Mura Enim, SN
Sejumlah warga Desa Prambatan, Kecamatan Abab, mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Warga mengadu, karena PT Golden Blosom Sumatera (GBS) dinilai telah ingkar janji terkait rencana perbaikan jalan desa yang sudah rusak parah.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Prambatan Kecamatan Abab, Sofian (55) menjelaskan, sesuai janji perusahaan PT GBS, pada tanggal 8 Juni 2011 lalu, pihak perusahaan bersedia melakukan perbaikan jalan dengan aspal. Hanya saja, hingga sekarang ini belum ada realisasinya.
"Kita sangat menyesalkan pihak PT GBS yang tidak memenuhi janjinya," ujar Sofian di kantor Pemkab Muara Enim, Selasa (3/4).
Sama halnya dikatakan warga lainnya, Thomas, keluhan warga tersebut sudah lama. Namun sepertinya pihak PT GBS, ingkar janji tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya.
“Kita meminta Pemkab Muara Enim untuk menjembatani menyelesaikan permasalahan tersebut,” harapnya.
Dilanjutkannya, jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan PT GBS tersebut jalan dari Karang Agung- Prambatan sepanjang 9 km. Kemudian Prambatan- Batu Tugu sepanjang 4,5 km.
Jalan tersebut kata Thomas, dahulunya pernah diaspal hotmix, tapi sejak PT GBS masuk pada 2006 lalu dan sering dilalui kendaraan sawit PT GBS membuat, jalan ini menjadi rusak parah seperti sekarang ini.
Menurut Thomas, pada pertengahan Juni lalu, PT GBS berjanji dengan masyarakat akan memperbaiki jalan yang rusak ini. Tapi, hingga sekarang realisasinya belum ada sama sekali. Oleh karenanya pihaknya meminta kepada pak bupati agar bisa memfasilitasi, supaya PT GBS menepati janjinya kepada rakyat.
"Tadi kita bertemu dengan Asisten I Bulgani, katanya akan memanggil manajemen PT GBS, sesuai dengan surat perjanjian tersebut," tukas Thomas.
Dirut PT GBS Rudyansyah yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa jalan yang dilalui oleh perusahaan adalah ruas jalan Desa Prambatan- Desa Karang Agung, sedangkan untuk jalan Batu Tugu, itu tidak dilalui oleh kendaraan PT GBS. Saat ini, sudah di perbaiki tetapi tidak secara keseluruhan hanya pada titik-titik yang rusak saja.
“Saat ini, kondisi jalan masih bagus. Dan, bagian yang rusak telah kita perbaiki,” pungkasnya. (yud)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 04 April 2012
Lima Sungai Tercemar Limbah Rumah Tangga
Pagaralam, SN
Lima sungai di Kota Pagaralam, dipenuhi limbah rumah tangga, yakni sungai Air Betung, Selangis, Lematang, dan Perikan.
Pantauan, Selasa (3/4) tumpukan sampah plastik mengapung memenuhi permukaan sungai Air betung yang mengalir di sepanjang Kecamatan Pagaralam Utara dan Pagaralam Selatan. Demikian juga dengan sungai Perikan yang berada di wilayah kecamatan Pagaralam selatan.
Pencemaran limbah yang berasal dari sampah rumah tangga dan plastik itu terlihat memenuhi sungai dan sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu dipengaruhi pesatnya pembangunan pemukiman penduduk di hulu dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).
Deny, warga Pagaralam Selatan, mengatakan, sampah yang menumpuk pada bebatuan sepanjang aliran sungai tersebut menyebabkan air sungai semakin kotor dan berbau. Tak heran, ikan air tawar menjadi semakin sulit dicari.
"Yang parah sekarang bukan sampah dari rumah saja. Dari TPA pun saya lihat banyak yang dijatuhkan ke sungai. Contohnya bisa dilihat kan, selain kain ada juga boks makanan bekas catering dan sampah-sampah lain yang tidak dapat di uraikan," tuturnya.
Warga lainnya Redi menuturkan, tumpukan sampah terparah selalu terjadi bila hujan deras. Sampah bisa semakin menumpuk dan menyumbat aliran air. Dia berharap pemerintah dapat segera membersihkan dan mengatasi volume sampah yang semakin lama semakin bertambah sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian. Apalagi Kota Pagaralam katanya saat ini sudah mendapatkan piala Adipura," tukasnya.
Kepala Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman Kota Pagaralam, Saiful, Selasa (3/4), mengatakan, pihaknya masih kesulitan untuk membersihkan aliran sungai dari sampah. Sebab, selain terbatasnya peralatan, terbatasnya personil juga menjadi salah satu kendala.
"Tapi paling tidak kita akan melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada warga yang tinggal di wilayah sepanjang aliran sungai untuk membangun saluran limbah khusus dan tidak mencemari sungai, serta tidak membuang sampah di dalam sungai," tandasnya. (asn)
Lima sungai di Kota Pagaralam, dipenuhi limbah rumah tangga, yakni sungai Air Betung, Selangis, Lematang, dan Perikan.
Pantauan, Selasa (3/4) tumpukan sampah plastik mengapung memenuhi permukaan sungai Air betung yang mengalir di sepanjang Kecamatan Pagaralam Utara dan Pagaralam Selatan. Demikian juga dengan sungai Perikan yang berada di wilayah kecamatan Pagaralam selatan.
Pencemaran limbah yang berasal dari sampah rumah tangga dan plastik itu terlihat memenuhi sungai dan sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu dipengaruhi pesatnya pembangunan pemukiman penduduk di hulu dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).
Deny, warga Pagaralam Selatan, mengatakan, sampah yang menumpuk pada bebatuan sepanjang aliran sungai tersebut menyebabkan air sungai semakin kotor dan berbau. Tak heran, ikan air tawar menjadi semakin sulit dicari.
"Yang parah sekarang bukan sampah dari rumah saja. Dari TPA pun saya lihat banyak yang dijatuhkan ke sungai. Contohnya bisa dilihat kan, selain kain ada juga boks makanan bekas catering dan sampah-sampah lain yang tidak dapat di uraikan," tuturnya.
Warga lainnya Redi menuturkan, tumpukan sampah terparah selalu terjadi bila hujan deras. Sampah bisa semakin menumpuk dan menyumbat aliran air. Dia berharap pemerintah dapat segera membersihkan dan mengatasi volume sampah yang semakin lama semakin bertambah sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian. Apalagi Kota Pagaralam katanya saat ini sudah mendapatkan piala Adipura," tukasnya.
Kepala Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman Kota Pagaralam, Saiful, Selasa (3/4), mengatakan, pihaknya masih kesulitan untuk membersihkan aliran sungai dari sampah. Sebab, selain terbatasnya peralatan, terbatasnya personil juga menjadi salah satu kendala.
"Tapi paling tidak kita akan melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada warga yang tinggal di wilayah sepanjang aliran sungai untuk membangun saluran limbah khusus dan tidak mencemari sungai, serta tidak membuang sampah di dalam sungai," tandasnya. (asn)
Sumsel Tuan Rumah Kejuaraan Renang Asia Group
Palembang, SN
Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia khususnya Sumsel semakin menguat. Setelah sebelumnya dipercaya menjadi tuan rumah SEA Games XXVI, dan even internasional lainnya, Juni mendatang, Sumsel kembali dipercaya sebagai tuan rumah kejuaraan renang asia group kelompok umur.
Hal ini dinyatakan Komisi Tekhnik Loncat Indah Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Pengprov Sumsel, Adi Wahyuono, di temui di venues aquatic, Jakabaring Sport City (JSC), Selasa (3/4).
Ia mengatakan, kejuaraan renang asia group tersebut diikuti 11 negara-negara asia tenggara diantaranya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Singapura, Kamboja, Laos, dan Timur Leste.
"Ke-11 negara yang akan ikut merupakan negara-negara yang mengikuti SEA Games XXVI lalu," katanya.
Menurut dia, kemungkinan besar peserta kejuaraan renang asia group ini akan lebih banyak dibandingkan saat pelaksanaan SEA Games lalu, karena kejuaraan renang ini memperlombakan kelompok umur.
"Kita perkirakan setiap negara itu akan mengirimkan 40-50 atletnya, itu belum ditambah dengan ofisial dan pelatih masing-masing negara. Untuk atlet kita sendiri, sekarang mereka sedang TC di Senayan Jakarta," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, terpilihnya Sumsel sebagai tuan rumah kejuaraan renang kelompok umur ini, tidak terlepas dari kualitas venues aquatic yang dimiliki Sumsel, karena sejauh ini, venues aquatic Sumsel adalah yang terbaik yang dimiliki Indonesia.
"Kalau di hari biasa, venues aquatic ini tetap kita berdayakan sebagai tempat latihan para atlet renang dan loncat indah," pungkasnya. (awj)
Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia khususnya Sumsel semakin menguat. Setelah sebelumnya dipercaya menjadi tuan rumah SEA Games XXVI, dan even internasional lainnya, Juni mendatang, Sumsel kembali dipercaya sebagai tuan rumah kejuaraan renang asia group kelompok umur.
Hal ini dinyatakan Komisi Tekhnik Loncat Indah Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Pengprov Sumsel, Adi Wahyuono, di temui di venues aquatic, Jakabaring Sport City (JSC), Selasa (3/4).
Ia mengatakan, kejuaraan renang asia group tersebut diikuti 11 negara-negara asia tenggara diantaranya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Singapura, Kamboja, Laos, dan Timur Leste.
"Ke-11 negara yang akan ikut merupakan negara-negara yang mengikuti SEA Games XXVI lalu," katanya.
Menurut dia, kemungkinan besar peserta kejuaraan renang asia group ini akan lebih banyak dibandingkan saat pelaksanaan SEA Games lalu, karena kejuaraan renang ini memperlombakan kelompok umur.
"Kita perkirakan setiap negara itu akan mengirimkan 40-50 atletnya, itu belum ditambah dengan ofisial dan pelatih masing-masing negara. Untuk atlet kita sendiri, sekarang mereka sedang TC di Senayan Jakarta," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, terpilihnya Sumsel sebagai tuan rumah kejuaraan renang kelompok umur ini, tidak terlepas dari kualitas venues aquatic yang dimiliki Sumsel, karena sejauh ini, venues aquatic Sumsel adalah yang terbaik yang dimiliki Indonesia.
"Kalau di hari biasa, venues aquatic ini tetap kita berdayakan sebagai tempat latihan para atlet renang dan loncat indah," pungkasnya. (awj)
Dewan Prihatin Venues Atletik & Menembak Terbengkalai
Palembang, SN
Setidaknya dua venues eks SEA Games XXVI yang berlokasi di Jakabaring Sport City (JSC) yakni, venue atletik dan menembak dinilai membutuhkan perhatian khusus, karena kondisinya saat ini terbengkalai.
Hal ini membuat prihatin anggota DPRD Sumsel daerah pemilihan (Dapil) Kota Palembang, setelah melihat langsung ke tiga venues, mulai dari venues aquatic, atletik dan menembak, dalam rangka kunjungan reses.
“Kami lihat ini sudah terbengkalai dan butuh perawatan darurat dan sebaiknya langsung diserahkan kepada SKPD,” ungkap koordinator Dapil I DPRD Sumsel, Achmad Djauhari, ketika melihat-lihat kondisi lantai dua venues menembak.
Selain prihatin dengan kondisi venue menembak, Djauhari juga mengaku prihatin dengan kondisi venus lapangan atletik yang banyak ditumbuhi rumput, bahkan tinggi rumput sudah melebihi tinggi kaki orang dewasa.
“Terutama venues Atletik. Apalagi, pengelolaan venues (Atletik) itu diserahkan kepada BPN, yang notabene adalah instansi vertikal dan bukan dibawah koordinasi gubernur. Itu bagaimana cara perawatannya,” kritik Djauhari.
Meski demikian, Politisi Partai Demokrat ini menilai, tidak terawatnya eks venue SEA Games ini tidak terlepas dari tidak adanya dana perawatan venues di APBD Sumsel. Selain itu, ketiga venue yang dikunjungi pembayarannya belum tuntas.
"Perawatan ini harus dikelola oleh khusus, apakah namanya itu satgas atau dari Dispora yang mengkoordinir, begitu juga keuangannya. Namun untuk biaya perawatan, terus terang saja belum ada di APBD, ini yang harus dialokasikan, kalau tidak lihat saja pasti tambah terbengkalai,” bebernya.
Selain banyak yang harus dilakukan pada tiga venues tersebut, Djauhari juga mengharapkan, kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin, agar rencana pendirian sekolah tinggi olahraga itu dibangun dengan segera. Agar fasilitas-fasilitas yang ada saat ini bisa langsung digunakan dan tidak mubazir. “Kemudian semua yang bisa dibuka untuk publik, apakah itu renang silahkan untuk dikembangkan, agar bisa mengembalikan biaya perawatan,” imbuhnya.
Selain itu katanya, kawasan JSC bisa juga dijadikan sebagai kawasan wisata olahraga. "Karena, ketika area yang pernah dipakai atlet se-Asia tenggara itu dikembangkan dan menjadi ramai, tentu semua ini akan menjadi kebanggaan kita," pungkas Wakil Ketua DPRD Sumsel ini. (awj)
Larangan Angkutan Batubara Diminta Dilanjutkan
Lahat, SN
Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Ir Hudson Arpan menegaskan, pihaknya dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Lahat akan mematuhi surat edaran Gubernur Sumsel yang menyatakan pada 1 April ini angkutan tidak akan melintas di jalan umum.
“Tentunya hal itu, hanya akan dilakukan dari 1-4 April 2012 saja, 5 April kita akan kembali beraktifitas mengangkut batubara ke Palembang dan arah Lampung, sebab, Pemerintah Provinsi Sumsel sama sekali tidak memberikan solusi yang baik,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bila larangan ini terus berlanjut hal ini berkaitan dengan tenaga kerja dari angkutan batubara, sopir, dan perusahaan penambangannya, kalau semuanya tidak berjalan dengan baik, maka, ribuan karyawan menyangkut kemaslahatan akan terkatung-katung.
“Ribuan karyawan dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat akan rugi, terlebih lagi menyangkut soal perut hal ini perlu dipikirkan, kalaupun pada 5 April angkutan tetap diberhentikan maka kita akan parkir sepanjang rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumsel,” pungkasnya.
Senada, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Lahat Balfas Zaman menuturkan, perusahaan akan mengikuti surat edaran tersebut, termasuk juga instruksi dari AABKL.
Sementara itu dari sejumlah kalangan LSM di Kabupaten Lahat seperti yang disampaikan Amin Bahaye, Koordinator Forum Komunikasi Anak Negeri, Surat Edaran Gubernur SS harus diberlakukan dan itu harga mati. Sebab penderitaan yang dialami seluruh pengguna jalan akibat dari angkutan batu bara ini sudah sangat luar biasa,Orang yang ngotot tetap ingin melanggar surat ederan gubernur ini adalah segelintir orang yang menikmatinya saja sementara rakyat bukan saja di Kabupaten Lahat tetapi sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara ini sangat tersiksa.
"Harapan kami sebagai masyarakat bukan saja menyetop angkutan batubara ini tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah agar eksploitasi batubara ini segera dihentikan," tegas Amin. (rhd)
Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Ir Hudson Arpan menegaskan, pihaknya dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Lahat akan mematuhi surat edaran Gubernur Sumsel yang menyatakan pada 1 April ini angkutan tidak akan melintas di jalan umum.
“Tentunya hal itu, hanya akan dilakukan dari 1-4 April 2012 saja, 5 April kita akan kembali beraktifitas mengangkut batubara ke Palembang dan arah Lampung, sebab, Pemerintah Provinsi Sumsel sama sekali tidak memberikan solusi yang baik,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bila larangan ini terus berlanjut hal ini berkaitan dengan tenaga kerja dari angkutan batubara, sopir, dan perusahaan penambangannya, kalau semuanya tidak berjalan dengan baik, maka, ribuan karyawan menyangkut kemaslahatan akan terkatung-katung.
“Ribuan karyawan dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat akan rugi, terlebih lagi menyangkut soal perut hal ini perlu dipikirkan, kalaupun pada 5 April angkutan tetap diberhentikan maka kita akan parkir sepanjang rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumsel,” pungkasnya.
Senada, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Lahat Balfas Zaman menuturkan, perusahaan akan mengikuti surat edaran tersebut, termasuk juga instruksi dari AABKL.
Sementara itu dari sejumlah kalangan LSM di Kabupaten Lahat seperti yang disampaikan Amin Bahaye, Koordinator Forum Komunikasi Anak Negeri, Surat Edaran Gubernur SS harus diberlakukan dan itu harga mati. Sebab penderitaan yang dialami seluruh pengguna jalan akibat dari angkutan batu bara ini sudah sangat luar biasa,Orang yang ngotot tetap ingin melanggar surat ederan gubernur ini adalah segelintir orang yang menikmatinya saja sementara rakyat bukan saja di Kabupaten Lahat tetapi sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara ini sangat tersiksa.
"Harapan kami sebagai masyarakat bukan saja menyetop angkutan batubara ini tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah agar eksploitasi batubara ini segera dihentikan," tegas Amin. (rhd)
Larangan Angkutan Batubara Diminta Dilanjutkan
Lahat, SN
Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Ir Hudson Arpan menegaskan, pihaknya dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Lahat akan mematuhi surat edaran Gubernur Sumsel yang menyatakan pada 1 April ini angkutan tidak akan melintas di jalan umum.
“Tentunya hal itu, hanya akan dilakukan dari 1-4 April 2012 saja, 5 April kita akan kembali beraktifitas mengangkut batubara ke Palembang dan arah Lampung, sebab, Pemerintah Provinsi Sumsel sama sekali tidak memberikan solusi yang baik,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bila larangan ini terus berlanjut hal ini berkaitan dengan tenaga kerja dari angkutan batubara, sopir, dan perusahaan penambangannya, kalau semuanya tidak berjalan dengan baik, maka, ribuan karyawan menyangkut kemaslahatan akan terkatung-katung.
“Ribuan karyawan dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat akan rugi, terlebih lagi menyangkut soal perut hal ini perlu dipikirkan, kalaupun pada 5 April angkutan tetap diberhentikan maka kita akan parkir sepanjang rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumsel,” pungkasnya.
Senada, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Lahat Balfas Zaman menuturkan, perusahaan akan mengikuti surat edaran tersebut, termasuk juga instruksi dari AABKL.
Sementara itu dari sejumlah kalangan LSM di Kabupaten Lahat seperti yang disampaikan Amin Bahaye, Koordinator Forum Komunikasi Anak Negeri, Surat Edaran Gubernur SS harus diberlakukan dan itu harga mati. Sebab penderitaan yang dialami seluruh pengguna jalan akibat dari angkutan batu bara ini sudah sangat luar biasa,Orang yang ngotot tetap ingin melanggar surat ederan gubernur ini adalah segelintir orang yang menikmatinya saja sementara rakyat bukan saja di Kabupaten Lahat tetapi sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara ini sangat tersiksa.
"Harapan kami sebagai masyarakat bukan saja menyetop angkutan batubara ini tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah agar eksploitasi batubara ini segera dihentikan," tegas Amin. (rhd)
Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Ir Hudson Arpan menegaskan, pihaknya dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Lahat akan mematuhi surat edaran Gubernur Sumsel yang menyatakan pada 1 April ini angkutan tidak akan melintas di jalan umum.
“Tentunya hal itu, hanya akan dilakukan dari 1-4 April 2012 saja, 5 April kita akan kembali beraktifitas mengangkut batubara ke Palembang dan arah Lampung, sebab, Pemerintah Provinsi Sumsel sama sekali tidak memberikan solusi yang baik,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bila larangan ini terus berlanjut hal ini berkaitan dengan tenaga kerja dari angkutan batubara, sopir, dan perusahaan penambangannya, kalau semuanya tidak berjalan dengan baik, maka, ribuan karyawan menyangkut kemaslahatan akan terkatung-katung.
“Ribuan karyawan dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat akan rugi, terlebih lagi menyangkut soal perut hal ini perlu dipikirkan, kalaupun pada 5 April angkutan tetap diberhentikan maka kita akan parkir sepanjang rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumsel,” pungkasnya.
Senada, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Lahat Balfas Zaman menuturkan, perusahaan akan mengikuti surat edaran tersebut, termasuk juga instruksi dari AABKL.
Sementara itu dari sejumlah kalangan LSM di Kabupaten Lahat seperti yang disampaikan Amin Bahaye, Koordinator Forum Komunikasi Anak Negeri, Surat Edaran Gubernur SS harus diberlakukan dan itu harga mati. Sebab penderitaan yang dialami seluruh pengguna jalan akibat dari angkutan batu bara ini sudah sangat luar biasa,Orang yang ngotot tetap ingin melanggar surat ederan gubernur ini adalah segelintir orang yang menikmatinya saja sementara rakyat bukan saja di Kabupaten Lahat tetapi sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara ini sangat tersiksa.
"Harapan kami sebagai masyarakat bukan saja menyetop angkutan batubara ini tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah agar eksploitasi batubara ini segera dihentikan," tegas Amin. (rhd)
Selasa, 03 April 2012
28 Jabatan Pemprov Eselon Kosong
Palembang, SN
Dari 1088 pejabat struktural di lingkungan Pemprov Sumsel, sebanyak 28 jabatan struktural saat ini ternyata masih kosong baik eselon II, III maupun eselon IV. Selain itu, ada empat pejabat eselon dua yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Solichin Daud. Menurutnya, kekosongan jabatan struktural tersebut diungkapkan langsung Sekda Sumsel, Yusri Effendi saat rapat dengan Komisi I, Senin (2/4).
"Hasil rapat kita dengan Sekda Sumsel, diketahui masih ada 28 jabatan struktural di lingkungan Pemprov yang masih kosong. Jabatan ini terbagi diantaranya untuk jabatan eselon II A ada dua orang yakni, jabatan Asisten III dan IV, kemudian eselon II B ada tiga orang, dan sisanya untuk jabatan eselon III dan IV," ungkap Politisi Partai Hanura ini.
Dengan kekosongan jabatan tersebut katanya, Komisi I meminta agar Pemprov segera mengisi dan menempatkan orang untuk menduduki jabatan tersebut. Tujuannya, agar roda pemerintahan dapat berjalan maksimal.
"Tadi sudah kita sampaikan, agar pejabat yang kosong itu segera di isi. Dan Sekda berjanji, dalam waktu dekat pejabat struktural yang kosong ini akan diisi," imbuhnya.
Ia menambahkan, selain kekosongan jabatan tersebut, Komisi I juga mengingatkan Pemprov Sumsel agar mengantisipasi dan menyiapkan pengganti empat jabatan yang juga akan segera lowong, karena keempat pejabat itu sudah memasuki masa pensiun.
Keempatnya yakni, Kepala Kesatuan Badan Pendidikan dan Latihan (Kaban Diklat), Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Kepala Dinas Pertanian dan Sekretaris Dewan Sumsel.
"Dalam tahun ini empat jabatan itu dipastikan kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, kita minta Pemprov Sumsel segera menyiapkan pengganti keempatnya, agar tidak terjadi kekosongan jabatan," imbuhnya.
Bagaimana dengan pencalonan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin sebagai calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta, apakah juga menganggu kinerja pemerintahan dan pembangunan di Pemprov Sumsel, termasuk sampai saat ini masih kosongnya 28 jabatan struktural tersebut?
"Itu memang tidak kita singgung dalam rapat tadi, namun kita yakin pencalonan Alex sebagai Cagub DKI Jakarta tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan dan pembangunan di Sumsel," katanya menanggapi. (awj)
Terlalu Ringan Untuk Seorang Maling Uang Rakyat!
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
M Nazaruddin yang sempat menjadi petinggi Partai Demokrat dan tersandung kasus mega korupsi, kemarin dituntut hukuman 7 tahun penjara. Terdakwa menyatakan bahwa tuntutan itu terlalu berat dan berkilah ia menjadi korban dari sebuah rekayasa kasus korupsi. Padahal untuk seorang yang sudah maling uang rakyat ratusan miliar dan telah mengorbankan harga diri sebuah Bangsa, hukuman itu terlalu ringan.
Tentu saja ada rentetan alasan untuk tuntutan yang diarahkan ke Nazaruddin. Salah satu alasan pemberatnya adalah tidak kooperatifnya Nazar dalam mengikuti proses hukum. Nazaruddin telah memberikan citra buruk sebagai anggota DPR. Dia juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Alasan tersebut tentu masuk akal, tetapi hal yang terberat harusnya harga diri Bangsa telah dipermalukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini, karena selama ini partai tersebut menyatakan perang terhadap korupsi. Nyatanya lingkaran setan korupsi sudah melilit kemana-mana, termasuk ke wakil rakyat dari partai yang sama Anggelina Sondakh. Tak hanya itu, nama Anas Urbaningrum terus disebut di persidangan. Bahkan Menpora Andi Malarangeng, harus duduk di kursi persidangan.
Sudah saatnya ada revolusi bagi Bangsa ini untuk menghukum berat pelaku korupsi. Ini untuk memberikan efek jera bagi para pejabat yang sangat suka maling uang rakyat.
Hanya untuk gambaran bagi kita, di Negeri Cina bagi yang ketahuan korupsi akan menerima hukuman yang sangat berat. Pelakunya jelas dihukum mati, lalu keluarga yang menikmati uang haram tersebut juga diberikan hukuman yang berat.
Korea Selatan sempat terpuruk karena dua rezim kepemimpinan Presidennya sarat korupsi. Tetapi perangkat hukum dan rakyatnya bersatu untuk menumpasanya, dengan memberikan hukuman sangat berat. Bahkan dua mantan Presiden mereka yang melakukan korupsi dihukum karena korupsi.
Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan aneka kekayaan negeri, harusnya rakyat menjadi makmur. Tetapi kondisi sebaliknya, pejabat makin kaya dan rakyat miskin terus bertambah.
Dalam perjalanan kasusnya, Nazaruddin telah 'bernyanyi' kasus karupsi wisma atlet banyak melibatkan petinggi dan kader PD. Hanya sebagai ulasan, Partai Demokrat yang saat ini tengah berkuasa dan sepanjang sejarahnya selalu baik-baik alias sangat santun. Tetapi dengan kasus ini akhirnya terbongkar juga 'borok' PD. Padahal selama ini Presiden sebagai Pembina PD selalu menyatakan di garda terdepan untuk pemberantasan korupsi.
Sejak kasus korupsi Wisma Atlet menyeruak dan diduga keras melibatkan kader Partai Demokrat, partai penguasa tersebut sudah menyiapkan sanksi bagi kadernya yang terlibat korupsi.
KPK sendiri sangat kentara tak berani mengungkap kasus ini lebih jauh. Harus ada ketangguhan untuk membongkar KKN di tubuh Partai Demokrat, jangan sampai kasus ini menggantung atau hilang seperti kasus lainnya.
Karena mengikuti kasus ini sangat aneh, SBY seperti melempar 'pepesan kosong'. Sudah diungkapan Presiden Yudhoyono meminta KPK menyelesaikan dengan tuntas kasus dugaan suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kenyataannya berbeda dalam aplikasi di lapangan, kasus ini berjalan tarik ulur, pelan, dan sangat hati-hati. (***)
Warga Teluk Tenggulang Ngadu ke Pemkab
Banyuasin, SN
Sejumlah warga dari kelompok Komarudin warga Desa Teluk Tengulang Kecamatan Tungkal Ilir Banyuasin mengklaim memiliki tanah seluas 3000 Ha. Hal itu diklaim sesuai dengan peta yang dimiliki dalam surat Pesirah tahun 1970 an zaman orang tua Komarudin Alm Lewa meninggal tahun 1980 silam. Karena tidak mendapatkan ganti rugi, Warga Teluk Tenggulang Ngadu ke Pemkab.
Komarudin menunjukan peta lokasi tanah dengan ditandai 13 parit dimana parit pertama sampai enam masuk dusun Teluk Akar dan parit tujuh sampai parit tiga belas masuk dusun Air Itam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Banyuasin.
Rencana kelompok Komarudin dari tiga belas batang parit yang diketahui kepala desa Teluk Tenggulang akan dijual oleh anggota kelompoknya bersama warga dua dusun tersebut dan sebagian akan dijadikan lahan plasma kelapa sawit kepada perusahan.
“Saya minta dengan yang berkepentingan dan mewakili kepala-kepala parit di dua dusun Teluk Akar dan Air Itam agar lahan kami dikeluarkan dari PT Sumber Terang Agro Lestari (STAL) dan kami sudah ada persetujuan dengan kades akan dijual dengan PT Hanita Karya dan perusahaan Hanita sudah mengukur 1628 Ha,” kata Komarudin.
Sementara Kuasa Hukum Komaruddin Daidi mengatakan, pihaknya telah menemui bupati banyuasin Ir H Amiruddin Inoed setuju untuk dibuatkan plasma dan menunjuk Komarudin klien kami menjadi koordinator ketua parit.
Pada dasarnya keinginan masyarakat klien kami ingin membuat plasma didukung oleh bupati, apalagi pada prinsipnya kami tidak pernah menerima ganti rugi dari PT STAL, dan klien kami bekerja sama dengan masyarakat pada intinya masih bekerja sama dengan kades.
“Klien kami mengakui adanya pembebasan lahan desa seluas 1800 ha yang dibebasakan oleh kades, artinya lahan lainnya yang belum dibebaskan milik masyarakat klien kami,” kata Dadi.
Sementara mantan Sekdes tahun tahun 1985 Juga mantan anggot DPRD Banyuasin Abdillah Rifki membenarkan alm Lewa pernah memiliki surat pengelolaan parit di Teluk Tenggulang sekitar tahun 1970 atau zaman pesirah. Setelah alm Lewa meninggal tahun 1980 keluarga tidak kembali lagi, lalu masuk pak Rabe 1980an sehingga menjadi kepala parit.
“Namun kalau perkiraan saya pak Komarudin mengaku memiliki 3000 an ha lahan disitu tidak mungkin karena satu buah parit saja paling panjang 200 M-400 Meter jadi kalau ditarik dari 13 parit berarti paling banyak 60 an Ha.
“Saya hanya pelaku sejarah ingin meluruskan, kalau masalah parit adalah parit masalah tanah terpisah, jadi kalau diakui Komarudin satu parit 60 ha/ parit dikalihkan 13 parit sama dengan 800 ha itu berlebihan,” kata Rifki.
Dalam rapat mediasi yang dipimpin oleh Asisten I Ir Husnan Bhakti didampingi oleh Kadis Hutbun Ir Syuhada Aziz dan Kabag Tapem Senen Har Camat Tungkal Ilir Suroharjo, Senin (2/4) diputuskan untuk mengukur ulang lahan.
Rapat mediasi yang berjalan saling klaim kepemilikan tanah dilokasi parit antara Komarudin dengan pak Rabe tersebut dinilai oleh asisten I Husnan Bhakti sebagai rapat yang mentah, karena peta diatas kertas masing-masing kelompok saling tarik dan ukur masing-masing.
Husnan menambahkan, setelah urusan luas lahan dilokasi diukur, baru datang ke sini jadi rapat bisa jelas.
Kades Teluk Tenggulang Ansori menambahkan, masyarakat Desa Teluk Tenggulang telah menjual lahan dilokasi yang diklaim Komarudin seluas 1800 Ha dengan pembayaran dimuka pada tahun 2009 sebesar Rp 2,7 Milyar. Tahun 2009 perusahaan dilokasi PT Sumber Terang Agro Lestari (STAL) telah membebaskan lahan kurang lebih 1800 ha karena dengan asumsi harga tanah per hektar adalah Rp 1500 kepada 65 kelompok di desa Teluk Tenggulang.
Sementara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebuanan Banyuasin Ir Syuhada Aziz MSi mengatakan, sudah ada surat izin lokasi PT STAL di Tenggulang. Izin lokasi baru bisa diterbitkan tetapi harus clean dan clear. “Selagi ada masalah, kami dishutbun juga akan menunda izin lokasi PT STAL,” kata Syuhada.
Management perusahaan PT STAL sendiri saat rapat ini tidak dhadir artinya rapat ini hanya bertepuk sebelah tangan saja. (sir)
Jalan Beji Mulyo-Brojaya Timur Rusak
* 4 Perusahaan Terkesan Tutup Mata
Sekayu, SN
Kerusakan badan jalan penghubung antar desa Beiji Mulyo-desa Brojaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sejak tiga bulan terakhir semakin parah. Sepanjang 3 Km jalan aspal berlobang akibat sering dilalui truk muatan sawit milik empat perusahaan perkebunan yakni PT Lonsum, PT Pinang Mas, PT Gudang Garam dan PT Pinago.
Warga sendiri menilai keberadaan empat perusahaan terkesan tutup mata dengan kondisi kerusakan jalan didesa mereka, akibatnya tidak sedikit warga menilai perusahaan terkesan tutup mata dengan kondisi jalan yang rusak didesa mereka. Selain itu juga warga mengharapkan agar perusahaan yang ada dapat menjalankan program SCR secara nyata untuk memperbaiki badan jalan tersebut.
“Alangkah baiknya jika empat perusahaan yang ada dapat bersama-sama melakukan perbaikan jalan. Jangan hanya mengangkut hasil bumi saja dan membiarkan jalan desa kami rusak,” Ungkap Suroto (44) warga Beiji Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya.
Warga sendiri mengharapkan agar pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya dapat segera mencari solusi guna merangkul keempat perusahaan untuk segera memperbaiki jalan didesa mereka, bukan hanya menunggu dana APBD hanya sekedar untuk melakukan perbaikan jalan desa yang dihapit oleh tiga perusahan tersebut.
“Pak camat kan tinggal didesa ini mas, setiap hari mobil nya melintas. Masa ngak tau. Maka itu kita menyarankan agar pemerintah kecamatan dapat menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan dalam memperbaiki jalan desa kami,” tambah Suroto.
Terkait hal ini Camat Tungkal Jaya, Sugeng Riyadi SPd, MM belum dapat memberikan keterangan mengingat HP yang bersangkutan tidak aktif. (her)
Sekayu, SN
Kerusakan badan jalan penghubung antar desa Beiji Mulyo-desa Brojaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sejak tiga bulan terakhir semakin parah. Sepanjang 3 Km jalan aspal berlobang akibat sering dilalui truk muatan sawit milik empat perusahaan perkebunan yakni PT Lonsum, PT Pinang Mas, PT Gudang Garam dan PT Pinago.
Warga sendiri menilai keberadaan empat perusahaan terkesan tutup mata dengan kondisi kerusakan jalan didesa mereka, akibatnya tidak sedikit warga menilai perusahaan terkesan tutup mata dengan kondisi jalan yang rusak didesa mereka. Selain itu juga warga mengharapkan agar perusahaan yang ada dapat menjalankan program SCR secara nyata untuk memperbaiki badan jalan tersebut.
“Alangkah baiknya jika empat perusahaan yang ada dapat bersama-sama melakukan perbaikan jalan. Jangan hanya mengangkut hasil bumi saja dan membiarkan jalan desa kami rusak,” Ungkap Suroto (44) warga Beiji Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya.
Warga sendiri mengharapkan agar pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya dapat segera mencari solusi guna merangkul keempat perusahaan untuk segera memperbaiki jalan didesa mereka, bukan hanya menunggu dana APBD hanya sekedar untuk melakukan perbaikan jalan desa yang dihapit oleh tiga perusahan tersebut.
“Pak camat kan tinggal didesa ini mas, setiap hari mobil nya melintas. Masa ngak tau. Maka itu kita menyarankan agar pemerintah kecamatan dapat menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan dalam memperbaiki jalan desa kami,” tambah Suroto.
Terkait hal ini Camat Tungkal Jaya, Sugeng Riyadi SPd, MM belum dapat memberikan keterangan mengingat HP yang bersangkutan tidak aktif. (her)
8 PNS Terbaik di OKI Umroh Gratis
Kayuagung, SN
Delapan orang PNS terbaik di jajaran Pemkab OKI merasa bangga karena bakal diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemkab OKI untuk melaksanakan umroh secara gratis. Mereka merupakan PNS pilihan dan terbaik diantaranya lainnya.
Mereka yakni Drs Yuliadi (Dinas Pendidikan), M Ali Guntur (Dinas Peternakan), Abdul Somad SSos (Dinas Kehutanan), Muchammad Rusdan SE (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi), Johan Arifin SSos MSi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Lismarini SKM (Sekretariat Korpri), Sri Yunida Agustina SKM (RSUD Kayuagung) dan Husien Asnawi SP (Badan Lingkungan Hidup).
Kepala Badan Kepegawian dan Diklat (BKD) OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretarisnya Ahmad Kholik kemarin mengatakan, penetapan 8 PNS yang dinyatakan terbaik tahun 2012 tersebut setelah melalui tahapan seleksi yang cukup lama.
“Penilaian yang kita lakukan bukan asal-asalan, mereka harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu seperti penilaian di SKPD masing-masing, tes wawancara sampai observasi langsung yang kita lakukan di lingkungan tempat tinggal masing-masing PNS tersebut,” ujarnya.
Dikatakan Maulan, saat ini para PNS yang berhak mendapatkan reward berangkat umroh tengah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk paspor keberangkatan. “Bagi yang muslim akan kita umrohkan dan bagi yang non muslim juga akan kita berangkatkan setara dengan umroh, misalkan kristen akan kita berangkatkan ke Yerussalem,” jelasnya.
Ditambahkan Maulan, pemberian reward bagi PNS terbaik ini pertama dilakukan di Kabupaten OKI dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel) serta akan dilakukan kembali di tahun-tahun mendatang. “Insyaallah tahun depan akan kita lakukan program seperti ini,” tandasnya. (iso)
Delapan orang PNS terbaik di jajaran Pemkab OKI merasa bangga karena bakal diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemkab OKI untuk melaksanakan umroh secara gratis. Mereka merupakan PNS pilihan dan terbaik diantaranya lainnya.
Mereka yakni Drs Yuliadi (Dinas Pendidikan), M Ali Guntur (Dinas Peternakan), Abdul Somad SSos (Dinas Kehutanan), Muchammad Rusdan SE (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi), Johan Arifin SSos MSi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Lismarini SKM (Sekretariat Korpri), Sri Yunida Agustina SKM (RSUD Kayuagung) dan Husien Asnawi SP (Badan Lingkungan Hidup).
Kepala Badan Kepegawian dan Diklat (BKD) OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretarisnya Ahmad Kholik kemarin mengatakan, penetapan 8 PNS yang dinyatakan terbaik tahun 2012 tersebut setelah melalui tahapan seleksi yang cukup lama.
“Penilaian yang kita lakukan bukan asal-asalan, mereka harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu seperti penilaian di SKPD masing-masing, tes wawancara sampai observasi langsung yang kita lakukan di lingkungan tempat tinggal masing-masing PNS tersebut,” ujarnya.
Dikatakan Maulan, saat ini para PNS yang berhak mendapatkan reward berangkat umroh tengah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk paspor keberangkatan. “Bagi yang muslim akan kita umrohkan dan bagi yang non muslim juga akan kita berangkatkan setara dengan umroh, misalkan kristen akan kita berangkatkan ke Yerussalem,” jelasnya.
Ditambahkan Maulan, pemberian reward bagi PNS terbaik ini pertama dilakukan di Kabupaten OKI dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel) serta akan dilakukan kembali di tahun-tahun mendatang. “Insyaallah tahun depan akan kita lakukan program seperti ini,” tandasnya. (iso)
Pagaralam Mulai Kembangkan Potensi Perkebunan Sawit
Pagaralam, SN
Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah kota (Pemkot) Pagaralam, mulai melakukan pengembangan sektor perkebunan sawit di Kecamatan Dempo Selatan dengan luas lahan sekitar 1000 hektare. Demikian diungkapkan Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati M Kes, Senin (2/4).
Diakuinya, potensi pengembangan kelapa sawit di Pagaralam secara besar-besaran sudah tidak mungkin, selain lahan sudah terbatas dan tidak semua daerah tersebut cocok di tanami sawit terutama di kawasan perbukitan dantebing curam.
"Memang ada sebagian warga mulai mencoba melakukan budidaya sektor perkebunan alternatif yaitu sawit dan karet, meski masih dalam tahap uji coba," ungkapnya.
Kalau untuk uji coba ada sekitar 150 hektare yang dilakukan petani setempat bukan perusahaan perkebunan. Ternyata hasilnya sudah cukup memuaskan terutama buah yang dihasilkan cukup baik.
"Baru sebagin kecil petani yang mencoba beralih profesi dari kopi kepada tanaman keras tersebut. Memang modal yang harus dikeluarkan cukup besar dan demikian juga dengan lahan yang harus disediakan," ungkapnya.
Ia mengatakan, kalau kopi dengan modal Rp3 juta sudah bisa tanam hingga mendapatkan hasil panen pertama, sedangkan sawit dan karet selain lahan harus luas biaya olah yang harus dikeluarkan juga cukup besar.
"Kalau untuk bibit saja kemungkinan petani harus mengeluarkan modal Rp12.000/batang sedangkan karet Rp7.000 dengan rata-rata antara 125 batang per hektare untuk sawit dan 425 batang untuk karet. Belum lagi biaya pengolahan seperti pupuk, racun rumput dan biaya pengolahan lainnya," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Pagaralam, Ir Sarbani mengatakan ada beberapa daerah di Kota Pagaralam yang cukup potensial jika dikembangkan beberapa komuditi tanaman keras seperti karet dan sawit, selain kultur tanah dan suhu juga sudah lebih panas bila dibandingkan dengan daerah sekitar Gunung Dempo yaitu Kecamatan Dempo Utara, Pagaralam Selatan dan Pagaralam Utara.
"Pengembangan tanaman karet dan sawit sudah mulai dilakukan petani Pagaralam, namun masih cukup terbatas karena masyarakat lokal masih terbisa dengan tanaman turun menurut yaitu kopi," ungkapnya.
Katanya, sejak tahun 2010 lalu pemerintah sudah menyiapkan sekitar 500 hektare lahan untuk perkebunan karet di Kecamatan Dempo Tengah, sedangkan sawit di Dempo Selatan.
"Sudah cukup banyak petani Pagaralam beralih menanam alternatif lain seperti kakao, karet termasuk sawit, karna jika menggantungkan dengan kopi hasilnya tidak maksimal hanya setahun sekali, itupun kalau hasil panen baik," ungkapnya. (asn)
Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah kota (Pemkot) Pagaralam, mulai melakukan pengembangan sektor perkebunan sawit di Kecamatan Dempo Selatan dengan luas lahan sekitar 1000 hektare. Demikian diungkapkan Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati M Kes, Senin (2/4).
Diakuinya, potensi pengembangan kelapa sawit di Pagaralam secara besar-besaran sudah tidak mungkin, selain lahan sudah terbatas dan tidak semua daerah tersebut cocok di tanami sawit terutama di kawasan perbukitan dantebing curam.
"Memang ada sebagian warga mulai mencoba melakukan budidaya sektor perkebunan alternatif yaitu sawit dan karet, meski masih dalam tahap uji coba," ungkapnya.
Kalau untuk uji coba ada sekitar 150 hektare yang dilakukan petani setempat bukan perusahaan perkebunan. Ternyata hasilnya sudah cukup memuaskan terutama buah yang dihasilkan cukup baik.
"Baru sebagin kecil petani yang mencoba beralih profesi dari kopi kepada tanaman keras tersebut. Memang modal yang harus dikeluarkan cukup besar dan demikian juga dengan lahan yang harus disediakan," ungkapnya.
Ia mengatakan, kalau kopi dengan modal Rp3 juta sudah bisa tanam hingga mendapatkan hasil panen pertama, sedangkan sawit dan karet selain lahan harus luas biaya olah yang harus dikeluarkan juga cukup besar.
"Kalau untuk bibit saja kemungkinan petani harus mengeluarkan modal Rp12.000/batang sedangkan karet Rp7.000 dengan rata-rata antara 125 batang per hektare untuk sawit dan 425 batang untuk karet. Belum lagi biaya pengolahan seperti pupuk, racun rumput dan biaya pengolahan lainnya," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Pagaralam, Ir Sarbani mengatakan ada beberapa daerah di Kota Pagaralam yang cukup potensial jika dikembangkan beberapa komuditi tanaman keras seperti karet dan sawit, selain kultur tanah dan suhu juga sudah lebih panas bila dibandingkan dengan daerah sekitar Gunung Dempo yaitu Kecamatan Dempo Utara, Pagaralam Selatan dan Pagaralam Utara.
"Pengembangan tanaman karet dan sawit sudah mulai dilakukan petani Pagaralam, namun masih cukup terbatas karena masyarakat lokal masih terbisa dengan tanaman turun menurut yaitu kopi," ungkapnya.
Katanya, sejak tahun 2010 lalu pemerintah sudah menyiapkan sekitar 500 hektare lahan untuk perkebunan karet di Kecamatan Dempo Tengah, sedangkan sawit di Dempo Selatan.
"Sudah cukup banyak petani Pagaralam beralih menanam alternatif lain seperti kakao, karet termasuk sawit, karna jika menggantungkan dengan kopi hasilnya tidak maksimal hanya setahun sekali, itupun kalau hasil panen baik," ungkapnya. (asn)
Pemilukada Lubuklinggau Digelar 20 Oktober
Lubuklinggau, SN
Melalui rapat pleno, Senin (2/4) KPU Kota Lubuklinggau menetapkan jadwal dan tahapan pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kota Lubuklinggau periode 2012 -2017. Dari tahapan yang di tetapkan pemilukada daerah ini akan di laksanakan pada 20 Oktober 2012.
Menurut Ketua KPU Lubuklinggau, Umar Zipin Marbe dengan sudah adanya penetapan pemilukada maka pihaknya mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelacaran pelaksanaan pemilukada tersebut. Dalam waktu dekat ini maka akan di bentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK).
“Langkah awal dalam waktu dekat ini kita akan merekrut anggota PPK, mulai tanggal 5 April 2012 mendatang,” katanya.
Selain itu, Umar Zipin menambahkan semua tahapan yang sudah di tetapkan akan dilaksanakan dan dijalankan sebagamana jadwalnya.
Sementara Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga KPU Lubuklinggau, Hendri Alma Wijaya mengatakan bahwa jadwal dan tahapan pemilukada ini di tetapkan setelah melalui serangkaian koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumsel maupun KPU Pusat.
Intinya dari hasil koordinasi yang dilakukan tersebut bahwa semua tahapan pemilukada kota Lubuklinggau dilaksanakan dalam tahun 2012 ini, termasuk penyelesaian apabila ada sengketa hasil pemilukada dan juga kemungkinan terjadi pemilihan dua putaran.
“Dengan sudah adanya penetapan tahapan pemilukada Kota Lubuklinggau ini kita berkeyakinan semuanya bisa dilaksanakan sesuai jadwal dan bisa kita selesaikan dalam tahun ini juga,” demikian tandasnya. (fik)
Melalui rapat pleno, Senin (2/4) KPU Kota Lubuklinggau menetapkan jadwal dan tahapan pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kota Lubuklinggau periode 2012 -2017. Dari tahapan yang di tetapkan pemilukada daerah ini akan di laksanakan pada 20 Oktober 2012.
Menurut Ketua KPU Lubuklinggau, Umar Zipin Marbe dengan sudah adanya penetapan pemilukada maka pihaknya mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelacaran pelaksanaan pemilukada tersebut. Dalam waktu dekat ini maka akan di bentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK).
“Langkah awal dalam waktu dekat ini kita akan merekrut anggota PPK, mulai tanggal 5 April 2012 mendatang,” katanya.
Selain itu, Umar Zipin menambahkan semua tahapan yang sudah di tetapkan akan dilaksanakan dan dijalankan sebagamana jadwalnya.
Sementara Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga KPU Lubuklinggau, Hendri Alma Wijaya mengatakan bahwa jadwal dan tahapan pemilukada ini di tetapkan setelah melalui serangkaian koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumsel maupun KPU Pusat.
Intinya dari hasil koordinasi yang dilakukan tersebut bahwa semua tahapan pemilukada kota Lubuklinggau dilaksanakan dalam tahun 2012 ini, termasuk penyelesaian apabila ada sengketa hasil pemilukada dan juga kemungkinan terjadi pemilihan dua putaran.
“Dengan sudah adanya penetapan tahapan pemilukada Kota Lubuklinggau ini kita berkeyakinan semuanya bisa dilaksanakan sesuai jadwal dan bisa kita selesaikan dalam tahun ini juga,” demikian tandasnya. (fik)
Tas Dijambret Pegawai Terjungkal
Baturaja, SN
Tas sandang milik Irda (25) yang berboncengan dengan temanya Linda (25) Pegawai bagian ekonomi Setda OKU, Senin (2/4) sekitar pukul 12.30 wib di jambret dua pemuda tak dikenal. Kejadian persis di depan kantor Dinsosnaker Km 3 Kemelak, mengakibatkan Irda harus dirawat inap setelah kepala korban mengalami benturan penyebab sepeda motor yang di kendarainya terjungkal di terjang penjahat .
Irda yang dibonceng oleh temanya Linda menggunakan sepeda motor supra berencana memanfaatkan waktu istirahat siang untuk pulang terlebih dahulu karena keperluan penting, namun nahas di akui Linda dua orang pemuda yang menggunakan sepeda motor Satria tanpa pelat nomor kendaraan ini merampas tas sandang Irda yang posisinya duduk di belakang Linda persis di depan KLK Dinsosnakertrans Kabupaten OKU.
"Awalnya kami tidak curiga manakala sepeda motor satria yang ada di belakang kami tancap gas ingin mendahului, nyatanya saat sepeda motor pelaku mendekat ternyata Tas sandang milik Irda direbut oleh salah satu pelaku lalu sepeda motor kami di terjang oleh penjambret hingga oleng dan terjungkal," terang Linda.
Sementara Kepala Bagian Ekonomi Setda OKU, Joni Amran yang mendapat kabar anak buahnya mendapat musibah langsung meluncur ke UGD RSUD Dr Ibnusutowo.
"Kebetulan saya baru usai melayat dan mendapat telpon jika dua anak buah saya di jambret orang tak di kenal, lalu sepeda motornya terjungkal hingga Irda harus di rawat inap karena bagian kepalanya dikhawatirkan terkena benturan benda tumpul, kalau Linda alhamdulillah hanya lecet lecet sedikit dan sudah di perbolehkan pulang, kerugian yang di derita semua milik Irda uang tunai sekitar 800 ribu yang di taruh dalam dompet juga di dalam tas, kartu ATM dan surat penting lainya, harapan kami penjambretan bersepeda motor yang sudah lama meresahkan warga OKU ini bisa dideteksi oleh polisi secepatnya karena kejadian seperti ini sudah menimpa pegawai kita untuk kesekian kalinya,“ harap Joni. (had)
Tas sandang milik Irda (25) yang berboncengan dengan temanya Linda (25) Pegawai bagian ekonomi Setda OKU, Senin (2/4) sekitar pukul 12.30 wib di jambret dua pemuda tak dikenal. Kejadian persis di depan kantor Dinsosnaker Km 3 Kemelak, mengakibatkan Irda harus dirawat inap setelah kepala korban mengalami benturan penyebab sepeda motor yang di kendarainya terjungkal di terjang penjahat .
Irda yang dibonceng oleh temanya Linda menggunakan sepeda motor supra berencana memanfaatkan waktu istirahat siang untuk pulang terlebih dahulu karena keperluan penting, namun nahas di akui Linda dua orang pemuda yang menggunakan sepeda motor Satria tanpa pelat nomor kendaraan ini merampas tas sandang Irda yang posisinya duduk di belakang Linda persis di depan KLK Dinsosnakertrans Kabupaten OKU.
"Awalnya kami tidak curiga manakala sepeda motor satria yang ada di belakang kami tancap gas ingin mendahului, nyatanya saat sepeda motor pelaku mendekat ternyata Tas sandang milik Irda direbut oleh salah satu pelaku lalu sepeda motor kami di terjang oleh penjambret hingga oleng dan terjungkal," terang Linda.
Sementara Kepala Bagian Ekonomi Setda OKU, Joni Amran yang mendapat kabar anak buahnya mendapat musibah langsung meluncur ke UGD RSUD Dr Ibnusutowo.
"Kebetulan saya baru usai melayat dan mendapat telpon jika dua anak buah saya di jambret orang tak di kenal, lalu sepeda motornya terjungkal hingga Irda harus di rawat inap karena bagian kepalanya dikhawatirkan terkena benturan benda tumpul, kalau Linda alhamdulillah hanya lecet lecet sedikit dan sudah di perbolehkan pulang, kerugian yang di derita semua milik Irda uang tunai sekitar 800 ribu yang di taruh dalam dompet juga di dalam tas, kartu ATM dan surat penting lainya, harapan kami penjambretan bersepeda motor yang sudah lama meresahkan warga OKU ini bisa dideteksi oleh polisi secepatnya karena kejadian seperti ini sudah menimpa pegawai kita untuk kesekian kalinya,“ harap Joni. (had)
Jumat, 30 Maret 2012
BBM Naik, Pemerintah Siapkan Angkutan Gratis
Palembang,SN
Menjaga kemungkinan terburuk Efek dari kenaikan harga BBM per 1 april mendatang, Pemerintah Kabupaten OKI akan melaksanakan sejumlah program. Salah satunya dengan menyediakan angkutan umum gratis bagi mahasiswa, pelajar dan program dampingan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
"Terhadap kemungkinan dampaknya di masyarakat, kita dapat menyelesaikan dengan cara protes, kita harus memberikan berbagai solusi yang dapat mengurangi beban masyarakat. Sehingga kebijakan tersebut dapat menyelamatkan negara dan rakyat," kata Bupati OKI Ishak Mekki, kepada wartawan, Jumat (30/3).
Oleh karena itu, Bupati OKI Ishak Mekki mengatakan, pemerintahnya sejak hari pertama pemberlakuan kenaikkan harga BBM, akan memberlakukan angkutan gratis bagi pelajar dan mahasiswa.
"Selanjutnya akan dilakukan program pendampingan BLT yang diberikan kepada rakyat miskin. Artinya jika BLT itu tidak cukup atau mampu mengatasi persoalan rakyat miskin, pemerintah kabupaten OKI akan memberikan tambahan. Tetapi ini berjalan sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau cukup kita tidak memberikan apa-apa, jika ada yang kurang baru kita berikan bantuan. Misalnya BLT itu ternyata memberikan dampak susahnya mereka membeli beras, ya mungkin kita beri bantuan beras," ujarnya.
"Bantuan ini sampai situasi aman. Kalau kondisi mereka sudah normal, baru kita hentikan," ujar Bupati Ishak Mekki. Selain itu, Ishak juga akan membuka posko hingga ke tingkat desa terkait soal penyaluran BLT. Posko ini merupakan posko yang dibentuk masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran BLT.(sn/nt/tw/try)
Menjaga kemungkinan terburuk Efek dari kenaikan harga BBM per 1 april mendatang, Pemerintah Kabupaten OKI akan melaksanakan sejumlah program. Salah satunya dengan menyediakan angkutan umum gratis bagi mahasiswa, pelajar dan program dampingan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
"Terhadap kemungkinan dampaknya di masyarakat, kita dapat menyelesaikan dengan cara protes, kita harus memberikan berbagai solusi yang dapat mengurangi beban masyarakat. Sehingga kebijakan tersebut dapat menyelamatkan negara dan rakyat," kata Bupati OKI Ishak Mekki, kepada wartawan, Jumat (30/3).
Oleh karena itu, Bupati OKI Ishak Mekki mengatakan, pemerintahnya sejak hari pertama pemberlakuan kenaikkan harga BBM, akan memberlakukan angkutan gratis bagi pelajar dan mahasiswa.
"Selanjutnya akan dilakukan program pendampingan BLT yang diberikan kepada rakyat miskin. Artinya jika BLT itu tidak cukup atau mampu mengatasi persoalan rakyat miskin, pemerintah kabupaten OKI akan memberikan tambahan. Tetapi ini berjalan sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau cukup kita tidak memberikan apa-apa, jika ada yang kurang baru kita berikan bantuan. Misalnya BLT itu ternyata memberikan dampak susahnya mereka membeli beras, ya mungkin kita beri bantuan beras," ujarnya.
"Bantuan ini sampai situasi aman. Kalau kondisi mereka sudah normal, baru kita hentikan," ujar Bupati Ishak Mekki. Selain itu, Ishak juga akan membuka posko hingga ke tingkat desa terkait soal penyaluran BLT. Posko ini merupakan posko yang dibentuk masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran BLT.(sn/nt/tw/try)
Gubernur Tinjau Ulang SE Angkutan Batubara
Gubernur Tinjau Ulang SE Angkutan Batubara
Palembang, SN
Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin memberi sinyal akan meninjau ulang surat edaran (SE) yang dikeluarkannya terkait larangan angkutan batubara melintasi jalan umum per 1 April mendatang.
Sebelum memberi keputusan, Alex terlebih dahulu akan meninjau pembangunan jalan khusus angkutan batubara. Jika jalannya memang belum memungkinkan untuk dilewati truk besar bermuatan batubara, maka ia akan memberikan perpanjangan waktu kepada pengusaha angkutan batubara melewati jalan umum hingga jalan alternatif yang dijanjikan selesai.
Alex mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan para pengusaha batubara dan angkutan batubara yang meminta perpanjangan melewati jalan umum.
“Mereka bukannya menolak melewati jalan khusus tersebut, namun meminta perpanjangan waktu karena jalan khususnya sebagian belum stabil,” jelas Alex Noerdin usai acara sosialisasi MoU dewan pers dengan Polri, dan MoU dewan pers dengan Komisi Informasi di Hotel Aryaduta, Kamis (29/3).
Alex menambahkan, pembangunan jalan khusus angkutan batubara tidak bisa dipercepat, karena pembangunannya dipengaruhi oleh cuaca yang kurang baik.
”Kita memang harus menunggu cuaca baik. Jadi kita akan pertimbangkan permintaan para pengusaha batubara dan angkutan batubara,” ujarnya.
“Kita akan meninjau lokasi dalam waktu 1-2 hari lagi. Kalau keberatan para pengusaha batubara dan angkutan batubara bisa diterima, barangkali bisa diperpanjang hingga 1-3 bulan kedepan sampai jalan khusus tersebut selesai,” tambah Alex.
Alex mengatakan, jalan khusus batubara sudah bisa dilewati oleh truk kecil. Tapi untuk truk besar memang belum bisa.
”Untuk truk kecil sudah bisa mulai melewati jalan khusus. Tapi untuk truk besar memang belum bisa lewat,” pungkasnya. (pit)
Palembang, SN
Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin memberi sinyal akan meninjau ulang surat edaran (SE) yang dikeluarkannya terkait larangan angkutan batubara melintasi jalan umum per 1 April mendatang.
Sebelum memberi keputusan, Alex terlebih dahulu akan meninjau pembangunan jalan khusus angkutan batubara. Jika jalannya memang belum memungkinkan untuk dilewati truk besar bermuatan batubara, maka ia akan memberikan perpanjangan waktu kepada pengusaha angkutan batubara melewati jalan umum hingga jalan alternatif yang dijanjikan selesai.
Alex mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan para pengusaha batubara dan angkutan batubara yang meminta perpanjangan melewati jalan umum.
“Mereka bukannya menolak melewati jalan khusus tersebut, namun meminta perpanjangan waktu karena jalan khususnya sebagian belum stabil,” jelas Alex Noerdin usai acara sosialisasi MoU dewan pers dengan Polri, dan MoU dewan pers dengan Komisi Informasi di Hotel Aryaduta, Kamis (29/3).
Alex menambahkan, pembangunan jalan khusus angkutan batubara tidak bisa dipercepat, karena pembangunannya dipengaruhi oleh cuaca yang kurang baik.
”Kita memang harus menunggu cuaca baik. Jadi kita akan pertimbangkan permintaan para pengusaha batubara dan angkutan batubara,” ujarnya.
“Kita akan meninjau lokasi dalam waktu 1-2 hari lagi. Kalau keberatan para pengusaha batubara dan angkutan batubara bisa diterima, barangkali bisa diperpanjang hingga 1-3 bulan kedepan sampai jalan khusus tersebut selesai,” tambah Alex.
Alex mengatakan, jalan khusus batubara sudah bisa dilewati oleh truk kecil. Tapi untuk truk besar memang belum bisa.
”Untuk truk kecil sudah bisa mulai melewati jalan khusus. Tapi untuk truk besar memang belum bisa lewat,” pungkasnya. (pit)
Kepala Kesbang Pol Muba Jadi Tersangka
Sekayu, SN
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Hendarsa Alias Dadang menjadi tersangka, dalam kasus korupsi APBD 2011 sebesar Rp 152 juta.
Menurut Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sekayu Juhata SH, tersangka Dadang, tersandung tiga kasus penggelapan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muba 2011 yang lalu. Dimana besarnya anggaran, Rp 75 juta, Rp25 juta, dan Rp57 juta. Ketiga ananggaran dana tersebut, dicairkan oleh tersangka dengan menggunakan anggaran pribadi.
“Seluruhnya uang tersebut, dari APBD 2011 dan langsung masuk ke rekening pribadi tersangka,” terang Juhata.
Tersangka sendiri, dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi, dengan acaman hukuman minimal satu tahun dan tiga tahun. Sebelumnya, lanjut Juhata, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejak tadi siang dengan 26 pertanyaan. Selain itu, tersangka sebelumnya telah dilakukan pemanggilan pada Senin (26/3), namun tidak hadir karena sakit.
“Sebenarnya hari Senin yang lalu kita panggil, tidak datang. Saat ini status Dadang, sebagai tahanan kejaksaan yang dititipkan pada Lapas Sekayu,” katanya.
Disinggung kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut, Juhata belum dapat menjelaskan. Namun, sejauh ini hanya Hendarsa alias Dadang yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Sebelumnya Salah satu staf Intel Kejaksaan Negeri Sekayu, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan ke kantor tersangka. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan penyelidikan yang kemudian dilimpahkan kepada Seksi Pidana Khusus.
“Kita telah lakukan penyelidikan dan pengumpulan data pada kasus korupsi tersebut,” katanya.
Untuk diketahui, Dadang sebelumnya dilakukan pemeriksaan sejak pukul 14.00 WIB, sekitar pukul 15.30, keluar untuk ketoilet dengan raut muka yang agak kusut. Baru sekitar pukul, 19.00 WIB tersangka ditemani oleh pengacara tersangkakeluar dari ruang pemeriksaan. Selang 15 menit kemudian tersangka Dadang digiring oleh anggota kejaksaan untuk diangkut ke mobil tahanan dan langsung di bawa ke Lapas di saksikan puluhan media cetak dan elektronik. (her)
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Hendarsa Alias Dadang menjadi tersangka, dalam kasus korupsi APBD 2011 sebesar Rp 152 juta.
Menurut Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sekayu Juhata SH, tersangka Dadang, tersandung tiga kasus penggelapan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muba 2011 yang lalu. Dimana besarnya anggaran, Rp 75 juta, Rp25 juta, dan Rp57 juta. Ketiga ananggaran dana tersebut, dicairkan oleh tersangka dengan menggunakan anggaran pribadi.
“Seluruhnya uang tersebut, dari APBD 2011 dan langsung masuk ke rekening pribadi tersangka,” terang Juhata.
Tersangka sendiri, dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi, dengan acaman hukuman minimal satu tahun dan tiga tahun. Sebelumnya, lanjut Juhata, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejak tadi siang dengan 26 pertanyaan. Selain itu, tersangka sebelumnya telah dilakukan pemanggilan pada Senin (26/3), namun tidak hadir karena sakit.
“Sebenarnya hari Senin yang lalu kita panggil, tidak datang. Saat ini status Dadang, sebagai tahanan kejaksaan yang dititipkan pada Lapas Sekayu,” katanya.
Disinggung kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut, Juhata belum dapat menjelaskan. Namun, sejauh ini hanya Hendarsa alias Dadang yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Sebelumnya Salah satu staf Intel Kejaksaan Negeri Sekayu, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan ke kantor tersangka. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan penyelidikan yang kemudian dilimpahkan kepada Seksi Pidana Khusus.
“Kita telah lakukan penyelidikan dan pengumpulan data pada kasus korupsi tersebut,” katanya.
Untuk diketahui, Dadang sebelumnya dilakukan pemeriksaan sejak pukul 14.00 WIB, sekitar pukul 15.30, keluar untuk ketoilet dengan raut muka yang agak kusut. Baru sekitar pukul, 19.00 WIB tersangka ditemani oleh pengacara tersangkakeluar dari ruang pemeriksaan. Selang 15 menit kemudian tersangka Dadang digiring oleh anggota kejaksaan untuk diangkut ke mobil tahanan dan langsung di bawa ke Lapas di saksikan puluhan media cetak dan elektronik. (her)
Puluhan Karyawan PDAM Tirta Betuah 'MERADANG'
Banyuasin, SN
Sebanyak 63 karyawan Honor, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Harian Tetap (HT) di PDAM Tirta Betuah meradang. Pasalnya, hingga saat ini Pemkab Banyuasin belum memberikan kejelasan tentang status dan pengangkatan karyawan.
Empat perwakilan karyawan HT di Masjid Al Amir Komplek Perkantoran Sekojo, masing-masing Saihu, Irwandi, Harsono dan Mulyadi mengaku sudah bergabung di PDAM sejak Kabupaten Banyuasin belum dimekarkan.
Saat pemekaran lima Cabang PDAM, yaitu PDAM Betung, PDAM Pangkalan Balai, Sungai Pinang, Mariana dan PDAM Air Batu beserta karyawannya diserahkan dari Pemkab Muba ke Pemkab Banyuasin.
“Sejak saat itu status kami sudah menjadi Karyawan HT PDAM Tirta Betuah, sayangnya hingga belasan tahun kami mengabdikan diri di PDAM, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kami akan diangkat dari karyawan HT menjadi karyawan perusahaan, ini sebenarnya yang kami sesalkan,“ kata Irwandi.
Padahal, rekan-rekannya yang dulu sesama karyawan HT di Muba sudah diangkat menjadi karyawan perusahaan. “Bahkan ada yang angkatan tahun 2008 sekarang sudah diangkat menjadi karyawan perusahaan, lalu bagaimana nasib kami di Banyuasin," ujarnya.
Keluhan serupa diungkapkan Agus perwakilan karyawan honor dan THL. Menurutnya, masa kerja yang dilakukan oleh 54 karyawan honor dan THL sudah melebihi batas dari cukup.
“Kami sebenarnya juga bingung, apa alasan Pemkab Banyuasin belum mau mengangkat kami, jangankan kami yang haya karyawan honor dan THL, mereka yang sudah belasan tahun menjadi karyawan tetap pun belum mendapatkan kejelasan status mereka,“ bebernya.
Kondisi ini, sebenarnya sudah pernah disampaikan ke Plt Direktur PDAM Tirta Betuah Dadang Sukomdi, namun karena kondisnya masih Plt, Dadang mengaku belum dapat berbuat banyak, apalagi selama ini kegiatan PDAM masih ditopang oleh Dinas PU Cipta Karya.
“Katanya dia (Dadang) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan. Karena posisi dia sendiri masih Plt,“ tuturnya.
Kesal dengan jawaban yang tidak jelas, 63 karyawan ini melaporkan nasib mereka ke Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed.
“Tetapi jawaban yang sama yang kami dapatkan, kami disuruh sabar menunggu dan menunggu," tuturnya.
Mereka pun mengancam, jika tidak segera diberikan kejelasan nasib mereka, seluruh karyawan honor, THL dan HT akan melakukan aksi mogok kerja. “Sekalian saja pak, honor yang kami terima sangat tidak sesuai dengan kebutuhan sehari – hari. Jika ada pengangkatan, kemungkinan besar nasib kami bisa terbantu, namun kalau tetap seperti ini, kami akan tertekan pak, belum lagi keluarga kami yang membutuhkan nafkah," tegasnya. (sir)
Sebanyak 63 karyawan Honor, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Harian Tetap (HT) di PDAM Tirta Betuah meradang. Pasalnya, hingga saat ini Pemkab Banyuasin belum memberikan kejelasan tentang status dan pengangkatan karyawan.
Empat perwakilan karyawan HT di Masjid Al Amir Komplek Perkantoran Sekojo, masing-masing Saihu, Irwandi, Harsono dan Mulyadi mengaku sudah bergabung di PDAM sejak Kabupaten Banyuasin belum dimekarkan.
Saat pemekaran lima Cabang PDAM, yaitu PDAM Betung, PDAM Pangkalan Balai, Sungai Pinang, Mariana dan PDAM Air Batu beserta karyawannya diserahkan dari Pemkab Muba ke Pemkab Banyuasin.
“Sejak saat itu status kami sudah menjadi Karyawan HT PDAM Tirta Betuah, sayangnya hingga belasan tahun kami mengabdikan diri di PDAM, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kami akan diangkat dari karyawan HT menjadi karyawan perusahaan, ini sebenarnya yang kami sesalkan,“ kata Irwandi.
Padahal, rekan-rekannya yang dulu sesama karyawan HT di Muba sudah diangkat menjadi karyawan perusahaan. “Bahkan ada yang angkatan tahun 2008 sekarang sudah diangkat menjadi karyawan perusahaan, lalu bagaimana nasib kami di Banyuasin," ujarnya.
Keluhan serupa diungkapkan Agus perwakilan karyawan honor dan THL. Menurutnya, masa kerja yang dilakukan oleh 54 karyawan honor dan THL sudah melebihi batas dari cukup.
“Kami sebenarnya juga bingung, apa alasan Pemkab Banyuasin belum mau mengangkat kami, jangankan kami yang haya karyawan honor dan THL, mereka yang sudah belasan tahun menjadi karyawan tetap pun belum mendapatkan kejelasan status mereka,“ bebernya.
Kondisi ini, sebenarnya sudah pernah disampaikan ke Plt Direktur PDAM Tirta Betuah Dadang Sukomdi, namun karena kondisnya masih Plt, Dadang mengaku belum dapat berbuat banyak, apalagi selama ini kegiatan PDAM masih ditopang oleh Dinas PU Cipta Karya.
“Katanya dia (Dadang) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan. Karena posisi dia sendiri masih Plt,“ tuturnya.
Kesal dengan jawaban yang tidak jelas, 63 karyawan ini melaporkan nasib mereka ke Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed.
“Tetapi jawaban yang sama yang kami dapatkan, kami disuruh sabar menunggu dan menunggu," tuturnya.
Mereka pun mengancam, jika tidak segera diberikan kejelasan nasib mereka, seluruh karyawan honor, THL dan HT akan melakukan aksi mogok kerja. “Sekalian saja pak, honor yang kami terima sangat tidak sesuai dengan kebutuhan sehari – hari. Jika ada pengangkatan, kemungkinan besar nasib kami bisa terbantu, namun kalau tetap seperti ini, kami akan tertekan pak, belum lagi keluarga kami yang membutuhkan nafkah," tegasnya. (sir)
Dukun Palsu Tipu Isteri Kades
Muara Enim, SN
Tipu muslihat, Muhamad Kunci (39) yang berpura-pura sebagai dukun (orang pintar) akhirnya terbongkar. Warga Desa Karang Agung Kecamatan Penukal Abab ini sebelumnya telah menipu korbannya, Tri Agustina yang merupakan istri kades Cinta Kasih Gunung Megang.
Kejadian tersebut, Senin malam (26/3) sekitar pukul 19.00 WIB, modus operandinya, tersangka yang menakut-nakuti korban kalau dia terkena guna-guna yang dikirim orang yang tak senang terhadapnya. Untuk menyakinkan korban, tersangka menunjukan kalau dihalaman rumah korban yang tinggal di Jalan Pelita Jaya Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang terdapat barang-barang teluh yang berisi, paku, gelas,
kaca, dan silet.
Atas temuan tersebut, korban Tri Agustina dan orangnya Nurlela (50) merasa yakin kalau korban memang benar terkena guna-guna. Lalu, tersangka menyarankan korban untuk menangkal guna-guna tersebut, dengan syarat korban harus menyediakan emas sebagai jaminannya.
Lalu syarat yang diminta tersangka akhirnya dipenuhi korban dengan memberikan kalung emas seberat 1 suku dengan uang sebanyak Rp 250 ribu. Tak cukup hanya itu saja, keesokan harinya, Selasa malam (27/3) pada jam yang sama, tersangka kembali mendatangi korban dan meminta kembali emas dengan dalih untuk syarat lanjutannya.
Korban yang telah terpedaya akhirnya menyerahkan cincin emas seberat ½ suku kepada tersangka. Kemudian tersangka memberikan setambul qur’an kepada korban. Jimat tersebut kata tersangka harus dipakai korban layaknya kalung.
Suami korban, yakni Kades Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang, Seh Man,mengendus kalau gelagat dukun tersebut adalah akal-akalnya saja untuk menipu istri dan keluarganya.
Pada Kamis siang (29/3), Seh Man dan berapa keluarga lainnya berusaha untuk ketemu dengan tersangka namun upaya tak berjalan mulus sebab tersangka berusaha untuk mengindar. Bahkan keluarga korban berusaha untuk mencarinya hingga akhirnya berhasil bertemu di depan SPBU Talang Jawa Muara Enim. Ketika itu tersangka sedang menampal ban motornya.
Karena kesal, kelurga korban lalu meminta bantuan warga untuk membawanya ke Polres Muara Enim sebab tersangka telah melakukan penipuan. Bahkan warga sekitar yang kesal atas kelakuan tersangka sempat memberikan bogem mentah hingga tersangka babak belur.
Tersangka pun sempat dilarikan ke RSUD HM Rabain Muara Enim untuk diberikan perawatan medis oleh petugas yang telah menggiringnya. Selanjutnya, tersangka dibawah ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut.
Dari pengakuan korban, Tri Agustina dan suaminya, Seh Man ketika ditemui di ruang SPK Polres Muara Enim mengatakan, kalau dia telah ditipu oleh tersangka yang tidak dikenalnya sama sekali.
“Aku telah ditipu pak, kalung emas satu suku dan cincin setengah suku dan uang sebanyak rp 250 ribu sudah diambilnya,”ucap Tri Agustina yang melapork ke piket jaga SPK Polres Muara Enim.
Sama halnya dikatakan Seh Man, dia telah mengetahui kedok dukun palsu tersebut. Bahkan, tersangka katanya, telah mengasut istrinya untuk menjelek-jelekannya agar mereka berdua bertengkar. “Kami berharap, tersangka diproses hukum,” ungkapnya.
Sedangkan dari pengakuan tersangka, dia membenarkan kalau dia hanya berpura-pura sebagai dukun atau orang pintar. Dia sengaja menanamkan barang-barang seperti, paku, kaca, silet di halaman rumah korban agar mereka percaya kalau orang di rumahnya tersebut terkena guna-guna yang dikirim orang lain yang tak senang terhadap keluarga tersebut.
“Ya, pak, memang, barang-barang seperti, kaca, paku, silet dan banyak lainnya aku tanam di halaman rumah korban. Biar mereka yakin kalau memang benar-benar diguna-guna,”ungkap Muhamad Kunci yangkesehariannya sebagai penyadap karet.
Dia mengakui, kalau profesi dukun palsu ini baru digelutinya untuk pertama kalinya. “Baru sekali ini lah pak, aku nipu,”ucap tersangka.
Sementara itu, Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kepala SPK III Aiptu Rusdi Yahya SH membenarkan kejadian tersebut. Tersangka masih dimintai keterangan petugas. Selanjutnya, tersangka akan dilimpahkan ke bagian Sat Reskrim untuk proses lebih lanjut. (yud)
Ditipu Ratusan Juta, Polisi Lapor Polisi
Palembang, SN
Seorang anggota kepolisian Pitriansya (25) melaporkan GW yang telah menipunya ratusan juta rupiah. Awalnya Pitriansya memesan satu unit mobil merek honda jazsz dengan GW pada Agustus 2011 yang lalu, setelah sepakat dengan perjanjian yang diajukan, pitriansyamemberikan uang DP pertama sebesar Rp 85 juta kepada GW.
Kemudian ditambah DP kedua sebesar Rp 35 juta sehingga total uang yang telah diserahkan Pitriansya kepada GW adalah Rp 120 juta. Merasa pesananya tidak pernah diantarkan oleh GW sesuai dengan waktu kesepakatan yang telah disepakati Pitriansya merasa ditipu.
Kapolresta Palembang Kombes Pol Sabaruddin Ginting melalui Kasat Reskrim Kompol Frido Situmotang, membenarkan telah menerima laporan dari pelapor yang menjadi korban atas kasus penipuan.(**)
Seorang anggota kepolisian Pitriansya (25) melaporkan GW yang telah menipunya ratusan juta rupiah. Awalnya Pitriansya memesan satu unit mobil merek honda jazsz dengan GW pada Agustus 2011 yang lalu, setelah sepakat dengan perjanjian yang diajukan, pitriansyamemberikan uang DP pertama sebesar Rp 85 juta kepada GW.
Kemudian ditambah DP kedua sebesar Rp 35 juta sehingga total uang yang telah diserahkan Pitriansya kepada GW adalah Rp 120 juta. Merasa pesananya tidak pernah diantarkan oleh GW sesuai dengan waktu kesepakatan yang telah disepakati Pitriansya merasa ditipu.
Kapolresta Palembang Kombes Pol Sabaruddin Ginting melalui Kasat Reskrim Kompol Frido Situmotang, membenarkan telah menerima laporan dari pelapor yang menjadi korban atas kasus penipuan.(**)
Dirut PT GH EMMI Dilaporkan
Muara Enim, SNDirut PT Energi Musi Makmur Johanes Kenedi, dan Direktur Operasi Jimmy Sumarlin melaporkan Dirut PT GH EMM Indonesia (GH EMMI), Zhang Kheming, dan penerjemahnya Parmin ke Polres Muara Enim, Kamis siang (29/3). Dalam laporannya, pelapor tak senang atas terlapor diduga telah mempermalukannya dan memukul pelapor.
"Kami ini diundang secara resmi. Tetapi ketika datang kami diusir dan dipermalukan. Bahkan kami dipukul. Kami tidak senang," tegas Dirut PT Energi Musi Makmur (EMM) Johanes Kenedi, dan Direktur Operasi Jimmy Sumarlin, Kamis (29/3) sekitar pukul 15.00 di Mapolres Muara Enim.
Johanes Kenedi, didampingi Jimmy Sumarlin, mengatakan, pengaduan tersebut berawal ketika dirinya sebagai pemegang saham 20 persen di PT GH EMM Indonesia yang merupakan perusahaan patungan dengan perusahaan asing (cina), diundang melalui pengumuman salah satu koran terbitan nasional yang terbit pada tanggal 12 Maret 2011, untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).
Dilanjutkan Johanes, dalam rapat tersebut dihadiri oleh, Pemimpin rapat Zhang Kheming yang menjabat sebagai Dirut PT GH MM Indonesia, yang dimulai pada pukul 09.00.
Rapat dilanjutkan oleh notaris yang ditunjuk oleh Zhang Kheming. Kemudian oleh notaris pihaknya dipaksa keluar rapat, dengan alasan sudah tidak lagi menjabat sebagai Direksi PT EMM, dan akta perusahaan belum di perpanjang.
Mendengar hal tersebut dia berdua protes sebab merasa dipermalukan. Kemudian, mereka sempat tak terima dan marah-marah, lalu ada Parmin yang bertugas sebagai penterjemah, diduga langsung memukul muka Johanes tetapi berhasil ditangkis namun terkena jari tangannya hingga memar. Tak hanya itu saja, Parmin diduga menendang selangkangan Jimmi.
"Menurut kami, mereka ini disinyalir ada keinginan jelek, ingin mengambil seluruh saham. Padahal proyek ini, dahulu adalah milik kita, sebab perizinan IUP dan PLTU Gunung Raja, itu atas nama perusahaan kami," tegas Johanes kesal di depan SPK Polres Muara Enim.
Sementara itu menurut Kapolres Muaraenim AKBP Budi Suryanto, melalui Plh Kasatreskrim Iptu Bayu, membenarkan adanya pengaduan tersebut. Dan saat ini, pihaknya sedang mengambil keterangan pelapor.
Parmin yang dikonfirmasi wartawan melalui hand phonenya, belum dapat dihubungi karena HP nya tidak aktif. (yud)
Orang Gila Bebas Berkeliaran, DINSOS Terkesan Diam
Muaradua, SN
Hingga saat ini orang gila (orgil) menjadi masalah yang belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait utamanya Dinas Sosial setempat. Akibat pembiaran aparat terkait terbukti mereka tampak berkeliaran di Pasar dan terminal kecamatan Muaradua dan sekitarnya.
Madnaser (30) warga Talang bandung mengatakan, Muaradua tiap hari ada orang gila yang berkeliaran terlantar dipelataran terminal. Hal ini sangat mengganggu pemandangan sekitar lokasi terminal.
“Dihadapkan Pemandangan yang tak sedap warga sekitar rasa risih, dan terganggu dengan pemandangan tidak lazim tersebut, pakian minim dengan nyaris bugil beruntung ada yang berusaha dengan jalan mengatasi dengan memberikan pakaian tapi tetap saja tidak dikenakan,” kata Kamis (29/3).
Lanjutnya, selama ini nyaris tidak ada yang memperhatikan dari pemerintah setempat, bila aparat terkait terkesan cuek dan lepas tangan, utamanya terhadap dinas terakit bukan tidak mungkin masalah sosial ini akan berdampak pada keresahan masyarakat sekitar dan kedepannya akan menimbulkan masalah baru.
Dari Pantauan Suara Nusantara, orang gila tetap saja masih lalu lalang di sekitar lokasi pasar dan terminal dan terkadang dijalan protokol. Hal ini sangatlah mengganggu para pedagang dan pengunjung pasar serta para penumpang yang hendak bepergian Hal ni tidak terlepas dari persoalan sosial, yang dapat dipastikan seiring perjalan waktu akan meningkat jika saja aparat terkait tidak mampu mengatasi persoalan segera. (dan)
Hingga saat ini orang gila (orgil) menjadi masalah yang belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait utamanya Dinas Sosial setempat. Akibat pembiaran aparat terkait terbukti mereka tampak berkeliaran di Pasar dan terminal kecamatan Muaradua dan sekitarnya.
Madnaser (30) warga Talang bandung mengatakan, Muaradua tiap hari ada orang gila yang berkeliaran terlantar dipelataran terminal. Hal ini sangat mengganggu pemandangan sekitar lokasi terminal.
“Dihadapkan Pemandangan yang tak sedap warga sekitar rasa risih, dan terganggu dengan pemandangan tidak lazim tersebut, pakian minim dengan nyaris bugil beruntung ada yang berusaha dengan jalan mengatasi dengan memberikan pakaian tapi tetap saja tidak dikenakan,” kata Kamis (29/3).
Lanjutnya, selama ini nyaris tidak ada yang memperhatikan dari pemerintah setempat, bila aparat terkait terkesan cuek dan lepas tangan, utamanya terhadap dinas terakit bukan tidak mungkin masalah sosial ini akan berdampak pada keresahan masyarakat sekitar dan kedepannya akan menimbulkan masalah baru.
Dari Pantauan Suara Nusantara, orang gila tetap saja masih lalu lalang di sekitar lokasi pasar dan terminal dan terkadang dijalan protokol. Hal ini sangatlah mengganggu para pedagang dan pengunjung pasar serta para penumpang yang hendak bepergian Hal ni tidak terlepas dari persoalan sosial, yang dapat dipastikan seiring perjalan waktu akan meningkat jika saja aparat terkait tidak mampu mengatasi persoalan segera. (dan)
Tomcat Serang Pejabat OKI
Kayuagung, SN
Serangan kumbang Tomcat yang belakangan ini sedang dikhawatirkan warga di sejumlah daerah di Tanah Air belum juga berakhir. Meskipun tidak menyebabkan kematian, gigitan atau sengatan species kumbang Paederus fuscipes ini cukup menakutkan.
Betapa tidak, kumbang Tomcat yang dalam bahasa Inggris juga sering disebut rove beetle tersebut tidak memandang korban yang diserangnya. Bukan hanya anak kecil atau orang kelas bawah saja, Tomcatpun menyerang orang dewasa bahkan kelas atas atau pejabat.
Seperti yang terjadi di Kabupaten OKI, Ir Eddy Safrullah yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Ogan Komering Ilir (OKI) juga menjadi korban gigitan atau sengatan kumbang itu. Memang kejadian sudah lebih dari sepekan lalu, namun kabarnya baru tercium wartawan kemarin.
Kepala Dinas Kesehatan OKI (Kadinkes) OKI dr Mgs M Hakim MKes saat ditemui di gedung Kesenian Kayuagung, Kamis (29/3) siang membenarkan bila Kadisbun OKI terserang kumbang Tomcat. “Kejadiannya sekitar 10 hari yang lalu,” kata Hakim.
Dijelaskan dia, akibat serangan Tomcat pada tangan Kadisbun OKI tersebut, Eddy Safrullah harus mendapatkan perawatan medis secara serius. Serangan serangga yang memiliki racun ini menjadikan kulit korban mengalami luka serius.
”Tapi kondisinya sekarang sudah mulai membaik karena sudah diobati dan diberi olesan salep. Tomcat ini mengeluarkan racunnya dari air liur (ludah,red) sehingga menjadikan alergi pada kulit,” jelas Kadinkes OKI kemarin.
Lebih jauh diterangkan Hakim, gigitan atau sengatan Tomcat yang menyerang pejabat di OKI ini baru kali pertama ditemukan, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di pelosok pedesaan tapi hal ini tidak diketahui.
Diketahui, nama Tomcat sendiri sebenarnya di luar negeri merupakan merek produk pengontrol populasi hewan pengerat dan produk lem semut. Tomcat juga merupakan produk pestisida. Kumbang tomcat dalam bahasa Inggris juga sering disebut rove beetle. Jenis kumbang ini mencakup famili Staphylinidae, terdiri dari ribuan genus dan kurang lebih 46.000 spesies.
Spesies Paederus fiscipes adalah salah satu jenis kumbang yang masuk dalam genus Paederus. Totalnya, ada sekitar 12 spesies yang masuk genus tersebut. Ciri-ciri serangga ini adalah memiliki kepala warna hitam, dada dan perut berwarna oranye, dan sayap kebiruan. Warna mencolok berfungsi sebagai peringatan bagi predatornya, bahwa serangga ini punya racun.
Tomcat biasa hidup di persawahan. Pada siang hari, serangga ini biasa terbang di tanaman padi untuk mencari mangsa berupa wereng dan hama padi lainnya. Sebetulnya kumbang Tomcat ini atau Paederus fuscipes adalah serangga yang bermanfaat bagi petani karena membantu mengendalikan hama-hama padi. (iso)
Serangan kumbang Tomcat yang belakangan ini sedang dikhawatirkan warga di sejumlah daerah di Tanah Air belum juga berakhir. Meskipun tidak menyebabkan kematian, gigitan atau sengatan species kumbang Paederus fuscipes ini cukup menakutkan.
Betapa tidak, kumbang Tomcat yang dalam bahasa Inggris juga sering disebut rove beetle tersebut tidak memandang korban yang diserangnya. Bukan hanya anak kecil atau orang kelas bawah saja, Tomcatpun menyerang orang dewasa bahkan kelas atas atau pejabat.
Seperti yang terjadi di Kabupaten OKI, Ir Eddy Safrullah yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Ogan Komering Ilir (OKI) juga menjadi korban gigitan atau sengatan kumbang itu. Memang kejadian sudah lebih dari sepekan lalu, namun kabarnya baru tercium wartawan kemarin.
Kepala Dinas Kesehatan OKI (Kadinkes) OKI dr Mgs M Hakim MKes saat ditemui di gedung Kesenian Kayuagung, Kamis (29/3) siang membenarkan bila Kadisbun OKI terserang kumbang Tomcat. “Kejadiannya sekitar 10 hari yang lalu,” kata Hakim.
Dijelaskan dia, akibat serangan Tomcat pada tangan Kadisbun OKI tersebut, Eddy Safrullah harus mendapatkan perawatan medis secara serius. Serangan serangga yang memiliki racun ini menjadikan kulit korban mengalami luka serius.
”Tapi kondisinya sekarang sudah mulai membaik karena sudah diobati dan diberi olesan salep. Tomcat ini mengeluarkan racunnya dari air liur (ludah,red) sehingga menjadikan alergi pada kulit,” jelas Kadinkes OKI kemarin.
Lebih jauh diterangkan Hakim, gigitan atau sengatan Tomcat yang menyerang pejabat di OKI ini baru kali pertama ditemukan, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di pelosok pedesaan tapi hal ini tidak diketahui.
Diketahui, nama Tomcat sendiri sebenarnya di luar negeri merupakan merek produk pengontrol populasi hewan pengerat dan produk lem semut. Tomcat juga merupakan produk pestisida. Kumbang tomcat dalam bahasa Inggris juga sering disebut rove beetle. Jenis kumbang ini mencakup famili Staphylinidae, terdiri dari ribuan genus dan kurang lebih 46.000 spesies.
Spesies Paederus fiscipes adalah salah satu jenis kumbang yang masuk dalam genus Paederus. Totalnya, ada sekitar 12 spesies yang masuk genus tersebut. Ciri-ciri serangga ini adalah memiliki kepala warna hitam, dada dan perut berwarna oranye, dan sayap kebiruan. Warna mencolok berfungsi sebagai peringatan bagi predatornya, bahwa serangga ini punya racun.
Tomcat biasa hidup di persawahan. Pada siang hari, serangga ini biasa terbang di tanaman padi untuk mencari mangsa berupa wereng dan hama padi lainnya. Sebetulnya kumbang Tomcat ini atau Paederus fuscipes adalah serangga yang bermanfaat bagi petani karena membantu mengendalikan hama-hama padi. (iso)
30 Ha Padi Rusak Diamuk Gajah
Kayuagung, SN
Akibat amukan puluhan gajah liar di SP 1 dan SP 2 Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI selama sepekan terakhir, sedikitnya sudah 30 hektar lahan persawahan padi yang rusak dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Pratama Suryadi Husin SP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemkab OKI, Kamis (29/3) mengatakan, untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar lagi akibat amukan gajah ini pihaknya sudah mengirimkan sejumlah personil ke lokasi kejadian.
”Kami juga akan berkonsultasi dengan pihak Marga Satwa,” katanya kepada wartawan saat ditemui di rumah dinas bupati kemarin sembari mengatakan tugas personilnya di lokasi kejadian diantaranya membantu warga menghalau kedatangan gajah ke persawahan.
Sedangkan Ir Asmar Wijaya selaku Kepala Dinas Pertanian OKI ditemui terpisah menambahkan, hingga kemarin pihaknya sudah menerima laporan bila luas lahan persawahan yang rusak akibat gajah liar ini sudah mencapai 30 hektar, padahal sehari sebelumnya baru belasan hektar saja.
”Lahan persawahan ini padinya sudah siap panen, tapi lahan dirusak dan ada padi yang dimakan gajah,”kata dia sembari menyesalkan insiden tersebut sembari mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi bupati terkait bantuan yang akan diberikan dan tindakan yang harus dilakukan.
”Karena ini kategori bencana alam, bukan gagal panen akibat serangan hama,” sambungnya seraya menambahkan dinasnya sudah mengirimkan sejumlah pegawai ke desa itu.
Ia menambahkan, sangat wajar jika kerugian petani mencapai ratusan juta. Hasil kalkulasinya, 1 hektar lahan menghasilkan 4 ton padi. Lalu dikalikan 30 hektar, sehingga bila dijadikan uang menjadi sekitar Rp 150 juta.
Diberitakan sebelumnya, puluhan gajah liar ini terpaksa keluar dari hutan Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang menuju lahan persawahan di SP 1 dan SP 2 Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya. Penyebabnya, hutan tersebut saat ini sedang digarap PT Sampoerna Agro dan PT BHM untuk dijadikan perkebunan. (iso)
Akibat amukan puluhan gajah liar di SP 1 dan SP 2 Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI selama sepekan terakhir, sedikitnya sudah 30 hektar lahan persawahan padi yang rusak dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Pratama Suryadi Husin SP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemkab OKI, Kamis (29/3) mengatakan, untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar lagi akibat amukan gajah ini pihaknya sudah mengirimkan sejumlah personil ke lokasi kejadian.
”Kami juga akan berkonsultasi dengan pihak Marga Satwa,” katanya kepada wartawan saat ditemui di rumah dinas bupati kemarin sembari mengatakan tugas personilnya di lokasi kejadian diantaranya membantu warga menghalau kedatangan gajah ke persawahan.
Sedangkan Ir Asmar Wijaya selaku Kepala Dinas Pertanian OKI ditemui terpisah menambahkan, hingga kemarin pihaknya sudah menerima laporan bila luas lahan persawahan yang rusak akibat gajah liar ini sudah mencapai 30 hektar, padahal sehari sebelumnya baru belasan hektar saja.
”Lahan persawahan ini padinya sudah siap panen, tapi lahan dirusak dan ada padi yang dimakan gajah,”kata dia sembari menyesalkan insiden tersebut sembari mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi bupati terkait bantuan yang akan diberikan dan tindakan yang harus dilakukan.
”Karena ini kategori bencana alam, bukan gagal panen akibat serangan hama,” sambungnya seraya menambahkan dinasnya sudah mengirimkan sejumlah pegawai ke desa itu.
Ia menambahkan, sangat wajar jika kerugian petani mencapai ratusan juta. Hasil kalkulasinya, 1 hektar lahan menghasilkan 4 ton padi. Lalu dikalikan 30 hektar, sehingga bila dijadikan uang menjadi sekitar Rp 150 juta.
Diberitakan sebelumnya, puluhan gajah liar ini terpaksa keluar dari hutan Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang menuju lahan persawahan di SP 1 dan SP 2 Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya. Penyebabnya, hutan tersebut saat ini sedang digarap PT Sampoerna Agro dan PT BHM untuk dijadikan perkebunan. (iso)
LBH Palembang Keluhkan Minimnya Dana
Palembang, SN
Organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gratis di Kota Palembang mengeluhkan alokasi dana dari Pemerintah Kota (Pemkot), yang tak sebanding dengan biaya operasional penanganan kasus hingga ke persidangan bagi masyarakat tidak mampu. Namun LBH itu tetap konsisten melakukan penyuluhan hukum ketingkat Rukun Tetangga (RT) hingga lembaga pendidikan di kota ini.
Ketua tim 11 LBH Kota Palembang Sulastrianah melalui Anggota LBH Herwinsyah AB mengatakan, punyuluhan hukum gratis yang telah dilakukan sejak LBH didiirikan Maret 2009 lalu, materi penyuluhan lebih mengedepankan tentang hukum dan hak warga. “2009-2011 lalu penyuluhan hukum hanya kita lakukan di tingkat kecamatan saja, untuk itu ditahun 2012 ini penyuluhan hukum juga menyentuh hingga tingakat RT bahkan direncanakan juga akan berkerja sama dengan Granat, BIN dan Dinas pendidikan untuk mensosialisasikan ke tingkat sekolah-sekolah,” ujarnya Kamis (29/3).
Penyuluhan hukum yang diberikan secara cuma-cuma ini, menurutnya secara pandangan pihaknya untuk masyarakat umum kurang mengetahui hak-hak mereka terhadap perlindungan hukum yang ada, terlebih saat meraka tersandung kasus. “Untuk inilah warga kita diberikan penyuluhan hukum, sehingga mereka dapat mengetahui hak mereka. Saat ini penyuluhan telah kita lakukan di kawasan yang rawan tindak krminal seperti di Pulokerto kecamatan Gandus, Tangga Takat dan Sungai Selincah." jelasnya.
Tak hanya itu saja, pihaknya juga memberikan penyuluhan hukum hingga ketingkat RT. Selain itu pihaknya membuka tempat konsultasi apabila ada masyarakat tidak mampu yang tersandung kasus hukum. "Selama ini saja sudah 124 masyarakat yang mendatangi kantor kita untuk berkonsultasi tentang hukum dan tidak dipungut biaya." katanya.
Semenjak berdiri pada tiga tahun lalu yaitu 2009, LBH ini telah menangani kasus sebanyak 40 perkara yang terdiri dari 22 perkara pidana, 18 perkara perdata. Kemudian ditahun berikutnya 31 perkara pidana dan 38 perkara perdata, selanjutnya 31 perkara pidana dan 24 perkara perdata.(win)
Organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gratis di Kota Palembang mengeluhkan alokasi dana dari Pemerintah Kota (Pemkot), yang tak sebanding dengan biaya operasional penanganan kasus hingga ke persidangan bagi masyarakat tidak mampu. Namun LBH itu tetap konsisten melakukan penyuluhan hukum ketingkat Rukun Tetangga (RT) hingga lembaga pendidikan di kota ini.
Ketua tim 11 LBH Kota Palembang Sulastrianah melalui Anggota LBH Herwinsyah AB mengatakan, punyuluhan hukum gratis yang telah dilakukan sejak LBH didiirikan Maret 2009 lalu, materi penyuluhan lebih mengedepankan tentang hukum dan hak warga. “2009-2011 lalu penyuluhan hukum hanya kita lakukan di tingkat kecamatan saja, untuk itu ditahun 2012 ini penyuluhan hukum juga menyentuh hingga tingakat RT bahkan direncanakan juga akan berkerja sama dengan Granat, BIN dan Dinas pendidikan untuk mensosialisasikan ke tingkat sekolah-sekolah,” ujarnya Kamis (29/3).
Penyuluhan hukum yang diberikan secara cuma-cuma ini, menurutnya secara pandangan pihaknya untuk masyarakat umum kurang mengetahui hak-hak mereka terhadap perlindungan hukum yang ada, terlebih saat meraka tersandung kasus. “Untuk inilah warga kita diberikan penyuluhan hukum, sehingga mereka dapat mengetahui hak mereka. Saat ini penyuluhan telah kita lakukan di kawasan yang rawan tindak krminal seperti di Pulokerto kecamatan Gandus, Tangga Takat dan Sungai Selincah." jelasnya.
Tak hanya itu saja, pihaknya juga memberikan penyuluhan hukum hingga ketingkat RT. Selain itu pihaknya membuka tempat konsultasi apabila ada masyarakat tidak mampu yang tersandung kasus hukum. "Selama ini saja sudah 124 masyarakat yang mendatangi kantor kita untuk berkonsultasi tentang hukum dan tidak dipungut biaya." katanya.
Semenjak berdiri pada tiga tahun lalu yaitu 2009, LBH ini telah menangani kasus sebanyak 40 perkara yang terdiri dari 22 perkara pidana, 18 perkara perdata. Kemudian ditahun berikutnya 31 perkara pidana dan 38 perkara perdata, selanjutnya 31 perkara pidana dan 24 perkara perdata.(win)
Pengerukan Aliran Sungai Solusi Atasi Banjir
Palembang,SN
Untuk mengantisipasi banjir di Kota Palembang, perlu ada yang namanya pengerukan aliran air seperti sungai bendung. Sebab sungai bendung ini sangat menentukan titik banjir di kota saat hujan turun dengan sangat deras. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Palembang, Dharma Budi, Kamis (29/3).
Menurutnya pengerukan itu akan dilakukan dibeberapa sungai, salah satunya sungai yang berdekatan dengan kantor DPRD Sumsel hingga Jalan Radial. “Lahannya sudah dibebaskan, tinggal pengerjaan saja. Lebar jalan kiri-kanan sekitar 5 meter,” jelasnya.
Dengan adanya pengerukan ini, diharapkan bisa mengurangi titik banjir di Palembang. Khususnya di Jalan Kapten A Rivai, Jalan Veteran, Jalan Basuki Rahmat, Jalan KH Ahmad Bastari, dan lainnya.
“Kami sudah memasang pompa-pompa penghisap air, di titik-titik banjir tersebut untuk dialirkan ke sungai yang ada di kawasan tersebut. Namun, pompa tersebut tidak sanggup untuk menyedot debit air yang cukup banyak di kawasan yang sudah menjadi langganan banjir. Pompa itu yang biasa, sedangkan pompa yang menyedot air cukup besar kita baru ada satu di Sungai Baung,” urainya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pengerukan itu, dimulai dari dua kolam retensi yakni, kolam retensi RS Siti Khadijah dan kolam retensi di Talang Kelapa. ”Kita lakukan normalisasi kolam retensi karena sudah terjadi endapan lumpur yang cukup dalam,” katanya.
Untuk pengerukan dua kolam retensi ini, pihaknya menggelontorkan dana dari APBD Kota Palembang 2012. Dimana, satu kolam retensi memakan anggaran sebesar Rp 500 juta, artinya tahun ini, pihaknya menganggarkan Rp 1 miliar. ”Saat ini masih dilakukan proses tender, kita targetkan bisa selesai tahun ini juga prosesnya.” jelasnya.
Terkait dengan pengerukan sungai bendung itu, pihaknya menjelaskan ada sekitar 19 sistem sungai di Palembang ini, namun Sungai Bendung ini adalah salah satu system sungai terbesar. Sehingga, jika dilakukan pengerukan maka sungai ini bisa berjalan dan diharapkan bisa mengurangi dampak banjir di Palembang.(win)
Untuk mengantisipasi banjir di Kota Palembang, perlu ada yang namanya pengerukan aliran air seperti sungai bendung. Sebab sungai bendung ini sangat menentukan titik banjir di kota saat hujan turun dengan sangat deras. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Palembang, Dharma Budi, Kamis (29/3).
Menurutnya pengerukan itu akan dilakukan dibeberapa sungai, salah satunya sungai yang berdekatan dengan kantor DPRD Sumsel hingga Jalan Radial. “Lahannya sudah dibebaskan, tinggal pengerjaan saja. Lebar jalan kiri-kanan sekitar 5 meter,” jelasnya.
Dengan adanya pengerukan ini, diharapkan bisa mengurangi titik banjir di Palembang. Khususnya di Jalan Kapten A Rivai, Jalan Veteran, Jalan Basuki Rahmat, Jalan KH Ahmad Bastari, dan lainnya.
“Kami sudah memasang pompa-pompa penghisap air, di titik-titik banjir tersebut untuk dialirkan ke sungai yang ada di kawasan tersebut. Namun, pompa tersebut tidak sanggup untuk menyedot debit air yang cukup banyak di kawasan yang sudah menjadi langganan banjir. Pompa itu yang biasa, sedangkan pompa yang menyedot air cukup besar kita baru ada satu di Sungai Baung,” urainya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pengerukan itu, dimulai dari dua kolam retensi yakni, kolam retensi RS Siti Khadijah dan kolam retensi di Talang Kelapa. ”Kita lakukan normalisasi kolam retensi karena sudah terjadi endapan lumpur yang cukup dalam,” katanya.
Untuk pengerukan dua kolam retensi ini, pihaknya menggelontorkan dana dari APBD Kota Palembang 2012. Dimana, satu kolam retensi memakan anggaran sebesar Rp 500 juta, artinya tahun ini, pihaknya menganggarkan Rp 1 miliar. ”Saat ini masih dilakukan proses tender, kita targetkan bisa selesai tahun ini juga prosesnya.” jelasnya.
Terkait dengan pengerukan sungai bendung itu, pihaknya menjelaskan ada sekitar 19 sistem sungai di Palembang ini, namun Sungai Bendung ini adalah salah satu system sungai terbesar. Sehingga, jika dilakukan pengerukan maka sungai ini bisa berjalan dan diharapkan bisa mengurangi dampak banjir di Palembang.(win)
Sumsel Segera Aktifkan Doublle Track
Palembang, SN
Perwakilan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang meninjau langsung jalur angkutan transportasi di Sumatera Selatan (Sumsel), terkhusus kereta api pengangkut batu bara yang dinilai perlu ada perbaikan sistem manajemen. Sebab kondisi rel tidak dalam kondisi baik.
Pihak kementrian perhubungan itu sengaja turun langsung kelapangan lantaran banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalur kereta api tersebut. Hal itu bukan hanya dikawasan Sumsel saja melainkan secara Nasional kerap terjadi. Untuk itu pihaknya menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera mengaktifkan jalur doublle track (Dua Jalur).
"Kami telah melihat kondisi rel kereta api, hasilnya sangat tidak baik. Dengan begitu PT KAI segera mengaktifkan sistem dua jalur untuk mengatasi rawannya kecelakaan itu." kata Perwakilan dari Kementrian Perhubungan Bambang Susantono, saat meninjau SPBG di Jalan Demang Lebar Daun, Kamis (29/3).
Menurutnya jika perbaikan-perbaikan itu telah dilaksankan PT KAI, maka maksud dan tujuan pihaknya dapat terealisasi yaitu memindahkan beban di Jalan Raya yang kian overload melalui transportasi kereta api tersebut. "Intinya maksud kita adalah mengurangi beban jalan raya dengan dipindah ke transportasi kereta api." jelasnya.
Kemudian untuk melaksanakan itu beberapa perbaikan sistem manajemen PT KAI tersebut, tentunya perlu ada pendanaan. Sehingga pembiayaannya akan dibebankan melalui tiga sumber yakni pemerintah pusat atau provinsi, pihak swasta dan PT KAI sendiri sebagi BUMN. "Ketiga sumber pendanaan ini adalah pihak yang akan membiayai perbaikan-perbaikan itu, namun berapa kisaran dana yang diperlukan kami belum bisa merinci." katanya.
Sementara itu Walikota Palembang Eddy Santana Putra menambahkan, kedatangan pihak Kementrian Perhubungan ini akan membantu Pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program seperti pengembangan SPBG. "Selain akan memperbaiki sistem transportasi batu bara, pihak kementrian ini juga bakal membantu Palembang mengembangkan SPBG yang telah ada sebanyak 5 tempat, serta kita bisa meminta kepada pihak pusat untuk menambah jumlah converter kit yang masih kurang." jelasnya.(win)
Perwakilan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang meninjau langsung jalur angkutan transportasi di Sumatera Selatan (Sumsel), terkhusus kereta api pengangkut batu bara yang dinilai perlu ada perbaikan sistem manajemen. Sebab kondisi rel tidak dalam kondisi baik.
Pihak kementrian perhubungan itu sengaja turun langsung kelapangan lantaran banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalur kereta api tersebut. Hal itu bukan hanya dikawasan Sumsel saja melainkan secara Nasional kerap terjadi. Untuk itu pihaknya menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera mengaktifkan jalur doublle track (Dua Jalur).
"Kami telah melihat kondisi rel kereta api, hasilnya sangat tidak baik. Dengan begitu PT KAI segera mengaktifkan sistem dua jalur untuk mengatasi rawannya kecelakaan itu." kata Perwakilan dari Kementrian Perhubungan Bambang Susantono, saat meninjau SPBG di Jalan Demang Lebar Daun, Kamis (29/3).
Menurutnya jika perbaikan-perbaikan itu telah dilaksankan PT KAI, maka maksud dan tujuan pihaknya dapat terealisasi yaitu memindahkan beban di Jalan Raya yang kian overload melalui transportasi kereta api tersebut. "Intinya maksud kita adalah mengurangi beban jalan raya dengan dipindah ke transportasi kereta api." jelasnya.
Kemudian untuk melaksanakan itu beberapa perbaikan sistem manajemen PT KAI tersebut, tentunya perlu ada pendanaan. Sehingga pembiayaannya akan dibebankan melalui tiga sumber yakni pemerintah pusat atau provinsi, pihak swasta dan PT KAI sendiri sebagi BUMN. "Ketiga sumber pendanaan ini adalah pihak yang akan membiayai perbaikan-perbaikan itu, namun berapa kisaran dana yang diperlukan kami belum bisa merinci." katanya.
Sementara itu Walikota Palembang Eddy Santana Putra menambahkan, kedatangan pihak Kementrian Perhubungan ini akan membantu Pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program seperti pengembangan SPBG. "Selain akan memperbaiki sistem transportasi batu bara, pihak kementrian ini juga bakal membantu Palembang mengembangkan SPBG yang telah ada sebanyak 5 tempat, serta kita bisa meminta kepada pihak pusat untuk menambah jumlah converter kit yang masih kurang." jelasnya.(win)
Kamis, 29 Maret 2012
Rabu, 28 Maret 2012
Incar Adipura, Sehari 2 Kali Angkut Sampah
Kayuagung, SN
Tahun 2012 ini jajaran Pemkab OKI sangat serius untuk mengincar piala Adipura bagi Kota Kayuagung. Meski masih ada kekurangan, namun semua instansi terkait sudah melaksanakan tugasnya masing-masing yang menurutnya telah maksimal.
Keseriusan untuk merebut kembali piala Adipura memang layak dimaklumi. Betapa tidak, setelah 4 kali berturut-turut (tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010) menerima piala itu dengan kategori Kota Kecil Terbersih, tahun 2011 lalu Kayuagung yang merupakan ibukota Kabupaten OKI harus ”gigit jari”.
Sekitar sepekan lalu, keseriusan mengincar Adipura sudah ditunjukkan Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM. Orang nomor satu di Bumi Caram Seguguk ini didampingi pejabat terkait, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke titik pantau penilaian Adipura. Satu dari puluhan jumlah titik pantau tersebut adalah pasar Kayuagung.
Lalu seperti yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan OKI dalam keseriusannya untuk mendapatkan lagi Adipura sudah ditunjukkan. Contohnya, untuk membersihkan perkotaan Kayuagung, dinas ini mengintensifkan pengangkutan sampah, serta upaya lain sesuai tugas dinas tersebut.
H Amiruddin SSos MSi selaku Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan OKI kemarin mengatakan, pihaknya dalam sehari melakukan 2 kali pengangkutan sampah yakni sekitar pukul 09 00 WIB dan pukul 14 00 WIB.
Dijelaskannya, sampah-sampah yang diangkut dinas ini melalui buruh hariannya yakni sampah organik dan non organik. Truk-truk pengangkut sampah akan mengelilingi perkotaan Kayuagung melewati jalan-jalan protokol untuk mengangkut sampah.
Sampah yang diangkut truk ini adalah semua sampah yang telah dikumpulkan ke dalam tong-tong yang disediakan di sepanjang jalan raya. Sampah-sampah itu merupakan sisa kotoran rumah tangga dari pemukiman penduduk dan sampah jalanan yang dikumpulkan buruh dan dimasukkan ke dalam tong.
”Jadi kami menghimbau seluruh warga perkotaan Kayuagung agar membuang sampah ke dalam tong sebelum jam 09 00 WIB atau sebelum jam 14 00 WIB, sehingga sampah bisa langsung kami angkut,” ujar Amiruddin yang sebelumnya menjabat Kabag Administrasi Pembangunan Setda OKI ini. (iso)
Tahun 2012 ini jajaran Pemkab OKI sangat serius untuk mengincar piala Adipura bagi Kota Kayuagung. Meski masih ada kekurangan, namun semua instansi terkait sudah melaksanakan tugasnya masing-masing yang menurutnya telah maksimal.
Keseriusan untuk merebut kembali piala Adipura memang layak dimaklumi. Betapa tidak, setelah 4 kali berturut-turut (tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010) menerima piala itu dengan kategori Kota Kecil Terbersih, tahun 2011 lalu Kayuagung yang merupakan ibukota Kabupaten OKI harus ”gigit jari”.
Sekitar sepekan lalu, keseriusan mengincar Adipura sudah ditunjukkan Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM. Orang nomor satu di Bumi Caram Seguguk ini didampingi pejabat terkait, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke titik pantau penilaian Adipura. Satu dari puluhan jumlah titik pantau tersebut adalah pasar Kayuagung.
Lalu seperti yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan OKI dalam keseriusannya untuk mendapatkan lagi Adipura sudah ditunjukkan. Contohnya, untuk membersihkan perkotaan Kayuagung, dinas ini mengintensifkan pengangkutan sampah, serta upaya lain sesuai tugas dinas tersebut.
H Amiruddin SSos MSi selaku Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan OKI kemarin mengatakan, pihaknya dalam sehari melakukan 2 kali pengangkutan sampah yakni sekitar pukul 09 00 WIB dan pukul 14 00 WIB.
Dijelaskannya, sampah-sampah yang diangkut dinas ini melalui buruh hariannya yakni sampah organik dan non organik. Truk-truk pengangkut sampah akan mengelilingi perkotaan Kayuagung melewati jalan-jalan protokol untuk mengangkut sampah.
Sampah yang diangkut truk ini adalah semua sampah yang telah dikumpulkan ke dalam tong-tong yang disediakan di sepanjang jalan raya. Sampah-sampah itu merupakan sisa kotoran rumah tangga dari pemukiman penduduk dan sampah jalanan yang dikumpulkan buruh dan dimasukkan ke dalam tong.
”Jadi kami menghimbau seluruh warga perkotaan Kayuagung agar membuang sampah ke dalam tong sebelum jam 09 00 WIB atau sebelum jam 14 00 WIB, sehingga sampah bisa langsung kami angkut,” ujar Amiruddin yang sebelumnya menjabat Kabag Administrasi Pembangunan Setda OKI ini. (iso)
Warga Sinar Harapan Ancam Lakukan Aksi Anarkis
Sekayu, SN
Diancam akan ada “Sodong Dua”, membuat Plt Setda Pemkab Muba, Drs Yuliansyah, naik pitam saat perwakilan dari pendemo melakukan pertemuan di ruang rapat setda, Selasa (27/3) siang. Pernyataan tersebut langsung dicatat oleh pihak Polres Muba atas perintah Setda.
Awalnya, pertemuan dengan perwakilan dari Desa Sinar Harapan, Kecamatan Tungkal Jaya tersebut berjalan alot. Satu per satu perwakilan memberikan pernyataan terkait perampasan lahan dari dua perusahaan atas tanah hak mereka seluas 920 hektare dari PT Bumi Persada Permai (BPP) dan PT Sinar Mas seluas 72 hektare.
Namun, saat Koordinator Aksi, Dede Chaniago memberikan pernyataan, membuat naik pitam Plt Setda Pemkab Muba. ”Akan ada aksi Sodong Dua jika kasus ini tidak selesai,” ujar Dede Chaniago saat pertemuan tersebut.
Mendengar pernyataan ini, Setda langsung meminta perwakilan Polres Muba untuk mencatat pernyataan Koordinator Aksi ini. ”Polres, catat pernyataan tersebut bahwa akan ada aksi Sodong Dua,” pinta Setda bernada marah. Sehingga, suasana pertemuan menjadi panas walaupun berpendingin udara. Namun, pertemuan ini sedikit mencair saat salah seorang perwakilan menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak mengenai aksi anarkis yang akan dilakukan seperti di Sodong.
”Kami takutnya, kalau tidak ada penyelesaiannya, warga akan bertindak anarkis, itu yang kami takutkan, jadi kalau bisa cepat diselesaikan terkait perampasan lahan yang menjadi hak kami,” ujar perwakilan tersebut.
Aksi unjuk rasa ini, merupakan aksi pertama setelah dua bulan sebelumnya melayangkan surat ke Muba, Pahri Azhari untuk meminta penyelesaiannya. Namun, hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Pemkab Muba, sehingga warga berjumlah 400 orang yang semuanya transmigran ini langsung datang ke Pemkab Muba. Mereka datang menumpang enam truk pengangkut untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan tiga organisasi yakni Serikat Hijau Indonesia (SHI) dan Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI) serta Walhi Sumsel yang didatangi secara langsung Direktur Walhi Sumsel, Anwar Sadat. Mereka mendesak agar hak tanah mereka dikembalikan untuk dikelola. ”Tanah tersebut merupakan tanah warga dan harus dikembalikan, karena mereka punya anak dan istri yang harus dihidupi,” teriak Anwar Sadat.
Anwar Sadat menjelaskan, tanah warga yang diklaim jadi milik perusahaan, dijaga beberapa oknum anggota Brimobda Sumsel. Bahkan, warga pernah diusir dan ditangkap saat mengolah tanah ditempat mereka sendiri. ”Ada tiga ribu warga di desa tersebut yang mata pencahariannya sebagai petani yang mencari makan dari tanah seluas dua hektare per kepala keluarga,” ujarnya.
Selain itu, permasalahan lainnya yakni ada kepemilikan dua sertifikat tanah di wilayah mereka yakni milik warga dan milik perusahaan. Sehingga, membuat warga menjadi bingung dengan adanya dua sertifikat tersebut. Ini juga yang menjadi permasalahan warga dilapangan atas kalim kepemilikan lahan. (her)
Diancam akan ada “Sodong Dua”, membuat Plt Setda Pemkab Muba, Drs Yuliansyah, naik pitam saat perwakilan dari pendemo melakukan pertemuan di ruang rapat setda, Selasa (27/3) siang. Pernyataan tersebut langsung dicatat oleh pihak Polres Muba atas perintah Setda.
Awalnya, pertemuan dengan perwakilan dari Desa Sinar Harapan, Kecamatan Tungkal Jaya tersebut berjalan alot. Satu per satu perwakilan memberikan pernyataan terkait perampasan lahan dari dua perusahaan atas tanah hak mereka seluas 920 hektare dari PT Bumi Persada Permai (BPP) dan PT Sinar Mas seluas 72 hektare.
Namun, saat Koordinator Aksi, Dede Chaniago memberikan pernyataan, membuat naik pitam Plt Setda Pemkab Muba. ”Akan ada aksi Sodong Dua jika kasus ini tidak selesai,” ujar Dede Chaniago saat pertemuan tersebut.
Mendengar pernyataan ini, Setda langsung meminta perwakilan Polres Muba untuk mencatat pernyataan Koordinator Aksi ini. ”Polres, catat pernyataan tersebut bahwa akan ada aksi Sodong Dua,” pinta Setda bernada marah. Sehingga, suasana pertemuan menjadi panas walaupun berpendingin udara. Namun, pertemuan ini sedikit mencair saat salah seorang perwakilan menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak mengenai aksi anarkis yang akan dilakukan seperti di Sodong.
”Kami takutnya, kalau tidak ada penyelesaiannya, warga akan bertindak anarkis, itu yang kami takutkan, jadi kalau bisa cepat diselesaikan terkait perampasan lahan yang menjadi hak kami,” ujar perwakilan tersebut.
Aksi unjuk rasa ini, merupakan aksi pertama setelah dua bulan sebelumnya melayangkan surat ke Muba, Pahri Azhari untuk meminta penyelesaiannya. Namun, hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Pemkab Muba, sehingga warga berjumlah 400 orang yang semuanya transmigran ini langsung datang ke Pemkab Muba. Mereka datang menumpang enam truk pengangkut untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan tiga organisasi yakni Serikat Hijau Indonesia (SHI) dan Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI) serta Walhi Sumsel yang didatangi secara langsung Direktur Walhi Sumsel, Anwar Sadat. Mereka mendesak agar hak tanah mereka dikembalikan untuk dikelola. ”Tanah tersebut merupakan tanah warga dan harus dikembalikan, karena mereka punya anak dan istri yang harus dihidupi,” teriak Anwar Sadat.
Anwar Sadat menjelaskan, tanah warga yang diklaim jadi milik perusahaan, dijaga beberapa oknum anggota Brimobda Sumsel. Bahkan, warga pernah diusir dan ditangkap saat mengolah tanah ditempat mereka sendiri. ”Ada tiga ribu warga di desa tersebut yang mata pencahariannya sebagai petani yang mencari makan dari tanah seluas dua hektare per kepala keluarga,” ujarnya.
Selain itu, permasalahan lainnya yakni ada kepemilikan dua sertifikat tanah di wilayah mereka yakni milik warga dan milik perusahaan. Sehingga, membuat warga menjadi bingung dengan adanya dua sertifikat tersebut. Ini juga yang menjadi permasalahan warga dilapangan atas kalim kepemilikan lahan. (her)
Drainase Miliaran Rupiah terbengkalai
Indralaya, SN
Drainase yang berada di pinggiran jalan kanan dan kiri jalur lintas timur (Jalintim) Kabupaten Ogan Ilir (OI) hingga kini dibiarkan terbengkalai. Padahal biaya pembuatan drainase itu menghabiskan miliaran rupiah.
Menurut Seketaris Komisi II DPRD OI Andi Azhari, bangunan drinase yang menggunakan APBD OI itu, sangat mubazir dikarenakan setelah dibangun tidak ada upaya perawatan dari pihak terkait, dimana drainase di samping kanan dan kiri jalintim khususnya di ibu Kota Indralaya, banyak tertimbun dan rusak.
“Selain warga yang melapor ke DPRD, kita juga sudah melihatnya langsung, memang sangat banyak sekali drainase yang tertimbun tanah sehingga menyumbat salauran air yang mengalir,” ujarnya.
Padahal sambungnya, drainase-drainase tersebut dibangun menggunakan APBD OI, dimana seharusnya untuk melakukan pembangunan harus bermanfaat untuk masyarakat. Seharusnya pihak terkait punya inisiatif untuk melakukan pengerukan tanah-tanah yang menyumbat drainase.
“Ini juga yang menyebabkan jalan tergenang air, karena air hujan yang turun tidak bisa mengalir,” imbuhnya.
Andi mencontohkan, hal tersebut seperti yang terjadi di perumahan Mutiara dan Taman Permata Indah (TPI) Kelurahan Indralaya. “Kalian bisa lihat sendiri, ketika hujan turun, air disana tergenang dijalan, dan ini banyak dikeluhkan warga, khususnya warga setempat,” tutur anggota DPRD dari dapil I ini.
Tak hanya itu lanjutnya, drainase-drainase tersebut juga sudah banyak yang rusak, dan sepertinya hanya dibiarkan saja rusak. “Pantauan kita, memang drainase di jalintim khususnya di dalam Kota indralaya sudah banyak yang terbis. Entah kenapa, apakah kurang seman atau apalah, kita tidak mengerti,” terangnya. (man)
Drainase yang berada di pinggiran jalan kanan dan kiri jalur lintas timur (Jalintim) Kabupaten Ogan Ilir (OI) hingga kini dibiarkan terbengkalai. Padahal biaya pembuatan drainase itu menghabiskan miliaran rupiah.
Menurut Seketaris Komisi II DPRD OI Andi Azhari, bangunan drinase yang menggunakan APBD OI itu, sangat mubazir dikarenakan setelah dibangun tidak ada upaya perawatan dari pihak terkait, dimana drainase di samping kanan dan kiri jalintim khususnya di ibu Kota Indralaya, banyak tertimbun dan rusak.
“Selain warga yang melapor ke DPRD, kita juga sudah melihatnya langsung, memang sangat banyak sekali drainase yang tertimbun tanah sehingga menyumbat salauran air yang mengalir,” ujarnya.
Padahal sambungnya, drainase-drainase tersebut dibangun menggunakan APBD OI, dimana seharusnya untuk melakukan pembangunan harus bermanfaat untuk masyarakat. Seharusnya pihak terkait punya inisiatif untuk melakukan pengerukan tanah-tanah yang menyumbat drainase.
“Ini juga yang menyebabkan jalan tergenang air, karena air hujan yang turun tidak bisa mengalir,” imbuhnya.
Andi mencontohkan, hal tersebut seperti yang terjadi di perumahan Mutiara dan Taman Permata Indah (TPI) Kelurahan Indralaya. “Kalian bisa lihat sendiri, ketika hujan turun, air disana tergenang dijalan, dan ini banyak dikeluhkan warga, khususnya warga setempat,” tutur anggota DPRD dari dapil I ini.
Tak hanya itu lanjutnya, drainase-drainase tersebut juga sudah banyak yang rusak, dan sepertinya hanya dibiarkan saja rusak. “Pantauan kita, memang drainase di jalintim khususnya di dalam Kota indralaya sudah banyak yang terbis. Entah kenapa, apakah kurang seman atau apalah, kita tidak mengerti,” terangnya. (man)
Desa Beiji Mulyo Dambakan Air Bersih
Sekayu, SN
Rencana pemerintah untuk mengaliri fasilitas air bersih hingga ke desa-desa tampaknya belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak warga yang belum menikmati program ini, salah satunya Desa Beiji Mulyo B1, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Muba. Berdasarkan pantauan di desa ini persoalan belum adanya aliran air membuat warga masih menggunakan air sumur.
"Untuk sambungan pipa memang sudah ada, namun untuk ke pemukiman warga belum. Alhasil, kita masih menggunakan sumur bor sejak bertahun-tahun tinggal disini,” ungkap Maryati, salah satu warga dusun I desa setempat.
Kendati terdapat sumur bor tak lantas persoalan warga jadi berkurang, sebab aku Maryati kesulitan warga terhadap air bila masuk musim kemarau. Sumur bos bila masuk musim tersebut terkadang kering.
“Ini yang paling ditakutkan warga, kita terpaksa harus mencari air di sumber mata air. Sumber mata air ini letaknya cukup jauh karena bisa empat kilo dari desa ini,” terangnya.
Selain persoalan mengenai fasilitas air bersih yang belum ada, Maryati juga mengaku warga di desa ini mengalami kesulitan penerangan jalan. Jalan yang mengalami kerusakan membuat para pengguna jalan yang melintas malam hari membuat warga harus ekstra hati-hati dengan penerangan seadanya.
“Ya beginilah kalo kondisi malam hari, jalanan gelap belum lagi jalan rusak. Hal ini mungkin sudah diketahui camat sini, namun mungkin karena sibuk jadi unek-unek warga belum disampaikan,” jelasnya seraya ada empat perusahaan yang tiap hari melintas di jalan iniPT Pinago, PT Lonsum, PT Pinang Mas, dan PT Gudang Garam. (her)
Rencana pemerintah untuk mengaliri fasilitas air bersih hingga ke desa-desa tampaknya belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak warga yang belum menikmati program ini, salah satunya Desa Beiji Mulyo B1, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Muba. Berdasarkan pantauan di desa ini persoalan belum adanya aliran air membuat warga masih menggunakan air sumur.
"Untuk sambungan pipa memang sudah ada, namun untuk ke pemukiman warga belum. Alhasil, kita masih menggunakan sumur bor sejak bertahun-tahun tinggal disini,” ungkap Maryati, salah satu warga dusun I desa setempat.
Kendati terdapat sumur bor tak lantas persoalan warga jadi berkurang, sebab aku Maryati kesulitan warga terhadap air bila masuk musim kemarau. Sumur bos bila masuk musim tersebut terkadang kering.
“Ini yang paling ditakutkan warga, kita terpaksa harus mencari air di sumber mata air. Sumber mata air ini letaknya cukup jauh karena bisa empat kilo dari desa ini,” terangnya.
Selain persoalan mengenai fasilitas air bersih yang belum ada, Maryati juga mengaku warga di desa ini mengalami kesulitan penerangan jalan. Jalan yang mengalami kerusakan membuat para pengguna jalan yang melintas malam hari membuat warga harus ekstra hati-hati dengan penerangan seadanya.
“Ya beginilah kalo kondisi malam hari, jalanan gelap belum lagi jalan rusak. Hal ini mungkin sudah diketahui camat sini, namun mungkin karena sibuk jadi unek-unek warga belum disampaikan,” jelasnya seraya ada empat perusahaan yang tiap hari melintas di jalan iniPT Pinago, PT Lonsum, PT Pinang Mas, dan PT Gudang Garam. (her)
PNS Bappeda Muara Enim Tertangkap Nyabu
Muaraenim, SN
Perbuatan tidak terpuji di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali terjadi, kali ini PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) Kabupaten Muaraenim Peri Hamdani (37) bersama rekannya Yan Okta Rino (28) warga RA Kartini Kelurahan Pasar II Muaraenim tertangkap tangan saat sedang menggunakan sabu-sabu Senin (26/3) di rumah kontrakannya.
Dari Informasi yang didapat di lapangan, penangkapan kedua tersangka berawal dari informasi masyarakat yang sering melihat di rumah kontrakan Yan Okta Rino kerap digunakan tempat pesta narkoba. Atas informasi tersebut, petugas Sat Narkoba Polres Muaraenim, langsung melakukan penyelidikan.
Ternyata laporan tersebut benar. Pada malam harinya petugas langsung melakukan pengintaian dan pengepungan di tempat kontrakan tersebut. Ketika digerebek anggota, tersangka Peri yang sedang berada di dapur diduga sedang meracik sabu berikut alat hisap bongnya. Selanjutnya, kedua tersangka langsung digelandang petugas ke Polres Muaraenim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Peri, di hadapan penyidik narkoba mengaku jika dirinya terdaftar sebagai PNS di Bappeda Kabupaten Muaraenim. Untuk narkoba jenis Sabu-sabu baru dikonsumsinya sekitar tiga bulan terakhir. Barang bukti sabu-sabu tersebut dibeli rekannya, Yan Okta Rino seharga Rp 200 ribu satu paket.
Sama halnya dikatakan Yan Okta Rino. Ia mengaku kalau dia disuruh Peri untuk membeli sabu-sabu. Kemudian sabu-sabu tersebut dipakai bersama di tempat kontrakannya.
Kapolres Muaraenim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Narkoba AKP G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kaur Bin Ops Ipda Teguh Suwito, membenarkan kalau salah satu tersangka yakni Peri Hamdani adalah PNS Bappeda Kabupaten Muaraenim. Kasus ini masih dalam tahap pengembangan guna mengungkap pemasok sabu tersangka. “Kedua tersangka ditangkap karena sedang meracik sabu di dapur rumah kontrakan Yan,” ungkap Parlasro.(***)
Perbuatan tidak terpuji di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali terjadi, kali ini PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) Kabupaten Muaraenim Peri Hamdani (37) bersama rekannya Yan Okta Rino (28) warga RA Kartini Kelurahan Pasar II Muaraenim tertangkap tangan saat sedang menggunakan sabu-sabu Senin (26/3) di rumah kontrakannya.
Dari Informasi yang didapat di lapangan, penangkapan kedua tersangka berawal dari informasi masyarakat yang sering melihat di rumah kontrakan Yan Okta Rino kerap digunakan tempat pesta narkoba. Atas informasi tersebut, petugas Sat Narkoba Polres Muaraenim, langsung melakukan penyelidikan.
Ternyata laporan tersebut benar. Pada malam harinya petugas langsung melakukan pengintaian dan pengepungan di tempat kontrakan tersebut. Ketika digerebek anggota, tersangka Peri yang sedang berada di dapur diduga sedang meracik sabu berikut alat hisap bongnya. Selanjutnya, kedua tersangka langsung digelandang petugas ke Polres Muaraenim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Peri, di hadapan penyidik narkoba mengaku jika dirinya terdaftar sebagai PNS di Bappeda Kabupaten Muaraenim. Untuk narkoba jenis Sabu-sabu baru dikonsumsinya sekitar tiga bulan terakhir. Barang bukti sabu-sabu tersebut dibeli rekannya, Yan Okta Rino seharga Rp 200 ribu satu paket.
Sama halnya dikatakan Yan Okta Rino. Ia mengaku kalau dia disuruh Peri untuk membeli sabu-sabu. Kemudian sabu-sabu tersebut dipakai bersama di tempat kontrakannya.
Kapolres Muaraenim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Narkoba AKP G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kaur Bin Ops Ipda Teguh Suwito, membenarkan kalau salah satu tersangka yakni Peri Hamdani adalah PNS Bappeda Kabupaten Muaraenim. Kasus ini masih dalam tahap pengembangan guna mengungkap pemasok sabu tersangka. “Kedua tersangka ditangkap karena sedang meracik sabu di dapur rumah kontrakan Yan,” ungkap Parlasro.(***)
10 Tahun Kedepan TPA Over Kapasitas
Palembang, SN
Tingginya volume sampah yang mencapai 520 ton perhari yang kemudian diangkut ke dua Tempat Pembuangan Akhir (TAP) di kota Palembang yakni TPA di Sukawinatan dan TPA Karya Jaya seakan tidak mampu menahan volume sampah yang ada. Diprediksi 10-15 tahun kedepan dua TPA yang ada tidak akan lagi mampu menahan jumlah sampah.
Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan (DKK) kota Palembang Kms Abu Bakar mengatakan, hingga saat ini dari dua TPA yang dimilki Pemkot Palembang volume isi TPA ada yang telah mencapai 45 persen dari luas wilayah yang ada.
“Saat ini volume sampah di TPA sukawinatan telah mencapai 45 persen dari luas wilayah 25 ha, sedangkan TPA di Karya jaya telah mencapai 30 persen dari luas lahan 40 ha,”jelasnya Selasa (27/3) di Pemkot Paleembang.
Tingginya sampah ini dikhawatirkan, lanjut Abu akan berdampak pada TPA yang ada, untuk itu kata Abu adanya penangulangan sejak dini untuk mengatsi jumlah sampah yang ada, sehingga sampah yang akan diangkut ke TPA bisa ditanggulangi dengan cara melakukan 3 R .
“Untuk itu perlu dilakukan penerapan Undang-Undang (UU) no 18 tahun 2008 tentang persampahan, dalam pasal 13 diatur untuk setiap masyarakat, usaha kecil menengah, pasar hingga pihak mall dapat melakukan pendaur ulangan sampah terlebih dahulu, sebelum akan dilakukan pengangkutan sampah ke TPA.
“Jadi sampah yang ada harus lebih dahulu ditangulangi oleh masyarakat, pasar hingga pihak mall untuk melakukan pendaur ulangan dengan cara dapat memisahkan sampah organik dan non organik sebelum dilakukan pengangkutan ke TPA,”jelasnya.
Pihak mall hingga masyarakat juga, masih kata Abu harus menyediakn space khusus untuk melakukan pendaur ulangan sampah tersebut.
“jadi masyarakat kecil hingga pihak mall harus menyediakn space khusus untuk permasalahn sampah ini, sehingga sampah yang ada tidak terlalu banyak, dengan adanya pendaur ulangan ini sampah yang diangkut dapat berkurang 10 persen artinya kita lebih besar dari ketetapn nasional untuk penangulang sampah sebesar 7 persen untuk diangkut ke TPA,”jelasnya.
Hingga saat ini saja, Abu menjelasan, di kota Palembang belum melakukan penerapan UU no 18 tahun 2008 tersebut.
“untuk itu besok (28/3) seluruh lapisan masyarakat, pasar dan pihak mall akan kita undang untuk mendapatkan penyuluhan serta sosiasliasi bersama bagai mana cara penangulangan sampah itu nantinya sehinnga mereka turut serta dalam mengatasi persampahan yang ada,’jelasnya.(win)
Tingginya volume sampah yang mencapai 520 ton perhari yang kemudian diangkut ke dua Tempat Pembuangan Akhir (TAP) di kota Palembang yakni TPA di Sukawinatan dan TPA Karya Jaya seakan tidak mampu menahan volume sampah yang ada. Diprediksi 10-15 tahun kedepan dua TPA yang ada tidak akan lagi mampu menahan jumlah sampah.
Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan (DKK) kota Palembang Kms Abu Bakar mengatakan, hingga saat ini dari dua TPA yang dimilki Pemkot Palembang volume isi TPA ada yang telah mencapai 45 persen dari luas wilayah yang ada.
“Saat ini volume sampah di TPA sukawinatan telah mencapai 45 persen dari luas wilayah 25 ha, sedangkan TPA di Karya jaya telah mencapai 30 persen dari luas lahan 40 ha,”jelasnya Selasa (27/3) di Pemkot Paleembang.
Tingginya sampah ini dikhawatirkan, lanjut Abu akan berdampak pada TPA yang ada, untuk itu kata Abu adanya penangulangan sejak dini untuk mengatsi jumlah sampah yang ada, sehingga sampah yang akan diangkut ke TPA bisa ditanggulangi dengan cara melakukan 3 R .
“Untuk itu perlu dilakukan penerapan Undang-Undang (UU) no 18 tahun 2008 tentang persampahan, dalam pasal 13 diatur untuk setiap masyarakat, usaha kecil menengah, pasar hingga pihak mall dapat melakukan pendaur ulangan sampah terlebih dahulu, sebelum akan dilakukan pengangkutan sampah ke TPA.
“Jadi sampah yang ada harus lebih dahulu ditangulangi oleh masyarakat, pasar hingga pihak mall untuk melakukan pendaur ulangan dengan cara dapat memisahkan sampah organik dan non organik sebelum dilakukan pengangkutan ke TPA,”jelasnya.
Pihak mall hingga masyarakat juga, masih kata Abu harus menyediakn space khusus untuk melakukan pendaur ulangan sampah tersebut.
“jadi masyarakat kecil hingga pihak mall harus menyediakn space khusus untuk permasalahn sampah ini, sehingga sampah yang ada tidak terlalu banyak, dengan adanya pendaur ulangan ini sampah yang diangkut dapat berkurang 10 persen artinya kita lebih besar dari ketetapn nasional untuk penangulang sampah sebesar 7 persen untuk diangkut ke TPA,”jelasnya.
Hingga saat ini saja, Abu menjelasan, di kota Palembang belum melakukan penerapan UU no 18 tahun 2008 tersebut.
“untuk itu besok (28/3) seluruh lapisan masyarakat, pasar dan pihak mall akan kita undang untuk mendapatkan penyuluhan serta sosiasliasi bersama bagai mana cara penangulangan sampah itu nantinya sehinnga mereka turut serta dalam mengatasi persampahan yang ada,’jelasnya.(win)
72 RT Terima Bantuan Aspirasi Keuangan
Pagaralam, SN
Sekitar 72 Rukun Tetangga (RT) mendapat bantuan uang tunai, terdiri dari 32 RT di Kecamatan Pagaralam Selatan dan 44 RT di Kecamatan Pagaralam Utara, besar bantuan Rp 243 juta.
Pemberian bantuan tersebut dihadiri Sekdako Pagaralam H Syafrudin, Kadinsos, Zasmen RT dan RW se- Kecamatan Paralam Utara dan Selatan, Kemudian Sekdako Kota Pagaralam memberikan bantuan secara simbolis melalui perwakilan RT, Selasa (27/3).
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagaralam Zasmin mengatakan, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja hanya sebagai fasilitator untuk memberikan bantuan tersebut selaku satker yang bertanggung jawab, bantuan ini berasal dari APBD Provinsi Sumsel tahun 2011.
"Bantuan ini untuk kegiatan peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan sosial masyarakat, yang langsung diterima RT dan RW," ungkapnya.
Sekdako Pagaralam Drs H Syafarudin Msi mengatakan, tujuan dari pemberian bantuan ini adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Pagaralam kepada Masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Bantuan tersebut diberikan kepada Kelompok masyarakat/ individu atau keluarga dalam hal ini melalui RT sekota Pagaralam, bantuan berupa uang tersebut untuk dibelikan kursi plastik, mamfaatkanlah bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab," tegasnya. (asn)
Sekitar 72 Rukun Tetangga (RT) mendapat bantuan uang tunai, terdiri dari 32 RT di Kecamatan Pagaralam Selatan dan 44 RT di Kecamatan Pagaralam Utara, besar bantuan Rp 243 juta.
Pemberian bantuan tersebut dihadiri Sekdako Pagaralam H Syafrudin, Kadinsos, Zasmen RT dan RW se- Kecamatan Paralam Utara dan Selatan, Kemudian Sekdako Kota Pagaralam memberikan bantuan secara simbolis melalui perwakilan RT, Selasa (27/3).
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagaralam Zasmin mengatakan, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja hanya sebagai fasilitator untuk memberikan bantuan tersebut selaku satker yang bertanggung jawab, bantuan ini berasal dari APBD Provinsi Sumsel tahun 2011.
"Bantuan ini untuk kegiatan peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan sosial masyarakat, yang langsung diterima RT dan RW," ungkapnya.
Sekdako Pagaralam Drs H Syafarudin Msi mengatakan, tujuan dari pemberian bantuan ini adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Pagaralam kepada Masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Bantuan tersebut diberikan kepada Kelompok masyarakat/ individu atau keluarga dalam hal ini melalui RT sekota Pagaralam, bantuan berupa uang tersebut untuk dibelikan kursi plastik, mamfaatkanlah bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab," tegasnya. (asn)
PNS Bappeda Muara Enim Ditangkap
Muara Enim, SN
Belum sempat berpesta sabu, Peri Hamdani (37) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim ditangkap Satuan Narkoba Kepolisian Resort (Polres) Muara Enim.
Selain tersangka petugas juga mengamankan rekannya, Yan Okta Rino (28) warga RA Kartini Kelurahan Pasar II Muara Enim. Dari penyegapan tersebut petugas berhasil mengamankan narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket kecil berikut alat hisap bong.
Penyergapan dilakukan di rumah kontrakan Yan Okta Rino, Senin (26/3) sekitar pukul 21.00 WIB, merupakan tindak lanjut petugas atas laporan masyarakat yang mensinyalir kalau kontrakan tesebut kerap dijadikan pesta narkoba.
Saat ditangkap petugas malam itu (26/3) tersangka sedang meracik sabu dengan alat hisap bongnya di dapur kontrakan. Bahkan, salah satu dari tersangka sempat menyembunyikan barang bukti sabu guna mengelabui petugas. Namun, upaya tersebut terendus petugas.
Berdasarkan barang bukti yang ada kemudian petugas menggelandangnya ke Polres Muara Enim guna pemeriksaan lebih lanjut.
Dari keterangan Peri dihadapan penyidik Narkoba, Selasa (27/3), dia mengakui kalau dia sebagai PNS di Bappeda Kabupaten Muara Enim. Diakuinya, kalau baru tiga bulan terakhir mengkonsumisi narkona jenis sabu.
Barang bukti sabu tersebut dibeli rekannya, Yan Okta Rino seharga Rp 200 ribu sepaketnya. Dikatakannya, kalau sabu tersebut dibeli dari uangnya.
Sedangkan pengakuan, Yan Okta Rino, dia hanya disuruh Peri untuk membeli sabu. Kemudian sabu tersebut untuk dipakai bersama di tempat kontrakannya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Narkoba AKP G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kaur Bin Ops Ipda Teguh Suwito membenarkan kalau salah satu tersangka yakni, Peri Hamdani adalah PNS Bappeda Kabupaten Muara Enim.
“Kedua tersangka saat ditangkap sedang meracik sabu di dapur rumah
kontrakan Yan,” ungkap Parlasro.
Kendati belum sempat berpesta sabu, namun dari hasil tes laboratorium, tersangka positif pernah menggunakan narkoba jenis sabu.
Dikatakan Parlasro, pihaknya masih mengembangkan kasusnya guna mengungkap pemasok sabu tersangka dan mengungkap jaringan peredaran narkobanya.
“Penangkapan tersangka narkoba ini merupakan keseriusan pihak Polres Muara Enim membumihanguskan peredaran narkoba,” pungkas Parlasro. (yud)
Belum sempat berpesta sabu, Peri Hamdani (37) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim ditangkap Satuan Narkoba Kepolisian Resort (Polres) Muara Enim.
Selain tersangka petugas juga mengamankan rekannya, Yan Okta Rino (28) warga RA Kartini Kelurahan Pasar II Muara Enim. Dari penyegapan tersebut petugas berhasil mengamankan narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket kecil berikut alat hisap bong.
Penyergapan dilakukan di rumah kontrakan Yan Okta Rino, Senin (26/3) sekitar pukul 21.00 WIB, merupakan tindak lanjut petugas atas laporan masyarakat yang mensinyalir kalau kontrakan tesebut kerap dijadikan pesta narkoba.
Saat ditangkap petugas malam itu (26/3) tersangka sedang meracik sabu dengan alat hisap bongnya di dapur kontrakan. Bahkan, salah satu dari tersangka sempat menyembunyikan barang bukti sabu guna mengelabui petugas. Namun, upaya tersebut terendus petugas.
Berdasarkan barang bukti yang ada kemudian petugas menggelandangnya ke Polres Muara Enim guna pemeriksaan lebih lanjut.
Dari keterangan Peri dihadapan penyidik Narkoba, Selasa (27/3), dia mengakui kalau dia sebagai PNS di Bappeda Kabupaten Muara Enim. Diakuinya, kalau baru tiga bulan terakhir mengkonsumisi narkona jenis sabu.
Barang bukti sabu tersebut dibeli rekannya, Yan Okta Rino seharga Rp 200 ribu sepaketnya. Dikatakannya, kalau sabu tersebut dibeli dari uangnya.
Sedangkan pengakuan, Yan Okta Rino, dia hanya disuruh Peri untuk membeli sabu. Kemudian sabu tersebut untuk dipakai bersama di tempat kontrakannya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Narkoba AKP G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kaur Bin Ops Ipda Teguh Suwito membenarkan kalau salah satu tersangka yakni, Peri Hamdani adalah PNS Bappeda Kabupaten Muara Enim.
“Kedua tersangka saat ditangkap sedang meracik sabu di dapur rumah
kontrakan Yan,” ungkap Parlasro.
Kendati belum sempat berpesta sabu, namun dari hasil tes laboratorium, tersangka positif pernah menggunakan narkoba jenis sabu.
Dikatakan Parlasro, pihaknya masih mengembangkan kasusnya guna mengungkap pemasok sabu tersangka dan mengungkap jaringan peredaran narkobanya.
“Penangkapan tersangka narkoba ini merupakan keseriusan pihak Polres Muara Enim membumihanguskan peredaran narkoba,” pungkas Parlasro. (yud)
Warga Keluhkan Pelayanan PDAM Tirta Betuah
Banyuasin, SN
Sebanyak 2800 pelanggan PDAM Tirta Betuah, warga Kota Pangkalan Balai sampai dengan Kelurahan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mengeluhkan pelayanan PDAM, karena selama 4 hari ini air tidak mengalir.
Hal ini seperti dialami oleh Hermanto (34), warga Jalan Reoseli Kelurahan Sterio Rt 4 Rw 5 mengatakan selama empat hari tidak mendapatkan air bersih untuk kebutuhan rumah tangganya seperti mencuci, dan memasak.
Hermanto mengeluhkan pelayanan PDAM Tirta Betuah dinilai lamban terhadap permasalahan pelanggan, sebelumnya mengalirnya digilir per dua hari sekali, kali ini malah 4 hari tidak mengalir sama sekali.
"Saya merasa sangat kesulitan sekali ketika air tidak mengalir selama 5 hari, aktivitas seperti mandi, mencuci piring, dan untuk masak sehari – hari akhirnya harus membeli air yang di jual perjerigennya sekitar Rp 2 ribu dan saya juga harus membayar biaya PDAM perbulan sekitar Rp 35 ribu, padahal air PDAM sering tidak mengalir dan saya merasa di rugikan," ungkapnya.
Hal senada dikatakan Arseh (45) warga Kelurahan Sterio mengeluhkan pelayanan PDAM Tirta Betuah selain empat hari tidak mengalir terkadang air PDAM juga tidak jernih alias keruh dan menimbulkan keragu-raguan apakah diproses oleh pengelola PDAM.
“Sudah lima hari kemarin, air PDAM tak mengalir dirumah saya, akibatnya saya harus menggunakan inisiatif menyedot sumur saya yang hampir kering akibat cukup lama tak turun hujan,” kata Arseh.
Direktur PDAM Tirta Betuah Ir Dadang Sukomdi saat dikonfirmasi melalui Kepala Cabang PDAM Tirta Betuah Nizom mengatakan, meminta maaf kepada pelanggan di Banyuasin yang berjumlah 2800.
Penyebab macetnya air PDAM selama dua hari bukan 4 hari, penyebabnya pipa transmisi di Desa Lebung pecah, karena yang pecah pipa transmisi jadi tidak sembarangan menyambungnya, dan harus menggunakan alak Jikolt Join yang haya dimiliki oleh PDAM Tirta Musi Palembang.
“Jebolnya pipa transmisi kita terjadi Jum'at kemarin, penyebab jebol adalah tegangan tinggi dan baru selesai hari Sabtu, jadi hanya dua hari,” kata Nizom.
"Sampai tahun 2012 ini jumlah pelanggan PDAM di Banyuasin baru mencapai 13 persen dari jumlah penduduk, ditambah lagi untuk kebocoran sekitar 25 persen, untuk jaringan baru yang sudah terpasang sekitar 65 persen dan yang di pakai baru 40 persen. Seharusnya PDAM bisa melayani sekitar 3800 tetapi sampai saat ini PDAM baru bisa melayani 2800 pelanggan berarti masih ada 1000 pelangan untuk menjadi pelanggan PDAM di Banyuasin," ungkapnya. (sir)
Sebanyak 2800 pelanggan PDAM Tirta Betuah, warga Kota Pangkalan Balai sampai dengan Kelurahan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mengeluhkan pelayanan PDAM, karena selama 4 hari ini air tidak mengalir.
Hal ini seperti dialami oleh Hermanto (34), warga Jalan Reoseli Kelurahan Sterio Rt 4 Rw 5 mengatakan selama empat hari tidak mendapatkan air bersih untuk kebutuhan rumah tangganya seperti mencuci, dan memasak.
Hermanto mengeluhkan pelayanan PDAM Tirta Betuah dinilai lamban terhadap permasalahan pelanggan, sebelumnya mengalirnya digilir per dua hari sekali, kali ini malah 4 hari tidak mengalir sama sekali.
"Saya merasa sangat kesulitan sekali ketika air tidak mengalir selama 5 hari, aktivitas seperti mandi, mencuci piring, dan untuk masak sehari – hari akhirnya harus membeli air yang di jual perjerigennya sekitar Rp 2 ribu dan saya juga harus membayar biaya PDAM perbulan sekitar Rp 35 ribu, padahal air PDAM sering tidak mengalir dan saya merasa di rugikan," ungkapnya.
Hal senada dikatakan Arseh (45) warga Kelurahan Sterio mengeluhkan pelayanan PDAM Tirta Betuah selain empat hari tidak mengalir terkadang air PDAM juga tidak jernih alias keruh dan menimbulkan keragu-raguan apakah diproses oleh pengelola PDAM.
“Sudah lima hari kemarin, air PDAM tak mengalir dirumah saya, akibatnya saya harus menggunakan inisiatif menyedot sumur saya yang hampir kering akibat cukup lama tak turun hujan,” kata Arseh.
Direktur PDAM Tirta Betuah Ir Dadang Sukomdi saat dikonfirmasi melalui Kepala Cabang PDAM Tirta Betuah Nizom mengatakan, meminta maaf kepada pelanggan di Banyuasin yang berjumlah 2800.
Penyebab macetnya air PDAM selama dua hari bukan 4 hari, penyebabnya pipa transmisi di Desa Lebung pecah, karena yang pecah pipa transmisi jadi tidak sembarangan menyambungnya, dan harus menggunakan alak Jikolt Join yang haya dimiliki oleh PDAM Tirta Musi Palembang.
“Jebolnya pipa transmisi kita terjadi Jum'at kemarin, penyebab jebol adalah tegangan tinggi dan baru selesai hari Sabtu, jadi hanya dua hari,” kata Nizom.
"Sampai tahun 2012 ini jumlah pelanggan PDAM di Banyuasin baru mencapai 13 persen dari jumlah penduduk, ditambah lagi untuk kebocoran sekitar 25 persen, untuk jaringan baru yang sudah terpasang sekitar 65 persen dan yang di pakai baru 40 persen. Seharusnya PDAM bisa melayani sekitar 3800 tetapi sampai saat ini PDAM baru bisa melayani 2800 pelanggan berarti masih ada 1000 pelangan untuk menjadi pelanggan PDAM di Banyuasin," ungkapnya. (sir)
PDI Perjuangan Sumsel Tak Takut Ancaman Mendagri
Palembang, SN
Ancaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan sanksi kepada pejabat daerah yang ikut demo menolak rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disesalkan PDI Perjuangan Sumsel.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel, Darmadi Djupri menegaskan, PDI Perjuangan tak takut dengan ancaman tersebut, dan akan terus menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.
"Itu adalah pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasarkan azas hukum sama sekali. Kita sangat menyesalkan pernyataan ini keluar dari seorang Mendagri yang dulunya adalah Bupati yang dekat dengan rakyat, tetapi setelah dekat dengan pemerintahan sekarang malah berubah sama sekali,” kata salah satu Wakil ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel ini.
Darmadi menegaskan, PDI Perjuangan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga organisasi sayap sepakat menolak kenaikan harga BBM. "Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel juga dengan tegas menolak kenaikan harga BBM, jika ada anggota kami yang tidak menolak maka akan kami pecat," katanya.
Bagaimana jika nantinya harga BBM tetap diputuskan naik? mengenai hal ini Darmadi mengatakan, PDI Perjuangan Sumsel akan menunggu instruksi dari PDI-P pusat.
"Kita ini organisasi yang terorganisir, jadi kami akan menunggu langkah apa yang dilakukan di tingkat pusat, karena itu memang wewenang DPP PDI Perjuangan," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel yang berasal dari Partai Demokrat, Ahmad Djauhari mengaku, ancaman Mendagri yang akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mengikuti demo kurang tepat.
Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat mengajak kepala-kepala daerah, untuk mensosialisasikan ke masyarakat, alasan mengapa harga BBM harus naik, bukannya memberikan ancaman.
"Harusnya sebelum mengumumkan rencana kenaikan harga BBM ini, pemerintah sudah mensosialisasikannya ke masyarakat melalui kepala daerah, agar pada saat kenaikan nanti, masyarakat paham mengapa BBM itu harus naik," pungkasnya. (awj)
Ancaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan sanksi kepada pejabat daerah yang ikut demo menolak rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disesalkan PDI Perjuangan Sumsel.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel, Darmadi Djupri menegaskan, PDI Perjuangan tak takut dengan ancaman tersebut, dan akan terus menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.
"Itu adalah pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasarkan azas hukum sama sekali. Kita sangat menyesalkan pernyataan ini keluar dari seorang Mendagri yang dulunya adalah Bupati yang dekat dengan rakyat, tetapi setelah dekat dengan pemerintahan sekarang malah berubah sama sekali,” kata salah satu Wakil ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel ini.
Darmadi menegaskan, PDI Perjuangan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga organisasi sayap sepakat menolak kenaikan harga BBM. "Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel juga dengan tegas menolak kenaikan harga BBM, jika ada anggota kami yang tidak menolak maka akan kami pecat," katanya.
Bagaimana jika nantinya harga BBM tetap diputuskan naik? mengenai hal ini Darmadi mengatakan, PDI Perjuangan Sumsel akan menunggu instruksi dari PDI-P pusat.
"Kita ini organisasi yang terorganisir, jadi kami akan menunggu langkah apa yang dilakukan di tingkat pusat, karena itu memang wewenang DPP PDI Perjuangan," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel yang berasal dari Partai Demokrat, Ahmad Djauhari mengaku, ancaman Mendagri yang akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mengikuti demo kurang tepat.
Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat mengajak kepala-kepala daerah, untuk mensosialisasikan ke masyarakat, alasan mengapa harga BBM harus naik, bukannya memberikan ancaman.
"Harusnya sebelum mengumumkan rencana kenaikan harga BBM ini, pemerintah sudah mensosialisasikannya ke masyarakat melalui kepala daerah, agar pada saat kenaikan nanti, masyarakat paham mengapa BBM itu harus naik," pungkasnya. (awj)
Warga OKUT Adukan Raskin Berkualitas Jelek
Palembang, SN
Komisi II DPRD Sumsel menerima pengaduan dari warga OKUT Timur terkait beras raskin berkualitas jelek. Pengaduan ini, masih akan ditelusuri kebenarannya oleh Komisi II.
Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul, Selasa (27/3) mengatakan kalau mereka mendapatkan sample 1 Kg beras raskin kualitas jelek yang dikirimkan warga ke DPRD Sumsel.
“Ini baru laporan warga dari OKU Timur, selain itu warga dari OKU Selatan juga sudah laporan dengan kita kalau selain kualitas raskin yang jelek juga jumlah beras raskin yang diterima warga tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan Bulog,” ungkapnya.
Untuk itu, Budiarto mengaku dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pengecekan di lapangan bersama Bulog Sumsel. Hal ini penting untuk mengetahui pada tingkat mana terjadi 'permainan' ini.
"Pengecekan dilapangan ini terutama untuk kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan, hal ini penting untuk melihat kebenaran fakta dilapangan," katanya.
“Raskin ini kan untuk warga miskin, kalau kualitasnya jelek tentu tidak layak dikonsumsi, ini yang akan kita tindaklanjuti,” tambah Politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, selama ini Bulog menyalurkan raskin dengan kualitas beras yang tinggi dan layak untuk di komsumsi warga miskin. Dan dia yakin ada pihak tertentu yang telah mempermainkan raskin ini guna mendapatkan kepentingan tertentu.
"Kita akan kejar terus siapa pelakunya,” tegasnya. (awj)
Komisi II DPRD Sumsel menerima pengaduan dari warga OKUT Timur terkait beras raskin berkualitas jelek. Pengaduan ini, masih akan ditelusuri kebenarannya oleh Komisi II.
Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul, Selasa (27/3) mengatakan kalau mereka mendapatkan sample 1 Kg beras raskin kualitas jelek yang dikirimkan warga ke DPRD Sumsel.
“Ini baru laporan warga dari OKU Timur, selain itu warga dari OKU Selatan juga sudah laporan dengan kita kalau selain kualitas raskin yang jelek juga jumlah beras raskin yang diterima warga tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan Bulog,” ungkapnya.
Untuk itu, Budiarto mengaku dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pengecekan di lapangan bersama Bulog Sumsel. Hal ini penting untuk mengetahui pada tingkat mana terjadi 'permainan' ini.
"Pengecekan dilapangan ini terutama untuk kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan, hal ini penting untuk melihat kebenaran fakta dilapangan," katanya.
“Raskin ini kan untuk warga miskin, kalau kualitasnya jelek tentu tidak layak dikonsumsi, ini yang akan kita tindaklanjuti,” tambah Politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, selama ini Bulog menyalurkan raskin dengan kualitas beras yang tinggi dan layak untuk di komsumsi warga miskin. Dan dia yakin ada pihak tertentu yang telah mempermainkan raskin ini guna mendapatkan kepentingan tertentu.
"Kita akan kejar terus siapa pelakunya,” tegasnya. (awj)
Petugas Linmas Terima Uang Insentif
Prabumulih, SN
Wakil Walikota (Wawako) Prabumulih Ir Ridho Yahya MM, Selasa (27/3) memberikan uang insentif yakni gaji bulanan bagi petugas Linmas yang bertugas di tiap desa dan kelurahan. Penyerahan uang honorer tersebut dipimpin langsung Ridho di GOR Harmonis di Jalan Merak Kecamatan Prabumulih Timur.
Pemberian uang insentif ini merupakan berdasarkan keputusan Walikota No 43/KPTS/Kesbang/Linmas No 2012 tentang penetapan petugas Linmas di desa dan kelurahan dalam wilayah Kota Prabumulih. Dimana jumlah petugas Linmas pada masing-masing desa dan kelurahan sebanyak 10 yang akan diberikan uang intensif sebesar Rp 100 ribu perbulan dan dibagikan tiap tiga bulan sekali.
Menurut Ridho, uang honorer tersebut memang kurang sesuai dengan tugas dan fungsi Linmas namun untuk saat ini memang itulah batas kemampuan Pemkot Prabumulih. Pemberdayaan petugas Linmas merupakan salah satu upaya strategi pemerintah untuk menjaga rasa aman tertib dan tentram baik di desa maupun di tiap kelurahan.
Adapun tugas dan fungsi Linmas diantaranya peningkatan koordinasi dan komunikasi instansi terkait serta lembaga masyarakat baik dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban maupun membantu penanggulangan bencana alam di wilayah masing masing.
Sementara itu Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK saat memberikan pengarahan kepada sejumlah petugas Linmas mengatakan, Linmas merupakan mitra kepolisian di dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di wilayah tatanan Pemkot Prabumulih dan harus bangga sebagai petugas Linmas sebab dipercaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. (and)
Wakil Walikota (Wawako) Prabumulih Ir Ridho Yahya MM, Selasa (27/3) memberikan uang insentif yakni gaji bulanan bagi petugas Linmas yang bertugas di tiap desa dan kelurahan. Penyerahan uang honorer tersebut dipimpin langsung Ridho di GOR Harmonis di Jalan Merak Kecamatan Prabumulih Timur.
Pemberian uang insentif ini merupakan berdasarkan keputusan Walikota No 43/KPTS/Kesbang/Linmas No 2012 tentang penetapan petugas Linmas di desa dan kelurahan dalam wilayah Kota Prabumulih. Dimana jumlah petugas Linmas pada masing-masing desa dan kelurahan sebanyak 10 yang akan diberikan uang intensif sebesar Rp 100 ribu perbulan dan dibagikan tiap tiga bulan sekali.
Menurut Ridho, uang honorer tersebut memang kurang sesuai dengan tugas dan fungsi Linmas namun untuk saat ini memang itulah batas kemampuan Pemkot Prabumulih. Pemberdayaan petugas Linmas merupakan salah satu upaya strategi pemerintah untuk menjaga rasa aman tertib dan tentram baik di desa maupun di tiap kelurahan.
Adapun tugas dan fungsi Linmas diantaranya peningkatan koordinasi dan komunikasi instansi terkait serta lembaga masyarakat baik dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban maupun membantu penanggulangan bencana alam di wilayah masing masing.
Sementara itu Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK saat memberikan pengarahan kepada sejumlah petugas Linmas mengatakan, Linmas merupakan mitra kepolisian di dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di wilayah tatanan Pemkot Prabumulih dan harus bangga sebagai petugas Linmas sebab dipercaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. (and)
Tenaga Honorer K2 Didata Ulang
Lahat, SN
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD dan Diklat) Kabupaten Lahat Drs Bakti Riansyah SH melalui Kepala Bidang (Kabid) Formasi, Pengadaan, dan Pemberhentian M Sunardi SE Msi mengatakan, berdasarakan surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan) RI No 03/2012 tertanggal 12 Maret perihal data tenaga honorer kategori I dan daftar nama tenaga honorer kategori II.
"Berkenaan dengan hal tersebut maka diminta kepada setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyampaikan kepada seluruh tenaga honorer kategori II untuk menyerahkan data kepada BKD dan Diklat, hal ini menyangkuta dilakukannya pendataan ulang,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Senin (26/3).
Adapun persyaratan untuk pengisian formulir data tenaga honorer kategori II sebagai berikut, tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau bukan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
“Kriterianya, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja diinstansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus dan berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006,” ungkap M Sunardi.
Sunardi menambahkan, tenaga honorer kategori II yang dimaksud adalah tenaga honorer yang telah terdaftar pada pendataan tenaga honorer 2010 silam dan berjumlah 961 orang serta telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB RI.
“Jumlah tenaga honorer kategori II diluar jumlah yang telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB RI diatas akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim dan akan diblacklist,” terangnya. (zal)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD dan Diklat) Kabupaten Lahat Drs Bakti Riansyah SH melalui Kepala Bidang (Kabid) Formasi, Pengadaan, dan Pemberhentian M Sunardi SE Msi mengatakan, berdasarakan surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan) RI No 03/2012 tertanggal 12 Maret perihal data tenaga honorer kategori I dan daftar nama tenaga honorer kategori II.
"Berkenaan dengan hal tersebut maka diminta kepada setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyampaikan kepada seluruh tenaga honorer kategori II untuk menyerahkan data kepada BKD dan Diklat, hal ini menyangkuta dilakukannya pendataan ulang,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Senin (26/3).
Adapun persyaratan untuk pengisian formulir data tenaga honorer kategori II sebagai berikut, tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau bukan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
“Kriterianya, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja diinstansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus dan berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006,” ungkap M Sunardi.
Sunardi menambahkan, tenaga honorer kategori II yang dimaksud adalah tenaga honorer yang telah terdaftar pada pendataan tenaga honorer 2010 silam dan berjumlah 961 orang serta telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB RI.
“Jumlah tenaga honorer kategori II diluar jumlah yang telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB RI diatas akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim dan akan diblacklist,” terangnya. (zal)
Depkes Lahat Waspada Serangan Tomcat
Lahat, SN
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lahat dr H Muzakir MKes mengatakan, mereka telah berkoordinasi dengan dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) perihal serangan tomcat yang mulai meresahkan warga. Dari segi kesehatan serangga tomcat ini apabila tidak diganggu, maka, tidak akan mengeluarkan lender yang beracun tersebut. Apabila melekat di badan maka tinggal ditiup saja.
“Memang, untuk persoalan tomcat ini, sepenuhnya merupakan wewenang dari Dinas TPH, sebab, mereka menggunakan sebagai predator untuk membasmi hama di persawahan. Tomcat sebenarnya tidak membahayakan, dimana, apabila hinggap di tubuh kita tinggal ditiup, kalaupun tersenggat maka bekasnya harus dicuci dengan air sabun diguyur secara terus menerus, pastinya kulit akan berasa panas, melepuh dan mengakibatkan radang,” ungkap H Muzakir.
Ia menambahkan, apabila serangan tomcat menyebabkan penyakit dermatitis maka segera bawa ke puskesmas terdekat untuk diberikan pengobatan sesuai klinis yang timbul.
Terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Lahat Edi Ishak SP melalui Kabid Sarana dan Prasarana (Sampras) TPH Kabupaten Lahat Ir Lusiana mengatakan, pihaknya belum menemukan seranga tomcat di Kabupaten Lahat. Dimana katanya, serangga tersebut biasanya suka berada pada tanaman padi.
“Untuk serangga tomcat sendiri, TPH Kabupaten Lahat belum menemukan seranga ini di tanaman padi. Karena biasanya tomcat sering hinggap di padi. Apalagi tomcat bagi manusia sangat membahayakan terutama racunnya. Tetapi bagi tanaman padi, seranga ini sebagai pradator,” katanya.
Diterangkan Lusiana, untuk tanaman padi, serangga yang bisa mengeluarkan racunnya ini jika dibunuh tentunya sangat merugikan bagi tanaman padi. Apalagi serangga dapat memekan hama padi yang diserang oleh wareng coklat.
“Makanya, tomcat bagi tanaman padi sangat menguntungkan sekali, sehingga dapat memakan hama warang coklat yang menyerang padi. Tetapi disisi lain serangga ini sangat menakutkan bagi manusia, apalagi jika terkena racunnya yang menyebabkan kulit bisa terbakar,” pungkasnya. (zal)
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lahat dr H Muzakir MKes mengatakan, mereka telah berkoordinasi dengan dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) perihal serangan tomcat yang mulai meresahkan warga. Dari segi kesehatan serangga tomcat ini apabila tidak diganggu, maka, tidak akan mengeluarkan lender yang beracun tersebut. Apabila melekat di badan maka tinggal ditiup saja.
“Memang, untuk persoalan tomcat ini, sepenuhnya merupakan wewenang dari Dinas TPH, sebab, mereka menggunakan sebagai predator untuk membasmi hama di persawahan. Tomcat sebenarnya tidak membahayakan, dimana, apabila hinggap di tubuh kita tinggal ditiup, kalaupun tersenggat maka bekasnya harus dicuci dengan air sabun diguyur secara terus menerus, pastinya kulit akan berasa panas, melepuh dan mengakibatkan radang,” ungkap H Muzakir.
Ia menambahkan, apabila serangan tomcat menyebabkan penyakit dermatitis maka segera bawa ke puskesmas terdekat untuk diberikan pengobatan sesuai klinis yang timbul.
Terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Lahat Edi Ishak SP melalui Kabid Sarana dan Prasarana (Sampras) TPH Kabupaten Lahat Ir Lusiana mengatakan, pihaknya belum menemukan seranga tomcat di Kabupaten Lahat. Dimana katanya, serangga tersebut biasanya suka berada pada tanaman padi.
“Untuk serangga tomcat sendiri, TPH Kabupaten Lahat belum menemukan seranga ini di tanaman padi. Karena biasanya tomcat sering hinggap di padi. Apalagi tomcat bagi manusia sangat membahayakan terutama racunnya. Tetapi bagi tanaman padi, seranga ini sebagai pradator,” katanya.
Diterangkan Lusiana, untuk tanaman padi, serangga yang bisa mengeluarkan racunnya ini jika dibunuh tentunya sangat merugikan bagi tanaman padi. Apalagi serangga dapat memekan hama padi yang diserang oleh wareng coklat.
“Makanya, tomcat bagi tanaman padi sangat menguntungkan sekali, sehingga dapat memakan hama warang coklat yang menyerang padi. Tetapi disisi lain serangga ini sangat menakutkan bagi manusia, apalagi jika terkena racunnya yang menyebabkan kulit bisa terbakar,” pungkasnya. (zal)
Langganan:
Postingan (Atom)