Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Selasa, 10 April 2012
KP Batubara Lahat Terus Menuai Masalah
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
MANTAN Bupati Lahat H Harunata nampaknya harus menuai masalah akibat sikapnya yang telah mencabut izin kuasa pertambangan (KP) batubara PTBA pada tahun 2003-2008. PTBA telah melaporkannya ke KPK.
Laporan dilakukan karena dalam kasus ini patut diduga kuat terdapat unsur korupsi di dalamnya. Hal ini bukan main-main dan isapan jempol karena kemarin Patrialis Akbar yang pernah menjabat menteri hukum dan HAM Patrialis Akbar, mendatangi KPK dan melaporkannya. Patrialis sendiri sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam.
Tentu langkah pelaporan ini sebagai langkah serius dari PTBA untuk menuntut wilayah KP mereka yang mereka sebut sudah dicaplok. Dalam catatan PT Bukit Asam merupakan BUMN yang lebih dulu memiliki kuasa pertambangan dan memiliki hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan berdasarkan pasal 25 ayat 2 peraturan pemerintah No 32 tahun 1969.
Dugaan tindak korupsi terjadi karena pejabat yang telah mengeluarkan KP patut diduga telah mengalihkan KP tambang batubara Lahat ke pihak lain.
Sejak era Otonomi Daerah ditetapkan dan berlaku, pemerintah daerah tingkat II diberi kuasa penuh untuk membuat keputusan. Di Kabupaten Lahat banyak bermunculkan KP-KP yang mengeksplorasi pertambangan batubara. Beberapa KP saat ini sudah mengeruk batubara di dasar perut bumi Kabupaten Lahat. Harus dipertanyakan apa yang didapatkan Pemda Lahat untuk semuanya.
Sedangkan selama ini, harapan masyarakat Kabupaten Lahat dapat menikmati berkah dari kayanya bahan galian batubara di daerah tersebut jauh dari angan-angan. Makin banyak Kuasa Pertambangan beroperasi tak mengubah kehidupan warga kota Lahat secara menyeluruh, sebaliknya mereka menjadi penonton terhadap hiruk pikuk dan sibuknya operasi pertambangan.
Sempat ada euforia kesenangan luar biasa dari warga kota ini, dengan banyaknya aktifitas tambang batubara. Mereka senang dan bangga karena Bumi Seganti Setungguan ternyata menyimpan jutaan ton batubara di dalam perut bumi. Tetapi kesenangan hanya dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan tahun di jari, warga tak begitu peduli. Apalagi mereka tak 'menyicip' enak dari banyaknya batubara yang dikeruk setiap detik.
Bila saat ini PTBA mengadukan dugaan pencaplokan wilayah KP mereka suatu hal yang wajar. Inipun menjadi pelajaran berharga untuk tak main-main dengan kewenangan yang ada. Walaupun otonomi daerah memberikan kuasa yang luas, jangan sampai sikap kepala daerah menjadi kebablasan.
Kemudian dampak dari pertambangan apakah sudah dipikirkan sejak awal, karena banyak contoh aktivitas tambang berakibat buruk daerah. Saat bahan tambang habis yang tersisa hanya kerusakan alam, kemisikinan dan pemukiman yang ditinggalkan begitu saja. Efek buruk ini sudah dirasakan warga Lahat. Untuk melakukan aktivitas tambang harus mengacu ke Undang-Undang Tambang.
Kita wajib mengingatkan ini, karena kita sebagai manusia jangan egois sendiri mengeksplorasi bahan tambang secara membabibuta tanpa memikirkan dampak buruknya. Di Kabupaten Lahat sekarang sudah banyak kerusakan hutan, kemudian ekplorasi besar-besaran dari bahan tambang batubara dapat berakibat buruk bagi ciri khas wilayah Lahat 'Bukit Serelo'.
Hal yang paling parah adalah efek buruk karena sistem transportasi yang digunakan masih menggunakan jalan umum, tentu dampak langsung berupa kerusakan jalan sangat terasa.
Semuanya karena kegiatan tambang tak dilakukan terencana dan mengabaikan kepentingan banyak pihak. Kondisi ini memunculkan pendapat, pemilik KP hanya berpikir bagaimana mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. (***)
Empat Lawang Bangun RS Pratama
Empat Lawang, SN
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Bumi Saling Kruani Sangi Kerawati bakal membangun rumah sakit Pratama. Rumah sakit ini rencananya bakal dibangun di Kecamatan Pendopo, persisnya di lahan Puskesmas Kecamatan Pendopo.
"Puskesmas Pendopo akan kita jadikan rumah sakit Pratama," terang Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA), Senin (9/4).
Dijelaskannya, rumah sakit Pratama adalah rumah sakit tanpa class. Jadi tidak ada istilah pasien kelas VIP, kelas 1 atapun kelas 2. Meski begitu, untuk fasilitas, layanan dan lainnya sudah standar rumah sakit besar. Semua poly pelayanan akan disiapkan.
Lanjut HBA, untuk pembangunan rumah sakit ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 50 miliar. Dana ini dialokasikan dari anggaran pusat (APBN). Dan jika tidak ada halangan, tahun ini juga pembangunan rumah sakit Pratama akan dimulai.
Lebih jauh HBA mengatakan, untuk Puskesmas Pendopo akan bergeser ke Kecamatan Pendopo Barat (Pemekaran Kecamatan Pendopo) yang lokasinya di Padang Surau.
Nantinya, tidak hanya Puskesmas yang bakal dibangun di kawasan ini, perkantoran Kecamatan dan Polsekpun rencananya akan dibangun di kawasan Padang Surau.
"Kedepannya, kawasan ini yang dulunya dikenal sebagai kawanan rawan keamanan akan berubah menjadi kawasan yang ramai. Konsep ini mudah-mudahan bisa menekan angka kriminal di Empat Lawang," katanya.
Khusus untuk rumah sakit daerah, lanjut dia,
akan dibangun di kawasan Jalan Poros. Jadi, pasien rujukan dari layanan kesehatan di wilayah Kecamatan bisa di rujuk ke rumah sakit daerah. Melalui layanan ini diharapkan pelayanan kesehatan di Empat Lawang lebih bisa ditingkatkan.
"Hanya saja, ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (eko)
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Bumi Saling Kruani Sangi Kerawati bakal membangun rumah sakit Pratama. Rumah sakit ini rencananya bakal dibangun di Kecamatan Pendopo, persisnya di lahan Puskesmas Kecamatan Pendopo.
"Puskesmas Pendopo akan kita jadikan rumah sakit Pratama," terang Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA), Senin (9/4).
Dijelaskannya, rumah sakit Pratama adalah rumah sakit tanpa class. Jadi tidak ada istilah pasien kelas VIP, kelas 1 atapun kelas 2. Meski begitu, untuk fasilitas, layanan dan lainnya sudah standar rumah sakit besar. Semua poly pelayanan akan disiapkan.
Lanjut HBA, untuk pembangunan rumah sakit ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 50 miliar. Dana ini dialokasikan dari anggaran pusat (APBN). Dan jika tidak ada halangan, tahun ini juga pembangunan rumah sakit Pratama akan dimulai.
Lebih jauh HBA mengatakan, untuk Puskesmas Pendopo akan bergeser ke Kecamatan Pendopo Barat (Pemekaran Kecamatan Pendopo) yang lokasinya di Padang Surau.
Nantinya, tidak hanya Puskesmas yang bakal dibangun di kawasan ini, perkantoran Kecamatan dan Polsekpun rencananya akan dibangun di kawasan Padang Surau.
"Kedepannya, kawasan ini yang dulunya dikenal sebagai kawanan rawan keamanan akan berubah menjadi kawasan yang ramai. Konsep ini mudah-mudahan bisa menekan angka kriminal di Empat Lawang," katanya.
Khusus untuk rumah sakit daerah, lanjut dia,
akan dibangun di kawasan Jalan Poros. Jadi, pasien rujukan dari layanan kesehatan di wilayah Kecamatan bisa di rujuk ke rumah sakit daerah. Melalui layanan ini diharapkan pelayanan kesehatan di Empat Lawang lebih bisa ditingkatkan.
"Hanya saja, ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (eko)
Jembatan Tanah Abang-Payuputat Habiskan Rp 60 Milyar
Muara Enim, SN
Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 60 milyar.
“Pembangunan jembatan penghubung Payuputat- Tanah Abang ini sudah dirancang dalam beberapa tahun lalu. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar,” ungkap Anggota DPRD Sumsel asal dapil Muara Enim- Prabumulih Rizal Kenedi dalam resesnya bersama anggota DPRD Sumsel berapa waktu lalu Muara Enim.
Pembangunan jembatan tersebut kata Rizal, tentunya harus mendapat dukungan terutama dari kabupaten Muara Enim maupun Prabumulih. Sebab, pembangunan jembatan ini menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang.
“Pada prinsipnya, provinsi dan Prabumulih siap melakukan dana sharing untuk pembangunan jembatan ini. Agar rencananya ini bisa terealisasi juga dibutuhkan dukungan dari Pemkab Muara Enim,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, jika nantinya ada sharing, misalnya dari Muara Enim dan Prabumulih masing-masing Rp10 miliar, kemudian juga dianggarkan melalui provinsi dan pemerintah pusat. Pastinya, rencana pembangunan jembatan penghubung Tanah Abang- Payuputat ini akan terealisasi ditahun-tahun mendatang.
“Kalau jembatan ini terwujud dibangun, dipastikan pembangunan dan perekonomian dua daerah (Muara Enim- Prabumulih) akan semakin berkembang. Untuk Detail Engenering Design (DED) sudah selesai,” papar Rizal.
Sementara itu, Sekretaris PU BM Muara Enim Ahmad Yani mengungkapkan, untuk pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat, Pemkab Muara Enim belum dilibatkan sama sekali terkait rencana tersebut.
“Kita belum mengetahui secara persis DED dan studi kelayakan pembangunan jembatan itu,” urai dia.
Sementara itu, Asisten II Pemkab Muara Enim Drs Hasanudin menambahkan, setahu dirinya terkait rencana pembangunan jembatan itu diketahui baru sebatas lisan saja. Belum ada pembahasan secara bersama-sama oleh dua daerah dan provinsi.
“Seharusnya ada koordinasi, duduk satu meja antara Prabumulih, Muara Enim dan pihak provinsi. Agar rencana ini bisa terwujud,” tukas Asisten II.
Ditanggapinya, Rizal Kenedi, mengenai hal tersebut, nantinya akan diupayakan paling tidak akan ada koordinasi antara Dinas PU BM Muara Enim, PU BM Prabumulih dan pihak provinsi termasuk DPRD Sumsel.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar menyambut baik jika nantinya pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat terwujud. Namun pembangunan jembatan tersebut tentunya menghabiskan dana yang cukup besar.
Oleh sebab itu kata Muzakir, karena pembangunan jembatan tersebut menghubungkan antara dua kabupaten, Muara Enim dan Prabumlih. Tentunya harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk anggarannya, dapat dilakukan dengan dana sharing, antara kabupaten, Provinsi maupun pemerintah pusat. (yud)
Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 60 milyar.
“Pembangunan jembatan penghubung Payuputat- Tanah Abang ini sudah dirancang dalam beberapa tahun lalu. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar,” ungkap Anggota DPRD Sumsel asal dapil Muara Enim- Prabumulih Rizal Kenedi dalam resesnya bersama anggota DPRD Sumsel berapa waktu lalu Muara Enim.
Pembangunan jembatan tersebut kata Rizal, tentunya harus mendapat dukungan terutama dari kabupaten Muara Enim maupun Prabumulih. Sebab, pembangunan jembatan ini menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang.
“Pada prinsipnya, provinsi dan Prabumulih siap melakukan dana sharing untuk pembangunan jembatan ini. Agar rencananya ini bisa terealisasi juga dibutuhkan dukungan dari Pemkab Muara Enim,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, jika nantinya ada sharing, misalnya dari Muara Enim dan Prabumulih masing-masing Rp10 miliar, kemudian juga dianggarkan melalui provinsi dan pemerintah pusat. Pastinya, rencana pembangunan jembatan penghubung Tanah Abang- Payuputat ini akan terealisasi ditahun-tahun mendatang.
“Kalau jembatan ini terwujud dibangun, dipastikan pembangunan dan perekonomian dua daerah (Muara Enim- Prabumulih) akan semakin berkembang. Untuk Detail Engenering Design (DED) sudah selesai,” papar Rizal.
Sementara itu, Sekretaris PU BM Muara Enim Ahmad Yani mengungkapkan, untuk pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat, Pemkab Muara Enim belum dilibatkan sama sekali terkait rencana tersebut.
“Kita belum mengetahui secara persis DED dan studi kelayakan pembangunan jembatan itu,” urai dia.
Sementara itu, Asisten II Pemkab Muara Enim Drs Hasanudin menambahkan, setahu dirinya terkait rencana pembangunan jembatan itu diketahui baru sebatas lisan saja. Belum ada pembahasan secara bersama-sama oleh dua daerah dan provinsi.
“Seharusnya ada koordinasi, duduk satu meja antara Prabumulih, Muara Enim dan pihak provinsi. Agar rencana ini bisa terwujud,” tukas Asisten II.
Ditanggapinya, Rizal Kenedi, mengenai hal tersebut, nantinya akan diupayakan paling tidak akan ada koordinasi antara Dinas PU BM Muara Enim, PU BM Prabumulih dan pihak provinsi termasuk DPRD Sumsel.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar menyambut baik jika nantinya pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat terwujud. Namun pembangunan jembatan tersebut tentunya menghabiskan dana yang cukup besar.
Oleh sebab itu kata Muzakir, karena pembangunan jembatan tersebut menghubungkan antara dua kabupaten, Muara Enim dan Prabumlih. Tentunya harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk anggarannya, dapat dilakukan dengan dana sharing, antara kabupaten, Provinsi maupun pemerintah pusat. (yud)
Pol PP Bongkar Reklame Liar Dan Kadaluarsa
Palembang, SN
Pajak reklame merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) cukup potensial di kota Palembang ini, tapi sangat disayangkan tidak sedikit reklame yang didirikan oleh usaha baik rumah makan hingga bengkel pres per mobil yang menempati pingiran disepanjang jalan Basuki Rahmat disinyalir tidak memiliki izin.
Ketua Tim Operasional Rekomndasi Reklame Tata kota Palembang Junkis Julianto mengatakan hampir 10 persen reklame yang berdiri disepanjang jalan Basuki Rahmat kecamatan Kemuning Palembang tidak memiliki izin.
“ Kita hanya bersifat merekomendasikan saja, namun dari sejumlah reklame dan bangunan yang berdiri di kawasan jalan Basuki Rahmat ini hampir 10 persenya menyalahi aturan,” jelasnya Senin (9/4) disela-sela penertiban dikawasan tersebut.
Junkis menyebutkan mayoritas bangunan dan reklame yang menyalahi aturan di dominasi usaha kecil seperti perbengkelan hingga warung rumah makan dan reklame berukuran 1mx3m.
“ Sudah tiga kali kita berikan peringatakan dan tidak diindahkan, dan hari ini kita bersama sat Pol PP melakukan penertiban, karena berdirinya reklame dan bangungan di sepanjang jalan ini sudah merusak estitika kota,”ungkapnya.
Selaian kawasan jalan Basuki Rahmat masih kata junkis, menyalahi dan merusak estetika kota dengan berdirinya reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga menyebar secara merata di kota Palembang ini.
“ Tidak hanya dijalan Basuki Rahmat meski tidak banyak, akan tetapi reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga banyak terdapat dikawasan kota ini,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Aris Saputra mengatakan sebelumnya pemilik reklame warung rumah makan hingga bengkel press per mobil telah diberikan peringatan, hanya saja hingga Sp3 yang diberikan hingga saat ini tidak di indahkan.
“ Sudah kita berikan peringatan baik itu bengkel dan bangunan yang ada di pingiran jalan Basuki rahmat ini, baik dari kelurahan maupun instansi terkait, hanya saja mereka membangkang,” tegas Aris.
Selaian tidak memiliki izin, bangunan yang berdiri tersebut, kata Aris juga telah menghilangkan hak-hak pengunan jalan, bahkan pemilik bangunan tidak segan melakukan pengecoran secara permanen sehingga menghilangkan resapan air.
“ Ini juga dalam rangka menegakan perda serta untuk mempercantik kota kita terlebih lagi saat ini sedang dilakukan penilaian adipura yang mana bangunan mereka dirikan sudah ditas lahan Daerah Milik Jalan (DMJ),” ungkapnya. Berdiri bangunan dan reklame di DMJ ini, kata Aris dipastikan tidak memiliki izin.
“ Masalah ada yang komplein dengan kebijakan ini akan kita tanguhkan dan akan kita cek lahan dan SIUPnya, kalau izin resmi akan kita beri toleransi,” katanya
Setelah dilakukan penertiban dengan menerjunkan 60 personil serta didukung petugas dari dinas tata kota, dispenda dan pihak kecamatan dan kelurahan sebagai pemilik wilyah ,bangunan yang telah di bongkar akan dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
“ Kalau mereka kembali memasang apa yang kita bongkar semua barangnya akan kita sita dan di sidangkan yustitisi,” jelasnya.
Pantauan dilapangan selama penertiban berlangusng tak pelak, kemacetan di ruas jalan dari Jembatan Fly over hingga 1 km Jalan Basuki Rahmat terjadi,akibat banyak kendaraan yang berhenti untuk melihat pembongkaran tersebut dilangsungkan.(win)
Blue Bird Tambah 50 Armada Baru
Palembang, SN
Blue Bird Taksi semakin mengembangkan sayapnya. Setelah sempat mendapat kecaman tidak boleh beroperasi di area bandara SMB II Palembang, kini taksi berlogo burung ini dipertengahan bulan April akan menambah armadanya sebanyak 50 unit lagi setelah sebelumnya sudah beroperasi 50 unit. Bahkan akses operasi layananannya yang mobil juga akan mengincar pasar di kawasan Kertapati dan Perumnas.
“ Incoming call kita terus bertambah. Suply dan demand nya tidak seimbang. Sehingga nanti di pertengahan bulan sampai akhir bulan, sekarang lagi proses perizinan ada penambahan 50 armada. Kita tetap mobile. Sekarang yang operasi 50. Jadi nambah 50 lagi pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan bisa mengakomodir di kawasan Kertapati dan Perumnas,” kata Brand Manajer Blue Bird Palembang, Rudi Alwazan.
Dijelaskannya, untuk saat ini tarif taksi blue bird alami kenaikan 20 persen sejak diberlakukan 28 Maret kemarin setelah ditetapkan Organda dan Pemerintah Kota (Pemkot). “ Kita sudah melakukan perubahan tarif argo. Per kilometer naik Rp 500, kemudian perbuka pintu naik Rp 1.000. jadi ada kenaikan 20 persen. masyarakat tidak diberatkan, karena kecil sekali kenaikan agronya,” terang dia.
Mudah - mudahan, lanjut Rudi, dengan bertambahnya armada pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal, " mudah - mudahan setelah penambahan armada pelayanan semkin maksimal dan masyrakat puas dengan pelanan kami," pungkasnya.(win)
Pajak reklame merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) cukup potensial di kota Palembang ini, tapi sangat disayangkan tidak sedikit reklame yang didirikan oleh usaha baik rumah makan hingga bengkel pres per mobil yang menempati pingiran disepanjang jalan Basuki Rahmat disinyalir tidak memiliki izin.
Ketua Tim Operasional Rekomndasi Reklame Tata kota Palembang Junkis Julianto mengatakan hampir 10 persen reklame yang berdiri disepanjang jalan Basuki Rahmat kecamatan Kemuning Palembang tidak memiliki izin.
“ Kita hanya bersifat merekomendasikan saja, namun dari sejumlah reklame dan bangunan yang berdiri di kawasan jalan Basuki Rahmat ini hampir 10 persenya menyalahi aturan,” jelasnya Senin (9/4) disela-sela penertiban dikawasan tersebut.
Junkis menyebutkan mayoritas bangunan dan reklame yang menyalahi aturan di dominasi usaha kecil seperti perbengkelan hingga warung rumah makan dan reklame berukuran 1mx3m.
“ Sudah tiga kali kita berikan peringatakan dan tidak diindahkan, dan hari ini kita bersama sat Pol PP melakukan penertiban, karena berdirinya reklame dan bangungan di sepanjang jalan ini sudah merusak estitika kota,”ungkapnya.
Selaian kawasan jalan Basuki Rahmat masih kata junkis, menyalahi dan merusak estetika kota dengan berdirinya reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga menyebar secara merata di kota Palembang ini.
“ Tidak hanya dijalan Basuki Rahmat meski tidak banyak, akan tetapi reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga banyak terdapat dikawasan kota ini,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Aris Saputra mengatakan sebelumnya pemilik reklame warung rumah makan hingga bengkel press per mobil telah diberikan peringatan, hanya saja hingga Sp3 yang diberikan hingga saat ini tidak di indahkan.
“ Sudah kita berikan peringatan baik itu bengkel dan bangunan yang ada di pingiran jalan Basuki rahmat ini, baik dari kelurahan maupun instansi terkait, hanya saja mereka membangkang,” tegas Aris.
Selaian tidak memiliki izin, bangunan yang berdiri tersebut, kata Aris juga telah menghilangkan hak-hak pengunan jalan, bahkan pemilik bangunan tidak segan melakukan pengecoran secara permanen sehingga menghilangkan resapan air.
“ Ini juga dalam rangka menegakan perda serta untuk mempercantik kota kita terlebih lagi saat ini sedang dilakukan penilaian adipura yang mana bangunan mereka dirikan sudah ditas lahan Daerah Milik Jalan (DMJ),” ungkapnya. Berdiri bangunan dan reklame di DMJ ini, kata Aris dipastikan tidak memiliki izin.
“ Masalah ada yang komplein dengan kebijakan ini akan kita tanguhkan dan akan kita cek lahan dan SIUPnya, kalau izin resmi akan kita beri toleransi,” katanya
Setelah dilakukan penertiban dengan menerjunkan 60 personil serta didukung petugas dari dinas tata kota, dispenda dan pihak kecamatan dan kelurahan sebagai pemilik wilyah ,bangunan yang telah di bongkar akan dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
“ Kalau mereka kembali memasang apa yang kita bongkar semua barangnya akan kita sita dan di sidangkan yustitisi,” jelasnya.
Pantauan dilapangan selama penertiban berlangusng tak pelak, kemacetan di ruas jalan dari Jembatan Fly over hingga 1 km Jalan Basuki Rahmat terjadi,akibat banyak kendaraan yang berhenti untuk melihat pembongkaran tersebut dilangsungkan.(win)
Blue Bird Tambah 50 Armada Baru
Palembang, SN
Blue Bird Taksi semakin mengembangkan sayapnya. Setelah sempat mendapat kecaman tidak boleh beroperasi di area bandara SMB II Palembang, kini taksi berlogo burung ini dipertengahan bulan April akan menambah armadanya sebanyak 50 unit lagi setelah sebelumnya sudah beroperasi 50 unit. Bahkan akses operasi layananannya yang mobil juga akan mengincar pasar di kawasan Kertapati dan Perumnas.
“ Incoming call kita terus bertambah. Suply dan demand nya tidak seimbang. Sehingga nanti di pertengahan bulan sampai akhir bulan, sekarang lagi proses perizinan ada penambahan 50 armada. Kita tetap mobile. Sekarang yang operasi 50. Jadi nambah 50 lagi pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan bisa mengakomodir di kawasan Kertapati dan Perumnas,” kata Brand Manajer Blue Bird Palembang, Rudi Alwazan.
Dijelaskannya, untuk saat ini tarif taksi blue bird alami kenaikan 20 persen sejak diberlakukan 28 Maret kemarin setelah ditetapkan Organda dan Pemerintah Kota (Pemkot). “ Kita sudah melakukan perubahan tarif argo. Per kilometer naik Rp 500, kemudian perbuka pintu naik Rp 1.000. jadi ada kenaikan 20 persen. masyarakat tidak diberatkan, karena kecil sekali kenaikan agronya,” terang dia.
Mudah - mudahan, lanjut Rudi, dengan bertambahnya armada pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal, " mudah - mudahan setelah penambahan armada pelayanan semkin maksimal dan masyrakat puas dengan pelanan kami," pungkasnya.(win)
Ratusan Honorer di OKI Kecewa
Kayuagung, SN
Ratusan tenaga honorer yang mengabdi di Kabupaten OKI kecewa karena mereka dinyatakan tidak lulus verifikasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat. Sejak beberapa hari terakhir, mereka bergantian mendatangi Posko Pengaduan di BKD OKI.
Kekecewaan mereka ini setelah melihat hasil pengumuman tenaga honorer kategori I yang dinyatakan BKN lulus verifikasi untuk diangkat menjadi CPNS ternyata tidak ada nama mereka. BKN hanya meluluskan 62 orang walaupun jumlah yang diajukan BKD ke BKN mencapai lebih dari 350 orang.
Mereka yang mendatangi BKD OKI ini seolah-olah “Curhat” ke kantor tersebut dan mempertanyakan alasan mereka tidak lulus dan hanya 62 orang (2 orang dicoret) saja yang lulus verifikasi. Apalagi dari 62 orang yang lulus itu, ternyata ada yang SKnya “lebih muda” dibandingkan honorer yang tidak lulus.
Nurani, tenaga honorer bidang pendidik yang mengabdi di Kecamatan Tulung Selapan OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, dia nekad mendatangi BKD di Kayuagung yang jauh dari Tulung Selapan untuk mempertanyakan hal itu. Ia sudah menjadi tenaga honorer sekitar 17 tahun, namun tidak lulus verifikasi.
Mengapa yang sudah sangat lama mengabdi seperti saya ini tidak diprioritaskan lulus, justru yang lulus honorer yang belum lama bertugas. Saya ke sini untuk mempertanyakan hak saya, jika bukan hak saya tidak akan saya harapkan,”keluhnya.
Posko Pengaduan di BKD OKI ini dibuka sejak jam 8 pagi hingga jam 4 sore sesuai jam kerja kantor tersebut. Sejak Jumat lalu, sudah ada ratusan tenaga honorer dari berbagai kecamatan di OKI yang silih berganti mendatangi posko itu dengan tujuan yang sama.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretaris BKD OKI Ahmad Kholik kepada wartawan menjelaskan, pihaknya memfasilitasi tempat penampungan keluhan yang dilontarkan ratusan honorer yang tidak puas dengan pengumuman hasil verifikasi yang dikeluarkan BKN Pusat. (iso)
Ratusan tenaga honorer yang mengabdi di Kabupaten OKI kecewa karena mereka dinyatakan tidak lulus verifikasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat. Sejak beberapa hari terakhir, mereka bergantian mendatangi Posko Pengaduan di BKD OKI.
Kekecewaan mereka ini setelah melihat hasil pengumuman tenaga honorer kategori I yang dinyatakan BKN lulus verifikasi untuk diangkat menjadi CPNS ternyata tidak ada nama mereka. BKN hanya meluluskan 62 orang walaupun jumlah yang diajukan BKD ke BKN mencapai lebih dari 350 orang.
Mereka yang mendatangi BKD OKI ini seolah-olah “Curhat” ke kantor tersebut dan mempertanyakan alasan mereka tidak lulus dan hanya 62 orang (2 orang dicoret) saja yang lulus verifikasi. Apalagi dari 62 orang yang lulus itu, ternyata ada yang SKnya “lebih muda” dibandingkan honorer yang tidak lulus.
Nurani, tenaga honorer bidang pendidik yang mengabdi di Kecamatan Tulung Selapan OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, dia nekad mendatangi BKD di Kayuagung yang jauh dari Tulung Selapan untuk mempertanyakan hal itu. Ia sudah menjadi tenaga honorer sekitar 17 tahun, namun tidak lulus verifikasi.
Mengapa yang sudah sangat lama mengabdi seperti saya ini tidak diprioritaskan lulus, justru yang lulus honorer yang belum lama bertugas. Saya ke sini untuk mempertanyakan hak saya, jika bukan hak saya tidak akan saya harapkan,”keluhnya.
Posko Pengaduan di BKD OKI ini dibuka sejak jam 8 pagi hingga jam 4 sore sesuai jam kerja kantor tersebut. Sejak Jumat lalu, sudah ada ratusan tenaga honorer dari berbagai kecamatan di OKI yang silih berganti mendatangi posko itu dengan tujuan yang sama.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretaris BKD OKI Ahmad Kholik kepada wartawan menjelaskan, pihaknya memfasilitasi tempat penampungan keluhan yang dilontarkan ratusan honorer yang tidak puas dengan pengumuman hasil verifikasi yang dikeluarkan BKN Pusat. (iso)
Sengketa PT Aditarwan - Warga Terus Berlanjut
Lahat, SN
Selisih paham antara warga Desa Pagardin dan Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Aditarwan mengenai lahan belum juga selesai. Pada Senin (9/4) kemarinn rapat pembahasan ini dilanjutkan di kantor Pemkab Lahat yang dipimpin Asisten I, Drs H Ahdin Djasri MM namun tetap menemui hasil.
Perwakilan dari warga, Hasibuan mengemukakan di lapangan adanya perselisihan mengenai tapal batas lahan, baik itu lahan inti dan plasma, lahan plasma seluas sekitar 100 hektar (Ha). PT Aditarwan menyatakan kalau lahan yang diperselisihkan sudah diserahkan ke warga. Namun kenyataan di lapangan belum ada realisasinya. Tidak hanya itu, status quo yang ada di lahan tersebut sampai saat ini juga tak jelas.
“Jika perusahaan mengaku sudah menyerahkan hal ini ke warga, kami rasa itu bohong. Kenyataannya di lapangan semuanya nihil,” ungkap Hasibuan.
Menurutnya, semua yang diklaim perusahaan itu kemungkinan baru sebatas administrasi saja tapi untuk kenyataan di lapangan, semuanya belum sama sekali direalisasikan. Termasuk pada berkas-berkas surat karena ada beberapa versi surat.
“Kami akan tetap mempertahankan sikap kami sesuai bukti yang kami miliki. Mengenai rapat ini, kami simpulkan intinya buntu," terangnya.
Sementara Hendra Mulya perwakilan pihak perusahaan menegaskan, sebenarnya apa yang dituntut warga itu memiliki beberapa kekeliruan. Seperti di dalam rapat, warga mengemukakan titik tapal batas yang salah. Sebab, yang dimaksud tersebut sebenarnya bukanlah titik tapal batas, melainkan titik Poligon saja. Ini jelas tidak bisa diterima perusahaan, apalagi jika dikemukakan kami yang menyalahi aturan, kami disini juga memegang data kongkrit.
“Kami pegang data akurat kok, berikut juga mengenai surat keterangan atau bukti lainnya. Semua ini jelas siap kami adu dan uji petikkan kebenarannya,” tegas Hendra.
Menurut Hendra, dalam rapat memang masih terjadi kebuntuan. Namun, jika suatu saat atau kedepannya akan dilakukan crosscek langsung, perusahaan dengan lapang dada siap, dan sanggup beradu data di lapangannya. “Kami sangat menginginkan adanya kejelasan dalam masalah ini, bila perlu memang kita sama-sama turun ke lapangan,” tegas Hendra.
Terpisah, Asisten I Pemkab Lahat, Drs H Ahdin Djasri MM mengatakan, melihat kondisi yang ada, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk tim, guna melakukan cek lapangan hingga pengukuran ulang. “Demi pertimbangan kejelasan, dalam waktu dekat akan diadakan pengukuran ulang,” Jelas Ahdin. (zal)
Selisih paham antara warga Desa Pagardin dan Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Aditarwan mengenai lahan belum juga selesai. Pada Senin (9/4) kemarinn rapat pembahasan ini dilanjutkan di kantor Pemkab Lahat yang dipimpin Asisten I, Drs H Ahdin Djasri MM namun tetap menemui hasil.
Perwakilan dari warga, Hasibuan mengemukakan di lapangan adanya perselisihan mengenai tapal batas lahan, baik itu lahan inti dan plasma, lahan plasma seluas sekitar 100 hektar (Ha). PT Aditarwan menyatakan kalau lahan yang diperselisihkan sudah diserahkan ke warga. Namun kenyataan di lapangan belum ada realisasinya. Tidak hanya itu, status quo yang ada di lahan tersebut sampai saat ini juga tak jelas.
“Jika perusahaan mengaku sudah menyerahkan hal ini ke warga, kami rasa itu bohong. Kenyataannya di lapangan semuanya nihil,” ungkap Hasibuan.
Menurutnya, semua yang diklaim perusahaan itu kemungkinan baru sebatas administrasi saja tapi untuk kenyataan di lapangan, semuanya belum sama sekali direalisasikan. Termasuk pada berkas-berkas surat karena ada beberapa versi surat.
“Kami akan tetap mempertahankan sikap kami sesuai bukti yang kami miliki. Mengenai rapat ini, kami simpulkan intinya buntu," terangnya.
Sementara Hendra Mulya perwakilan pihak perusahaan menegaskan, sebenarnya apa yang dituntut warga itu memiliki beberapa kekeliruan. Seperti di dalam rapat, warga mengemukakan titik tapal batas yang salah. Sebab, yang dimaksud tersebut sebenarnya bukanlah titik tapal batas, melainkan titik Poligon saja. Ini jelas tidak bisa diterima perusahaan, apalagi jika dikemukakan kami yang menyalahi aturan, kami disini juga memegang data kongkrit.
“Kami pegang data akurat kok, berikut juga mengenai surat keterangan atau bukti lainnya. Semua ini jelas siap kami adu dan uji petikkan kebenarannya,” tegas Hendra.
Menurut Hendra, dalam rapat memang masih terjadi kebuntuan. Namun, jika suatu saat atau kedepannya akan dilakukan crosscek langsung, perusahaan dengan lapang dada siap, dan sanggup beradu data di lapangannya. “Kami sangat menginginkan adanya kejelasan dalam masalah ini, bila perlu memang kita sama-sama turun ke lapangan,” tegas Hendra.
Terpisah, Asisten I Pemkab Lahat, Drs H Ahdin Djasri MM mengatakan, melihat kondisi yang ada, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk tim, guna melakukan cek lapangan hingga pengukuran ulang. “Demi pertimbangan kejelasan, dalam waktu dekat akan diadakan pengukuran ulang,” Jelas Ahdin. (zal)
Rabu, 04 April 2012
Michael Jamie Coyne, Bek Baru SFC
Palembang, SN
Setelah melepas gelandang Syamsul Khairuddin Senin, (2/4) Sriwijaya FC langsung mengikat center bek asal Australia, Michael Jamie Coyne guna memperkuat Laskar Wong Kito di putaran kedua Liga Super Indonesia (ISL) ini.
"Kami umumkan Selasa (3/4), sudah ada kepastian dari agennya, bahwa Michael Jamie Coyne atau biasa dipanggil Jamie Coyne akan memperkuat SFC di putaran kedua ISL 2011/2012. Kesepakatan sudah dibuat namun semua keputusan nantinya kami serahkan kepada pelatih yang tahu urusan teknis," kata Direktur Teknik Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM).
Diakui Hendri, manajemen cukup kesulitan mendapatkan center bek berkualitas di antara jeda kompetisi dari putaran satu ke putaran dua Indonesian Super League (ISL) 2011/2012. Terutama yang berpengalaman di ISL, karena selain terikat kontrak, mereka dipertahankan oleh klub mereka masing-masing. Makanya, setelah beberapa hari ini berjibaku, kami putuskan membuat kesepakatan dengan pemain asing asal Australia.
Seperti diketahui, Jamie Coyne berpostur 187 dan kelahiran Sidney Australia, 2 Januari 1982. Dia bisa bermain di posisi center bek atau bek sayap kanan. Tetapi selama berkiprah selama 10 tahun di Liga Utama Australia, dia memang identik dengan posisi sebagai center bek.
Pemain ini juga pernah bermain dan menjalani pendidikan di West Ham United klub Liga Primer Inggris pada tahun 1998-1999. Kemudian kembali ke tanah kelahirannya Australia dan memperkuat klub profesional, Perth SC pada musim 2000-2002 sebanyak 47 kali penampilan, kemudian bermain untuk Perth Glory sebanyak 33 kali pada 2002-2004.
Selanjutnya pindah ke Ado Den Haag 2004-2005 dan mencoba peruntungan, namun tidak lama lantaran terbelit cedera serta tidak mendapatkan tempat, dia balik ke Perth Glory dan bermain sebanyak 119 kali pada rentang waktu 2005-2011. Kemudian terakhir pindah ke Sidney SC pada awal musim 2011/2012 dan tampil sebanyak 15 kali, namun ia memilih pindah karena ingin mencoba atmosfer Liga Super Indonesia (ISL).
Coyne akan datang pada Rabu (4/4) malam, karena berdasarkan jadwal keberangkatannya. Dia bertolak dari Sidney dengan pada 4 April pukul 12.00, dalam perjalanan normal dia akan tiba di Palembang malam hari.
"Informasi dan data yang kami dapatkan, dia pemain bagus, namun kami dari manajemen mengharapkan rekan-rekan suporter, fans, masyarakat Sumsel dan pecinta sepakbola untuk melihat permainannya dan memberikan penilaian bersama-sama. Terutama kepada pelatih yang nantinya bisa diharapkan melihat kualitasnya apakah cocok dengan skema permainan SFC. Kita harapkan Jamie bisa memperkuat SFC pada putaran kedua," terangnya. (rhd)
Muscab Gapensi Muba Dinilai Tidak Sah
Sekayu, SN
Terkait Dualisme pada pengurusan tubuh organisasi Gapensi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang menggelar Muscab 20 Januari 2011 tahun lalu dengan melahirkan kepengurusan baru yakni Mustopa Hamid terpilih secara aklamasi, meski ketua lama Gapensi Damsin Ucin SH menyatakan, muscab tersebut tidak sah dan illegal.
Sehingga cukup lama dan tidak ada kabar beritanya terlihat kantor Gapensi di Jalan wahid Udin terkesan Terbengkalai tidak ada aktifitas yang terlihat, ternyata persoalan ini sudah masuk ke ranah hukum. Kemarin (3/4) digelar sidang keputusannya di Pengadilan Negeri (PN) Sekayu dengan hakim ketuanya Yudi Noviandri SH yang dihadiri para penggugat dan tergugat yang dikuasakan kepada pengacaranya masing-masing. Penggugat dari Damsi Ucin SH dan H Bahrul Sofyan SH diserahkan kepada pengacaranya Hepriyadi SH, sedangkan tergugat yakni panitia Muscab (Ketua terpilih) , BPD Gapensi Sumsel dan Pusat dikuasakan kepada Bambang Haryanto SH.
Sekedar mengingatkan, pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) BPC Gapensi Kabupaten Muba berlangsung pada 20 Januari 2011, Muscab sendiri tidak dihadiri Ketuanya Damsih Ucin SH dan Sekretarisnya H Bahrul Sofyan SH. Namun tetap dilangsungkan hingga melahirkan kepengurusan baru yakni yakni Mutofa Hamid terpilih sebagai ketua Gapensi Muba secara aklamasi.
Sementara Ketua BPC Gapensi Muba Damsih Ucin SH dan Sekretarisnya H Bahrul Sofyan SH mengatakan, Muscab BPC Gapensi yang tetap dilaksanakan itu, dinyatakan tidak sah dan illegal.
Sementara Mustopa Hamid ketika dikonfirmasikan terkait keputusan ini belum bersedia memberikan komentarnya. "Kita serahkan kepada pengcara kita untuk melakukan langkah selanjutnya," kata Mustopa. (her)
Terkait Dualisme pada pengurusan tubuh organisasi Gapensi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang menggelar Muscab 20 Januari 2011 tahun lalu dengan melahirkan kepengurusan baru yakni Mustopa Hamid terpilih secara aklamasi, meski ketua lama Gapensi Damsin Ucin SH menyatakan, muscab tersebut tidak sah dan illegal.
Sehingga cukup lama dan tidak ada kabar beritanya terlihat kantor Gapensi di Jalan wahid Udin terkesan Terbengkalai tidak ada aktifitas yang terlihat, ternyata persoalan ini sudah masuk ke ranah hukum. Kemarin (3/4) digelar sidang keputusannya di Pengadilan Negeri (PN) Sekayu dengan hakim ketuanya Yudi Noviandri SH yang dihadiri para penggugat dan tergugat yang dikuasakan kepada pengacaranya masing-masing. Penggugat dari Damsi Ucin SH dan H Bahrul Sofyan SH diserahkan kepada pengacaranya Hepriyadi SH, sedangkan tergugat yakni panitia Muscab (Ketua terpilih) , BPD Gapensi Sumsel dan Pusat dikuasakan kepada Bambang Haryanto SH.
Sekedar mengingatkan, pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) BPC Gapensi Kabupaten Muba berlangsung pada 20 Januari 2011, Muscab sendiri tidak dihadiri Ketuanya Damsih Ucin SH dan Sekretarisnya H Bahrul Sofyan SH. Namun tetap dilangsungkan hingga melahirkan kepengurusan baru yakni yakni Mutofa Hamid terpilih sebagai ketua Gapensi Muba secara aklamasi.
Sementara Ketua BPC Gapensi Muba Damsih Ucin SH dan Sekretarisnya H Bahrul Sofyan SH mengatakan, Muscab BPC Gapensi yang tetap dilaksanakan itu, dinyatakan tidak sah dan illegal.
Sementara Mustopa Hamid ketika dikonfirmasikan terkait keputusan ini belum bersedia memberikan komentarnya. "Kita serahkan kepada pengcara kita untuk melakukan langkah selanjutnya," kata Mustopa. (her)
Herman Deru Siap Maju Pilgub 2013
Prabumulih, SN
Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU), H Herman Deru menegaskan, ia siap maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel periode 2013–2015 mendatang. Pernyataan itu, tanpa ragu dia sampaikan saat menghadiri acara silaturahmi antara pengurus Paguyuban Putra Jawa Sumatera (Pujasuma) Kota Prabumulih dengan H Herman Deru, di Sekretariat Pujasuma Prabumulih, Minggu (1/4) lalu.
“Insya Allah, jika Tuhan meridhoi dan hasil survey banyak yang mendukung maka saya siap untuk maju Pilgub,” tegasnya dihadapan pengurus dan anggota Pujasuma Prabumulih.
Terkait rencana itu, Bupati OKU Timur dua periode ini pun meminta doa dan dukungan dari keluarga besar, sekaligus pengurus, dan anggota Pujasuma Prabumulih. Sementara itu, Ketua Paguyuban Putra Jawa Sumatera (Pujasuma) Kota Prabumulih, Sumaryono SH, ditemui usai acara, menilai H Herman Deru SH MM, merupakan sosok yang pantas memimpin Sumsel lima tahun kedepan.
Sumaryono mengatakan itu karena H Herman Deru dinilai telah berhasil dalam memimpin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU). Hal itu dibutikan dari banyaknya prestasi yang diraih oleh Kabupaten OKU Timur dalam lima tahun terakhir.
Tidak hanya itu sampai disitu saja, H Herman Deru juga dinilai telah berhasil menjaga kerukunan antar agama maupun suku bangsa yang ada di Kabupaten OKU Timur. Bahkan atas kepeduliannya tersebut, terutama terhadap masyarakat Jawa yang ada diperantauan, H Herman Deru mendapatkan apresiasi dari Keraton Surakarta Hadiningrat berupa pemberian gelar khusus yakni Kanjeng Raden Haryo (KRH) Haji Mengkudiningrat SH MM, pada akhir tahun 2011 yang lalu.
“Dengan diberikannya gelar tersebut, H Herman Deru kini bukan hanya bagian dari kita saja tapi juga merupakan sesepuh bagi masyarakat Jawa yang ada diperantauan,” jelas Sumaryono, dengan nada semangat.
Selain memuji keberhasilan erman Deru, dalam kesempatan itu ketua paguyuban Pujasuma Prabumulih ini, juga mengajak seluruh warga Pujasuma untuk tetap bersatu dan tak gampang terbujuk rayu oleh pasangan Pilgub lainya mari kita dukung H Herman Deru untuk menjadi orang satu di Sumsel ini. (and)
Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU), H Herman Deru menegaskan, ia siap maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel periode 2013–2015 mendatang. Pernyataan itu, tanpa ragu dia sampaikan saat menghadiri acara silaturahmi antara pengurus Paguyuban Putra Jawa Sumatera (Pujasuma) Kota Prabumulih dengan H Herman Deru, di Sekretariat Pujasuma Prabumulih, Minggu (1/4) lalu.
“Insya Allah, jika Tuhan meridhoi dan hasil survey banyak yang mendukung maka saya siap untuk maju Pilgub,” tegasnya dihadapan pengurus dan anggota Pujasuma Prabumulih.
Terkait rencana itu, Bupati OKU Timur dua periode ini pun meminta doa dan dukungan dari keluarga besar, sekaligus pengurus, dan anggota Pujasuma Prabumulih. Sementara itu, Ketua Paguyuban Putra Jawa Sumatera (Pujasuma) Kota Prabumulih, Sumaryono SH, ditemui usai acara, menilai H Herman Deru SH MM, merupakan sosok yang pantas memimpin Sumsel lima tahun kedepan.
Sumaryono mengatakan itu karena H Herman Deru dinilai telah berhasil dalam memimpin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU). Hal itu dibutikan dari banyaknya prestasi yang diraih oleh Kabupaten OKU Timur dalam lima tahun terakhir.
Tidak hanya itu sampai disitu saja, H Herman Deru juga dinilai telah berhasil menjaga kerukunan antar agama maupun suku bangsa yang ada di Kabupaten OKU Timur. Bahkan atas kepeduliannya tersebut, terutama terhadap masyarakat Jawa yang ada diperantauan, H Herman Deru mendapatkan apresiasi dari Keraton Surakarta Hadiningrat berupa pemberian gelar khusus yakni Kanjeng Raden Haryo (KRH) Haji Mengkudiningrat SH MM, pada akhir tahun 2011 yang lalu.
“Dengan diberikannya gelar tersebut, H Herman Deru kini bukan hanya bagian dari kita saja tapi juga merupakan sesepuh bagi masyarakat Jawa yang ada diperantauan,” jelas Sumaryono, dengan nada semangat.
Selain memuji keberhasilan erman Deru, dalam kesempatan itu ketua paguyuban Pujasuma Prabumulih ini, juga mengajak seluruh warga Pujasuma untuk tetap bersatu dan tak gampang terbujuk rayu oleh pasangan Pilgub lainya mari kita dukung H Herman Deru untuk menjadi orang satu di Sumsel ini. (and)
Warga Keluhkan Pelayanan PLN Indralaya
Indralaya, SN
Dalam beberapa hari ini pelayanan listrik di wilayah PLN Ranting Indralaya dikeluhkan warga karena sering mati atau byarpet.
Akibatnya pelanggan merasa dirugikan karena dalam setiap harinya hampir 5 kali mengalami pemadaman tanpa diadakan pemberitahuan sebelumnya dengan masyarakat. sehingga warg tidak siap dengan keadaan tersebut.
”Beberapa hari ini kami sangat mengalami kerugian, semalam saja pemadaman terjadi
sebanyak 6 kali, akibatnya lampu bohlam saya mengalami kebakaran,” ujar Hermi warga sakatiga.
Senada dengan Jesica rahmtillh warga Tanjung Batu yang mengeluhkan hal serupa, bahwa sejak 10 hari terakhir ini lampu sering mati hidup (byarpet) yang membuat beberapa alat elektronik menjadi rusak, seperti lampu yang terbakar dan kipas angin yang konslet.
“Dengan keadaan seperti ini kami sebagai warga sangat berharap agar pihak PLN segera memberikan solusi agar tidak merugikan masyarakat lebih banyak lagi,” harapnya.
Sementara itu, Rohimin Solihin selaku manager PLN Indralaya saat dikonfirmasi mengatakan, pemadaman tersebut terjadi karena adanya gangguan pada kabel listrik yang tersenggol oleh mobil. Selain itu adanya tiang listrik yang roboh akibat angin yang di sertai hujan. ”Pemadaman tersebut kami lakukan untuk mencegah kerusakan yang
lebih parah,” ujarnya.
“Kami dari pihak PLN telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal, tim kami telah turun kelapangan untuk membersihkan ranting-ranting yang berada di atas kabel listrik, makanya kami harap agar kepada warga yang ranting pohonnya ada di depan rumah untuk di bersihkan sehingga tidak mengganggu aliran listrik,” paparnya. (man)
Dalam beberapa hari ini pelayanan listrik di wilayah PLN Ranting Indralaya dikeluhkan warga karena sering mati atau byarpet.
Akibatnya pelanggan merasa dirugikan karena dalam setiap harinya hampir 5 kali mengalami pemadaman tanpa diadakan pemberitahuan sebelumnya dengan masyarakat. sehingga warg tidak siap dengan keadaan tersebut.
”Beberapa hari ini kami sangat mengalami kerugian, semalam saja pemadaman terjadi
sebanyak 6 kali, akibatnya lampu bohlam saya mengalami kebakaran,” ujar Hermi warga sakatiga.
Senada dengan Jesica rahmtillh warga Tanjung Batu yang mengeluhkan hal serupa, bahwa sejak 10 hari terakhir ini lampu sering mati hidup (byarpet) yang membuat beberapa alat elektronik menjadi rusak, seperti lampu yang terbakar dan kipas angin yang konslet.
“Dengan keadaan seperti ini kami sebagai warga sangat berharap agar pihak PLN segera memberikan solusi agar tidak merugikan masyarakat lebih banyak lagi,” harapnya.
Sementara itu, Rohimin Solihin selaku manager PLN Indralaya saat dikonfirmasi mengatakan, pemadaman tersebut terjadi karena adanya gangguan pada kabel listrik yang tersenggol oleh mobil. Selain itu adanya tiang listrik yang roboh akibat angin yang di sertai hujan. ”Pemadaman tersebut kami lakukan untuk mencegah kerusakan yang
lebih parah,” ujarnya.
“Kami dari pihak PLN telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal, tim kami telah turun kelapangan untuk membersihkan ranting-ranting yang berada di atas kabel listrik, makanya kami harap agar kepada warga yang ranting pohonnya ada di depan rumah untuk di bersihkan sehingga tidak mengganggu aliran listrik,” paparnya. (man)
OKI Belum Bentuk UMK
Kayuagung, SN
Sudah banyak kabupaten dan kota di Indonesia yang telah memiliki dan menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah masing-masing. UMK sangat berpihak kepada buruh atau pekerja karena nominalnya cenderung lebih besar dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Untuk di Sumatera Selatan (Sumsel), UMP tahun 2012 sebesar Rp 1.195.220 berlaku untuk di kabupaten dan kota yang belum memiliki UMK. Hingga saat ini sejumlah daerah di Sumsel sudah memiliki UMK, seperti di Palembang dan Ogan Ilir.
Bahkan UMK di Palembang tahun 2012 diusulkan naik 16 persen atau sekitar Rp 271 ribu dari UMK yang berlaku tahun lalu Rp 1 095 831. Untuk sektor-sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel untuk kabupaten dan kota yang tidak ada UMK seperti Palembang, tetap memberlakukan UMP.
Bagaimana dengan UMK di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)? ternyata di kabupaten yang luas wilayahnya mencapai lebih dari 19 ribu kilometer persegi dan memiliki banyak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan peternakan ini belum membentuk UMK.
H Sumijarno SSos selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) OKI saat ditemui, Selasa (3/4) siang membenarkan bila OKI belum memiliki UMK. UMK mungkin akan dibentuk tahun ini dan mulai berlaku 2013.
Dijelaskannya, karena belum memiliki UMK sendiri, kabupaten ini jelas masih berpedoman kepada UMP yang dikeluarkan Pemprov Sumsel melalui Disnakertrans Sumsel yang ditandatangani gubernur. Menurutnya, pelaksanaan UMP di OKI selama ini sudah berjalan baik dan tidak ada kendala berarti.
Namun katanya, bukan berarti OKI akan tinggal diam dan hanya mengandalkan UMP, OKI juga akan meniru sejumlah kabupaten dan kota yang sudah membuat dan memiliki UMK sendiri. ”Tahun ini akan dibahas dengan melibatkan semua pihak untuk pembuatan UMK itu,” janji Sumijarno.
Pria yang sebelumnya menjabat Kabag Kesra Setda OKI ini menambahkan, dalam pembentukan UMK bukan hal mudah jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. ”Jadi UMK mungkin baru bisa kita terapkan tahun depan,” sambung dia. (iso)
Sudah banyak kabupaten dan kota di Indonesia yang telah memiliki dan menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah masing-masing. UMK sangat berpihak kepada buruh atau pekerja karena nominalnya cenderung lebih besar dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Untuk di Sumatera Selatan (Sumsel), UMP tahun 2012 sebesar Rp 1.195.220 berlaku untuk di kabupaten dan kota yang belum memiliki UMK. Hingga saat ini sejumlah daerah di Sumsel sudah memiliki UMK, seperti di Palembang dan Ogan Ilir.
Bahkan UMK di Palembang tahun 2012 diusulkan naik 16 persen atau sekitar Rp 271 ribu dari UMK yang berlaku tahun lalu Rp 1 095 831. Untuk sektor-sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel untuk kabupaten dan kota yang tidak ada UMK seperti Palembang, tetap memberlakukan UMP.
Bagaimana dengan UMK di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)? ternyata di kabupaten yang luas wilayahnya mencapai lebih dari 19 ribu kilometer persegi dan memiliki banyak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan peternakan ini belum membentuk UMK.
H Sumijarno SSos selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) OKI saat ditemui, Selasa (3/4) siang membenarkan bila OKI belum memiliki UMK. UMK mungkin akan dibentuk tahun ini dan mulai berlaku 2013.
Dijelaskannya, karena belum memiliki UMK sendiri, kabupaten ini jelas masih berpedoman kepada UMP yang dikeluarkan Pemprov Sumsel melalui Disnakertrans Sumsel yang ditandatangani gubernur. Menurutnya, pelaksanaan UMP di OKI selama ini sudah berjalan baik dan tidak ada kendala berarti.
Namun katanya, bukan berarti OKI akan tinggal diam dan hanya mengandalkan UMP, OKI juga akan meniru sejumlah kabupaten dan kota yang sudah membuat dan memiliki UMK sendiri. ”Tahun ini akan dibahas dengan melibatkan semua pihak untuk pembuatan UMK itu,” janji Sumijarno.
Pria yang sebelumnya menjabat Kabag Kesra Setda OKI ini menambahkan, dalam pembentukan UMK bukan hal mudah jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. ”Jadi UMK mungkin baru bisa kita terapkan tahun depan,” sambung dia. (iso)
Warga Desa Prambatan Datangi Kantor Bupati
Mura Enim, SN
Sejumlah warga Desa Prambatan, Kecamatan Abab, mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Warga mengadu, karena PT Golden Blosom Sumatera (GBS) dinilai telah ingkar janji terkait rencana perbaikan jalan desa yang sudah rusak parah.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Prambatan Kecamatan Abab, Sofian (55) menjelaskan, sesuai janji perusahaan PT GBS, pada tanggal 8 Juni 2011 lalu, pihak perusahaan bersedia melakukan perbaikan jalan dengan aspal. Hanya saja, hingga sekarang ini belum ada realisasinya.
"Kita sangat menyesalkan pihak PT GBS yang tidak memenuhi janjinya," ujar Sofian di kantor Pemkab Muara Enim, Selasa (3/4).
Sama halnya dikatakan warga lainnya, Thomas, keluhan warga tersebut sudah lama. Namun sepertinya pihak PT GBS, ingkar janji tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya.
“Kita meminta Pemkab Muara Enim untuk menjembatani menyelesaikan permasalahan tersebut,” harapnya.
Dilanjutkannya, jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan PT GBS tersebut jalan dari Karang Agung- Prambatan sepanjang 9 km. Kemudian Prambatan- Batu Tugu sepanjang 4,5 km.
Jalan tersebut kata Thomas, dahulunya pernah diaspal hotmix, tapi sejak PT GBS masuk pada 2006 lalu dan sering dilalui kendaraan sawit PT GBS membuat, jalan ini menjadi rusak parah seperti sekarang ini.
Menurut Thomas, pada pertengahan Juni lalu, PT GBS berjanji dengan masyarakat akan memperbaiki jalan yang rusak ini. Tapi, hingga sekarang realisasinya belum ada sama sekali. Oleh karenanya pihaknya meminta kepada pak bupati agar bisa memfasilitasi, supaya PT GBS menepati janjinya kepada rakyat.
"Tadi kita bertemu dengan Asisten I Bulgani, katanya akan memanggil manajemen PT GBS, sesuai dengan surat perjanjian tersebut," tukas Thomas.
Dirut PT GBS Rudyansyah yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa jalan yang dilalui oleh perusahaan adalah ruas jalan Desa Prambatan- Desa Karang Agung, sedangkan untuk jalan Batu Tugu, itu tidak dilalui oleh kendaraan PT GBS. Saat ini, sudah di perbaiki tetapi tidak secara keseluruhan hanya pada titik-titik yang rusak saja.
“Saat ini, kondisi jalan masih bagus. Dan, bagian yang rusak telah kita perbaiki,” pungkasnya. (yud)
Sejumlah warga Desa Prambatan, Kecamatan Abab, mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Warga mengadu, karena PT Golden Blosom Sumatera (GBS) dinilai telah ingkar janji terkait rencana perbaikan jalan desa yang sudah rusak parah.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Prambatan Kecamatan Abab, Sofian (55) menjelaskan, sesuai janji perusahaan PT GBS, pada tanggal 8 Juni 2011 lalu, pihak perusahaan bersedia melakukan perbaikan jalan dengan aspal. Hanya saja, hingga sekarang ini belum ada realisasinya.
"Kita sangat menyesalkan pihak PT GBS yang tidak memenuhi janjinya," ujar Sofian di kantor Pemkab Muara Enim, Selasa (3/4).
Sama halnya dikatakan warga lainnya, Thomas, keluhan warga tersebut sudah lama. Namun sepertinya pihak PT GBS, ingkar janji tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya.
“Kita meminta Pemkab Muara Enim untuk menjembatani menyelesaikan permasalahan tersebut,” harapnya.
Dilanjutkannya, jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan PT GBS tersebut jalan dari Karang Agung- Prambatan sepanjang 9 km. Kemudian Prambatan- Batu Tugu sepanjang 4,5 km.
Jalan tersebut kata Thomas, dahulunya pernah diaspal hotmix, tapi sejak PT GBS masuk pada 2006 lalu dan sering dilalui kendaraan sawit PT GBS membuat, jalan ini menjadi rusak parah seperti sekarang ini.
Menurut Thomas, pada pertengahan Juni lalu, PT GBS berjanji dengan masyarakat akan memperbaiki jalan yang rusak ini. Tapi, hingga sekarang realisasinya belum ada sama sekali. Oleh karenanya pihaknya meminta kepada pak bupati agar bisa memfasilitasi, supaya PT GBS menepati janjinya kepada rakyat.
"Tadi kita bertemu dengan Asisten I Bulgani, katanya akan memanggil manajemen PT GBS, sesuai dengan surat perjanjian tersebut," tukas Thomas.
Dirut PT GBS Rudyansyah yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa jalan yang dilalui oleh perusahaan adalah ruas jalan Desa Prambatan- Desa Karang Agung, sedangkan untuk jalan Batu Tugu, itu tidak dilalui oleh kendaraan PT GBS. Saat ini, sudah di perbaiki tetapi tidak secara keseluruhan hanya pada titik-titik yang rusak saja.
“Saat ini, kondisi jalan masih bagus. Dan, bagian yang rusak telah kita perbaiki,” pungkasnya. (yud)
Lima Sungai Tercemar Limbah Rumah Tangga
Pagaralam, SN
Lima sungai di Kota Pagaralam, dipenuhi limbah rumah tangga, yakni sungai Air Betung, Selangis, Lematang, dan Perikan.
Pantauan, Selasa (3/4) tumpukan sampah plastik mengapung memenuhi permukaan sungai Air betung yang mengalir di sepanjang Kecamatan Pagaralam Utara dan Pagaralam Selatan. Demikian juga dengan sungai Perikan yang berada di wilayah kecamatan Pagaralam selatan.
Pencemaran limbah yang berasal dari sampah rumah tangga dan plastik itu terlihat memenuhi sungai dan sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu dipengaruhi pesatnya pembangunan pemukiman penduduk di hulu dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).
Deny, warga Pagaralam Selatan, mengatakan, sampah yang menumpuk pada bebatuan sepanjang aliran sungai tersebut menyebabkan air sungai semakin kotor dan berbau. Tak heran, ikan air tawar menjadi semakin sulit dicari.
"Yang parah sekarang bukan sampah dari rumah saja. Dari TPA pun saya lihat banyak yang dijatuhkan ke sungai. Contohnya bisa dilihat kan, selain kain ada juga boks makanan bekas catering dan sampah-sampah lain yang tidak dapat di uraikan," tuturnya.
Warga lainnya Redi menuturkan, tumpukan sampah terparah selalu terjadi bila hujan deras. Sampah bisa semakin menumpuk dan menyumbat aliran air. Dia berharap pemerintah dapat segera membersihkan dan mengatasi volume sampah yang semakin lama semakin bertambah sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian. Apalagi Kota Pagaralam katanya saat ini sudah mendapatkan piala Adipura," tukasnya.
Kepala Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman Kota Pagaralam, Saiful, Selasa (3/4), mengatakan, pihaknya masih kesulitan untuk membersihkan aliran sungai dari sampah. Sebab, selain terbatasnya peralatan, terbatasnya personil juga menjadi salah satu kendala.
"Tapi paling tidak kita akan melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada warga yang tinggal di wilayah sepanjang aliran sungai untuk membangun saluran limbah khusus dan tidak mencemari sungai, serta tidak membuang sampah di dalam sungai," tandasnya. (asn)
Lima sungai di Kota Pagaralam, dipenuhi limbah rumah tangga, yakni sungai Air Betung, Selangis, Lematang, dan Perikan.
Pantauan, Selasa (3/4) tumpukan sampah plastik mengapung memenuhi permukaan sungai Air betung yang mengalir di sepanjang Kecamatan Pagaralam Utara dan Pagaralam Selatan. Demikian juga dengan sungai Perikan yang berada di wilayah kecamatan Pagaralam selatan.
Pencemaran limbah yang berasal dari sampah rumah tangga dan plastik itu terlihat memenuhi sungai dan sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu dipengaruhi pesatnya pembangunan pemukiman penduduk di hulu dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).
Deny, warga Pagaralam Selatan, mengatakan, sampah yang menumpuk pada bebatuan sepanjang aliran sungai tersebut menyebabkan air sungai semakin kotor dan berbau. Tak heran, ikan air tawar menjadi semakin sulit dicari.
"Yang parah sekarang bukan sampah dari rumah saja. Dari TPA pun saya lihat banyak yang dijatuhkan ke sungai. Contohnya bisa dilihat kan, selain kain ada juga boks makanan bekas catering dan sampah-sampah lain yang tidak dapat di uraikan," tuturnya.
Warga lainnya Redi menuturkan, tumpukan sampah terparah selalu terjadi bila hujan deras. Sampah bisa semakin menumpuk dan menyumbat aliran air. Dia berharap pemerintah dapat segera membersihkan dan mengatasi volume sampah yang semakin lama semakin bertambah sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian. Apalagi Kota Pagaralam katanya saat ini sudah mendapatkan piala Adipura," tukasnya.
Kepala Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman Kota Pagaralam, Saiful, Selasa (3/4), mengatakan, pihaknya masih kesulitan untuk membersihkan aliran sungai dari sampah. Sebab, selain terbatasnya peralatan, terbatasnya personil juga menjadi salah satu kendala.
"Tapi paling tidak kita akan melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada warga yang tinggal di wilayah sepanjang aliran sungai untuk membangun saluran limbah khusus dan tidak mencemari sungai, serta tidak membuang sampah di dalam sungai," tandasnya. (asn)
Sumsel Tuan Rumah Kejuaraan Renang Asia Group
Palembang, SN
Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia khususnya Sumsel semakin menguat. Setelah sebelumnya dipercaya menjadi tuan rumah SEA Games XXVI, dan even internasional lainnya, Juni mendatang, Sumsel kembali dipercaya sebagai tuan rumah kejuaraan renang asia group kelompok umur.
Hal ini dinyatakan Komisi Tekhnik Loncat Indah Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Pengprov Sumsel, Adi Wahyuono, di temui di venues aquatic, Jakabaring Sport City (JSC), Selasa (3/4).
Ia mengatakan, kejuaraan renang asia group tersebut diikuti 11 negara-negara asia tenggara diantaranya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Singapura, Kamboja, Laos, dan Timur Leste.
"Ke-11 negara yang akan ikut merupakan negara-negara yang mengikuti SEA Games XXVI lalu," katanya.
Menurut dia, kemungkinan besar peserta kejuaraan renang asia group ini akan lebih banyak dibandingkan saat pelaksanaan SEA Games lalu, karena kejuaraan renang ini memperlombakan kelompok umur.
"Kita perkirakan setiap negara itu akan mengirimkan 40-50 atletnya, itu belum ditambah dengan ofisial dan pelatih masing-masing negara. Untuk atlet kita sendiri, sekarang mereka sedang TC di Senayan Jakarta," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, terpilihnya Sumsel sebagai tuan rumah kejuaraan renang kelompok umur ini, tidak terlepas dari kualitas venues aquatic yang dimiliki Sumsel, karena sejauh ini, venues aquatic Sumsel adalah yang terbaik yang dimiliki Indonesia.
"Kalau di hari biasa, venues aquatic ini tetap kita berdayakan sebagai tempat latihan para atlet renang dan loncat indah," pungkasnya. (awj)
Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia khususnya Sumsel semakin menguat. Setelah sebelumnya dipercaya menjadi tuan rumah SEA Games XXVI, dan even internasional lainnya, Juni mendatang, Sumsel kembali dipercaya sebagai tuan rumah kejuaraan renang asia group kelompok umur.
Hal ini dinyatakan Komisi Tekhnik Loncat Indah Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Pengprov Sumsel, Adi Wahyuono, di temui di venues aquatic, Jakabaring Sport City (JSC), Selasa (3/4).
Ia mengatakan, kejuaraan renang asia group tersebut diikuti 11 negara-negara asia tenggara diantaranya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Singapura, Kamboja, Laos, dan Timur Leste.
"Ke-11 negara yang akan ikut merupakan negara-negara yang mengikuti SEA Games XXVI lalu," katanya.
Menurut dia, kemungkinan besar peserta kejuaraan renang asia group ini akan lebih banyak dibandingkan saat pelaksanaan SEA Games lalu, karena kejuaraan renang ini memperlombakan kelompok umur.
"Kita perkirakan setiap negara itu akan mengirimkan 40-50 atletnya, itu belum ditambah dengan ofisial dan pelatih masing-masing negara. Untuk atlet kita sendiri, sekarang mereka sedang TC di Senayan Jakarta," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, terpilihnya Sumsel sebagai tuan rumah kejuaraan renang kelompok umur ini, tidak terlepas dari kualitas venues aquatic yang dimiliki Sumsel, karena sejauh ini, venues aquatic Sumsel adalah yang terbaik yang dimiliki Indonesia.
"Kalau di hari biasa, venues aquatic ini tetap kita berdayakan sebagai tempat latihan para atlet renang dan loncat indah," pungkasnya. (awj)
Dewan Prihatin Venues Atletik & Menembak Terbengkalai
Palembang, SN
Setidaknya dua venues eks SEA Games XXVI yang berlokasi di Jakabaring Sport City (JSC) yakni, venue atletik dan menembak dinilai membutuhkan perhatian khusus, karena kondisinya saat ini terbengkalai.
Hal ini membuat prihatin anggota DPRD Sumsel daerah pemilihan (Dapil) Kota Palembang, setelah melihat langsung ke tiga venues, mulai dari venues aquatic, atletik dan menembak, dalam rangka kunjungan reses.
“Kami lihat ini sudah terbengkalai dan butuh perawatan darurat dan sebaiknya langsung diserahkan kepada SKPD,” ungkap koordinator Dapil I DPRD Sumsel, Achmad Djauhari, ketika melihat-lihat kondisi lantai dua venues menembak.
Selain prihatin dengan kondisi venue menembak, Djauhari juga mengaku prihatin dengan kondisi venus lapangan atletik yang banyak ditumbuhi rumput, bahkan tinggi rumput sudah melebihi tinggi kaki orang dewasa.
“Terutama venues Atletik. Apalagi, pengelolaan venues (Atletik) itu diserahkan kepada BPN, yang notabene adalah instansi vertikal dan bukan dibawah koordinasi gubernur. Itu bagaimana cara perawatannya,” kritik Djauhari.
Meski demikian, Politisi Partai Demokrat ini menilai, tidak terawatnya eks venue SEA Games ini tidak terlepas dari tidak adanya dana perawatan venues di APBD Sumsel. Selain itu, ketiga venue yang dikunjungi pembayarannya belum tuntas.
"Perawatan ini harus dikelola oleh khusus, apakah namanya itu satgas atau dari Dispora yang mengkoordinir, begitu juga keuangannya. Namun untuk biaya perawatan, terus terang saja belum ada di APBD, ini yang harus dialokasikan, kalau tidak lihat saja pasti tambah terbengkalai,” bebernya.
Selain banyak yang harus dilakukan pada tiga venues tersebut, Djauhari juga mengharapkan, kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin, agar rencana pendirian sekolah tinggi olahraga itu dibangun dengan segera. Agar fasilitas-fasilitas yang ada saat ini bisa langsung digunakan dan tidak mubazir. “Kemudian semua yang bisa dibuka untuk publik, apakah itu renang silahkan untuk dikembangkan, agar bisa mengembalikan biaya perawatan,” imbuhnya.
Selain itu katanya, kawasan JSC bisa juga dijadikan sebagai kawasan wisata olahraga. "Karena, ketika area yang pernah dipakai atlet se-Asia tenggara itu dikembangkan dan menjadi ramai, tentu semua ini akan menjadi kebanggaan kita," pungkas Wakil Ketua DPRD Sumsel ini. (awj)
Larangan Angkutan Batubara Diminta Dilanjutkan
Lahat, SN
Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Ir Hudson Arpan menegaskan, pihaknya dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Lahat akan mematuhi surat edaran Gubernur Sumsel yang menyatakan pada 1 April ini angkutan tidak akan melintas di jalan umum.
“Tentunya hal itu, hanya akan dilakukan dari 1-4 April 2012 saja, 5 April kita akan kembali beraktifitas mengangkut batubara ke Palembang dan arah Lampung, sebab, Pemerintah Provinsi Sumsel sama sekali tidak memberikan solusi yang baik,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bila larangan ini terus berlanjut hal ini berkaitan dengan tenaga kerja dari angkutan batubara, sopir, dan perusahaan penambangannya, kalau semuanya tidak berjalan dengan baik, maka, ribuan karyawan menyangkut kemaslahatan akan terkatung-katung.
“Ribuan karyawan dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat akan rugi, terlebih lagi menyangkut soal perut hal ini perlu dipikirkan, kalaupun pada 5 April angkutan tetap diberhentikan maka kita akan parkir sepanjang rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumsel,” pungkasnya.
Senada, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Lahat Balfas Zaman menuturkan, perusahaan akan mengikuti surat edaran tersebut, termasuk juga instruksi dari AABKL.
Sementara itu dari sejumlah kalangan LSM di Kabupaten Lahat seperti yang disampaikan Amin Bahaye, Koordinator Forum Komunikasi Anak Negeri, Surat Edaran Gubernur SS harus diberlakukan dan itu harga mati. Sebab penderitaan yang dialami seluruh pengguna jalan akibat dari angkutan batu bara ini sudah sangat luar biasa,Orang yang ngotot tetap ingin melanggar surat ederan gubernur ini adalah segelintir orang yang menikmatinya saja sementara rakyat bukan saja di Kabupaten Lahat tetapi sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara ini sangat tersiksa.
"Harapan kami sebagai masyarakat bukan saja menyetop angkutan batubara ini tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah agar eksploitasi batubara ini segera dihentikan," tegas Amin. (rhd)
Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Ir Hudson Arpan menegaskan, pihaknya dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Lahat akan mematuhi surat edaran Gubernur Sumsel yang menyatakan pada 1 April ini angkutan tidak akan melintas di jalan umum.
“Tentunya hal itu, hanya akan dilakukan dari 1-4 April 2012 saja, 5 April kita akan kembali beraktifitas mengangkut batubara ke Palembang dan arah Lampung, sebab, Pemerintah Provinsi Sumsel sama sekali tidak memberikan solusi yang baik,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bila larangan ini terus berlanjut hal ini berkaitan dengan tenaga kerja dari angkutan batubara, sopir, dan perusahaan penambangannya, kalau semuanya tidak berjalan dengan baik, maka, ribuan karyawan menyangkut kemaslahatan akan terkatung-katung.
“Ribuan karyawan dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat akan rugi, terlebih lagi menyangkut soal perut hal ini perlu dipikirkan, kalaupun pada 5 April angkutan tetap diberhentikan maka kita akan parkir sepanjang rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumsel,” pungkasnya.
Senada, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Lahat Balfas Zaman menuturkan, perusahaan akan mengikuti surat edaran tersebut, termasuk juga instruksi dari AABKL.
Sementara itu dari sejumlah kalangan LSM di Kabupaten Lahat seperti yang disampaikan Amin Bahaye, Koordinator Forum Komunikasi Anak Negeri, Surat Edaran Gubernur SS harus diberlakukan dan itu harga mati. Sebab penderitaan yang dialami seluruh pengguna jalan akibat dari angkutan batu bara ini sudah sangat luar biasa,Orang yang ngotot tetap ingin melanggar surat ederan gubernur ini adalah segelintir orang yang menikmatinya saja sementara rakyat bukan saja di Kabupaten Lahat tetapi sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara ini sangat tersiksa.
"Harapan kami sebagai masyarakat bukan saja menyetop angkutan batubara ini tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah agar eksploitasi batubara ini segera dihentikan," tegas Amin. (rhd)
Larangan Angkutan Batubara Diminta Dilanjutkan
Lahat, SN
Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Ir Hudson Arpan menegaskan, pihaknya dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Lahat akan mematuhi surat edaran Gubernur Sumsel yang menyatakan pada 1 April ini angkutan tidak akan melintas di jalan umum.
“Tentunya hal itu, hanya akan dilakukan dari 1-4 April 2012 saja, 5 April kita akan kembali beraktifitas mengangkut batubara ke Palembang dan arah Lampung, sebab, Pemerintah Provinsi Sumsel sama sekali tidak memberikan solusi yang baik,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bila larangan ini terus berlanjut hal ini berkaitan dengan tenaga kerja dari angkutan batubara, sopir, dan perusahaan penambangannya, kalau semuanya tidak berjalan dengan baik, maka, ribuan karyawan menyangkut kemaslahatan akan terkatung-katung.
“Ribuan karyawan dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat akan rugi, terlebih lagi menyangkut soal perut hal ini perlu dipikirkan, kalaupun pada 5 April angkutan tetap diberhentikan maka kita akan parkir sepanjang rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumsel,” pungkasnya.
Senada, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Lahat Balfas Zaman menuturkan, perusahaan akan mengikuti surat edaran tersebut, termasuk juga instruksi dari AABKL.
Sementara itu dari sejumlah kalangan LSM di Kabupaten Lahat seperti yang disampaikan Amin Bahaye, Koordinator Forum Komunikasi Anak Negeri, Surat Edaran Gubernur SS harus diberlakukan dan itu harga mati. Sebab penderitaan yang dialami seluruh pengguna jalan akibat dari angkutan batu bara ini sudah sangat luar biasa,Orang yang ngotot tetap ingin melanggar surat ederan gubernur ini adalah segelintir orang yang menikmatinya saja sementara rakyat bukan saja di Kabupaten Lahat tetapi sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara ini sangat tersiksa.
"Harapan kami sebagai masyarakat bukan saja menyetop angkutan batubara ini tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah agar eksploitasi batubara ini segera dihentikan," tegas Amin. (rhd)
Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Ir Hudson Arpan menegaskan, pihaknya dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Lahat akan mematuhi surat edaran Gubernur Sumsel yang menyatakan pada 1 April ini angkutan tidak akan melintas di jalan umum.
“Tentunya hal itu, hanya akan dilakukan dari 1-4 April 2012 saja, 5 April kita akan kembali beraktifitas mengangkut batubara ke Palembang dan arah Lampung, sebab, Pemerintah Provinsi Sumsel sama sekali tidak memberikan solusi yang baik,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bila larangan ini terus berlanjut hal ini berkaitan dengan tenaga kerja dari angkutan batubara, sopir, dan perusahaan penambangannya, kalau semuanya tidak berjalan dengan baik, maka, ribuan karyawan menyangkut kemaslahatan akan terkatung-katung.
“Ribuan karyawan dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat akan rugi, terlebih lagi menyangkut soal perut hal ini perlu dipikirkan, kalaupun pada 5 April angkutan tetap diberhentikan maka kita akan parkir sepanjang rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumsel,” pungkasnya.
Senada, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Lahat Balfas Zaman menuturkan, perusahaan akan mengikuti surat edaran tersebut, termasuk juga instruksi dari AABKL.
Sementara itu dari sejumlah kalangan LSM di Kabupaten Lahat seperti yang disampaikan Amin Bahaye, Koordinator Forum Komunikasi Anak Negeri, Surat Edaran Gubernur SS harus diberlakukan dan itu harga mati. Sebab penderitaan yang dialami seluruh pengguna jalan akibat dari angkutan batu bara ini sudah sangat luar biasa,Orang yang ngotot tetap ingin melanggar surat ederan gubernur ini adalah segelintir orang yang menikmatinya saja sementara rakyat bukan saja di Kabupaten Lahat tetapi sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara ini sangat tersiksa.
"Harapan kami sebagai masyarakat bukan saja menyetop angkutan batubara ini tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah agar eksploitasi batubara ini segera dihentikan," tegas Amin. (rhd)
Selasa, 03 April 2012
Langganan:
Postingan (Atom)