Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Senin, 30 April 2012
Angie Ditahan dan KPK yang Harus Terus Diawasi
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat SETELAH terus ditekan dan dipertanyakan banyak pihak, akhirnya KPK menahan tersangka kasus korupsi Wisma Atlet Palembang, Angelina Sondakh. Padahal setelah sidang Angelina yang mengaku tak memiliki HP Blackberry, kasus ini seperti tenggelam dan KPK sangat terlihat memgambangkannya.
Tetapi sejak belakangan banyak pihak terus menggugat KPK untuk menuntaskan kasus ini dan mengusut Anggie, lembaga ini melakukan langkah prontal dengan menahan wakil rakyat dari Partai Demokrat tersebut.
Untuk kondisi sekarang KPK harus mengusut pihak-pihak yang ada di belakang Anggie. Jangan ada intervensi, rakyat dan banyak elemen harus mengawal kasus ini.
KPK mesti didesak untuk tidak ragu memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Anggelina. Siapapun dia harus dipanggil, jangan ada pemutarbalikkan fakta.Hal ini disebabkan karena selama ini masih ada keraguan besar terhadap KPK. Nama yang disebut harus dipanggil dan KPK tetap dapat menindak pihak-pihak terkait selama memegang alat bukti.
Partai Demokrat yang kini berkuasa, dengan suara terbanyak di parlemen dan 'menguasai' Istana kini harus menanggung beban berat. Bagai puncak klimak dari perbuatan yang telah dilakukan sejak lama, partai dengan lambang bintang mercy tersebut kini memetik hasil yang sangat menyakitkan.
Kini partai yang selalu menjaga citra diri dengan semua hal yang baik-baik, harus terbuka 'aib'-nya karena ulah kadernya sendiri. Seperti fenomena gunung es, bundaran bola besar telah menggilas gaya kepemimpinan low profile. Kondisi ini didukung sikap tak tegas, plin plan, dan terkahir saling menyalahkan antar mereka sendiri. Kondisi ini membuat 'bangkai' yang selama ini disimpan rapi, baunya kini menyeruak ke seantero negeri.
Setelah Nazaruddin, kini giliran Angelina yang harus menela pil pahit buah dari kerakusannya maling uang rakyat. (***)
Warga Tolak Ganti Rugi Lahan
Banyuasin, SN
Warga tiga Desa eks Transmigrasi Pulau Muning, Limbang Mulya dan Soko Makmur Kecamatan Sembawa Banyuasin menolak ganti rugi kebun inti plasma yang akan dijadikan perkebunan sawit PT Kasi Agro Mandiri (KAM). Kendati warga sebelumnya telah setuju dengan harga Rp 3,5 juta per surat dan izin lokasi telah diterbitkan Bupati.
Penolakan warga 3 desa kawasan Air Rengit milik seluas 3.000 hektar itu diungkapkan Kades Pulau Muning Bonari, Kades Soko Makmur Ali Usman, dan Kades Limbang Mulaya Nahdlo Rizqon ditemani BPD masing-masing saat rapat mediasi di ruangan Sekda Kamis (25/4).
Rapat mediasi yang dipimpin oleh Asisten I Husnan Bhakti, dihadiri oleh Kasubag tapem Pujiono, Kabid Program Syaiful Bahri, BPN, Bappeda, serta Kasi Penyiapan lahan (PL) Dinas Transmigrasi Banyuasin Sudirjo tersebut juga dihadiri oleh perwakilan PT KAM bidang Eksternal Relation Weldi.
Seperti dikatakan oleh Kades Nahdlo Rizqon, “Kami tidak bisa memaksa warga untuk ikut kebun plasma yang dijanjikan oleh PT KAM, karena setelah kami banding-bandingkan dengan desa lain, sistim plasma sekarang tidak diminati warga, kami hanya minta trans PIR,” kata Nahdlo.
Warga Desa X Transmigran hanya menginginkan sistem Kebun Plasma Inti Rakyat (PIR) seperti yang pernah dijanjikan oleh PT SHS saat transmigrasi pertama tahun 1999 silam namun perusahaan tersebut kolep.
Senada dikatakan oleh Kades Soko Makmur Ali Usman, bahwa warga desa tidak setuju adanya perkebunan inti plasma model sekarang, warga pertama kalinya mengira kalau perkebunan yang akan dibangun oleh PT KAM adalah kebun PIR.
“Jadi masyarakat eks trans kami setelah mendapat sosialsisi tentang sistim plasma akhirnya sepakat izin lokasi yang dikeluarkan oleh pemkab Banyuasin di lokasi lahan jatah trasn seluas 2,5 Ha per KK meminta untuk dicabut,” kata Ali Usman.
Ali Usman mengatakan, kendati warga pernah dijanjikan akan diberi ganti rugi seharga Rp 3,5 juta masih tidak untung karena selain lahan jatah yang dibeli tinggal 1 ha belum lagi nantinya dari lahan plasma yang dibuat perusahaan juga harus membayar ke kredit.
Mananggapai permasalahan PT KAM dengan Warga 3 Desa Asisten 1 Husnan Bahakti mengharapkan warga untuk berpikir kembali karena sejak dibuka trans sampai dengan sekarang banyak lahan yang belum diusahakan.
“Kalau boleh saya sarankan, pemerintah memang telah berupaya mendatangkan investor agar, masyarakat bisa berkembang maju, dan khusus di tiga desa ini selama terisolir, dan banyak penduduk bermata pencaharian diluar desa,” kata Husnan Bhakti.
Akan tetapi kalau masyarakat sudah bulat berkeinginan untuk keluar dari perusahaan pemerintah juga tidak bisa mencegah, sebab desa kalau masyarakat tidak mau bermitra dengan PT KAM lokasi itu akan di inklap.
“Izin lokasi PT KAM akan direvisi kembali, khusus di 3 desa tersebut, agar PT KAM mengerjakan lahan diluar 3 desa itu,” jelas Husnan Bhakti.
Sementara Kabid Program Hutbun Syaiful Bahri mengatakan, izin lokasi PT KAM seluas 11 ribu Ha dan dikurangi 3000 ha milik 3 desa sehingga izin lokasi PT KAM tinggal 8000 ha.
“Revisi izin lokasi ini akan segera kita lakukan agar jangan sampai tumpang tindaih lokasi yang digarap PT KAM,” jelasnya.
Camat Sembawa Joni Gunawan saat dikonfirmasi mengatakan, izin lokasi PT KAM ada 11 ribu ha dan dikurangi 3 desa tinggal 8000 ha, warga yang tidak mau sistim inti plasma akan digarap sendiri dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. (sir)
Warga tiga Desa eks Transmigrasi Pulau Muning, Limbang Mulya dan Soko Makmur Kecamatan Sembawa Banyuasin menolak ganti rugi kebun inti plasma yang akan dijadikan perkebunan sawit PT Kasi Agro Mandiri (KAM). Kendati warga sebelumnya telah setuju dengan harga Rp 3,5 juta per surat dan izin lokasi telah diterbitkan Bupati.
Penolakan warga 3 desa kawasan Air Rengit milik seluas 3.000 hektar itu diungkapkan Kades Pulau Muning Bonari, Kades Soko Makmur Ali Usman, dan Kades Limbang Mulaya Nahdlo Rizqon ditemani BPD masing-masing saat rapat mediasi di ruangan Sekda Kamis (25/4).
Rapat mediasi yang dipimpin oleh Asisten I Husnan Bhakti, dihadiri oleh Kasubag tapem Pujiono, Kabid Program Syaiful Bahri, BPN, Bappeda, serta Kasi Penyiapan lahan (PL) Dinas Transmigrasi Banyuasin Sudirjo tersebut juga dihadiri oleh perwakilan PT KAM bidang Eksternal Relation Weldi.
Seperti dikatakan oleh Kades Nahdlo Rizqon, “Kami tidak bisa memaksa warga untuk ikut kebun plasma yang dijanjikan oleh PT KAM, karena setelah kami banding-bandingkan dengan desa lain, sistim plasma sekarang tidak diminati warga, kami hanya minta trans PIR,” kata Nahdlo.
Warga Desa X Transmigran hanya menginginkan sistem Kebun Plasma Inti Rakyat (PIR) seperti yang pernah dijanjikan oleh PT SHS saat transmigrasi pertama tahun 1999 silam namun perusahaan tersebut kolep.
Senada dikatakan oleh Kades Soko Makmur Ali Usman, bahwa warga desa tidak setuju adanya perkebunan inti plasma model sekarang, warga pertama kalinya mengira kalau perkebunan yang akan dibangun oleh PT KAM adalah kebun PIR.
“Jadi masyarakat eks trans kami setelah mendapat sosialsisi tentang sistim plasma akhirnya sepakat izin lokasi yang dikeluarkan oleh pemkab Banyuasin di lokasi lahan jatah trasn seluas 2,5 Ha per KK meminta untuk dicabut,” kata Ali Usman.
Ali Usman mengatakan, kendati warga pernah dijanjikan akan diberi ganti rugi seharga Rp 3,5 juta masih tidak untung karena selain lahan jatah yang dibeli tinggal 1 ha belum lagi nantinya dari lahan plasma yang dibuat perusahaan juga harus membayar ke kredit.
Mananggapai permasalahan PT KAM dengan Warga 3 Desa Asisten 1 Husnan Bahakti mengharapkan warga untuk berpikir kembali karena sejak dibuka trans sampai dengan sekarang banyak lahan yang belum diusahakan.
“Kalau boleh saya sarankan, pemerintah memang telah berupaya mendatangkan investor agar, masyarakat bisa berkembang maju, dan khusus di tiga desa ini selama terisolir, dan banyak penduduk bermata pencaharian diluar desa,” kata Husnan Bhakti.
Akan tetapi kalau masyarakat sudah bulat berkeinginan untuk keluar dari perusahaan pemerintah juga tidak bisa mencegah, sebab desa kalau masyarakat tidak mau bermitra dengan PT KAM lokasi itu akan di inklap.
“Izin lokasi PT KAM akan direvisi kembali, khusus di 3 desa tersebut, agar PT KAM mengerjakan lahan diluar 3 desa itu,” jelas Husnan Bhakti.
Sementara Kabid Program Hutbun Syaiful Bahri mengatakan, izin lokasi PT KAM seluas 11 ribu Ha dan dikurangi 3000 ha milik 3 desa sehingga izin lokasi PT KAM tinggal 8000 ha.
“Revisi izin lokasi ini akan segera kita lakukan agar jangan sampai tumpang tindaih lokasi yang digarap PT KAM,” jelasnya.
Camat Sembawa Joni Gunawan saat dikonfirmasi mengatakan, izin lokasi PT KAM ada 11 ribu ha dan dikurangi 3 desa tinggal 8000 ha, warga yang tidak mau sistim inti plasma akan digarap sendiri dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. (sir)
Stok BBM Tetap, Waktu Distribusi Berubah
Banyuasin, SN
Jelang pembatasan penggunaan BBM Premium bersubsidi yang akan diberlakukan pada kendaraan diatas 1500 cc, kelangkaan BBM kembali terjadi di sepanjang Jalintim di Kabupaten Banyuasin. Meski sejumlah SPBU mengaku stok BBM yang diberikan Pertamina setiap hari normal, namun waktu pendistribusian yang tidak jelas membuat BBM seolah-olah langka.
Seperti yang terlihat di SPBU Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, pasokan BBM yang dikirim Pertamina setiap hari normal, yaitu 16 ton solar dan 10 ton premium per hari.
“Tapi waktu pendistribusiannya yang berbeda, kami baru saja mendapatkan stock BBM pada siang hari, jadi mau tidak mau pada pagi hari kami sudah tidak bisa lagi menjual bensin maupun solar, karena sudah habis,“ kata salah seorang operator pompa.
Padahal menurutnya, jumlah kendaraan yang melintas di Jalintim ini setiap hari terus mengalami penambahan. “Kalau siang kami bongkar nanti malam juga sudah habis, terpaksa kami harus menolak kendaraan yang datang. Ada yang memang mengerti kondisi ini, tetapi ada juga yang marah-marah," tuturnya.
Soal pembatasan BBM bersubdisi yang akan diberlakukan bulan Mei mendatang, pengawas SPBU Rejodadi Akuan menambahkan. Menurutnya, sampai saat ini pengelola SPBU belum menerima informasi apapun terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi tersebut.
Memang, diakui Akuan, dirinya sempat mendengar desas-desus soal rencana pembatasan BBM bersubdisi tersebut. “Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan surat edaran atau pemberitahuan dari Pemerintah terkait pembatasan kendaraan mobil 1500 cc, Jadi kami masih melakukan kegiatan seperti biasanya,dan untuk pengisian di pom bensin kami pun masih normal," ungkapnya.
Sama hal nya yang diungkapkan Anton pengawas SPBU yang berada di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa. Anton mengatakan kalau belum menerima informasi dari pemerintah terkait pembatasan BBM untuk kendaraan 1500 cc ke atas termasuk untuk mobil ber plat merah.
"Sampai saat ini kami masih melayani mobil-mobil di atas 1500 cc seperti biasa dan untuk mobil ber plat merah milik pemerintah pun pun kami masih memberikan bensin,karena sampai saat ini kami belum menerima informasi untuk pembatasan kendaraan di atas 1500 cc.sedangkan untuk pengisian ke SPBU sampai saat ini masih normal-normal saja,“ jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Supriadi SE MSTr kepada koran ini mengatakan, pembahasan lebih lanjut soal pembatasan penggunaan BBM ditingkat daerah belum dilakukan, termasuk di Banyuasin.
“Bagaimana nanti pola yang akan diterapkan dan termasuk pengawasannya, yang jelas kalau memang diberlakukan pasti ada pembahasan lanjutan didaerah. Intinya, kami siap untuk mengawal kebijakan Pemerintah Pusat untuk diberlakukan didaerah," ujar Supriadi. (sir)
Jelang pembatasan penggunaan BBM Premium bersubsidi yang akan diberlakukan pada kendaraan diatas 1500 cc, kelangkaan BBM kembali terjadi di sepanjang Jalintim di Kabupaten Banyuasin. Meski sejumlah SPBU mengaku stok BBM yang diberikan Pertamina setiap hari normal, namun waktu pendistribusian yang tidak jelas membuat BBM seolah-olah langka.
Seperti yang terlihat di SPBU Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, pasokan BBM yang dikirim Pertamina setiap hari normal, yaitu 16 ton solar dan 10 ton premium per hari.
“Tapi waktu pendistribusiannya yang berbeda, kami baru saja mendapatkan stock BBM pada siang hari, jadi mau tidak mau pada pagi hari kami sudah tidak bisa lagi menjual bensin maupun solar, karena sudah habis,“ kata salah seorang operator pompa.
Padahal menurutnya, jumlah kendaraan yang melintas di Jalintim ini setiap hari terus mengalami penambahan. “Kalau siang kami bongkar nanti malam juga sudah habis, terpaksa kami harus menolak kendaraan yang datang. Ada yang memang mengerti kondisi ini, tetapi ada juga yang marah-marah," tuturnya.
Soal pembatasan BBM bersubdisi yang akan diberlakukan bulan Mei mendatang, pengawas SPBU Rejodadi Akuan menambahkan. Menurutnya, sampai saat ini pengelola SPBU belum menerima informasi apapun terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi tersebut.
Memang, diakui Akuan, dirinya sempat mendengar desas-desus soal rencana pembatasan BBM bersubdisi tersebut. “Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan surat edaran atau pemberitahuan dari Pemerintah terkait pembatasan kendaraan mobil 1500 cc, Jadi kami masih melakukan kegiatan seperti biasanya,dan untuk pengisian di pom bensin kami pun masih normal," ungkapnya.
Sama hal nya yang diungkapkan Anton pengawas SPBU yang berada di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa. Anton mengatakan kalau belum menerima informasi dari pemerintah terkait pembatasan BBM untuk kendaraan 1500 cc ke atas termasuk untuk mobil ber plat merah.
"Sampai saat ini kami masih melayani mobil-mobil di atas 1500 cc seperti biasa dan untuk mobil ber plat merah milik pemerintah pun pun kami masih memberikan bensin,karena sampai saat ini kami belum menerima informasi untuk pembatasan kendaraan di atas 1500 cc.sedangkan untuk pengisian ke SPBU sampai saat ini masih normal-normal saja,“ jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Supriadi SE MSTr kepada koran ini mengatakan, pembahasan lebih lanjut soal pembatasan penggunaan BBM ditingkat daerah belum dilakukan, termasuk di Banyuasin.
“Bagaimana nanti pola yang akan diterapkan dan termasuk pengawasannya, yang jelas kalau memang diberlakukan pasti ada pembahasan lanjutan didaerah. Intinya, kami siap untuk mengawal kebijakan Pemerintah Pusat untuk diberlakukan didaerah," ujar Supriadi. (sir)
Warung Pelacuran di OKI Terus Bertambah
Kayuagung, SN
Daerah Kabupaten OKI yang dibelah Jalan Lintas Timur (Jalintim) dan menjadi translit antar provinsi bahkan pulau seolah menjadi lahan subur bagi pengelola warung prostitusi (pelacuran). Ini terbuktinya dengan terus bertambahnya jumlah lokalisasi di sepanjang jalan negara tersebut.
Upaya pemerintah dan instansi terkait untuk menghilangkan praktek pelacuran di warung yang kerap juga disebut warung remang remang ini sepertinya hanya sebatas omongan dan slogan saja. Apalagi, diduga kuat oknum aparat justru menerima setoran uang dari pengelola warung esek-esek dan para Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut.
Warung esek-esek berkedok warung makan, tempat hiburan malam atau kafe yang menyediakan wanita PSK itu dapat dijumpai di sepanjang Jalintim mulai dari Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, Desa Bunut Teluk Gelam, kawasan Hutan Tutupan Lempuing Jaya. Dari beberapa titik ini, jumlahnya terbilang mencapai lebih dari 100 warung.
Bukan hanya sebagai ajang prostitusi saja, namun sejumlah warung remang-remang dan kafe-kafe tersebut juga dijadikan sebagai tempat peredaran Narkoba. Ironisnya, tempat-tempat yang memicu tingginya angka penderita HIV/AIDS di Kabupaten OKI ini minim tersentuh razia-razia. Diduga, para pemilik rumah makan dan kafe tersebut memberikan upeti pada oknum aparat.
Pengelola kafe di kawasan Teluk Gelam yang namanya meminta disamarkan, sebut saja MD saat dibincang malam kemarin secara terang-terangan mengatakan, oknum aparat yang menerima setoran uang haram itu yakni dari kepolisian dan Sat Pol PP.
Nominal setoran yang mereka berikan bervariasi, untuk di kafenya Rp 750 ribu per bulan kepada oknum polisi dan Rp 100 ribu setiap PSK untuk oknum Sat Pol PP. Namun MD tidak bersedia menyebutkan identitas oknum kedua instansi tersebut.
“Karena kami nyetor itulah, jadi kami jarang dirazia mereka. Meskipun akan dirazia, kami sudah diberikan bocoran dulu jika akan ada razia besar-besaran,” ungkap MD sembari mengatakan bila mereka tahu akan razia maka kafenya tersebut akan tutup untuk malam tersebut.
Sedangkan seorang PSK yang mengaku bernama Ida (24) berasal dari Belitang OKU Timur mengatakan, ia merupakan janda beranak satu. Nekad menjadi PSK karena kebutuhan ekonomi untuk membiayai hidupnya bersama anaknya yang masih kecil.
Berapa tarifnya kencan? Ida mengaku tergantung nego. Awalnya ia menawarkan harga Rp 200 ribu (short time) dan bisa ditawar Rp 150 ribu atau bahkan hanya Rp 100 ribu bila malam itu sepi pengunjung. Ida mengaku belum lama ini mengikuti acara sosialisasi yang dilakukan sebuah LSM di OKI tentang bahaya penyakit HIV dan AIDS, namun sepulang mengikuti acara itu ia kembali bekerja jadi PSK seperti semula.
Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (Forpes) OKI Yuris Palimbani SH sebelumnya mengatakan, pihaknya bakal melakukan penyuluhan kepada setiap pimpinan Ponpes untuk bersama-sama mensosialisasikan bahaya HIV/AIDS dan Narkoba.
Namun ia juga mengharapkan bantuan dan dukungan pihak terkait seperti Polres OKI, Polsek dan Satpol PP untuk cepat bertindak, sehingga permasalahan ini tidak semakin menjadi permasalahan yang rumit, apalagi diketahui penderita HIV/AIDS di OKI ini cukup banyak. (iso)
500 Ibu Hamil Pecahkan Rekor MURI
Palembang, SN
Sebanyak 500 ibu hamil memecahkan rekor Muri dalam acara pemeriksaan ibu hamil yang digelar di Gedung Diklat PT Pertamina Refinery Unit III Plaju, Minggu (29/4). Kegiatan tersebut sebagai program pemeriksaan kehamilan dengan peserta terbanyak.
GM PT Pertamina RU III, Teuku Khaidir menjelaskan program yang mengusung tema "Perbaikan Kualitas Ibu Hamil Guna Mengurangi Resiko Kematian ibu dan Anak" merupakan bentuk kepedulian PT Pertamina RU III terhadap masyarakat sekeliling. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu hamil sehingga dapat mengurangi resiko kematian.
Dikatakannya, PT Pertamina RU III juga memberikan bantuan medis senilai Rp 87.500.000 untuk 3 puskesmas, 14 puskeskel dan 4 posyandu yang berada di sekitar wilayah ring 1 unit operasi. "Melalui bantuan ini diharapkan dapat menunjang aktivitas memasyarakatkan lembaga kesehatan masyarakat ini,"harapnya.
Sementara itu CEO GE Indonesia, Handry Satriago mengungkapkan, Indonesia adalah satu negara dengan angka kematian ibu dan anak yang sangat besar. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan kesehatan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. GE berperan untuk menangani masalah tersebut dengan teknologi yang dimilikinya, memeriksa kandungan ibu dan membantu dokter menjaga kesehatan.
"Pemeriksaan ini dijalankan dengan peralatan pemindai kesehatan GE diantaranya V-scan yaitu alat ultrasound gengam dan beberapa alat ultrasound tipe lain seperti logiq book xp dan logiq C5 premium yang merupakan hasil produksi FE,"jelasnya.
Sementara itu Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra saat membuka kegiatan tersebut menyambut baik program yang dibuat Pertamina RU III apalagi berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan ibu hamil. "Kegiatan seperti ini jelas sangat bermanfaat bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Karena dapat memeriksakan kesehatannya secara gratis dengan teknologi cangih. Dengan adanya pemeriksaan ibu hamil saya berharap angka kematian ibu melahirkan di Palembang dapat dikurangi,"pungkasnya. (ima)
Jalinteng Betung-Sekayu Rawan Kecelakaan
Sekayu, SN
Kondisi jalan berlobang dan rusak di sejumlah jalan lintas tengah (Jalinteng) Betung-Sekayu kian mengkhawatirkan warga. Misalkan saja, lobang diatas gorong-gorong dekat pospol simpang gardu kecamatan Lais Muba. Sebuah lobang sedalam 1,5 meter dengan diameter 60 cm dibiarkan begitu saja. Bagi pengendara yang lewat terutama motor sangat membahayakan.
Warga yang kerap melewati jalan tersebut sering kali nyaris masuk lobang yang menganga. Wargapun berinisiatif untuk menaruh kayu dan bekas celana jeans biru sebagai tanda jika ada lobang besar. Ironisnya perbaikan permanent belum dilakukan, padahal jalan tersebut vital sebagai penghubung antara kecamatan dan antar kabupaten.
Warga Betung Banyuasin, Rahman(40), yang kerap melintas di kabupaten Muba mengaku kerusakan jalan dan gorong-gorong sudah terjadi beberapa bulan lalu. Namun kerusakan sebagai meluas dan lobang semakin dalam. “Kami heran, untuk fasilitas publik yang vital saja, pemerintah lamban melakukan perbaikan. Apa nunggu korban berjatuhan baru dilakukan perbaikan,” ujar Ratijo.
Menurutnya, akibat lobang tersebut sudah pernah sepeda motor yang mengalami kecelakaan.
Menurut warga Lais, Rudi(30) perbaikan lobang di gorong-gorong yang nyaris amblas sudah harus segera dilakukan. Sebab, sebagai jalan lintas atau jalan provinsi kerap dilewati truk dan tronton seperti dari perusahaan tambang dan sawit. Jika tidkak cepat dilakukan maka bisa berakibat fatal.
“Kami juga minta agar jalan di sepanjang sungai musi dibuat beton pembatas karena rawan longsor. Kalau musim hujan air hampir masuk kejalan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Lais, Junaidi berharap perbaikan jalan rusak segera dilakukan. Sebab, banyak lobang yang membahayakan pengendara yang lewat. “Harusnya pemerintah segera mengaspal dan dibuat cor beton biar kuat. Karena lobang sudah banyak. Ini hanya ditimbun koral dan besoknya rusak lagi. Kami ingin yang permanent dan tahan lama,” katanya.
Kerusakan jalan yang berlobang juga terjadi didusun II simpang kerang, di dekat MTs lais dan dekat jembatan dusun II. Menurut Kades, pada hari yang tidak hujan banyak debu yang terjadi dan warga menjadi resah juga. “Kami sering mendapatkan kabar sering warga mengalami kecelakaan akibat jalan berlobang,” jelasnya seraya menambahkan kerusakan jalan semakin diperparah banyaknya kendaraan besar seperti truk dan tronton yang melintas.
Menyikapi itu, Kasatker Pembangunan Wilayah 1 Sumsel, Junaidi pernah mengatakan perbaikan menyeluruh Betung-Sekayu-Musi Rawas akan segera dilakukan jika proses tender rampung. “Direncanakan untuk perbaikan ruas jalan hingga puluhan km yang rusak dianggarkan melalui tahun jamak selama tiga tahun. Biaya bisa mencapai 143 Miliar dan pendanaan dari pemerintah pusat,” ungkapnya. Diperkirakan perbaikan baru bisa dilakukan pertengahan tahun 2012
Menurut Junaidi, untuk sementara penanggulangan jalan rusak dengan ditimbun batu koral. Dan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Muba.(her)
Kondisi jalan berlobang dan rusak di sejumlah jalan lintas tengah (Jalinteng) Betung-Sekayu kian mengkhawatirkan warga. Misalkan saja, lobang diatas gorong-gorong dekat pospol simpang gardu kecamatan Lais Muba. Sebuah lobang sedalam 1,5 meter dengan diameter 60 cm dibiarkan begitu saja. Bagi pengendara yang lewat terutama motor sangat membahayakan.
Warga yang kerap melewati jalan tersebut sering kali nyaris masuk lobang yang menganga. Wargapun berinisiatif untuk menaruh kayu dan bekas celana jeans biru sebagai tanda jika ada lobang besar. Ironisnya perbaikan permanent belum dilakukan, padahal jalan tersebut vital sebagai penghubung antara kecamatan dan antar kabupaten.
Warga Betung Banyuasin, Rahman(40), yang kerap melintas di kabupaten Muba mengaku kerusakan jalan dan gorong-gorong sudah terjadi beberapa bulan lalu. Namun kerusakan sebagai meluas dan lobang semakin dalam. “Kami heran, untuk fasilitas publik yang vital saja, pemerintah lamban melakukan perbaikan. Apa nunggu korban berjatuhan baru dilakukan perbaikan,” ujar Ratijo.
Menurutnya, akibat lobang tersebut sudah pernah sepeda motor yang mengalami kecelakaan.
Menurut warga Lais, Rudi(30) perbaikan lobang di gorong-gorong yang nyaris amblas sudah harus segera dilakukan. Sebab, sebagai jalan lintas atau jalan provinsi kerap dilewati truk dan tronton seperti dari perusahaan tambang dan sawit. Jika tidkak cepat dilakukan maka bisa berakibat fatal.
“Kami juga minta agar jalan di sepanjang sungai musi dibuat beton pembatas karena rawan longsor. Kalau musim hujan air hampir masuk kejalan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Lais, Junaidi berharap perbaikan jalan rusak segera dilakukan. Sebab, banyak lobang yang membahayakan pengendara yang lewat. “Harusnya pemerintah segera mengaspal dan dibuat cor beton biar kuat. Karena lobang sudah banyak. Ini hanya ditimbun koral dan besoknya rusak lagi. Kami ingin yang permanent dan tahan lama,” katanya.
Kerusakan jalan yang berlobang juga terjadi didusun II simpang kerang, di dekat MTs lais dan dekat jembatan dusun II. Menurut Kades, pada hari yang tidak hujan banyak debu yang terjadi dan warga menjadi resah juga. “Kami sering mendapatkan kabar sering warga mengalami kecelakaan akibat jalan berlobang,” jelasnya seraya menambahkan kerusakan jalan semakin diperparah banyaknya kendaraan besar seperti truk dan tronton yang melintas.
Menyikapi itu, Kasatker Pembangunan Wilayah 1 Sumsel, Junaidi pernah mengatakan perbaikan menyeluruh Betung-Sekayu-Musi Rawas akan segera dilakukan jika proses tender rampung. “Direncanakan untuk perbaikan ruas jalan hingga puluhan km yang rusak dianggarkan melalui tahun jamak selama tiga tahun. Biaya bisa mencapai 143 Miliar dan pendanaan dari pemerintah pusat,” ungkapnya. Diperkirakan perbaikan baru bisa dilakukan pertengahan tahun 2012
Menurut Junaidi, untuk sementara penanggulangan jalan rusak dengan ditimbun batu koral. Dan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Muba.(her)
Muba Siap Sukseskan Musi Triboatton 2012 South Sumatera
Sekayu, SN
Kabupaten Musi Banyuasin siap mendukung suksesnya penyelenggaraan event skala internasioanl “Musi Triboatton 2012 South Sumatera” yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 12 November 2012 mendatang.
Kesempatan ini harus dimanfaatkan optimal untuk mempromosikan segala potensi yang dimiliki kabupaten Musi Banyuasin baik potensi Sumber daya alam, nilai historis Musi Banyuasin juga dari sektor pariwisata. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi pada acara kunjungan kerja kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ke Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka paparan mengenai Musi Triboatton 2012 di ruang rapat Bupati Musi Banyuasin, Jumat (27/4).
Musi Triboatton 2012 merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan potensi pariwisata Sumatera Selatan melalui event sport & tourism serta mempromosikan daya tarik wisata di sepanjang jalur sungai musi serta mendukung program pelestarian lingkungan di kawasan sungai Musi yang dilakukan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.
"Ada lima kabupaten/kota yang terlibat yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Kota Palembang. Khusus kabupaten Musi Banyuasin mendapat jatah dua etappe dari enam etappe lombayakni pada etappe III (90 km) rute Muara Lakitan-Sekayu tanggal 9 November 2012 dan etappe IV (90 km) rute Sekayu-Pengumbuh. Ini harus dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka mempromosikan potensi Kabupaten Musi Banyuasin, apalagi pada rute tersebut terdapat 5 kecamatan yang dilewati diantaranya Kecamatan Sanga Desa, Babat Toman dan Lais," tambah Wakil Bupati Beni Hernedi.
Kegiatan Musi Triboatton 2012 dimulai tanggal 7 November 2012 start dari Etappe I Tanjung Raya –Tebing Tinggi dan finish pada Etappe VI Final Dragon Boat 2000M sekaligus upacara penutupan di Kota Palembang pada tanggal 12 November 2012.
Menurut Kepala Subdit Promosi wilayah I Kementerian Pariwisata & ekonomi Kreatif RI Raseno Arya SE MM, kegiatan ini dilatarbelakangi keinginan untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai gerbang internasional, meningkatkan nilai ekonomis Sungai Musi sebagai icon pariwisata, meningkatkan akselerasi kunjungan wisatawan ke Sumatera Selatan, serta menciptakan dampak ekonomi multiganda yang mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat.
Konsep event adalah promosi pariwisata melalui olahraga (sport & Tourism), event lomba dayung dan penyusuran Sungai Musi sejauh 500 KM dari hulu ke hilir meliputi lintasan berarus deras dan lintasan berarus tenang, perpaduan wisata penjelajahan dengan lomba dayung kreatif menggunakan 3 jenis perahu ataau boat yakni River Boat, kayak, traditional Boat Racing (TBR) dan penyusuran bersama menggunakan perahu induk sepanjang sungai Musi. Dengan kategori lomba Slalom, head to head, down river race dan speedrace, dengan peserta lomba diperkirakan 15 tim atau lebih yang terdiri dari 10 team dari luar negeri diantaranya ASEAN, Austarlia, New Zealand dan Hongkong, serta 5 team dari dalam negeri. Dengan total hadiah uang tunai 500 juta rupiah, piagam penghargaan, medali dan piala.
Pada event ini juga diharapkan setiap kabupaten Kota yang terlibat untuk berpartisipasi aktif selain memeriahkan acara dengan mengadakan kegiatan yang sarat akan promosi potensi daerah masing-masing, juga berpartisipasi dalam hal pembiayaan kegiatan yang tentunya terkoordinasi dengan kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif agar tidak tumpang tindih. (her)
Kabupaten Musi Banyuasin siap mendukung suksesnya penyelenggaraan event skala internasioanl “Musi Triboatton 2012 South Sumatera” yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 12 November 2012 mendatang.
Kesempatan ini harus dimanfaatkan optimal untuk mempromosikan segala potensi yang dimiliki kabupaten Musi Banyuasin baik potensi Sumber daya alam, nilai historis Musi Banyuasin juga dari sektor pariwisata. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi pada acara kunjungan kerja kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ke Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka paparan mengenai Musi Triboatton 2012 di ruang rapat Bupati Musi Banyuasin, Jumat (27/4).
Musi Triboatton 2012 merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan potensi pariwisata Sumatera Selatan melalui event sport & tourism serta mempromosikan daya tarik wisata di sepanjang jalur sungai musi serta mendukung program pelestarian lingkungan di kawasan sungai Musi yang dilakukan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.
"Ada lima kabupaten/kota yang terlibat yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Kota Palembang. Khusus kabupaten Musi Banyuasin mendapat jatah dua etappe dari enam etappe lombayakni pada etappe III (90 km) rute Muara Lakitan-Sekayu tanggal 9 November 2012 dan etappe IV (90 km) rute Sekayu-Pengumbuh. Ini harus dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka mempromosikan potensi Kabupaten Musi Banyuasin, apalagi pada rute tersebut terdapat 5 kecamatan yang dilewati diantaranya Kecamatan Sanga Desa, Babat Toman dan Lais," tambah Wakil Bupati Beni Hernedi.
Kegiatan Musi Triboatton 2012 dimulai tanggal 7 November 2012 start dari Etappe I Tanjung Raya –Tebing Tinggi dan finish pada Etappe VI Final Dragon Boat 2000M sekaligus upacara penutupan di Kota Palembang pada tanggal 12 November 2012.
Menurut Kepala Subdit Promosi wilayah I Kementerian Pariwisata & ekonomi Kreatif RI Raseno Arya SE MM, kegiatan ini dilatarbelakangi keinginan untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai gerbang internasional, meningkatkan nilai ekonomis Sungai Musi sebagai icon pariwisata, meningkatkan akselerasi kunjungan wisatawan ke Sumatera Selatan, serta menciptakan dampak ekonomi multiganda yang mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat.
Konsep event adalah promosi pariwisata melalui olahraga (sport & Tourism), event lomba dayung dan penyusuran Sungai Musi sejauh 500 KM dari hulu ke hilir meliputi lintasan berarus deras dan lintasan berarus tenang, perpaduan wisata penjelajahan dengan lomba dayung kreatif menggunakan 3 jenis perahu ataau boat yakni River Boat, kayak, traditional Boat Racing (TBR) dan penyusuran bersama menggunakan perahu induk sepanjang sungai Musi. Dengan kategori lomba Slalom, head to head, down river race dan speedrace, dengan peserta lomba diperkirakan 15 tim atau lebih yang terdiri dari 10 team dari luar negeri diantaranya ASEAN, Austarlia, New Zealand dan Hongkong, serta 5 team dari dalam negeri. Dengan total hadiah uang tunai 500 juta rupiah, piagam penghargaan, medali dan piala.
Pada event ini juga diharapkan setiap kabupaten Kota yang terlibat untuk berpartisipasi aktif selain memeriahkan acara dengan mengadakan kegiatan yang sarat akan promosi potensi daerah masing-masing, juga berpartisipasi dalam hal pembiayaan kegiatan yang tentunya terkoordinasi dengan kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif agar tidak tumpang tindih. (her)
Dana BSM SLTP Segera Cair
Indralaya, SN
Setelah mencairkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk murid sekolah dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir (OI) juga akan mengucurkan dana BSM untuk pelajar SLTP.
Kepala Dinas Pendidikan OI H Baharuddin Noer MM melalui Kasi Kurikulum sekolah
menengah Marsudi MM menyatakan, di Kabupaten OI terdapat 1.681 pelajar SLTP yang mendapat dana BSM. Setiap pelajar mendapat dana sebesar Rp 550 ribu pertahun. Sehingga total dana yang dikucurkan sebesar Rp 924.550.000.
Ditambahkan Marsudi, pencairan dana BSM mulai tahun 2012 dicairkan langsung oleh siswa yang bersangkutan didampingi orangtua dengan membawa raport dan SK penunjukan dari kepala sekolah masing-masing yang pencairannya dilakukan di kantor pos yang telah ditunjuk
dan terdekat dari lokasi sekolah dan apabila murid yang bersangkutan berhalangan untuk mencairkan langsung bisa juga siswa tersebut memberi surat kuasa kepada pihak sekolah dalam hal pencairan tersebut.
Lebih jauh dikatakan Marsudi dengan perubahan sistem pencairan dan penerimaan dana BSM ini sudah merupakan ketentuan dari pusat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau terjadi adanya kemungkinan pemotongan-pemotongan yang selama ini
sering menjadi keluhan para siswa dan wali siswa.
Sementara itu pencairan untuk tahun ini tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, masing-masing siswa menerima Rp 550 ribu pertahun dengan dua kali pencairan yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp 275 ribu yang pencairannya segera terealisasi. Sementara sisanya dibayarkan pada termin kedua yaitu pada bulan Juli 2012 mendatang.
Tak hanya itu ditambahkan Marsudi, kalau nantinya pada batas yang ditentukan untuk masa pencairan, yang diperkirakan pada akhir pecairan termin kedua masih ada siswa yang belum mencairkan maka pihak pemerintah memberi tenggang waktu selama 10 hari kerja namun apabila hingga masa tenggang waktu dana juga masih tersisa maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara. (man)
Setelah mencairkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk murid sekolah dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir (OI) juga akan mengucurkan dana BSM untuk pelajar SLTP.
Kepala Dinas Pendidikan OI H Baharuddin Noer MM melalui Kasi Kurikulum sekolah
menengah Marsudi MM menyatakan, di Kabupaten OI terdapat 1.681 pelajar SLTP yang mendapat dana BSM. Setiap pelajar mendapat dana sebesar Rp 550 ribu pertahun. Sehingga total dana yang dikucurkan sebesar Rp 924.550.000.
Ditambahkan Marsudi, pencairan dana BSM mulai tahun 2012 dicairkan langsung oleh siswa yang bersangkutan didampingi orangtua dengan membawa raport dan SK penunjukan dari kepala sekolah masing-masing yang pencairannya dilakukan di kantor pos yang telah ditunjuk
dan terdekat dari lokasi sekolah dan apabila murid yang bersangkutan berhalangan untuk mencairkan langsung bisa juga siswa tersebut memberi surat kuasa kepada pihak sekolah dalam hal pencairan tersebut.
Lebih jauh dikatakan Marsudi dengan perubahan sistem pencairan dan penerimaan dana BSM ini sudah merupakan ketentuan dari pusat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau terjadi adanya kemungkinan pemotongan-pemotongan yang selama ini
sering menjadi keluhan para siswa dan wali siswa.
Sementara itu pencairan untuk tahun ini tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, masing-masing siswa menerima Rp 550 ribu pertahun dengan dua kali pencairan yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp 275 ribu yang pencairannya segera terealisasi. Sementara sisanya dibayarkan pada termin kedua yaitu pada bulan Juli 2012 mendatang.
Tak hanya itu ditambahkan Marsudi, kalau nantinya pada batas yang ditentukan untuk masa pencairan, yang diperkirakan pada akhir pecairan termin kedua masih ada siswa yang belum mencairkan maka pihak pemerintah memberi tenggang waktu selama 10 hari kerja namun apabila hingga masa tenggang waktu dana juga masih tersisa maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara. (man)
Kamis, 26 April 2012
Warga Pesisir Tagih Pembangunan Pos AL
Kayuagung, SN
Warga di Desa Pinang Indah dan sekitar dalam Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI menagih janji Pemkab OKI yang akan membangun Pos Angkatan Laut (AL) di kawasan pesisir OKI. Proyek ini sudah dianggarkan menggunakan APBD OKI 2012 senilai Rp 170 juta.
Amirsyah SH, anggota DPRD OKI dari Partai Bintang Reformasi kemarin mengatakan, kawasan pesisir di Desa Pinang Indah dan sekitarnya merupakan daerah perairan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung. Kawasan itu rentan terjadi kriminalitas sehingga butuh penjagaan.
“Warga selaku nelayan butuh keamaman setiap hari, jadi mereka menagih janji itu kepada DPRD OKI melalui saya karena saya berasal dari Dapil itu,” katanya sembari mengatakan usulan pembangunan Pos AL itu sudah sejak tahun 2011 lalu.
“Usulan ini kami bahas di rapat dewan dan disetujui untuk dibangun dengan dana dari APBD sebesar Rp 170 juta,” terangnya sembari mengatakan selama tahun 2012 ini warga terus-terusan mempertanyakan kapan pelaksanaan pembangunan pos dimaksud.
Mengenai pelaksana pembangunan tersebut kata Amirsyah, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya OKI. Masyarakat sangat membutuhkan adanya pos pengamanan di wilayah pesisir laut itu, karena sudah dianggarkan di APBD.
Fredi selaku Camat Sungai Menang dikonfirmasi mengatakan, memang adanya usulan dari warga terkait permintaan Pos AL itu. Usulan itu muncul tahun lalu saat Camat Sungai Menang dijabat Husni Tamrin dan Fredi selaku Sekcam. (iso)
Warga di Desa Pinang Indah dan sekitar dalam Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI menagih janji Pemkab OKI yang akan membangun Pos Angkatan Laut (AL) di kawasan pesisir OKI. Proyek ini sudah dianggarkan menggunakan APBD OKI 2012 senilai Rp 170 juta.
Amirsyah SH, anggota DPRD OKI dari Partai Bintang Reformasi kemarin mengatakan, kawasan pesisir di Desa Pinang Indah dan sekitarnya merupakan daerah perairan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung. Kawasan itu rentan terjadi kriminalitas sehingga butuh penjagaan.
“Warga selaku nelayan butuh keamaman setiap hari, jadi mereka menagih janji itu kepada DPRD OKI melalui saya karena saya berasal dari Dapil itu,” katanya sembari mengatakan usulan pembangunan Pos AL itu sudah sejak tahun 2011 lalu.
“Usulan ini kami bahas di rapat dewan dan disetujui untuk dibangun dengan dana dari APBD sebesar Rp 170 juta,” terangnya sembari mengatakan selama tahun 2012 ini warga terus-terusan mempertanyakan kapan pelaksanaan pembangunan pos dimaksud.
Mengenai pelaksana pembangunan tersebut kata Amirsyah, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya OKI. Masyarakat sangat membutuhkan adanya pos pengamanan di wilayah pesisir laut itu, karena sudah dianggarkan di APBD.
Fredi selaku Camat Sungai Menang dikonfirmasi mengatakan, memang adanya usulan dari warga terkait permintaan Pos AL itu. Usulan itu muncul tahun lalu saat Camat Sungai Menang dijabat Husni Tamrin dan Fredi selaku Sekcam. (iso)
OKI Penuhi Syarat Terima CPNS Baru
Kayuagung, SN
Kabupaten OKI memenuhi persyaratan untuk melakukan seleksi penerimaan CPNS baru dari jalur umum tahun 2012. Hal ini karena APBD OKI yang digunakan untuk menggaji para abdi negara itu hanya sekitar 42 persen.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIP MSi diwakili Ahmad Kholik yang menjabat Sekretaris BKD, Rabu (25/4) kepada wartawan mengatakan, melihat angka 42 persen APBD OKI untuk menggaji PNS berarti daerah ini memenuhi persyaratan untuk melakukan penerimaan tahun ini.
“Khususnya untuk tenaga medis dan tenaga pendidik,”ujarnya sembari mengatakan meskipun OKI memenuhi syarat namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari BKN Pusat terkait kuotanya.
Dijelaskan dia, sekarang setiap kabupaten dan kota sedang melakukan analisis jabatan untuk mendeteksi jumlah CPNS baru yang dibutuhkan di daerah tersebut. Setelah analisis selesai dilakukan, baru akan diketahui apakah daerah itu perlu melakukan seleksi penerimaan CPNS atau tidak.
Mengenai kondisi di OKI katanya, daerah ini masih membutuhkan sekitar 2 ribu orang CPNS baru, jumlah ini didominasi formasi tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan. Jumlah ini bisa diambil dari seleksi jalur umum atau memprioritaskan tenaga honorer.
Penyebab kekurangan 2 ribu CPNS ini dikarenakan terjadi ketidak seimbangan antara quota penerimaan dan jumlah PNS yang pensiun yang terjadi sampai tahun 2010 lalu. Sampai tahun 2010 ada 500 PNS yang pensiun, sementara waktu itu kuota penerimaan pegawai tidak sampai 400 pegawai, itu belum termasuk jumlah PNS yang sudah pensiun di tahun 2011 dan 2012 ini.
Sedangkan Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM sebelumnya mengatakan, adanya memoratorium selama ini diharapkan pegawai yang ada sekarang bisa diberdayakan. Memoratorium ini tujuannya untuk menghemat pengeluaran anggaran negara. (iso)
Kabupaten OKI memenuhi persyaratan untuk melakukan seleksi penerimaan CPNS baru dari jalur umum tahun 2012. Hal ini karena APBD OKI yang digunakan untuk menggaji para abdi negara itu hanya sekitar 42 persen.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIP MSi diwakili Ahmad Kholik yang menjabat Sekretaris BKD, Rabu (25/4) kepada wartawan mengatakan, melihat angka 42 persen APBD OKI untuk menggaji PNS berarti daerah ini memenuhi persyaratan untuk melakukan penerimaan tahun ini.
“Khususnya untuk tenaga medis dan tenaga pendidik,”ujarnya sembari mengatakan meskipun OKI memenuhi syarat namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari BKN Pusat terkait kuotanya.
Dijelaskan dia, sekarang setiap kabupaten dan kota sedang melakukan analisis jabatan untuk mendeteksi jumlah CPNS baru yang dibutuhkan di daerah tersebut. Setelah analisis selesai dilakukan, baru akan diketahui apakah daerah itu perlu melakukan seleksi penerimaan CPNS atau tidak.
Mengenai kondisi di OKI katanya, daerah ini masih membutuhkan sekitar 2 ribu orang CPNS baru, jumlah ini didominasi formasi tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan. Jumlah ini bisa diambil dari seleksi jalur umum atau memprioritaskan tenaga honorer.
Penyebab kekurangan 2 ribu CPNS ini dikarenakan terjadi ketidak seimbangan antara quota penerimaan dan jumlah PNS yang pensiun yang terjadi sampai tahun 2010 lalu. Sampai tahun 2010 ada 500 PNS yang pensiun, sementara waktu itu kuota penerimaan pegawai tidak sampai 400 pegawai, itu belum termasuk jumlah PNS yang sudah pensiun di tahun 2011 dan 2012 ini.
Sedangkan Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM sebelumnya mengatakan, adanya memoratorium selama ini diharapkan pegawai yang ada sekarang bisa diberdayakan. Memoratorium ini tujuannya untuk menghemat pengeluaran anggaran negara. (iso)
3.253 Murid SD OI Dapat BSM
Indralaya, SN
Sebanyak 3.253 murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendapat kucuran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Masing-masing murid menerima bantuan sebesar Rp 428 ribu pertahun.
Kepala Dinas Pendidikan OI melalui Kasi Sarana TK/SD, Wahyudi SKom didampingi Desmawati SE bagian Pendataan BSM mengatakan, pencairan dana BSM mulai tahun 2012 dicairkan langsung siswa yang bersangkutan didampingi orangtua dengan membawa raport dan SK penunjukan dari Kepala sekolah masing-masing yang pencairannya dilakukan di kantor pos yang telah di tunjuk dan terdekat dari lokasi sekolah.
Dengan perubahan sistem pencairan dan penerimaan dana BSM, lanjut Wahyudi, ini sudah merupakan ketentuan dari pusat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau terjadi adanya kemungkinan pemotongan-pemotongan yang selama ini sering menjadi keluhan para siswa dan wali murid.
Pencairan untuk tahun ini lanjutnya, ada peningkatan karena setiap murid menerima Rp 428 ribu/tahun dengan dua kali pencairan yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp 360 ribu yang pencairannya dari 2-30 April sementara sisanya Rp 68 dibayarkan juga di kantor pada jadwal yang akan ditentukan kemudian.
Ditambahkan Desmawati untuk tahun lalu, setiap siswa menerima Rp 360 ribu sementara untuk tahun ini ada peningkatan yaitu sebesar Rp 428 ribu pertahun. Bila sampai dengan 30 April masih ada murid yang belum mencairkan maka pihak pemerintah memberi tenggang waktu selama 10 hari kerja. Namun bila hingga masa tenggang waktu dana juga masih tersisa maka dana yang tersisa tersebut dikembalikan ke kas negara. (man)
Sebanyak 3.253 murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendapat kucuran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Masing-masing murid menerima bantuan sebesar Rp 428 ribu pertahun.
Kepala Dinas Pendidikan OI melalui Kasi Sarana TK/SD, Wahyudi SKom didampingi Desmawati SE bagian Pendataan BSM mengatakan, pencairan dana BSM mulai tahun 2012 dicairkan langsung siswa yang bersangkutan didampingi orangtua dengan membawa raport dan SK penunjukan dari Kepala sekolah masing-masing yang pencairannya dilakukan di kantor pos yang telah di tunjuk dan terdekat dari lokasi sekolah.
Dengan perubahan sistem pencairan dan penerimaan dana BSM, lanjut Wahyudi, ini sudah merupakan ketentuan dari pusat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau terjadi adanya kemungkinan pemotongan-pemotongan yang selama ini sering menjadi keluhan para siswa dan wali murid.
Pencairan untuk tahun ini lanjutnya, ada peningkatan karena setiap murid menerima Rp 428 ribu/tahun dengan dua kali pencairan yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp 360 ribu yang pencairannya dari 2-30 April sementara sisanya Rp 68 dibayarkan juga di kantor pada jadwal yang akan ditentukan kemudian.
Ditambahkan Desmawati untuk tahun lalu, setiap siswa menerima Rp 360 ribu sementara untuk tahun ini ada peningkatan yaitu sebesar Rp 428 ribu pertahun. Bila sampai dengan 30 April masih ada murid yang belum mencairkan maka pihak pemerintah memberi tenggang waktu selama 10 hari kerja. Namun bila hingga masa tenggang waktu dana juga masih tersisa maka dana yang tersisa tersebut dikembalikan ke kas negara. (man)
Lima Warga Pembakaran PT SAL Dibidik
Sekayu, SN
Kasus pembakaran camp PT SAL yang dilakukan warga Desa Ngunang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Minggu (23/4) sekitar pukul 10.30 WIB tampaknya mulai meruncing. Mapolres Musi Banyuasin (Muba) kini membidik lima warga setempat yang diduga terlibat atas kasus tersebut.
Kelimanya dibidik setelah mendapatkan sejumlah keterangan 8 orang saksi, termasuk keterangan hasil pertemuan antara Dandrem, Pemkab Muba dan warga di Pemkab Muba, Selasa (24/4) lalu. Selain bukti kedua mobil dan pondok perusahaan yang terbakar, pihak kepolisian rupanya juga mendapati senpi rakitan di lokasi kejadian. Hal ini diungkap Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4). Dikatakan Toto, meski telah membidik kelimanya namun pihaknya belum dapat menetapkan kelimanya menjadi tersangka lantaran belum memiliki cukup bukti.
“Dari hasil pengembangan kasus ini sebenarnya tidak akan terjadi bila saling mentaati aturan. Sebab jauh sebelum ini terjadi pihak Pemkab Muba sudah melakukan pertemuan, namun sayangnya banyak warga yang tidak ikut hadir. Bahkan warga yang melakukan aksi anarkis di perusahaan mereka yang tidak ikut hadir dalam rapat pertemuan tersebut,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Toto juga menyayangkan aksi yang terjadi. Akan tetapi, lantaran kasus ini sudah terjadi oleh karenanya akan diproses lebih lanjut. “Sejauh ini berdasarkan informasi dari Pemkab Muba PT SAL mulai dibekukan, dan waktunya belum dapat ditentukan. Dari hasil Labfor, pemkabaran dimulai dari penyiraman minyak baru dibakar. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi bila dimusyawarahkan,” pungkasnya. (her)
Kasus pembakaran camp PT SAL yang dilakukan warga Desa Ngunang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Minggu (23/4) sekitar pukul 10.30 WIB tampaknya mulai meruncing. Mapolres Musi Banyuasin (Muba) kini membidik lima warga setempat yang diduga terlibat atas kasus tersebut.
Kelimanya dibidik setelah mendapatkan sejumlah keterangan 8 orang saksi, termasuk keterangan hasil pertemuan antara Dandrem, Pemkab Muba dan warga di Pemkab Muba, Selasa (24/4) lalu. Selain bukti kedua mobil dan pondok perusahaan yang terbakar, pihak kepolisian rupanya juga mendapati senpi rakitan di lokasi kejadian. Hal ini diungkap Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4). Dikatakan Toto, meski telah membidik kelimanya namun pihaknya belum dapat menetapkan kelimanya menjadi tersangka lantaran belum memiliki cukup bukti.
“Dari hasil pengembangan kasus ini sebenarnya tidak akan terjadi bila saling mentaati aturan. Sebab jauh sebelum ini terjadi pihak Pemkab Muba sudah melakukan pertemuan, namun sayangnya banyak warga yang tidak ikut hadir. Bahkan warga yang melakukan aksi anarkis di perusahaan mereka yang tidak ikut hadir dalam rapat pertemuan tersebut,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Toto juga menyayangkan aksi yang terjadi. Akan tetapi, lantaran kasus ini sudah terjadi oleh karenanya akan diproses lebih lanjut. “Sejauh ini berdasarkan informasi dari Pemkab Muba PT SAL mulai dibekukan, dan waktunya belum dapat ditentukan. Dari hasil Labfor, pemkabaran dimulai dari penyiraman minyak baru dibakar. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi bila dimusyawarahkan,” pungkasnya. (her)
Bendahara DPC Gerindra Muba Ditetapkan Tersangka
Sekayu, SN
Kalau sebelumnya oknum anggota DPRD Muba Emil Silpan dari Fraksi Gerindra telah divonis 4 tahun penjara karena telah terbukti melakukan korupsi saat terpidana menjabat sebagai Kades Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin.
Kini di partai yang sama Bendahara DPC partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Akmal Mahas (65), akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi dana hibah bantuan APBD Pemkab Muba senilai Rp 69 juta untuk Partai Politik (Parpol). Warga Kampung 2, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu ini ditetapkan menjadi tersangka atas penyidikan Tim Pidkor Mapolres Musi Banyuasin (Muba).
Berdasarkan hasil tim Pidkor Polres Muba, ayah lima orang anak ini diduga tidak melaporkan kepada partai usai menerima pencairan dana tersebut dari Kesbangpol dan Linmas Muba. Bahkan, tersangka juga diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Tersangka dijemput paksa dari kediamannya, Selasa (24/4) malam sekitar pukul 08.30 WIB.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4) sekitar pukul 11.00 WIB mengatakan, ditetapkannya tersangka atas kasus tersebut lantaran telah cukup bukti berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Terhadap kasus ini, Toto menjelaskan berkoordinasi dengan BPKP Palembang terkait kerugian Negara.
“Kasus ini sudah sejak satu bulan dilakukan penyidikan. Kita menetapkan Akmal menjadi tersangka lantaran bukti. Kasus ini pun memang cukup sulit, oleh karenanya kita koordinasikan dengan BKPK Palembang dan hasilnya kasus ini memang kasus korupsi sebab dana hibah yang diberikan merupakan APBD Pemkab Muba,” ungkapnya.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil penyidikan, tersangka melakukan pencairan dana pada Senin (15/7/11). Terhadap kasus ini, Toto menegaskan akan terus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Terkait hal ini, tersangka Akmal Mahas dibalik jeruji mengakui perbuatan yang ia lakukan. Kendati demikian, dirinya membantah uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk keperluan partai. “Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional,” ungkap pria yang 8 tahun bekerja di partai tersebut.
Terhadap kasus yang menjeratnya, Akmal menyampaikan pihak partai belum ada yang menjenguk dirinya dari balik jeruji. “Partai mungkin belum tahu kasus ini,” jelasnya yang masih terlihat santai dan senyum-senyum.
Terpisah Ketua DPC Gerinda Kabupaten Muba Aidil Fitri SE mengakui, kalau oknum anggotanya yang dipercaya sebagai bendahara DPC Gerindra telah ditangkap oleh petugas Polres Muba, karena terkait kasus dugaan tindakan korupsi ditubuh partainya, yakni menyalahgunakan dana bantuan social (bansos) dari Pemkab Muba untuk parpol Gerindra pada tahun 2011 lalu sebesar Rp 69 juta.
"Memang benar, kita yang melaporkan oknum Akmal ini ke Polres Muba, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan bansos parpol dari Pemkab Muba, yang diduga disalah gunakannya untuk kepentingan pribadi," ujar Aidil Fitri yang juga wakil Ketua DPRD Muba ini.
Menurut Aidil, sebenarnya masalah ini tidak perlu masuk ke ranah hukum, kalau oknum Akmal punya itikad baik untuk mengembalikan dana bansos tersebut.
"Nyatanya setelah kita beri waktu, tidak ada niatpun untuk mengembalikannya ke partai, makanya masalah ini kita laporkan ke Polres Muba, tentunya proses hukumnya akan kita serahkan sepenuhnya ke penegak hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (her)
Kalau sebelumnya oknum anggota DPRD Muba Emil Silpan dari Fraksi Gerindra telah divonis 4 tahun penjara karena telah terbukti melakukan korupsi saat terpidana menjabat sebagai Kades Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin.
Kini di partai yang sama Bendahara DPC partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Akmal Mahas (65), akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi dana hibah bantuan APBD Pemkab Muba senilai Rp 69 juta untuk Partai Politik (Parpol). Warga Kampung 2, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu ini ditetapkan menjadi tersangka atas penyidikan Tim Pidkor Mapolres Musi Banyuasin (Muba).
Berdasarkan hasil tim Pidkor Polres Muba, ayah lima orang anak ini diduga tidak melaporkan kepada partai usai menerima pencairan dana tersebut dari Kesbangpol dan Linmas Muba. Bahkan, tersangka juga diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Tersangka dijemput paksa dari kediamannya, Selasa (24/4) malam sekitar pukul 08.30 WIB.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4) sekitar pukul 11.00 WIB mengatakan, ditetapkannya tersangka atas kasus tersebut lantaran telah cukup bukti berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Terhadap kasus ini, Toto menjelaskan berkoordinasi dengan BPKP Palembang terkait kerugian Negara.
“Kasus ini sudah sejak satu bulan dilakukan penyidikan. Kita menetapkan Akmal menjadi tersangka lantaran bukti. Kasus ini pun memang cukup sulit, oleh karenanya kita koordinasikan dengan BKPK Palembang dan hasilnya kasus ini memang kasus korupsi sebab dana hibah yang diberikan merupakan APBD Pemkab Muba,” ungkapnya.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil penyidikan, tersangka melakukan pencairan dana pada Senin (15/7/11). Terhadap kasus ini, Toto menegaskan akan terus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Terkait hal ini, tersangka Akmal Mahas dibalik jeruji mengakui perbuatan yang ia lakukan. Kendati demikian, dirinya membantah uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk keperluan partai. “Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional,” ungkap pria yang 8 tahun bekerja di partai tersebut.
Terhadap kasus yang menjeratnya, Akmal menyampaikan pihak partai belum ada yang menjenguk dirinya dari balik jeruji. “Partai mungkin belum tahu kasus ini,” jelasnya yang masih terlihat santai dan senyum-senyum.
Terpisah Ketua DPC Gerinda Kabupaten Muba Aidil Fitri SE mengakui, kalau oknum anggotanya yang dipercaya sebagai bendahara DPC Gerindra telah ditangkap oleh petugas Polres Muba, karena terkait kasus dugaan tindakan korupsi ditubuh partainya, yakni menyalahgunakan dana bantuan social (bansos) dari Pemkab Muba untuk parpol Gerindra pada tahun 2011 lalu sebesar Rp 69 juta.
"Memang benar, kita yang melaporkan oknum Akmal ini ke Polres Muba, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan bansos parpol dari Pemkab Muba, yang diduga disalah gunakannya untuk kepentingan pribadi," ujar Aidil Fitri yang juga wakil Ketua DPRD Muba ini.
Menurut Aidil, sebenarnya masalah ini tidak perlu masuk ke ranah hukum, kalau oknum Akmal punya itikad baik untuk mengembalikan dana bansos tersebut.
"Nyatanya setelah kita beri waktu, tidak ada niatpun untuk mengembalikannya ke partai, makanya masalah ini kita laporkan ke Polres Muba, tentunya proses hukumnya akan kita serahkan sepenuhnya ke penegak hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (her)
DPRD AKan Panggil Disdikpora
* Oknum Guru Diduga Cabuli Anak Didiknya
Palembang, SN
Perbuatan bejat kembali terjadi di lingkungan dunia pendidikan, kali ini seorang oknum guru skolah swasta ditahan karena diduga mencabuli anak didiknya sendiri.
Menangapi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang siap memanggil pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang.
Agus Tridasa, Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang yang membidangi pendidikan mengatakan, terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik memang dapat merusak dunia pendidikan. Ditambah pula kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya yang berakibat anak didik yang menjadi korban tidak mau melanjutkan sekolah.“Hal ini memang butuh ketegasan pemerintah karena dapat membahayakan dunia pendidikan kita,”ujar Agus.
Dia berharap, hal-hal yang merusak pendidikan seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak Disdikpora Kota Palembang untuk meminta penjelasan dan pembahasannya. “Selasa atau rabu pekan depan kita pastikan akan memanggil pihak SKPD terkait yakni Disdikpora Kota Palembang. Kita harapkan ada penjelasan dan penyelesaiannya,”tegas Agus.
Disinggung dapat rusaknya mental anak didik pada kasus ini, Agus akan menekankan akan meminta Disdikpora untuk lebih menyosialisasikan nilai-nilai moral dan kebaikan kepada pihak-pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. “Bila perlu, kita minta pihak psikolog turut membantu permasalahan ini, karena sudah menyangkut psikologis anak didik dan harapannya di masa depan,”pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, belum mendapatkan laporan terkait hal ini. Meski demikian, apabila oknum guru yang tidak baik tersebut tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang dia menegaskan akan memberhentikan yang bersangkutan. Pasalnya, dapat mencoreng nama baik kota.“Akan dicek lagi, kita belum tahu oknum ini dari mana. Jika memang PNS bisa diberhentikan,”ujar Eddy.(win)
Palembang, SN
Perbuatan bejat kembali terjadi di lingkungan dunia pendidikan, kali ini seorang oknum guru skolah swasta ditahan karena diduga mencabuli anak didiknya sendiri.
Menangapi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang siap memanggil pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang.
Agus Tridasa, Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang yang membidangi pendidikan mengatakan, terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik memang dapat merusak dunia pendidikan. Ditambah pula kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya yang berakibat anak didik yang menjadi korban tidak mau melanjutkan sekolah.“Hal ini memang butuh ketegasan pemerintah karena dapat membahayakan dunia pendidikan kita,”ujar Agus.
Dia berharap, hal-hal yang merusak pendidikan seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak Disdikpora Kota Palembang untuk meminta penjelasan dan pembahasannya. “Selasa atau rabu pekan depan kita pastikan akan memanggil pihak SKPD terkait yakni Disdikpora Kota Palembang. Kita harapkan ada penjelasan dan penyelesaiannya,”tegas Agus.
Disinggung dapat rusaknya mental anak didik pada kasus ini, Agus akan menekankan akan meminta Disdikpora untuk lebih menyosialisasikan nilai-nilai moral dan kebaikan kepada pihak-pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. “Bila perlu, kita minta pihak psikolog turut membantu permasalahan ini, karena sudah menyangkut psikologis anak didik dan harapannya di masa depan,”pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, belum mendapatkan laporan terkait hal ini. Meski demikian, apabila oknum guru yang tidak baik tersebut tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang dia menegaskan akan memberhentikan yang bersangkutan. Pasalnya, dapat mencoreng nama baik kota.“Akan dicek lagi, kita belum tahu oknum ini dari mana. Jika memang PNS bisa diberhentikan,”ujar Eddy.(win)
Mei, Tarif Angkutan Sungai Naik 19 Persen
Palembang, SN
Pada awal Mei mendatang, Dinas Perhubungan Kota Palembang akan memberlakukan tarif baru untuk angkutan sungai. Tarif itu ini berlaku untuk golongan 5 yaitu jenis truk, golongan 6 jenis fuso, golongan 7 jenis tronton, dan golongan 8 jenis alat berat.
“Besaran kenaikan bervariasi. Tapi rata-rata 19,5 persen,” ujar Kepala Bidang Hubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Said Albar, ditemui usai mengikuti rapat koordinasi pendapatan daerah di Dispenda Kota Palembang, Rabu (25/4).
Tarif golongan 5, untuk kendaraan penumpang, dari Rp 1.529.990 naik menjadi Rp 1.829.100.Untuk kendaraan barangnya dari Rp 1.276.385 naik jadi 2.971.500.
Golongan 6 untuk kendaraan penumpang Rp 2.590.960, naik jadi Rp 2.971.500. Untuk kendaraan barangnya, dari Rp 2.113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Sedangkan golongan 7, dari Rp 2.1113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Golongan 8 dari Rp 3.277.190 naik menjadi Rp 3.926.400.
Albar, mengatakan, kenaikan ini rutin diberlakukan enam bulan sekali, sesuai keputusan Kementerian Perhubungan.
“Jadi kenaikan tarif bukan karena isu kenaikan harga BBM. Tapi ini keputusan dari Kementerian Perhubungan. Kami hanya menjalankan instruksi,” ujar Albar.
Kenaikan ini khusus untuk kendaraan barang dan penumpang. Menurut Albar, tarif sudah layak dinaikkan karena biaya operasional kian meningkat.
“Pemerintah terakhir menaikkan tarif tahun 2010. Seharusnya, tahun ini sudah dua kali kenaikan, tapi tertunda kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Albar menambahkan, kenaikan tarif direncanakan bulan Mei tahun ini. Dinas Perhubungan Palembang hari ini mulai menyosialisasikannya. “Kita mengundang seluruh operator kapal yang melayani transportasi di Dermaga 35 Ilir,” kata Albar.(win)
Pada awal Mei mendatang, Dinas Perhubungan Kota Palembang akan memberlakukan tarif baru untuk angkutan sungai. Tarif itu ini berlaku untuk golongan 5 yaitu jenis truk, golongan 6 jenis fuso, golongan 7 jenis tronton, dan golongan 8 jenis alat berat.
“Besaran kenaikan bervariasi. Tapi rata-rata 19,5 persen,” ujar Kepala Bidang Hubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Said Albar, ditemui usai mengikuti rapat koordinasi pendapatan daerah di Dispenda Kota Palembang, Rabu (25/4).
Tarif golongan 5, untuk kendaraan penumpang, dari Rp 1.529.990 naik menjadi Rp 1.829.100.Untuk kendaraan barangnya dari Rp 1.276.385 naik jadi 2.971.500.
Golongan 6 untuk kendaraan penumpang Rp 2.590.960, naik jadi Rp 2.971.500. Untuk kendaraan barangnya, dari Rp 2.113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Sedangkan golongan 7, dari Rp 2.1113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Golongan 8 dari Rp 3.277.190 naik menjadi Rp 3.926.400.
Albar, mengatakan, kenaikan ini rutin diberlakukan enam bulan sekali, sesuai keputusan Kementerian Perhubungan.
“Jadi kenaikan tarif bukan karena isu kenaikan harga BBM. Tapi ini keputusan dari Kementerian Perhubungan. Kami hanya menjalankan instruksi,” ujar Albar.
Kenaikan ini khusus untuk kendaraan barang dan penumpang. Menurut Albar, tarif sudah layak dinaikkan karena biaya operasional kian meningkat.
“Pemerintah terakhir menaikkan tarif tahun 2010. Seharusnya, tahun ini sudah dua kali kenaikan, tapi tertunda kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Albar menambahkan, kenaikan tarif direncanakan bulan Mei tahun ini. Dinas Perhubungan Palembang hari ini mulai menyosialisasikannya. “Kita mengundang seluruh operator kapal yang melayani transportasi di Dermaga 35 Ilir,” kata Albar.(win)
Bandara Silampari Terus Berbenah
Musi Rawas, SN
Sebagai salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas dan daerah tetangga lainnya, bandara silampari terus melakukan berbagai pembenahan. Hal ini sebagai bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa penerbangan dari bandara tersebut.
Kepala Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika, Arnarsa JS mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan fasilitas dan prasarana bandara, ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya meningkatkan fasiltas bandara yang jadi perhatian tetapi juga kualitas pelayanan juga akan terus di tingkatkan.
“Bandara Silampari adalah salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas, untuk itu berbagai fasilitas yang dibutuhkan akan terus kita upayakan dan kualitas pelayanan akan terus kita tingkatkan,” katanya, Rabu (25/4).
Dia menjelaskan, bandara silampari sudah memiliki landasan pacu 2050 meter, maka semakin banyak maskapai yang berminat untuk membuka rute penerbangan dari bandara tersebut karena sudah bisa di darati oleh jenis pesawat berbadan besar.
“Sudah ada maskapai ternama yang menyatakan ketertarikannya membuka rute penerbangan dari bandara silampari, apabila bandara silampari sudah bisa digunakan pesawat jenis boing, tentu ini suatu hal yang positif bagi masyarakat musi rawas dan sekitarnya,” tambahnya.
Dia menambahkan selain landasan pacu atau runaway, fasilitas ruang tunggu, tempat parkir dan beberapa fasilitas lainnya terus dilakukan perbaikan. Diharapkan tidak lama lagi bandara silampari akan menjadi pilihan utama masyarakat daerah ini dan daerah tertangga daripada bandara lainnya yang jaraknya lebih jauh dari kota dan kabupaten tetangga tersebut.
“Kita yakin masyarakat Musi Rawas dan daerah sekitarnya akan memilih terbang dari bandara silampari, apabila sarana dan fasilitas terus dilengkapi dan kualitas pelayanan terus mengalami peningkatan, intinya kita akan menciptakan kenyamanan terbang dari bandara silampari,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui Kementerian Perhubungan mengucurkan dana mencapai Rp100 miliar untuk pengembangan Bandara Silampari ini, yang sudah di mulai sejak tahun lalu dengan rincian Rp50 miliar diberikan 2011 dan sisanya pada tahun ini. Dana tersebut akan di gunakan untuk pembangunan dan penambahan landasan pacu, terminal kedatangan penumpang serta sarana pendukung lainnya. (fik)
Sebagai salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas dan daerah tetangga lainnya, bandara silampari terus melakukan berbagai pembenahan. Hal ini sebagai bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa penerbangan dari bandara tersebut.
Kepala Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika, Arnarsa JS mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan fasilitas dan prasarana bandara, ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya meningkatkan fasiltas bandara yang jadi perhatian tetapi juga kualitas pelayanan juga akan terus di tingkatkan.
“Bandara Silampari adalah salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas, untuk itu berbagai fasilitas yang dibutuhkan akan terus kita upayakan dan kualitas pelayanan akan terus kita tingkatkan,” katanya, Rabu (25/4).
Dia menjelaskan, bandara silampari sudah memiliki landasan pacu 2050 meter, maka semakin banyak maskapai yang berminat untuk membuka rute penerbangan dari bandara tersebut karena sudah bisa di darati oleh jenis pesawat berbadan besar.
“Sudah ada maskapai ternama yang menyatakan ketertarikannya membuka rute penerbangan dari bandara silampari, apabila bandara silampari sudah bisa digunakan pesawat jenis boing, tentu ini suatu hal yang positif bagi masyarakat musi rawas dan sekitarnya,” tambahnya.
Dia menambahkan selain landasan pacu atau runaway, fasilitas ruang tunggu, tempat parkir dan beberapa fasilitas lainnya terus dilakukan perbaikan. Diharapkan tidak lama lagi bandara silampari akan menjadi pilihan utama masyarakat daerah ini dan daerah tertangga daripada bandara lainnya yang jaraknya lebih jauh dari kota dan kabupaten tetangga tersebut.
“Kita yakin masyarakat Musi Rawas dan daerah sekitarnya akan memilih terbang dari bandara silampari, apabila sarana dan fasilitas terus dilengkapi dan kualitas pelayanan terus mengalami peningkatan, intinya kita akan menciptakan kenyamanan terbang dari bandara silampari,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui Kementerian Perhubungan mengucurkan dana mencapai Rp100 miliar untuk pengembangan Bandara Silampari ini, yang sudah di mulai sejak tahun lalu dengan rincian Rp50 miliar diberikan 2011 dan sisanya pada tahun ini. Dana tersebut akan di gunakan untuk pembangunan dan penambahan landasan pacu, terminal kedatangan penumpang serta sarana pendukung lainnya. (fik)
SPBU di Pagaralam Alami Kelangkaan Stok BBM
Pagaralam, SN
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak. Demikian pantauan Rabu (25/4). Pantauan, Antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di kedua SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari di setiap SPBU di Pagaralam. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bermotor di kota Pagaralam.
Warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melampung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang," ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selama empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya, memang rencana akan melakukan pengisian minyak bensin di SPBU tapi antrian panjang, dan ada tulisan Bensin habis, akhirnya mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya haruis kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagaralam Utara, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki per hari dengan isi 5000 liter. Namun setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian, dan untuk antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Rasid, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga dirigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan langsung dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak. Demikian pantauan Rabu (25/4). Pantauan, Antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di kedua SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari di setiap SPBU di Pagaralam. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bermotor di kota Pagaralam.
Warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melampung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang," ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selama empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya, memang rencana akan melakukan pengisian minyak bensin di SPBU tapi antrian panjang, dan ada tulisan Bensin habis, akhirnya mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya haruis kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagaralam Utara, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki per hari dengan isi 5000 liter. Namun setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian, dan untuk antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Rasid, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga dirigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan langsung dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
ICW Kantongi Bocoran Soal UN SMP
Jakarta, SN
Setelah membuka posko pengaduan kecurangan ujian nasional pada awal pekan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai menerima berbagai laporan. Salah satunya adalah bocoran soal untuk UN SMP hari kedua dan ketiga.
"Yang terakhir ini signifikan ada bukti kecurangan dan kebocoran UN hari Selasa (24/4) dan Rabu (25/4)," ujar Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Selasa (24/4).
Namun ICW masih akan mengecek apakah bocoran soal yang dikantonginya itu benar-benar bocoran atau hanya jebakan. Jika soal benar-benar bocor, ICW akan melanjutkan aduan tersebut ke instansi terkait.
Menurut Febri, posko kecurangan UN sudah menerima 4 laporan. Laporan-laporan yang masuk antara lain bukti pelanggaran Lembar Jawaban Ujian Negara (LJUN) yang tidak disegel setelah kunci jawaban yang diterima panitia.
"Dan itu merupakan instruksi dari kepala sekolah," sambungnya.
Febri juga menerangkan, ada laporan tindak kecurangan UN namun dia tidak memberikan detail bentuk kecurangannya. "Juga laporan dari kecurangan UN tahun lalu dari Ibu Irma (ibu seorang bocah SD yang dianggap menjadi korban praktik curang UN)," imbuhnya.
Sebelumnya, ICW membuka 18 posko pengaduan kecurangan UN SMA, SMP dan SD, di 18 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. ICW juga menggandeng LPSK untuk melindungi pelapor UN dari intimidasi. Kemdikbud selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UN juga menerima pengaduan praktik kecurangan UN. Setelah laporan didapat, mereka akan segera memverifikasi bukti dan fakta.(vit/nrl)
Setelah membuka posko pengaduan kecurangan ujian nasional pada awal pekan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai menerima berbagai laporan. Salah satunya adalah bocoran soal untuk UN SMP hari kedua dan ketiga.
"Yang terakhir ini signifikan ada bukti kecurangan dan kebocoran UN hari Selasa (24/4) dan Rabu (25/4)," ujar Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Selasa (24/4).
Namun ICW masih akan mengecek apakah bocoran soal yang dikantonginya itu benar-benar bocoran atau hanya jebakan. Jika soal benar-benar bocor, ICW akan melanjutkan aduan tersebut ke instansi terkait.
Menurut Febri, posko kecurangan UN sudah menerima 4 laporan. Laporan-laporan yang masuk antara lain bukti pelanggaran Lembar Jawaban Ujian Negara (LJUN) yang tidak disegel setelah kunci jawaban yang diterima panitia.
"Dan itu merupakan instruksi dari kepala sekolah," sambungnya.
Febri juga menerangkan, ada laporan tindak kecurangan UN namun dia tidak memberikan detail bentuk kecurangannya. "Juga laporan dari kecurangan UN tahun lalu dari Ibu Irma (ibu seorang bocah SD yang dianggap menjadi korban praktik curang UN)," imbuhnya.
Sebelumnya, ICW membuka 18 posko pengaduan kecurangan UN SMA, SMP dan SD, di 18 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. ICW juga menggandeng LPSK untuk melindungi pelapor UN dari intimidasi. Kemdikbud selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UN juga menerima pengaduan praktik kecurangan UN. Setelah laporan didapat, mereka akan segera memverifikasi bukti dan fakta.(vit/nrl)
PD Prodexim & Grafika Meru Bakal Digabung
Palembang, SN
PD Prodexim dan PD Grafika Meru diusulkan untuk digabung. Penggabungan dua perusahaan daerah milik Pemprov Sumsel ini pengesahannya masih menunggu raperda yang akan dibahas di DPRD Sumsel.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno, Rabu (25/4) menilai, penggabungan dua perusahaan ini merupakan solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan meruginya PD Grafika Meru dan menjadi beban Pemprov Sumsel selama ini.
Sebelumnya upaya telah dilakukan pihak Pemprov Sumsel dan Badan pengawas untuk mencarikan mitra PD Grafika Meru namun upaya ini tidak mendapatkan hasil positif.
“PD Grafika Meru nantinya akan menjadi bagian cabang atau bisnis dari PD Prodexim, karena itu perdanya harus kita siapkan, sekarang perdanya itu sedang dalam pembahasannya," kata Politisi PPP ini.
Ia melanjutkan, nantinya pihak PD Prodexim akan menghitung aset PD Grafika Meru, mana yang bisa dilepas dan mana yang tidak, dan ini akan dibahas dalam rapat lanjutan mendatang.
"Bagaimanapun asset milik PD Grafika Meru harus di manfaatkan sebaik-baiknya oleh PD Prodexim dan pastinya penaksir independent kini tengah menghitung asset milik PD Grafika Meru," terang dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas mengakui, ada rencana PD Grafika Meru digabungkan kedalam PD Prodexim, karena secara operasional sudah tidak mampu lagi berkembang.
"Daripada PD Industri Grafika Meru dilikuidasi dan asetnya dikembalikan ke pemerintah provinsi (pemprov) maka dalam diskusi-diskusi di Komisi III DPRD Sumsel, ada wacana jika perusahaan itu digabung," katanya. (awj)
PD Prodexim dan PD Grafika Meru diusulkan untuk digabung. Penggabungan dua perusahaan daerah milik Pemprov Sumsel ini pengesahannya masih menunggu raperda yang akan dibahas di DPRD Sumsel.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno, Rabu (25/4) menilai, penggabungan dua perusahaan ini merupakan solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan meruginya PD Grafika Meru dan menjadi beban Pemprov Sumsel selama ini.
Sebelumnya upaya telah dilakukan pihak Pemprov Sumsel dan Badan pengawas untuk mencarikan mitra PD Grafika Meru namun upaya ini tidak mendapatkan hasil positif.
“PD Grafika Meru nantinya akan menjadi bagian cabang atau bisnis dari PD Prodexim, karena itu perdanya harus kita siapkan, sekarang perdanya itu sedang dalam pembahasannya," kata Politisi PPP ini.
Ia melanjutkan, nantinya pihak PD Prodexim akan menghitung aset PD Grafika Meru, mana yang bisa dilepas dan mana yang tidak, dan ini akan dibahas dalam rapat lanjutan mendatang.
"Bagaimanapun asset milik PD Grafika Meru harus di manfaatkan sebaik-baiknya oleh PD Prodexim dan pastinya penaksir independent kini tengah menghitung asset milik PD Grafika Meru," terang dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas mengakui, ada rencana PD Grafika Meru digabungkan kedalam PD Prodexim, karena secara operasional sudah tidak mampu lagi berkembang.
"Daripada PD Industri Grafika Meru dilikuidasi dan asetnya dikembalikan ke pemerintah provinsi (pemprov) maka dalam diskusi-diskusi di Komisi III DPRD Sumsel, ada wacana jika perusahaan itu digabung," katanya. (awj)
Rabu, 25 April 2012
Karyawan RS Erba Tuntut Plt Direktur Turun Jabatan
Palembang, SN
Sekitar 150 karyawan Rumah Sakit (RS) Ernaldi Bahar (Erba) menggelar aksi damai di halaman kantor rumah sakit. Mereka bergerak dari halaman ruang ICU menuju ke gedung kantor RS Erba yang lokasinya tidak jauh dari lokasi awal. Aksi kemarin (24/4), dimulai sekitar pukul 07.00 WIB. Para karyawan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah SpKJ MKes.
Tak khayal, akibat aksi tersebut membuat pelayanan kesehatan terhadap pasien RS Erba sedikit terganggu. Puluhan pasien yang sudah datang untuk berobat di layanan kesehatan Poliklinik Umum RS Erba tampak terlantar. Mereka menunggu dipintu masuk pelayanan.
Mereka mengusung tuntutan yang ditulis di kertas karton. Seperti tulisan yang menuntut agar Dr Latifah tidak dilanjutkan kepemimpinannya sebagai Plt Direktur RS Erba dan karyawan membutuhkan seorang pemimpin yang adil. Selain itu, karyawan menginginkan kenyamanan dalam bekerja, bukan kezoliman yang diberikan oleh seorang pemimpin.
Berdasarkan pantauan dilapangan saat aksi damai berlangsung, tampak puluhan pasien sudah datang. Mereka menunggu di pintu masuk pelayanan kesehatan Poliklinik Umum sembari menyaksikan aksi yang dilakukan para Dokter dan perawat RS Erba. Pelayanan sempat terganggu dilayanan kesehatan Poliklinik Umum.
Sedangkan dikantor pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), tampak 3 orang perawat mengenakan seragam putih tengah duduk dipintu masuk. “Sebagian saja yang datang ke sana (Pemrov), kita tetap melayani pasien disini. Kalau pelayanan UGD harus stand by, termasuk juga pelayanan kesehatan di Polliklinik Umum, tetap berjalan normal. Kan tidak semuanya pergi,” kata petugas perawat UGD yang enggan menyebutkan namanya.
Setelah menyampaikan orasi dihalaman gedung kantor RS Erba, sekitar pukul 08.00 WIB ratusan karyawan melanjutkan aksinya ke kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Sebanyak dua unit bis mengangkut ratusan karyawan yang ikut aksi damai tersebut.
Menurut Koordinator Aksi, Hendri, selama menjabat Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendasar. Selama ini karyawan merasa diintimadasi dan tidak ada kenyamanan selama Dr Latifah memimpin. Tuntutan ini akan terus digulirkan oleh karyawan hingga Dr Latifah turun dari jabatannya.
“Kebijakan yang dimabli kadang-kadang tidak sesuai dan sejalan yang kita (karyawan) harapkan. Sebelumnya, kita sudah menggunakan cara diplomasi dengan menemui DPR, namun menemui jalan buntu. Jadi demo inilah pilihan jalan terakhirnya. Kalau ini tidak terealisasi, aksi ini tetap dilakukan sampai kepemimpinan Plt Dr Latifah turun dari jabatan,” pungkasnya.(win)
Sekitar 150 karyawan Rumah Sakit (RS) Ernaldi Bahar (Erba) menggelar aksi damai di halaman kantor rumah sakit. Mereka bergerak dari halaman ruang ICU menuju ke gedung kantor RS Erba yang lokasinya tidak jauh dari lokasi awal. Aksi kemarin (24/4), dimulai sekitar pukul 07.00 WIB. Para karyawan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah SpKJ MKes.
Tak khayal, akibat aksi tersebut membuat pelayanan kesehatan terhadap pasien RS Erba sedikit terganggu. Puluhan pasien yang sudah datang untuk berobat di layanan kesehatan Poliklinik Umum RS Erba tampak terlantar. Mereka menunggu dipintu masuk pelayanan.
Mereka mengusung tuntutan yang ditulis di kertas karton. Seperti tulisan yang menuntut agar Dr Latifah tidak dilanjutkan kepemimpinannya sebagai Plt Direktur RS Erba dan karyawan membutuhkan seorang pemimpin yang adil. Selain itu, karyawan menginginkan kenyamanan dalam bekerja, bukan kezoliman yang diberikan oleh seorang pemimpin.
Berdasarkan pantauan dilapangan saat aksi damai berlangsung, tampak puluhan pasien sudah datang. Mereka menunggu di pintu masuk pelayanan kesehatan Poliklinik Umum sembari menyaksikan aksi yang dilakukan para Dokter dan perawat RS Erba. Pelayanan sempat terganggu dilayanan kesehatan Poliklinik Umum.
Sedangkan dikantor pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), tampak 3 orang perawat mengenakan seragam putih tengah duduk dipintu masuk. “Sebagian saja yang datang ke sana (Pemrov), kita tetap melayani pasien disini. Kalau pelayanan UGD harus stand by, termasuk juga pelayanan kesehatan di Polliklinik Umum, tetap berjalan normal. Kan tidak semuanya pergi,” kata petugas perawat UGD yang enggan menyebutkan namanya.
Setelah menyampaikan orasi dihalaman gedung kantor RS Erba, sekitar pukul 08.00 WIB ratusan karyawan melanjutkan aksinya ke kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Sebanyak dua unit bis mengangkut ratusan karyawan yang ikut aksi damai tersebut.
Menurut Koordinator Aksi, Hendri, selama menjabat Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendasar. Selama ini karyawan merasa diintimadasi dan tidak ada kenyamanan selama Dr Latifah memimpin. Tuntutan ini akan terus digulirkan oleh karyawan hingga Dr Latifah turun dari jabatannya.
“Kebijakan yang dimabli kadang-kadang tidak sesuai dan sejalan yang kita (karyawan) harapkan. Sebelumnya, kita sudah menggunakan cara diplomasi dengan menemui DPR, namun menemui jalan buntu. Jadi demo inilah pilihan jalan terakhirnya. Kalau ini tidak terealisasi, aksi ini tetap dilakukan sampai kepemimpinan Plt Dr Latifah turun dari jabatan,” pungkasnya.(win)
Jumat, 20 April 2012
Dewan Kaji Penggunaan KA untuk Angkut Batubara Swasta
Palembang, SN
Komisi IV DPRD Sumsel akan mengkaji bisa tidaknya PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengangkut batubara milik perusahaan swasta, selam ini perusahaan milik pemerintah tersebut hanya mengangkut batubara milik PT Bukit Asam (PTBA) saja.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi yang ditemui, Kamis (19/4) menilai, pengangkutan batubara milik perusahaan swasta melalui jalur kereta api, merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan angkutan batubara yang melintasi jalan umum.
"Selama ini kan mereka (PT KAI) hanya mengangkut batubara milik PT BA. Nah ini akan kita pertanyakan, apakah dapat mengangkut batubara milik perusahaan swasta, karena kalau bisa, ini bisa jadi solusi yang tepat untuk mengurangi banyaknya truk batubara di jalan raya," kata Yudha.
Sementara itu, pasca diberlakukannya surat edaran gubernur (SE) Sumsel tentang pelarangan truk batubara melintasi jalan umum per 1 April lalu, ternyata masih ada saja truk yang melanggar. Akibatnya, aksi blokir jalan melarang truk batubara melintas pun tak terelakkan seperti yang terjadi di kabupaten Lahat dan Prabumulih beberapa waktu lalu.
Menanggapi ini, Yudha menilai, reaksi warga tersebut sangat wajar, karena SE gubernur Sumsel masih berlaku dan belum dicabut. Berkaitan dengan ini, Komisi IV sudah membentuk tim khusus guna mencari solusi yang tepat mengatasi angkutan batubara ini.
"Sangat wajar, kalau mereka melakukan itu (pemblokiran), karena mereka menganggap surat edaran gubernur masih berlaku, hanya saja kami imbau masyarakat untuk tidak berlaku anarkis, karena masalah ini sedang dibahas," ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Yudha, pihaknya sudah mengingatkan agar pengusaha batubara dapat menahan diri, untuk tidak beroperasi dahulu, namun memang pada kenyataannya masih ada saja yang melanggar peringatan ini.
"Pada rapat terakhir dengan asosiasi dan kepala daerah yang daerahnya dilintasi angkutan batubara, kita sudah mengimbau agar para pengusaha jangan beroperasi dulu, pada saat itu mereka menyanggupi. Kalau sekarang masih ada truk batubara yang melintas, jelas kita anggap kegiatan itu ilegal," tegas dia.
Menurut Yudha, permasalahan batubara ini memang bukan perkara mudah, karena di satu sisi, para pengusaha tentunya sudah terikat kontrak dengan perusahaan tertentu terkait suplay batubara, namun di sisi lain, aktivitas angkutan batubara sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan merusak jalan.
"Memang bagaimanapun harus ada revisi surat edaran gubernur itu, atau dengan kata lain, nantinya kemungkinan angkutan batubara ini tetap di bolehkan melintas di jalan umum, namun dengan persyaratan yang sangat ketat, karena jalan khusus batubara yang dibangun baik oleh PT Servo ataupun PT Baramarga, hingga kini belum selesai," bebernya.
Yudha menerangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan batubara, jika nanti di perbolehkan melintas seperti, pengusaha diharapkan mengurangi produksinya, hal ini berkaitan dengan jumlah armada angkutan yang beroperasi, kemudian jam operasional angkutan batubara akan ditentukan, kapan boleh melintas dan kapan tidak diperbolehkan.
"Kita juga akan meminta kepada dua perusahaan yang membangun jalan khusus batubara, kapan kepastian dapat menyelesaikan jalan tersebut," tandasnya. (awj)
Komisi IV DPRD Sumsel akan mengkaji bisa tidaknya PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengangkut batubara milik perusahaan swasta, selam ini perusahaan milik pemerintah tersebut hanya mengangkut batubara milik PT Bukit Asam (PTBA) saja.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi yang ditemui, Kamis (19/4) menilai, pengangkutan batubara milik perusahaan swasta melalui jalur kereta api, merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan angkutan batubara yang melintasi jalan umum.
"Selama ini kan mereka (PT KAI) hanya mengangkut batubara milik PT BA. Nah ini akan kita pertanyakan, apakah dapat mengangkut batubara milik perusahaan swasta, karena kalau bisa, ini bisa jadi solusi yang tepat untuk mengurangi banyaknya truk batubara di jalan raya," kata Yudha.
Sementara itu, pasca diberlakukannya surat edaran gubernur (SE) Sumsel tentang pelarangan truk batubara melintasi jalan umum per 1 April lalu, ternyata masih ada saja truk yang melanggar. Akibatnya, aksi blokir jalan melarang truk batubara melintas pun tak terelakkan seperti yang terjadi di kabupaten Lahat dan Prabumulih beberapa waktu lalu.
Menanggapi ini, Yudha menilai, reaksi warga tersebut sangat wajar, karena SE gubernur Sumsel masih berlaku dan belum dicabut. Berkaitan dengan ini, Komisi IV sudah membentuk tim khusus guna mencari solusi yang tepat mengatasi angkutan batubara ini.
"Sangat wajar, kalau mereka melakukan itu (pemblokiran), karena mereka menganggap surat edaran gubernur masih berlaku, hanya saja kami imbau masyarakat untuk tidak berlaku anarkis, karena masalah ini sedang dibahas," ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Yudha, pihaknya sudah mengingatkan agar pengusaha batubara dapat menahan diri, untuk tidak beroperasi dahulu, namun memang pada kenyataannya masih ada saja yang melanggar peringatan ini.
"Pada rapat terakhir dengan asosiasi dan kepala daerah yang daerahnya dilintasi angkutan batubara, kita sudah mengimbau agar para pengusaha jangan beroperasi dulu, pada saat itu mereka menyanggupi. Kalau sekarang masih ada truk batubara yang melintas, jelas kita anggap kegiatan itu ilegal," tegas dia.
Menurut Yudha, permasalahan batubara ini memang bukan perkara mudah, karena di satu sisi, para pengusaha tentunya sudah terikat kontrak dengan perusahaan tertentu terkait suplay batubara, namun di sisi lain, aktivitas angkutan batubara sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan merusak jalan.
"Memang bagaimanapun harus ada revisi surat edaran gubernur itu, atau dengan kata lain, nantinya kemungkinan angkutan batubara ini tetap di bolehkan melintas di jalan umum, namun dengan persyaratan yang sangat ketat, karena jalan khusus batubara yang dibangun baik oleh PT Servo ataupun PT Baramarga, hingga kini belum selesai," bebernya.
Yudha menerangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan batubara, jika nanti di perbolehkan melintas seperti, pengusaha diharapkan mengurangi produksinya, hal ini berkaitan dengan jumlah armada angkutan yang beroperasi, kemudian jam operasional angkutan batubara akan ditentukan, kapan boleh melintas dan kapan tidak diperbolehkan.
"Kita juga akan meminta kepada dua perusahaan yang membangun jalan khusus batubara, kapan kepastian dapat menyelesaikan jalan tersebut," tandasnya. (awj)
Kawasan Pasar Cinde Akan Dibangun Parkir Bertingkat
Palembang, SN
Pemerintah Kota (Pemko) Palembang merencanakan segera membangun lahan parkir dikawasan pasar Cinde dalam waktu dekat sebanyak 3 lantai. Hal ini untuk mengatasi minimnya lahan parkir di wilayah itu, serta menanggulangi kemacetan yang kerap terjadi di sepanjang Jalan Jendral Sudirman.
Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, masalah parkir di pasar cinde kerap mengundang persoalan di Kota Palembang. Maka dari itu pihaknya akan segera membangun lahan parkir dikawasan tersebut, namun rencana tersebut masih terkendala dengan pihak pengembang yang akan membangunnya. "Kita masih mencari pihak pengembang untuk melakukan kerja sama itu. Saya harapkan pembangunan gedung parkir itu bisa terealisasi dalam waktu dekat." ujar Eddy usai rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Palembang, Kamis (19/4).
Pembangunan lahan parkir ini, menurutnya masih dalam tahap perancangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang. Bukan hanya lahan parkir yang akan dibangun, melainkan tempat itu nanti akan dibangun juga mall. "Kita bersama SKPD terkait sedang dalam rancangan pembangunan, bahkan cinde nanti rencananya akan dibangun mall juga tanpa merubah fungsinya. Pada lantai satu dan dua pasar, sedangkan lantai 3 hingga 5 bisa jadi tempat parkir." jelasnya.
Mengenai biaya pembangunannya, Eddy menjelaskan dapat menghabiskan biaya sekitar Rp 20 miliar ke atas. Disamping itu, tempat parkit tersebut tidak perlu begitu mewah dengan segala aksesoris pendukung, "Tempatnya tidak perlu mewah karena itu kan hanya tempat parkir, tidak perlu menggunakan kaca hanya cukup diberi pembatas dan dibiarkan terbuka pada samping-sampingnya." ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, mendukung penuh rencana Pemko Palembang ini. Karena dengan adanya pembangunan lahan parkir diseputaran pasar cinde itu, maka kawasan jalan raya tersebut sedikitnya bisa lancar dan terbebas dari kemacetan. "Kami mendukung pembangunan lahan parkir yang direncanakan Pemko Palembang ini." jelasnya.(win)
30 Angkutan Umum Siap Layani Trayek TAA
Palembang, SN
Sebanyak 30 angkutan umum sudah siap beroperasi untuk melayani masyarakat menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api. Walaupun pelabuhan tersebut belum beroperasi.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Kadishubkominfo) Kabupaten Banyuasin Supriadi ditemui usai menghadiri Paparan Membahas Rekomendasi mengenai Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (19/4) mengatakan, arus transportasi dari Palembang atau Terminal Alang-alang Lebar (AAL), dan Banyuasin menuju Pelabuhan TAA sudah lancar dan tidak terhambat.
"Saat ini sudah banyak kendaraan, baik angkutan umum, angkutan desa (angdes), maupun kendaraan plat hitam (pribadi) beroperasi menuju ke lokasi tersebut. Walaupun pelabuhan ini belum beroperasi. Ini sangat membantu masyarakat yang pulang pergi ke wilayah itu," ujarnya.
Supriadi menambahkan, beberapa angkutan yang melayani penumpang adalah Damri sebanyak enam unit (perintis dan AC), angdes tiga unit, dan kendaraan pribadi sebanyak 20 unit. Kendaraan ini siap mengangkut penumpang menuju kawasan ekonomi khusus ini setiap harinya dengan tiket Rp 10 ribu sekali pergi.
Dia menuturkan, jumlah angkutan umum yang ada saat ini masih dinilai cukup. Sebab, arus penumpang yang menuju pelabuhan ini belum begitu ramai. Namun, jika pelabuhan ini sudah beroperasi, pihaknya segera menambah moda transportasi massal seperlunya. Penambahan unit angkutan ini, akan koordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sumsel dan pemerintah pusat.
“Idealnya, jumlah angkutan ke sana (TAA) 50 unit. Tapi sekarang kita bertahap dulu, kalau TAA sudah beroperasi, Transmusi kita usulkan masuk ke sana, dan Damri dimintakan ditambah, begitu juga dengan angdes,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Heri Amalindo mengungkapkan, pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan TAA sepanjang lima kilometer (Km) memakan waktu lebih kurang delapan bulan sejak April ini. Dengan demikian, diperkirakan November mendatang sudah bisa dilewati.
Sementara itu, Kadishubkominfo Provinsi Sumsel Sarimuda menambahkan, pelabuhan TAA akan menggantikan Dermaga 35 Ilir Palembang dengan rute pelayaran Palembang-Kepulauan Bangka Belitung.
Lanjutnya, untuk pengoperasiannya, pihaknya telah menerima izin jalur lintasan dari Kementerian Perhubungan RI menyusul penyelesaian tahap pembangunan pelabuhan TAA yang telah mencapai 100 persen dan siap dioperasikan.
Menurutnya, sambil menunggu peresmian, pihaknya saat ini melengkapi beberapa fasilitas pendukung yang belum dibangun, seperti pagar dan beberapa fasilitas lain. “Genset sudah dipasang, akses jalan sudah selesai dibangun, dan jika sudah diresmikan, otomatis operasinya sudah dilakukan. Dermaga 35 Ilir tidak bisa lagi melayani penyeberangan laut menuju maupun dari Bangka Belitung,” katanya. (pit)
Sebanyak 30 angkutan umum sudah siap beroperasi untuk melayani masyarakat menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api. Walaupun pelabuhan tersebut belum beroperasi.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Kadishubkominfo) Kabupaten Banyuasin Supriadi ditemui usai menghadiri Paparan Membahas Rekomendasi mengenai Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (19/4) mengatakan, arus transportasi dari Palembang atau Terminal Alang-alang Lebar (AAL), dan Banyuasin menuju Pelabuhan TAA sudah lancar dan tidak terhambat.
"Saat ini sudah banyak kendaraan, baik angkutan umum, angkutan desa (angdes), maupun kendaraan plat hitam (pribadi) beroperasi menuju ke lokasi tersebut. Walaupun pelabuhan ini belum beroperasi. Ini sangat membantu masyarakat yang pulang pergi ke wilayah itu," ujarnya.
Supriadi menambahkan, beberapa angkutan yang melayani penumpang adalah Damri sebanyak enam unit (perintis dan AC), angdes tiga unit, dan kendaraan pribadi sebanyak 20 unit. Kendaraan ini siap mengangkut penumpang menuju kawasan ekonomi khusus ini setiap harinya dengan tiket Rp 10 ribu sekali pergi.
Dia menuturkan, jumlah angkutan umum yang ada saat ini masih dinilai cukup. Sebab, arus penumpang yang menuju pelabuhan ini belum begitu ramai. Namun, jika pelabuhan ini sudah beroperasi, pihaknya segera menambah moda transportasi massal seperlunya. Penambahan unit angkutan ini, akan koordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sumsel dan pemerintah pusat.
“Idealnya, jumlah angkutan ke sana (TAA) 50 unit. Tapi sekarang kita bertahap dulu, kalau TAA sudah beroperasi, Transmusi kita usulkan masuk ke sana, dan Damri dimintakan ditambah, begitu juga dengan angdes,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Heri Amalindo mengungkapkan, pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan TAA sepanjang lima kilometer (Km) memakan waktu lebih kurang delapan bulan sejak April ini. Dengan demikian, diperkirakan November mendatang sudah bisa dilewati.
Sementara itu, Kadishubkominfo Provinsi Sumsel Sarimuda menambahkan, pelabuhan TAA akan menggantikan Dermaga 35 Ilir Palembang dengan rute pelayaran Palembang-Kepulauan Bangka Belitung.
Lanjutnya, untuk pengoperasiannya, pihaknya telah menerima izin jalur lintasan dari Kementerian Perhubungan RI menyusul penyelesaian tahap pembangunan pelabuhan TAA yang telah mencapai 100 persen dan siap dioperasikan.
Menurutnya, sambil menunggu peresmian, pihaknya saat ini melengkapi beberapa fasilitas pendukung yang belum dibangun, seperti pagar dan beberapa fasilitas lain. “Genset sudah dipasang, akses jalan sudah selesai dibangun, dan jika sudah diresmikan, otomatis operasinya sudah dilakukan. Dermaga 35 Ilir tidak bisa lagi melayani penyeberangan laut menuju maupun dari Bangka Belitung,” katanya. (pit)
Tunggakan PLN Tembus Rp 1,4 Miliar
Sekayu, SN
Tunggakan pelanggan listrik pada PLN Rayon Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus mengalami pembengkakan dari bulan kebulan, bahkan saat ini sudah tembus di angka Rp 1,4 miliar.
"Hingga akhir Maret 2012 lalu, tunggakan pelanggan PLN kita sudah mencapai angka Rp 1,4 miliar, nilai tunggakan ini cukup tinggi, meski sebelumnya pernah menembus angka diatas lebih dari tunggakan saat ini," ungkap Manager PLN Rayon Sekayu Danang Setiawan kepada Koran ini Kamis (19/4)
Menurut Danang, jumlah pelanggan PLN yang nunggak mencapai 5.472 pelanggan dari 32 ribu total pelanggan. Yang tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Muba, seperti Kecamatan Sekayu pelanggan yang nunggak sebanyak 2169 dengan nilai tagihan tunggakan sebesar Rp 791.506.860. Kemudian pelanggan di Kecamatan Babat Toman sebanyak 1131 pelanggan yang nunggak dengan nilai tagihan sebesar Rp 276.266.377. Lalu daerah Ngulak sebanyak 502 pelanggan yang nunggak dengan jumlah tagihan Rp 79.678.799. Di Kecamatan Keluang juga tiga kalah besarnya tunggakan mencapai Rp 126.395.480 dengan 351 pelanggan yang nunggak.
Selanjutnya Daerah Tebing Bulang jumlah pelanggan yang nunggak sebanyak 1319 pelanggan dengan total tagihan tunggakan sebesar Ro 245.686.409. "Kita sungguh prihatin dengan tunggakan sebesar ini," terang Danang.
Lebih lanjut Danang mengatakan, rata-rata mereka menunggak mulai dari 1 hingga 3 bulan lebih. Dengan berbagai alasan yang cukup bervariasi. "Rata-rata alasan pelanggan yang menunggak, karena memang belum ada uang untuk melunasinya, karena pelanggan rata-rata petani yang nota bonenya saat ini belum memasuki musim panen," ungkap Danang.
Tapi khususnya untuk pelanggan wilayah Kecamatan Sekayu, dengan berbagai alasan yang berbeda. "Ada yang mengaku lalai alias lupa, komlain karena tagihan terlalu besar dan alasan lainnya," ujarnya.
Untuk mengurangi bengkaknya tunggakan PLN tersebut, pihaknya sudah membentuk 20 personil petugas dari PLN dan instansi terkait lainnya, guna memberikan sanksi kepada pelanggan yang nunggak, semisal l pelanggan yang nunggak satu bulan diberikan sanksi putus sementara dengan mencabut MCB nya, tapi bagi pelanggan yang nunggak hingga tiga bulan maka sanksinya berupa pemutusan secara rampung alias putus total, yang resikonya pelanggan harus memasang baru, lalu membayar denda tunggakan sebelumnya.
"Agar pelanggan tidak dikenai sanksi seperti itu, kita menghimbau kepada pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya, membayar tunggakan listrik tepat waktunya," harap Danang. (her)
Tunggakan pelanggan listrik pada PLN Rayon Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus mengalami pembengkakan dari bulan kebulan, bahkan saat ini sudah tembus di angka Rp 1,4 miliar.
"Hingga akhir Maret 2012 lalu, tunggakan pelanggan PLN kita sudah mencapai angka Rp 1,4 miliar, nilai tunggakan ini cukup tinggi, meski sebelumnya pernah menembus angka diatas lebih dari tunggakan saat ini," ungkap Manager PLN Rayon Sekayu Danang Setiawan kepada Koran ini Kamis (19/4)
Menurut Danang, jumlah pelanggan PLN yang nunggak mencapai 5.472 pelanggan dari 32 ribu total pelanggan. Yang tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Muba, seperti Kecamatan Sekayu pelanggan yang nunggak sebanyak 2169 dengan nilai tagihan tunggakan sebesar Rp 791.506.860. Kemudian pelanggan di Kecamatan Babat Toman sebanyak 1131 pelanggan yang nunggak dengan nilai tagihan sebesar Rp 276.266.377. Lalu daerah Ngulak sebanyak 502 pelanggan yang nunggak dengan jumlah tagihan Rp 79.678.799. Di Kecamatan Keluang juga tiga kalah besarnya tunggakan mencapai Rp 126.395.480 dengan 351 pelanggan yang nunggak.
Selanjutnya Daerah Tebing Bulang jumlah pelanggan yang nunggak sebanyak 1319 pelanggan dengan total tagihan tunggakan sebesar Ro 245.686.409. "Kita sungguh prihatin dengan tunggakan sebesar ini," terang Danang.
Lebih lanjut Danang mengatakan, rata-rata mereka menunggak mulai dari 1 hingga 3 bulan lebih. Dengan berbagai alasan yang cukup bervariasi. "Rata-rata alasan pelanggan yang menunggak, karena memang belum ada uang untuk melunasinya, karena pelanggan rata-rata petani yang nota bonenya saat ini belum memasuki musim panen," ungkap Danang.
Tapi khususnya untuk pelanggan wilayah Kecamatan Sekayu, dengan berbagai alasan yang berbeda. "Ada yang mengaku lalai alias lupa, komlain karena tagihan terlalu besar dan alasan lainnya," ujarnya.
Untuk mengurangi bengkaknya tunggakan PLN tersebut, pihaknya sudah membentuk 20 personil petugas dari PLN dan instansi terkait lainnya, guna memberikan sanksi kepada pelanggan yang nunggak, semisal l pelanggan yang nunggak satu bulan diberikan sanksi putus sementara dengan mencabut MCB nya, tapi bagi pelanggan yang nunggak hingga tiga bulan maka sanksinya berupa pemutusan secara rampung alias putus total, yang resikonya pelanggan harus memasang baru, lalu membayar denda tunggakan sebelumnya.
"Agar pelanggan tidak dikenai sanksi seperti itu, kita menghimbau kepada pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya, membayar tunggakan listrik tepat waktunya," harap Danang. (her)
Istri Walikota Siap Bertarung Pilkada Prabumulih
Prabumulih, SN
Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2013-2018 Kota Prabumulih kian semarak. Pasalnya, dua wanita siap bertarung dalam pemilukada nanti. Dua wanita itu yakni, istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty Rachman Djalili dan anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita.
Hal ini setelah dipastikan mereka sudah mengambil formulir pendaftaran calon walikota dan wakil walikota di kantor Partai Amanat Nasional (PAN) kota Prabumulih, Rabu (18/4).
Berdasarkan pantauan, pukul 11.00 Wib anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita terlebih dahulu mengambil formulir dengan diiringin keluarga dan tim sukses (timses). Setelah itu, pukul 14.30 WIB Hj Herawaty MKes mendatangi kantor PAN kota Prabumulih yang diiringi timsesnya.
Kedua wanita ini diterima langsung Ketua DPD PAN kota Prabumulih H Memet, Ketua tim tujuh Hj Nurlen Asni dan sekretaris Syarkowi, anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita mengakui siap mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota Prabumulih.
“Ya, saya datang ke kantor PAN Kota Prabumulih ini untuk menggandeng PAN dalam pemilukada Prabumulih nanti,” ujarnya.
Dengan majunya dalam pemilukada nanti, ia beralasan, dirinya masuk dalam hasil survey. “Intinya, bila diberikan kesempatan memimpin Prabumulih saya siap membangun kota Prabumulih lebih maju lagi,” jelas Suspita.
Hal senada, juga disebutkan istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty mengaku siap bertarung dalam pemilukada Prabumulih nanti. “Saya kesini silaturahmi dan bila Allah meridhoi serta diberikan amanat memimpin Prabumulih, saya siap membangun kota Prabumulih,” ungkapnya.
Diakuinya, sudah saatnya wanita memimpin kota Prabumulih. “Sudah banyak contoh didaerah lain wanita menjadi pemimpin di kabupaten/kota. Hal ini juga membuat saya terpanggil maju dalam pilkada nanti,” tegas Herawaty.
Untuk itu, ia mengharapkan dukungan kepada masyarakat Prabumulih. “Mohon doa dan dukungan saudara-saudaraku dan masyarakat di Prabumulih. Niat ini tulus dari hati saya,” pintanya.
Sementara, Ketua DPD Kota Prabumulih H Memet mengaku sangat senang dengan kehadiran dua wanita yang sudah mengambil formulir dari PAN. “Niat baik mereka (Herawaty dan Suspita, red) mari kita dukung,” imbuhnya. (and)
Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2013-2018 Kota Prabumulih kian semarak. Pasalnya, dua wanita siap bertarung dalam pemilukada nanti. Dua wanita itu yakni, istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty Rachman Djalili dan anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita.
Hal ini setelah dipastikan mereka sudah mengambil formulir pendaftaran calon walikota dan wakil walikota di kantor Partai Amanat Nasional (PAN) kota Prabumulih, Rabu (18/4).
Berdasarkan pantauan, pukul 11.00 Wib anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita terlebih dahulu mengambil formulir dengan diiringin keluarga dan tim sukses (timses). Setelah itu, pukul 14.30 WIB Hj Herawaty MKes mendatangi kantor PAN kota Prabumulih yang diiringi timsesnya.
Kedua wanita ini diterima langsung Ketua DPD PAN kota Prabumulih H Memet, Ketua tim tujuh Hj Nurlen Asni dan sekretaris Syarkowi, anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita mengakui siap mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota Prabumulih.
“Ya, saya datang ke kantor PAN Kota Prabumulih ini untuk menggandeng PAN dalam pemilukada Prabumulih nanti,” ujarnya.
Dengan majunya dalam pemilukada nanti, ia beralasan, dirinya masuk dalam hasil survey. “Intinya, bila diberikan kesempatan memimpin Prabumulih saya siap membangun kota Prabumulih lebih maju lagi,” jelas Suspita.
Hal senada, juga disebutkan istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty mengaku siap bertarung dalam pemilukada Prabumulih nanti. “Saya kesini silaturahmi dan bila Allah meridhoi serta diberikan amanat memimpin Prabumulih, saya siap membangun kota Prabumulih,” ungkapnya.
Diakuinya, sudah saatnya wanita memimpin kota Prabumulih. “Sudah banyak contoh didaerah lain wanita menjadi pemimpin di kabupaten/kota. Hal ini juga membuat saya terpanggil maju dalam pilkada nanti,” tegas Herawaty.
Untuk itu, ia mengharapkan dukungan kepada masyarakat Prabumulih. “Mohon doa dan dukungan saudara-saudaraku dan masyarakat di Prabumulih. Niat ini tulus dari hati saya,” pintanya.
Sementara, Ketua DPD Kota Prabumulih H Memet mengaku sangat senang dengan kehadiran dua wanita yang sudah mengambil formulir dari PAN. “Niat baik mereka (Herawaty dan Suspita, red) mari kita dukung,” imbuhnya. (and)
6 Pengusaha Tambang Liar Tanah Urug Kabur
Banyuasin, SN
Sebanyak 6 buah pengusaha tambang liar galian C (galian tanah Urug,red) berhamburan melarikan diri (kabur) saat tim gabungan dari Dinas pertambangan, Polres, Pol PP dan Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin melakukan razia pada Kamis (19/4) dilokasi Kelurahan Air Batu, Kelurahan Sukomoro, dan kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa.
Operator Exavator yang sedang mengeruk tanah urug ke mobil hanya satu yang tertangkap tangan bernama Sujono (40) Warga Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa yang bekerja pada CV Mekar Sari di Dusun Talang Buluh Kelurahan Sukajadi Talang Kelapa. Dan seorang sopir truk tanah urug bernama Supri warga Talang buluh.
Sedangkan 5 operator exavator dan puluhan truk lainnya yang sedang beroperasi pun melarikan diri dari lokasi galian beserta mobil truk yang penuh muatan memutar balik menghindari razia yang dilakukan oleh tim gabungan.
Ditempat ini tim gabungan menemukan 1 unit exavator dan 4 unit truk pengangkut tanah urug yang dibawa keluar lokasi. Ada kemungkinan tanah tersebut akan dijual keluar desa dengan harga yang disepakati mereka.
Sujono mengaku bekerja dengan PT Makar Sari milik pengusaha tanah urug yang tinggal di Air Batu bernama Pak Supri. Dirinya bekerja hanya untuk meretakan tanah yang luashnya 1,5 ha yang akan digunakan oleh pengembang perumahan.
“Saya hanya meratakan tanah untuk perumahan di Talang Buluh ini, bukan untuk usaha galian C, dan saat ini ada pengembang perumahan yang bisa dimintai keterangannya,” kata Sujono.
Sementara Marketing salah satu Cv diperumahan tersebut membenarkan menyewa kontarktor CV Mekar Sari untuk perataan tanah untuk membuat perumahan. Tanah dibelakang perumahan lebih tinggi dari pemukiman, sehingga harus diratakan agar tidak terjadi banjir lalu dibuatkan parit.
Sedangkan tim gabungan bergerak ke lokasi tambang lain milik Supri dan Cecep yang ada di Kelurahan Air Batu, ketika tim gabungan datang operator excavator langsung kabur menggunakan motor, dan sopir truk ikut kabur.
Di lokasi ini tim hanya menemukan 2 exvator yang ditinggalkan, dan 3 buah truk pengangkut tanah urug.
Tidak hanya sampai situ, tim lalu bergerak kembali kali ini ke pengusaha galian tanah urug milik Indra dan Sujud, ketika tim gabungan datang operator excavator langsung kabur menggunakan motor, dan sopir truk ikut kabur. Di lokasi ini tim hanya menemukan 1 exvator dan 5 truk milik Indra, sementara di tempat Sujud hanya 1 exvator, 2 truk dan 1 galaon air penuh.
Lalu tim bergerak ke pengusaha galian Tanah urug milik Herman A Ong di Kelurahan Sukajadi dilokasi ini sudah sepi tidak ada aktivitas diduga sidak ditempat ini sudah bocor sebelumnya, namun tim hanya menemukan 1 unit exvator dan 3 truk.
Kepala Dinas Pertambangan Ir Syahrial A Rachman melalui Kabid Pertambangan umum, geologi dan air tanah Abdul Muif ST MSi didampingi Anggota Patroli Lantas Brigpol Anton Kasi Trantib Radian Iskandar juga Pol PP Kecamatan Talang Kelapa Nasir mengatakan, Razia yang telah dilakukan kali ini hanya bersifat persuasive dalam bentuk himbauan.
“Yang kita temukan seperti di talang buluh kalau memang untuk perluasan pembangunan perumahan, maka kita lakukan pemanggilan kepada pengusaha pengembang perumahannya, apakan pengembang sudah ada izin amdal, IMB dan lainnya. Kami menghimabu kepada pemilik tambang di daerah Talang kelapa untuk pergi meninggalkan lokasi tambang tanah urug sebelum dilakukan penyegelan. Kalau tidak kami akan datang seminggu lagi kelokasi ini, dan menyegel alat berat mereka,” terangnya.
Ditambahkan Abdul, mereka (penambang,red) telah melanggar UU No 11 tahun 2009 tentang pengelolaan tambang mineral dan batu bara pasal 154 diUU tersebut bahwa kegiatan penambangan dilarang pada daerah-daerah yang dilarang oleh pemerintah.
Dan dilokasi Kelurahan Air Batu, Sukomoro dan Sukajadi serta Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa telah dilarang Bupati melalui perbub no 644 tahun 2010. Sangsi yang melanggar akan dikenakan kurungan dan denda uang milyaran rupiah. (sir)
Dukun Cabul, Hipnotis Korban Hingga Perkosa
Banyuasin,SN
Perbuatan April alias Anang Bin Arsan (47) warga Komplek prerumahan Azhar Blok E 4 No 20 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa yang mengaku sebagai dukun bisa menggandakan uang tersebut mendekam di jeruji besi setelah memperkosa ibu rumah tangga warga desa yang sama.
Korban berinisial Hl (26) warga Kelurahan kenten laut Kecamatan Talang Kelapa, ibu rumah tangga istri dari FN dalam laporannya di Polres Banyuasin, Kamis (19/4) dihopnotis pelaku sehingga melakukan diluar kesadarannya.
Kronologis kejadian bermula Tsk yang beranak 10 tesebut dikenal oleh ponakan korban sebagai dukun yang bisa menggandakan uang atau emas dengan cara menarik dari tempat-tempat ghaib.
Kapolres Banyuasin Kompol Tukino melalui Kain Buser Polsek Talang Kelapa IPTU Nizar mengatakan, kronologis kejadian TSK yang sudah dikenal oleh suami korban sejak 3 bulan lalu sebagai dukun yang mampu menggandakan uang dan emas main kerumah korban.
Hl beranak satu ini dibujuk tersangka dengan kata-kata rayuan, dan entah kenapa korban hanya menuruti apa yang dilakukan TSK didalam kamar rumah korban. Dan belum sempat keluar rumah seusai mereka melakukan hubungan akhirnya terpergoki suaminya.
FN yang terkejut melihat tersangka baru kelur dari dalam kamar dan melihat istrinya menangis telah diperkosa, tak sadar langsung memukuli tersangka hingga babak belur. Lalu tersangka diamankan anggota Polsek dirumah korban setelah anggota menerima laporan dari keluarga korban.
Dalam pengakuan korban, bukan hanya telah memperkosa, dia juga telah menghipnotis suaminnya FN dengan beberpa kali meminta uang hingga Rp 12 juta lebih. Dengan modus mampu membantu pasiennya mendapatkan harta karun berupa emas, perak dan uang tunai dilokasi tertentu.
Tersangka memang memliki dua lembar uang dolar, 2 batang kuningan mirip emas batangan selebar dua buah jari, dan gelang emas imitasi, kalun imitasi, satu buah cincin imitasi yang dimilikinya sebagai jaminan bahwa dia bisa menggandakan uang dan emas.
Pengakuan tersangka April di depan polisi, pekerjaan sebagai dukun palsu itu sudah dilakukanya 12 tahun dan berpindah-pindah, mulai dari wilayah Makarti Jaya, Sungsang dan Kenten Talang Kelapa.
Sementara tersangka saat diwawancarai mengakau pekerjaan sehariannya tukang becak, tapi nyambi jadi dukun harta karun bisa menggandakan uang dan emas.
“Saya kelabui pasien saya supaya menyetor uang sejumlah tertentu untuk menapatkan emas dan uang berlipat ganda, dan saya tunjukan emas batangan yang saya jadikan bukti, namun orang tidak jeli bahwa emas batangan itu hanya kuningan yang saya beli di pasar JM Palembang. Saya pernah minta uang Rp 500 ribu, sampai Rp 600 ribu kepada FN, dan saya janjikan uang tersebut belum bisa di gandakan, karena harus ke Bandung dulu baru bisa jadi uang banyak," terangnya.
Saat ditanya cara memperkosa korban, tersangka yang memiliki sejumlah jimat seperti kain bewarna hitam dengan tulisan rajah juga memiliki keris yang katanya ampuh tersebut menggunakan itu untuk merayu korban.
Sementara dari laporan beberpa korban lainnya ada yang telah mengadu ke Polsek Talang Kelapa bahwa tersangka telah menjual keris seharga Rp 5 juta, keris sudah dibayar, dan pelapor kecewa tetap uang sudah digunakan oleh tersangka. (sir)
DPRD Bentuk Pansus LKPJ Walikota Pagaralam
Pagaralam, SN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam membentuk dua pansus terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Pagaralam 2011.
Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdul Gani SE mengatakan, pembentukan Pansus LKPJ walikota untuk melakukan pengkajian terhadap program dan penyelenggara pemerintah daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan.
"Pansus DPRD terdiri dari pansus satu dan dua, masing-masing akan bahas program yang sudah dilakukan pemerintah pada tahun anggaran 2011 lalu," ungkapnya.
Lanjutnya, pansus bertugas setelah selesai pembahasan dan penyampaian laporan tertulis hasil pembahasan komisi-komisi terhadap LKPJ Walikota Pagaralam tahun 2011 sesuai dengan jadwal, terhitung mulai 30 April 2012 dan diharapkan pansus dapat menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada 10 Mei 2012 secara tertulis.
Wakil Walikota Pagaralam H Ida Fitriati mengatakan, laporan anggaran tahun 2011 dari RPMJ 2008 - 2013 dalam mewujudkan efektifitas empat pilar pembangunan kota Pagaralam, seperti pada bidang pendidikan dengan menuntaskan wajib belajar 12 tahun untuk tahun 2012 serta membantu biaya kepada siswa SD, SMP dan SMU dengan sekolah gratis dan bantuan operasional sekolah (BOS).
"Begitu juga dengan menurunkan angka pengangguran tercatat 2010 11,7 % pada tahun 2011 dapat ditekan menjadi 9,76 %," ungkapnya.
Dikatakanya, RPMJ 2008 sampai 2013 mendatang hampir sebagian program yang ada sudah dapat terealisasi tinggal beberapa sektor yang harus lebih diperhatikan seperti pada perikanan dan pangan serta bagian instalasi air bersih yang seharusnya dapat berdiri sendiri menjadi badan guna mendapatkan bantuan dari UNESCO.
"Kedepan diharapkan untuk lebih menyukseskan empat pilar pembangunan yang ada seluruh SKPD dapat bekerja lebih maksimal,” ungkapnya. (asn)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam membentuk dua pansus terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Pagaralam 2011.
Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdul Gani SE mengatakan, pembentukan Pansus LKPJ walikota untuk melakukan pengkajian terhadap program dan penyelenggara pemerintah daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan.
"Pansus DPRD terdiri dari pansus satu dan dua, masing-masing akan bahas program yang sudah dilakukan pemerintah pada tahun anggaran 2011 lalu," ungkapnya.
Lanjutnya, pansus bertugas setelah selesai pembahasan dan penyampaian laporan tertulis hasil pembahasan komisi-komisi terhadap LKPJ Walikota Pagaralam tahun 2011 sesuai dengan jadwal, terhitung mulai 30 April 2012 dan diharapkan pansus dapat menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada 10 Mei 2012 secara tertulis.
Wakil Walikota Pagaralam H Ida Fitriati mengatakan, laporan anggaran tahun 2011 dari RPMJ 2008 - 2013 dalam mewujudkan efektifitas empat pilar pembangunan kota Pagaralam, seperti pada bidang pendidikan dengan menuntaskan wajib belajar 12 tahun untuk tahun 2012 serta membantu biaya kepada siswa SD, SMP dan SMU dengan sekolah gratis dan bantuan operasional sekolah (BOS).
"Begitu juga dengan menurunkan angka pengangguran tercatat 2010 11,7 % pada tahun 2011 dapat ditekan menjadi 9,76 %," ungkapnya.
Dikatakanya, RPMJ 2008 sampai 2013 mendatang hampir sebagian program yang ada sudah dapat terealisasi tinggal beberapa sektor yang harus lebih diperhatikan seperti pada perikanan dan pangan serta bagian instalasi air bersih yang seharusnya dapat berdiri sendiri menjadi badan guna mendapatkan bantuan dari UNESCO.
"Kedepan diharapkan untuk lebih menyukseskan empat pilar pembangunan yang ada seluruh SKPD dapat bekerja lebih maksimal,” ungkapnya. (asn)
320 Honorer K-I Lulus Verifikasi
Empat Lawang, SN
Sebanyak 333 honorer Kategori Satu (K-I) di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati yang diajukan untuk diverifikasi dan validasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), hanya 13 orang dinyatakan tidak lulus. Hal tersebut disampaikan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri, SE, MM ketika jumpa pers penyampaian tentang honorer kategori satu yang lulus verifikasi BKN, diruang rapat Pemkab Empat Lawang, Kamis (19/4).
“Alhamdulillah dari 333 honorer K-I oleh Pemkab Empat Lawang diajukan, yang lulus sebanyak 320 orang. Sedangkan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) 13 orang,” ujar HBA.
Dijelaskannya, ini merupakan berkat usaha dari pemerintah dalam hal ini Bupati dan BKD Empat Lawang dengan memperjuangkan hingga ke BKN, karena sebelumnya dari 333 orang seleksi data hasil pertama hanya 278 orang, sehingga 55 orang tidak lulus. Namun upaya terus dilakukan dan alhasilnya 55 diverifikasi ulang, sehingga hanya 13 orang tidak lulus.
“Akan tetapi yang 13 orang tersebut janganlah berkecil hati, pemerintah akan terus berupaya mempejuangkan dengan mengikut sertakan dalam kategor dua (K-2),” katanya.
Selain itu juga, untuk Kabupaten Empat Lawang harus berbangga sebab dari pengajuan 333 orang, dinyatakan lulus sebesar 95 persen. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia hanya sebagian yang lulus seperti di Kabupaten Malang dengan mengajukan lebih kurang 2000 K-I hanya 3 orang yang lulus verifikasi, sedangkan di salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara dengan mengajukan 6000 K-I ternyata hasil dari BKN sama sekali tidak terdaftar sehingga dinyatakan tidak ada K-I.
“Kerjakeras dari Bupati dan BKD Empat Lawang yang bermalam-malam untuk memperjuangkan 333 honorer K-I menuai hasil, sebab tidak ada yang bisa memperjuangkan honorer K-I ini diluar kecuali pemerintah,” tegas pria yang hobi olahraga otomotif ini.
Sementara Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah, SH, MM mengungkapkan 320 honorer K-I tersebut merupakan final verifikasi BKN dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Sedangkan untuk 13 orang dinyatakan TMK, sesuai surat edaran Menpan dan RB akan diusahakan pada K-II yang nantinya ikut dalam test bersamaan formasi umum. Akan tetapi persyaratan untuk tes nantinya tidak lebih dari 46 tahun.
“Yang lulus verifikasi insyaallah dipastikan menjadi PNS, tinggal melengkapi berkas saja tanpa mengikut test,”ujarnya seraya mengungkapkan sedangkan nama-nama lulus verifikasi BKN akan dipublikasikan pada media cetak dan elektonik selama 14 hari sesuai edaran dari Menpan dan RB. (eko)
Sebanyak 333 honorer Kategori Satu (K-I) di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati yang diajukan untuk diverifikasi dan validasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), hanya 13 orang dinyatakan tidak lulus. Hal tersebut disampaikan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri, SE, MM ketika jumpa pers penyampaian tentang honorer kategori satu yang lulus verifikasi BKN, diruang rapat Pemkab Empat Lawang, Kamis (19/4).
“Alhamdulillah dari 333 honorer K-I oleh Pemkab Empat Lawang diajukan, yang lulus sebanyak 320 orang. Sedangkan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) 13 orang,” ujar HBA.
Dijelaskannya, ini merupakan berkat usaha dari pemerintah dalam hal ini Bupati dan BKD Empat Lawang dengan memperjuangkan hingga ke BKN, karena sebelumnya dari 333 orang seleksi data hasil pertama hanya 278 orang, sehingga 55 orang tidak lulus. Namun upaya terus dilakukan dan alhasilnya 55 diverifikasi ulang, sehingga hanya 13 orang tidak lulus.
“Akan tetapi yang 13 orang tersebut janganlah berkecil hati, pemerintah akan terus berupaya mempejuangkan dengan mengikut sertakan dalam kategor dua (K-2),” katanya.
Selain itu juga, untuk Kabupaten Empat Lawang harus berbangga sebab dari pengajuan 333 orang, dinyatakan lulus sebesar 95 persen. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia hanya sebagian yang lulus seperti di Kabupaten Malang dengan mengajukan lebih kurang 2000 K-I hanya 3 orang yang lulus verifikasi, sedangkan di salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara dengan mengajukan 6000 K-I ternyata hasil dari BKN sama sekali tidak terdaftar sehingga dinyatakan tidak ada K-I.
“Kerjakeras dari Bupati dan BKD Empat Lawang yang bermalam-malam untuk memperjuangkan 333 honorer K-I menuai hasil, sebab tidak ada yang bisa memperjuangkan honorer K-I ini diluar kecuali pemerintah,” tegas pria yang hobi olahraga otomotif ini.
Sementara Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah, SH, MM mengungkapkan 320 honorer K-I tersebut merupakan final verifikasi BKN dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Sedangkan untuk 13 orang dinyatakan TMK, sesuai surat edaran Menpan dan RB akan diusahakan pada K-II yang nantinya ikut dalam test bersamaan formasi umum. Akan tetapi persyaratan untuk tes nantinya tidak lebih dari 46 tahun.
“Yang lulus verifikasi insyaallah dipastikan menjadi PNS, tinggal melengkapi berkas saja tanpa mengikut test,”ujarnya seraya mengungkapkan sedangkan nama-nama lulus verifikasi BKN akan dipublikasikan pada media cetak dan elektonik selama 14 hari sesuai edaran dari Menpan dan RB. (eko)
Rabu, 18 April 2012
Pilkada Langsung, Korupsi, dan Sengketa
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SEJAK Pilkada langsung diterapkan untuk pemilihan bupati/walikota dan gubernur, sangat teras aroma demokrasi yang berbeda di Negeri ini. Cita-cita agar kepala daerah dipilih rakyat, hingga melahirkan pemimpin yang memang murni keinginan khalayak menjadi nyata.
Tetapi tahukah anda, pilkada langsung juga membuahkan petaka untuk Bangsa ini. Hal ini disebabkan pemahaman politik dan demokrasi yang tidak sama di rakyat memunculkan sikap tak siap kalah. Kondisi ini membuahkan sengketa yang kerap berkepanjangan. Sikap inipun semakin pas, karena di setiap pilkada yang digelar memang banyak kecurangan. Tak pelak MK yang selama ini menangani sengketa pilkada harus kerja ekstra, karena rata-rata pilkada di Indonesia berbuah konflik.
Tak hanya itu Pilkada langsung juga membuahkan petaka lainnya yakni. Untuk diketahui KPK menilai mata rantai korupsi dimulai sejak proses pemilihan kepala daerah. Salah satu pangkal musababnya adalah budaya percukongan kala calon maju dalam Pilkada. Nah, untuk mencegah korupsi, budaya cukong harus dihilangkan.
Diketahui puluhan kepala daerah terjerat kasus korupsi. Beberapa sudah dibui dan beberapa lainnya masih dalam proses. Mendagri Gamawan Fauzi pun sudah memecat sejumlah kepala daerah yang dipidana.
Jelas demokrasi dan euforia kebebasan yang terbuka lebar sejak rezim Orba tak selamanya berbuah positif. Pujian yang diberikan bahwa demokrasi Bangsa kita, hanya menjadi momok menakutkan, karena nyatanya banyak kerugian yang harus diterima dari demokrasi langsung yang seperti uji coba ini.
Tak hanya masalah konflik dan sengketa yang menjadi buah buruk dari pilkada langsung. Bila kita cermati pelaksanaan Pemilukada yang diselenggarakan saat ini sudah jauh dari cita-cita demokrasi sebelumnya.
Untuk biaya, banyak dana yang tak semestinya harus dibelanjakan sia-sia, banyak kecurangan, kericuhan dan kekurangan-kekurangan lainnya.
Dengan banyaknya keributan dan konflik sebagai buah dari Pemilukada langsung ini, memang ada baiknya pelaksanaan Pemilukada dikaji ulang agar lebih baik lagi. Perlu dicarikan tata cara dan metode yang tepat dan bermanfaat, efektif dan efisien. (***)
Smart Card Transmusi Sudah Mulai Digunakan
Palembang, SN
Inofasi terus dilakukan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) demi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengunanya,salah satu yang dilakukan adalah penggunaan Smart card sebagai alat pembayaran.
Penerapan Smart Card sebagai alat pembayaran jasa Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi muali dilaksanakan secara bertahap di semua koridor sejak Senin (9/4) yang lalu.
Direktur Operasional SP2J Yusransyah Ishak mengatakan, saat ini sudah tersebar sekitar 3000 kartu dan sudah banyak digunakan masyarakat pengguna jasa Transmusi. Smart Card yang persis kartu pulsa ini terdiri dari kartu sekali pakai dan kartu isi ulang. Sementara yang dominan dibeli masyarakat yakni yang kartu isi ulang.
“Sudah bisa didapatkan di terminal tujuan akhir dan terminal transit. Belum dijual di pasar bebas, nanti kalau sudah berjalan penuh baru akan dijual di tempat lain,” kata Yusransyah yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Dalam penggunaan smart card isi ulang ini, sambung Yusran, penumpang yang memiliki smart card boleh berhutang di limit Rp 0. Dengan begitu, jika pulsa dalam smart card sudah tidak ada lagi atau Rp 0, maka penumpang tetap diperbolehkan naik. Nantinya, tarif Rp 4.000 pada pemakaian limit baru akan dipotong pada penggunaan smart card selanjutnya saat penumpang sudah mengisi pulsa lagi. “Sehingga, kalau ada masyarakat membeli pulsa seharga Rp10.000, maka saat tapping (membayar tarif) akan langsung dipotong Rp 8.000. Karena, sebelumnya pernah tidak bayar Rp 4.000,”jelasnya.
Tapi, dia menegaskan, tetap bisa digunakannya limit Rp 0 ini hanya bisa digunakan sekali saja. Sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pihaknya bagi masyarakat pengguna. “Cukup sekali saja Rp 0 bisa dipakai. Kalau smart cardnya belum diisi lagi dan penumpang tetap naik transmusi lagi, berarti pulsanya sudah minus Rp 4.000, maka kartunya akan langsung invalid, harus isi ulang dulu,”ujar Yusransyah.
Meski sudah menerapkan penggunaan smart card, pihaknya masih menerima pembayaran dengan tiket sambil menunggu kendala pada sistem perapian pada bis sudah teratasi. Mengingat aki untuk Transmusi cukup besar sampai 200 ampere yang berpengaruh pada sistem smart card readernya, meski hanya dibutuhkan 5 ampere.“Kita masih terkendala pada sistem pengapian di armada bisnya (untuk penggunaan smart card). Untuk mengatasi perapian ini sementara, kami sudah mendapatkan alat untuk menahan panas dari aki yang saat ini dalam proses pemasangan,”jelasnya.
Yusran memastikan, pihaknya menargetkan penggunaan smart card transmusi secara penuh akan dilakukan pada bulan Mei mendatang. Hal ini berarti pemakaian tiket tidak akan berlaku lagi.(win)
Inofasi terus dilakukan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) demi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengunanya,salah satu yang dilakukan adalah penggunaan Smart card sebagai alat pembayaran.
Penerapan Smart Card sebagai alat pembayaran jasa Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi muali dilaksanakan secara bertahap di semua koridor sejak Senin (9/4) yang lalu.
Direktur Operasional SP2J Yusransyah Ishak mengatakan, saat ini sudah tersebar sekitar 3000 kartu dan sudah banyak digunakan masyarakat pengguna jasa Transmusi. Smart Card yang persis kartu pulsa ini terdiri dari kartu sekali pakai dan kartu isi ulang. Sementara yang dominan dibeli masyarakat yakni yang kartu isi ulang.
“Sudah bisa didapatkan di terminal tujuan akhir dan terminal transit. Belum dijual di pasar bebas, nanti kalau sudah berjalan penuh baru akan dijual di tempat lain,” kata Yusransyah yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Dalam penggunaan smart card isi ulang ini, sambung Yusran, penumpang yang memiliki smart card boleh berhutang di limit Rp 0. Dengan begitu, jika pulsa dalam smart card sudah tidak ada lagi atau Rp 0, maka penumpang tetap diperbolehkan naik. Nantinya, tarif Rp 4.000 pada pemakaian limit baru akan dipotong pada penggunaan smart card selanjutnya saat penumpang sudah mengisi pulsa lagi. “Sehingga, kalau ada masyarakat membeli pulsa seharga Rp10.000, maka saat tapping (membayar tarif) akan langsung dipotong Rp 8.000. Karena, sebelumnya pernah tidak bayar Rp 4.000,”jelasnya.
Tapi, dia menegaskan, tetap bisa digunakannya limit Rp 0 ini hanya bisa digunakan sekali saja. Sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pihaknya bagi masyarakat pengguna. “Cukup sekali saja Rp 0 bisa dipakai. Kalau smart cardnya belum diisi lagi dan penumpang tetap naik transmusi lagi, berarti pulsanya sudah minus Rp 4.000, maka kartunya akan langsung invalid, harus isi ulang dulu,”ujar Yusransyah.
Meski sudah menerapkan penggunaan smart card, pihaknya masih menerima pembayaran dengan tiket sambil menunggu kendala pada sistem perapian pada bis sudah teratasi. Mengingat aki untuk Transmusi cukup besar sampai 200 ampere yang berpengaruh pada sistem smart card readernya, meski hanya dibutuhkan 5 ampere.“Kita masih terkendala pada sistem pengapian di armada bisnya (untuk penggunaan smart card). Untuk mengatasi perapian ini sementara, kami sudah mendapatkan alat untuk menahan panas dari aki yang saat ini dalam proses pemasangan,”jelasnya.
Yusran memastikan, pihaknya menargetkan penggunaan smart card transmusi secara penuh akan dilakukan pada bulan Mei mendatang. Hal ini berarti pemakaian tiket tidak akan berlaku lagi.(win)
Program Ris PNPM, Rp 250 Juta perdesa
Lahat, SN
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lahat Ir Herman Oemar MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Program Burhanudin mengatakan, setidaknya untuk program Ris PNPM yang didanai dari ADB Load, khusus Bumi Seganti Setungguan sebanyak 33 desa dari enam kecamatan.
“2012, program Ris PNPM untuk Kabupaten Lahat sendiri dialokasikan sebanyak 33 desa di enam kecamatan,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Rincinya, Kecamatan Merapi Timur dialokasikan dua desa yakni, Gedung Agung dan Nanjungan, selanjutnya, Pseksu dua desa (Muara Cawang dan Tanjung Raya), Pagar Gunung ada 16 desa meliputi, Bandung Agung, Siring Agung, Karang Agung, Tanjung Agung, Gemilar Ulu, Gemilar Ilir, lalu, Desa Penantian, Batu Rusa, Padang, Rimba Sujud, Kedaton, Lesung Batu, Danau, Pagaralam, Merindu, dan Desa Muara Dua.
Berikutnya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi terdapat lima desa diantaranya, Negeri Kaya, Lubuk Dalam, Pajar Bulan, Pulau Panas, dan Gunung Kerto, kemudian, Kecamatan Kikim Barat lima desa (Jajaran Baru, Jajaran Lama, Wonerejo, Suka Merindu, dan Wanaraya), dan Kecamatan Kikim Tengah tiga desa (Banyumas, Kepala Siring dan Maspura).
sebelum ditentukan jenis pengerjaannya, maka, terlebih dahulu dibentuk organisasi masyarakat setempat (OMS) dengan dilakukan musyawarah dengan penduduk.
“Bentuk OMS dengan dihadiri lebih dari 50 persen warga yang hadir, walaupun tidak hadir tapi mendapatkan undangan dan menyatakan setuju, kemudian dibubuhi tanda tangan, maka, termasuk juga,” ungkap Burhanudin
Burhanudin menuturkan, dimana tugas OMS tersebut bertanggung jawab penuh dengan fisik dan keuangan yang akan dikerjakan nanti, dimana, pembentukan OMS itu merupakan hasil musyawarah desa.
“Dana yang akan diberikan kepada desa mendapatkan Ris PNPM tersebut berjumlah Rp 250 juta tiap desanya, sedangkan pekerjaan yang akan diberikan hasil musyawarah berupa pembangunan jalan setapak atau jembatan lebih diprioritaskan bagi penduduk usaha tani, kalau tidak ada dialokasikan didalam desa, selain itu, SPAL, dan air bersih,” paparnya lugas.
Ia menyebutkan, program Ris PNPM ini tidak diperkenakan untuk dibangun atau merenovasi masjid atau balai desa, sebab, hal tersebut tidak termasuk dalam petunjuk yang ditetapkan.
“Sebab ini, harus dipertanggung jawabkan laporannya kepada DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, dimana, masyarakatlah yang membuat, mengerjakan dan memanfaatkan sarana itu. Untuk dana diberikan tiga termin, termin pertama se besar 40%, II (30%), dan III (30%),” tukas Burhanudin. (zal)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lahat Ir Herman Oemar MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Program Burhanudin mengatakan, setidaknya untuk program Ris PNPM yang didanai dari ADB Load, khusus Bumi Seganti Setungguan sebanyak 33 desa dari enam kecamatan.
“2012, program Ris PNPM untuk Kabupaten Lahat sendiri dialokasikan sebanyak 33 desa di enam kecamatan,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Rincinya, Kecamatan Merapi Timur dialokasikan dua desa yakni, Gedung Agung dan Nanjungan, selanjutnya, Pseksu dua desa (Muara Cawang dan Tanjung Raya), Pagar Gunung ada 16 desa meliputi, Bandung Agung, Siring Agung, Karang Agung, Tanjung Agung, Gemilar Ulu, Gemilar Ilir, lalu, Desa Penantian, Batu Rusa, Padang, Rimba Sujud, Kedaton, Lesung Batu, Danau, Pagaralam, Merindu, dan Desa Muara Dua.
Berikutnya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi terdapat lima desa diantaranya, Negeri Kaya, Lubuk Dalam, Pajar Bulan, Pulau Panas, dan Gunung Kerto, kemudian, Kecamatan Kikim Barat lima desa (Jajaran Baru, Jajaran Lama, Wonerejo, Suka Merindu, dan Wanaraya), dan Kecamatan Kikim Tengah tiga desa (Banyumas, Kepala Siring dan Maspura).
sebelum ditentukan jenis pengerjaannya, maka, terlebih dahulu dibentuk organisasi masyarakat setempat (OMS) dengan dilakukan musyawarah dengan penduduk.
“Bentuk OMS dengan dihadiri lebih dari 50 persen warga yang hadir, walaupun tidak hadir tapi mendapatkan undangan dan menyatakan setuju, kemudian dibubuhi tanda tangan, maka, termasuk juga,” ungkap Burhanudin
Burhanudin menuturkan, dimana tugas OMS tersebut bertanggung jawab penuh dengan fisik dan keuangan yang akan dikerjakan nanti, dimana, pembentukan OMS itu merupakan hasil musyawarah desa.
“Dana yang akan diberikan kepada desa mendapatkan Ris PNPM tersebut berjumlah Rp 250 juta tiap desanya, sedangkan pekerjaan yang akan diberikan hasil musyawarah berupa pembangunan jalan setapak atau jembatan lebih diprioritaskan bagi penduduk usaha tani, kalau tidak ada dialokasikan didalam desa, selain itu, SPAL, dan air bersih,” paparnya lugas.
Ia menyebutkan, program Ris PNPM ini tidak diperkenakan untuk dibangun atau merenovasi masjid atau balai desa, sebab, hal tersebut tidak termasuk dalam petunjuk yang ditetapkan.
“Sebab ini, harus dipertanggung jawabkan laporannya kepada DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, dimana, masyarakatlah yang membuat, mengerjakan dan memanfaatkan sarana itu. Untuk dana diberikan tiga termin, termin pertama se besar 40%, II (30%), dan III (30%),” tukas Burhanudin. (zal)
Narkoba di OKUS Beredar Bebas
Muaradua, SN
Sebagian masyarakat menilai bahwa lancarnya transaksi narkoba di beberapa titik di OKU Selatan terutama di Caffe “Gunung Pasir” sepertinya bukan menjadi rahasia umum lagi sebab narkoba tersebut sudah beredar bebas, terbukti kepolisian setempat beberapa hari lalu berhasil menangkap salah seorang yang diduga pemakai dan pengedar jenis narkoba.
Menurut Kamal bukan nama sebenarnya yang tidak jarang berkunjung ke Caffe tersebut saat dikonfirmasi wartawan SN mengatakan, umumnya para pengunjung itu tidak sedikit pengguna narkoba jenis ekstasi dan barang terlarang tersebut.
"Narkoba ini tidak sulit didapatkan di OKU Selatan penjualnya banyak,” katanya.
Sejumlah masyarakat yang dijumpai Wartawan SN mengatakan dugaan di Muaradua tidak hanya pil ekstasi bahkan sabu sudah sejak dahulu terjadi dan bahkan anak-anak seusia sekolahpun menjadi korban. "Akibat pengaruh pil ekstasi yang di konsumsi, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut maka bisa jadi berimbas terhadap pengaruh buruk tak terkecuali anak-anak,” ujar salah seorang warga setempat yang namanya tidak ingin disebutkan.
Ditambahkan sudah bukan rahasia lagi bahwa fenomena tempat hiburan malam seperti Caffe karaoke, identik dengan minuman beralkohol, jika tidak cukup diberi batasan-batasan penyedia sarana tempat hiburan oleh pihak-pihak terkait dipastikan keberadaan tempat-tempat hiburan malam menimbulkan akses negatif.
"Polisi ditantang untuk lebih sigap lagi menangkap pengguna dan pengedar narkoba, sebab hal ini berpotensi berakibat membahayakan warga OKUS sendiri terutama generasi-generasi muda,” pungkasnya. (dan)
Sebagian masyarakat menilai bahwa lancarnya transaksi narkoba di beberapa titik di OKU Selatan terutama di Caffe “Gunung Pasir” sepertinya bukan menjadi rahasia umum lagi sebab narkoba tersebut sudah beredar bebas, terbukti kepolisian setempat beberapa hari lalu berhasil menangkap salah seorang yang diduga pemakai dan pengedar jenis narkoba.
Menurut Kamal bukan nama sebenarnya yang tidak jarang berkunjung ke Caffe tersebut saat dikonfirmasi wartawan SN mengatakan, umumnya para pengunjung itu tidak sedikit pengguna narkoba jenis ekstasi dan barang terlarang tersebut.
"Narkoba ini tidak sulit didapatkan di OKU Selatan penjualnya banyak,” katanya.
Sejumlah masyarakat yang dijumpai Wartawan SN mengatakan dugaan di Muaradua tidak hanya pil ekstasi bahkan sabu sudah sejak dahulu terjadi dan bahkan anak-anak seusia sekolahpun menjadi korban. "Akibat pengaruh pil ekstasi yang di konsumsi, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut maka bisa jadi berimbas terhadap pengaruh buruk tak terkecuali anak-anak,” ujar salah seorang warga setempat yang namanya tidak ingin disebutkan.
Ditambahkan sudah bukan rahasia lagi bahwa fenomena tempat hiburan malam seperti Caffe karaoke, identik dengan minuman beralkohol, jika tidak cukup diberi batasan-batasan penyedia sarana tempat hiburan oleh pihak-pihak terkait dipastikan keberadaan tempat-tempat hiburan malam menimbulkan akses negatif.
"Polisi ditantang untuk lebih sigap lagi menangkap pengguna dan pengedar narkoba, sebab hal ini berpotensi berakibat membahayakan warga OKUS sendiri terutama generasi-generasi muda,” pungkasnya. (dan)
Rabu, 11 April 2012
Drainase Buruk dan Ancaman Banjir Tahunan
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat]
TURUNNYA hujan dengan frekwensi tinggi di Palembang hingga mengakibatkan banjir diyakini masih akan tinggi untuk bulan-bulan
berikutnya. Sangat disayangkan saat hujan turun, ternyata banjir atau daerah yang tergenang sangat banyak. Bahkan kondisinya makin parah. Hal ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu, apalagi daerah yang tergenang makin luas dan kondisinya makin parah.
Jelas hal ini menyiksa warga, karena tiap kali hujan harus berhadapan dengan kondisi yang tak menyenangkan. Genangan air yang makin tinggi diperkirakan, karena drainase di Kota Palembang buruk dan tak diperhatikan.
Hanya untuk diketahui dalam definisinya, drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Dalam Bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong-gorong di bawah tanah. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir.
Untuk kondisi saat ini, sudahkan drainase di Kota Palembang berfungsi optimal? Apalagi Kota Palembang pernah mendapat predikat sebagai kota ber drainase terbaik di Indonesia.
Memang untuk tak menentunya perubahan alam dan iklim saat ini tentu saja membuat perubahan besar untuk bumi ini. Hal ini berpengaruh besar untuk kehidupan manusia. Tetapi teknologi didukung anggaran yang ada, harusnya banjir makin sedikit.
Tidak seperti sekarang, hujan sedikit saja, sepanjang Jalan Sudirman, Jalan Kapten Arivai dan jalan utama lainnya tergenang cukup tinggi. Apalagi yang parah, di Kota Palembang musim penghujan biasanya dibarengi dengan naiknya air, atau yang disebut warga dengan air pasang naik.
Pemerintah Kota Palembang diharapkan juga cepat sigap dan melakukan antisipasi untuk kondisi buruk ini. Jangan sampai saat efek terburuk sudah terjadi, baru melakukan gerakan. Saat ini belum terlambat untuk melakukan sesuatu. (***)
Langganan:
Postingan (Atom)