Palembang, SN
Menilik kebijakan Pemerintah Kota Palembang untuk melarang Bus Kota melintas atau beroprasi selama perhelatan SEA Games berlangsung membuat para sopir Bus Kota mengharapkan solusi bijak dari pemerintah.
Dikatakan Imron salah seorang sopir Bus kota jurusan Perumnas - Kertapati, pihak terkait diharapkan dapat memmberikan jalan alternatif lainnya yang lebih bijak dan tidak merugikan sebelah pihak.
"“Jika memang kita ada kegiatan lain dan dapat menghasilkan sesuap nasi untuk keluarga, tentunya kita akan terima dengan lapang hati tapi ini sedikit terpaksa dan ikhlas. Semoga pemerintah dapat mengerti,” keluhnya.
Sementara itu, Burhan sopir Bus Kota lainnya, sangat mengeluhkan atas kebijakan pemerintah mengenai dilarangnya beroperasi saat SEA Games. “Mata pencarian saya hanya sopir bis saja, jika dilarang beroperasi apakah pemerintah atau dishub mau menanggung kebutuhan keluarga saya. Rasanya tidak akan mungkin,” tegasnya.
Ia juga sangat berharap kepada pihak terkait, untuk lebih mencermati dan memikirkan rakyat kecil. Dengan keputusan seperti itu maka akan bertambahnya angka penganguran di kota yang telah di agung-agungkan menjadi tuan rumah Sea Games.
Kebijakan Pemkot untuk melarang Bus Kota melintas selama SEA Games berlangsung memang mengancam mata pencarian sopir dan kernet bus kota. Setidaknya, selama 26 hari para sopir dan kernet atau kondektur bus ini bakal menganggur.
Rencananya, bus kota mulai H-15 SEA Games sudah dilarang untuk beroperasional. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Palembang, Endang Supriatini mengatakan, saat ini jumlah bus kota di Palembang sudah tinggal 300 unit lagi. Artinya, ada sekitar 200 warga yang bekerja sebagai supir bus kota. Sedangkan kondektur atau kernet diperkirakan mencapai 400 orang. Nah, jika kebijakan itu diterapkan, maka sedikitnya 600 orang warga akan menganggur.
“Memang itu hanya sementara. Tapi, kalau 26 hari itu cukup lama juga. Apalagi para supir dan kernet tadi hanya mengantungkan kehidupannya dari narik bus kota. Kalau dilarang bekerja, nanti mereka mau makan apa. Terus keluarganya juga bagaimana. Apa ada yang mau subsidi,” cetus Endang.
Oleh karena itu, lanjut Endang, pemerintah tidak bisa begitu saja menerapkan kebijakan tersebut. “Sebelum diterapkan, harus ada solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang bisa timbul dari kebijakan tersebut. Juga ada sosialisasi dan pembicaraan dengan pihak terkait termasuk organda. Mungkin nanti kita akan ke Pemkot untuk membahas masalah ini,” jelas dia.
Sementara Direktur Operasional PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) Palembang, Ir Yusransyah mengaku siap jika memang Transmusi akan dioperasionalkan 24 jam selama SEA Games.
“Kita siap, karena kalau lalu lintas lancar maka Transmusi bisa mengangkut penumpang dengan optimal. Selama ini, masalahnya banyak jalan macet sehingga menganggu kecepatan Transmusi,” jelas Yusran.
Diakui Yusran, jumlah armada Transmusi saat ini baru 85 unit dengan 400 awak yang terdiri dari 200 sopir dan 200 pramugara. Namun, dengan jumlah tersebut pihaknya yakin bisa mengangkut penumpang dengan optimal.
“Memang sekarang jarak tempuh antar halte masih belum ideal, sekitar 10 menit. Tapi, itu karena lalu lintas yang tidak lancar. Kalau lalu lintas lancar dan tidak macet bisa lebih cepat lagi,” bebernya.
Namun, tambah Yusran, pihaknya saat ini belum menerima perintah dari Pemkot untuk beroperasional selama 24 jam. “Tapi kalau memang dibutuhkan, Transmusi siap,” tegasnya, seraya mengatakan saat ini Transmusi sudah operasional sejak pukul 06.00-21.00 WIB.(win)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar