Pangan Jambi Masih Bergantung ke Sumsel

Palembang, SN

DPRD Jambi mengaku kebutuhan pangan terutama beras untuk masyarakat Jambi masih sangat bergantung pada pasokan dari provinsi Sumsel. Harga beras dan sayur mayur bisa langsung mengalami lonjakan bila pasokan dari Sumsel mengalami keterlambatan.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Jambi, Bambang Bayu Suseno, usai rapat bersama Komisi II DPRD Sumsel dalam rangka studi banding, di ruang rapat badan musyawarah (Banmus), Selasa (27/12).
"Kita memang masih sangat bergantung dengan provinsi Sumsel, misalkan ada keterlambatan saja untuk pasokan cabe ke provinsi Jambi, maka hampir dipastikan harga cabe di Jambi akan mengalami kenaikkan," ungkapnya.
Namun demikian katanya, meski masih bergantung pada provinsi Sumsel, tetapi ada beberapa hasil pertanian Jambi yang juga dipasok ke Sumsel, seperti ke daerah Lahat, Lubuklinggau, bahkan juga ke provinsi Bengkulu.
Oleh karena itu, lanjut Bambang, DPRD Jambi berencana membuat peraturan yang berkaitan dengan pasokan hasil pertanian, pasalnya, pada beberapa kasus misalkan produksi beras, sebenarnya Jambi tidak kekurangan, namun beras Jambi justru di jual keluar karena ada perbedaan harga, sedangkan kebutuhan beras di Jambi bergantung pasokan dari daerah lain.
"Hal inilah yang ingin kita carikan jalan keluarnya, maka dari itu kita melakukan studi banding ke Sumsel, karena Sumsel dikenal dengan lumbung pangan dan lumbung energi, dan sudah memiliki perda tentang itu," ungkapnya.
Selain itu, kata Bambang, dipilihnya Sumsel sebagai tempat studi banding, karena Sumsel sudah swasembada padi. "Oleh karena itu, kita perlu mengkaji dan mempelajari, bagaimana Sumsel bisa swasembada beras, termasuk kita juga ingin mempelajari kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumsel terkait hasil pertanian daerahnya," kata dia.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul mengungkapkan, kedatangan Komisi II DPRD Jambi ke Sumsel untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan lumbung pangan sebagaimana yang sudah dicapai oleh Sumsel.
"DPRD Jambi ini sedang menyusun raperda tentang swasembada pangan, makanya mereka berkunjung ke Sumsel, karena Sumsel sudah memiliki perda tentang itu," ujar dia.
"Selain itu ada banyak diskusi yang berlangsung dalam pertemuan tersebut, salah satunya kita juga membahas tentang alih fungsi lahan pertanian yang tengah marak, hal ini penting dibahas karena alih fungsi lahan tidak hanya terjadi di Jambi tetapi juga tengah dihadapi Provinsi Sumsel," tambah Politisi Partai Gerindra ini.
Disisi lain, pertemuan Komisi II DPRD Sumsel dan Komisi II DPRD Jambi sedikit ternoda, dengan kejadian matinya lampu di DPRD Sumsel.
Akibatnya, wakil rakyat tersebut harus rela menggelar rapat dengan kondisi 'gelap-gelapan', dan tidak ada pengeras suara. Bahkan, tidak hanya itu, pendingin ruangan pun menjadi tidak berfungsi yang berdampak terhadap suhu ruangan yang menjadi panas.
"Ini memalukan, apalagi kita sedang menjamu DPRD Jambi," kata Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, kondisi itu harusnya tidak terjadi. Pasalnya kata Budi, Sumsel dikenal provinsi lumbung energi nasional.
"Kita tidak tahu apa penyebab byarpet terjadi, pasca SEA Games. Padahal PLN berulangkali mengatakan Sumsel surplus daya," keluhnya. (awj)