Evaluasi Semua Program Pembangunan

Musi Rawas, SN

Program pembangunan yang sudah berjalan sepanjang tahun 2011 lalu seharusnya ada evaluasi yang kongkrit, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Hal ini di butuhkan untuk menentukan arah dan prioritas tahun 2012 ini.
Pernyataan ini di sampaikan oleh Koordinator Gerakan Sumpah Undang – Undang (GSUU) Lubuklinggau – Musi Rawas, Herman Sawiran. Menurutnya, apa yang menjadi prioritas program tahun lalu harus ada evalusi sejauh mana tingkat keberhasilannya. Tujuannya sederhana yaitu untuk menentukan arah dan kebijakan prioritas pembangunan selanjutnya.
“Karena tanpa ada evaluasi program pembangunan, inilah yang jadi pemicu gagalnya suatu program pembangunan yang dilaksanakan,” katanya ditemui, Senin (9/1).
Dia menambahkan, setiap daerah memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda, untuk itulah harus ada evalusi dari program yang dikerjakan. Sebab melalui evaluasi tersebut maka pemerintah maupun pihak DPRD bisa menentukan program pembangunan tahun berikutnya dengan disesuaikan berdasarkan atas kemampuan anggaran yang diliki oleh daerah tersebut.
Dia mencontohkan bahwa prioritas pembangunan kabupaten Musi Rawas beberapa tahun terakhir ini menyangkut kebutuhan dasar infrastruktur dan hal ini juga harus menjadi evaluasi sejauh mana program ini berjalan dan terealisasi.
“Jangan sampai program infrastruktur terus mendominasi dan menyedot anggaran tetapi dalam pelaksanaannya terkesan amburadul, misalkan jalan yang di bangun baru difungsikan tetapi sudah rusak, hal ini harus ada evaluasinya,” katanya.
Senada, juga disampaikan oleh Koordinator Perserikatan Rakyat Anti Korupsi (Perak) Muhamad Imron yang mengatakan bahwa evaluasi suatu program pembangunan sangat penting baik oleh pemerintah daerah selaku pelaksana anggaran maupun oleh pihak dewan sebagai pengawas. Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam penyusunan program dan prioritas pembangunan serta pengawasan itu sendiri.
“Program pembangunan daerah harus juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah tersebut, artinya jangan sampai program yang dibuat menumpuk tapi pembiayaannya bermasalah,” katanya.
Ditambahkannya, terlebih lagi apabila dalam evaluasi ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program dan lemahnya pengawasan dewan maka hal ini akan jadi pemicu atau potensi terjadinya kerawanan penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Intinya evaluasi dimaksud untuk kemudahan penyusunan anggaran berikutnya dan memperkuat fungsi pengawasan,” demikian tandasnya. (fik)