Syahrial Oesman Tak Tahu Soal Suban IV

Sekayu, SN
Mantan Gubernur H Syahrial Oesman mengaku tidak tahu apa-apa mengenai permasalahan Suban IV yang diperebutkan Kabupaten Muba dan Mura. Hal ini ditegaskannya dalam rapat Pansus Hak Angket Suban IV DPRD Muba, Selasa (17/1) di Sekayu.
Syahrial sengaja hadir memenuhi panggilan Pansus, dan bersedia dimintai penjelasan terkait terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 63 Tahun 2007. Sebab berpindahnya aset sumur gas milik Muba ke tangan Mura berdasarkan isi Permendagri itu. Sementara pada saat Permendagri ini diterbitkan, ia menjabat sebagai Gubernur Sumsel.
Sayangnya, dari sejumlah pertanyaan yang diajukan anggota Pansus, Ia mengaku tidak tahu mengenai persoalan Suban IV yang telah merugikan Muba miliaran rupiah. Menurut dia, persoalan Suban IV diurus Pemkab Mura secara langsung ke pusat, tanpa sepengetahuan dirinya. Bahkan dari sekian banyak rapat yang digelar terkait masalah ini, tak satu pun diketahui Syahrial Oesman, apalagi dihadirinya.
“Saya tidak pernah ikut rapat untuk membahas Suban IV. Bisa jadi ada staf saya yang waktu itu ikut, tapi saya tidak tahu. Seingat saya hanya sekali saya menandatangani surat pengantar untuk tembusan ke pusat. Selain itu tidak,” ujarnya seraya menyarankan agar Pansus juga meminta penjelasan Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten dan Dinas Terkait.
Polemik berkepanjangan mengenai aset sumur gas Suban IV yang terletak di kawasan perbatasan Muba dan Mura ini sudah berlangsung sejak tahun 2001-2006. Konon, sejak saat itu juga Mura sudah berupaya menguasai aset tersebut. Padahal sebelumnya ada peraturan pemerintah yang menjelaskan jika sumur gas tersebut terletak di daratan Muba, dan didukung bukti-bukti lainnya.
Untuk mewujudkan hal itu, banyak agenda rapat yang dilaksanakan. Terakhir, 5 April 2007 rapat penentuan peralihan Suban IV dilaksanakan di Pemprov Sumsel. Kendati demikian, Syahrial tetap merasa tidak pernah mengetahui hal itu.
Ia yakin, rapat tersebut digelar tim pusat yang numpang di Pemprov Sumsel. “Bisa jadi ada staf saya yang ikut rapat-rapat yang ada. Tapi, saya tidak tahu. Ada kemungkinan Sekda saat itu tahu, makanya saya sarankan untuk bertanya pada Sekda ini,” imbuhnya.
Jawaban tidak tahu yang dikemukakan Syahrial,
sepertinya akan memperpanjang sumbu penyelesaian Suban IV. Sebab, jika demikian, artinya Permendagri dimaksud muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang tahu. Jika tidak, indikasi permainan tingkat tinggi patut diproteksi.
Ketua Pansus Suban IV Yusuf Mahmud mengatakan, secara logika memang tidak mungkin sorang gubernur tidak mengetahui setiap kegiatan yang menyangkut polemik dua daerah. Namun, apa hendak dikata, dari Syahrial Oesman setidaknya pihaknya mendapatkan sedikit masukan yakni mempertimbangkan pemanggilan Sekda dan pihak terkait lainnya untuk dimintai keterangan juga.
“Kita menghargai Pak Syahrial sudah mau meluangkan waktu, dan hadir memenuhi panggilan kita. Kita akan meneruskan pencarian kronologi terbitnya Permendagri dan siapa saja yang terlibat di dalamnya,” kata Yusuf, seraya mengatakan, 2 Februari pihaknya juga menjadwalkan pemanggilan mantan Bupati Muba Alex Noerdin untuk maksud yang sama. (her)