Sekayu, SN
Sejumlah Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menantikan realisasi program Rp 1 miliar untuk satu desa yang dijanjikan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2012-2017. Macam-macam keinginan dan rencana pun kerap menjadi buah bibir untuk membelanjakan uang tersebut.
Bantuan satu desa Rp 1 miliar ini, merupakan program unggulan yang dijanjikan pasangan Pahri Azhari-Beni Hernedi jika terpilih dalam Pemilukada 27 September lalu. Mimpi keduanya pun jadi kenyataan. Setelah dipastikan terpilih, kini giliran masyarakat menagih janji. Program ini pun menjadi salah satu perbincangan hangat di kalangan masyarakat, khususnya Kades belakangan ini.
Kades Mulyorejo di Kecamatan Sungaililin, Sumarno mengaku sudah tidak sabar menerima bantuan dana tersebut. Namun hingga kini pihaknya belum mengetahui kapan itu akan direalisasikan. Meski demikian, pihaknya tidak bermaksud jumawa, karena memang masa kepemimpinan bupati terpilih belum dimulai.
“Program ini tentu akan sangat membantu pembangunan di desa kita. Tetapi kita belum tahu aturan mainnya, dan masih menunggu petunjuk dari Pemkab Muba. Yang pasti, semuanya akan dimulai dari musyawarah dan keinginan warga kita,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Kades Babat di Kecamatan Babatsupat, Fauzer Umar. Menurut dia, belum ada informasi terkait kapan realisasi program tersebut, termasuk petunjuk pelaksanaannya. Namun sebagai pimpinan desa, dirinya berharap dipercaya untuk membangun desa lebih baik melalui dana tersebut.
“Jangan tanya untuk apa uang itu. Ada banyak hal yang bisa kita perbuat dengan bantuan dana tersebut. Yang jelas, prioritas kita adalah kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak,” katanya.
Dari Kecamatan Keluang, Kades Tenggaro Hendri berpendapat, di balik kegembiraan bakal menerima Rp 1 miliar, ada tanggung jawab besar. Namun pihaknya, selalu siap mengikuti aturan dan prosedur terkait penggunaan dana tersebut.
“Mudah-mudahan jika itu terealisasi, kita bisa segera melakukan pemerataan pembangunan di desa kita. Kita juga tidak akan bekerja sendiri, banyak pihak kompeten yang akan dilibatkan. Agar betul-betul berjalan sesuai harapan,” tukasnya.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, pihaknya akan segera merealisasikan Rp 1 miliar untuk satu desa mulai 2012 mendatang. Namun untuk menuju realisasi tersebut, terlebih dahulu Pemkab Muba akan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya terlebih dahulu.
“Realisasi pasti. Tapi kita harus benar-benar siap. Sebab dana ini tidak sedikit. Untuk 2012, kita mulai pilot projeck untuk 50 desa dulu,” kata Pahri, meski belum bisa menyebutkan desa mana dulu.
Dijelaskan, tujuan program ini tidak lain untuk membuat desa mandiri dengan terlibat langsung dalam pembangunan di desa masing-masing sesuai keinginan warganya. Meski demikian, ada aturan yang tetap harus dijalankan. Termasuk dalam pembelanjaan atau pemanfaatannya.
“Uang ini 70 persen wajib untuk pembangunan fisik dan 30 persennya untuk tunjangan, termasuk honor perangkat. Pencairannya pun tidak sekaligus, melainkan berdasarkan usulan,” jelasnya.
Anggota Dewan Komisi III DPRD Muba Iin Febrianto berpendapat, realisasi program masyarakat desa mandiri melalui kucuran dana Rp 1 miliar untuk satu desa harus dipertimbangkan matang-matang. Jika tidak, bukan mustahil niat baik pemerintah daerah ini malah blunder dan membawa petaka. Politikus dari Partai Demokrat ini pun menyarankan agar Pemkab Muba mengupayakan konsultan dalam setiap proyek pembangunan terkait dana tersebut. Jika perlu, setiap kecamatan ada konsultan khusus.
“Uang Rp 1 M itu bukan sedikit. Di balik itu ada tanggung jawab yang besar baik bagi penerima maupun pemberi. Saran saya, sebelum direalisasikan pemerintah harus menguji kesiapan aparat desanya,” kata Iin, seraya menegaskan pihaknya siap mengawasi pemanfaatan dana dimaksud. (her)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar