Edisi Cetak 513, Jumat 9 Desember 2011

ELBOB Untuk Kenalkan Daerah

Empat Lawang, SN

Pemerintah Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati menggelar Empat Lawang Battle of the Best (ELBOB) kejuaraan Nasional Off Road di Empat Lawang tidak lain adalah upaya untuk mengenalkan potensi daerah di Kabupaten Empat Lawang. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM di sela-sela arena pertandingan di 3A Tebing Tinggi, Kamis (8/12).
“Tidak hanya dengan cara pagelaran seni ataupun pameran untuk mengenalkan daerah. Dengan kejurnas off road ini juga adalah suatu peluang untuk mendatangkan investor. Karena mereka datang dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan ada beberapa peserta dari negara tetangga yang langsung mengunjungi Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati,” terang HBA.
Maklum, sambung HBA, peserta yang hadir itu berbagai kalangan dan profesi. Ada yang langsung pejabat tinggi dari berbagai daerah, kepolisian, kalangan pengusaha, bahkan tak sedikit juga yang memiliki saham di beberapa perusahaan. Sehingga mereka bisa jadi penyambung lidah untuk mengenalkan Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati dihadapan pengusaha lainnya. Juga termasuk bagi masyarakat dan berbagai kalangan lain tentang Empat Lawang.
“Kitapun berharap demikian, dari gelaran ini setidaknya menjadi barometer bagi pemerintah. Setidaknya memberikan peluang dan membuka pintu bagi investor untuk menanam sahamnya membangun perusahan dan apapun jenisnya di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati,” tambahnya.
Ditinjau dari segi ekonomi, sambung HBA, bisa membantu ekonomi masyarakat kecil bagi warga Tebing Tinggi. Terutama bagi yang mendirikan stand berjualan untuk mengais rezeki yang langsung transaksi jual beli dari peserta maupun official.
“Mulai dari penginapan, rumah makan, kantin, bahkan perbenkelan diramaikan oleh peserta ELBOB ini,” katanya.
Sementara itu panitia teknis ELBOB 2011, Piyong mengatakan, peserta yang sudah menginformasikan kehadirannya sudah mencapai 99 orang. Kini mereka sedang melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti setiap Special Competition Stage (SCS) yang diberikan. “Di hari pertama ini (kemarin, red), semua peserta sudah mengikuti SCS 1 hingga SCS 4 di area 3A Tebing Tinggi,” ungkapnya.
Sekedar informasi, kejurnas Off road ELBOB 2011 tiga rangkaian lomba. Yakni Eliminasi, Country Road and Road Venture, dan Final Top 20 dan Eliminator Challenge. Dilaksanakan di areal 3A, samping Hotel Aceng, dan Lapangan Terowongan Tebing Tinggi. (eko)

Pemkab OKUS Dukung Gerakan Tanam 1 M Pohon

Muaradua, SN

Gerakan menanam 1 Miliar Pohon yang dicanangkan Presiden SBY pemerintah kabupaten OKU Selatan mendukung penuh kegiatan tersebut. Melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan(Dishutbun) OKU Selatan, bentuk dukungan itu diwujudkan dengan penanaman pohon yang dipusatkan di beberapa titik antara lain komplek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Lingkungan Pemkab Kabupaten OKU Selatan .
Kegiatan itu dirangkai dengan peringatan hari PU dan Hari Menanam Pohon Indonesia 2011. Sebenarnya jauh sebelum pemerintah pusat memprogramkan Gerakan Menanam 1 Miliar Pohon, Pemkab OKU Selatan sudah lebih dahulu melakukan langkah nyata berupa sosialisasi kepada masyarakat pentingnya kelestarian hutan sebagai penjaga ekosistem dan kesehatan lingkungan.
"Kalau sekarang kan namanya Program Nasional Penanaman 1 Miliar Pohon, kalau dulu ada program penghijauan. Nah, di Kabupaten OKU Selatan sebenarnya program ini telah lama dilakukan," terang Kadin Hutbun OKUS Winaryo.
Menurutnya, sejak lama pemkab menggalakkan penanaman pohon, terutama di lahan-lahan tandus, dengan membagikan bibit pohon dan buah kepada masyarakat. "Komoditas ini juga bisa menambah penghasilan masyarakat. Apalagi bila dirawat dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Winaryo, tujuan lain penanaman pohon adalah mencegah banjir, tanah longsor, termasuk pula rehabilitasi hutan akibat kebakaran. Penanaman itu juga diharapkan sebagai bentuk konservasi, penyerapan karbon dioksida, dan antisipasi pada perubahan iklim.
"Ini juga sebagai bentuk partisipasi kita terhadap kebutuhan pangan dan energi serta ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dan)

2012, MURA Berlakukan Tarif Penerbangan Komersial

Musi Rawas, SN

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) menghentikan subsidi tiket penerbangan reguler Lubuklinggau - Jakarta dari Bandara Silampari terhitung mulai 2012. Sebelumnya Subsidi yang digelontorkan oleh pemda setempat sebesar Rp20 Miliar untuk dua tahun.
"Mulai tahun depan tidak ada lagi anggaran untuk subsidi tiket pesawat dan penerbangan sudah diberlakukan tarif tiket penerbangan komersial," kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Mura, H Gotri Suyanto, Kamis (9/12).
Dikatakannya, penghentian subsidi tersebut selain sudah dua tahun di berikan subsidi untuk pengoperasian bandara silampari, juga anggaran untuk tahun 2012 porsinya lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.
“Prioritas anggaran tahun depan lebih ke pemenuhan infrastruktur dan ini jauh lebih penting karena menyentuh langsung ke masyarakat,” terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Musi Rawas, Ari Narsa JS mengungkapkan bahwa penghentian subsidi tiket dilakukan karena perpanjangan landasan pacu bandara tersebut yang saat ini sudah mencapai 1.350 meter dan selanjutnya diperpanjang menjadi 2.000 meter.
Dengan infrastruktur yang tersedia sekarang ini katanya, maka tahun mendatang bandara silampari sudah bisa digunakan untuk penerbangan pesawat berbadan besar sehingga sudah bisa dikenakan tarif komersial.
“Infrastruktur dan perlengkapan badara terus kita kerjakan sehingga dengan kondisi tersebut bisa di berlakukan tarif penerbangan komersial,” katanya.
Dijelaskannya, selama ini penerbangan ini dilayani oleh maskapai Komala Tri Varia dengan menggunakan pesawat jenis Bae 146 tipe dengan kapasitas angkut penumpang 86 orang, namun mengingat landasan pacu masih 1.350 meter, penumpang dibatasi hanya 60 orang. Untuk sekali penerbangan harga tiket dijual Rp650.000 per orang. Kedepannya tentu beban subsidi tersebut bisa dihentikan.
”Selain dibantu pemerintah pusat sebesar Rp100 miliar, pengembangan bandara silampari juga dibantu oleh Provinsi Sumsel, dan ada juga hibah Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Empat Lawang,” demikian tukasnya. (fik)

Memprihatinkan Kerusakan Hutan dan Alam di Pagaralam

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

MEMPRIHATINKAN kondisi hutan lindung dan alam di wilayah Pagaralam sekitarnya. Kerusakan terus terjadi, yang semuanya disebabkan ulah tangan tak bertanggungjawab. Kebakaran hutan terus terjadi dan alam menjadi rusak.
Hal ini jelas karena pola ladang berpindah dan membuka lahan dengan cara dibakar.
Kemudian kerusakan hutan yang disebabkan karena perambahan hutan secara diam-diam atau Illegal Logging. Beberapakali terjadi banjir bandang yang cukup besar, yang penyebabnya karena hutan lindung dibabat habis.
Mengejutkan data yang menunjukkan, sekitar 5.340 hektare (ha) dari luas keseluruhan hutan lindung 28.740 hektare hutan di Pagaralam saat ini mengalami kerusakan cukup parah. Disebut mengejutkan, karena selama ini wilayah Pagaralam dikenal sebagai daerah yang alamnya masih terjaga, asri, dan tentu banyak orang yang berkunjung kesana karena hutannya masih hijau.
Tetapi keunggulan daerah dimana alam sebagai jualan wisata, justru tak dijaga dan dirawat. Dimana kendali dan peranan pemerintah atau penguasa di Pagaralam selama ini, hingga kerusakan hutan sedemikian parahnya?
Hal yang juga memprihatinkan, meskipun sudah dilakukan penanaman kembali, tapi hasilnya belum menunjukan kemajuan berarti. Bahkan di kawasan perbatasan dengan wilayah Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Lahat, keberadaan hutan lindung makin banyak terjadi perambahan.
Untuk diketahui data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagaralam, dari luas wilayah Kota Pagaralam mencapai 63.366 hekatare sudah sekitar 15 persen menjadi wilayah pemukiman dan hampir 30 persen merupakan areal perkebunan rakyat.
Kondisi ini membuat beberapa titik daerah yang sebenarnya wilayah hutan dan resapan air, sudah menjadi daerah pemukiman. Sampai bulan Desember 2009, wilayah Pagaralam dibagi lagi dalam hutan lindung seluas sekitar 28.740 hektare, hutan budidaya sekitar 24.336 hektare, terdiri dari lokasi pemukiman, persawahan, perkantoran, pasar, lahan sayuran, perkebunan dan infrastruktur masyarakat. Untuk kerusakan hutan lindung mencapai 7.340 hektare dan kini berkurang menjadi 5.340 hektare.
Saat ini secara umum kerusakan hutan di Indonesia merupakan permasalahan yang besar, bahkan sudah mencapai ambang mengkhawatirkan. Sudah banyak efek buruk untuk rakyat karena kerusakan hutan dan alam. Banjir bandang, tanang longsor dan bencana alam lainnya silih berganti datang, semua karena hutan yang dirusak dengan membabi-buta.
Bila saat ini pemerintah mengecam penebangan liar, termasuk yang mengatasnamakan industri, rasanya agak telat karena saat ini terlanjur hutan sudah rusak parah.
Dengan kondisi hutan saat ini tentu bukan hal yang mengejutkan, kerugian akibat perbuatan yang merusak lingkungan tersebut mencapai Rp 83 miliar atau Rp 30,3 triliun per tahun.
Tentu jumlah hitungan yang sangat besar tersebut lari ke bukan tempatnya. Banyak kantong oknum pejabat, oknum aparat, dan oknum yang lainnya yang sangat diuntungkan dengan kondisi ini.
Untuk masalah ini seharusnya penguasa yang bicara dan bertindak. Rasanya karena Indonesia sudah terlanjur dicap sebagai Negara yang sama sekali tidak bersahabat dengan alam, pemerintan harus sigap bertindak dengan menjaga alam.
Ini tidak, drama rusaknya hutan dan alam ini seperti drama panjang dengan episode yang tidak terputus. Tiba-tiba pemerintah seperti terkejut saat kondisi hutan sudah rusak parah, kemudian terlupakan lagi. Kemudian muncul lagi berita tentang banjir bandang, lalu mengucapkan ada kata prihatin tanpa sama sekali bertindak tegas untuk orang yang merusak alam. Sampai kapan ini akan terus terjadi?
Warga Pagaralam tentu tak mau kondisi hutan di daerah mereka semakin rusak parah, karena dampak buruk karenanya sudah bisa dilihat. Belum terlambat untuk memperbaikinya. Peduli dengan alam intinya dan ketegasan bagi yang merusak hutan. (***)

Alex Yakin di Sumsel Tak Ada Rekening 'Gendut' PNS

Palembang, SN
Temuan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda kaya raya yang memiliki rekening hingga miliaran rupiah mendapat perhatian dari berbagai pihak, tidak terkecuali Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Namun, Alex yakin, di Sumsel tidak ada PNS muda yang memiliki rekening sebagaimana yang ditemukan PPATK.
Hal ini diungkapkan Alex usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sumsel, Kamis (9/12). Bahkan, Alex dengan tegas memastikan kalau di Sumsel, tidak mungkin bawahannya, terlebih PNS yang masih berusia muda pada level golongan IIIB mempunyai rekening miliaran rupiah.
“Kalau di Palembang, yang jelas gubernur nya buntu, kalau tidak percaya lihatlah rekening saya, tapi jangan lihat perut saya, kalau perut saya memang gendut,” gurau Alex.
Alex juga mempersilahkan untuk melihat seluruh proyek-proyek yang ada di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), apakah ada rekening yang masuk pada pribadi seorang PNS sebanyak itu. Bahkan, kalaupun dikorupsi ia yakin nilainya tidak akan sebanyak itu.
“Masak sampai ratusan miliar, begini aja, coba anda lihat di seluruh proyek di SKPD. Kalaupun di korupsikan tidak sebesar itu, mudah-mudahan mungkin tidak disitu. Tapi yang jelas bukan saya, kamu (wartawan) jangan menduga-duga,” ujarnya lagi.
Sementara itu Ketua DPRD Sumsel, Wasista Bambang Utoyo menilai, munculnya temuan PPATK tentang rekening 'gendut' PNS muda jangan selalu dipersepsikan negatif. Menurutnya, bisa saja rekening tersebut berasal dari warisan yang diterima si pemilik rekening.
"Ya bisa saja, PNS itu ada warisan dan mungkin ada usaha. Kalau dia dapat warisan dan ada bukti warisannya, tidak bisa di curigai,” imbuhnya. (awj)

Pemilik Lahan Stop Pekerjaan SUTT Prabumulih

Prabumulih, SN
Pekerjaan pemindahan tower saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV Simpang Tiga Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kian terancam tidak selesai tepat waktu atau pada pertengahan Desember ini. Hal itu disebabkan, penyetopan pekerjaan yang dilakukan sejumlah pemilik lahan yang lahannya terkena proyek yang didanai dari APBD Prabumulih tahun 2011 sekitar Rp 11 milyar tersebut.
Penyetopan pekerjaan yang tinggal pemasangan kabel jaringan SUTT itu, tidak terjadi hanya di titik tower pertama. Namun juga terjadi di titik tower unit enam. Masing–masing pemilik lahan beralasan, penyetopan dilakukan karena penyedia tenaga listrik atau pelaksana kontraktor (PK) PT Gema Swastika Dinamika (GSD) yang memenangkan tender pekerjaan itu, belum membayar ganti rugi penggunaan lahan mereka.
“Pekerjaan mereka sementara ini, kita stop dulu. Karena apa yang dijanjikan sampai hari ini ternyata omong kosong dan janji–janji saja. Saya pun menyesal, telah mengizinkan mereka memasang kerangka tiang tower (ericson) di lahan saya tersebut,” ucap salah satu warga yang lahannya terkena pembangunan tapak tiang tower, ditemui kemarin siang.
Dia pun menyesalkan kelalaian tim pendata atau pengawas pekerjaan yang tidak mendata secara rinci nama–nama pemilik lahan. “Karena awalnya lahan pembuatan tapak tower itu masuk ke tanah Sudiro, tapi ternyata setelah sekembali saya dari kampung halaman tanah saya juga kena bahkan separuhnya,” ungkap bapak tiga anak ini, sembari meminta namanya tidak disebut.
Petani bibit karet ini pun tidak akan memberikan izin pekerjaan hingga ada kesepakatan antara dirinya dengan pihak pemborong bukan dengan Pemkot Prabumulih, tentang masalah ganti rugi lahan yang digunakan. “Karena selain digunakan sebagai tapak tower, ternyata tanah saya juga masuk jalur Right Of Way (ROW). Tapi janjinya mau datang hari ini, ternyata bohong,” ujarnya.
Penolakan serupa juga disampaikan salah satu pemilik ternak ayam. Menurut warga yang mengaku sudah menempati dan berusaha sejak tahun 1990–an itu, pihaknya tidak akan memberikan izin kepada pihak pelaksana kontraktor. Selain penawaran ganti rugi yang tidak sesuai, juga pengaruh yang timbul akibat pemasangan kabel jaringan ROW SUTT tersebut.
“Masalah ini sebenarnya sudah dua tahun lalu, tapi sampai sekarang tidak jelas dan terkesan memaksakan kehendak. Karena di gambar sket pertama, tanah saya hanya kena sedikit. Tapi kemudian diubah tanah saya habis dibelah lupis, bagaimana saya tidak stres. Karena inilah tempat usaha dan periuk nasi keluarga saya,” ucap salah satu pemilik lahan yang juga meminta namanya tidak ditulis.
Ia pun siap melaporkan para pekerja ke polisi, jika masih memaksa masuk ke lokasi usaha ternak ayamnya. Bahkan tidak cukup sampai disitu saja, dia juga sudah siap seandainya masalah pekerjaan dan ganti rugi lahan SUTT itu masuk ke ranah hukum. “Karena berdasarkan UU tentang ketenagalistrikan yakni UU No. 30 Tahun 2009, pasal 30 itu jelas masalah ganti rugi dan kompensasi dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (pemborong). Bukan Pemerintah Kota selaku pemberi pekerjaan,” tegas pria berkulit putih ini, saat ditemui dikandang ternak ayamnya, Desa Sindur, Kecamatan Cambai, Rabu (7/12) pagi.
Bahkan dia juga menyebut, sanksi bagi penyedia tenaga listrik jika tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung. “Itu pidana penjaranya paling lama lima tahun dan denda kalau tidak salah sekitar Rp 3 milyar. Jadi sampai dimanapun saya siap melayani,” tantangnya. (and)

Edisi Cetak 512, Kamis 8 Desember 2011

Kinerja dan Manajemen PLN Ranting Muaradua Lemah

Muaradua, SN

Lemahnya manajemen PLN Ranting Muaradua yang kerap melakukan pemadaman listrik secara tiba-tiba diapresiasi oleh fraksi PDIP DPRD OKU Selatan.
Hal itu terungkap saat Fraksi PDIP DPRD OKU Selatan menyampaikan tanggapan umum Kinerja petugas PLN yang kerap melakukan pemadaman listrik tanpa memperhatikan dampak buruk bagi masyarakat khususnya pelanggaran PLN di daerah setempat.
"Motto PLN Muaradua layaknya Mati-Mati Dan Mati . Untuk itu Fraksi mempertanyakan perjanjian kontrak antara pelanggan dan prusahaan (PLN) yang disebutkan masing-masing pihak,“ jelas Al Juandi SSos sebagai juru bicara Fraksi beberapa waktu lalu.
Lanjutnya, dalam hal ini pelanggan sudah mengalami kerugian materi antara lain tegangan dibawah standar ditambah pemadaman yang tidak beraturan baik hujan turun maupun tidak listrik mati alasan "PLN jaringan terganggu, mengapa sebelumnya tidak diantisipasi. Apa kerja manager selama ini. Banyaknya kerugian masyarakat dibidang alat-alat elektronik ditambah pemadaman yang tidak beraturan akibatnya bertambah pula beban pembayaran, anehnya lagi petugas pencatat meteran yang tidak setiap bulan memerikasa meteran yang terjadi main tembak meteran atau perkiraan pemakaian, kami pertanyakan apa wujud pertanggungjawaban PLN terhadap kerugian yang diderita pelanggan," jelasnya.
Lebih lanjut dikatanya, PLN Ranting Muaradua agar segera mengatasi keluhan pelanggan. Pelanggan berhak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan perjanjian kontrak. "Dengan keadaan PLN saat ini kami sangat prihatin atas kinerja manajerial PLN Ranting Muaradua, tidak salah bila PLN Muaradua mendapat julukan menjadi Pembangkit Listrik Takut Hujan (PLTH) atau (PLTA) Pembangkit Listrik Takut Angin,” tuturnya.
Terpisah Manager PLN Ranting Muaradua saat hendak di konfirmasi di kantor PLN Muaradua. Wartawan tidak pernah berhasil menemui. "Manager tidak pernah berada ditempat, kelapangan terus pak,” ujar staf. (dan)

Saluran Air Jalan Utama Sekayu Penuh Sampah

Sekayu, SN
Saluran air di sepanjang jalan utama Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sepertinya tidak berfungsi baik dan perlu pembenahan. Akibatnya, air sisa hujan tidak mengalir dan banyak sampah dedaunan.
Pengamatan koran ini, Rabu (7/12), genangan air yang juga dihuni jentik-jentik nyamuk nyaris terdapat di sepanjang selokan yang ada. Baik di jalan utama Kol. Wahid Udin, di Jl Merdeka, Letnan Munandar dan selokan-selokan lainnya. Masih untung, ibukota Kabupaten Muba ini bukan daerah yang rawan banjir meski kerap diguyur hujan deras.
Namun, aspek kebersihan dan kesehatan tentu diharapkan menjadi pertimbangan masyarakat dan pemerintah, khususnya dinas terkait. Sebab jika dibiarkan, saluran air dengan genangan air bisa menjadi tempat berkembangbiaknya sumber penyakit. Terlepas dari itu, akan menjadi ironis mengingat Sekayu dikenal sebagai kota yang sudah mengoleksi Piala Adipura tujuh kali berturut-turut.
“Menurut saya pemerintah atau dinas terkait harus mengajak masyarakat bergotong royong bersama untuk membersihkan selokan yang ada. Terpenting lagi, kolam retensi di Sekayu harus ada,” kata Rian, warga Sekayu berpendapat.
Apa yang dikatakan Rian, tentu tidaklah berlebihan. Sebab sejauh ini belum ada upaya dari masyarakat maupun pemerintah setempat melakukan pembersihan saluran air baik secara khusus maupun gotong royong. Meski ada puluhan bahkan ratusan petugas kebersihan yang dipekerjakan, itu hanya untuk mengatasi sampah yang ada di bagian permukaan.
“Jangankan di lingkungan masyarakat umum, di sekitar kantor dinas-dinas yang ada saja tidak terurus saluran airnya. Semua orang tidak peduli, akhirnya ya begitu yang terlihat,” ujarnya. (her)

Jalan Penghubung Tiga Kecamatan Rusak Berat

Muara Enim, SN

Kondisi jalan yang menghubungkan tiga Kecamatan yakni Semende Darat Ulu (SDU), Semende Darat Tengah (SDT) dan Semende darat Laut (SDL) kabupaten Muara Enim rusak berat, hampir seluruh badan jalan sudah hancur dan dipenuhi lubang.
Hal tersebut dibenarkan oleh Tokoh masyarakat setempat Marshal, kondisi jalan penghubung antar Kecamatan tersebut dinilai sudah tidak layak dilintasi kendaraan. Sebab, hampir semua titik jalan telah hancur dan berlubang.
Katanya, pada saat musim kemarau jalan tersebut akan di penuhi debu. Sebab, pecahan-pecahan halus dari material jalan ikut di terbangkan oleh angin.
Sebaliknya, pada musim hujan, lubang jalan akan tertutup dan dipenuhi air. Terlebih, kondisi siring yang berada di sepanjang jalur ini juga telah ambruk akibat tertimbun longsoran tanah.
“Akibatnya air hujan tidak bisa mengalir dengan baik dan menggenangi jalan. Bila tidak berhati-hati maka para pengendara, khususnya sepeda motor dapat terjungkal,” jelasnya, kemarin.
Tak hanya itu, lanjut dia, dibeberapa titik tertentu, sejumlah simpang jalan juga ditutupi oleh tebas bayang. Seperti alang-alang dan tumbuhan lainnya. Hal ini, juga akan sangat membahayakan para pemakai jalan saat berpapasan.
Terkait hal ini, ungkap Marshal, masyarakat melalui aparat desa telah beberapa kali mengajukan usulan kepada instansi terkait. Namun, hingga saat ini belum ada respon positif.
Padahal, jalur tersebut merupakan akses utama masyarakat di tiga Kecamatan tersebut. Utamanya untuk mengangkut komoditas pertanian dan perkebunan. Seperti kopi, karet, sayur mayur, padi dan lain-lain.
Diakuinya, keberadaan jalan yang layak tentunya akan sangat mendukung perekonomian masyarakat setempat. Terlebih, Kecamatan Semende merupakan daerah penghasil komoditas pertanian yang menjanjikan di Kabupaten Muara Enim.
Hal senada, salah satu warga Semende, Kalbadri, kerusakan jalan ini telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Namun, hingga saat ini belum ada perbaikan. Sedikit banyak, hal ini telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Utamanya mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Bahkan, bila kondisi ini tetap terus dibiarkan bukan tidak mungkin untuk beberapa waktu kedepan akses perekonomian masyarakat dapat terputus.
Dibuktikan, pada saat musim hujan tiba, tak jarang banyak hasil panen masyarakat utamanya sayur-sayuran dan buah-buahan yang membusuk karena tak bisa di jual. Sebab, kondisi jalan yang buruk dan terendam air kerap membuat masyarakat kesulitan untuk keluar desa. (yud)

Pembangunan Jembatan Rusak Jalan

Musi Rawas, SN

Warga desa Pangkalan Tarum kecamatan BTS ulu mengeluhkan kerusakan jalan menuju desa tersebut yang saat ini mulai rusak. Kerusakan jalan tersebut cukup parah karena sering dilewati kendaraan berat yang mengangkut material pembangunan jembatan.
Menurut Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pangkalan Tarum, Lubis mengatakan bahwa akses jalan tersebut sudah ada sebagian yang di aspal hotmix dan sebagainnnya lagi belum hanya ada hamparan koral.
Saat ini kondisi jalan sudah rusak terlihat koral yang berhamburan di jalan dan aspal jalan sudah ada yang berlobang. Hal ini disebabkan oleh angkutan kendaraan berat yang membawa material dalam pengerjaan jembatan beton di desa tersebut.
“Terlebih lagi saat ini musim hujan kondisi jalan licin karena sudah banyak yang berlobang, masyarakat diminta untuk berhati – hati kalau melewati jalan tersebut,” katanya.
Dikatakannya, masyarakat sebenarnya memahami kalau jalan itu dilewati oleh mobil yang bermuatan berat untuk mengangkut bahan jembatan. Hanya saja masyarakat mengaharapkan kepedulian baik dari pemerintah daerah maupun pihak rekanan untuk dapat memperbaiki titik – titik jalan yang rusak tersebut.
“Masyarakat mengeluhkan karena kondis jalan rusak dan cukup menganggu aktifitas masyarakat juga,” tambahnya.
Senada, Jun (36) Warga desa setempat mengatakan kalau dulu sebelum kondisi jalan rusak seperti sekarang ini untuk menuju kecamatan Jayaloka dibutuhkan waktu sekitar lima belas menit, sekarang ini jarak tempuh terasa jauh lebih lama.
“Jalan desa yang sudah diaspal di bangun sekitar tahun 2008 lalu sekarang kondisinya sudah banyak lubang sebab akhir – akhir ini banyak dilalui angkutan material pembangunan jembatan,” urainya.
Untuk pembangunan jembatan sendiri sekarang ini sudah memasuki tahap akhir pengerjaan sebab saat ini pengerjaan jembatan sudah melakukan pengecoran lantai. Jembatan tersebut di bangun dengan tiga tahap sejak tahun 2009 lalu.
“Mungkin selesai pengerjaan jembatan ini nanti jalan desa kami bisa diperbaiki karena kalu tidak maka hal ini cukup menyulitkan masyarakat,” tandasnya. (fik)

Bertahun Tahun Tidak ada Irigasi, Puluhan Hektare Sawah di Pagaralam Terbengkalai

Pagaralam, SN
Puluhan hektare sawah di Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah, Kota Pagaralam, terbengkalai karena mengalami kekeringan setelah beberapa tahun tidak dibangun irigasi.
Kondisi persawahan di dua kecamatan tersebut sebagian sudah ada yang menjadi belukar dan ada juga kembali ditanami jenis palawija seperti jagung, kacang tanah dan kentang.
"Ada sekitar 50 hektare sawah di kawasan Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah, sudah beberapa tahun tidak bisa difungsikan untuk menanam padi, karena tidak memiliki air," kata Yudi (38) warga Kelurahan Atungbungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Rabu (7/12).
Ia mengatakan, keadaan ini bukan saja dialami sawah yang baru dibuat, bahkan termasuk persawahan lainnya.
"Kerusakan irigasi di beberapa daerah itu menjadi penyebab utama, banyak sawah yang mengalami kekeringan," kata dia.
Kondisi ini, kata dia, menyebabkan produksi beras di Kecamatan Dempo Selatan, mengalami penyusutan cukup drastis.
"Kekeringan ini terjadi dibeberapa kawasan persawahan seperti di Dusun Mingkik, Danau Alay, Tabat Benawa, Kecamatan Dempo Selatan," kata dia.
"Biasanya di persawahan kawasan Dusun Mingkik bisa menghasilkan ratusan ton beras dalam satu kali musim panen, namun saat ini hanya mampu menghasilkan puluhan ton saja dalam satu tahun," tambah dia.
Senada diungkapkan, Merhan (40), warga Dusun Sumber Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, persoalan yang dihadapi petani di daerah ini keterbatasan air dan irigasi mengalami kerusakan.
"Areal persawahan di Dusun Sumber Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, sudah cukup lama tidak mendapat suplay air karena sejak irigasi rusak 2009 lalu hingga kini belum juga dilakukan perbaikan," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Holtokultura Kota Pagaralam, Jumaldi Jani, mengatakan kawasan pertanian di daerah itu memang serig mengalami kekeringan, apalagi memasuki musim kemarau. Persoalan ini terjadi karena ada dua irigasi induk mengalami kerusakan yaitu Muararibin dan Airjemair.
"Kita memiliki keterbatasan dana untuk melakukan perbaikan dan memperluas alur irigasi tersebut, sehingga harus menunggu ada bantuan dari pusat dan provinsi," ungkap dia.
Menurutnya, kedua irigasi itu akan menghabiskan dana mencapai Rp 30 miliar hingga Rp 40 miliar bila harus dilakukan perbaikan secara keseluruhan.
"Memang persawahan di Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah sering mengalami kekeringan karena belum terdapat bangunan irigasi yang dapat menopang persawahan dalam jumlah yang besar," ungkapnya. (asn)

Aturan Menpera Hambat Program Rumah Murah

Palembang, SN

Program rumah murah yang digagas Pemprov Sumsel semakin tidak jelas, selain karena hingga kini pengerjaannya belum juga selesai, pembangunan rumah murah tipe 21 yang ada di kawasan Musi II juga bertentangan dengan UU No 1 tahun 2011 yang dikeluarkan Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera).
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H Rozak Amien ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/12) mengatakan, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pembangunan rumah tipe 21 untuk masyarakat menengah kebawah sudah tidak diperbolehkan lagi.
Dengan adanya peraturan itu kata Rozak, kelanjutan pembangunan rumah murah di kawasan Musi II masih belum jelas, termasuk apakah akan ada penganggaran kembali dalam APBD 2012 untuk program rumah murah tersebut.
"Khusus untuk pembangunan rumah murah yang ada di kawasan Musi II dengan tipe 21 itu memang saat ini belum diteruskan, karena bertentangan dengan peraturan Kemenpera, yang melarang pembangunan rumah murah tipe 21, sampai saat ini kita masih menunggu hasil koordinasi Pemprov Sumsel dengan pihak Kemenpera, apakah rumah murah yang dibangun di kawasan Musi II itu dapat dilanjutkan atau tidak, kalau dibolehkan, kemungkinan akan kita anggarkan lagi di APBD 2012," ungkap Politisi Partai Golkar ini.
Ia menambahkan, untuk program rumah murah tipe 36 yang ada di kawasan Jakabaring saat ini juga tidak berjalan dengan baik. Program rumah murah itu masih terkendala dengan akad kredit dengan Bank Sumsel Babel.
Selain terkendala akad kredit kata Rozak, sejumlah fasilitas pendukung untuk rumah murah di kawasan Jakabaring, seperti pembangunan akses jalan menuju perumahan juga hingga kini belum selesai.
"Masalah ini akan kita tanyakan langsung kepada eksekutif pada saat rapat paripurna, tindak lanjut pembangunan rumah murah ini harus lah jelas, karena program rumah murah ini sangat di tunggu oleh masyarakat terutama oleh masyarakat golongan kurang mampu," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, khusus untuk rumah murah tipe 36 yang diperuntukkan bagi PNS, ia mengimbau haruslah dilakukan seleksi yang ketat, jangan sampai PNS yang sudah memiliki rumah bisa mendapat rumah murah di kawasan itu.
"Pemilik rumah murah yang di Jakabaring itu kita harap diseleksi dengan ketat, kita harap yang mendapat rumah murah di kawasan itu adalah PNS yang memang benar-benar belum memiliki rumah," ujar dia.
Untuk diketahui, program rumah murah merupakan program andalan yang dicetuskan pasangan Gubernur dan Wagub Sumsel, Alex Noerdin-Eddy Yusuf. Program ini sudah berlangsung sejak tahun 2009, yang diperuntukkan bagi 2000 penerima. Rencananya, 1000 rumah dibangun di kawasan Jakabaring dengan tipe 36 dengan prioritas penerima dari kalangan PNS, dan 1000 rumah di bangun di kawasan Musi II dengan prioritas para pekerja sektor non formal seperti, tukang becak. (awj)

Aksi Nazaruddin Terus Bikin Pusing PD

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

WALAUPUN sudah duduk di kursi pesakitan, aksi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Nazaruddin terus bikin pusing petinggi Partai Demokrat. Ia terus
'bernyanyi', dan 'kicauan' pria yang sebelumnya adalah politisi PPP ini makin membuat bingung banyak pihak. Memang saat ini pengadilan menjadi pintu untuk membuka tabir benar apa tidak apa yang dikatakan Nazaruddin.
Seperti di persidangan kemarin siang, Nazaruddin kembali menyebut nama Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum, yang sangat berperan dalam proyek-proyek di Kemenegpora. Benar apa tidaknya ocehan pria ini, siapa yang bisa memastikannya, walaupun tak berapa lama dari keterangan itu, petinggu PD langsung membantahnya.
Dapat dikatakan, bila selama ini Partai Demokrat meneguk banyak simpati dan dipuja-puji. Kenyataan pahit harus diterima partai yang selama kampanyenya dulu selalu menyatakan perang terhadap korupsi.
Kalau selama ini Partai Demokrat dan SBY selalu tersenyum manis karena tuaian sukses, balikan arah justru menjadi 360 derajat. Cibiran mulai terjadi, karena benang kusut korupsi justru telah terjadi di sana.
Calon presiden yang diusungnya dalam hal ini SBY sukses dan partai ini mendudukkan banyak wakilnya di Senayan. Namun saat ini partai berlambang bintang segitiga tersebut terhantar dan terhanyut multi masalah.
Kasus korupsi dan suap Nazaruddin jelas-jelas mencoreng partainya sendiri. Tidak hanya di kadernya pusat, tetapi kader Partai Demokrat di daerah terkena imbas dari wakil rakyat ini. (***)

DPRD Minta Pemkot Larang Kontraktor Nakal

Prabumulih, SN
DPRD Kota Prabumulih meminta Pemkot segera menegur kontraktor nakal dan lamban dalam menyelesaikan proyek fisik di Kota Prabumulih. Bahkan bila perlu teguran keras berupa pencabutan izin usaha atau diblacklist, jika hal itu sudah ada yang berulang kali dilakukan.
Pernyataan itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Prabumulih Andriansyah Fikri SH, saat ditemui usai penandatangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) RAPBD 2012, Senin (5/12) kemarin. Bahkan menurut Fikri, politisi asal PDI Perjuangan ini, sampai saat ini pihaknya masih mendapatkan laporan bahwa ada sejumlah proyek fisik yang hingga ini belum dikerjakan.
“Yang kita sayangkan, proyek itu sudah lama ditenderkan tapi belum dikerjakan,” kata Fikri.
Beberapa proyek fisik yang di maksud yakni pengerjaan perbaikan jalan lingkar dan sejumlah proyek lainya.
“Kita minta agar dinas terkait tidak tinggal diam, sekarang sudah bulan desember kapan lagi mereka kerja,” ujarnya tanpa menyebutkan secara rinci proyek fisik lain tersebut.
Pihaknya juga menekankan, agar semua proyek fisik di Kota Prabumulih kedepan dapat selesai tepat waktu, Pemkot harus sudah melakukan lelang atau tender proyek paling lambat bulan Mei.
“Kalau bisa semua proyek fisik itu bulan Mei sudah ditenderkan, sehingga ada waktu yang cukup panjang dan tidak ada alasan bagi kontraktor untuk terlambat mengerjakannya,” kata Fikri lagi.
Apalagi lanjut Fikri, RAPBD 2012 ditargetkan sudah akan di ketok palu pada akhir Desember mendatang. “Artinya kita berharap agar penyelesaian proyek fisik ini benar-benar di perhatikan dan kedepan tidak ada lagi terjadi ada proyek yang tidak bisa di selesaikan,” tukasnya.
Sementara Anggota Komisi III Adi Susanto, mengingatkan kendati Pemkot diminta untuk mendesak para pemborong untuk mengejar target yang sudah ditentukan. Namun pekerjaan tetap dilakukan sesuai dengan spek dan berkualitas.
“Jangan sampai nanti untuk mengejar pembangunan kemudian kualitasnya tidak di perhatikan,” imbuh politisi dari PPRN ini.
Ditambahkan Susanto, dibutuhkan pihak ketiga yang serius dalam mengerjakan proyek yang di berikan terutama proyek berskala besar. Selain karena menggunakan dana masyarakat, pekerjaan yang dibangun juga diperuntukan bagi masyarakat banyak.
“Masyarakat juga yang menikmati, jika jelek maka Prabumulih juga yang tercoreng,” tandasnya. (and)

Kerusakan Jalan Merapi Selatan Makin Parah

Lahat, SN
Jalan di sepanjang Kecamatan Merapi Selatan, Lahat yang kondisinya semakin parah. Jalan yang semula digunakan masyarakat sebagai akses satu-satunya untuk keluar dari kecamatan tersebut rusak diakibatkan dipakai kendaraan berat mengangkut batubara dari pertambangan yang ada di sana.
Namun dipastikan oleh Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai bahwa pada 2012 awal segera dibangun jalan tersebut dengan kapasitas yang lebih baik, sehingga bisa untuk dilalui kendaraan mengangkut batubara dan masyarakat Merapi Selatan yang menggunakan jalan tersebut tidak lagi terhalang jalanan yang rusak.
“Pada perusahaan yang memakai jalan ini pada 2012 kita minta mereka memperbaikinya. Dana yang dibutuhka untuk perbaikan sekitar Rp 35 miliar. Kami Pemkab Lahat juga prihatin melihat kondisi jalan tersebut,” jelas Aswari.
Menurutnya, dia sangat memahami kesulitan masyarakat saat melalui jalan rusak tersebut sehingga akses mereka keluar dari sana menuju kota Lahat juga semakin lambat.
“Jalan dari Desa Geramat hingga keluar yang akan juga diaspal serta dari Desa Perangai hingga akses keluar perbatasan dari Merapi Selatan terutama bagian yang rusak akan diperbaiki, sehingga semakin mempercepat jarak tempuh masyarakat yang menggunakannya,” tegas Aswari yang mengunjungi Kecamatan Merapi Selatan, kemarin.
Sementara, Kepala Dinas Pertambangan (Kadistamben) Ir Misri MT mengungkapkan, akses yang akan diperbaiki perusahaan pertambangan yang ada di Merapi Selatan ini sekitar 20 km.
“Targetnya ya harus secepatnya awal Januari mereka memperbaiki jalan tersebut. Yang merupakan tanggung jawab mereka sesuai dengan komitmen awal dihadapan Bupati dan masyarakat beberapa waktu lalu,” ungkap Misri.
Bahwa hal ini sudah jadi tanggung jawab perusahaan yang ada di Merapi Selatan, sebab akses jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi komitmen mereka memperbaiki jalan sangat dinantikan masyarakat.
Terpisah, Arman (40) warga Desa Padang Kecamatan Merapi Selatan mengatakan, sudah sejak beberapa tahun lalu kerusakan terjadi dan disebabkan angkutan babtubara yang menggunakan jalan ini.
“Saat hujan jalan yang ada ini semakin rusak tergerus air dan tergenang, sementara saat musim kemarau jalan berdebu. Sudah banyak korban akibat kerusakan jalan ini. Sehingga bila secepatnya diperbaiki jelas itu keinginan masyarakat,” kata Arman. (zal)

Edisi Cetak 512, Selasa 6 Desember 2011

Semua Guru Bakal Dirolling

Palembang, SN
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, Riza Fahlevi mengatakan, pihaknya akan melakukan penyegaran guru dengan cara melakukan perputaran guru. Dimana guru yang selama ini biasa mengajar di sekolah favorit atau di sekolah dalam kota bakal dipindahkan atau mengajar di sekolah pinggiran.
“Semua guru yang ada di kota bakal kita rolling untuk sementara. Waktunya belum dipastikan. Tapi kemungkinan guru tersebut mengajar antara 3 sampai 6 bulan di sekolah pinggiran yang ditunjuk,” jelas Riza, Senin (5/12).
Dengan pola tersebut ia berharap para siswa yang bersekolah di pinggiran kota dapat juga merasakan diajar guru di sekolah favorit. Hal tersebut juga untuk menciptakan siswa yang “Cemerlang” (Cerdas Merata dan Prestasi Gemilang).
“Kami akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengatur rolling guru di sekolahnya,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan adanya insentif khusus bagi guru yang bersedia mengajar di pinggiran kota. Seperti di Gandus, Pulokerto, Mata Merah, Merah Mata dan tempat-tempat lain.
Dijelaskannya, dari total 11 ribu guru di Palembang hanya 10 persen saja yang mengajar di sekolah pinggiran kota. Sisanya menumpuk di pusat kota.
“Insentif tersebut untuk memotivasi guru dalam mengajar di sekolah pingiran,"ujar Riza seraya menambahkan, soal besaran insentif masih akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah kota.
“Kami akan upayakan sesuai dengan pengabdiannya,” pungkasnya. (**)

PDAM Tirta Ogan Masuk Ketegori “Kurang Sehat”

Indralaya, SN
Dari 400 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia, hanya 68 perusahaan yang terkoneksi dengan akses Direktorat Penyedia Air Minum (DPA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta. Untuk di Sumsel terdapat PDAM Tirta Ogan Ogan Ilir (OI) dan Lubuk Linggau.
Dirut PDAM Tirta Ogan Kabupaten OI Zulkarnain, baru-baru ini mengatakan, pengkoneksian tersebut berdasarkan pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan, kinerja SDM, penyehatan PDAM dari kategori sakit menjadi kurang sehat.
"Bahkan PDAM di OI kita juga masuk 80 perusahaan yang mendapatkan program penyehatan dari Kementrian PU. Karena itulah kita masuk ke kategori kurang sehat dari sakit. Ini
berkat kerja keras semua kru PDAM Tirta Ogan tentunya dorongan dari pak Bupati OI H Mawardi Yahya dan ini semua buat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Zulkarnain, banyak faktor yang menjadi komponen penilaian untuk menentukan sehat tidak PDAM tersebut. Seperti jumlah pelanggan yang harus mencapai 10.000 orang, profit yang diraih, serta sambungan pipa yang terpasang di seluruh kecamatan.
Dari beberapa komponen penilaian tersebut, memang PDAM Tirta Ogan belum maksimal. Namun ada beberapa kecamatan yang sudah mendapat sambungan PDAM, antaralain Kecamatan Indralaya, Inderalaya Utara, Indralaya Selatan, Tanjung Batu, Lubuk Keliat, Tanjung Raja, dan Kecamatan Sungai Pinang.
Selain itu jumlah pelanggan PDAM Tirta Ogan yang hanya 3.600 KK. Jumlah tersebut jauh dari standar yang ditetapkan pemerintah. Pengumuman terhadap tingkat kesehatan PDAM yang dilakukan Dinas PU Cipta Karya Sumsel, adalah motivasi bagi manajemen PDAM agar kedepan
lebih baik lagi.
Ditambahkannya kedepan perusahaan air yang dipimpinnya akan lebih baik lagi, dengan memberdayakan jajaran manajemen,berkoordinasi dengan dinas lain untuk mencapai target tersebut.
“Insya Allah 2014 mendatang PDAM kita akan menjadi lebih sehat. Apalagi saat ini sudah terkoneksi dengan akses pemerintah pusat sehingga pengawasan lebih ketat,” ujarnya. (man)