Edisi Cetak ke-495 / Jumat 4 November 2011

Peredaran Mitan Oplosan Marak

Empat Lawang, SN

Sejak terjadinya kelangkaan dan melonjaknya harga bahan bakar minyak tanah (mitan) dipasaran, disinyalir peredaran mitan oplosan marak. Bahkan ironisnya, untuk mencari kuntungan pribadi sejumlah oknum diduga mengoplos atau mencampurkan bahan bakar mitan dengan jenis bahan bakar lainnya seperti bensin ataupun solar.
Informasi dilapangan menyebutkan, indikasi peredaran mitan oplosan diduga sudah berlangsung selama satu tahun terakhir, peredaran bahan bakar berbahaya ini terutama di beberapa daerah terpencil atau pertalangan.
Diketahui di beberapa daerah terpencil, harga bahan bakar mitan saat ini melonjak dari kisaran Rp 8.000 hingga Rp 9.000 perliter, dari perbedaan harga dimaksud terdapat juga perbedaan warna mitan yang dipasarkan. Untuk jenis mitan berwarna sedikit keruh, harga pasaran hanya dalam kisaran Rp 8.000 perliter, sedangkan mitan yang masih berwarna jernih dipatok harga mencapai Rp 9.000 perliter. Sementara itu harga bensin ataupun solar masih dalam kisaran Rp 5.000 perliter, dengan demikian untuk keuntungan pribadi diduga sejumlah oknum mencampurkan bahan bakar dimaksud kemudian dipasarkan.
“Kita harap ada kebijakan tegas dari pemerintah terutama pihak terkait, agar adanya indikasi peredaran mitan oplosan ini segera ditindak lanjuti. Jangan sampai nantinya semakin banyak korban,” jelas Fikri (30) warga Kecamatan Pasemah Air Keruh, kemarin
Fikri mengatakan, salah satu contoh korban tewas akibat ledakan lampu teplok diduga menggunakan mitan oplosan, adalah Sofa (40) warga Dusun Air Belondo Desa Lawang Agung Kecamatan Paiker, Jumat (28/10) sekitar pukul 18.30 WIB. “Sebagian besar warga masih menggunakan mitan baik untuk memasak ataupun lampu templok penerangan, karena dibeberapa pertalangan belum ada jaringan listrik. Namun terkadang masyarakan belum memahami apa perbedaan mitan oplosan, yang jelas mereka masih memilih dengan perbedaan harga yang lebih murah,” urainya
Menanggapi ini Ketua Komisi III DPRD Empat Lawang M Oktaviansyah menyayangkan adanya peredaran mitan oplosan di Kabupaten Empat Lawang, karena dapat membahayakan penggunanya jika jenis campuran yang dituangkan dari bahan yang mudah terbakar seperti bensin. “Untuk indikasi adanya peredaran mitan oplos ini kami akan memanggil pihak terkait seperti Disperindag dan Kepolisian secepatnya, karena sudah semestinya dalam mengatasi masalah ini harus cepat tanggap,” kata Oktaviansyah dihubungi melalui phonselnya.
Mengenai adanya korban tewas akibat ledakan lampu teplok diduga menggunakan mitan oplosan, Oktaviansyah meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus dimaksud. Termasuk mengusut oknum yang mengoplos bahan bakar itu, baik ditingkat distributor, agen bahkan pengecer dipasaran,” tegasnya dan menambahkan kedepan diharapkan pihak Disperindag pun cepat tanggap dan sesegera mungkin melakukan pengawasan mitan dipasaran.
Anggota DPRD Empat Lawang dapil 4 Kecamatan Paseman Air Keruh Indera Farazak mengatakan, setidaknya untuk kasus ledakan lampu teplok itu harus dilakukan penyelidikan, kalau memang menggunakan mitan oplosan tentu sudah masuh ke ranah hukum. “Tapi setidaknya harus diselidiki dahulu, bisa saja factor kesengajaan atau ketidak sengajaan. Misalnya pembelian mitan dimaksud, pada dirigen bekas bensin dan tercampur,” imbuh Indera.
Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop dan UKM) Empat Lawang Nudrin Djauhari melalui Kabid Perindag Irhan Ghofar mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan adanya peredaran mitan oplosan. “Kami belum dapat laporan,” ujar Irhan. (eko)

Tanjung Api Api Dipenuhi Warung MESUM

* Razia Gabungan Amankan 9 PSK Banyuasin, SN

Kawasan Tanjung Api-api yang dijadikan icon pembangunan di Kabupaten Banyuasin, ternyata dipenuhi dengan warung remang-remang atau warung mesum yang menyuguhkan miras beserta PSKnya, Kondisi ini terungkap saat tim gabungan Polres Banyuasin dan Pol PP menggelar razia di wilayah Kecamatan Tanjung Lago dan Talang Kelapa.
Sedikitnya 9 pekerja seks komersial dan dua lelaki hidung belang berhasil diciduk petugas dari berbagai tempat, satu diantaranya merupakan anak dibawah umur, yaitu Pipin (16) warga Desa Merah Mato Kecamatan Banyuasin I (Mariana).
Ia kedapatan tengah berada didalam kamar hotel tiga putra bersama Asni dan Ana. “Dia itu (Pipin) kawan aku, kalau aku dengan Asni ini suami istri, kami nikah dibawah tangan,“ aku Ana kepada petugas.
Di hotel ini pula, petugas mengamankan satu pasangan mesum, yaitu Tika Septiana (21) warga Blok 40 Rusun Palembang bersama pasangannya Lukman Ismail (27) warga Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur.
Sementara di hotel Twin Star, petugas menciduk satu pasangan mesum atas nama Elis (24) warga Seduduk Putih Palembang bersama pasangannya Ali Imron, karyawan PT tertra Agung Sentosa (TAS) Palembang, diamankan pula satu unit kendaraan Mitsubishi Triton BG 177 KJ yang diduga kendaraan dinas milik perusahaan yang digunakan Ali Imron.
Sedangkan dikawasan Tanjung Lago, tim gabungan menyisir warung remang milik Tugio, disini tim gabungan menciduk Siti Maryam, warga Kelurahan 3-4 Ulu Palembang, lalu di warung milik Novi diciduk Asmawita warga Blok 16 Rusun Palembang dan Mita warga Lebak Mulya Sekip Palembang.
Tim kemudian bergerak ke warung milik Yanto, disini petugas berhasil mengamankan seorang pemuda yang mengaku bernama Agus, ia kedapatan membawa senjata tajam yang disimpan dalam tas sandang miliknya. Disini pula petugas menemukan satu drum tuak milik Panjaitan warga Palembang .
Kasat Sabhara Polres Banyuasin AKP Suarno menjelaskan, razia yang dilakukan tim gabungan dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). Dikawasan Tanjung Lago, jarang sekali terjamah petugas, kali ini kami yang datang kesana, dan ternyata memang benar ditemukan warung remang-remang yang berkedok warung makan," jelasnya.
Seluruh PSK yang terjaring razia didata di Polres Banyuasin. “Usai diberikan pengarahan, mereka kita lepas kembali, namun khusus tersangka yang tertangkap membawa sajam akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku," ucapnya.
Kedepan, lanjut Suarno pihaknya akan mengintensifkan razia dikawasan ini. “Ini baru tahap pertama, kami akan terus melakukan razia ditempat mesum, tujuannya selain untuk menciptakan kondisi yang kondusif juga memberantas peredaran narkoba dan miras," bebernya.
Kasat Pol PP Rusman Firman menambahkan, dalam penegakan Perda anti maksiat dan minuman keras (miras), memang perlu dilakukan penetiban dan penyisiran wilayah-wilayah yang diduga sebagai tempat peredarannya.
“Selain itu penertiban ini juga dilakukan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Sea Games yang akan dihelat beberapa hari kedepan. Setidaknya dengan razia yang dilakukan bisa menekan angka kriminalitas dan menciptakan kondisi yang kondusif," ujarnya. (sir)

Rusak Lahan PT Baturona Adimulya Belum Mau Ganti Rugi

Sekayu, SN

Semburan gas bercampur air dan lumpur mirip lapindo di Dusun III Jantibun, Desa Supatbarat, Kecamatan Babatsupat, Musi Banyuasin (Muba) belum juga ditanggulangi pihak PT Baturona Adimulya. Tidak hanya itu, perusahaan pertambangan yang menyebabkan munculnya semburan tersebut tidak mau ganti rugi kerusakan.
Berdasarkan pantauan Koran ini dilapangan, semburan lumpur masih terjadi dengan ketinggian sekitar 20-25 meter. Hingga sore kemarin, pihak Baturona belum membuat tanggul atau kolam yang sebelumnya direncanakan sehari lalu. Itu artinya cairan lumpur sudah mengalir ke kawasan lain, bahkan ke sungai-sungai yang ada di sekitar areal semburan lumpur.
Humas PT Baturona Adimulya, Amri mengatakan, terhambatnya pembuatan tanggul disebabkan tidak ada kesepakatnya nilai sewa pinjam pakai lahan dengan pemiliknya. Dikatakan, Robani pemilik lahan meminta ganti rugi sebesar Rp 200 juta. Jumlah tersebut dinilai pihak perusahaan terlalu besar.
“Kita hanya pinjam pakai lahan untuk membuat tanggul. Saya kira dengan harga yang ditetapkan pemilik lahan terlalu tinggi. Kita tahu harga pasaran tanah Pak. Menurut saya, Rp 25 juta cukuplah,” kata Amri
Menurut dia, pihaknya sudah beritikad baik dengan adanya insiden tersebut. Pendekatan secara emosional sudah dilakukan, namun tidak mencapai kata sepakat mengenai nilai ganti rugi. Lantaran itu, pihaknya juga tidak bisa mengerjakan tanggul karena tidak dapat izin pemilik lahan.
“Karena tidak deal soal harga, tim kita beralih ke lahan warga lain sekitar 200 meter dari sumber semburan. Disanalah kita akan membuat tanggul, mudah-mudahan besok selesai,” tuturnya.
Sementara itu, Robani pemilik lahan, merasa kecewa dengan keputusan PT Baturona yang memilih lahan lain untuk membuat tanggul. Menurut dia, sumber semburan tersebut berada persis di atas lahan kebun sawit miliknya. Dan akibat semburan itu, lebih dari seperempat hektar kebun sawit dan juga karet rusak.
“Yang jelas kebun saya rusak, dan saya minta ganti rugi Rp 200 juta titik,” kata Robani.
Dia menambahkan, dirinya tidak bermaksud mengambil keuntungan dari insiden ini. Namun dengan kerusakan yang menimpa kebun miliknya, wajar dia minta ganti rugi. (her)

Listrik Sering Mati, Rekening Melonjak

Sungai Lilin, SN

Dampak dari pemadaman listrik yang masih terjadi di Kecamatan Sungai Lilin, Muba berdampak pada tingginya pembayaran listrik warga, bahkan lonjakan dapat mencapai 100 pesen. Terlebih lagi kurang aktifnya petugas pencatat meteran mengakibatkan rekening (KwH) asal main tembak.
Seperti terjadi beberapa desa di kecamatan Sungai Lilin, diantaranya yang paling parah didesa Sumber Rezeki, Kecamatan Sungai Lilin, Muba, hampir 85 persen warga yang bermukim didesa ini mengeluhkan tingginya pembayaran listrik akibat pemadaman listrik oleh pihak PLN.
Kepala Desa (Kades) Sember Rezeki, Raji mengatakan permasalahan terhadap listrik sudah terjadi sejak enam bulan lalu, permasalahan yang dihadapi warga ataupun pelangan PLN sebagaian besar sama yakni tingginya pembayaran iuran listrik yang diangap tidak sesuai dengan pemakaian warga.
”Kurangnya kordinasi pihak PLN dengan pelangan terkadang menjadi persoalan samapai saat ini. Pemadaman sering kali terjadi tanpa ada konfirmasi dengan pelangan, selain itu petugas catat jarang sekali datang sehingga terkesan hanya menebak-nebak,” ungkap Raji.
Bukan hanya itu saja beberapa desa yang mengalami hal serupa diantaranya desa Srigunung bahkan hampir dalam satu minggu listrik hanya menyala hanya kurun waktu 4-6 jam. Sehingga tidak sedikit dari warga mengaku kesal dengan pihak PLN akan tetapi warga tidak dapat berbuat banyak karena untuk meninta konfirmasi dari PLN ranting Sungai Lilin pihak bersangkutan selalu mengelak dengan mengatakan jaringan masih bergantung dengan PLN Pangkalan Balai, Banyuasin.
”Sudah sering waga mendatangi PLN Ranting Sungai Lili, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan sebab menurut mereka jaringan masih menginduk di PLN Cabang Pangkalan Balai, Banyuasin,” ungkap Sulaiman (44) warga desa Srigunung, Sungai Lilin, Muba.
Sementara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, wargapun tak jarang diminta oleh pihak perusahaan untuk dapat tenang dengan alasan agar pembayaran yang melebihi dari KwH akan ditabung untuk pembayaran bulan berikutnya.
”Jika kita menanyakan terkait pembayaran tidak sesuai, mereka selalu bilang pembayaran yang melebihi dari KwH tidak akan hilang melainkan untuk menutupi pembayaran bulan depan,”jelas Sulaiman.
Perlu diketahui tahun lalu, rumah Halimah (42) warga RT 18/05 Kelurahan Sungai Lilin tepatnya dibelakang kantor Camat Sungai Lilin ini, tidak sangup mambayar karena tingginya pembayaran hingga mencapai 400 persen, akibat tidak mampu membayar akhirnya yang bersangkutan harus rela meteran dicabut oleh pihak PLN.
”Ya sudah lama meteran saya dicabut mas, masalahnya tingginya pembayaran membuat saya tidak mampu membayar hingga mencapai Rp 2 juta selama pemakaian dua bulan,” ungkap Halmiah.
Sementara dalam keterangannya, Kepala Ranting PLN Sungai Lilin, Suratmin saat dihubunggi koran ini mengaku belum ada laporan terkait dengan lonjakan rekenig pembayaran, namun tekait dengan pemadaman listrik silakan konfirmasi dengan PLN Pangkalan Balai.
” Belum ada laporan pelangan sampai saat ini, terkait pemadaman listrik hendaknya langsung konfirmasi ke Cabang Pangkalan Balai,” jelas Suratmin saat dihubungi kemarin. (her)

Sampah Plastik Ancam Palembang

Palembang, SN
Pesatnya peningkatan penduduk di Kota Palembang disertai masih minimnya kesadaran masyarakatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan ikut memberi dampak negatif kebersihan dikota ini.
Sampah plastik misalnya yang di buang masyarakat sembarangan di sungai maupun didaratan (tanah) kelamaan menjadi ancaman sendiri bagi lingkungan.
Walikota Palembang H Eddy Santana Putra mengatakan kresek (kantong plastik) yang digunakan sekarang ini bahan bakunya 98-99 persen plastik biasa (konvesional), biasanya terbuat dari HDPE yang diberi bahan tambahan (Additive), sehingga akan menyebabkan plasti lebih mudah rusak menjadi serpihan, tetapi tidak merubah serpihan tersebut menjadi komponen yang alami (air/H2O) atau karbondioksida (CO2).
“Sampah plastic tidak hanya menjadi masalah kita (Palembang), melainkan juga telah menjadi masalah dunia, kalau tidak dilakukan pencegahan dari sekarang dalam hitungan tahun akan mengamncam kelestarian lingkungan, ”jelas Eddy Kamis (3/11) usai sosialisasi pengurangan pemakaian plastik dan kantong plastik di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang.
Sampah plastic sendiri, kata orang nomor satu di kota Palembang ini, sudah mencapai angka yang fantastis dan ikut mencemari sungai dan tanah sisa-sisa dari pembuangan rumah tangga, pusat perbelanjaan dan lain-lainya.
“14,5 Persen sampah plastik mendominasi sampah di sungai dan tanah, artinya 150 ton/hari yang dibuang ketanah dan sungai,”jelasnya.
Untuk penangulangannya, kata Eddy Pemerintah Kota (pemkot) Palembang berkomitmen untuk menangulanginya dengan cara pengunaan kantong kresek terbuat dari bahan alami dan mudah di perbahrui dari bahan-bahan umbian.
“Kedepan kita akan melarang pengunaan kantong kersek yang sekarang ini, dan akan diganti dengan kantong plastic terbuat dari bahan tapioca, hanya saja rencana ini menunggu pembuatan secara massal dan harganya terjangkau,”jelasnya.
Sementara itu Kepala BLH Kota Palembang Kms Abu Bakar mengatakan telah ada perusahaan besar yang berkomitemn untuk menangulangi pencemaran lingkungan dari kantong kresek ini.
“hari ini telah dilakukan penandatangan kesepakatan untuk bersama menangulangi sampah plastic, dengan cara mengunakan mengunakan kantong plastic mengunakan bahan tapioca,”jelasnya. Untuk tahap awal ini saja, sambutan fositif dari berbagai kalangangan kata Abu dilakukan, salah satunya adanya bantuan 5 ribu exsemplar plastin enviplas dari PT BA, 5 ribu Exsemplar dari PT Indoofoof, 10 ribu exsp dari Gapindo dan 10 ribu Exs dari PT Pusri.
“Ini akan kita kampanyekan untuk dibagikan secara gratis diwarung-warung dan masyarakat dibantaran sungai musi serta warung-warung kecil,”jelasnya.ditagetkan kata Abu tahun 2012 kantong envi plast akan masuk pasar-pasar tradsional untuk mengantikan pemakaian kantong kersek oxo Degrable plastic dipasaran.
“Kalau sudah diwajibkan ini akan kita buat Peraturan Walikota (perwali) dan Peraturan Daerah (perda)nya,3-4 bulan kedepan produksi kantong plastic envi plast akan mencukupi kebutuhan pemakaian di Kota ini,”jelasnya.
Sementara itu juga Biopolymer Plant Manager Enviplast Aidil Arafat mengatakan keingianan pihaknya untuk memproduksi kantong envi plast ini terkait komitemen Kota Palembang menjadi kota pelopor untuk menangulangi permasalahan lingkungan salah satunya, pencemaran samaph dai sampah plastik.
“launching ini karena komitemn Kota Palembang ,kota yang pertama kali konsisiten untuk menangulangi masalah sampah plastik dikota Palembang,”tukasnya.(win)

Pelabuhan 35 Ilir Didominasi Truk Hewan Kurban

Palembang, SN
Menjelang Hari Raya Idul Adha 1432 H, terjadi peningkatan truk yang menyeberang di Pelabuhan 35 Ilir kebanyakan didominasi oleh truk pengangkut hewan kurban. Sedangkan untuk jumlah penumpang hanya mengalami peningkatan sebesar 2 persen.
Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Laut dan Angkutan Sungai dan Perairan (ASDP), Said Albar, jika untuk truk yang ingin menyebrang melalui jalur sungai mengalami peningkatan yakni di hari biasanya normalnya hanya satu truk, menjelang hari raya Idul Adha mengalami peningkatan hingga delapan truknya yang didominasi truk pengangkut hewan kurban.
“Normalnya hanya satu truk perharinya, tapi menjelang Idul Adha. Lonjakan ini terjadi sudah satu minggu belakangan ini, dan terus mengalami peningkatan hingga puncaknya kita prediksi H-1 sebelum Idul Adha,” terangnya.
Sedangkan, untuk peningkatan jumlah penumpang tidak terlalu signifikan dibandingkan hari biasanya. “Hingga saat ini peningkatan tidak terlalu banyak, akan tetapi H-3 akan mengalami peningkatan sebesar 2 persen dari hari biasanya,” kata Said, kemarin (3/11).
Tambah Said, jika normalnya total penumpang sekitar 200 orang perharinya, menjelang Idul Adha terjadi peningkatan 2 persen. Walaupun terjadi peningkatan tidak ada peningkatan untuk penambahan armada. Kenapa? Karena pihaknya tidak ada persiapan khusus selama Idul Adha.
“Kita mempriotaskan hanya untuk dua hari raya besar keagamaan yakni Hari raya idul Fitri dan Natal, serta pergantian tahun 2011 ke 2012. dimana akan terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk hari raya Idul Adha tidak terlalu banyak,” jelasnya.
Said melanjutkan, untuk armada tidak ada penambahan masih delapan kapal penyebrangan yang disiapkan untuk Palembang – Mentok diantaranya Kapal Kerapu, Kapal Srikandi Nusantara dan Kapal Jembatan Musi 1. “Tidak ada penambahan jumlah kapal, kita persiapkan masih seperti hari biasanya,” ujarnya.
Selain itu, gelombang laut masih dikategorikan masih normal 1.5 meter di atas permukaan laut. “Untuk saat ini gelombang masih diambang normal. Oleh sebab itu untuk penyebarangan sendiri masih normal aman walaupun ada peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan,” pungkasnya.(win)

2 rumah, 4 Motor dan 80 Suku Emas Ludes Terbakar

Kayuagung, SN
Kebakaran rumah kembali lagi terjadi di Kabupaten OKI. Setelah beberapa bulan lalu ratusan rumah di Desa Sungai Lumpur Kecamatan Sungai Menang dilalap api, kini Si Jago Merah meludeskan dua unit rumah di Desa Ulak Kedondong Dusun IV Kecamatan Cengal.
Peristiwa ini terjadi Senin (31/10) sekitar pukul 03 30 WIB, namun baru diketahui media kemarin. Kemarin juga berbagai bantuan dari Dinsos OKI dan Setda OKI diberikan kepada masing-masing korban, kini penghuni rumah mengungsi di rumah keluarga mereka di desa setempat.
Romli SSos MSi selaku Camat Cengal saat dikonfirmasi melalui telpon seluler kemarin siang menjelaskan, kedua rumah yang semuanya berbentuk panggung ini masing-masing milik Herman dan Matdina. Rumah Matdina juga dihuni keluarga lain yang merupakan anak menantunya namun camat tidak mengetahui identitasnya.
Dipaparkan camat, kerugian yang ditaksir dari kedua rumah ini mencapai sekitar Rp 600 juta. Selain membumi hanguskan bangunan rumah, apipun menghanguskan 4 unit motor masing-masing 2 motor dari kedua rumah serta perhiasan emas total 80 suku yang juga dari kedua rumah.
Lanjut Romli, dari kedua rumah yang ludes terbakar dan tidak ada satupun harta benda yang berhasil diselamatkan ini jaraknya bersebelahan. Api diduga kuat bersumber akibat terjadinya hubungan listrik arus pendek dari salah satu rumah, namun belum jelas dari rumah siapa.
Diterangkannya, saat ini semua penghuni rumah yang berjumlah 18 jiwa kini untuk sementara waktu sudah mengungsi di rumah keluarga masing-masing. Meskipun api dengan hebatnya menghanguskan semua benda, namun tidak ada korban jiwa meskipun ada penghuni rumah yang mengalami luka ringan akibat api dan reruntuhan bangunan.
"Warga setempat yang mengetahui kebakaran langsung memberikan pertolongan. Api dengan cepat berkorban sehingga warga saat itu berinisiatif merobohkan kedua rumah yang sedang terbakar, ini dilakukan untuk menghindari kobaran api merambat ke rumah tetangga,”jelas Romli.
Adapun bantuan yang kini sudah diterima korban berupa peralatan dan perabotan rumah tangga dari Dinsos OKI. Bantuan dari Bagian Kesra Setda OKI berupa uang masing-masing Rp 10 juta untuk 1 unit rumah dan bantuan logistik lainnya. (iso)

Koalisi atau Poros Tengah Sama Saja, Tak Ada Gunanya

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

BANYAK cara yang dilakukan kelompok partai untuk menggalang kekuatan. Tak menjadi pemenang Pemilu atau tak dominan di parlemen, bukan halangan untuk menjadi pengambil keputusan.
Hal yang sangat lazim atau biasa dilakukan adalah dengan berkoalisi. Atau di sistem parlemen Indonesia yang disebut dengan istilah 'Poros'. Bukti koalisi bisa menggolkan tujuan mereka saat terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden saat bersaing dengan Megawati Soekarnoputeri.
Tetapi saat ini apakah poros atau koalisi bisa sama seperti dulu, kuat dan bisa disegani? Jawabannya 'tidak'. Seperti saat ini ada usaha 6 parpol poros tengah
menghadang ambang batas parlemen 4-5 persen untuk Pemilu 2014. Jelas hal tersebut agak sulit untuk diwujudkan. Usaha dan energi ke arah itu sangat terlihat hanya ekspresi kepanikan belaka.
Untuk diketahui ada usulan pembentukan poros tengah yang digagas partai koalisi yakni PKB, PAN, PPP dan PKS bersama Gerindra dan Hanura. Partai-partai ini nanti akan menolak ambang batas 4-5 persen.
Dalam pergaulan politik, poros tengah ini hanya mencerminkan kegalauan dari elit parpol yang perolehan suaranya tidak dominan. Sedangkan untuk rakyat, sangat jelas ini tidak ada gunanya sama sekali. Mereka hanya mempertontonkan diri haus kekuasaan dan berusaha lama untuk berada di lingkar kekuasaan. Rakyat menonton ulah mereka.
Okelah kalau memang wakil rakyat tersebut memperhatikan rakyat. Ini jangan peduli dengan konstituen, antar mereka sendiri ribut, sibuk saling sikut, terlibat korupsi. Rakyat tidak mereka perhatikan. Oh demokrasi Indonesia, kapan bisa ada perubahan untuk Bangsa ini? (***)

Infrastruktur Pertanian Pagaralam Masih Minim

Pagaralam, SN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, menilai pembangunan infrastruktur di bidang pertanian masih minim dan belum optimal pemanfaatannya, seperti balai benih ikan dan balai pembibitan. Demikian diungkapkan Ketua Fraksi Gunung Dempo, DPRD Kota Pagaralam, Alpian SH, Kamis (3/11).
Dikatakanya, pembangunan infrastruktur pertanian yang disediakan pemerintah untuk kepentingan para petani masih sangat minim. Setelah Pagaralam menjadi daerah Otonomi yang sudah berumur 10 tahun, belum tampak nyata pembangunan sarana penunjang di daerah-daerah potensi pertanian seperti kawasan Dempo Utara, Dempo Tangah dan Pagaralam Utara.
"Sarana pendukung seperti pembangunan irigasi induk yang bisa mengairi ribuan hektare sawah, balai benih ikan (BBI) dan balai pembibitan dibeberapa kecamatan tersebut masih belum optimal. Masih banyak kawasan persawahan yang belum memiliki irigasi permanen," ungkapnya.
Dia mengatakan, Pagaralam merupakan kota yang memiliki visi dan misi sebagai Kota Agrobisnis. Untuk itu, seharusnya pemerintah lebih fokus pada pembangunan bidang pertanian.
“Ada tiga hal yang penting yaitu pemberian bantuan bibit, bantuan pupuk serta jalur pemasaran hasil pertanian harus lebih diperhatikan oleh pemerintah," ungkapnya.
Tiga hal ini yang menjadi masalah utama bagi petani di Pagaralam, untuk meningkatkan hasil pertanian. "Namun ketiga bidang tersebut saat ini masih kurang diperhatikan," katanya.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, Dr Hj Ida Fitriati MKes, mengatakan selama ini pemerintah sudah mulai fokus pada pembangunan bidang pertanian karena sesuai dengan visi dan misi yakni Kota Agrobisnis.
"Pemerintah juga terus melakukan pembangunan irigasi di berbagai daerah agar sistem pengairan bisa berjalan dengan baik," ungkap dia.
Dia mengatakan, namun saat ini pemerintah kota masih perlu melakukan perubahan sistim dan pola bertani di Pagaralam. Dengan lahan yang sedikit diharapkan petani mampu menghasilkan panen yang tinggi.
"Kita akan mengoptimalkan 6.000 hektare sawah untuk meningkatkan produksi padi, dan memprogramkan pembangunan dua irigasi baru dengan anggaran sekitar Rp40 miliar," ungkapnya. (asn)

3-25 November, Angkutan Batubara Stop Operasi

Lahat, SN
Mulai 3-25 November seluruh angkutan batubara maupun kayu logs diminta berhenti beroperasi. Keputusan itu berdasarkan surat edaran Gubernur No 024/2805/Dishubkominfo/2011 perihal penghentian sementara pengoperasian angkutan batubara dan kayu (logs) sehubungan dengan pelaksanaan SEA Games XXVI.
“Surat edaran itu kita tindaklanjuti melalui Peraturan Bupati (perbup) No 551.11/500/Hubkominfo/2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang penghentian sementara pengoperasian angkutan, yang ditujukan kepada pemgusaha angkutan batubara, pengusaha tambang dan Ketua asosiasi angkutan tambang batubara,” kata Kadishukominfo Lahat, Drs Syaifuddin, Selasa (1/11).
Bagi yang melanggar, kita tindak ditempat, kalau saja angkutan batubara tidak mengindahkan Perbup dan edaran dari Gubernur Sumsel, akan dicabut izin mereka dengan berkoordinasi dengan Dishubkominfo Sumsel.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Angkutan Tambang Batubara Kabupaten Lahat Hudson Arpan menyebutkan, pada dasarnya pihaknya sangat mendukung kepentingan negara dengan adanya penyelenggaraan olahraga di Kota Palembang.
“Tetapi, pemerintah juga memperhatikan kebijakan yang diambil, dimana, kebanyakan, pengusaha menjalankan angkutan batubara tersebut harus membayar cicilan kendaraan, belum lagi kerugian ditimbulkan dan lain sebagianya,” katanya.
Untuk itulah, pihaknya memberikan masukan kepada pemerintah, agar dapat duduk satu meja lagi, membahas dan mencari jalan keluarnya, jangan sampai satu pihak merasa dirugikan.
“Antara Dishubkominfo, pihak transportir dan asosiasi duduk satu meja, mencarikan solusi yang terbaik, sehingga tidak hanya dari sebelah saja dirugikan, bila perlu kedua belah pihak akan diuntungkan,” ucap Hudson.
Terpisah, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Balfas Zaman menuturkan, pihak perusahaan hanya mengangkut batubara hanya sebatas Kecamatan Merapi Timur tepatnya di Rapen.
“Jadi kita tidak ada permasalahan sama sekali, dengan terbitnya Perbup dan surat edaran gubernur Sumsel karena angkutan CV LMB hanya sebatas Merapi Timur,” katanya.
Sementara itu dari koodinator LSM KAPAKKAN Lahat Muslim memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada pemerintah untuk menyetop angkutan batubara baik untuk sementara atau selamanya. Sebab angkutan batubara dan penambangan serta eksplorasi di Kabupaten Lahat lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Andaipun ada yang diuntungkan dari penambangan batubara tersebut hanya segelintir orang saja sementara rakyat terus menderita dan kehabisan lahan garapan belum lagi ditambah dengan hancurnya ekosistem dan lingkungan yang ada.
"Untuk itu menurut pemerintah harus meninjau ulang izin eksplorasi batubara di kabupaten ini andaikata masih menyanyangi Bumi seganti Setungguan ini," tegasnya. (zal)

Venues SEA Games Berhutang, Anggaran SKPD Dipangkas

Palembang, SN

Perhelatan SEA Games XXVI, 11-22 November mendatang berdampak terhadap anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumsel. Betap tidak, untuk menalangi biaya pembangunan tiga venues, anggaran keseluruhan SKPD di APBD 2012 dipangkas.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi ditemui usai rapat dengan jajaran Dinas PU Bina Marga Sumsel, Kamis (3/11).
"Pemangkasan anggaran ini dilakukan, karena anggaran di APBD 2012 akan di alokasikan untuk pembayaran hutang tiga venues yakni aquatik, atletik dan menembak. Totalnya sekitar Rp 324, 9 miliar," terangnya.
Ia mencontohkan, akibat rencana pembayaran hutang tiga venues tersebut, anggaran untuk Dinas PU Bina Marga, yang awalnya di usulkan di KUA/PPAS sebesar Rp 800 miliar namun yang bisa di realisasikan hanya Rp 520 miliar.
Jumlah ini kata Yudha, menurun jika dibandingkan anggaran untuk PU BM di tahun 2011 yang mencapai Rp 600 miliar lebih. "Kita miris dengan keadaan ini, anggaran yang diajukan ke eksekutif Rp 800 M tapi karena ada keperluan untuk pembayaran utang venues SEA Games jadi sementara ini anggaran yang terealisasi hanya Rp 520 M," ungkapnya.
Namun sambung Yudha, masih ada kemungkinan pergeseran anggaran, sebab saat ini pembahasan baru pada pra anggaran. Selain itu disetujui atau tidaknya anggaran untuk pembayaran hutang SEA Games, sangat tergantung dengan keluar atau tidaknya surat pengakuan hutang (SPH) dari pimpinan dewan.
Dalam mengeluarkan SPH ini kata Yudha, sangat tergantung dengan ada atau tidaknya dasar hukum pembayaran hutang tersebut.
"Pembangunan tiga venue itu, awalnya di danai pihak ketiga. Namun dalam pelaksanaannya dana yang dikucurkan pihak ketiga itu tersendat, sehingga pembayarannya dimasukkan dahulu di APBD Sumsel," katanya.
Nantinya sambung Yudha, jika dana dari pihak ketiga itu sudah dapat dicairkan, maka dana itu akan masuk ke APBD menggantikan dana yang sudah dikeluarkan. Dan dana itu, dapat digunakan pada APBD Perubahan.
"Informasinya dana dari pihak ketiga itu dalam perjalanan, tapi tidak mungkin dimasukan dalam KUA/PPAS sekarang ini. Jadi, ditalangi dahulu dari dana APBD. Jika nanti dana dari pihak ketiga cair, maka dana itu akan jadi dana stand by di APBD Perubahan 2012," terang Politisi PDI Perjuangan ini.
Disisi lain kata Yudha, alokasi anggaran di Dinas PU BM tahun 2012 sebesar Rp 520 M diprioritaskan untuk pengembangan dan pemeliharaan jalan. Namun, karena ada pengurangan anggaran, maka akan dilihat skala prioritas.
"Akan kita lihat lagi, jalan mana yang prioritas untuk dibangun terlebih dahulu," katanya. (awj)

Edisi Cetak 494/ Rabu 2 November 2011

Pengeboran PT Baturona Adimulya Semburkan Lumpur Setinggi 30 Meter

Babatsupat, SN
Masyarakat Dusun III Jantibun Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat Musi Banyuasin (Muba) mendadak heboh dan panik. Pasalnya Senin (31/10) sekitar pukul 16.00 WIB, gas bercampur air dan lumpur tiba-tiba menyembur dari permukaan lahan milik warga dengan ketinggian hingga 30 meter.
Pantauan koran ini, Selasa (1/11), semburan gas bercampur air dan lumpur ini berasal dari bekas pengeboran yang dilakukan PT Baturona Adimulya di lahan perkebunan sawit milik Robani(50), warga Jantibun.
Semburan tersebut masih terjadi hingga pukul 15.00 sore kamarin. Beberapa tanaman seperti karet dan sawit nampak berwarna kecoklatan terkena cairan lumpur.
Di lokasi petugas kepolisian dari Polsek Sungaililin dan Keluang memasang police line sekitar 20 meter dari sumber semburan. Ini dilakukan agar tidak membahayakan warga yang datang untuk melihat. Sebab, meski mengaku sedikit panik, cukup banyak warga yang mendatangi lokasi untuk menyaksikan sendiri.
Mendapati kondisi ini, Kamino (28), anak dari pemilik lahan mengungkapkan, semburan tersebut, sudah merusak sekitar seperempat hektar lahan yang terdiri dari tanaman karet dan sawit milik keluarganya. Karena itu pihaknya bermaksud meminta ganti rugi kepada PT Baturona, termasuk rencana pembuatan tanggul atau kolam penampungan di sekitar sumber semburan.
“Pihak PT Baturona sudah mendatangkan alat berat untuk mengeruk tanah buat tanggul. Tapi sementara ini kami belum bisa mengizinkan, sampai deal nilai ganti ruginya. Apalagi karet kami baru empat hari ini di plat,” terang Kamino yang dibincangi di sekitar lokasi semburan lumpur.
General Manager (GM) PT Baturona Adimulya, Nurhadi membenarkan jika semburan gas bercampur air dan lumpur ini bersumber dari bekas pengeboran PT Baturona. Sebab 24 Oktober lalu, pihaknya melakukan pengeboran dengan kedalaman sekitar 200 meter untuk mencari tahu potensi batubara.
Namun, lanjut dia, pihaknya menemukan kandungan batubara hanya di kedalaman satu meter. Sehingga rencana untuk eksplorasi di titik lahan tersebut tidak diteruskan, dan bekas boran tersebut kembali ditimbun.
"Memang sumber semburan itu persis dari bekas boran kita tempo hari. Soal sebab atau pemicunya, masih kita pelajari. Bisa jadi ada pengaruh tekanan dari bekas sumur bor Pertamina sekitar lima kilo meter dari tempat itu,” kata Nurhadi.
Kendati demikian, kata dia, pihaknya tetap akan bertanggungjawab dengan melakukan penanggulangan. Pihaknya sudah menurunkan satu unit eksapator untuk membuat tanggul atau semacam kolam untuk menampung cairan lumpur agar tidak menyebar ke lahan milik warga di sekitarnya.
"Kita bekerjasama dengan pemerintah terkait, dan juga minta bantuan dari Pertamina untuk mendeteksi kandungan cairan dari semburan itu. Di sisi lain kita juga masih nego harga dengan pemilik lahan yang akan kita keruk dengan kedalaman empat meter dan lebar seperempat hektare,” tambahnya. (her)

Lima Jembatan MURA Telan Dana Rp 109 M Lebih

Musi Rawas, SN

Untuk membuka aksesibilitas dan mengejar ketertinggalan disektor infrastruktur, Pemkab Musi Rawas saat ini tengah menyelesaikan pembangunan lima jembatan yang sudah dikerjakan sejak tahun 2007 yang lalu. Dari beberapa jembatan yang dikerjakan tersebut beberapa diantaranya akan selesai tahun ini.
“Sampai dengan tahun ini, jumlah dana yang sudah dianggarkan dalam kisaran Rp109,030 miliar untuk pembangunan jembatan tersebut,” kata Kepala Bidang Program pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Musi Rawas, Alawiyah, Senin (1/11).
Dijelaskannya, lima jembatan yang masih dalam tahap pengerjaan yaitu adalah jembatan Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas, Biaro, Kecamatan Karang Dapo dan jembatan Pangkalan Tarum, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu. Pembangunannya dikerjakan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.
Ditambahknnya untuk jembatan Muara Rengas diperkirakan selesai akhir tahun ini, dana yang dialokasikan untuk pembangunan jembatan tersebut mencapai mencapai Rp25,980 miliar. Sedangkan jembatan Pulau Kidak pengerjaannya diperkirakan baru selesai pada 2012, dari 2007 hingga 2011 sudah menelan dana mencapai Rp22,030 miliar.
Untuk jembatan Desa Pangkalan Tarum dan akses jalan aspal menuju Cecar dan ke Muara Lakitan, dikerjakan sejak 2007 lalu hingga saat ini telah menelan dana sebesar Rp28,600 miliar.
“Pembangunan kelima jembatan tersebut seluruh danyanya bersumber dari APBD Musi Rawas,” tambahnya.
Dengan adanya pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur yang saat ini menjadi kebutuhan yang vital bagi masyarakat Musi Rawas. Apabila semua akses infrastruktur sudah bias dinikmati oleh masyarakat maka akan memiliki dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. (fik)

Lumbung Beras di Muara Enim Masih Minim

Muara Enim, SN

Keberadaan lumbung beras di Kabupaten Muara Enim dinilai masih minim. Sulitnya mendapatkan lahan hibah disinyalir menjadi kendala bagi pembangunan lumbung di sejumlah desa.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim, Jasman Sanif melalui Kepala Seksi (Kasi) Keanekaragaman dan Keamanan Pangan Dewi Adrianti.
Menurutnya, prasyarat dibangunnya lumbung (gudang penyimpanan) beras adalah mendapatkan tanah hibah dari masyarakat. Diakuinya, dari 22 Kecamatan seKabupaten Muara Enim belum semuanya memiliki lumbung beras. Namun begitu, pemerintah daerah tetap mengupayakan agar semua daerah memilikinya.
“Memang, kendala saat ini masih sebagian kecil saja masyarakat yang mau menghibahkan tanahnya untuk dibangun lumbung beras,” ujar Dewi ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/11).
Dikatakan Dewi, pada 2011 ini saja, pembangunan lumbung padi hanya sebanyak empat unit. Masing-masing satu unit di Kecamatan Ujanmas, Gunung Megang, Kawasan Transmigrasi Muara Harapan Kecamatan Muara Enim, dan Muara Imil Kecamatan Tanjung Agung.
Sementara, untuk Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU), Semende Darat Tengah (SDT) dan Semende Darat Laut (SDL) hingga saat ini belum memiliki lumbung beras desa. Padahal, tiga kecamatan ini termasuk daerah sentra beras di Kabupaten Muara Enim.
“Kendalanya tetap sama, yakni belum adanya masyarakat yang bersedia menghibahkan tanahnya. Saat ini, untuk lumbung beras di tiga kecamatan tersebut bersifat kepemilikian pribadi. Bukan yang dikelola secara bersama oleh kelompok tani,” ujar Dewi.
Menurut Dewi, selain masih minimnya jumlah lumbung, stok beras yang disediakan pemerintah juga relatif terbatas. Pada tahun ini saja, pemerintah hanya mengalokasikan 8 ton beras sebagai cadangan krisis. Misalnya saat terjadi bencana alam atau kebakaran dan lainnya.
Sesuai mekanismenya, cadangan beras ini dikelola oleh kelompok tani. Dimana saat panen atau produksi padi, pemerintah akan membeli beras dari petani dapat menyimpannya di lumbung.
Selanjutnya, beras yang ada boleh digunakan dahulu oleh petani dengan sistem ‘pinjam’. Artinya, petani masih dapat menggunakan beras yang sudah di beli oleh pemerintah untuk berbagai kebutuhan. Namun, saat beras cadangan tersebut akan digunakan oleh pemerintah maka petani yang bersangkutan harus dapat segera mengembalikannya.
Disisi lain, petani juga boleh menyimpan cadangan beras milik pribadi di lumbung yang ada. “Keberadaan lumbung padi akan sangat menguntungkan petani setempat. Sebab, cadangan beras yang ada di lumbung berasal dari petani setempat yang telah dibeli oleh pemerintah dengan harga yang sesuai ketentuan. Sehingga, tidak akan merugikan petani. Selain itu, padi yang sudah dibeli masih dapat di kelola kembali,” urai Dewi.
Hingga saat ini, lanjut Dewi, cadangan beras pada 2011 belum ada yang dikeluarkan. Sehingga, jumlah ini masih dapat bertambah kembali pada 2012 nanti. Rencananya, pemerintah akan kembali membangun satu unit lumbung beras di salah satu desa yang ada di Kabupaten Muara Enim.
“Hanya saja, mengenai dimana lokasi pastinya kita belum tahu. Namun, di harapkan jumlah yang akan dibangun tidak hanya satu unit namun lebih dari itu,” harap Dewi.
Sementara itu, Kasi Pengendalian Ketahanan Pangan Wartini menambahkan, selama ini kesediaan beras di Kabupaten Muara Enim relative aman.
Diestiminasi, secara statistic jumlah kebutuhan beras di Kabupaten Muara Enim sebanyak 127 kg/tahun/kapita/hari atau 348
gram/kapita/hari. Jumlah ini di dapat dari hasil survey dengan
sebanyak 270 keluarga secara random. (yud)

Angkutan Batubara Antri Beli Solar di SPBU

Prabumulih, SN
Antrian panjang angkutan batubara dan kendaraan lainnya di sejumlah SPBU yang ada di wilayah Kota Prabumulih, nyaris menjadi pemandangan setiap hari. Selain menimbulkan kemacetan jalan karena antri hingga ke bahu jalan, keberadaan kendaraan bertonase besar itu juga dinilai menjadi penyebab langkahnya BBM jenis solar di pasaran.
Salah satunya seperti yang terjadi di salah satu SPBU yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, simpang GOR Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur. Dalam satu hari, jatah minyak solar dari Pertamina Pemasaran Palembang sebanyak 10 ton perhari, di SPBU ini habis dibeli kendaraan pengangkut emas hitam tersebut.
“Padahal sebelumnyo, pacak duo–tigo hari habisnyo! Sekarang sehari habis, kalu masalah jatah kiriman solar dari Pertamina tetep 10 ton setiap harinyo,” aku Taufik, Manager SPBU 24.311.41 reli (GOR Prabu Jaya), ketika ditemui Selasa (1/11).
Pihaknya juga mengaku tidak bisa berbuat banyak, menghadapi kedatangan rombongan dump truk angkutan batubara tersebut. Selain alasan sulitnya menemukan BBM jenis solar di SPBU lain, lemahnya pengawasan dari pihak Pertamina menjadi penyebab ratusan angkutan batubara ini bebas membeli solar di setiap SPBU yang ditemuinya.
"Kalu pemilik SPBU yang ditugasi mengawasi dan melarangnya membeli solar disini, saya kira akan kewalahan dan terlalu beresiko. Serta memerlukan dana operasional cukup tinggi, sementara keuntungan penjualan kito dari waktu ke waktu masih seperti itu,” terang Taufik, dengan nada pasrah.
Menurutnya, dengan kuota yang dijatahi Pertamina, sebanyak 10 ton solar, dan 16 ton premium perharinya, dinilai tidak akan cukup melayani kebutuhan BBM seluruh konsumen dan masyarakat Prabumulih. “Apolagi ditambah pembeli dari luar kota yang melintas lewat Prabumulih, tambah idak cukup. Cuma pertamax be, dijatahi 10 ton habisnyo pacak sebulan,” tambah Taufik.
Keresahan serupa juga diakui Dayat (41), warga Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur. Sejak angkutan batubara tersebut beralih membeli BBM jenis solar di SPBU, banyak pemilik kendaraan mobil yang berbahan bakar solar kesulitan mendapatkan BBM tersebut. “Terkadang sudah lama antri, pas giliran mobil kita habis. Jadi tolonglah diminta kepada pemerintah dan Pertamina untuk tegas terhadap persoalan ini,” harapnya. (and)

BBM di Lahat Dibatasi

Lahat, SN
Keterbatasan jumlah kuota bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis premium dan guna mengantisipasi terjadinya pengisian berulang-ulang menggunakan kendaraan roda empat oleh oknum, Pemkab melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan melibatkan instansi terkait.
Pantuan di lapangan, stasiun pengisian bahan bakar minyak umum (SPBU) yang ada di dalam kota Lahat, diantaranya, SPBU Kota Raya, Bandar Agung, Pagar Agung, dan Muara Siban terlihat banyak sekali petugas gabungan meliputi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Dishubkominfo, Polres, dan Kodim 0405, tengah menjaga dan memantau sekaligus mencatat nomor polisi (nopol) kendaraan roda empat yang pengisian dilakukan secara terus menerus.
Abdullah Abdul Majid pemilik SPBU 24-314-82 Muara Siban mengatakan, pihaknya mendukung adanya pembatasan pembelian BBM jenis premium, dimana, roda dua hanya Rp 20 ribu, sedangkan roda empat Rp 100 ribu, dengan demikian, penggunaan kendaraan lainnya dapat bagian.
“Saya sangat mendukung pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM kepada kendaraan roda dua dan empat sehingga pengguna lainnya kebagian,” katanya, Selasa (1/11).
Biasanya SPBU miliknya kalau normal dapat dipasok PT Pertamina premium sebanyak 20 ton namun dengan keadaan seperti ini maka penyalurannya mengalami pengurangan, mengingat kuota yang dimiliki menipis.
“Kita sangat berterima kasih kepada petugas yang memantau dan mencatat nopol kendaraan yang sering kali keluar masuk SPBU berulang-ulang kali, hal ini, mengantisipasi kehabisan premium,” ungkap H Abdullah
Abdullah menambahkan, sejauh ini, pihaknya tidak lagi melayani pembelian premium menggunakan jerigen, sebab, pihak PT Pertamina telah melayangkan surat peringatan kepada setiap pom bensin.
“Kalau kedapatan, maka, izin kami akan dicabut dan ditutup, untuk itulah, kami tidak melayani lagi pembelian BBM dengan jerigen,” tukasnya.
Senada, H Harun Syarif pemilik SPBU 24-31-45 Kota Raya menuturkan, pihaknya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembelian BBM.
"Dengan adanya pembatasan untuk motor Rp 20 ribu dan mobil Rp 100 ribu, maka, semuanya akan kebagian dan mengurangi antrian panjang,” katanya.
Ia menyebutkan, biasanya pasokan dari PT Pertamina dalam keadaan normal untuk premium sehari dapat mencapai 15-20 ton, untuk solar kita diberi hingga 60 ton.
“Akan tetapi, dengan kondisi sekarang ini, maka, pendistribusian BBM mengalami pengurangan, dimana, premium hanya mendapatkan 10 ton dan solar 20 ton, dan kita dapat memaklumi hal tersebut,” urai H Harun Syarif seraya menambahkan, untuk pembelian jerigen sama sekali tidak dilayani, dan hal ini sudah berlangsung sudah lama.
Terpisah, Kepala Disperindag Kabupaten Lahat Ir Agustia Budiman MM mengemukakan, pembatasan pembelian BBM premium tidak lain, bertujuan, dimana, Kabupaten Lahat tengah disorot dari pusat maupun provinsi.
“Pihak pusat dan provinsi sedang menyoroti persoalan BBM di Bumi Seganti Setungguan, dimana, kabupaten/kota tetanggan sudag memberlakukan hal tersebut, dan hasilnya berjalan sesuai dengan harapan,” katanya.
Agustia mengungkapkan, ini juga meminimalisir terjadinya penimbunan BBM jenis premium oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadinya kelangkaan.
“Kita akan terus melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang beli premium di SPBU 2-3 hari kedepan, dimana, roda dua kita batasi Rp 20 ribu dan roda empat Rp 100 ribu, sedangkan pembelian solar tetap normal,” tukasnya. (zal)

Ribuan Penari SEA Games Belum Juga Terima Honor

Palembang, SN

Ribuan pelajar yang akan menampilkan tarian saat pembukaan dan penutupan SEA Games XXVI, 11-22 November mendatang hingga kini belum menerima honor yang dijanjikan. Alasannya, pihak Inasoc pusat selaku penanggung jawab belum juga mencairkan honor tersebut.
Hal ini diakui Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Sumsel, Ade Karyana, Selasa (1/11) usai rapat dengan Komisi V DPRD Sumsel. Menurutnya, honor bagi penari yang tampil sebesar Rp 25 per hari, ditambah komsumsi Rp 25 per hari.
“Honor hingga saat ini belum ada yang menerima, kita masih menunggu dari pusat. Ini bukan tanggung jawab Diknas, kita hanya membantu kelancaran SEA Games agar bisa terselenggara dengan baik, sedangkan pembiayaan ditanggung oleh Inasoc Pusat," katanya.
Sebelumnya sebanyak 3.000 pelajar SMP dan SMA sekota Palembang ikut memeriahkan tarian massal yang akan ditampilkan pada pembukaan SEA Games (SEAG) XXVI di Jakabaring, 11 November 2011.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, Riza Fahlevi mengatakan para pelajar itu telah mulai berlatih dan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kegiatan belajar mereka.
Namun siswa kelas III tidak diikutsertakan karena harus fokus untuk persiapan mengikuti ujian. (awj)

Dewan Kritik Anggaran Pendidikan Sumsel 2012

Palembang, SN

Sektor pendidikan dalam rancangan APBD Sumsel hanya dianggarkan 17,8 persen atau kurang lebih Rp 800 miliar dari jumlah total APBD Sumsel 2012, Rp 4,2 triliun. Padahal sesuai perintah undang-undang anggaran pendidikan seharusnya minimal 20 persen dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jumlah ini dikritik oleh sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, Edward Jaya. Menurutnya, selain tidak sesuai dengan perintah undang-undang. Jumlah tersebut juga terlalu minim, untuk menunjang berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan di Sumsel.
"Kita sangat menyesalkan mengapa anggaran pendidikan hanya dialokasikan 17,8 persen dari total APBD Sumsel, padahal provinsi Sumsel dikenal sebagai ikon pendidikan gratis dan kesehatan gratis," ungkapnya ditemui usai rapat kerja Komisi V dengan Dinas Pendidikan Sumsel dalam rangka pembahasan pra anggaran APBD Sumsel tahun 2012, Selasa (1/11).
Dikatakannya, dengan anggaran yang kurang lebih Rp 800 miliar, permasalahan dalam bidang pendidikan di Sumsel tidak akan dapat diselesaikan secara maksimal. Seperti, untuk memperbaiki fasilitas sekolah, pembangunan laboratorium di sekolah-sekolah dan lainnya.
"Anggaran pendidikan yang hanya 17,8 persen itu, dialokasikan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung, jelas jumlah ini tidak cukup, apalagi masih banyak sekolah-sekolah di Sumsel ini yang perlu direhab dan diperbaiki," ungkap dia.
Oleh karenanya, kata Politisi Partai Golkar ini, Komisi V meminta kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebagai instansi yang berwenang mengatur anggaran, agar anggaran pendidikan gratis dapat di tingkatkan lagi, minimal sesuai perintah undang-undang 20 persen.
"Permintaan ini sudah kita sampaikan kepada Dispenda, dan paling lambat hari Kamis ini kita minta jawabannya," kata dia.
Lebih lanjut dikatakan Edward, minimnya anggaran dalam sektor pendidikan ini juga terjadi pada APBD 2011. Saat itu, sektor pendidikan hanya dianggarkan 17,6 persen dari total APBD Sumsel. Akibatnya kata Edward, DPRD Sumsel mendapat sorotan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dikarenakan anggaran pendidikan Sumsel dibawah 20 persen.
"Tahun 2011, kita beralasan dana APBD banyak tersedot untuk kegiatan SEA Games XXVI, dan BPK memaklumi itu. Nah, tahun 2012, kita tidak ada kegiatan besar seperti SEAG, seharusnya dana pendidikan dapat dialokasikan 20 persen dari jumlah total APBD," katanya. (awj)