Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SAAT ini rakyat makin anarkis dan marah dengan kondisi Bangsa yang tak menentu. Hampir semua daerah bergerak dan bergolak, demo dimana-mana, rakyat menuntut Pemerintah SBY untuk peduli dengan rakyat. Rezim yang berkuasa jangan hanya menyatakan bahwa menaikkan harga BBM tak bisa tidak harus dilakukan, karena memang subsidi yang tak mungkin lagi.
Carut marutnya Bangsa ini dan kini semuanya protes dengan kenaikan harga BBM adalah cermin kegagalan pemerintah yang berkuasa saat ini. Kalau kondisi Negeri baik, rakyat aman, devisa negara juga banyak, tentu alasan melepas subsidi BBM lalu menaikkan harganya tak akan terjadi.
Katakanlah harga BBM harus diterapkan, kalau rakyat sejahtera dan mencari uang mudah, tentu protes keras berakhir anarkis tak akan ada.
Dengan keadaan sekarang, Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Dipastikan harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Namun, yang disayangkan, pemerintah dinilai tidak merasakan kesulitan yang dirasakan rakyat. Efek dimana kesusahan akan makin berat untuk rakyat tak dipahami. Memang ada rencana pemberian BLT, tetapi jumlahnya tak akan bisa membantu ekonomi rakyat.
Sebenarnya subsidi BBM adalah investasi dari negara kepada rakyatnya. Dengan investasi melalui BBM publik bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu atau pendapatan. Pemerintah tentu juga mendapatkan hasilnya yakni pungutan pajak. Nah kalau nanti BBM naik, semua harga barang-barang naik, dan daya beli akan turun, produktifitas turun, dan pajak juga turun.
Mata rantai ini diabaikan pemerintah. Mereka dengan egois menyatakan harga BBM harus naik, padahal jauh-jauh hari lingkar kekuasaan terjebak dengan urusan mereka sendiri. Memperbaiki sendi-sendi ekonomi Bangsa tak dilakukan. Yang ada orang-orang di sekitar Istana dan Kekuasaan justru jadi tersangka kasus korupsi. Tentu semua rakyat patut bertanya dan marah, mereka sibuk dengan urusan parpol, curhat, lalu orang-orangnya korupsi ratusan miliar. Apakah mereka tak sadar dengan kondisi itu?
Harus ada revolusi yang besar tetapi tertata hukum yang ada, agar pejabat bermental maling jera untuk tidak terus menggerogoti Bangsa ini. Lalu mereka memang melayani rakyat dan memperbaiki Bangsa yang terpuruk ini. Bukannya berlomba-lomba korupsi dan pamer harta yang didapat dari maling uang rakyat. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar