SAAT ini isu reshuffle terus menghangat. Banyak desakan agar Presiden SBY segera melalukan perombakan kabinet. Satu hal yang diminta khalayak reshuffle harus bertujuan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai langkah perubahan kabinet hanya untuk cari aman bagi singasana kekuasaan sampai habis masa jabatan periode kedua ini.
Soal reshuffle itu bukan soal siapa duduk di mana, tapi masalah kepentingan rakyat. Itu yang paling utama dari reshuffle.
Hanya untuk diketahui sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sedang mendapat sorotan, baik karena kasus korupsi ataupun masalah pribadi. Desakan untuk perombakan kabinet kembali dilontarkan dan Presiden SBY sudah menangkap pesan itu. Tetapi seperti biasa, tanggapan Presiden sangat lambang. Bahkan dari pengalaman waktu lalu, orang sudah gonjang-ganjing tentang reshuffle, akhirnya SBY membatalkan hal yang memang hak preogratifnya tersebut.
Pelaksanaan reshuffle terhadap susunan KIB II itu sepenuhnya menjadi wewenang Presiden SBY selaku Kepala Pemerintahan. Namun, benar bahwa ada desakan dari publik untuk melakukan perubahan. Tekanan terhadap pemerintah di 3 tahun tersisa ini bekerja secara baik, lebih efektif dan produktif.
Harus dijadikan sikap dan pemikiran mendasar, reshuffle kabinet hendaknya sebagai kebutuhan Presiden, agar mutu kerja kabinet Indonesia Bersatu makin meningjat. Kepala Negara harus profesional menilai, mana menteri yang tak becus kerja, terlibat korupsi, kasus, atau hanya numpang nebeng nama. Di sini Presiden yang paling memahami kerja menterinya. Karena itu, Presiden yang tahu menteri mana yang harus diganti.
Sebelumnya sudah tersiar di pers dan publik Presiden SBY menegaskan akan mengakhiri evaluasi kabinet sebelum 21 Oktober 2011. SBY sudah menghubungi sejumlah elit parpol koalisi.
Lalu isu reshuffle berkembang. Disebut-sebut sejumlah menteri dalam posisi kurang aman. Menteri ESDM dan menteri BUMN diisukan gencar akan di-reshuffle. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar