jika hanya tiang yang miring, karena listrik tetap menyala.
"Tapi yang kita khawatirkan kalau tiba-tiba roboh, dan kebetulan ada orang di bawahnya. Karena cukup banyak tiang yang sudah miring dan condong ke arah jalan," kata cindra, warga lais. Hal senada dikatakan Karim, warga Babatsupat.
Menurut dia di kawasan jalan 108 yang menghubungkan Kecamatan Babatsupat dengan jalan lintas timur Palembang-Jambi juga banyak yang miring.
"Ya harapan kita agar pihak berwenang segera mengecek ke lokasi dan memperbaiki posisi tiang. Jangan sampai nanti sudah ada kejadian baru pura-pura perhatian," ujarnya.
Persoalan tiang listrik yang terancam roboh ini sebetulnya bukan hal yang baru, ini terjadi sejak tujuh bulan lalu sudah cukup banyak tiang listrik yang miring. Namun sejauh ini belum ada upaya serius dari PLN maupun pihak pemerintah yang mengelalola sebagian pelistriikan di Muba.
Kepala PLN Ranting Sekayu Yeyen membenarkan hal ini. Menurut dia, tiang listrik di wilayah Muba memang rentan kemiringan. Karena umumnya di wilayah ini terdiri dari rawa dan tanah gembur. "Kita sudah meningkatkan pantauan terhadap gangguan listrik. Secepat mungkin petugas kita di lapangan bergerak jika terjadi apa-apa," katanya beberapa waktu lalu. (her)
Jalan Rusak, Pahri Minta Perusahan Harus Proaktif
Sekayu, SN
Bupati Musi Banyuasin (Muba) H Pahri Azhari meminta kepada perusahan-perusahan baik itu perkebunan maupun pertambangan yang melintasi jalan Ulak Paceh-Simpang Sari harus proaktif dan tanggung jawab mengenai terjadinya beberapa titik kerusakan ruas jalan di kawasan tersebut.
“Saya minta kepada pihak perusahan-perusahan yang melintasi jalan Desa Ulak Paceh hingga ke Desa Simpang Sari ini harus proaktif dan tanggung jawab mengenai kerusakan jalan ini. Sebab jalan ini dibangun sebagai sarana transportasi warga yang melintas. Sehingga sudah sewajarnya bila mereka melintasi jalan ini harus bertanggung jawab dengan kerusakan yang terjadi,” ujar Pahri disela-sela melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kerusakan jalan di daerah tersebut didampingi SKPD terkait seperti Kepala Dinas PU BM, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, dan lainnya, Rabu (28/12).
Pahri pun sangat menyayangkan ada terjadinya beberapa portal yang dibangun di sekitar ruas jalan tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal portal tersebut dibangun untuk membatasi kendaraan angkutan yang lebihi kapasitas melintasi ruas jalan ini.
“Saya sangat kecewa ada pihak-pihak tertentu yang merusak keberadaan portal yang seharusnya memang dibangun untuk membatasi kendaraan angkutan yang melintas ruas jalan ini, dan ini sangat disayangkan,” tegas Pahri.
Karena itulah, guna hal tersebut jangan sampai terjadi lagi, Bupati menginstruksikan kepada SKPD terkait agar menyurati para perusahan-perusahan perkebunan dan pertambangan untuk dapat proaktif dan bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan disini, selain nantinya akan dibangun pos yang dilengkapi portal dan ditempatkan petugas Dinas Perhubungan untuk memantau kendaraan yang melintasi kawasan tersebut.
“Saya instruksikan kepada dinas terkait agar segera menyurati pihak perusahan-perusahan yang sering melintasi ruas jalan di kawasan ini untuk segera bertanggung jawab memperbaiki kondisi jalan yang rusak ini. Disekitar ruas jalan tersebut juga akan segera dibangun pos darurat, dan kedepan barulah akan dianggarkan pembangunan pos yang dilengkapi portal dan disiagakan petugas Dishub untuk memantau kawasan tersebut,” jelasnya.
Dengan harapan kedepan kerusakan jalan di kawasan ini tidak terjadi lagi, sehingga warga yang melintas lebih leluasa. Karena jalan ini dibangun untuk menunjang sarana transportasi masyarakat.”Jalan ini dibangun dengan anggaran cukup besar dari APBD Muba, karena itu perusahan-perusahan harus bertanggung jawab, kalau tidak mau silakan lewat jalan lain. Bila perlu perizanan perusahan akan kita cabut. Karena tidak mendukung kebijakan pemerintah mensejahterakan masyarakat,” tegas Pahri lagi.
Sementara itu, Yamin (45) warga setempat membenarkan ruas jalan ini rusak oleh angkutan perusahan perkebunan yang melintas dengan beban kendaraan melebihi tonase.
“Seharusnya kan pak tonase kendaraan itu sekitar 8 ton, tapi ini lebih besar sampai 15 ton angkutan kendaraan perusahan itu melintasi, dan sering kali terlihat semuanya kendaraan pengangkut sawit pak,” ujar Yamin curhat dengan Bupati Muba.
Pantauan dilapangan, terjadi sedikitnya lima titik kerusakan jalan dengan panjang sekitar 20-30 meter dengan kedalam titik 70 cm. Dimana kondisi jalan rusak dan berlumpur. Informasinya Hal ini disebabkan seringnya perusahan perkebunan seperti PT PINAGO, PT MBI, dan PT Pertambangan seperti PT Sesmix, PT Elnusa yang melintasi ruas jalan yang dibangun menelan dana sekitar Rp 9 Milyar lebih itu. (her)
Raskin ke-13 Didistribusikan ke RTM
Tebingtinggi, SN
Pihak Pemeritah Kecamatan Tebingtinggi mendistribusikan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) ke-13 untuk rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga sasaran (RTS), Rabu (28/12).
Bagi masyarakat yang selama ini hanya mengetahui raskin setiap bulannya, dalam artian 12 kali dalam setahun, kini bisa mengambil haknya ke pemerintah kelurahan atau desa setempat.
Setidaknya untuk wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Empatlawang dialokasikan sebanyak 87.000 Kg atau 87 ton raskin ini yang sebelumnya telah didistribusikan oleh Bulog Kabupaten Lahat ke panitia pendistribusian di Kecamatan Tebingtinggi sebanyak 42.975 didistribusikan kepada masyarakat dalam wilayah Kecamatan Tebingtinggi.
Camat Tebingtinggi selaku pelindung panitia pendistribusian, Kipli melalui Ketua Umum Panitia, Juarsah didampingi ketua pelaksana, Budi ketika ditemui di gudang penyimpanan yang berada di kawasan Pensiunan, Kelurahan Jayaloka, Kecamatan Tebingtinggi menegaskan, agar pihak pemerintah kelurahan ataupun pedesaan yang membagikan langsung kepada masyarakat memberikan raskin tersebut kepada masyarakat miskin yang berhak mendapatkannya.
“Masyarakat mungkin kebanyakan mengetahui Raskin ini diterima satu bulan sekali atau 12 bulan selama setahun. Nah, ini harus diketahui masyarakat, karena sekarang ini ada raskin paket akhir tahun atau raskin ke-13,” kata Budi.
Dikatakannya, untuk wilayah Kecamatan Tebingtinggi mendapatkan sebanyak 87 ton raskin. Jumlah tersebut sesuai dengan RTM dan setoran masyarakat yang sebelumnya sudah diajukan ke pemerintah desa ataupun kelurahan. Disini pihaknya mendistribusikan sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh pemerintah desa ataupun kelurahan itu sendiri. Raskin ini merupakan paket akhir tahun 2011, sesuai dengan storan desa peruntukkan desa masing-masing yang mana sudah mulai dilaksanakan terhitung dua hari.
“Karena raskin ini diletakkan di dalam gudang, sehingga gudang juga selalu dijaga siang malam untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, cuaca atau hujan terus mengguyur Empatlawang juga menjadi kendala untuk kelancaran pendistribusiannya. Ya, besok (hari ini,red) masih akan ada pendistribusian, karena sampai hari ini belum 50 persen yang didistibusikan," jelas Budi.
Lebih jauh ia mengatakan, karena raskin ini peruntukkan orang miskin, tentunya harus sampai kepada yang berhak, jangan sampai instansi terkait yang mendistribusikan menyalahgunakan, sehingga tidak sampai kepada masyarakat miskin tersebut. Apalagi program ini merupakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga bila tidak berjalan sesuai dengan prosedur maka masyarakat yang menjadi korban.
“Alhamdulillah kita tidak menunda-nunda pendistribusian, bila sudah didistribusikan dari Bulog Lahat, langsung kita distribusikan kepada pemerintah desa atau kelurahan, hanya saja karena kondisi cuaca yang tidak mengizinkan sehingga terpaksa kita simpan di gudang penyimpanan terlebih dahulu. Ya, kita secara bertahap mendistribusikannya, yang jelas akhir Desember ini semuanya harus selesai didistribusikan,” pungkasnya. (eko)
Isu Mutasi, Pejabat Kembali Ketar-ketir
Empat Lawang, SN
Roda pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dibawah pimpinan pasanga H Budi Antoni Aljufri SE MM-H Sofyan Djamal kembali bergulir,isu mutasi kembali berhembus,akibatnya tak sedikit pejabat ketar-ketir.
Kepala BKD kabupaten Empat Lawang januarsyah tidak menafik adanya mutasi di roda pemerintah kabupaten empat lawang namun tetap tidak berkomentar banyak dengan alasan hak perogratif Bupati."Ada memang tapi ini hak perogratif nya Bupati," kata Januarsyah.
Selanjutnya januarsyah menyampaikan pihaknya sudah menyampaikan kekosongan pejabat di roda organisasi kabupaten empat Lawang selanjutnya berharap di isi pejabat yang berkompeten dibidangnya, misalnya staf ahli yang kosong dan kepada DPPKAD yang ditinggalkan kepala dinas lama yang pensiun. "Jadi mau tidak mau ini harus di isi, terhitung 1 januari 2012 nanti pak amin sudah pensiun,maknya harus di isi," kata Januarsyah.
Mengenai pejabat yang di mutasi Januarsyah tidak mau memberikan komentar, alasan hak perokratif bupati karena jabatan amanah bukan seperti kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala yang merupakan hak bagi seorang PNS. "Setau kami hanya isi kekosongan,pejabat yang memasuki masa pensiun lainya juga sudah di perpanjang,jadi belum tau kalau ada yang di copot," ujarnya.
Sementara salah seorang Pejabat yang tidak mau disebutkan nama mengaku siap ditempatkan dimana saja, sebagai abdi negara akan menjalankan tugas sesuai bidang yang diamanahkan.
"Yang penting bekerja, tidak pandang bidang pekerjaanya, dan yang terakhir ikhlas karena harta, jabatan, dan kehormatan tidak dibawa mati namun tetap harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT," katanya.
Informasi yang diterima mutasi akan dilakukan januari 2012 mendatang. Mutasi dilakukan tidak hanya mengisi kekosongan jabatan namun lebih pada hasil evaluasi jabatan enam bulan selama ini. "Sesuai janji bupati mereka semua akan di evaluasi,setau kami ada yang di sopot akibat tidak amanah," pungkasnya. (eko)
Roda pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dibawah pimpinan pasanga H Budi Antoni Aljufri SE MM-H Sofyan Djamal kembali bergulir,isu mutasi kembali berhembus,akibatnya tak sedikit pejabat ketar-ketir.
Kepala BKD kabupaten Empat Lawang januarsyah tidak menafik adanya mutasi di roda pemerintah kabupaten empat lawang namun tetap tidak berkomentar banyak dengan alasan hak perogratif Bupati."Ada memang tapi ini hak perogratif nya Bupati," kata Januarsyah.
Selanjutnya januarsyah menyampaikan pihaknya sudah menyampaikan kekosongan pejabat di roda organisasi kabupaten empat Lawang selanjutnya berharap di isi pejabat yang berkompeten dibidangnya, misalnya staf ahli yang kosong dan kepada DPPKAD yang ditinggalkan kepala dinas lama yang pensiun. "Jadi mau tidak mau ini harus di isi, terhitung 1 januari 2012 nanti pak amin sudah pensiun,maknya harus di isi," kata Januarsyah.
Mengenai pejabat yang di mutasi Januarsyah tidak mau memberikan komentar, alasan hak perokratif bupati karena jabatan amanah bukan seperti kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala yang merupakan hak bagi seorang PNS. "Setau kami hanya isi kekosongan,pejabat yang memasuki masa pensiun lainya juga sudah di perpanjang,jadi belum tau kalau ada yang di copot," ujarnya.
Sementara salah seorang Pejabat yang tidak mau disebutkan nama mengaku siap ditempatkan dimana saja, sebagai abdi negara akan menjalankan tugas sesuai bidang yang diamanahkan.
"Yang penting bekerja, tidak pandang bidang pekerjaanya, dan yang terakhir ikhlas karena harta, jabatan, dan kehormatan tidak dibawa mati namun tetap harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT," katanya.
Informasi yang diterima mutasi akan dilakukan januari 2012 mendatang. Mutasi dilakukan tidak hanya mengisi kekosongan jabatan namun lebih pada hasil evaluasi jabatan enam bulan selama ini. "Sesuai janji bupati mereka semua akan di evaluasi,setau kami ada yang di sopot akibat tidak amanah," pungkasnya. (eko)
Langganan:
Postingan (Atom)