Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Senin, 30 Juli 2012
Rabu, 25 Juli 2012
Hendri Zainuddin Ambil Formulir PDIP
Banyuasin, SN
Hendri Zainuddin politisi partai PKS yang sedang duduk sebagai anggota DPRD Banyuasin kemarin Selasa (24/7) melamar ke Partai PDIP,mengambil formulir calon wakil Bupati (Cawabup) Banyuasin periode 2013-2018.
Ditemani punggawa Sriwijaya FC Ponaryo Astaman akrab dipanggil Popon juga penjaga gawang andalan SFC Ferry Rotinsulu, tepat pukul 12.00 WIB datang dikantor DPC PDIP dan disambut hangat oleh seluruh kader serta pengurus DPC cabang juga Ranting PDIP se Banyuasin.
Hendri Zainuddin sengaja mendaftar di PDIP sebagai Cawabup karena melihat partai PDIP luar biasa sekali perkembangannya khususnya PDIP di Banyuasin semenjak dipimpin oleh H Askolani.
“Apalagi PDIP partai besar yang saya prediksi kedepan bisa menjadi partai nomor satu di Banyuasin ini,” Puji Hendri Zainuddin sambil berharap bisa berpasangan dengan H Askolani yang sangat dikenalnya sebagai orang vigur yang agamis.
Hendri membawa simbol pemain SFC tersebut bertekat akan membangun bersama-sama dengan Askolani juga dengan konsep adil sejahtera seperti misi visi PKS. Namun kedepan Hendri Zainuddin masih melihat perkembangan situasi politik di Banyuasin. Sementara H Askolani mengatakan, misi dan visi PKS sesuai dengan tujuan partai PDIP yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Namun sampai saat ini amanat undang-undang dasar (UUD) 45 belum dilaksanakan oleh pemeritah.
Seperti fakir-miskin dan yatim piatu dijamin oleh pemerintah. Dan kalau dirinya terpilh berniat dan bertekat akan menggarkan untuk petani melalui kredit lunak diperbankan, serta fakir miskin dan anak yatim ditanggung APBD juga.
Ponaryo Astaman atau Popon menanggapi gerak politik managernya mengatakan, ikut mendukung niatan manager SFC. Apalagi selama ini selalu bersama apalagi keberhasilan SFC selama ini adalah tidak terlepas dari kerja keras managemet yang dipimpin oleh Hendri Zainuddin.
“Sebagai simbol, kami berharap juga dari figurisasi kami berharap pemain-pemain lainya bisa hadir disini saat acara manager SFC di Banyuasin. Sebab kalau jadi wakil kepala daerah nantinya diharapkan bisa membawa persepakbolaan di Banyuaisn ini maju,” katanya.(sir)
Hendri Zainuddin politisi partai PKS yang sedang duduk sebagai anggota DPRD Banyuasin kemarin Selasa (24/7) melamar ke Partai PDIP,mengambil formulir calon wakil Bupati (Cawabup) Banyuasin periode 2013-2018.
Ditemani punggawa Sriwijaya FC Ponaryo Astaman akrab dipanggil Popon juga penjaga gawang andalan SFC Ferry Rotinsulu, tepat pukul 12.00 WIB datang dikantor DPC PDIP dan disambut hangat oleh seluruh kader serta pengurus DPC cabang juga Ranting PDIP se Banyuasin.
Hendri Zainuddin sengaja mendaftar di PDIP sebagai Cawabup karena melihat partai PDIP luar biasa sekali perkembangannya khususnya PDIP di Banyuasin semenjak dipimpin oleh H Askolani.
“Apalagi PDIP partai besar yang saya prediksi kedepan bisa menjadi partai nomor satu di Banyuasin ini,” Puji Hendri Zainuddin sambil berharap bisa berpasangan dengan H Askolani yang sangat dikenalnya sebagai orang vigur yang agamis.
Hendri membawa simbol pemain SFC tersebut bertekat akan membangun bersama-sama dengan Askolani juga dengan konsep adil sejahtera seperti misi visi PKS. Namun kedepan Hendri Zainuddin masih melihat perkembangan situasi politik di Banyuasin. Sementara H Askolani mengatakan, misi dan visi PKS sesuai dengan tujuan partai PDIP yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Namun sampai saat ini amanat undang-undang dasar (UUD) 45 belum dilaksanakan oleh pemeritah.
Seperti fakir-miskin dan yatim piatu dijamin oleh pemerintah. Dan kalau dirinya terpilh berniat dan bertekat akan menggarkan untuk petani melalui kredit lunak diperbankan, serta fakir miskin dan anak yatim ditanggung APBD juga.
Ponaryo Astaman atau Popon menanggapi gerak politik managernya mengatakan, ikut mendukung niatan manager SFC. Apalagi selama ini selalu bersama apalagi keberhasilan SFC selama ini adalah tidak terlepas dari kerja keras managemet yang dipimpin oleh Hendri Zainuddin.
“Sebagai simbol, kami berharap juga dari figurisasi kami berharap pemain-pemain lainya bisa hadir disini saat acara manager SFC di Banyuasin. Sebab kalau jadi wakil kepala daerah nantinya diharapkan bisa membawa persepakbolaan di Banyuaisn ini maju,” katanya.(sir)
THR PNS Pemkot Tetap
Palembang, SN
Sudah menjadi ciri khas saat Idul Fitri tiba, dan menjadi kewajiban untk tiap perusahan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal demikian juga dilakukan oleh Pemrintah Kota (Pemkot) Palembang.
Namun untuk tahun ini THR yang diterima Pegawai negeri Sipil (PNS) dan pekerja honorer di lingkungan Pemkot tidak mengalami kenaikan, atau sama dengan tahun sebelumnya, yakni, Rp 250 ribu per orang. Hanya saja tahun ini, dana THR bisa diambil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, H. Husni Thamrin, mengatakan. Total dana yang disiapkan untuk tambahan penghasilan ini sekitar Rp 4,5 miliar untuk 18 ribu pegawai. Baik itu PNS maupun tenaga honorer, untuk pencairannya, tentu harus menunggu keputusan Walikota, setidaknya, seminggu menjelang Idul Fitri.
Selain pegawai negeri, sebanyak 1.200 petugas kebersihan juga akan mendapatkan tunjangan hari raya. Namun untuk besaran nilainya, diserahkan ke SKPDnya yakni Dinas Kebersihan Kota Palembang.
Tahun ini, ada perbedaan dana penganggaran untuk “THR” yang mana dana dengan istilah tambahan penghasilan dianggarkan melalui Sekretariat Daerah Kota Palembang. “Tahun ini agar administrasinya lebih tertib maka anggaran untuk tambahan penghasilan langsung di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.” Kata Husni kemarin.
Dijelaskannya, langkah pemberian THR ini harus diikuti oleh semua perusahaan BUMN, BUMD dan swasta yang berdomisili di Kota Palembang, paling lambat satu minggu sebelum Idul Fitri, THR bagi karyawannya harus dibagikan karena dana itu dibutuhkan mereka untuk belanja menghadapi lebaran Idul Fitri. Bagi karyawan yang tidak mendapatkan haknya, bisa mengadukannya ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang. Nanti akan ditindaklanjuti, “Surat edaran sudah dikirim ke kantor, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berdomisili di Palembang agar dipatuhu”, jelasnya.
Terpisah, Kepala Disnaker Kota Palembang, Gunawan Gentimat mengatakan, kewajiban memberi THR kepada karyawan sudah diatur pada Peraturan Mentri Tenaga Kerja No Per.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Di Kota Palembang sendiri saat ini sekitar 3100 perusahaan yang beroperasi, dan semua perusahaan ini diwajibkan memberi THR pada H-7 sebelum hari raya Idul fitri. “Karyawan ataupun pegawai yang berhak mendapatkan THR ini, merupakan karyawan yang sudah memiliki masa kerja selama satu tahun lebih.” Katanya.
Dijelaskan Gunawan, bagi karyawan yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, perusahaan tetap diwajibkan memberi THR hanya saja jumlahnya yang diberikan secara profesional. “Itu tidak terikat apakah statusnya pegawai tetap, kontrak, borongan, atau harian. Walau belum setahun tetap harus diberi THR, tapi besarannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan,” jelasnya.(win)
Sudah menjadi ciri khas saat Idul Fitri tiba, dan menjadi kewajiban untk tiap perusahan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal demikian juga dilakukan oleh Pemrintah Kota (Pemkot) Palembang.
Namun untuk tahun ini THR yang diterima Pegawai negeri Sipil (PNS) dan pekerja honorer di lingkungan Pemkot tidak mengalami kenaikan, atau sama dengan tahun sebelumnya, yakni, Rp 250 ribu per orang. Hanya saja tahun ini, dana THR bisa diambil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, H. Husni Thamrin, mengatakan. Total dana yang disiapkan untuk tambahan penghasilan ini sekitar Rp 4,5 miliar untuk 18 ribu pegawai. Baik itu PNS maupun tenaga honorer, untuk pencairannya, tentu harus menunggu keputusan Walikota, setidaknya, seminggu menjelang Idul Fitri.
Selain pegawai negeri, sebanyak 1.200 petugas kebersihan juga akan mendapatkan tunjangan hari raya. Namun untuk besaran nilainya, diserahkan ke SKPDnya yakni Dinas Kebersihan Kota Palembang.
Tahun ini, ada perbedaan dana penganggaran untuk “THR” yang mana dana dengan istilah tambahan penghasilan dianggarkan melalui Sekretariat Daerah Kota Palembang. “Tahun ini agar administrasinya lebih tertib maka anggaran untuk tambahan penghasilan langsung di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.” Kata Husni kemarin.
Dijelaskannya, langkah pemberian THR ini harus diikuti oleh semua perusahaan BUMN, BUMD dan swasta yang berdomisili di Kota Palembang, paling lambat satu minggu sebelum Idul Fitri, THR bagi karyawannya harus dibagikan karena dana itu dibutuhkan mereka untuk belanja menghadapi lebaran Idul Fitri. Bagi karyawan yang tidak mendapatkan haknya, bisa mengadukannya ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang. Nanti akan ditindaklanjuti, “Surat edaran sudah dikirim ke kantor, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berdomisili di Palembang agar dipatuhu”, jelasnya.
Terpisah, Kepala Disnaker Kota Palembang, Gunawan Gentimat mengatakan, kewajiban memberi THR kepada karyawan sudah diatur pada Peraturan Mentri Tenaga Kerja No Per.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Di Kota Palembang sendiri saat ini sekitar 3100 perusahaan yang beroperasi, dan semua perusahaan ini diwajibkan memberi THR pada H-7 sebelum hari raya Idul fitri. “Karyawan ataupun pegawai yang berhak mendapatkan THR ini, merupakan karyawan yang sudah memiliki masa kerja selama satu tahun lebih.” Katanya.
Dijelaskan Gunawan, bagi karyawan yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, perusahaan tetap diwajibkan memberi THR hanya saja jumlahnya yang diberikan secara profesional. “Itu tidak terikat apakah statusnya pegawai tetap, kontrak, borongan, atau harian. Walau belum setahun tetap harus diberi THR, tapi besarannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan,” jelasnya.(win)
Hutang PDAM Tinggal Rp68 Miliar
Palembang, SN
Kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi terus mengalami perbaikan. Hal ini dilihat dari pembayaran hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan daerah milik Pemkot Palembang ini.
Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT mengatakan, cakupan pelayanan PDAM Tirta Musi saat ini telah mencapai 93 persen dari total jumlah penduduk Palembang. Padahal, pada 2003 lalu wilayah cakupan pelayanan hanya 43 persen. “Tingkat kehilangan air pun terus berkurang, pada 2003 lalu mencapai 68 persen tapi bisa ditekan hingga mencapai 29 persen,” jelas Eddy.
Pertumbuhan inilah berimbas pada perolehan laba atau keuntungan. Laba ini yang digunakan untuk membayar hutang jangka panjang. Tercatat, saat ini hutang PDAM Tirta Musi tinggal Rp68 miliar. Padahal 2003 lalu hutang perusahaan ini mencapai Rp400 miliar.“Hutang ini akan segera kita lunasi tahun ini, sehingga saat saya pensiun nanti pemimpin selanjutnya bisa mengembangkan saja,” terang dia.
Meski demikian, pihaknya terus akan mengembangkan pelayanan air bersih ini kepada masyarakat. Tahun ini, pihaknya menargetkan wilayah pelayanan air bersih ini mencapai 95 persen dari jumlah penduduk. Karena itulah, pihaknya telah melakukan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Sukarami dan Gandus.
“Dengan pengembangan sistem ini akan menjangkau kebutuhan masyarakat di Kecamatan AAL, Sukarami dan Gandus yang luasnya lebih dari 98,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 180 ribu jiwa. Kalau ini bisa berjalan, target 95 persen ini akan tercapai,” jelas dia.
Sementara, Direktur Utama PDAM Tirta Musi DR Ir H Syaiful DEA menjelaskan, sejak 2008-2011 pihaknya secara terus menerus melakukan pengembangan SPAM di Palembang baik pada unit air baku, unit produksi, unit distribusi maupun unit pelayanan.
“Selain target pelayanan 95 persen dair jumlah penduduk, kami juga akan memenuhi permintaan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya.
Masih kata Syaiful, kebutuhan air minum masyarakat tersbut hanya mengandalkan air dari sumur gali yang kuantitas dan kontinuitasnya tergantung pada musim. Tak hanya itu, air tersebut tak terjamin kebersihannya karena mengandung unsur kimia yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
“Dengan beroperasinya SPAM di AAL, Sukarami sebanyak 180 ribu jiwa bisa mendapatkan pelayanan air bersih,” jelasnya.(win)
Kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi terus mengalami perbaikan. Hal ini dilihat dari pembayaran hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan daerah milik Pemkot Palembang ini.
Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT mengatakan, cakupan pelayanan PDAM Tirta Musi saat ini telah mencapai 93 persen dari total jumlah penduduk Palembang. Padahal, pada 2003 lalu wilayah cakupan pelayanan hanya 43 persen. “Tingkat kehilangan air pun terus berkurang, pada 2003 lalu mencapai 68 persen tapi bisa ditekan hingga mencapai 29 persen,” jelas Eddy.
Pertumbuhan inilah berimbas pada perolehan laba atau keuntungan. Laba ini yang digunakan untuk membayar hutang jangka panjang. Tercatat, saat ini hutang PDAM Tirta Musi tinggal Rp68 miliar. Padahal 2003 lalu hutang perusahaan ini mencapai Rp400 miliar.“Hutang ini akan segera kita lunasi tahun ini, sehingga saat saya pensiun nanti pemimpin selanjutnya bisa mengembangkan saja,” terang dia.
Meski demikian, pihaknya terus akan mengembangkan pelayanan air bersih ini kepada masyarakat. Tahun ini, pihaknya menargetkan wilayah pelayanan air bersih ini mencapai 95 persen dari jumlah penduduk. Karena itulah, pihaknya telah melakukan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Sukarami dan Gandus.
“Dengan pengembangan sistem ini akan menjangkau kebutuhan masyarakat di Kecamatan AAL, Sukarami dan Gandus yang luasnya lebih dari 98,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 180 ribu jiwa. Kalau ini bisa berjalan, target 95 persen ini akan tercapai,” jelas dia.
Sementara, Direktur Utama PDAM Tirta Musi DR Ir H Syaiful DEA menjelaskan, sejak 2008-2011 pihaknya secara terus menerus melakukan pengembangan SPAM di Palembang baik pada unit air baku, unit produksi, unit distribusi maupun unit pelayanan.
“Selain target pelayanan 95 persen dair jumlah penduduk, kami juga akan memenuhi permintaan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya.
Masih kata Syaiful, kebutuhan air minum masyarakat tersbut hanya mengandalkan air dari sumur gali yang kuantitas dan kontinuitasnya tergantung pada musim. Tak hanya itu, air tersebut tak terjamin kebersihannya karena mengandung unsur kimia yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
“Dengan beroperasinya SPAM di AAL, Sukarami sebanyak 180 ribu jiwa bisa mendapatkan pelayanan air bersih,” jelasnya.(win)
Pelik dan Rumitnya Kasus Hambalang
SETELAH setelah kasus ini sekian lama tersimpan walaupun sudah sering disebutkan M Nazaruddin, permainan untuk memperoleh uang negara sebanyak-banyaknya di kasus Hambalang mulai diusut KPK. Kasus ini dinilai sebagai bentuk skandal keuangan yang sangat merugikan negara yang nilainya triliunan rupiah. KPK tersedak untuk mengungkitnya dengantuntas, ketika proyek Hambalang roboh dan hancur di lapangan.
Dari beberapa data dan ulasan, banyak sekali kejanggalan dalam proyek Hambalang yang nilainya mencapai Rp 2,5 triliun. Dimulai dari persetujuan kontrak tahun jamak proyek Hambalang oleh Kementerian Keuangan berdasarkan permintaan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dari sini masalah mulai muncul, karena DPR tak mengetahuinya.
KPK sendiri sudah beritikad baik agar proses hukum dalam kasus Hambalang jalan terus, meskipun DPR pada akhirnya memutuskan pembentukan pansus ataupun tidak. Diharapkan KPK serius menindaklanjuti kasus ini, karena sudah terlalu banyak kasus yang terkuak tetapi tak ada penyelesaian yang jelas. Alasan yang disebutkan KPK untuk menuntaskan kasus ini, karena proses pengadaan proyek sudah berlangsung satu hingga dua tahun yang lalu.
Kasus ini memang agak terhenti, walaupun terpidana kasus suap Wisma Atlet M Nazaruddin, yang juga mantan bendara umum Partai Demokrat, pernah menuding Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatur anggaran proyek Hambalang. Nazaruddin menyebut Anas berbohong jika mengaku tidak tahu anggaran proyek senilai Rp2,5 triliun itu.
Tetapi fokus hanya ke Nazaruddin dan kasus Wisma Atlet.
Pada kasus ini KPK telah memeriksa sekitar 60 orang untuk penyelidikan kasus Hambalang. Termasuk pemilik dan manajemen PT Dutasari Citralaras, perusahaan subkontraktor proyek tersebut, dan Menpora Andi Mallarangeng.
Sebelumnya, KPK telah memanggil para komisaris perusahaan itu, antara lain Machfud Suroso, Munadi Herlambang, dan Atthiyah Laila. Karena dianggap berperan sentral, Machfud bahkan telah dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri.
Dari hasil pemeriksaan Dutasari kebagian Rp 300 miliar dari Rp 2,5 triliun total nilai proyek Hambalang. Dutasari mendapat bagian sebagai subkontraktor. Namun Bambang mengaku belum mengetahui pekerjaan apa saja yang diberikan kepada Dutasari. Tender proyek Hambalang dimenangi PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya dengan sistem kerja sama operasi. Kemudian perusahaan ini menunjuk 17 perusahaan lain sebagai subkontraktor proyek, salah satunya Dutasari yang kebagian pekerjaan bidang elektrikal, plimbing, dan mekanikal.
Kasus Hambalang secara terbuka menyeret nama-nama petinggi Partai Demokrat. Dua nama yang sudah sering diberitakan adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang disebut-sebut menerima uang miliaran rupiah dari proyek senilai Rp2,5 triliun tersebut. Dua nama ini sendiri sama-sama menyangkal untuk tudingan terlibat, bahkan sangat mendukung KPK mengusut kasus Hambalang sampai tuntas. Lalu siapakah dalang di balik kerugian negara triliunan rupiah ini? (***)
Karyawan Teluk Gelam Mogok Kerja
Kayuagung, SN
Puluhan orang karyawan PT El Jhon yang bergerak di bidang pengelolaan dan pariwisata Danau Teluk Gelam OKI nekad mogok bekerja sejak beberapa hari lalu. Hal ini mereka lakukan akibat tak menerima gaji selama 2 bulan terakhir.
Sumber terpercaya yang juga karyawan pada PT El Jhon yang berharap identitasnya tidak dipublikasikan kemarin mengatakan, PT El Jhon yang mengelola Hotel Parai dan Tirta Eko Pariwisata belum membayar gaji bulan Juni dan Juli.
“Kami menuntut manajemen memberikan hak kami sebagai karyawan, yakni gaji. Kami mogok kerja, karena gaji kami belum dibayar,” ujar dia yang menegaskan itulah alasan ia dan puluhan rekannya mogok kerja.
Ia bercerita, total karyawan PT El Jhon lebih dari 70 orang yang terbagi di Hotel Parai dan Tirta Eko Pariwisata Teluk Gelam. Nominal gaji setiap karyawan ada yang sama, tapi ada yang beda karena tergantung lama masa kerja. “Gaji terkecil sekitar Rp 900 ribu,” sambungnya.
Kata dia, karyawan bukan hanya menuntut gaji saja tapi juga insentif dan uang pelayanan. Sejak Danau Teluk dikelola PT El Jhon, karyawan tidak lagi menerima insentif atau uang servis dari tamu yang datang, padahal manajemen masih mengenakan tarif tersebut kepada pengunjung yang datang.
Bagaimana tanggapan manajemen akibat mogok kerja, ia menjelaskan, manajemen memberikaan solusi yang jelas tidak berpihak kepada karyawan. Yakni karyawan diberikankan uang dalam bentuk kasbon Rp 500 ribu/karyawan. Alasan demikian, karena kondisi keuangan PT sedang tidak stabil.
Arif selaku perwakilan manajemen PT El Jhon kepada wartawan menjelaskan, permasalahan gaji karyawan yang bekerja di Hotel Parai dan Resort ini sudah diselesaikan. “Gak ada masalah lagi, semua sudah kami selesaikan kok,” terangnya. (iso)
Puluhan orang karyawan PT El Jhon yang bergerak di bidang pengelolaan dan pariwisata Danau Teluk Gelam OKI nekad mogok bekerja sejak beberapa hari lalu. Hal ini mereka lakukan akibat tak menerima gaji selama 2 bulan terakhir.
Sumber terpercaya yang juga karyawan pada PT El Jhon yang berharap identitasnya tidak dipublikasikan kemarin mengatakan, PT El Jhon yang mengelola Hotel Parai dan Tirta Eko Pariwisata belum membayar gaji bulan Juni dan Juli.
“Kami menuntut manajemen memberikan hak kami sebagai karyawan, yakni gaji. Kami mogok kerja, karena gaji kami belum dibayar,” ujar dia yang menegaskan itulah alasan ia dan puluhan rekannya mogok kerja.
Ia bercerita, total karyawan PT El Jhon lebih dari 70 orang yang terbagi di Hotel Parai dan Tirta Eko Pariwisata Teluk Gelam. Nominal gaji setiap karyawan ada yang sama, tapi ada yang beda karena tergantung lama masa kerja. “Gaji terkecil sekitar Rp 900 ribu,” sambungnya.
Kata dia, karyawan bukan hanya menuntut gaji saja tapi juga insentif dan uang pelayanan. Sejak Danau Teluk dikelola PT El Jhon, karyawan tidak lagi menerima insentif atau uang servis dari tamu yang datang, padahal manajemen masih mengenakan tarif tersebut kepada pengunjung yang datang.
Bagaimana tanggapan manajemen akibat mogok kerja, ia menjelaskan, manajemen memberikaan solusi yang jelas tidak berpihak kepada karyawan. Yakni karyawan diberikankan uang dalam bentuk kasbon Rp 500 ribu/karyawan. Alasan demikian, karena kondisi keuangan PT sedang tidak stabil.
Arif selaku perwakilan manajemen PT El Jhon kepada wartawan menjelaskan, permasalahan gaji karyawan yang bekerja di Hotel Parai dan Resort ini sudah diselesaikan. “Gak ada masalah lagi, semua sudah kami selesaikan kok,” terangnya. (iso)
Montir Mobil Ditemukan Tewas Di Kebun karet
Muara Enim, SN
Warga Desa Segayam sontak heboh, pasalnya salah satu warganya yakni, Burhan (43) warga Dusun II, Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, ditemukan tewas bersimbah darah di kebun karet milik A Siong, di Desa Segayam, Gelumbang, Muara Enim, Senin (23/7) sekitar pukul 19.30.
Saat ditemukan warga, tubuh korban dalam posisi terlentang kondisi keluar darah dari mulut dari hidung, dan di tubuhnya ditemukan luka tusuk dipunggung kanan sekitar 3 cm dan luka tusuk di dada kiri sekitar 2,5 cm.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, korban yang di kenal sehari-hari sebagai montir mobil ini, di temukan secara tidak sengaja oleh warga yang kebetulan akan melintas ke kebun. Ketika didekati ternyata sosok tersebut ada tubuh manusia yang kondisinya sudah tak bernyawa dengan posisi terlentang kondisi keluar darah dari mulut dari
hidung, dan di tubuhnya ditemukan luka tusuk dipunggung kanan sekitar 3 cm dan luka tusuk di dada kiri sekitar 2,5 cm.
Di dekat tubuh korban juga ditemukan sebilah pisau, satu unit sepeda motor Supra 125 BG 3202 QO milik korban, satu buah senter dan sepasang sandal. Melihat ada mayat, lalu ia memberitahu warga lain dan aparat desa setempat. Kemudian warga memberitahu Polsek Gelumbang. Dan setelah dilakukan olah TKP, mayat korban di bawa ke puskesmas Gelumbang untuk dilaukan visum. Sedangkan harta benda dan bukti-bukti dilapangan di amankan di Mapolsek Gelumbang guna penyelidikan lebih lanjut.
Kapolres Muara Enim AKBP Drs Budi Suryanto melalui Kasatreskrim AKP Maruly Pardede didampingi Kapolsek Gelumbang AKP Mulyono dan Kanitreskrim Iptu Robby Sugara, membenarkan adanya kejadian tersebut, yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Diduga motifnya adalah dendam sebab harta bendanya seperti motor tidak hilang.
“Saat ini anggota masih melakukan penyidikan siapa pelaku pembunuhan tersebut,”ungkap Kapolsek Gelumbang. (yud)
Warga Desa Segayam sontak heboh, pasalnya salah satu warganya yakni, Burhan (43) warga Dusun II, Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, ditemukan tewas bersimbah darah di kebun karet milik A Siong, di Desa Segayam, Gelumbang, Muara Enim, Senin (23/7) sekitar pukul 19.30.
Saat ditemukan warga, tubuh korban dalam posisi terlentang kondisi keluar darah dari mulut dari hidung, dan di tubuhnya ditemukan luka tusuk dipunggung kanan sekitar 3 cm dan luka tusuk di dada kiri sekitar 2,5 cm.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, korban yang di kenal sehari-hari sebagai montir mobil ini, di temukan secara tidak sengaja oleh warga yang kebetulan akan melintas ke kebun. Ketika didekati ternyata sosok tersebut ada tubuh manusia yang kondisinya sudah tak bernyawa dengan posisi terlentang kondisi keluar darah dari mulut dari
hidung, dan di tubuhnya ditemukan luka tusuk dipunggung kanan sekitar 3 cm dan luka tusuk di dada kiri sekitar 2,5 cm.
Di dekat tubuh korban juga ditemukan sebilah pisau, satu unit sepeda motor Supra 125 BG 3202 QO milik korban, satu buah senter dan sepasang sandal. Melihat ada mayat, lalu ia memberitahu warga lain dan aparat desa setempat. Kemudian warga memberitahu Polsek Gelumbang. Dan setelah dilakukan olah TKP, mayat korban di bawa ke puskesmas Gelumbang untuk dilaukan visum. Sedangkan harta benda dan bukti-bukti dilapangan di amankan di Mapolsek Gelumbang guna penyelidikan lebih lanjut.
Kapolres Muara Enim AKBP Drs Budi Suryanto melalui Kasatreskrim AKP Maruly Pardede didampingi Kapolsek Gelumbang AKP Mulyono dan Kanitreskrim Iptu Robby Sugara, membenarkan adanya kejadian tersebut, yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Diduga motifnya adalah dendam sebab harta bendanya seperti motor tidak hilang.
“Saat ini anggota masih melakukan penyidikan siapa pelaku pembunuhan tersebut,”ungkap Kapolsek Gelumbang. (yud)
Masyarakat Tanjung Pering Tuntut Kades
Indralaya, SN
Agus Salim, oknum Kepala Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan ilir (OI), yang diduga telah melakukan penyimpangan terhadap berbagai proyek di Desa Tanjung Pering dan telah melakukan beberapa perbuatan yang merugikan masyarakat kini dimintai masyarakatnya untuk bertanggung jawab.
Adapun dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum kades tersebut diantaranya Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Gubernur (Bangub) yang tidak ada kejelasannya dan tidak pernah digunakan untuk proyek fasilitas yang dirasakan masyarakat. Selain itu ganti rugi tanah dari Pemkab OI untuk Desa Tanjung Pering dananya juga tidak tau kemana arahnya.
Atas perbuatan yang sudah merugikan warganya itu maka masyarakat desa menuntut Kades untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tuntuntan itu diantaranya agar permasalahan ini diusut tuntas, mereka juga memohon agar Kades dinonaktifkan dan memohon pendampingan terhadap penyelesaian dari berbagai persoalan yang terjadi atas ulah kades. Permintaan ini ditujukan kepada Polres OI, Bupati OI, DPRD OI, dan LSM OI yang disampaikan dalam acara jumpa pers yang dilaksanakan di Desa Tanjung Pering, Senin (23/7) lalu dan didukung pernyataan warga sebanyak 187 orang yang menandatangani surat pengajuan permohonan.
“Selama Agus Salim menjabat Kades di Tanjung Pering tidak adanya komunikasi sama sekali bersama warga sehingga tidak adanya pembangunan yang dilakukan secara transparan,” ujar Mardiana.
Secara terpisah Ketua LSM Merah Putih, Abdal Hasan mengatakan agar pihak Polres melalui Kanit Tipikor untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini dan dia berharap agar aparat kepolisian dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini. “Kami dari pihak LSM berharap agar pihak kepolisian mengusut tuntas atas perbuatan kades yang tidak berpihak kepada masyarakat,apabila polresta tidak menanggapi hal ini maka kami akan meneruskan laporan ini Polda Sumsel,” bebernya.
Dikatakannya, dana ADD sebesar Rp 30 juta di desa tersebut pembangunan untuk fisik tidak ada terealisasi, uang untuk karang taruna yang Rp 2,5 juta pertahun namun dalam perealisasiannya hanya diberikan Rp 1,5 juta per 2 tahun yang seharusnya Rp 5 juta.
Sementara itu, Kades Tanjung Pering, Agus Salim saat di konfirmasi mengatakan siap untuk mengikuti proses penyidikan atas apa yang telah dituduhkan masyarakat yang sudah merugikan.
“Menurut saya, semua yang saya lakukan sudah sesuai dengan prosedur, jika memang ada masalah saya siap untuk mengikuti penyidikan selanjutnya,” ujarnya seraya mengatakan sudah pernah dipanggil satu kali oleh pihak Polres.
Mengenai dana karang taruna ia mengatakan, uang itu ada namun dibelikan kepada kostum, selama ini kostum anggota karang taruna hilang tidak tau kemana.
"Sekarang ini dana itu saya belikan ke kostum lagi dan ditahan dengan alasan sudah banyak kostum yang hilang,” paparnya. (man)
Agus Salim, oknum Kepala Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan ilir (OI), yang diduga telah melakukan penyimpangan terhadap berbagai proyek di Desa Tanjung Pering dan telah melakukan beberapa perbuatan yang merugikan masyarakat kini dimintai masyarakatnya untuk bertanggung jawab.
Adapun dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum kades tersebut diantaranya Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Gubernur (Bangub) yang tidak ada kejelasannya dan tidak pernah digunakan untuk proyek fasilitas yang dirasakan masyarakat. Selain itu ganti rugi tanah dari Pemkab OI untuk Desa Tanjung Pering dananya juga tidak tau kemana arahnya.
Atas perbuatan yang sudah merugikan warganya itu maka masyarakat desa menuntut Kades untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tuntuntan itu diantaranya agar permasalahan ini diusut tuntas, mereka juga memohon agar Kades dinonaktifkan dan memohon pendampingan terhadap penyelesaian dari berbagai persoalan yang terjadi atas ulah kades. Permintaan ini ditujukan kepada Polres OI, Bupati OI, DPRD OI, dan LSM OI yang disampaikan dalam acara jumpa pers yang dilaksanakan di Desa Tanjung Pering, Senin (23/7) lalu dan didukung pernyataan warga sebanyak 187 orang yang menandatangani surat pengajuan permohonan.
“Selama Agus Salim menjabat Kades di Tanjung Pering tidak adanya komunikasi sama sekali bersama warga sehingga tidak adanya pembangunan yang dilakukan secara transparan,” ujar Mardiana.
Secara terpisah Ketua LSM Merah Putih, Abdal Hasan mengatakan agar pihak Polres melalui Kanit Tipikor untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini dan dia berharap agar aparat kepolisian dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini. “Kami dari pihak LSM berharap agar pihak kepolisian mengusut tuntas atas perbuatan kades yang tidak berpihak kepada masyarakat,apabila polresta tidak menanggapi hal ini maka kami akan meneruskan laporan ini Polda Sumsel,” bebernya.
Dikatakannya, dana ADD sebesar Rp 30 juta di desa tersebut pembangunan untuk fisik tidak ada terealisasi, uang untuk karang taruna yang Rp 2,5 juta pertahun namun dalam perealisasiannya hanya diberikan Rp 1,5 juta per 2 tahun yang seharusnya Rp 5 juta.
Sementara itu, Kades Tanjung Pering, Agus Salim saat di konfirmasi mengatakan siap untuk mengikuti proses penyidikan atas apa yang telah dituduhkan masyarakat yang sudah merugikan.
“Menurut saya, semua yang saya lakukan sudah sesuai dengan prosedur, jika memang ada masalah saya siap untuk mengikuti penyidikan selanjutnya,” ujarnya seraya mengatakan sudah pernah dipanggil satu kali oleh pihak Polres.
Mengenai dana karang taruna ia mengatakan, uang itu ada namun dibelikan kepada kostum, selama ini kostum anggota karang taruna hilang tidak tau kemana.
"Sekarang ini dana itu saya belikan ke kostum lagi dan ditahan dengan alasan sudah banyak kostum yang hilang,” paparnya. (man)
Gambar Kandidat Gubernur dan Bupati Hiasi Masjid
* KPUD OKI: ”Saat Ini Belum Pelanggaran”
Kayuagung, SN
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumsel dan OKI akan dilaksanakan serentak dengan beberapa kabupaten dan kota lainnya pada Juni tahun depan. Meski pesta demokrasi lima tahunan tersebut masih lama, namun sejumlah kandidat sudah mulai memsosialisasikan diri.
Beberapa kandidat yang dipastikan menjadi bakal calon gubernur (Balongub) Sumsel diantaranya Ir H Ishak Mekki MM (Bupati OKI), H Herman Deru SH MM (Bupati OKU Timur), H Eddy Yusuf SH MH (Wagub Sumsel), Ir H Eddy Santana Putra MT (Walikota Palembang).
Empat kandidat ini sudah lama gencar mensosialisasikan diri dengan berbagai cara, diantaranya bersilahturahmi dengan masyarakat, memasang spanduk, baliho dan poster serta membagikan kalendar yang memuat gambar mereka. Ir H Alex Noerdin SH yang kini menjabat gubernur atau calon incumbent, terbilang kalah start dibandingkan pesaingnya.
Sedangkan kandidat bakal calon bupati (Balonbup) OKI yang kini gencar mensosialisasikan diri yakni Iskandar SE (mantan Wabup Ogan Ilir) yang kini menjabat Ketua DPW PAN Sumsel, Askweni SPd (Wakil Ketua DPRD OKI), H Engga DZ SSos (Wabup OKI) dan beberapa kandidat lain.
Namun sangat disayangkan, cara memperkenalkan diri yang dilakukan beberapa kandidat Balongub dan Balonbup melalui masing-masing Timsesnya seperti tidak menghiraukan etika, kerapian, dan keindahan kota. Bahkan mereka bisa dikatakan ”belajar” untuk melanggar peraturan dari KPUD dan Panwaslu.
Sebut saja pemasangan baleho, spanduk atau poster di tempat-tempat umum seperti perkantoran pemerintahan, lembaga pendidikan, tempat ibadah. Saat ini pemasangan di lokasi itu memang belum bisa dikatakan pelanggaran karena KPUD belum menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ketua KPUD OKI Abdul Hamid Usman SH Mhum saat dikonfirmasi, Selasa (24/7) siang mengatakan, saat ini memang belum ada aturan yang mengatur tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti baleho, spanduk dan poster yang memuat gambar kandidat di tempat-tempat umum yang dilarang KPUD OKI.
”Belum ada larangannya, karena belum ada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan KPUD. Lagipula saat ini belum ada Perda yang mengatur ketertiban dan keindahan kota,” kata Ketua KPUD OKI saat dikonfirmasi terkait sikap KPUD menyikapi maraknya baliho, poster dan spanduk.
Namun kata dia, pemasangan baliho, poster dan spanduk yang memuat gambar/foto kandidat yang dipasang di perkantoran, lembaga pendidikan dan tempat ibadah nantinya akan menjadi larangan atau pelanggaran bila pihaknya sudah menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
”Penetapannya itu nanti, masih lama. Kemungkinan akhir tahun ini atau awal tahun depan,”ujar dia sembari mengatakan maraknya baliho, spanduk dan poster di dalam perkotaan Kayuagung merupakan tanggungjawab aparat Sat Pol PP dan Dinas Tata Kota OKI untuk menertibkannya. (iso)
Kayuagung, SN
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumsel dan OKI akan dilaksanakan serentak dengan beberapa kabupaten dan kota lainnya pada Juni tahun depan. Meski pesta demokrasi lima tahunan tersebut masih lama, namun sejumlah kandidat sudah mulai memsosialisasikan diri.
Beberapa kandidat yang dipastikan menjadi bakal calon gubernur (Balongub) Sumsel diantaranya Ir H Ishak Mekki MM (Bupati OKI), H Herman Deru SH MM (Bupati OKU Timur), H Eddy Yusuf SH MH (Wagub Sumsel), Ir H Eddy Santana Putra MT (Walikota Palembang).
Empat kandidat ini sudah lama gencar mensosialisasikan diri dengan berbagai cara, diantaranya bersilahturahmi dengan masyarakat, memasang spanduk, baliho dan poster serta membagikan kalendar yang memuat gambar mereka. Ir H Alex Noerdin SH yang kini menjabat gubernur atau calon incumbent, terbilang kalah start dibandingkan pesaingnya.
Sedangkan kandidat bakal calon bupati (Balonbup) OKI yang kini gencar mensosialisasikan diri yakni Iskandar SE (mantan Wabup Ogan Ilir) yang kini menjabat Ketua DPW PAN Sumsel, Askweni SPd (Wakil Ketua DPRD OKI), H Engga DZ SSos (Wabup OKI) dan beberapa kandidat lain.
Namun sangat disayangkan, cara memperkenalkan diri yang dilakukan beberapa kandidat Balongub dan Balonbup melalui masing-masing Timsesnya seperti tidak menghiraukan etika, kerapian, dan keindahan kota. Bahkan mereka bisa dikatakan ”belajar” untuk melanggar peraturan dari KPUD dan Panwaslu.
Sebut saja pemasangan baleho, spanduk atau poster di tempat-tempat umum seperti perkantoran pemerintahan, lembaga pendidikan, tempat ibadah. Saat ini pemasangan di lokasi itu memang belum bisa dikatakan pelanggaran karena KPUD belum menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ketua KPUD OKI Abdul Hamid Usman SH Mhum saat dikonfirmasi, Selasa (24/7) siang mengatakan, saat ini memang belum ada aturan yang mengatur tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti baleho, spanduk dan poster yang memuat gambar kandidat di tempat-tempat umum yang dilarang KPUD OKI.
”Belum ada larangannya, karena belum ada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan KPUD. Lagipula saat ini belum ada Perda yang mengatur ketertiban dan keindahan kota,” kata Ketua KPUD OKI saat dikonfirmasi terkait sikap KPUD menyikapi maraknya baliho, poster dan spanduk.
Namun kata dia, pemasangan baliho, poster dan spanduk yang memuat gambar/foto kandidat yang dipasang di perkantoran, lembaga pendidikan dan tempat ibadah nantinya akan menjadi larangan atau pelanggaran bila pihaknya sudah menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
”Penetapannya itu nanti, masih lama. Kemungkinan akhir tahun ini atau awal tahun depan,”ujar dia sembari mengatakan maraknya baliho, spanduk dan poster di dalam perkotaan Kayuagung merupakan tanggungjawab aparat Sat Pol PP dan Dinas Tata Kota OKI untuk menertibkannya. (iso)
Selasa, 24 Juli 2012
Senin, 23 Juli 2012
Sabtu, 21 Juli 2012
Selasa, 17 Juli 2012
Senin, 16 Juli 2012
Wakil Rakyat dan Sarang Korupsi
 |
CITA-CITA untuk memperjuangkan nasib rakyat lewat lembaga legislatif atau parlemen saat ini mulai kabur, setelah anggota dewan resmi masuk kantor DPR.
Perjuangan seseorang atau individu dan partai politik untuk mendudukan wakilnya di legislatif butuh pengorbanan yang besar, bukan hanya energi fisik, tetapi sisi finansial harus ekstra dikeluarkan. Okelah, kalau seseorang memang cukup punya uang yang banyak untuk kampanye. Nah, kalau sang calon hanya bermodal cekak atau pinjam sana sini untuk kampanye, bagaimana? Jawabannya yang gampang saja, saat duduk di dewan yang terpikir di benak mereka yang bagaimana caranya untuk menyatabilkan kembali sisi kehidupan mereka yang hilang saat berkampanye.
Inilah yang membuat alam berdemokrasi di Indonesia menjadi rusak. Kalau sudah begini, tentu saja suara rakyat akan dijadikan nomor sekian. Tentu mereka akan berpikir masa bodoh dengan jeritan rakyat dan tatapan nelangsa mereka yang ingin dibantu, saat mereka berhasil duduk di kursi empuk.
Entah apa yang terpikir di benak manusia Indonesia kini. Kita tarik ulur, sebelum Pemilu Legislatif dan Pilpres, juga banyak bencana di Negeri ini, saat itu semua parpol dan caleg berebut memberi bantuan dengan embel-embel kampanye. Bagaimana dengan saat ini? Partai Demokrat saja misalnya, sederet nama menjadi tersangka korupsi. Belum lagi nama-nama lainnya yang selalu disebut menerima uang suap atau uang haram.
Memang banyak wakil rakyat dan ada parpol yang teruji dan berjalan sesuai koridornya, tetapi itu hanya parpol yang sudah teruji. Sedangkan politisi dadakan sebelumnya, mana? Ini mencermikan, bahwa lembaga legislatif selama ini hanya dijadikan beberapa oknum untuk mencari uang atau mata pencarian.
Dimana letak perasaan dan hati nurani wakil-wakil rakyat, jika di tengah lautan kemiskinan rakyat Indonesia yang masih merasakan sakitnya perjuangan menegakkan hidup dan kehidupan mereka di tanah air mereka sendiri masih terasa sulit.
Kondisi Bangsa Indonesia walau sudah merdeka, tapi perjuangan rakyat untuk menegakkan hidup dan kehidupan yang berstandar minmal saja bukan main sulitnya. Tetapi di tengah sulitnya hidup, rakyat harus mendengar korupsi yang dilakukan Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan banyak lagi.
Apa yang terjadi di DPR dan wakil rakyat seharusnya menjadi pelajaran dan cermin bagi semua pihak. Bagi para wakil rakyat, harus jadi pelajaran dan jadikan cermin hidup bahwa citra Anda-anda sudah begitu buruk.
Kepercayaan rakyat yang sangat besar menjadi kunci penting bagi wakil rakyat. Kondisi yang sangat parah saat ini, semuanya lepas tangah dan ramai-ramai membantah tudingan, jika sebuah kasus korupsi terungkap. Menyedihkan nasib Bangsa ini, kapan akan ada perubahan? (***)
Rp 23 M untuk Orang Miskin di OKI
Kayuagung, SN
Upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Pemkab OKI OKI mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp 23 miliar melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (P2M2) untuk orang miskin.
Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM beberapa hari lalu mengatakan, tujuan P2M2 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten OKI di bidang sandang, pangan, derajat sosial dan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Bentuk yang kami berikan melalui program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” kata Bupati setelah meresmikan pemugaran rumah di Desa Serigeni Lama Kayuagung Jumat lalu.
Ia menjelaskan, Pemkab OKI tidak ingin setengah-setengah untuk mensukseskan program P2M2 tahun 2012 ini. ”Kita telah OKI agarkan dana sebesar 23 Miliar dari APBD. Jumlah ini akan terus kita tingkatkan dari tahun ke tahun tidak hanya itu Anggaran Dana Desa pun akan kita tambah agar Desa juga dapat membangun sendiri fasilitas umum yang ada di desa” kata Ishak Mekki.
Bentuk realisasi P2M2 itu menurut dia, seperti perbaikan rumah atau tempat tinggal keluarga miskin, penyediaan sumber air bersih, penyediaan fasilitas Mandi Cucu Kakus (MCK), penyediaan sumber penerangan utama, penyediaan sumber bahan bakar utama, pemberian bantuan pangan pokok, pemberian peningkatan gizi dan memberikan fasilitas tempat usaha.
Lalu ada juga memberikan fasilitas sekolah gratis dan berobat gratis, memberikan fasilitas sarana perhubungan seperti jalan desa atau jalan lingkungan, memberikan fasilitas paket A bagi kepala keluarg. “Ini adalah bentuk keseriusan kita dalam mengurangi beban masyarakat miskin,” jelasnya. (iso)
Upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Pemkab OKI OKI mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp 23 miliar melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (P2M2) untuk orang miskin.
Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM beberapa hari lalu mengatakan, tujuan P2M2 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten OKI di bidang sandang, pangan, derajat sosial dan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Bentuk yang kami berikan melalui program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” kata Bupati setelah meresmikan pemugaran rumah di Desa Serigeni Lama Kayuagung Jumat lalu.
Ia menjelaskan, Pemkab OKI tidak ingin setengah-setengah untuk mensukseskan program P2M2 tahun 2012 ini. ”Kita telah OKI agarkan dana sebesar 23 Miliar dari APBD. Jumlah ini akan terus kita tingkatkan dari tahun ke tahun tidak hanya itu Anggaran Dana Desa pun akan kita tambah agar Desa juga dapat membangun sendiri fasilitas umum yang ada di desa” kata Ishak Mekki.
Bentuk realisasi P2M2 itu menurut dia, seperti perbaikan rumah atau tempat tinggal keluarga miskin, penyediaan sumber air bersih, penyediaan fasilitas Mandi Cucu Kakus (MCK), penyediaan sumber penerangan utama, penyediaan sumber bahan bakar utama, pemberian bantuan pangan pokok, pemberian peningkatan gizi dan memberikan fasilitas tempat usaha.
Lalu ada juga memberikan fasilitas sekolah gratis dan berobat gratis, memberikan fasilitas sarana perhubungan seperti jalan desa atau jalan lingkungan, memberikan fasilitas paket A bagi kepala keluarg. “Ini adalah bentuk keseriusan kita dalam mengurangi beban masyarakat miskin,” jelasnya. (iso)
Pengguna Jamsoskes Menurun
Palembang, SN
Untuk saat ini, jumlah masyarakat yang menggunakan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat telah banyak menggunakan jaminan kesehatan lainnya seperti Jamkesmas, ASKES, dan sebagainya.
Demikian diungkapkan oleh dr Lenawati Mkes dari Dinas Kesehatan Kota Palembang kemarin.
Berdasarkan data dinkes Palembang, sasaran Jamsoskes pada 2009 berjumlah 716.513 jiwa sedangkan pada 2012 sudah berjumlah 516.144 jiwa. ASKES (178.260 jiwa), Jamsostek (111.573 jiwa), Jamkesmas (466.232 jiwa) sedangkan penguna jaminan kesehatan lainnya berjumlah 183.075 jiwa. “Terlihat jelas penurunan penggunannya dari 2009 hingga 2012,” ungkapnya.
Syarat mendapat jamsoskes Sumsel Semesta? Lena mengatakan memiliki kartu tanda penduduk/kartu keluarga/surat keterangan domisili dan surat keterangan belum terjamin kesehatan lain dari lurah atau kepala desa di wilayah provinsi Sumatera Selatan.
“Terkadang masih banyak warga yang belum terdata oleh RT atau lurah yang belum mendapat surat belum terjamin di oleh asuransi kesehatan lain sehingga pelayanan kesehatan belum dapat digunakan,” bebernya.
Seharusnya, camat dan lurah sudah mendata warga yang belum mendapat jaminan kesehatan sehingga nantinya bila ada warga yang berobat maka dinkes dapat langsung melihat databasenya. “Hal tersebut lebih memudahkan untuk memantau mana warga yang belum terjamin oleh kesehatan yang lain,” ujar Lenawati.
Kepala Puskesmas Merdeka dr Hj Desty Aryani MKes mengatakan siap melayani masyarakat yang ingin berobat. “Tetapi masyarakat juga harus mengetahui ada beberapa pelayanan yang tidak ditanggung oleh jamsoskes. Sejauh ini penyakit terbanyak yang sedang ditangani di Puskesmas kita adalah ISPA (Infeksi Saluran Penyakit Atas),” jelasnya.
Adapun pelayanan yang tidak ditanggung tersebut, diantaranya bahan dan alat yang bertujuan untuk kosmetika, general check up, pembuatan gigi tiruan, pengobatan alternatif, pengobatan dalam upaya mendapat keturunan termasuk bayi tabung, pelayanan pada masa tanggap darurat dan pada kegiatan bakti sosial.(win)
Untuk saat ini, jumlah masyarakat yang menggunakan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat telah banyak menggunakan jaminan kesehatan lainnya seperti Jamkesmas, ASKES, dan sebagainya.
Demikian diungkapkan oleh dr Lenawati Mkes dari Dinas Kesehatan Kota Palembang kemarin.
Berdasarkan data dinkes Palembang, sasaran Jamsoskes pada 2009 berjumlah 716.513 jiwa sedangkan pada 2012 sudah berjumlah 516.144 jiwa. ASKES (178.260 jiwa), Jamsostek (111.573 jiwa), Jamkesmas (466.232 jiwa) sedangkan penguna jaminan kesehatan lainnya berjumlah 183.075 jiwa. “Terlihat jelas penurunan penggunannya dari 2009 hingga 2012,” ungkapnya.
Syarat mendapat jamsoskes Sumsel Semesta? Lena mengatakan memiliki kartu tanda penduduk/kartu keluarga/surat keterangan domisili dan surat keterangan belum terjamin kesehatan lain dari lurah atau kepala desa di wilayah provinsi Sumatera Selatan.
“Terkadang masih banyak warga yang belum terdata oleh RT atau lurah yang belum mendapat surat belum terjamin di oleh asuransi kesehatan lain sehingga pelayanan kesehatan belum dapat digunakan,” bebernya.
Seharusnya, camat dan lurah sudah mendata warga yang belum mendapat jaminan kesehatan sehingga nantinya bila ada warga yang berobat maka dinkes dapat langsung melihat databasenya. “Hal tersebut lebih memudahkan untuk memantau mana warga yang belum terjamin oleh kesehatan yang lain,” ujar Lenawati.
Kepala Puskesmas Merdeka dr Hj Desty Aryani MKes mengatakan siap melayani masyarakat yang ingin berobat. “Tetapi masyarakat juga harus mengetahui ada beberapa pelayanan yang tidak ditanggung oleh jamsoskes. Sejauh ini penyakit terbanyak yang sedang ditangani di Puskesmas kita adalah ISPA (Infeksi Saluran Penyakit Atas),” jelasnya.
Adapun pelayanan yang tidak ditanggung tersebut, diantaranya bahan dan alat yang bertujuan untuk kosmetika, general check up, pembuatan gigi tiruan, pengobatan alternatif, pengobatan dalam upaya mendapat keturunan termasuk bayi tabung, pelayanan pada masa tanggap darurat dan pada kegiatan bakti sosial.(win)
Pembangunan Rumah Murah Tipe 21 Distop
Palembang, SN
Setelah menunggu lama kepastian kelanjutan pembangunan rumah murah tipe 21 di kawasan Keramasan Musi II, akhirnya didapat kepastian bahwa pembangunan rumah murah yang diusung Pemprov Sumsel tersebut distop.
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Edward Djaya mengatakan, keputusan untuk menstop pembangunan rumah murah tipe 21 tersebut dikarenakan bertentangan dengan peraturan menteri perumahan.
"Pembangunan rumah murah distop, karena bertentangan dengan peraturan menteri perumahan yang melarang membangun tempat tinggal dengan tipe 21," terang Politisi Partai Golkar ini, kemarin.
Menurutnya, sesuai peraturan menteri perumahan pembangunan rumah yang diperbolehkan saat ini minimal tipe 36. "Oleh karena itu, kami sepakat pembangunan rumah murah tipe 21 di Keramasan distop," ujar dia.
Ia menilai, penyetopan pembangunan rumah tipe 21 itu sudah tepat, karena rumah dengan tipe tersebut memang tidak layak huni. "Jelas tidak layak huni, karena dimana tempat makan, masak dan lainnya," tukasnya.
* Double Track Diharapkan Mulai Dibangun 2013
Sementara untuk pembangunan rel kereta api jalur ganda dari mulut tambang Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA) pembangunannya dapat dilaksanakan pada 2013.
"Kami berharap pada 2013 nanti jalan kereta api dua jalur (double track) itu sudah mulai dibangun," kata Edward.
Dikatakannya, komisi IV sudah bertemu dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa terkait dengan pembangunan rel kereta api jalur ganda dari mulut tambang PTBA ke Lampung yang rencananya direalisasikan pihak swasta.
"Kami menuntut pembangunan jalur ganda itu dibangun oleh negara, karena kesepakatan ditandatangani gubernur beserta investor India, PT Adhani yang disaksikan Presiden dengan dana Rp10 triliun itu terkendala dengan peraturan pemerintah," katanya.
Didalam peraturan pemerintah disebutkan perusahaan yang ingin mengangangkut hasil bumi atau batu bara seperti PT Adhani harus memiliki tambang sendiri baru bisa melanjutkan jasa angkut, "sementara perusahaan itu hanya berkeinginan membangun double track saja," katanya.
Setelah pertemuan dengan Hatta Rajasa, kata Edward, beliau menyanggupi untuk membangun double track menggunakan dana APBN. Menteri Perekonomian juga akan mengkoordinasi hal itu dengan Bappenas. "Namun kendalanya hanya satu, karena sampai hari ini belum pernah ada usulan dari pemerintah Provinsi Sumsel untuk pembangunan double track tersebut," terangnya.
"Kami akan sampaikan pada rapat paripurna mendatang untuk segera menyiapkan proposal masalah pembangunan double track baik panjangnya dari Lahat ke Tanjung Api-Api, dan apa saja yang dibutuhkan supaya disiapkan. Agar kedepan, pada 2013 diharapkan pembangunan double track itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN murni sebesar Rp10 triliun," pungkasnya. (awj)
Setelah menunggu lama kepastian kelanjutan pembangunan rumah murah tipe 21 di kawasan Keramasan Musi II, akhirnya didapat kepastian bahwa pembangunan rumah murah yang diusung Pemprov Sumsel tersebut distop.
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Edward Djaya mengatakan, keputusan untuk menstop pembangunan rumah murah tipe 21 tersebut dikarenakan bertentangan dengan peraturan menteri perumahan.
"Pembangunan rumah murah distop, karena bertentangan dengan peraturan menteri perumahan yang melarang membangun tempat tinggal dengan tipe 21," terang Politisi Partai Golkar ini, kemarin.
Menurutnya, sesuai peraturan menteri perumahan pembangunan rumah yang diperbolehkan saat ini minimal tipe 36. "Oleh karena itu, kami sepakat pembangunan rumah murah tipe 21 di Keramasan distop," ujar dia.
Ia menilai, penyetopan pembangunan rumah tipe 21 itu sudah tepat, karena rumah dengan tipe tersebut memang tidak layak huni. "Jelas tidak layak huni, karena dimana tempat makan, masak dan lainnya," tukasnya.
* Double Track Diharapkan Mulai Dibangun 2013
Sementara untuk pembangunan rel kereta api jalur ganda dari mulut tambang Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA) pembangunannya dapat dilaksanakan pada 2013.
"Kami berharap pada 2013 nanti jalan kereta api dua jalur (double track) itu sudah mulai dibangun," kata Edward.
Dikatakannya, komisi IV sudah bertemu dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa terkait dengan pembangunan rel kereta api jalur ganda dari mulut tambang PTBA ke Lampung yang rencananya direalisasikan pihak swasta.
"Kami menuntut pembangunan jalur ganda itu dibangun oleh negara, karena kesepakatan ditandatangani gubernur beserta investor India, PT Adhani yang disaksikan Presiden dengan dana Rp10 triliun itu terkendala dengan peraturan pemerintah," katanya.
Didalam peraturan pemerintah disebutkan perusahaan yang ingin mengangangkut hasil bumi atau batu bara seperti PT Adhani harus memiliki tambang sendiri baru bisa melanjutkan jasa angkut, "sementara perusahaan itu hanya berkeinginan membangun double track saja," katanya.
Setelah pertemuan dengan Hatta Rajasa, kata Edward, beliau menyanggupi untuk membangun double track menggunakan dana APBN. Menteri Perekonomian juga akan mengkoordinasi hal itu dengan Bappenas. "Namun kendalanya hanya satu, karena sampai hari ini belum pernah ada usulan dari pemerintah Provinsi Sumsel untuk pembangunan double track tersebut," terangnya.
"Kami akan sampaikan pada rapat paripurna mendatang untuk segera menyiapkan proposal masalah pembangunan double track baik panjangnya dari Lahat ke Tanjung Api-Api, dan apa saja yang dibutuhkan supaya disiapkan. Agar kedepan, pada 2013 diharapkan pembangunan double track itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN murni sebesar Rp10 triliun," pungkasnya. (awj)
Warga Sepancar Marah, Tempat Mesum Dibakar
Baturaja, SN
Kesepakatan yang dibuat bersama antara utusan Mucikari, PSK dan Pemerintah Kabupaten OKU untuk mengosongkan tempat pelacuran di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur paling lambat Jumat (13/7) ternyata sedikit terabaikan, buktinya hingga deadline yang disepakati masih banyak mucikari yang bertahan, dampaknya ratusan massa marah hingga membakar sejumlah bangunan yang selama ini diduga menjadi tempat pelacuran .
"Bakar saja, bakar saja rumahnya, jangan dikasi ampun, waktu yang kita berikan sudah cukup, ayo kita bakar," teriak ratusan massa sekitar lokasi pelacuran yang memaksa petugas untuk ikut terlibat saat pengosongan lokalisasi sepancar yang digelar Jumat (13/7) sekitar pukul 14.30 WIB.
Sebelum kedatangan petugas gabungan ratusan massa ini sudah berkerumun di kantor Lurah sepancar yang berjarak sekitar 1 Km dari lokasi. Tak siapa yang memulai, saat terjadi dialog antara petugas gabungan dengan mucikari yang masih ngotot bertahan pimpinan camat Baturaja Timur Mirdaili SSTP, Kapolsek Baturaja Timur AKP Handoyo, Kasat Reskrim AKP Median Utama dan kasat Intelkam Polres OKU AKP Agustan serta Kasat Pol PP Agusalim S.sos serta Iskandar perwakilan MUI dengan mucikari, seketika jerit histeris terdengar begitu asap membumbung melahap rumah yang terbuat dari kayu ini, sontak saja dialog buyar dan penghuni lokalisasi berhamburan keluar menyelamatkan harta bendanya.
“Kalau sudah begini kita tidak bisa berbuat banyak, emosi massa sudah tidak tertahan lagi, padahal tadinya sudah kami arahkan agar tidak anarkis,” terang Camat Baturaja Timur Mirdaili termangu menyaksikan keberingasan masa yang mempersenjatai diri dengan linggis, Martil dan Batu.
Akibat kejadian itu sedikitnya 10 rumah esek-esek yang terbuat dari kayu serta semi permanen hangus dibakar masa hingga rata dengan tanah merupakan milik Herman, Vera, Murni, Benu, Hesti, Bani,Doni, jamal, Yanti, Andi Yoga, dan Ponari.
Wakapolres OKU Kompol Zahrul Bawadi mengakui saat kejadian jumlah masa setempat dengan jumlah petugas kalah banyak.
“Memang semula kita prediksi penutupan lokalisasi ini akan berjalan damai, ternyata massa yang sudah terkonsentrasi sejak pukul 13.00 WIB tidak mau berkompromi, alasanya tempat pelacuran berada di tengah tengah pemukiman mereka hingga sangat berdampak pada status sosial keluarga yang tinggal di situ, persoalan inilah ahirnya mendorong pemerintah Kabupaten OKU menerbitkan Perda No.5 tahun 2011 tentang larangan pelacuran yang akhirnya menutup aktipitas PSK di sepancar untuk selama lamanya ,“ terang Zahrul. (had)
Kesepakatan yang dibuat bersama antara utusan Mucikari, PSK dan Pemerintah Kabupaten OKU untuk mengosongkan tempat pelacuran di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur paling lambat Jumat (13/7) ternyata sedikit terabaikan, buktinya hingga deadline yang disepakati masih banyak mucikari yang bertahan, dampaknya ratusan massa marah hingga membakar sejumlah bangunan yang selama ini diduga menjadi tempat pelacuran .
"Bakar saja, bakar saja rumahnya, jangan dikasi ampun, waktu yang kita berikan sudah cukup, ayo kita bakar," teriak ratusan massa sekitar lokasi pelacuran yang memaksa petugas untuk ikut terlibat saat pengosongan lokalisasi sepancar yang digelar Jumat (13/7) sekitar pukul 14.30 WIB.
Sebelum kedatangan petugas gabungan ratusan massa ini sudah berkerumun di kantor Lurah sepancar yang berjarak sekitar 1 Km dari lokasi. Tak siapa yang memulai, saat terjadi dialog antara petugas gabungan dengan mucikari yang masih ngotot bertahan pimpinan camat Baturaja Timur Mirdaili SSTP, Kapolsek Baturaja Timur AKP Handoyo, Kasat Reskrim AKP Median Utama dan kasat Intelkam Polres OKU AKP Agustan serta Kasat Pol PP Agusalim S.sos serta Iskandar perwakilan MUI dengan mucikari, seketika jerit histeris terdengar begitu asap membumbung melahap rumah yang terbuat dari kayu ini, sontak saja dialog buyar dan penghuni lokalisasi berhamburan keluar menyelamatkan harta bendanya.
“Kalau sudah begini kita tidak bisa berbuat banyak, emosi massa sudah tidak tertahan lagi, padahal tadinya sudah kami arahkan agar tidak anarkis,” terang Camat Baturaja Timur Mirdaili termangu menyaksikan keberingasan masa yang mempersenjatai diri dengan linggis, Martil dan Batu.
Akibat kejadian itu sedikitnya 10 rumah esek-esek yang terbuat dari kayu serta semi permanen hangus dibakar masa hingga rata dengan tanah merupakan milik Herman, Vera, Murni, Benu, Hesti, Bani,Doni, jamal, Yanti, Andi Yoga, dan Ponari.
Wakapolres OKU Kompol Zahrul Bawadi mengakui saat kejadian jumlah masa setempat dengan jumlah petugas kalah banyak.
“Memang semula kita prediksi penutupan lokalisasi ini akan berjalan damai, ternyata massa yang sudah terkonsentrasi sejak pukul 13.00 WIB tidak mau berkompromi, alasanya tempat pelacuran berada di tengah tengah pemukiman mereka hingga sangat berdampak pada status sosial keluarga yang tinggal di situ, persoalan inilah ahirnya mendorong pemerintah Kabupaten OKU menerbitkan Perda No.5 tahun 2011 tentang larangan pelacuran yang akhirnya menutup aktipitas PSK di sepancar untuk selama lamanya ,“ terang Zahrul. (had)
Langganan:
Postingan (Atom)