Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 25 April 2012
Karyawan RS Erba Tuntut Plt Direktur Turun Jabatan
Palembang, SN
Sekitar 150 karyawan Rumah Sakit (RS) Ernaldi Bahar (Erba) menggelar aksi damai di halaman kantor rumah sakit. Mereka bergerak dari halaman ruang ICU menuju ke gedung kantor RS Erba yang lokasinya tidak jauh dari lokasi awal. Aksi kemarin (24/4), dimulai sekitar pukul 07.00 WIB. Para karyawan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah SpKJ MKes.
Tak khayal, akibat aksi tersebut membuat pelayanan kesehatan terhadap pasien RS Erba sedikit terganggu. Puluhan pasien yang sudah datang untuk berobat di layanan kesehatan Poliklinik Umum RS Erba tampak terlantar. Mereka menunggu dipintu masuk pelayanan.
Mereka mengusung tuntutan yang ditulis di kertas karton. Seperti tulisan yang menuntut agar Dr Latifah tidak dilanjutkan kepemimpinannya sebagai Plt Direktur RS Erba dan karyawan membutuhkan seorang pemimpin yang adil. Selain itu, karyawan menginginkan kenyamanan dalam bekerja, bukan kezoliman yang diberikan oleh seorang pemimpin.
Berdasarkan pantauan dilapangan saat aksi damai berlangsung, tampak puluhan pasien sudah datang. Mereka menunggu di pintu masuk pelayanan kesehatan Poliklinik Umum sembari menyaksikan aksi yang dilakukan para Dokter dan perawat RS Erba. Pelayanan sempat terganggu dilayanan kesehatan Poliklinik Umum.
Sedangkan dikantor pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), tampak 3 orang perawat mengenakan seragam putih tengah duduk dipintu masuk. “Sebagian saja yang datang ke sana (Pemrov), kita tetap melayani pasien disini. Kalau pelayanan UGD harus stand by, termasuk juga pelayanan kesehatan di Polliklinik Umum, tetap berjalan normal. Kan tidak semuanya pergi,” kata petugas perawat UGD yang enggan menyebutkan namanya.
Setelah menyampaikan orasi dihalaman gedung kantor RS Erba, sekitar pukul 08.00 WIB ratusan karyawan melanjutkan aksinya ke kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Sebanyak dua unit bis mengangkut ratusan karyawan yang ikut aksi damai tersebut.
Menurut Koordinator Aksi, Hendri, selama menjabat Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendasar. Selama ini karyawan merasa diintimadasi dan tidak ada kenyamanan selama Dr Latifah memimpin. Tuntutan ini akan terus digulirkan oleh karyawan hingga Dr Latifah turun dari jabatannya.
“Kebijakan yang dimabli kadang-kadang tidak sesuai dan sejalan yang kita (karyawan) harapkan. Sebelumnya, kita sudah menggunakan cara diplomasi dengan menemui DPR, namun menemui jalan buntu. Jadi demo inilah pilihan jalan terakhirnya. Kalau ini tidak terealisasi, aksi ini tetap dilakukan sampai kepemimpinan Plt Dr Latifah turun dari jabatan,” pungkasnya.(win)
Sekitar 150 karyawan Rumah Sakit (RS) Ernaldi Bahar (Erba) menggelar aksi damai di halaman kantor rumah sakit. Mereka bergerak dari halaman ruang ICU menuju ke gedung kantor RS Erba yang lokasinya tidak jauh dari lokasi awal. Aksi kemarin (24/4), dimulai sekitar pukul 07.00 WIB. Para karyawan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah SpKJ MKes.
Tak khayal, akibat aksi tersebut membuat pelayanan kesehatan terhadap pasien RS Erba sedikit terganggu. Puluhan pasien yang sudah datang untuk berobat di layanan kesehatan Poliklinik Umum RS Erba tampak terlantar. Mereka menunggu dipintu masuk pelayanan.
Mereka mengusung tuntutan yang ditulis di kertas karton. Seperti tulisan yang menuntut agar Dr Latifah tidak dilanjutkan kepemimpinannya sebagai Plt Direktur RS Erba dan karyawan membutuhkan seorang pemimpin yang adil. Selain itu, karyawan menginginkan kenyamanan dalam bekerja, bukan kezoliman yang diberikan oleh seorang pemimpin.
Berdasarkan pantauan dilapangan saat aksi damai berlangsung, tampak puluhan pasien sudah datang. Mereka menunggu di pintu masuk pelayanan kesehatan Poliklinik Umum sembari menyaksikan aksi yang dilakukan para Dokter dan perawat RS Erba. Pelayanan sempat terganggu dilayanan kesehatan Poliklinik Umum.
Sedangkan dikantor pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), tampak 3 orang perawat mengenakan seragam putih tengah duduk dipintu masuk. “Sebagian saja yang datang ke sana (Pemrov), kita tetap melayani pasien disini. Kalau pelayanan UGD harus stand by, termasuk juga pelayanan kesehatan di Polliklinik Umum, tetap berjalan normal. Kan tidak semuanya pergi,” kata petugas perawat UGD yang enggan menyebutkan namanya.
Setelah menyampaikan orasi dihalaman gedung kantor RS Erba, sekitar pukul 08.00 WIB ratusan karyawan melanjutkan aksinya ke kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Sebanyak dua unit bis mengangkut ratusan karyawan yang ikut aksi damai tersebut.
Menurut Koordinator Aksi, Hendri, selama menjabat Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendasar. Selama ini karyawan merasa diintimadasi dan tidak ada kenyamanan selama Dr Latifah memimpin. Tuntutan ini akan terus digulirkan oleh karyawan hingga Dr Latifah turun dari jabatannya.
“Kebijakan yang dimabli kadang-kadang tidak sesuai dan sejalan yang kita (karyawan) harapkan. Sebelumnya, kita sudah menggunakan cara diplomasi dengan menemui DPR, namun menemui jalan buntu. Jadi demo inilah pilihan jalan terakhirnya. Kalau ini tidak terealisasi, aksi ini tetap dilakukan sampai kepemimpinan Plt Dr Latifah turun dari jabatan,” pungkasnya.(win)
Jumat, 20 April 2012
Dewan Kaji Penggunaan KA untuk Angkut Batubara Swasta
Palembang, SN
Komisi IV DPRD Sumsel akan mengkaji bisa tidaknya PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengangkut batubara milik perusahaan swasta, selam ini perusahaan milik pemerintah tersebut hanya mengangkut batubara milik PT Bukit Asam (PTBA) saja.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi yang ditemui, Kamis (19/4) menilai, pengangkutan batubara milik perusahaan swasta melalui jalur kereta api, merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan angkutan batubara yang melintasi jalan umum.
"Selama ini kan mereka (PT KAI) hanya mengangkut batubara milik PT BA. Nah ini akan kita pertanyakan, apakah dapat mengangkut batubara milik perusahaan swasta, karena kalau bisa, ini bisa jadi solusi yang tepat untuk mengurangi banyaknya truk batubara di jalan raya," kata Yudha.
Sementara itu, pasca diberlakukannya surat edaran gubernur (SE) Sumsel tentang pelarangan truk batubara melintasi jalan umum per 1 April lalu, ternyata masih ada saja truk yang melanggar. Akibatnya, aksi blokir jalan melarang truk batubara melintas pun tak terelakkan seperti yang terjadi di kabupaten Lahat dan Prabumulih beberapa waktu lalu.
Menanggapi ini, Yudha menilai, reaksi warga tersebut sangat wajar, karena SE gubernur Sumsel masih berlaku dan belum dicabut. Berkaitan dengan ini, Komisi IV sudah membentuk tim khusus guna mencari solusi yang tepat mengatasi angkutan batubara ini.
"Sangat wajar, kalau mereka melakukan itu (pemblokiran), karena mereka menganggap surat edaran gubernur masih berlaku, hanya saja kami imbau masyarakat untuk tidak berlaku anarkis, karena masalah ini sedang dibahas," ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Yudha, pihaknya sudah mengingatkan agar pengusaha batubara dapat menahan diri, untuk tidak beroperasi dahulu, namun memang pada kenyataannya masih ada saja yang melanggar peringatan ini.
"Pada rapat terakhir dengan asosiasi dan kepala daerah yang daerahnya dilintasi angkutan batubara, kita sudah mengimbau agar para pengusaha jangan beroperasi dulu, pada saat itu mereka menyanggupi. Kalau sekarang masih ada truk batubara yang melintas, jelas kita anggap kegiatan itu ilegal," tegas dia.
Menurut Yudha, permasalahan batubara ini memang bukan perkara mudah, karena di satu sisi, para pengusaha tentunya sudah terikat kontrak dengan perusahaan tertentu terkait suplay batubara, namun di sisi lain, aktivitas angkutan batubara sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan merusak jalan.
"Memang bagaimanapun harus ada revisi surat edaran gubernur itu, atau dengan kata lain, nantinya kemungkinan angkutan batubara ini tetap di bolehkan melintas di jalan umum, namun dengan persyaratan yang sangat ketat, karena jalan khusus batubara yang dibangun baik oleh PT Servo ataupun PT Baramarga, hingga kini belum selesai," bebernya.
Yudha menerangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan batubara, jika nanti di perbolehkan melintas seperti, pengusaha diharapkan mengurangi produksinya, hal ini berkaitan dengan jumlah armada angkutan yang beroperasi, kemudian jam operasional angkutan batubara akan ditentukan, kapan boleh melintas dan kapan tidak diperbolehkan.
"Kita juga akan meminta kepada dua perusahaan yang membangun jalan khusus batubara, kapan kepastian dapat menyelesaikan jalan tersebut," tandasnya. (awj)
Komisi IV DPRD Sumsel akan mengkaji bisa tidaknya PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengangkut batubara milik perusahaan swasta, selam ini perusahaan milik pemerintah tersebut hanya mengangkut batubara milik PT Bukit Asam (PTBA) saja.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi yang ditemui, Kamis (19/4) menilai, pengangkutan batubara milik perusahaan swasta melalui jalur kereta api, merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan angkutan batubara yang melintasi jalan umum.
"Selama ini kan mereka (PT KAI) hanya mengangkut batubara milik PT BA. Nah ini akan kita pertanyakan, apakah dapat mengangkut batubara milik perusahaan swasta, karena kalau bisa, ini bisa jadi solusi yang tepat untuk mengurangi banyaknya truk batubara di jalan raya," kata Yudha.
Sementara itu, pasca diberlakukannya surat edaran gubernur (SE) Sumsel tentang pelarangan truk batubara melintasi jalan umum per 1 April lalu, ternyata masih ada saja truk yang melanggar. Akibatnya, aksi blokir jalan melarang truk batubara melintas pun tak terelakkan seperti yang terjadi di kabupaten Lahat dan Prabumulih beberapa waktu lalu.
Menanggapi ini, Yudha menilai, reaksi warga tersebut sangat wajar, karena SE gubernur Sumsel masih berlaku dan belum dicabut. Berkaitan dengan ini, Komisi IV sudah membentuk tim khusus guna mencari solusi yang tepat mengatasi angkutan batubara ini.
"Sangat wajar, kalau mereka melakukan itu (pemblokiran), karena mereka menganggap surat edaran gubernur masih berlaku, hanya saja kami imbau masyarakat untuk tidak berlaku anarkis, karena masalah ini sedang dibahas," ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Yudha, pihaknya sudah mengingatkan agar pengusaha batubara dapat menahan diri, untuk tidak beroperasi dahulu, namun memang pada kenyataannya masih ada saja yang melanggar peringatan ini.
"Pada rapat terakhir dengan asosiasi dan kepala daerah yang daerahnya dilintasi angkutan batubara, kita sudah mengimbau agar para pengusaha jangan beroperasi dulu, pada saat itu mereka menyanggupi. Kalau sekarang masih ada truk batubara yang melintas, jelas kita anggap kegiatan itu ilegal," tegas dia.
Menurut Yudha, permasalahan batubara ini memang bukan perkara mudah, karena di satu sisi, para pengusaha tentunya sudah terikat kontrak dengan perusahaan tertentu terkait suplay batubara, namun di sisi lain, aktivitas angkutan batubara sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan merusak jalan.
"Memang bagaimanapun harus ada revisi surat edaran gubernur itu, atau dengan kata lain, nantinya kemungkinan angkutan batubara ini tetap di bolehkan melintas di jalan umum, namun dengan persyaratan yang sangat ketat, karena jalan khusus batubara yang dibangun baik oleh PT Servo ataupun PT Baramarga, hingga kini belum selesai," bebernya.
Yudha menerangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan batubara, jika nanti di perbolehkan melintas seperti, pengusaha diharapkan mengurangi produksinya, hal ini berkaitan dengan jumlah armada angkutan yang beroperasi, kemudian jam operasional angkutan batubara akan ditentukan, kapan boleh melintas dan kapan tidak diperbolehkan.
"Kita juga akan meminta kepada dua perusahaan yang membangun jalan khusus batubara, kapan kepastian dapat menyelesaikan jalan tersebut," tandasnya. (awj)
Kawasan Pasar Cinde Akan Dibangun Parkir Bertingkat
Palembang, SN
Pemerintah Kota (Pemko) Palembang merencanakan segera membangun lahan parkir dikawasan pasar Cinde dalam waktu dekat sebanyak 3 lantai. Hal ini untuk mengatasi minimnya lahan parkir di wilayah itu, serta menanggulangi kemacetan yang kerap terjadi di sepanjang Jalan Jendral Sudirman.
Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, masalah parkir di pasar cinde kerap mengundang persoalan di Kota Palembang. Maka dari itu pihaknya akan segera membangun lahan parkir dikawasan tersebut, namun rencana tersebut masih terkendala dengan pihak pengembang yang akan membangunnya. "Kita masih mencari pihak pengembang untuk melakukan kerja sama itu. Saya harapkan pembangunan gedung parkir itu bisa terealisasi dalam waktu dekat." ujar Eddy usai rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Palembang, Kamis (19/4).
Pembangunan lahan parkir ini, menurutnya masih dalam tahap perancangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang. Bukan hanya lahan parkir yang akan dibangun, melainkan tempat itu nanti akan dibangun juga mall. "Kita bersama SKPD terkait sedang dalam rancangan pembangunan, bahkan cinde nanti rencananya akan dibangun mall juga tanpa merubah fungsinya. Pada lantai satu dan dua pasar, sedangkan lantai 3 hingga 5 bisa jadi tempat parkir." jelasnya.
Mengenai biaya pembangunannya, Eddy menjelaskan dapat menghabiskan biaya sekitar Rp 20 miliar ke atas. Disamping itu, tempat parkit tersebut tidak perlu begitu mewah dengan segala aksesoris pendukung, "Tempatnya tidak perlu mewah karena itu kan hanya tempat parkir, tidak perlu menggunakan kaca hanya cukup diberi pembatas dan dibiarkan terbuka pada samping-sampingnya." ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, mendukung penuh rencana Pemko Palembang ini. Karena dengan adanya pembangunan lahan parkir diseputaran pasar cinde itu, maka kawasan jalan raya tersebut sedikitnya bisa lancar dan terbebas dari kemacetan. "Kami mendukung pembangunan lahan parkir yang direncanakan Pemko Palembang ini." jelasnya.(win)
30 Angkutan Umum Siap Layani Trayek TAA
Palembang, SN
Sebanyak 30 angkutan umum sudah siap beroperasi untuk melayani masyarakat menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api. Walaupun pelabuhan tersebut belum beroperasi.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Kadishubkominfo) Kabupaten Banyuasin Supriadi ditemui usai menghadiri Paparan Membahas Rekomendasi mengenai Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (19/4) mengatakan, arus transportasi dari Palembang atau Terminal Alang-alang Lebar (AAL), dan Banyuasin menuju Pelabuhan TAA sudah lancar dan tidak terhambat.
"Saat ini sudah banyak kendaraan, baik angkutan umum, angkutan desa (angdes), maupun kendaraan plat hitam (pribadi) beroperasi menuju ke lokasi tersebut. Walaupun pelabuhan ini belum beroperasi. Ini sangat membantu masyarakat yang pulang pergi ke wilayah itu," ujarnya.
Supriadi menambahkan, beberapa angkutan yang melayani penumpang adalah Damri sebanyak enam unit (perintis dan AC), angdes tiga unit, dan kendaraan pribadi sebanyak 20 unit. Kendaraan ini siap mengangkut penumpang menuju kawasan ekonomi khusus ini setiap harinya dengan tiket Rp 10 ribu sekali pergi.
Dia menuturkan, jumlah angkutan umum yang ada saat ini masih dinilai cukup. Sebab, arus penumpang yang menuju pelabuhan ini belum begitu ramai. Namun, jika pelabuhan ini sudah beroperasi, pihaknya segera menambah moda transportasi massal seperlunya. Penambahan unit angkutan ini, akan koordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sumsel dan pemerintah pusat.
“Idealnya, jumlah angkutan ke sana (TAA) 50 unit. Tapi sekarang kita bertahap dulu, kalau TAA sudah beroperasi, Transmusi kita usulkan masuk ke sana, dan Damri dimintakan ditambah, begitu juga dengan angdes,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Heri Amalindo mengungkapkan, pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan TAA sepanjang lima kilometer (Km) memakan waktu lebih kurang delapan bulan sejak April ini. Dengan demikian, diperkirakan November mendatang sudah bisa dilewati.
Sementara itu, Kadishubkominfo Provinsi Sumsel Sarimuda menambahkan, pelabuhan TAA akan menggantikan Dermaga 35 Ilir Palembang dengan rute pelayaran Palembang-Kepulauan Bangka Belitung.
Lanjutnya, untuk pengoperasiannya, pihaknya telah menerima izin jalur lintasan dari Kementerian Perhubungan RI menyusul penyelesaian tahap pembangunan pelabuhan TAA yang telah mencapai 100 persen dan siap dioperasikan.
Menurutnya, sambil menunggu peresmian, pihaknya saat ini melengkapi beberapa fasilitas pendukung yang belum dibangun, seperti pagar dan beberapa fasilitas lain. “Genset sudah dipasang, akses jalan sudah selesai dibangun, dan jika sudah diresmikan, otomatis operasinya sudah dilakukan. Dermaga 35 Ilir tidak bisa lagi melayani penyeberangan laut menuju maupun dari Bangka Belitung,” katanya. (pit)
Sebanyak 30 angkutan umum sudah siap beroperasi untuk melayani masyarakat menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api. Walaupun pelabuhan tersebut belum beroperasi.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Kadishubkominfo) Kabupaten Banyuasin Supriadi ditemui usai menghadiri Paparan Membahas Rekomendasi mengenai Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (19/4) mengatakan, arus transportasi dari Palembang atau Terminal Alang-alang Lebar (AAL), dan Banyuasin menuju Pelabuhan TAA sudah lancar dan tidak terhambat.
"Saat ini sudah banyak kendaraan, baik angkutan umum, angkutan desa (angdes), maupun kendaraan plat hitam (pribadi) beroperasi menuju ke lokasi tersebut. Walaupun pelabuhan ini belum beroperasi. Ini sangat membantu masyarakat yang pulang pergi ke wilayah itu," ujarnya.
Supriadi menambahkan, beberapa angkutan yang melayani penumpang adalah Damri sebanyak enam unit (perintis dan AC), angdes tiga unit, dan kendaraan pribadi sebanyak 20 unit. Kendaraan ini siap mengangkut penumpang menuju kawasan ekonomi khusus ini setiap harinya dengan tiket Rp 10 ribu sekali pergi.
Dia menuturkan, jumlah angkutan umum yang ada saat ini masih dinilai cukup. Sebab, arus penumpang yang menuju pelabuhan ini belum begitu ramai. Namun, jika pelabuhan ini sudah beroperasi, pihaknya segera menambah moda transportasi massal seperlunya. Penambahan unit angkutan ini, akan koordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sumsel dan pemerintah pusat.
“Idealnya, jumlah angkutan ke sana (TAA) 50 unit. Tapi sekarang kita bertahap dulu, kalau TAA sudah beroperasi, Transmusi kita usulkan masuk ke sana, dan Damri dimintakan ditambah, begitu juga dengan angdes,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Heri Amalindo mengungkapkan, pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan TAA sepanjang lima kilometer (Km) memakan waktu lebih kurang delapan bulan sejak April ini. Dengan demikian, diperkirakan November mendatang sudah bisa dilewati.
Sementara itu, Kadishubkominfo Provinsi Sumsel Sarimuda menambahkan, pelabuhan TAA akan menggantikan Dermaga 35 Ilir Palembang dengan rute pelayaran Palembang-Kepulauan Bangka Belitung.
Lanjutnya, untuk pengoperasiannya, pihaknya telah menerima izin jalur lintasan dari Kementerian Perhubungan RI menyusul penyelesaian tahap pembangunan pelabuhan TAA yang telah mencapai 100 persen dan siap dioperasikan.
Menurutnya, sambil menunggu peresmian, pihaknya saat ini melengkapi beberapa fasilitas pendukung yang belum dibangun, seperti pagar dan beberapa fasilitas lain. “Genset sudah dipasang, akses jalan sudah selesai dibangun, dan jika sudah diresmikan, otomatis operasinya sudah dilakukan. Dermaga 35 Ilir tidak bisa lagi melayani penyeberangan laut menuju maupun dari Bangka Belitung,” katanya. (pit)
Tunggakan PLN Tembus Rp 1,4 Miliar
Sekayu, SN
Tunggakan pelanggan listrik pada PLN Rayon Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus mengalami pembengkakan dari bulan kebulan, bahkan saat ini sudah tembus di angka Rp 1,4 miliar.
"Hingga akhir Maret 2012 lalu, tunggakan pelanggan PLN kita sudah mencapai angka Rp 1,4 miliar, nilai tunggakan ini cukup tinggi, meski sebelumnya pernah menembus angka diatas lebih dari tunggakan saat ini," ungkap Manager PLN Rayon Sekayu Danang Setiawan kepada Koran ini Kamis (19/4)
Menurut Danang, jumlah pelanggan PLN yang nunggak mencapai 5.472 pelanggan dari 32 ribu total pelanggan. Yang tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Muba, seperti Kecamatan Sekayu pelanggan yang nunggak sebanyak 2169 dengan nilai tagihan tunggakan sebesar Rp 791.506.860. Kemudian pelanggan di Kecamatan Babat Toman sebanyak 1131 pelanggan yang nunggak dengan nilai tagihan sebesar Rp 276.266.377. Lalu daerah Ngulak sebanyak 502 pelanggan yang nunggak dengan jumlah tagihan Rp 79.678.799. Di Kecamatan Keluang juga tiga kalah besarnya tunggakan mencapai Rp 126.395.480 dengan 351 pelanggan yang nunggak.
Selanjutnya Daerah Tebing Bulang jumlah pelanggan yang nunggak sebanyak 1319 pelanggan dengan total tagihan tunggakan sebesar Ro 245.686.409. "Kita sungguh prihatin dengan tunggakan sebesar ini," terang Danang.
Lebih lanjut Danang mengatakan, rata-rata mereka menunggak mulai dari 1 hingga 3 bulan lebih. Dengan berbagai alasan yang cukup bervariasi. "Rata-rata alasan pelanggan yang menunggak, karena memang belum ada uang untuk melunasinya, karena pelanggan rata-rata petani yang nota bonenya saat ini belum memasuki musim panen," ungkap Danang.
Tapi khususnya untuk pelanggan wilayah Kecamatan Sekayu, dengan berbagai alasan yang berbeda. "Ada yang mengaku lalai alias lupa, komlain karena tagihan terlalu besar dan alasan lainnya," ujarnya.
Untuk mengurangi bengkaknya tunggakan PLN tersebut, pihaknya sudah membentuk 20 personil petugas dari PLN dan instansi terkait lainnya, guna memberikan sanksi kepada pelanggan yang nunggak, semisal l pelanggan yang nunggak satu bulan diberikan sanksi putus sementara dengan mencabut MCB nya, tapi bagi pelanggan yang nunggak hingga tiga bulan maka sanksinya berupa pemutusan secara rampung alias putus total, yang resikonya pelanggan harus memasang baru, lalu membayar denda tunggakan sebelumnya.
"Agar pelanggan tidak dikenai sanksi seperti itu, kita menghimbau kepada pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya, membayar tunggakan listrik tepat waktunya," harap Danang. (her)
Tunggakan pelanggan listrik pada PLN Rayon Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus mengalami pembengkakan dari bulan kebulan, bahkan saat ini sudah tembus di angka Rp 1,4 miliar.
"Hingga akhir Maret 2012 lalu, tunggakan pelanggan PLN kita sudah mencapai angka Rp 1,4 miliar, nilai tunggakan ini cukup tinggi, meski sebelumnya pernah menembus angka diatas lebih dari tunggakan saat ini," ungkap Manager PLN Rayon Sekayu Danang Setiawan kepada Koran ini Kamis (19/4)
Menurut Danang, jumlah pelanggan PLN yang nunggak mencapai 5.472 pelanggan dari 32 ribu total pelanggan. Yang tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Muba, seperti Kecamatan Sekayu pelanggan yang nunggak sebanyak 2169 dengan nilai tagihan tunggakan sebesar Rp 791.506.860. Kemudian pelanggan di Kecamatan Babat Toman sebanyak 1131 pelanggan yang nunggak dengan nilai tagihan sebesar Rp 276.266.377. Lalu daerah Ngulak sebanyak 502 pelanggan yang nunggak dengan jumlah tagihan Rp 79.678.799. Di Kecamatan Keluang juga tiga kalah besarnya tunggakan mencapai Rp 126.395.480 dengan 351 pelanggan yang nunggak.
Selanjutnya Daerah Tebing Bulang jumlah pelanggan yang nunggak sebanyak 1319 pelanggan dengan total tagihan tunggakan sebesar Ro 245.686.409. "Kita sungguh prihatin dengan tunggakan sebesar ini," terang Danang.
Lebih lanjut Danang mengatakan, rata-rata mereka menunggak mulai dari 1 hingga 3 bulan lebih. Dengan berbagai alasan yang cukup bervariasi. "Rata-rata alasan pelanggan yang menunggak, karena memang belum ada uang untuk melunasinya, karena pelanggan rata-rata petani yang nota bonenya saat ini belum memasuki musim panen," ungkap Danang.
Tapi khususnya untuk pelanggan wilayah Kecamatan Sekayu, dengan berbagai alasan yang berbeda. "Ada yang mengaku lalai alias lupa, komlain karena tagihan terlalu besar dan alasan lainnya," ujarnya.
Untuk mengurangi bengkaknya tunggakan PLN tersebut, pihaknya sudah membentuk 20 personil petugas dari PLN dan instansi terkait lainnya, guna memberikan sanksi kepada pelanggan yang nunggak, semisal l pelanggan yang nunggak satu bulan diberikan sanksi putus sementara dengan mencabut MCB nya, tapi bagi pelanggan yang nunggak hingga tiga bulan maka sanksinya berupa pemutusan secara rampung alias putus total, yang resikonya pelanggan harus memasang baru, lalu membayar denda tunggakan sebelumnya.
"Agar pelanggan tidak dikenai sanksi seperti itu, kita menghimbau kepada pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya, membayar tunggakan listrik tepat waktunya," harap Danang. (her)
Istri Walikota Siap Bertarung Pilkada Prabumulih
Prabumulih, SN
Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2013-2018 Kota Prabumulih kian semarak. Pasalnya, dua wanita siap bertarung dalam pemilukada nanti. Dua wanita itu yakni, istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty Rachman Djalili dan anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita.
Hal ini setelah dipastikan mereka sudah mengambil formulir pendaftaran calon walikota dan wakil walikota di kantor Partai Amanat Nasional (PAN) kota Prabumulih, Rabu (18/4).
Berdasarkan pantauan, pukul 11.00 Wib anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita terlebih dahulu mengambil formulir dengan diiringin keluarga dan tim sukses (timses). Setelah itu, pukul 14.30 WIB Hj Herawaty MKes mendatangi kantor PAN kota Prabumulih yang diiringi timsesnya.
Kedua wanita ini diterima langsung Ketua DPD PAN kota Prabumulih H Memet, Ketua tim tujuh Hj Nurlen Asni dan sekretaris Syarkowi, anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita mengakui siap mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota Prabumulih.
“Ya, saya datang ke kantor PAN Kota Prabumulih ini untuk menggandeng PAN dalam pemilukada Prabumulih nanti,” ujarnya.
Dengan majunya dalam pemilukada nanti, ia beralasan, dirinya masuk dalam hasil survey. “Intinya, bila diberikan kesempatan memimpin Prabumulih saya siap membangun kota Prabumulih lebih maju lagi,” jelas Suspita.
Hal senada, juga disebutkan istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty mengaku siap bertarung dalam pemilukada Prabumulih nanti. “Saya kesini silaturahmi dan bila Allah meridhoi serta diberikan amanat memimpin Prabumulih, saya siap membangun kota Prabumulih,” ungkapnya.
Diakuinya, sudah saatnya wanita memimpin kota Prabumulih. “Sudah banyak contoh didaerah lain wanita menjadi pemimpin di kabupaten/kota. Hal ini juga membuat saya terpanggil maju dalam pilkada nanti,” tegas Herawaty.
Untuk itu, ia mengharapkan dukungan kepada masyarakat Prabumulih. “Mohon doa dan dukungan saudara-saudaraku dan masyarakat di Prabumulih. Niat ini tulus dari hati saya,” pintanya.
Sementara, Ketua DPD Kota Prabumulih H Memet mengaku sangat senang dengan kehadiran dua wanita yang sudah mengambil formulir dari PAN. “Niat baik mereka (Herawaty dan Suspita, red) mari kita dukung,” imbuhnya. (and)
Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2013-2018 Kota Prabumulih kian semarak. Pasalnya, dua wanita siap bertarung dalam pemilukada nanti. Dua wanita itu yakni, istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty Rachman Djalili dan anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita.
Hal ini setelah dipastikan mereka sudah mengambil formulir pendaftaran calon walikota dan wakil walikota di kantor Partai Amanat Nasional (PAN) kota Prabumulih, Rabu (18/4).
Berdasarkan pantauan, pukul 11.00 Wib anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita terlebih dahulu mengambil formulir dengan diiringin keluarga dan tim sukses (timses). Setelah itu, pukul 14.30 WIB Hj Herawaty MKes mendatangi kantor PAN kota Prabumulih yang diiringi timsesnya.
Kedua wanita ini diterima langsung Ketua DPD PAN kota Prabumulih H Memet, Ketua tim tujuh Hj Nurlen Asni dan sekretaris Syarkowi, anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita mengakui siap mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota Prabumulih.
“Ya, saya datang ke kantor PAN Kota Prabumulih ini untuk menggandeng PAN dalam pemilukada Prabumulih nanti,” ujarnya.
Dengan majunya dalam pemilukada nanti, ia beralasan, dirinya masuk dalam hasil survey. “Intinya, bila diberikan kesempatan memimpin Prabumulih saya siap membangun kota Prabumulih lebih maju lagi,” jelas Suspita.
Hal senada, juga disebutkan istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty mengaku siap bertarung dalam pemilukada Prabumulih nanti. “Saya kesini silaturahmi dan bila Allah meridhoi serta diberikan amanat memimpin Prabumulih, saya siap membangun kota Prabumulih,” ungkapnya.
Diakuinya, sudah saatnya wanita memimpin kota Prabumulih. “Sudah banyak contoh didaerah lain wanita menjadi pemimpin di kabupaten/kota. Hal ini juga membuat saya terpanggil maju dalam pilkada nanti,” tegas Herawaty.
Untuk itu, ia mengharapkan dukungan kepada masyarakat Prabumulih. “Mohon doa dan dukungan saudara-saudaraku dan masyarakat di Prabumulih. Niat ini tulus dari hati saya,” pintanya.
Sementara, Ketua DPD Kota Prabumulih H Memet mengaku sangat senang dengan kehadiran dua wanita yang sudah mengambil formulir dari PAN. “Niat baik mereka (Herawaty dan Suspita, red) mari kita dukung,” imbuhnya. (and)
6 Pengusaha Tambang Liar Tanah Urug Kabur
Banyuasin, SN
Sebanyak 6 buah pengusaha tambang liar galian C (galian tanah Urug,red) berhamburan melarikan diri (kabur) saat tim gabungan dari Dinas pertambangan, Polres, Pol PP dan Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin melakukan razia pada Kamis (19/4) dilokasi Kelurahan Air Batu, Kelurahan Sukomoro, dan kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa.
Operator Exavator yang sedang mengeruk tanah urug ke mobil hanya satu yang tertangkap tangan bernama Sujono (40) Warga Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa yang bekerja pada CV Mekar Sari di Dusun Talang Buluh Kelurahan Sukajadi Talang Kelapa. Dan seorang sopir truk tanah urug bernama Supri warga Talang buluh.
Sedangkan 5 operator exavator dan puluhan truk lainnya yang sedang beroperasi pun melarikan diri dari lokasi galian beserta mobil truk yang penuh muatan memutar balik menghindari razia yang dilakukan oleh tim gabungan.
Ditempat ini tim gabungan menemukan 1 unit exavator dan 4 unit truk pengangkut tanah urug yang dibawa keluar lokasi. Ada kemungkinan tanah tersebut akan dijual keluar desa dengan harga yang disepakati mereka.
Sujono mengaku bekerja dengan PT Makar Sari milik pengusaha tanah urug yang tinggal di Air Batu bernama Pak Supri. Dirinya bekerja hanya untuk meretakan tanah yang luashnya 1,5 ha yang akan digunakan oleh pengembang perumahan.
“Saya hanya meratakan tanah untuk perumahan di Talang Buluh ini, bukan untuk usaha galian C, dan saat ini ada pengembang perumahan yang bisa dimintai keterangannya,” kata Sujono.
Sementara Marketing salah satu Cv diperumahan tersebut membenarkan menyewa kontarktor CV Mekar Sari untuk perataan tanah untuk membuat perumahan. Tanah dibelakang perumahan lebih tinggi dari pemukiman, sehingga harus diratakan agar tidak terjadi banjir lalu dibuatkan parit.
Sedangkan tim gabungan bergerak ke lokasi tambang lain milik Supri dan Cecep yang ada di Kelurahan Air Batu, ketika tim gabungan datang operator excavator langsung kabur menggunakan motor, dan sopir truk ikut kabur.
Di lokasi ini tim hanya menemukan 2 exvator yang ditinggalkan, dan 3 buah truk pengangkut tanah urug.
Tidak hanya sampai situ, tim lalu bergerak kembali kali ini ke pengusaha galian tanah urug milik Indra dan Sujud, ketika tim gabungan datang operator excavator langsung kabur menggunakan motor, dan sopir truk ikut kabur. Di lokasi ini tim hanya menemukan 1 exvator dan 5 truk milik Indra, sementara di tempat Sujud hanya 1 exvator, 2 truk dan 1 galaon air penuh.
Lalu tim bergerak ke pengusaha galian Tanah urug milik Herman A Ong di Kelurahan Sukajadi dilokasi ini sudah sepi tidak ada aktivitas diduga sidak ditempat ini sudah bocor sebelumnya, namun tim hanya menemukan 1 unit exvator dan 3 truk.
Kepala Dinas Pertambangan Ir Syahrial A Rachman melalui Kabid Pertambangan umum, geologi dan air tanah Abdul Muif ST MSi didampingi Anggota Patroli Lantas Brigpol Anton Kasi Trantib Radian Iskandar juga Pol PP Kecamatan Talang Kelapa Nasir mengatakan, Razia yang telah dilakukan kali ini hanya bersifat persuasive dalam bentuk himbauan.
“Yang kita temukan seperti di talang buluh kalau memang untuk perluasan pembangunan perumahan, maka kita lakukan pemanggilan kepada pengusaha pengembang perumahannya, apakan pengembang sudah ada izin amdal, IMB dan lainnya. Kami menghimabu kepada pemilik tambang di daerah Talang kelapa untuk pergi meninggalkan lokasi tambang tanah urug sebelum dilakukan penyegelan. Kalau tidak kami akan datang seminggu lagi kelokasi ini, dan menyegel alat berat mereka,” terangnya.
Ditambahkan Abdul, mereka (penambang,red) telah melanggar UU No 11 tahun 2009 tentang pengelolaan tambang mineral dan batu bara pasal 154 diUU tersebut bahwa kegiatan penambangan dilarang pada daerah-daerah yang dilarang oleh pemerintah.
Dan dilokasi Kelurahan Air Batu, Sukomoro dan Sukajadi serta Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa telah dilarang Bupati melalui perbub no 644 tahun 2010. Sangsi yang melanggar akan dikenakan kurungan dan denda uang milyaran rupiah. (sir)
Dukun Cabul, Hipnotis Korban Hingga Perkosa
Banyuasin,SN
Perbuatan April alias Anang Bin Arsan (47) warga Komplek prerumahan Azhar Blok E 4 No 20 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa yang mengaku sebagai dukun bisa menggandakan uang tersebut mendekam di jeruji besi setelah memperkosa ibu rumah tangga warga desa yang sama.
Korban berinisial Hl (26) warga Kelurahan kenten laut Kecamatan Talang Kelapa, ibu rumah tangga istri dari FN dalam laporannya di Polres Banyuasin, Kamis (19/4) dihopnotis pelaku sehingga melakukan diluar kesadarannya.
Kronologis kejadian bermula Tsk yang beranak 10 tesebut dikenal oleh ponakan korban sebagai dukun yang bisa menggandakan uang atau emas dengan cara menarik dari tempat-tempat ghaib.
Kapolres Banyuasin Kompol Tukino melalui Kain Buser Polsek Talang Kelapa IPTU Nizar mengatakan, kronologis kejadian TSK yang sudah dikenal oleh suami korban sejak 3 bulan lalu sebagai dukun yang mampu menggandakan uang dan emas main kerumah korban.
Hl beranak satu ini dibujuk tersangka dengan kata-kata rayuan, dan entah kenapa korban hanya menuruti apa yang dilakukan TSK didalam kamar rumah korban. Dan belum sempat keluar rumah seusai mereka melakukan hubungan akhirnya terpergoki suaminya.
FN yang terkejut melihat tersangka baru kelur dari dalam kamar dan melihat istrinya menangis telah diperkosa, tak sadar langsung memukuli tersangka hingga babak belur. Lalu tersangka diamankan anggota Polsek dirumah korban setelah anggota menerima laporan dari keluarga korban.
Dalam pengakuan korban, bukan hanya telah memperkosa, dia juga telah menghipnotis suaminnya FN dengan beberpa kali meminta uang hingga Rp 12 juta lebih. Dengan modus mampu membantu pasiennya mendapatkan harta karun berupa emas, perak dan uang tunai dilokasi tertentu.
Tersangka memang memliki dua lembar uang dolar, 2 batang kuningan mirip emas batangan selebar dua buah jari, dan gelang emas imitasi, kalun imitasi, satu buah cincin imitasi yang dimilikinya sebagai jaminan bahwa dia bisa menggandakan uang dan emas.
Pengakuan tersangka April di depan polisi, pekerjaan sebagai dukun palsu itu sudah dilakukanya 12 tahun dan berpindah-pindah, mulai dari wilayah Makarti Jaya, Sungsang dan Kenten Talang Kelapa.
Sementara tersangka saat diwawancarai mengakau pekerjaan sehariannya tukang becak, tapi nyambi jadi dukun harta karun bisa menggandakan uang dan emas.
“Saya kelabui pasien saya supaya menyetor uang sejumlah tertentu untuk menapatkan emas dan uang berlipat ganda, dan saya tunjukan emas batangan yang saya jadikan bukti, namun orang tidak jeli bahwa emas batangan itu hanya kuningan yang saya beli di pasar JM Palembang. Saya pernah minta uang Rp 500 ribu, sampai Rp 600 ribu kepada FN, dan saya janjikan uang tersebut belum bisa di gandakan, karena harus ke Bandung dulu baru bisa jadi uang banyak," terangnya.
Saat ditanya cara memperkosa korban, tersangka yang memiliki sejumlah jimat seperti kain bewarna hitam dengan tulisan rajah juga memiliki keris yang katanya ampuh tersebut menggunakan itu untuk merayu korban.
Sementara dari laporan beberpa korban lainnya ada yang telah mengadu ke Polsek Talang Kelapa bahwa tersangka telah menjual keris seharga Rp 5 juta, keris sudah dibayar, dan pelapor kecewa tetap uang sudah digunakan oleh tersangka. (sir)
DPRD Bentuk Pansus LKPJ Walikota Pagaralam
Pagaralam, SN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam membentuk dua pansus terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Pagaralam 2011.
Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdul Gani SE mengatakan, pembentukan Pansus LKPJ walikota untuk melakukan pengkajian terhadap program dan penyelenggara pemerintah daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan.
"Pansus DPRD terdiri dari pansus satu dan dua, masing-masing akan bahas program yang sudah dilakukan pemerintah pada tahun anggaran 2011 lalu," ungkapnya.
Lanjutnya, pansus bertugas setelah selesai pembahasan dan penyampaian laporan tertulis hasil pembahasan komisi-komisi terhadap LKPJ Walikota Pagaralam tahun 2011 sesuai dengan jadwal, terhitung mulai 30 April 2012 dan diharapkan pansus dapat menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada 10 Mei 2012 secara tertulis.
Wakil Walikota Pagaralam H Ida Fitriati mengatakan, laporan anggaran tahun 2011 dari RPMJ 2008 - 2013 dalam mewujudkan efektifitas empat pilar pembangunan kota Pagaralam, seperti pada bidang pendidikan dengan menuntaskan wajib belajar 12 tahun untuk tahun 2012 serta membantu biaya kepada siswa SD, SMP dan SMU dengan sekolah gratis dan bantuan operasional sekolah (BOS).
"Begitu juga dengan menurunkan angka pengangguran tercatat 2010 11,7 % pada tahun 2011 dapat ditekan menjadi 9,76 %," ungkapnya.
Dikatakanya, RPMJ 2008 sampai 2013 mendatang hampir sebagian program yang ada sudah dapat terealisasi tinggal beberapa sektor yang harus lebih diperhatikan seperti pada perikanan dan pangan serta bagian instalasi air bersih yang seharusnya dapat berdiri sendiri menjadi badan guna mendapatkan bantuan dari UNESCO.
"Kedepan diharapkan untuk lebih menyukseskan empat pilar pembangunan yang ada seluruh SKPD dapat bekerja lebih maksimal,” ungkapnya. (asn)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam membentuk dua pansus terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Pagaralam 2011.
Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdul Gani SE mengatakan, pembentukan Pansus LKPJ walikota untuk melakukan pengkajian terhadap program dan penyelenggara pemerintah daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan.
"Pansus DPRD terdiri dari pansus satu dan dua, masing-masing akan bahas program yang sudah dilakukan pemerintah pada tahun anggaran 2011 lalu," ungkapnya.
Lanjutnya, pansus bertugas setelah selesai pembahasan dan penyampaian laporan tertulis hasil pembahasan komisi-komisi terhadap LKPJ Walikota Pagaralam tahun 2011 sesuai dengan jadwal, terhitung mulai 30 April 2012 dan diharapkan pansus dapat menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada 10 Mei 2012 secara tertulis.
Wakil Walikota Pagaralam H Ida Fitriati mengatakan, laporan anggaran tahun 2011 dari RPMJ 2008 - 2013 dalam mewujudkan efektifitas empat pilar pembangunan kota Pagaralam, seperti pada bidang pendidikan dengan menuntaskan wajib belajar 12 tahun untuk tahun 2012 serta membantu biaya kepada siswa SD, SMP dan SMU dengan sekolah gratis dan bantuan operasional sekolah (BOS).
"Begitu juga dengan menurunkan angka pengangguran tercatat 2010 11,7 % pada tahun 2011 dapat ditekan menjadi 9,76 %," ungkapnya.
Dikatakanya, RPMJ 2008 sampai 2013 mendatang hampir sebagian program yang ada sudah dapat terealisasi tinggal beberapa sektor yang harus lebih diperhatikan seperti pada perikanan dan pangan serta bagian instalasi air bersih yang seharusnya dapat berdiri sendiri menjadi badan guna mendapatkan bantuan dari UNESCO.
"Kedepan diharapkan untuk lebih menyukseskan empat pilar pembangunan yang ada seluruh SKPD dapat bekerja lebih maksimal,” ungkapnya. (asn)
320 Honorer K-I Lulus Verifikasi
Empat Lawang, SN
Sebanyak 333 honorer Kategori Satu (K-I) di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati yang diajukan untuk diverifikasi dan validasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), hanya 13 orang dinyatakan tidak lulus. Hal tersebut disampaikan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri, SE, MM ketika jumpa pers penyampaian tentang honorer kategori satu yang lulus verifikasi BKN, diruang rapat Pemkab Empat Lawang, Kamis (19/4).
“Alhamdulillah dari 333 honorer K-I oleh Pemkab Empat Lawang diajukan, yang lulus sebanyak 320 orang. Sedangkan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) 13 orang,” ujar HBA.
Dijelaskannya, ini merupakan berkat usaha dari pemerintah dalam hal ini Bupati dan BKD Empat Lawang dengan memperjuangkan hingga ke BKN, karena sebelumnya dari 333 orang seleksi data hasil pertama hanya 278 orang, sehingga 55 orang tidak lulus. Namun upaya terus dilakukan dan alhasilnya 55 diverifikasi ulang, sehingga hanya 13 orang tidak lulus.
“Akan tetapi yang 13 orang tersebut janganlah berkecil hati, pemerintah akan terus berupaya mempejuangkan dengan mengikut sertakan dalam kategor dua (K-2),” katanya.
Selain itu juga, untuk Kabupaten Empat Lawang harus berbangga sebab dari pengajuan 333 orang, dinyatakan lulus sebesar 95 persen. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia hanya sebagian yang lulus seperti di Kabupaten Malang dengan mengajukan lebih kurang 2000 K-I hanya 3 orang yang lulus verifikasi, sedangkan di salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara dengan mengajukan 6000 K-I ternyata hasil dari BKN sama sekali tidak terdaftar sehingga dinyatakan tidak ada K-I.
“Kerjakeras dari Bupati dan BKD Empat Lawang yang bermalam-malam untuk memperjuangkan 333 honorer K-I menuai hasil, sebab tidak ada yang bisa memperjuangkan honorer K-I ini diluar kecuali pemerintah,” tegas pria yang hobi olahraga otomotif ini.
Sementara Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah, SH, MM mengungkapkan 320 honorer K-I tersebut merupakan final verifikasi BKN dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Sedangkan untuk 13 orang dinyatakan TMK, sesuai surat edaran Menpan dan RB akan diusahakan pada K-II yang nantinya ikut dalam test bersamaan formasi umum. Akan tetapi persyaratan untuk tes nantinya tidak lebih dari 46 tahun.
“Yang lulus verifikasi insyaallah dipastikan menjadi PNS, tinggal melengkapi berkas saja tanpa mengikut test,”ujarnya seraya mengungkapkan sedangkan nama-nama lulus verifikasi BKN akan dipublikasikan pada media cetak dan elektonik selama 14 hari sesuai edaran dari Menpan dan RB. (eko)
Sebanyak 333 honorer Kategori Satu (K-I) di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati yang diajukan untuk diverifikasi dan validasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), hanya 13 orang dinyatakan tidak lulus. Hal tersebut disampaikan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri, SE, MM ketika jumpa pers penyampaian tentang honorer kategori satu yang lulus verifikasi BKN, diruang rapat Pemkab Empat Lawang, Kamis (19/4).
“Alhamdulillah dari 333 honorer K-I oleh Pemkab Empat Lawang diajukan, yang lulus sebanyak 320 orang. Sedangkan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) 13 orang,” ujar HBA.
Dijelaskannya, ini merupakan berkat usaha dari pemerintah dalam hal ini Bupati dan BKD Empat Lawang dengan memperjuangkan hingga ke BKN, karena sebelumnya dari 333 orang seleksi data hasil pertama hanya 278 orang, sehingga 55 orang tidak lulus. Namun upaya terus dilakukan dan alhasilnya 55 diverifikasi ulang, sehingga hanya 13 orang tidak lulus.
“Akan tetapi yang 13 orang tersebut janganlah berkecil hati, pemerintah akan terus berupaya mempejuangkan dengan mengikut sertakan dalam kategor dua (K-2),” katanya.
Selain itu juga, untuk Kabupaten Empat Lawang harus berbangga sebab dari pengajuan 333 orang, dinyatakan lulus sebesar 95 persen. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia hanya sebagian yang lulus seperti di Kabupaten Malang dengan mengajukan lebih kurang 2000 K-I hanya 3 orang yang lulus verifikasi, sedangkan di salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara dengan mengajukan 6000 K-I ternyata hasil dari BKN sama sekali tidak terdaftar sehingga dinyatakan tidak ada K-I.
“Kerjakeras dari Bupati dan BKD Empat Lawang yang bermalam-malam untuk memperjuangkan 333 honorer K-I menuai hasil, sebab tidak ada yang bisa memperjuangkan honorer K-I ini diluar kecuali pemerintah,” tegas pria yang hobi olahraga otomotif ini.
Sementara Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah, SH, MM mengungkapkan 320 honorer K-I tersebut merupakan final verifikasi BKN dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Sedangkan untuk 13 orang dinyatakan TMK, sesuai surat edaran Menpan dan RB akan diusahakan pada K-II yang nantinya ikut dalam test bersamaan formasi umum. Akan tetapi persyaratan untuk tes nantinya tidak lebih dari 46 tahun.
“Yang lulus verifikasi insyaallah dipastikan menjadi PNS, tinggal melengkapi berkas saja tanpa mengikut test,”ujarnya seraya mengungkapkan sedangkan nama-nama lulus verifikasi BKN akan dipublikasikan pada media cetak dan elektonik selama 14 hari sesuai edaran dari Menpan dan RB. (eko)
Rabu, 18 April 2012
Pilkada Langsung, Korupsi, dan Sengketa
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SEJAK Pilkada langsung diterapkan untuk pemilihan bupati/walikota dan gubernur, sangat teras aroma demokrasi yang berbeda di Negeri ini. Cita-cita agar kepala daerah dipilih rakyat, hingga melahirkan pemimpin yang memang murni keinginan khalayak menjadi nyata.
Tetapi tahukah anda, pilkada langsung juga membuahkan petaka untuk Bangsa ini. Hal ini disebabkan pemahaman politik dan demokrasi yang tidak sama di rakyat memunculkan sikap tak siap kalah. Kondisi ini membuahkan sengketa yang kerap berkepanjangan. Sikap inipun semakin pas, karena di setiap pilkada yang digelar memang banyak kecurangan. Tak pelak MK yang selama ini menangani sengketa pilkada harus kerja ekstra, karena rata-rata pilkada di Indonesia berbuah konflik.
Tak hanya itu Pilkada langsung juga membuahkan petaka lainnya yakni. Untuk diketahui KPK menilai mata rantai korupsi dimulai sejak proses pemilihan kepala daerah. Salah satu pangkal musababnya adalah budaya percukongan kala calon maju dalam Pilkada. Nah, untuk mencegah korupsi, budaya cukong harus dihilangkan.
Diketahui puluhan kepala daerah terjerat kasus korupsi. Beberapa sudah dibui dan beberapa lainnya masih dalam proses. Mendagri Gamawan Fauzi pun sudah memecat sejumlah kepala daerah yang dipidana.
Jelas demokrasi dan euforia kebebasan yang terbuka lebar sejak rezim Orba tak selamanya berbuah positif. Pujian yang diberikan bahwa demokrasi Bangsa kita, hanya menjadi momok menakutkan, karena nyatanya banyak kerugian yang harus diterima dari demokrasi langsung yang seperti uji coba ini.
Tak hanya masalah konflik dan sengketa yang menjadi buah buruk dari pilkada langsung. Bila kita cermati pelaksanaan Pemilukada yang diselenggarakan saat ini sudah jauh dari cita-cita demokrasi sebelumnya.
Untuk biaya, banyak dana yang tak semestinya harus dibelanjakan sia-sia, banyak kecurangan, kericuhan dan kekurangan-kekurangan lainnya.
Dengan banyaknya keributan dan konflik sebagai buah dari Pemilukada langsung ini, memang ada baiknya pelaksanaan Pemilukada dikaji ulang agar lebih baik lagi. Perlu dicarikan tata cara dan metode yang tepat dan bermanfaat, efektif dan efisien. (***)
Smart Card Transmusi Sudah Mulai Digunakan
Palembang, SN
Inofasi terus dilakukan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) demi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengunanya,salah satu yang dilakukan adalah penggunaan Smart card sebagai alat pembayaran.
Penerapan Smart Card sebagai alat pembayaran jasa Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi muali dilaksanakan secara bertahap di semua koridor sejak Senin (9/4) yang lalu.
Direktur Operasional SP2J Yusransyah Ishak mengatakan, saat ini sudah tersebar sekitar 3000 kartu dan sudah banyak digunakan masyarakat pengguna jasa Transmusi. Smart Card yang persis kartu pulsa ini terdiri dari kartu sekali pakai dan kartu isi ulang. Sementara yang dominan dibeli masyarakat yakni yang kartu isi ulang.
“Sudah bisa didapatkan di terminal tujuan akhir dan terminal transit. Belum dijual di pasar bebas, nanti kalau sudah berjalan penuh baru akan dijual di tempat lain,” kata Yusransyah yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Dalam penggunaan smart card isi ulang ini, sambung Yusran, penumpang yang memiliki smart card boleh berhutang di limit Rp 0. Dengan begitu, jika pulsa dalam smart card sudah tidak ada lagi atau Rp 0, maka penumpang tetap diperbolehkan naik. Nantinya, tarif Rp 4.000 pada pemakaian limit baru akan dipotong pada penggunaan smart card selanjutnya saat penumpang sudah mengisi pulsa lagi. “Sehingga, kalau ada masyarakat membeli pulsa seharga Rp10.000, maka saat tapping (membayar tarif) akan langsung dipotong Rp 8.000. Karena, sebelumnya pernah tidak bayar Rp 4.000,”jelasnya.
Tapi, dia menegaskan, tetap bisa digunakannya limit Rp 0 ini hanya bisa digunakan sekali saja. Sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pihaknya bagi masyarakat pengguna. “Cukup sekali saja Rp 0 bisa dipakai. Kalau smart cardnya belum diisi lagi dan penumpang tetap naik transmusi lagi, berarti pulsanya sudah minus Rp 4.000, maka kartunya akan langsung invalid, harus isi ulang dulu,”ujar Yusransyah.
Meski sudah menerapkan penggunaan smart card, pihaknya masih menerima pembayaran dengan tiket sambil menunggu kendala pada sistem perapian pada bis sudah teratasi. Mengingat aki untuk Transmusi cukup besar sampai 200 ampere yang berpengaruh pada sistem smart card readernya, meski hanya dibutuhkan 5 ampere.“Kita masih terkendala pada sistem pengapian di armada bisnya (untuk penggunaan smart card). Untuk mengatasi perapian ini sementara, kami sudah mendapatkan alat untuk menahan panas dari aki yang saat ini dalam proses pemasangan,”jelasnya.
Yusran memastikan, pihaknya menargetkan penggunaan smart card transmusi secara penuh akan dilakukan pada bulan Mei mendatang. Hal ini berarti pemakaian tiket tidak akan berlaku lagi.(win)
Inofasi terus dilakukan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) demi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengunanya,salah satu yang dilakukan adalah penggunaan Smart card sebagai alat pembayaran.
Penerapan Smart Card sebagai alat pembayaran jasa Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi muali dilaksanakan secara bertahap di semua koridor sejak Senin (9/4) yang lalu.
Direktur Operasional SP2J Yusransyah Ishak mengatakan, saat ini sudah tersebar sekitar 3000 kartu dan sudah banyak digunakan masyarakat pengguna jasa Transmusi. Smart Card yang persis kartu pulsa ini terdiri dari kartu sekali pakai dan kartu isi ulang. Sementara yang dominan dibeli masyarakat yakni yang kartu isi ulang.
“Sudah bisa didapatkan di terminal tujuan akhir dan terminal transit. Belum dijual di pasar bebas, nanti kalau sudah berjalan penuh baru akan dijual di tempat lain,” kata Yusransyah yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Dalam penggunaan smart card isi ulang ini, sambung Yusran, penumpang yang memiliki smart card boleh berhutang di limit Rp 0. Dengan begitu, jika pulsa dalam smart card sudah tidak ada lagi atau Rp 0, maka penumpang tetap diperbolehkan naik. Nantinya, tarif Rp 4.000 pada pemakaian limit baru akan dipotong pada penggunaan smart card selanjutnya saat penumpang sudah mengisi pulsa lagi. “Sehingga, kalau ada masyarakat membeli pulsa seharga Rp10.000, maka saat tapping (membayar tarif) akan langsung dipotong Rp 8.000. Karena, sebelumnya pernah tidak bayar Rp 4.000,”jelasnya.
Tapi, dia menegaskan, tetap bisa digunakannya limit Rp 0 ini hanya bisa digunakan sekali saja. Sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pihaknya bagi masyarakat pengguna. “Cukup sekali saja Rp 0 bisa dipakai. Kalau smart cardnya belum diisi lagi dan penumpang tetap naik transmusi lagi, berarti pulsanya sudah minus Rp 4.000, maka kartunya akan langsung invalid, harus isi ulang dulu,”ujar Yusransyah.
Meski sudah menerapkan penggunaan smart card, pihaknya masih menerima pembayaran dengan tiket sambil menunggu kendala pada sistem perapian pada bis sudah teratasi. Mengingat aki untuk Transmusi cukup besar sampai 200 ampere yang berpengaruh pada sistem smart card readernya, meski hanya dibutuhkan 5 ampere.“Kita masih terkendala pada sistem pengapian di armada bisnya (untuk penggunaan smart card). Untuk mengatasi perapian ini sementara, kami sudah mendapatkan alat untuk menahan panas dari aki yang saat ini dalam proses pemasangan,”jelasnya.
Yusran memastikan, pihaknya menargetkan penggunaan smart card transmusi secara penuh akan dilakukan pada bulan Mei mendatang. Hal ini berarti pemakaian tiket tidak akan berlaku lagi.(win)
Program Ris PNPM, Rp 250 Juta perdesa
Lahat, SN
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lahat Ir Herman Oemar MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Program Burhanudin mengatakan, setidaknya untuk program Ris PNPM yang didanai dari ADB Load, khusus Bumi Seganti Setungguan sebanyak 33 desa dari enam kecamatan.
“2012, program Ris PNPM untuk Kabupaten Lahat sendiri dialokasikan sebanyak 33 desa di enam kecamatan,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Rincinya, Kecamatan Merapi Timur dialokasikan dua desa yakni, Gedung Agung dan Nanjungan, selanjutnya, Pseksu dua desa (Muara Cawang dan Tanjung Raya), Pagar Gunung ada 16 desa meliputi, Bandung Agung, Siring Agung, Karang Agung, Tanjung Agung, Gemilar Ulu, Gemilar Ilir, lalu, Desa Penantian, Batu Rusa, Padang, Rimba Sujud, Kedaton, Lesung Batu, Danau, Pagaralam, Merindu, dan Desa Muara Dua.
Berikutnya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi terdapat lima desa diantaranya, Negeri Kaya, Lubuk Dalam, Pajar Bulan, Pulau Panas, dan Gunung Kerto, kemudian, Kecamatan Kikim Barat lima desa (Jajaran Baru, Jajaran Lama, Wonerejo, Suka Merindu, dan Wanaraya), dan Kecamatan Kikim Tengah tiga desa (Banyumas, Kepala Siring dan Maspura).
sebelum ditentukan jenis pengerjaannya, maka, terlebih dahulu dibentuk organisasi masyarakat setempat (OMS) dengan dilakukan musyawarah dengan penduduk.
“Bentuk OMS dengan dihadiri lebih dari 50 persen warga yang hadir, walaupun tidak hadir tapi mendapatkan undangan dan menyatakan setuju, kemudian dibubuhi tanda tangan, maka, termasuk juga,” ungkap Burhanudin
Burhanudin menuturkan, dimana tugas OMS tersebut bertanggung jawab penuh dengan fisik dan keuangan yang akan dikerjakan nanti, dimana, pembentukan OMS itu merupakan hasil musyawarah desa.
“Dana yang akan diberikan kepada desa mendapatkan Ris PNPM tersebut berjumlah Rp 250 juta tiap desanya, sedangkan pekerjaan yang akan diberikan hasil musyawarah berupa pembangunan jalan setapak atau jembatan lebih diprioritaskan bagi penduduk usaha tani, kalau tidak ada dialokasikan didalam desa, selain itu, SPAL, dan air bersih,” paparnya lugas.
Ia menyebutkan, program Ris PNPM ini tidak diperkenakan untuk dibangun atau merenovasi masjid atau balai desa, sebab, hal tersebut tidak termasuk dalam petunjuk yang ditetapkan.
“Sebab ini, harus dipertanggung jawabkan laporannya kepada DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, dimana, masyarakatlah yang membuat, mengerjakan dan memanfaatkan sarana itu. Untuk dana diberikan tiga termin, termin pertama se besar 40%, II (30%), dan III (30%),” tukas Burhanudin. (zal)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lahat Ir Herman Oemar MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Program Burhanudin mengatakan, setidaknya untuk program Ris PNPM yang didanai dari ADB Load, khusus Bumi Seganti Setungguan sebanyak 33 desa dari enam kecamatan.
“2012, program Ris PNPM untuk Kabupaten Lahat sendiri dialokasikan sebanyak 33 desa di enam kecamatan,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Rincinya, Kecamatan Merapi Timur dialokasikan dua desa yakni, Gedung Agung dan Nanjungan, selanjutnya, Pseksu dua desa (Muara Cawang dan Tanjung Raya), Pagar Gunung ada 16 desa meliputi, Bandung Agung, Siring Agung, Karang Agung, Tanjung Agung, Gemilar Ulu, Gemilar Ilir, lalu, Desa Penantian, Batu Rusa, Padang, Rimba Sujud, Kedaton, Lesung Batu, Danau, Pagaralam, Merindu, dan Desa Muara Dua.
Berikutnya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi terdapat lima desa diantaranya, Negeri Kaya, Lubuk Dalam, Pajar Bulan, Pulau Panas, dan Gunung Kerto, kemudian, Kecamatan Kikim Barat lima desa (Jajaran Baru, Jajaran Lama, Wonerejo, Suka Merindu, dan Wanaraya), dan Kecamatan Kikim Tengah tiga desa (Banyumas, Kepala Siring dan Maspura).
sebelum ditentukan jenis pengerjaannya, maka, terlebih dahulu dibentuk organisasi masyarakat setempat (OMS) dengan dilakukan musyawarah dengan penduduk.
“Bentuk OMS dengan dihadiri lebih dari 50 persen warga yang hadir, walaupun tidak hadir tapi mendapatkan undangan dan menyatakan setuju, kemudian dibubuhi tanda tangan, maka, termasuk juga,” ungkap Burhanudin
Burhanudin menuturkan, dimana tugas OMS tersebut bertanggung jawab penuh dengan fisik dan keuangan yang akan dikerjakan nanti, dimana, pembentukan OMS itu merupakan hasil musyawarah desa.
“Dana yang akan diberikan kepada desa mendapatkan Ris PNPM tersebut berjumlah Rp 250 juta tiap desanya, sedangkan pekerjaan yang akan diberikan hasil musyawarah berupa pembangunan jalan setapak atau jembatan lebih diprioritaskan bagi penduduk usaha tani, kalau tidak ada dialokasikan didalam desa, selain itu, SPAL, dan air bersih,” paparnya lugas.
Ia menyebutkan, program Ris PNPM ini tidak diperkenakan untuk dibangun atau merenovasi masjid atau balai desa, sebab, hal tersebut tidak termasuk dalam petunjuk yang ditetapkan.
“Sebab ini, harus dipertanggung jawabkan laporannya kepada DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, dimana, masyarakatlah yang membuat, mengerjakan dan memanfaatkan sarana itu. Untuk dana diberikan tiga termin, termin pertama se besar 40%, II (30%), dan III (30%),” tukas Burhanudin. (zal)
Narkoba di OKUS Beredar Bebas
Muaradua, SN
Sebagian masyarakat menilai bahwa lancarnya transaksi narkoba di beberapa titik di OKU Selatan terutama di Caffe “Gunung Pasir” sepertinya bukan menjadi rahasia umum lagi sebab narkoba tersebut sudah beredar bebas, terbukti kepolisian setempat beberapa hari lalu berhasil menangkap salah seorang yang diduga pemakai dan pengedar jenis narkoba.
Menurut Kamal bukan nama sebenarnya yang tidak jarang berkunjung ke Caffe tersebut saat dikonfirmasi wartawan SN mengatakan, umumnya para pengunjung itu tidak sedikit pengguna narkoba jenis ekstasi dan barang terlarang tersebut.
"Narkoba ini tidak sulit didapatkan di OKU Selatan penjualnya banyak,” katanya.
Sejumlah masyarakat yang dijumpai Wartawan SN mengatakan dugaan di Muaradua tidak hanya pil ekstasi bahkan sabu sudah sejak dahulu terjadi dan bahkan anak-anak seusia sekolahpun menjadi korban. "Akibat pengaruh pil ekstasi yang di konsumsi, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut maka bisa jadi berimbas terhadap pengaruh buruk tak terkecuali anak-anak,” ujar salah seorang warga setempat yang namanya tidak ingin disebutkan.
Ditambahkan sudah bukan rahasia lagi bahwa fenomena tempat hiburan malam seperti Caffe karaoke, identik dengan minuman beralkohol, jika tidak cukup diberi batasan-batasan penyedia sarana tempat hiburan oleh pihak-pihak terkait dipastikan keberadaan tempat-tempat hiburan malam menimbulkan akses negatif.
"Polisi ditantang untuk lebih sigap lagi menangkap pengguna dan pengedar narkoba, sebab hal ini berpotensi berakibat membahayakan warga OKUS sendiri terutama generasi-generasi muda,” pungkasnya. (dan)
Sebagian masyarakat menilai bahwa lancarnya transaksi narkoba di beberapa titik di OKU Selatan terutama di Caffe “Gunung Pasir” sepertinya bukan menjadi rahasia umum lagi sebab narkoba tersebut sudah beredar bebas, terbukti kepolisian setempat beberapa hari lalu berhasil menangkap salah seorang yang diduga pemakai dan pengedar jenis narkoba.
Menurut Kamal bukan nama sebenarnya yang tidak jarang berkunjung ke Caffe tersebut saat dikonfirmasi wartawan SN mengatakan, umumnya para pengunjung itu tidak sedikit pengguna narkoba jenis ekstasi dan barang terlarang tersebut.
"Narkoba ini tidak sulit didapatkan di OKU Selatan penjualnya banyak,” katanya.
Sejumlah masyarakat yang dijumpai Wartawan SN mengatakan dugaan di Muaradua tidak hanya pil ekstasi bahkan sabu sudah sejak dahulu terjadi dan bahkan anak-anak seusia sekolahpun menjadi korban. "Akibat pengaruh pil ekstasi yang di konsumsi, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut maka bisa jadi berimbas terhadap pengaruh buruk tak terkecuali anak-anak,” ujar salah seorang warga setempat yang namanya tidak ingin disebutkan.
Ditambahkan sudah bukan rahasia lagi bahwa fenomena tempat hiburan malam seperti Caffe karaoke, identik dengan minuman beralkohol, jika tidak cukup diberi batasan-batasan penyedia sarana tempat hiburan oleh pihak-pihak terkait dipastikan keberadaan tempat-tempat hiburan malam menimbulkan akses negatif.
"Polisi ditantang untuk lebih sigap lagi menangkap pengguna dan pengedar narkoba, sebab hal ini berpotensi berakibat membahayakan warga OKUS sendiri terutama generasi-generasi muda,” pungkasnya. (dan)
Rabu, 11 April 2012
Drainase Buruk dan Ancaman Banjir Tahunan
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat]
TURUNNYA hujan dengan frekwensi tinggi di Palembang hingga mengakibatkan banjir diyakini masih akan tinggi untuk bulan-bulan
berikutnya. Sangat disayangkan saat hujan turun, ternyata banjir atau daerah yang tergenang sangat banyak. Bahkan kondisinya makin parah. Hal ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu, apalagi daerah yang tergenang makin luas dan kondisinya makin parah.
Jelas hal ini menyiksa warga, karena tiap kali hujan harus berhadapan dengan kondisi yang tak menyenangkan. Genangan air yang makin tinggi diperkirakan, karena drainase di Kota Palembang buruk dan tak diperhatikan.
Hanya untuk diketahui dalam definisinya, drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Dalam Bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong-gorong di bawah tanah. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir.
Untuk kondisi saat ini, sudahkan drainase di Kota Palembang berfungsi optimal? Apalagi Kota Palembang pernah mendapat predikat sebagai kota ber drainase terbaik di Indonesia.
Memang untuk tak menentunya perubahan alam dan iklim saat ini tentu saja membuat perubahan besar untuk bumi ini. Hal ini berpengaruh besar untuk kehidupan manusia. Tetapi teknologi didukung anggaran yang ada, harusnya banjir makin sedikit.
Tidak seperti sekarang, hujan sedikit saja, sepanjang Jalan Sudirman, Jalan Kapten Arivai dan jalan utama lainnya tergenang cukup tinggi. Apalagi yang parah, di Kota Palembang musim penghujan biasanya dibarengi dengan naiknya air, atau yang disebut warga dengan air pasang naik.
Pemerintah Kota Palembang diharapkan juga cepat sigap dan melakukan antisipasi untuk kondisi buruk ini. Jangan sampai saat efek terburuk sudah terjadi, baru melakukan gerakan. Saat ini belum terlambat untuk melakukan sesuatu. (***)
Warga 2 Desa Desak Perusahaan Jebol Tanggul
Kayuagung, SN
Warga masyarakat Desa Penyandingan Kecamatan SP Padang dan Desa Berkat Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering ilir (OKI) menuntut PT Waringin Agro Jaya (WAJ) untuk menjebol tanggul yang berada di perbatasan kedua desa agar dibuat jembatan.
Tanggul yang dibangun PT WAJ yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini sudah menggangu aktifitas warga dalam mencari ikan. Saat mencari ikan di rawa-rawa itu, warga terpaksa mengangkat perahunya karena terhalang tanggul.
Dampak lain yang merugikan warga akibat tanggul tersebut, tanggulpun membelah lahan persawahan di sana. Akibatnya, sawah tergenang air karena air hujan tidak bisa mengalir. Wargapun tidak bisa menanam padi karena tingginya air di persawahan.
Hal ini sudah disampaikan warga ke Pemkab OKI dan direspon saat itu juga. Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM diwakili Asisten II Setda OKI Drs Edward Candra kemarin mendatangi lokasi tersebut untuk melihat keadaan di lapangan.
Ali warga Desa Penyandingan mengatakan, akibat tanggung itu dirinya dan warga lain yang mencari ikan menggunakan perahu terpaksa mengangkat perahu ketika melintas di sana akibat tanggul menghalangi laju perahu.
Tasu Hianmika selaku Kades Ulak Depati menambahkan, warga di 2 desa dimaksud berharap agar tanggung itu dijebol dan dibuatkan jembatan agar perahu bisa melintas. Katanya, selama beberapa tahun ini warga sudah bersabar adanya tanggul itu.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda OKI kepada wartawan menerangkan, Pemkab OKI berharap perusahaan mengabulkan tuntutan warga. Hal ini karena kenyataan di lapangan, rawa itu ditimbun dengan tanah untuk jadi jalan namun tidak dibuat jembatan sehingga air dan perahu tidak bisa mengalir. (iso)
Langganan:
Postingan (Atom)