Sekayu, SN
Beberapa penghuni Graha Lansia yang menempeti eks gedung RSUD Sekayu belakangan ini tidak bisa tidur nyenyak. Pasalnya atap gedung banyak yang bocor sehingga membuat petugas memindahkan penghuni ditempat yang layak dan tidak bocor.
Kepala UPTD Graha Lansia Sekayu, Hj Masoni, membenarkan, kejadian tersebut dialami sejak musim penghujan ini. Kebocoran yang terjadi di bagian atap hingga berpengaruh ke beberapa ruangan diantaranya ruang inap perempuan, laki-laki, dan
makan. "Demi kenyamanan sudah sering kali dibenahi dengan cara tambal sulam. Adanya tindakan ini tentu tidak bisa bertahan lama," ujar Masoni.
Kondisi itu jika dibiarkan tentu tidak menutup kemungkinan akan lebih parah dan sangata mengkhawatirkan. "Ini saja sudah ada beberapa plafon yang rusak akibat kebocoran terjadi," jelasnya.
Lebih lanjut dia menuturkan agar kondisi tersebut tidak terus-terusan terjadi upaya dilakukan adalah membuat laporan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Muba. "Tapi karena tidak memiliki anggaran khusus, perbaikan sama hal nya seperti kita lakukan yang bersifat sementara, untuk itu kedepan adanya perbaikan secara total," ujarnya.
Untuk sementara ini agar istirahat dan tidur para Lansia tidak terganggu dipindahkan ke ruangan yang tidak mengalami bocor, dan selalu mengawasi secara intensif. "Hingga saat ini jumlah Lansia yang menginap ada 6 orang, lima perempuan, satu Lansia laki-laki, setiap hari mereka diberikan perawatan dengan baik," tukasnya.
Terpisah, Kepala Dinsosnakertrans Muba Ir Yusman Srianto MT, mengatakan kejadian itu pihaknya sudah mengetahui, bahkan sudah sering dilakukan perbaikan walau tidak secara total. "Gedung itu milik RSUD Sekayu dan kita sifatnya menumpang, tapi meski
demikian tetap kita perhatikan terutam mengenai fasiltas dan sarana penunjang di Graha Lansia," terangnya.
Karena itu sambungnya untuk perbaikan secara total belum bisa dilakukan selain itu pula dana serta anggaran untuk rehab total tidak ada. "Tidak ada anggaran tersendiri inilah yang menjadi hambatan bagi kita untuk melakukan rehab, kedepan
mudah-mudahan ada anggaran khusus sehingga perawatan dan pemeliharaan gedung bisa berjalan optimal," pungkasnya. (her)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Senin, 12 Desember 2011
UKB Gelar Pelatihan MUA
Palembang, SN
Pelatihan Manual Vacum Aspiration (MUA) digelar Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang Program Studi (Prodi) D3 dan D4 Kebidanan bekerjasama dengan PT Andalan, Sabtu (10/12) bertempat di Aula UKB Kampus A, Jalan Mayjen Hm Ryacudu.
Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Yayasan Kader Bangsa Palembang, DR Hj Irzanita Dra SH MM MKes.
Ditemui Ketua Pelaksana, Bina Aquari MKes mengatakan, tujuan dari pelatihan MUA ini yakni, agar mahasiswa khusus mahasiswa bidan lebih mengetahui penanganan pasca keguguran pada pasien dan lebih mengetahui penatalaksanaan pada pasien tersebut.
"Disini juga kita belajar menggunakan alat MUA, yang mana alat ini bisa membantu dalam menangani pendarahan pasca keguguran dan bagi kampus (UKB) khususnya program studi berguna untuk persiapan akreditasi," ujarnya.
Bina menambahkan, peserta pelatihan MUA ini sebanyak 150 orang dan peserta juga akan mendapatkan sertifikat. "Narasumber pada pelatihan ini Dr H Rusdi Damiri SPOg dari Rumah Sakit Bari," katanya.
Sementara itu, Suvevisor PT Andalan Wilayah Sumbagsel, Adji mengatakan, peserta yang mengikuti pelatihan adalah dari mahasiswa kebidanan kelas khusus yakni dari bidan yang sudah praktek. Bidan yang sudah menangani pasien. Pelatihan MUA adalah pelatihan cara penanganan atau asuhan pasca keguguran.
"Kegiatan ini baru pertama kali untuk wilayah Sumbagsel, baru di UKB. Selama ini di Jakarta sudah dilakukan sejak tahun 2008," ujarnya.
Dijelaskannya, asuhan pasca keguguran sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup bagi pasien, sehingga bidan bisa memberikan pengetahuan bagi pasien.
"Sebab banyak pasien yang masih awam dengan pengetahuan bahayanya pasca keguguran, untuk angka kematian Ibu dan anak secara internasional tahun 2010 yakni 1:100 ribu per tahun. Untuk itulah perlu bidan miliki pengetahuan dan pelayanan yang lebih dalam penanganan pasca keguguran. Banyak terjadi aborsi di daerah-daerah yang masih awam dengan bahayanya pasca keguguran, perlu bidan profesional dalam memberikan pelayanan medis," terangnya.
Adji menambahkan, kegiatan semacam ini adalah program dari Andalan dan direspon baik oleh UKB. "UKB sudah luar biasa sudah merespon program ini dan terima kasih untuk UKB sudah menjalankan program dengan baik," pungkas Adji. (pit)
Sumsel Bakal Bangun 3 Sekolah Nasional
Palembang, SN
Pemprov Sumsel bakal membangun 3 sekolah nasional yakni, Sekolah Tinggi Olahraga Negeri Sriwijaya (STONS), Institut Teknologi Sumatera (ITS) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerbangan. Hal ini diutarakan Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Diknas Sumsel, Widodo.
Dikatakannya, pembangunan sekolah tinggi olahraga bakal dibangun ruang kelas dan kantor. Tahap awal direncanakan membangun 6 ruang kelas dan 2 kantor, sedangkan untuk praktek olahraga bisa memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada.
"STONS ini sekolah berbasis pembinaan bakat siswa di olahraga ini sebagai realisasi dari himbauan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, memanfaatkan kawasan Jakabaring Sport City (JSC)," ujarnya, kemarin.
Widodo menjelaskan, STONS bakal dibangun tahun 2012 mendatang. Tahun 2013 sudah bisa menggelar proses belajar mengajar. Sekolah olahraga ini direncanakan dibuka 4 prodi diantaranya, prodi kepelatihan, prodi penjaskes dan lainnya. "Untuk tim pengajarnya baru ada Unsri, Universitas PGRI, tapi tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi atau dari kalangan lain," tuturnya.
Lanjutnya, selain STONS pemerintah juga akan membangun SMK Penerbangan. Lokasi SMK Penerbangan akan dibangun di kawasan Musi II dengan luas lahan 5 hektar. "Rencana didirikan SMK Penerbangan ini didasari tingginya kebutuhan tenaga ahli bidang penerbangan. Sebab posisi-posisi seperti kru atau pemesinan penerbangan selalu diisi tenaga luar. Padahal SDM yang dimiliki Sumsel tidak kalah dengan dari luar," katanya.
Menurutnya, untuk penerimaan siswa baru, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
"Lokasi sekolah di Musi II kita nilai tidak begitu jauh dari bandara ini sudah disetujui pemerintah pusat," ujarnya.
Dungkapkannya, untuk persyaratan penerimaan siswa akan dikoordinasikan dengan Kemenhub. Namun, yang pastinya calon siswa dari jurusan IPA dan tidak buta warna.
"Sumsel juga akan bangun Institut Teknologi Sumsel, sekolah teknologi pertama di luar pulau Jawa yang bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)," tambahnya. (pit)
Pemprov Sumsel bakal membangun 3 sekolah nasional yakni, Sekolah Tinggi Olahraga Negeri Sriwijaya (STONS), Institut Teknologi Sumatera (ITS) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerbangan. Hal ini diutarakan Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Diknas Sumsel, Widodo.
Dikatakannya, pembangunan sekolah tinggi olahraga bakal dibangun ruang kelas dan kantor. Tahap awal direncanakan membangun 6 ruang kelas dan 2 kantor, sedangkan untuk praktek olahraga bisa memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada.
"STONS ini sekolah berbasis pembinaan bakat siswa di olahraga ini sebagai realisasi dari himbauan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, memanfaatkan kawasan Jakabaring Sport City (JSC)," ujarnya, kemarin.
Widodo menjelaskan, STONS bakal dibangun tahun 2012 mendatang. Tahun 2013 sudah bisa menggelar proses belajar mengajar. Sekolah olahraga ini direncanakan dibuka 4 prodi diantaranya, prodi kepelatihan, prodi penjaskes dan lainnya. "Untuk tim pengajarnya baru ada Unsri, Universitas PGRI, tapi tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi atau dari kalangan lain," tuturnya.
Lanjutnya, selain STONS pemerintah juga akan membangun SMK Penerbangan. Lokasi SMK Penerbangan akan dibangun di kawasan Musi II dengan luas lahan 5 hektar. "Rencana didirikan SMK Penerbangan ini didasari tingginya kebutuhan tenaga ahli bidang penerbangan. Sebab posisi-posisi seperti kru atau pemesinan penerbangan selalu diisi tenaga luar. Padahal SDM yang dimiliki Sumsel tidak kalah dengan dari luar," katanya.
Menurutnya, untuk penerimaan siswa baru, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
"Lokasi sekolah di Musi II kita nilai tidak begitu jauh dari bandara ini sudah disetujui pemerintah pusat," ujarnya.
Dungkapkannya, untuk persyaratan penerimaan siswa akan dikoordinasikan dengan Kemenhub. Namun, yang pastinya calon siswa dari jurusan IPA dan tidak buta warna.
"Sumsel juga akan bangun Institut Teknologi Sumsel, sekolah teknologi pertama di luar pulau Jawa yang bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)," tambahnya. (pit)
Akhirnya, Talang Cogong Medang Tembus Roda Empat
Empat Lawang, SN
Setelah bertahun-tahun harus merasakan sulitnya jalan desa dilewati kendaraan, akhirnya warga Talang Cogong Medang Kecamatan Talang Padang bisa melihat daerah mereka dilalui kendaraan roda empat. Makanya, warga setempat memberikan apresiasi positif kepada pemerintah Empat Lawang.
Camat Talang Padang, Alhumaidi MM mengatakan, terbukanya jalan diarea Talang Cogong Medang membawa dampak positif kepada masyarakat. Terutama untuk berlalu lintas dari dan ke area talang tersebut. Sehingga tak bisa dipungkiri apabila masyarakat sangat berterima kasih kepada Bupati Empat Lawang yang telah membuka jalan ke talang mereka itu.
“Dengan dibukanya jalan ini transportasi sudah cukup lancar,” ujarnya, Minggu (11/12).
Dikatakannya, dahulu jalan menuju ke pemukiman penduduk ini sangat sulit dilalui. Bahkan dulu kendaraan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua, itupun motor khusus pendaki bukit. Sehingga dengan demikian, masyarakat kesulitan untuk membawa hasil panen mereka. Nah dengan adanya swadaya dari masyarakat dan gotong royong dari pemerintah kecamatan dan kabupaten sehingga bisa dilalui dengan roda dua dan empat.
“Dulunya kondisi jalan tidak bisa dilalui, padahal penghasilan petani berupa kopi sangat berpotensi di daerah Cogong Medang ini, makanya menjadi keluhan masyarakat. Oleh karena itulah masyarakat sangat bangga dengan terbukanya jalan ini,” terangnya.
Hanya saja, sambung Humaidi, kondisi jalan tersebut masih membutuhkan bantuan dari pemerintah kabupaten Empat Lawang, yakni berupa pengerasan jalan. Maklum, apabila musim hujan tiba, kondisi jalan menjadi sangat licin dan berlumpur sehingga sangat sulit untuk dilalui.
“Masyarakat sangat menantikan untuk jalan Cogong Medang ini dilakukan pengerasan jalan,” katanya.
Diketahui terbukanya jalan tersebut berkat kerjasama seluruh masyarakat desa setempat. Dengan cara swadaya secara bersama, pun juga dibantu oleh Pemerintah Empat Lawang. Terdapat juga masyarakat sekitarnya bisa menikmati terbukanya jalan itu. Diantaranya warga Renah Payang, Cogong Meranti, Sungai Geruntang, Pamak Salak, Talang Landai, Miungan, Danau Tematang Kering, dan tentunya warga Cogong Medang.
Sebelumnya, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri mengatakan, pihaknya berupaya secara serius untuk konsentrasi pembangunan bukan hanya untuk kecamatan Talang Padang saja, melainkan seluruh kecamatan di Empat Lawang akan diupayakan pembangunan secara bertahap dan berkeadilan.
“Semua kecamatan dan desa di Empat Lawang akan diberikan pembangunan, dengan anggaran yang diupayakan baik dari APBD, maupun APBN pusat,” katanya.
Mengenai pembangunan jalan di Talang Cogong Medang pihaknya pun memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bekerjasama baik sesama masyarakat. Dan selanjutnya untuk 2012 mendatang pihaknya akan berupaya memberikan anggaran APBD Empat Lawang berupaya pengerasan jalan.
“Insyaallah 2012 mendatang kita menggunakan APBD Empat Lawang untuk pengerasan dan pengaspalan jalan ke Talang Cogong Medang ini,” pungkas HBA. (eko)
Setelah bertahun-tahun harus merasakan sulitnya jalan desa dilewati kendaraan, akhirnya warga Talang Cogong Medang Kecamatan Talang Padang bisa melihat daerah mereka dilalui kendaraan roda empat. Makanya, warga setempat memberikan apresiasi positif kepada pemerintah Empat Lawang.
Camat Talang Padang, Alhumaidi MM mengatakan, terbukanya jalan diarea Talang Cogong Medang membawa dampak positif kepada masyarakat. Terutama untuk berlalu lintas dari dan ke area talang tersebut. Sehingga tak bisa dipungkiri apabila masyarakat sangat berterima kasih kepada Bupati Empat Lawang yang telah membuka jalan ke talang mereka itu.
“Dengan dibukanya jalan ini transportasi sudah cukup lancar,” ujarnya, Minggu (11/12).
Dikatakannya, dahulu jalan menuju ke pemukiman penduduk ini sangat sulit dilalui. Bahkan dulu kendaraan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua, itupun motor khusus pendaki bukit. Sehingga dengan demikian, masyarakat kesulitan untuk membawa hasil panen mereka. Nah dengan adanya swadaya dari masyarakat dan gotong royong dari pemerintah kecamatan dan kabupaten sehingga bisa dilalui dengan roda dua dan empat.
“Dulunya kondisi jalan tidak bisa dilalui, padahal penghasilan petani berupa kopi sangat berpotensi di daerah Cogong Medang ini, makanya menjadi keluhan masyarakat. Oleh karena itulah masyarakat sangat bangga dengan terbukanya jalan ini,” terangnya.
Hanya saja, sambung Humaidi, kondisi jalan tersebut masih membutuhkan bantuan dari pemerintah kabupaten Empat Lawang, yakni berupa pengerasan jalan. Maklum, apabila musim hujan tiba, kondisi jalan menjadi sangat licin dan berlumpur sehingga sangat sulit untuk dilalui.
“Masyarakat sangat menantikan untuk jalan Cogong Medang ini dilakukan pengerasan jalan,” katanya.
Diketahui terbukanya jalan tersebut berkat kerjasama seluruh masyarakat desa setempat. Dengan cara swadaya secara bersama, pun juga dibantu oleh Pemerintah Empat Lawang. Terdapat juga masyarakat sekitarnya bisa menikmati terbukanya jalan itu. Diantaranya warga Renah Payang, Cogong Meranti, Sungai Geruntang, Pamak Salak, Talang Landai, Miungan, Danau Tematang Kering, dan tentunya warga Cogong Medang.
Sebelumnya, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri mengatakan, pihaknya berupaya secara serius untuk konsentrasi pembangunan bukan hanya untuk kecamatan Talang Padang saja, melainkan seluruh kecamatan di Empat Lawang akan diupayakan pembangunan secara bertahap dan berkeadilan.
“Semua kecamatan dan desa di Empat Lawang akan diberikan pembangunan, dengan anggaran yang diupayakan baik dari APBD, maupun APBN pusat,” katanya.
Mengenai pembangunan jalan di Talang Cogong Medang pihaknya pun memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bekerjasama baik sesama masyarakat. Dan selanjutnya untuk 2012 mendatang pihaknya akan berupaya memberikan anggaran APBD Empat Lawang berupaya pengerasan jalan.
“Insyaallah 2012 mendatang kita menggunakan APBD Empat Lawang untuk pengerasan dan pengaspalan jalan ke Talang Cogong Medang ini,” pungkas HBA. (eko)
Buron 3 Tahun, Pelaku Penganiayaan Ditangkap
Sekayu, SN
Setelah lelah dan tidak ada lagi tempat persembunyian, karena selalu dikejar-kejar petugas, Hasbullah (26) warga Desa Sri Damai Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang menjadi daftar pencarian orang (DPO), akhirnya berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin, Muba, Minggu (11/12) sekitar pukul 06.00 WIB.
Tersangka Hasbullah yang selalu berpindah-pindah menghindari kejaran petugas selama buron tiga tahun, tidak bisa berbuat apa-apa, ketika petugas menangkapnya. Petugas sendiri sebelumnya menerima informasi dari masyarakat, kalau tersangka berada di Desa Sri Gunung.
Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kapolsek Keluang, Iptu Jauhari mengatakan, peristiwa penganiayaan berat hingga nyaris tewas yang dilakukan tersangka Hasbullah terhadap korban Ujang (30) warga Desa Sri Damai, terjadi pada 4 Februari 2009 lalu sekitar pukul 07.00 Wib di TKP sungai kecik Desa Sri Damai Kecamatan Keluang.
Kronologis kejadian kata Jauhari, saat itu korban Ujang sedang memancing ikan disungai, tiba-tiba datang pelaku, Hasbullah sambil memegang parang dan menanyakan kepada korban, siapa yang merusak pagar kebun dan mengambil tanaman miliknya.
Korban menjawab apa adanya dengan mengatakan, bahwa dirinya tidak tahu, jawaban itu dirasakan tidak puas oleh tersangka hingga menjurus perang mulut hingga berakhir adu tanding. Karena korban sendiri hanya tangan kosong, tak ayal lagi hujan sabetan parang milik tersangka menyambar sekujur tubuh korban, dengan cara membabi buta .
Korban mengalami luka dibagian kepala, tangan, dan muka, dan beberapa luka lainnya. Melihat korban sudah tidak berdaya dan dikiranya sudah tewas, tersangka langsung kabur.
"Korban sendiri setelah diketahui warga dilarikan ke RSUD Sekayu dan nyawanya terselamatkan," ungkap Jauhari. (her)
Usut Korupsi, Penegak Hukum di OKI Butuh Data
Kayuagung, SN
Pengusutan tuntas dugaan tindak pidana korupsi bukanlah perkara mudah seperti kasus lain. Data yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan lembaga penegak hukum untuk mengusutnya, akibatnya sangat minim perkara korupsi yang ditangani.
Demikian ditegaskan lembaga penegak hukum di Kabupaten OKI yakni Kejari Kayuagung dan Polres OKI saat menerima aksi damai unjukrasa sejumlah elemen, Jumat (9/12) di halaman kantornya. Unjukrasa ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia.
Mamik Sulgiono SH MH selaku Kepala Kejari Kayuagung mengatakan, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sehingga pengusutannya harus dilakukan cara yang sangat luar biasa pula.
”Harus dilakukan semua pihak, bukan saja hanya lembaga penegak hukum. Semua pihak harus memberikan dukungan, harus pakai data lengkap dan akurat,” kata Mamik Sulgiono dihadapan massa yang berjumlah sekitar 30-50 orang tersebut.
Sambung dia, Kejari Kayuagung menyambut baik aksi damai unjukrasa ini. Namun dihadapan massa, Kepala Kejari meminta agar unjukrasa ini bukan sekedar aksi turun jalan saja namun ditindaklanjuti dengan memberikan data dugaan korupsi ke pihaknya.
Sedangkan dari pihak Polres OKI, Kasatreskrim AKP H Surahman yang menerima massa mengatakan hal serupa. Untuk memproses dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.
”Untuk mengusut dugaan korupsi, prosesnya sangatlah panjang. Untuk memberantas korupsi jangan hanya memberikan masukan saran dan unjukrasa atau surat saja, tapi berikan kami data yang akurat,”pinta Kasatreskrim.
Lebih jauh diakuinya, pengusutan kasus korupsi yang dilakukan jajarannya selama ini memang sangatlah minim. Hanya ada 2 kasus dugaan korupsi yang sedang diusut, 1 kasus diantaranya adalah dugaan korupsi Dana Alokasi Desa (DAK).
Dalam orasinya, perwakilan massa dari sejumlah elemen di OKI ini tidak menyinggung secara detail oknum atau instansi yang melakukan dugaan tindak pidana korusi yang harus diusut tuntas penegak hukum. Namun dalam orasinya semangat massa cukup membara karena meneriakkan yel yel gantung koruptor. (iso)
Pengusutan tuntas dugaan tindak pidana korupsi bukanlah perkara mudah seperti kasus lain. Data yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan lembaga penegak hukum untuk mengusutnya, akibatnya sangat minim perkara korupsi yang ditangani.
Demikian ditegaskan lembaga penegak hukum di Kabupaten OKI yakni Kejari Kayuagung dan Polres OKI saat menerima aksi damai unjukrasa sejumlah elemen, Jumat (9/12) di halaman kantornya. Unjukrasa ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia.
Mamik Sulgiono SH MH selaku Kepala Kejari Kayuagung mengatakan, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sehingga pengusutannya harus dilakukan cara yang sangat luar biasa pula.
”Harus dilakukan semua pihak, bukan saja hanya lembaga penegak hukum. Semua pihak harus memberikan dukungan, harus pakai data lengkap dan akurat,” kata Mamik Sulgiono dihadapan massa yang berjumlah sekitar 30-50 orang tersebut.
Sambung dia, Kejari Kayuagung menyambut baik aksi damai unjukrasa ini. Namun dihadapan massa, Kepala Kejari meminta agar unjukrasa ini bukan sekedar aksi turun jalan saja namun ditindaklanjuti dengan memberikan data dugaan korupsi ke pihaknya.
Sedangkan dari pihak Polres OKI, Kasatreskrim AKP H Surahman yang menerima massa mengatakan hal serupa. Untuk memproses dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.
”Untuk mengusut dugaan korupsi, prosesnya sangatlah panjang. Untuk memberantas korupsi jangan hanya memberikan masukan saran dan unjukrasa atau surat saja, tapi berikan kami data yang akurat,”pinta Kasatreskrim.
Lebih jauh diakuinya, pengusutan kasus korupsi yang dilakukan jajarannya selama ini memang sangatlah minim. Hanya ada 2 kasus dugaan korupsi yang sedang diusut, 1 kasus diantaranya adalah dugaan korupsi Dana Alokasi Desa (DAK).
Dalam orasinya, perwakilan massa dari sejumlah elemen di OKI ini tidak menyinggung secara detail oknum atau instansi yang melakukan dugaan tindak pidana korusi yang harus diusut tuntas penegak hukum. Namun dalam orasinya semangat massa cukup membara karena meneriakkan yel yel gantung koruptor. (iso)
Karyawan PT PAMA Tercebur Bersama Buldozer
* Belum Ditemukan, Diduga Sudah Tewas
Muara Enim, SN
Udi Zulistia (40) warga Blok D No 12, BTN PAMA Karang Asem, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, karyawan PT PAMA Persada Nusantara, tercebur bersama buldozer ke dalam kawah eks tambang batubara.
Diduga korban yang masih terjebak di dalam buldozer berjam-jam sudah tewas, Minggu (11/12) sekitar pukul 03.30 di kawasan Tambang Muara Tiga Besar Utama (MTBU), Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Timur, Lahat.
Dari informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, kejadian tersebut berawal ketika korban yang menjabat sebagai instruktur alat-alat berat di PT PAMA Tanjung Enim, seperti biasa bekerja melatih pekerja lain untuk mengendalikan berbagai macam alat-alat berat ditambang.
Pada malam kejadian, korban masuk dalam shift II yang masuk dari pukul 18.00 hingga 06.00. Dan ketika masuk jam istirahat, korban
menghentikan sesi latihan dan menyuruh para pekerjanya istirahat.
Ketika akan istirahat, korban melihat masih banyak tumpukan tanah timbunan (disposal) yang belum diuruk ke dalam eks tambang batubara sedalam sekitar 39 meter. Kemudian korban berinisiatif membantu temannya dengan mencoba mengoperasikan Buldozer D 155 dengan nomor seri DZ 1011.
Saat menguruk tanah, tanpa disadari korban tiba-tiba tanah yang
dipijak boldozernya merenyak. Dan dalam hitungan detik, korban bersama
buldozernya langsung tenggelam ke dalam timbunan tanah yang sudah
menjadi lumpur sehingga menyulitkan evakuasi. Dan hingga sampai saat
ini, mayat korban belum ditemukan.
Menurut Warau, salah seorang instruktur PT PAMA, di rumah korban, bahwa kedalaman lumpur tersebut memang cukup dalam, namun dari hasil pengecekan sementara dilapangan dengan menggunakan besi behel,
pihaknya telah berhasil menemukan posisi alat berat becko di kedalaman
sekitar 12 meter.
“Kita masih terus melakukan upaya evakuasi. Namun untuk kronologis kejadian saya kurang tahu pasti. Saya disini cuma disuruh mewakili perusahaan untuk mendatangi rumah keluarga korban,” tukas Warau.
Sedangkan menurut Kapolres Muaraenim melalui Kapolsek Lawang Kidul AKP Tommy S, membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya sudah
melakukan pendataan awal dan menemui keluarga korban. Namun saat ini,
korban masih terus dilakukan pencarian.
“Tadi kita sudah berupaya melakukan pendataan, namun ternyata lokasi kejadian tersebut masuk dalam wilayah Lahat. Jadi kita hanya membantu saja,” terangnya. (yud)
Muara Enim, SN
Udi Zulistia (40) warga Blok D No 12, BTN PAMA Karang Asem, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, karyawan PT PAMA Persada Nusantara, tercebur bersama buldozer ke dalam kawah eks tambang batubara.
Diduga korban yang masih terjebak di dalam buldozer berjam-jam sudah tewas, Minggu (11/12) sekitar pukul 03.30 di kawasan Tambang Muara Tiga Besar Utama (MTBU), Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Timur, Lahat.
Dari informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, kejadian tersebut berawal ketika korban yang menjabat sebagai instruktur alat-alat berat di PT PAMA Tanjung Enim, seperti biasa bekerja melatih pekerja lain untuk mengendalikan berbagai macam alat-alat berat ditambang.
Pada malam kejadian, korban masuk dalam shift II yang masuk dari pukul 18.00 hingga 06.00. Dan ketika masuk jam istirahat, korban
menghentikan sesi latihan dan menyuruh para pekerjanya istirahat.
Ketika akan istirahat, korban melihat masih banyak tumpukan tanah timbunan (disposal) yang belum diuruk ke dalam eks tambang batubara sedalam sekitar 39 meter. Kemudian korban berinisiatif membantu temannya dengan mencoba mengoperasikan Buldozer D 155 dengan nomor seri DZ 1011.
Saat menguruk tanah, tanpa disadari korban tiba-tiba tanah yang
dipijak boldozernya merenyak. Dan dalam hitungan detik, korban bersama
buldozernya langsung tenggelam ke dalam timbunan tanah yang sudah
menjadi lumpur sehingga menyulitkan evakuasi. Dan hingga sampai saat
ini, mayat korban belum ditemukan.
Menurut Warau, salah seorang instruktur PT PAMA, di rumah korban, bahwa kedalaman lumpur tersebut memang cukup dalam, namun dari hasil pengecekan sementara dilapangan dengan menggunakan besi behel,
pihaknya telah berhasil menemukan posisi alat berat becko di kedalaman
sekitar 12 meter.
“Kita masih terus melakukan upaya evakuasi. Namun untuk kronologis kejadian saya kurang tahu pasti. Saya disini cuma disuruh mewakili perusahaan untuk mendatangi rumah keluarga korban,” tukas Warau.
Sedangkan menurut Kapolres Muaraenim melalui Kapolsek Lawang Kidul AKP Tommy S, membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya sudah
melakukan pendataan awal dan menemui keluarga korban. Namun saat ini,
korban masih terus dilakukan pencarian.
“Tadi kita sudah berupaya melakukan pendataan, namun ternyata lokasi kejadian tersebut masuk dalam wilayah Lahat. Jadi kita hanya membantu saja,” terangnya. (yud)
Mengapa Miranda Aman-aman Saja?
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SETELAH Nunun Nurbaeti resmi dijadikan tersangka
dan baru bisa tertangkap setelah sekian lama buron, masih banyak pertanyaan untuk kasus ini.
Tetapi ada banyak harapan kasus pemilihan DGSBI yan berjalan sangat lambat akan terkuak. Karena dari fakta persidangan, Nunun yang membagi-bagikan uang untuk wakil rakyat tersebut kini sudah masuk bui.
Bila saat ini Miranda Gultom tetap ngotot sok bersih dan tak tahu sumber uang yang dibagikan Nunun. Tetapi sangat mustahil dan tak masuk akal Nunun tak tahu asal uang dan latar belakang ia bagi-bagikan uang.
Tinggal menunggu aksi KPK untuk tegas dan jangan khawatir dengan intervensi, apalagi Nunun adalah isteri dari mantan Kapolri. Ini sangat diperlukan karena perjalanan kasus ini sudah sangat lama, dan banyak dugaan beraroma politik untuk saling menjatuhkan.
Kasus ini bergulir dan terus terkuak, karena diketahui sebelum Miranda sebelum terpilih, ada aksi bagi-bagi uang dari Nunun, dengan 'pilihan' untuk memilih Miranda. Dari persidangan sendiri diketahui Nunun dan Miranda sudah saling kenal.
Diketahui Miranda Gultom sendiri menjadi inisiator pertemuan belasan anggota FPDIP dari fraksi Komisi IX di Hotel Dharmawangsa. Di pertemuan ini, Miranda menjabarkan visi misinya supaya bisa terpilih menjadi DGBSI.
Miranda mengaku tidak ingat, siapa dari FPDIP yang pertama kali ia hubungi. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 45 itu berlangsung dalam suasana santai.
Dalam pertemuan itu, Miranda menjelaskan visi misi soal ekonomi bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Miranda juga berharap agar fit and proper test benar-benar diisi dengan pertanyaan yang menguji kompetensinya. Walaupun Miranda berkelit dan menyatakan semuanya sesuai jalur, orang normal saja tahu tempat pertemuan tersebut tidak lazim. Mengapa tidak di Gedung DPR yang sangat layak dan refresentatif.
Bantahan boleh saja dengan keras dilakukan Miranda yang selalu bernampilan nyentrik, tetapi sangat aneh, orang secerdas dia pura-pura tak tahu apa dalih Nunun memberikan uang ke wakil rakyat, dan tak tahu asal muasal uangnya. Nunun kini diketahui berada di Singapura. Menkum HAM Patrialis Akbar mengaku pihaknya belum berkomunikasi dengan pihak Singapura terkait keberadaan Nunun Nurbaeti, yang sudah menjadi tersangka. (***)
Pengentasan Kemiskinan Fokus 7 Daerah Tertinggal
Palembang, SN
Pengentasan kemiskinan masuk sebagai salah satu program prioritas pembangunan Pemprov Sumsel. Dari penjelasan Gubernur, tujuh daerah tertinggal di Sumsel masuk sebagai prioritas program pengentasan kemiskinan.
Ketujuh daerah tertinggal tersebut yakni, kabupaten Musi Rawas (Mura), Lahat, Banyuasin, Empat Lawang, OKI, OKUS dan OI. Sementara dana pengentasan kemiskinan yang dianggarkan mencapai 1.090.401.448.000.
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin saat menyampaikan nota keuangan dan penjelasan terhadap RAPBD Sumsel beberapa waktu lalu menyebut, ada 7 skala prioritas pembangunan Sumsel yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan agribisnis, peningkatan lumbung energi, pengembangan industri, penyediaan dan peningkatan infrastruktur, peningkatan ICT dan penanggulangan bencana alam.
"Untuk penanggulangan kemiskinan, anggarannya mencapai Rp 1.090.401.448.000 yang tersebar dalam 11 SKPD dan 35 program. Sasaran yang hendak dicapai tidak lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin," jelas Alex.
Kemudian kata Alex, untuk penyediaan dan peningkatan infrastruktur strategis, di sebar dalam 18 program di 5 SKPD dengan total anggaran Rp 648. 414.765.000.
Anggaran ini kata Alex tujuannya, terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata ke seluruh wilayah dan meningkatnya pemberdayaan daerah tertinggal.
Untuk peningkatan agribisnis beber Alex, ada di 4 SKPD melalui 11 program dengan anggaran Rp 12.081.063.000 dengan sasaran terpenuhinnya pangan bagi masyarakat Sumsel.
"Untuk peningkatan lumbung energi dan lumbung pangan, programnya sebanyak 18 program yang tersebar di 7 SKPD dengan total anggaran mencapai Rp 106.053.843.000," beber Alex.
Sementara pengembangan industri jelas Alex, anggarannya mencapai Rp 10.040. 490.000 yang disebar di 3 SKPD melalui 7 program.
Terpisah, Anggota DPRD Sumsel, Rizal Kennedi menilai, program peningkatan agribisnis yang dianggarkan sebesar Rp12 miliar lebih dalam RAPBD 2012 masih tergolong minim.
Menurutnya, anggaran program peningkatan agribisnis itu masih kecil kalau untuk pertanian dalam arti luas
"Kalau bisa anggaran di sektor pertanian itu lebih besar atau sekitar 20 persen dari total anggaran APBD Sumsel," kata Politisi PPP ini sembari mengatakan, idealnya anggaran sektor pertanian itu sekitar 20 persen dari total APBD atau sekitar Rp500 miliaran. (awj)
Pengentasan kemiskinan masuk sebagai salah satu program prioritas pembangunan Pemprov Sumsel. Dari penjelasan Gubernur, tujuh daerah tertinggal di Sumsel masuk sebagai prioritas program pengentasan kemiskinan.
Ketujuh daerah tertinggal tersebut yakni, kabupaten Musi Rawas (Mura), Lahat, Banyuasin, Empat Lawang, OKI, OKUS dan OI. Sementara dana pengentasan kemiskinan yang dianggarkan mencapai 1.090.401.448.000.
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin saat menyampaikan nota keuangan dan penjelasan terhadap RAPBD Sumsel beberapa waktu lalu menyebut, ada 7 skala prioritas pembangunan Sumsel yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan agribisnis, peningkatan lumbung energi, pengembangan industri, penyediaan dan peningkatan infrastruktur, peningkatan ICT dan penanggulangan bencana alam.
"Untuk penanggulangan kemiskinan, anggarannya mencapai Rp 1.090.401.448.000 yang tersebar dalam 11 SKPD dan 35 program. Sasaran yang hendak dicapai tidak lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin," jelas Alex.
Kemudian kata Alex, untuk penyediaan dan peningkatan infrastruktur strategis, di sebar dalam 18 program di 5 SKPD dengan total anggaran Rp 648. 414.765.000.
Anggaran ini kata Alex tujuannya, terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata ke seluruh wilayah dan meningkatnya pemberdayaan daerah tertinggal.
Untuk peningkatan agribisnis beber Alex, ada di 4 SKPD melalui 11 program dengan anggaran Rp 12.081.063.000 dengan sasaran terpenuhinnya pangan bagi masyarakat Sumsel.
"Untuk peningkatan lumbung energi dan lumbung pangan, programnya sebanyak 18 program yang tersebar di 7 SKPD dengan total anggaran mencapai Rp 106.053.843.000," beber Alex.
Sementara pengembangan industri jelas Alex, anggarannya mencapai Rp 10.040. 490.000 yang disebar di 3 SKPD melalui 7 program.
Terpisah, Anggota DPRD Sumsel, Rizal Kennedi menilai, program peningkatan agribisnis yang dianggarkan sebesar Rp12 miliar lebih dalam RAPBD 2012 masih tergolong minim.
Menurutnya, anggaran program peningkatan agribisnis itu masih kecil kalau untuk pertanian dalam arti luas
"Kalau bisa anggaran di sektor pertanian itu lebih besar atau sekitar 20 persen dari total anggaran APBD Sumsel," kata Politisi PPP ini sembari mengatakan, idealnya anggaran sektor pertanian itu sekitar 20 persen dari total APBD atau sekitar Rp500 miliaran. (awj)
Jumat, 09 Desember 2011
ELBOB Untuk Kenalkan Daerah
Empat Lawang, SN
Pemerintah Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati menggelar Empat Lawang Battle of the Best (ELBOB) kejuaraan Nasional Off Road di Empat Lawang tidak lain adalah upaya untuk mengenalkan potensi daerah di Kabupaten Empat Lawang. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM di sela-sela arena pertandingan di 3A Tebing Tinggi, Kamis (8/12).
“Tidak hanya dengan cara pagelaran seni ataupun pameran untuk mengenalkan daerah. Dengan kejurnas off road ini juga adalah suatu peluang untuk mendatangkan investor. Karena mereka datang dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan ada beberapa peserta dari negara tetangga yang langsung mengunjungi Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati,” terang HBA.
Maklum, sambung HBA, peserta yang hadir itu berbagai kalangan dan profesi. Ada yang langsung pejabat tinggi dari berbagai daerah, kepolisian, kalangan pengusaha, bahkan tak sedikit juga yang memiliki saham di beberapa perusahaan. Sehingga mereka bisa jadi penyambung lidah untuk mengenalkan Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati dihadapan pengusaha lainnya. Juga termasuk bagi masyarakat dan berbagai kalangan lain tentang Empat Lawang.
“Kitapun berharap demikian, dari gelaran ini setidaknya menjadi barometer bagi pemerintah. Setidaknya memberikan peluang dan membuka pintu bagi investor untuk menanam sahamnya membangun perusahan dan apapun jenisnya di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati,” tambahnya.
Ditinjau dari segi ekonomi, sambung HBA, bisa membantu ekonomi masyarakat kecil bagi warga Tebing Tinggi. Terutama bagi yang mendirikan stand berjualan untuk mengais rezeki yang langsung transaksi jual beli dari peserta maupun official.
“Mulai dari penginapan, rumah makan, kantin, bahkan perbenkelan diramaikan oleh peserta ELBOB ini,” katanya.
Sementara itu panitia teknis ELBOB 2011, Piyong mengatakan, peserta yang sudah menginformasikan kehadirannya sudah mencapai 99 orang. Kini mereka sedang melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti setiap Special Competition Stage (SCS) yang diberikan. “Di hari pertama ini (kemarin, red), semua peserta sudah mengikuti SCS 1 hingga SCS 4 di area 3A Tebing Tinggi,” ungkapnya.
Sekedar informasi, kejurnas Off road ELBOB 2011 tiga rangkaian lomba. Yakni Eliminasi, Country Road and Road Venture, dan Final Top 20 dan Eliminator Challenge. Dilaksanakan di areal 3A, samping Hotel Aceng, dan Lapangan Terowongan Tebing Tinggi. (eko)
Pemerintah Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati menggelar Empat Lawang Battle of the Best (ELBOB) kejuaraan Nasional Off Road di Empat Lawang tidak lain adalah upaya untuk mengenalkan potensi daerah di Kabupaten Empat Lawang. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM di sela-sela arena pertandingan di 3A Tebing Tinggi, Kamis (8/12).
“Tidak hanya dengan cara pagelaran seni ataupun pameran untuk mengenalkan daerah. Dengan kejurnas off road ini juga adalah suatu peluang untuk mendatangkan investor. Karena mereka datang dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan ada beberapa peserta dari negara tetangga yang langsung mengunjungi Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati,” terang HBA.
Maklum, sambung HBA, peserta yang hadir itu berbagai kalangan dan profesi. Ada yang langsung pejabat tinggi dari berbagai daerah, kepolisian, kalangan pengusaha, bahkan tak sedikit juga yang memiliki saham di beberapa perusahaan. Sehingga mereka bisa jadi penyambung lidah untuk mengenalkan Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati dihadapan pengusaha lainnya. Juga termasuk bagi masyarakat dan berbagai kalangan lain tentang Empat Lawang.
“Kitapun berharap demikian, dari gelaran ini setidaknya menjadi barometer bagi pemerintah. Setidaknya memberikan peluang dan membuka pintu bagi investor untuk menanam sahamnya membangun perusahan dan apapun jenisnya di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati,” tambahnya.
Ditinjau dari segi ekonomi, sambung HBA, bisa membantu ekonomi masyarakat kecil bagi warga Tebing Tinggi. Terutama bagi yang mendirikan stand berjualan untuk mengais rezeki yang langsung transaksi jual beli dari peserta maupun official.
“Mulai dari penginapan, rumah makan, kantin, bahkan perbenkelan diramaikan oleh peserta ELBOB ini,” katanya.
Sementara itu panitia teknis ELBOB 2011, Piyong mengatakan, peserta yang sudah menginformasikan kehadirannya sudah mencapai 99 orang. Kini mereka sedang melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti setiap Special Competition Stage (SCS) yang diberikan. “Di hari pertama ini (kemarin, red), semua peserta sudah mengikuti SCS 1 hingga SCS 4 di area 3A Tebing Tinggi,” ungkapnya.
Sekedar informasi, kejurnas Off road ELBOB 2011 tiga rangkaian lomba. Yakni Eliminasi, Country Road and Road Venture, dan Final Top 20 dan Eliminator Challenge. Dilaksanakan di areal 3A, samping Hotel Aceng, dan Lapangan Terowongan Tebing Tinggi. (eko)
Pemkab OKUS Dukung Gerakan Tanam 1 M Pohon
Muaradua, SN
Gerakan menanam 1 Miliar Pohon yang dicanangkan Presiden SBY pemerintah kabupaten OKU Selatan mendukung penuh kegiatan tersebut. Melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan(Dishutbun) OKU Selatan, bentuk dukungan itu diwujudkan dengan penanaman pohon yang dipusatkan di beberapa titik antara lain komplek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Lingkungan Pemkab Kabupaten OKU Selatan .
Kegiatan itu dirangkai dengan peringatan hari PU dan Hari Menanam Pohon Indonesia 2011. Sebenarnya jauh sebelum pemerintah pusat memprogramkan Gerakan Menanam 1 Miliar Pohon, Pemkab OKU Selatan sudah lebih dahulu melakukan langkah nyata berupa sosialisasi kepada masyarakat pentingnya kelestarian hutan sebagai penjaga ekosistem dan kesehatan lingkungan.
"Kalau sekarang kan namanya Program Nasional Penanaman 1 Miliar Pohon, kalau dulu ada program penghijauan. Nah, di Kabupaten OKU Selatan sebenarnya program ini telah lama dilakukan," terang Kadin Hutbun OKUS Winaryo.
Menurutnya, sejak lama pemkab menggalakkan penanaman pohon, terutama di lahan-lahan tandus, dengan membagikan bibit pohon dan buah kepada masyarakat. "Komoditas ini juga bisa menambah penghasilan masyarakat. Apalagi bila dirawat dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Winaryo, tujuan lain penanaman pohon adalah mencegah banjir, tanah longsor, termasuk pula rehabilitasi hutan akibat kebakaran. Penanaman itu juga diharapkan sebagai bentuk konservasi, penyerapan karbon dioksida, dan antisipasi pada perubahan iklim.
"Ini juga sebagai bentuk partisipasi kita terhadap kebutuhan pangan dan energi serta ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dan)
Gerakan menanam 1 Miliar Pohon yang dicanangkan Presiden SBY pemerintah kabupaten OKU Selatan mendukung penuh kegiatan tersebut. Melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan(Dishutbun) OKU Selatan, bentuk dukungan itu diwujudkan dengan penanaman pohon yang dipusatkan di beberapa titik antara lain komplek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Lingkungan Pemkab Kabupaten OKU Selatan .
Kegiatan itu dirangkai dengan peringatan hari PU dan Hari Menanam Pohon Indonesia 2011. Sebenarnya jauh sebelum pemerintah pusat memprogramkan Gerakan Menanam 1 Miliar Pohon, Pemkab OKU Selatan sudah lebih dahulu melakukan langkah nyata berupa sosialisasi kepada masyarakat pentingnya kelestarian hutan sebagai penjaga ekosistem dan kesehatan lingkungan.
"Kalau sekarang kan namanya Program Nasional Penanaman 1 Miliar Pohon, kalau dulu ada program penghijauan. Nah, di Kabupaten OKU Selatan sebenarnya program ini telah lama dilakukan," terang Kadin Hutbun OKUS Winaryo.
Menurutnya, sejak lama pemkab menggalakkan penanaman pohon, terutama di lahan-lahan tandus, dengan membagikan bibit pohon dan buah kepada masyarakat. "Komoditas ini juga bisa menambah penghasilan masyarakat. Apalagi bila dirawat dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Winaryo, tujuan lain penanaman pohon adalah mencegah banjir, tanah longsor, termasuk pula rehabilitasi hutan akibat kebakaran. Penanaman itu juga diharapkan sebagai bentuk konservasi, penyerapan karbon dioksida, dan antisipasi pada perubahan iklim.
"Ini juga sebagai bentuk partisipasi kita terhadap kebutuhan pangan dan energi serta ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dan)
2012, MURA Berlakukan Tarif Penerbangan Komersial
Musi Rawas, SN
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) menghentikan subsidi tiket penerbangan reguler Lubuklinggau - Jakarta dari Bandara Silampari terhitung mulai 2012. Sebelumnya Subsidi yang digelontorkan oleh pemda setempat sebesar Rp20 Miliar untuk dua tahun.
"Mulai tahun depan tidak ada lagi anggaran untuk subsidi tiket pesawat dan penerbangan sudah diberlakukan tarif tiket penerbangan komersial," kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Mura, H Gotri Suyanto, Kamis (9/12).
Dikatakannya, penghentian subsidi tersebut selain sudah dua tahun di berikan subsidi untuk pengoperasian bandara silampari, juga anggaran untuk tahun 2012 porsinya lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.
“Prioritas anggaran tahun depan lebih ke pemenuhan infrastruktur dan ini jauh lebih penting karena menyentuh langsung ke masyarakat,” terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Musi Rawas, Ari Narsa JS mengungkapkan bahwa penghentian subsidi tiket dilakukan karena perpanjangan landasan pacu bandara tersebut yang saat ini sudah mencapai 1.350 meter dan selanjutnya diperpanjang menjadi 2.000 meter.
Dengan infrastruktur yang tersedia sekarang ini katanya, maka tahun mendatang bandara silampari sudah bisa digunakan untuk penerbangan pesawat berbadan besar sehingga sudah bisa dikenakan tarif komersial.
“Infrastruktur dan perlengkapan badara terus kita kerjakan sehingga dengan kondisi tersebut bisa di berlakukan tarif penerbangan komersial,” katanya.
Dijelaskannya, selama ini penerbangan ini dilayani oleh maskapai Komala Tri Varia dengan menggunakan pesawat jenis Bae 146 tipe dengan kapasitas angkut penumpang 86 orang, namun mengingat landasan pacu masih 1.350 meter, penumpang dibatasi hanya 60 orang. Untuk sekali penerbangan harga tiket dijual Rp650.000 per orang. Kedepannya tentu beban subsidi tersebut bisa dihentikan.
”Selain dibantu pemerintah pusat sebesar Rp100 miliar, pengembangan bandara silampari juga dibantu oleh Provinsi Sumsel, dan ada juga hibah Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Empat Lawang,” demikian tukasnya. (fik)
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) menghentikan subsidi tiket penerbangan reguler Lubuklinggau - Jakarta dari Bandara Silampari terhitung mulai 2012. Sebelumnya Subsidi yang digelontorkan oleh pemda setempat sebesar Rp20 Miliar untuk dua tahun.
"Mulai tahun depan tidak ada lagi anggaran untuk subsidi tiket pesawat dan penerbangan sudah diberlakukan tarif tiket penerbangan komersial," kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Mura, H Gotri Suyanto, Kamis (9/12).
Dikatakannya, penghentian subsidi tersebut selain sudah dua tahun di berikan subsidi untuk pengoperasian bandara silampari, juga anggaran untuk tahun 2012 porsinya lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.
“Prioritas anggaran tahun depan lebih ke pemenuhan infrastruktur dan ini jauh lebih penting karena menyentuh langsung ke masyarakat,” terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Musi Rawas, Ari Narsa JS mengungkapkan bahwa penghentian subsidi tiket dilakukan karena perpanjangan landasan pacu bandara tersebut yang saat ini sudah mencapai 1.350 meter dan selanjutnya diperpanjang menjadi 2.000 meter.
Dengan infrastruktur yang tersedia sekarang ini katanya, maka tahun mendatang bandara silampari sudah bisa digunakan untuk penerbangan pesawat berbadan besar sehingga sudah bisa dikenakan tarif komersial.
“Infrastruktur dan perlengkapan badara terus kita kerjakan sehingga dengan kondisi tersebut bisa di berlakukan tarif penerbangan komersial,” katanya.
Dijelaskannya, selama ini penerbangan ini dilayani oleh maskapai Komala Tri Varia dengan menggunakan pesawat jenis Bae 146 tipe dengan kapasitas angkut penumpang 86 orang, namun mengingat landasan pacu masih 1.350 meter, penumpang dibatasi hanya 60 orang. Untuk sekali penerbangan harga tiket dijual Rp650.000 per orang. Kedepannya tentu beban subsidi tersebut bisa dihentikan.
”Selain dibantu pemerintah pusat sebesar Rp100 miliar, pengembangan bandara silampari juga dibantu oleh Provinsi Sumsel, dan ada juga hibah Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Empat Lawang,” demikian tukasnya. (fik)
Memprihatinkan Kerusakan Hutan dan Alam di Pagaralam
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat MEMPRIHATINKAN kondisi hutan lindung dan alam di wilayah Pagaralam sekitarnya. Kerusakan terus terjadi, yang semuanya disebabkan ulah tangan tak bertanggungjawab. Kebakaran hutan terus terjadi dan alam menjadi rusak.
Hal ini jelas karena pola ladang berpindah dan membuka lahan dengan cara dibakar.
Kemudian kerusakan hutan yang disebabkan karena perambahan hutan secara diam-diam atau Illegal Logging. Beberapakali terjadi banjir bandang yang cukup besar, yang penyebabnya karena hutan lindung dibabat habis.
Mengejutkan data yang menunjukkan, sekitar 5.340 hektare (ha) dari luas keseluruhan hutan lindung 28.740 hektare hutan di Pagaralam saat ini mengalami kerusakan cukup parah. Disebut mengejutkan, karena selama ini wilayah Pagaralam dikenal sebagai daerah yang alamnya masih terjaga, asri, dan tentu banyak orang yang berkunjung kesana karena hutannya masih hijau.
Tetapi keunggulan daerah dimana alam sebagai jualan wisata, justru tak dijaga dan dirawat. Dimana kendali dan peranan pemerintah atau penguasa di Pagaralam selama ini, hingga kerusakan hutan sedemikian parahnya?
Hal yang juga memprihatinkan, meskipun sudah dilakukan penanaman kembali, tapi hasilnya belum menunjukan kemajuan berarti. Bahkan di kawasan perbatasan dengan wilayah Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Lahat, keberadaan hutan lindung makin banyak terjadi perambahan.
Untuk diketahui data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagaralam, dari luas wilayah Kota Pagaralam mencapai 63.366 hekatare sudah sekitar 15 persen menjadi wilayah pemukiman dan hampir 30 persen merupakan areal perkebunan rakyat.
Kondisi ini membuat beberapa titik daerah yang sebenarnya wilayah hutan dan resapan air, sudah menjadi daerah pemukiman. Sampai bulan Desember 2009, wilayah Pagaralam dibagi lagi dalam hutan lindung seluas sekitar 28.740 hektare, hutan budidaya sekitar 24.336 hektare, terdiri dari lokasi pemukiman, persawahan, perkantoran, pasar, lahan sayuran, perkebunan dan infrastruktur masyarakat. Untuk kerusakan hutan lindung mencapai 7.340 hektare dan kini berkurang menjadi 5.340 hektare.
Saat ini secara umum kerusakan hutan di Indonesia merupakan permasalahan yang besar, bahkan sudah mencapai ambang mengkhawatirkan. Sudah banyak efek buruk untuk rakyat karena kerusakan hutan dan alam. Banjir bandang, tanang longsor dan bencana alam lainnya silih berganti datang, semua karena hutan yang dirusak dengan membabi-buta.
Bila saat ini pemerintah mengecam penebangan liar, termasuk yang mengatasnamakan industri, rasanya agak telat karena saat ini terlanjur hutan sudah rusak parah.
Dengan kondisi hutan saat ini tentu bukan hal yang mengejutkan, kerugian akibat perbuatan yang merusak lingkungan tersebut mencapai Rp 83 miliar atau Rp 30,3 triliun per tahun.
Tentu jumlah hitungan yang sangat besar tersebut lari ke bukan tempatnya. Banyak kantong oknum pejabat, oknum aparat, dan oknum yang lainnya yang sangat diuntungkan dengan kondisi ini.
Untuk masalah ini seharusnya penguasa yang bicara dan bertindak. Rasanya karena Indonesia sudah terlanjur dicap sebagai Negara yang sama sekali tidak bersahabat dengan alam, pemerintan harus sigap bertindak dengan menjaga alam.
Ini tidak, drama rusaknya hutan dan alam ini seperti drama panjang dengan episode yang tidak terputus. Tiba-tiba pemerintah seperti terkejut saat kondisi hutan sudah rusak parah, kemudian terlupakan lagi. Kemudian muncul lagi berita tentang banjir bandang, lalu mengucapkan ada kata prihatin tanpa sama sekali bertindak tegas untuk orang yang merusak alam. Sampai kapan ini akan terus terjadi?
Warga Pagaralam tentu tak mau kondisi hutan di daerah mereka semakin rusak parah, karena dampak buruk karenanya sudah bisa dilihat. Belum terlambat untuk memperbaikinya. Peduli dengan alam intinya dan ketegasan bagi yang merusak hutan. (***)
Alex Yakin di Sumsel Tak Ada Rekening 'Gendut' PNS
Palembang, SN
Temuan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda kaya raya yang memiliki rekening hingga miliaran rupiah mendapat perhatian dari berbagai pihak, tidak terkecuali Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Namun, Alex yakin, di Sumsel tidak ada PNS muda yang memiliki rekening sebagaimana yang ditemukan PPATK.
Hal ini diungkapkan Alex usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sumsel, Kamis (9/12). Bahkan, Alex dengan tegas memastikan kalau di Sumsel, tidak mungkin bawahannya, terlebih PNS yang masih berusia muda pada level golongan IIIB mempunyai rekening miliaran rupiah.
“Kalau di Palembang, yang jelas gubernur nya buntu, kalau tidak percaya lihatlah rekening saya, tapi jangan lihat perut saya, kalau perut saya memang gendut,” gurau Alex.
Alex juga mempersilahkan untuk melihat seluruh proyek-proyek yang ada di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), apakah ada rekening yang masuk pada pribadi seorang PNS sebanyak itu. Bahkan, kalaupun dikorupsi ia yakin nilainya tidak akan sebanyak itu.
“Masak sampai ratusan miliar, begini aja, coba anda lihat di seluruh proyek di SKPD. Kalaupun di korupsikan tidak sebesar itu, mudah-mudahan mungkin tidak disitu. Tapi yang jelas bukan saya, kamu (wartawan) jangan menduga-duga,” ujarnya lagi.
Sementara itu Ketua DPRD Sumsel, Wasista Bambang Utoyo menilai, munculnya temuan PPATK tentang rekening 'gendut' PNS muda jangan selalu dipersepsikan negatif. Menurutnya, bisa saja rekening tersebut berasal dari warisan yang diterima si pemilik rekening.
"Ya bisa saja, PNS itu ada warisan dan mungkin ada usaha. Kalau dia dapat warisan dan ada bukti warisannya, tidak bisa di curigai,” imbuhnya. (awj)
Pemilik Lahan Stop Pekerjaan SUTT Prabumulih
Prabumulih, SN
Pekerjaan pemindahan tower saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV Simpang Tiga Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kian terancam tidak selesai tepat waktu atau pada pertengahan Desember ini. Hal itu disebabkan, penyetopan pekerjaan yang dilakukan sejumlah pemilik lahan yang lahannya terkena proyek yang didanai dari APBD Prabumulih tahun 2011 sekitar Rp 11 milyar tersebut.
Penyetopan pekerjaan yang tinggal pemasangan kabel jaringan SUTT itu, tidak terjadi hanya di titik tower pertama. Namun juga terjadi di titik tower unit enam. Masing–masing pemilik lahan beralasan, penyetopan dilakukan karena penyedia tenaga listrik atau pelaksana kontraktor (PK) PT Gema Swastika Dinamika (GSD) yang memenangkan tender pekerjaan itu, belum membayar ganti rugi penggunaan lahan mereka.
“Pekerjaan mereka sementara ini, kita stop dulu. Karena apa yang dijanjikan sampai hari ini ternyata omong kosong dan janji–janji saja. Saya pun menyesal, telah mengizinkan mereka memasang kerangka tiang tower (ericson) di lahan saya tersebut,” ucap salah satu warga yang lahannya terkena pembangunan tapak tiang tower, ditemui kemarin siang.
Dia pun menyesalkan kelalaian tim pendata atau pengawas pekerjaan yang tidak mendata secara rinci nama–nama pemilik lahan. “Karena awalnya lahan pembuatan tapak tower itu masuk ke tanah Sudiro, tapi ternyata setelah sekembali saya dari kampung halaman tanah saya juga kena bahkan separuhnya,” ungkap bapak tiga anak ini, sembari meminta namanya tidak disebut.
Petani bibit karet ini pun tidak akan memberikan izin pekerjaan hingga ada kesepakatan antara dirinya dengan pihak pemborong bukan dengan Pemkot Prabumulih, tentang masalah ganti rugi lahan yang digunakan. “Karena selain digunakan sebagai tapak tower, ternyata tanah saya juga masuk jalur Right Of Way (ROW). Tapi janjinya mau datang hari ini, ternyata bohong,” ujarnya.
Penolakan serupa juga disampaikan salah satu pemilik ternak ayam. Menurut warga yang mengaku sudah menempati dan berusaha sejak tahun 1990–an itu, pihaknya tidak akan memberikan izin kepada pihak pelaksana kontraktor. Selain penawaran ganti rugi yang tidak sesuai, juga pengaruh yang timbul akibat pemasangan kabel jaringan ROW SUTT tersebut.
“Masalah ini sebenarnya sudah dua tahun lalu, tapi sampai sekarang tidak jelas dan terkesan memaksakan kehendak. Karena di gambar sket pertama, tanah saya hanya kena sedikit. Tapi kemudian diubah tanah saya habis dibelah lupis, bagaimana saya tidak stres. Karena inilah tempat usaha dan periuk nasi keluarga saya,” ucap salah satu pemilik lahan yang juga meminta namanya tidak ditulis.
Ia pun siap melaporkan para pekerja ke polisi, jika masih memaksa masuk ke lokasi usaha ternak ayamnya. Bahkan tidak cukup sampai disitu saja, dia juga sudah siap seandainya masalah pekerjaan dan ganti rugi lahan SUTT itu masuk ke ranah hukum. “Karena berdasarkan UU tentang ketenagalistrikan yakni UU No. 30 Tahun 2009, pasal 30 itu jelas masalah ganti rugi dan kompensasi dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (pemborong). Bukan Pemerintah Kota selaku pemberi pekerjaan,” tegas pria berkulit putih ini, saat ditemui dikandang ternak ayamnya, Desa Sindur, Kecamatan Cambai, Rabu (7/12) pagi.
Bahkan dia juga menyebut, sanksi bagi penyedia tenaga listrik jika tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung. “Itu pidana penjaranya paling lama lima tahun dan denda kalau tidak salah sekitar Rp 3 milyar. Jadi sampai dimanapun saya siap melayani,” tantangnya. (and)
Pekerjaan pemindahan tower saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV Simpang Tiga Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kian terancam tidak selesai tepat waktu atau pada pertengahan Desember ini. Hal itu disebabkan, penyetopan pekerjaan yang dilakukan sejumlah pemilik lahan yang lahannya terkena proyek yang didanai dari APBD Prabumulih tahun 2011 sekitar Rp 11 milyar tersebut.
Penyetopan pekerjaan yang tinggal pemasangan kabel jaringan SUTT itu, tidak terjadi hanya di titik tower pertama. Namun juga terjadi di titik tower unit enam. Masing–masing pemilik lahan beralasan, penyetopan dilakukan karena penyedia tenaga listrik atau pelaksana kontraktor (PK) PT Gema Swastika Dinamika (GSD) yang memenangkan tender pekerjaan itu, belum membayar ganti rugi penggunaan lahan mereka.
“Pekerjaan mereka sementara ini, kita stop dulu. Karena apa yang dijanjikan sampai hari ini ternyata omong kosong dan janji–janji saja. Saya pun menyesal, telah mengizinkan mereka memasang kerangka tiang tower (ericson) di lahan saya tersebut,” ucap salah satu warga yang lahannya terkena pembangunan tapak tiang tower, ditemui kemarin siang.
Dia pun menyesalkan kelalaian tim pendata atau pengawas pekerjaan yang tidak mendata secara rinci nama–nama pemilik lahan. “Karena awalnya lahan pembuatan tapak tower itu masuk ke tanah Sudiro, tapi ternyata setelah sekembali saya dari kampung halaman tanah saya juga kena bahkan separuhnya,” ungkap bapak tiga anak ini, sembari meminta namanya tidak disebut.
Petani bibit karet ini pun tidak akan memberikan izin pekerjaan hingga ada kesepakatan antara dirinya dengan pihak pemborong bukan dengan Pemkot Prabumulih, tentang masalah ganti rugi lahan yang digunakan. “Karena selain digunakan sebagai tapak tower, ternyata tanah saya juga masuk jalur Right Of Way (ROW). Tapi janjinya mau datang hari ini, ternyata bohong,” ujarnya.
Penolakan serupa juga disampaikan salah satu pemilik ternak ayam. Menurut warga yang mengaku sudah menempati dan berusaha sejak tahun 1990–an itu, pihaknya tidak akan memberikan izin kepada pihak pelaksana kontraktor. Selain penawaran ganti rugi yang tidak sesuai, juga pengaruh yang timbul akibat pemasangan kabel jaringan ROW SUTT tersebut.
“Masalah ini sebenarnya sudah dua tahun lalu, tapi sampai sekarang tidak jelas dan terkesan memaksakan kehendak. Karena di gambar sket pertama, tanah saya hanya kena sedikit. Tapi kemudian diubah tanah saya habis dibelah lupis, bagaimana saya tidak stres. Karena inilah tempat usaha dan periuk nasi keluarga saya,” ucap salah satu pemilik lahan yang juga meminta namanya tidak ditulis.
Ia pun siap melaporkan para pekerja ke polisi, jika masih memaksa masuk ke lokasi usaha ternak ayamnya. Bahkan tidak cukup sampai disitu saja, dia juga sudah siap seandainya masalah pekerjaan dan ganti rugi lahan SUTT itu masuk ke ranah hukum. “Karena berdasarkan UU tentang ketenagalistrikan yakni UU No. 30 Tahun 2009, pasal 30 itu jelas masalah ganti rugi dan kompensasi dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (pemborong). Bukan Pemerintah Kota selaku pemberi pekerjaan,” tegas pria berkulit putih ini, saat ditemui dikandang ternak ayamnya, Desa Sindur, Kecamatan Cambai, Rabu (7/12) pagi.
Bahkan dia juga menyebut, sanksi bagi penyedia tenaga listrik jika tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung. “Itu pidana penjaranya paling lama lima tahun dan denda kalau tidak salah sekitar Rp 3 milyar. Jadi sampai dimanapun saya siap melayani,” tantangnya. (and)
Kamis, 08 Desember 2011
Kinerja dan Manajemen PLN Ranting Muaradua Lemah
Muaradua, SN
Lemahnya manajemen PLN Ranting Muaradua yang kerap melakukan pemadaman listrik secara tiba-tiba diapresiasi oleh fraksi PDIP DPRD OKU Selatan.
Hal itu terungkap saat Fraksi PDIP DPRD OKU Selatan menyampaikan tanggapan umum Kinerja petugas PLN yang kerap melakukan pemadaman listrik tanpa memperhatikan dampak buruk bagi masyarakat khususnya pelanggaran PLN di daerah setempat.
"Motto PLN Muaradua layaknya Mati-Mati Dan Mati . Untuk itu Fraksi mempertanyakan perjanjian kontrak antara pelanggan dan prusahaan (PLN) yang disebutkan masing-masing pihak,“ jelas Al Juandi SSos sebagai juru bicara Fraksi beberapa waktu lalu.
Lanjutnya, dalam hal ini pelanggan sudah mengalami kerugian materi antara lain tegangan dibawah standar ditambah pemadaman yang tidak beraturan baik hujan turun maupun tidak listrik mati alasan "PLN jaringan terganggu, mengapa sebelumnya tidak diantisipasi. Apa kerja manager selama ini. Banyaknya kerugian masyarakat dibidang alat-alat elektronik ditambah pemadaman yang tidak beraturan akibatnya bertambah pula beban pembayaran, anehnya lagi petugas pencatat meteran yang tidak setiap bulan memerikasa meteran yang terjadi main tembak meteran atau perkiraan pemakaian, kami pertanyakan apa wujud pertanggungjawaban PLN terhadap kerugian yang diderita pelanggan," jelasnya.
Lebih lanjut dikatanya, PLN Ranting Muaradua agar segera mengatasi keluhan pelanggan. Pelanggan berhak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan perjanjian kontrak. "Dengan keadaan PLN saat ini kami sangat prihatin atas kinerja manajerial PLN Ranting Muaradua, tidak salah bila PLN Muaradua mendapat julukan menjadi Pembangkit Listrik Takut Hujan (PLTH) atau (PLTA) Pembangkit Listrik Takut Angin,” tuturnya.
Terpisah Manager PLN Ranting Muaradua saat hendak di konfirmasi di kantor PLN Muaradua. Wartawan tidak pernah berhasil menemui. "Manager tidak pernah berada ditempat, kelapangan terus pak,” ujar staf. (dan)
Saluran Air Jalan Utama Sekayu Penuh Sampah
Sekayu, SN
Saluran air di sepanjang jalan utama Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sepertinya tidak berfungsi baik dan perlu pembenahan. Akibatnya, air sisa hujan tidak mengalir dan banyak sampah dedaunan.
Pengamatan koran ini, Rabu (7/12), genangan air yang juga dihuni jentik-jentik nyamuk nyaris terdapat di sepanjang selokan yang ada. Baik di jalan utama Kol. Wahid Udin, di Jl Merdeka, Letnan Munandar dan selokan-selokan lainnya. Masih untung, ibukota Kabupaten Muba ini bukan daerah yang rawan banjir meski kerap diguyur hujan deras.
Namun, aspek kebersihan dan kesehatan tentu diharapkan menjadi pertimbangan masyarakat dan pemerintah, khususnya dinas terkait. Sebab jika dibiarkan, saluran air dengan genangan air bisa menjadi tempat berkembangbiaknya sumber penyakit. Terlepas dari itu, akan menjadi ironis mengingat Sekayu dikenal sebagai kota yang sudah mengoleksi Piala Adipura tujuh kali berturut-turut.
“Menurut saya pemerintah atau dinas terkait harus mengajak masyarakat bergotong royong bersama untuk membersihkan selokan yang ada. Terpenting lagi, kolam retensi di Sekayu harus ada,” kata Rian, warga Sekayu berpendapat.
Apa yang dikatakan Rian, tentu tidaklah berlebihan. Sebab sejauh ini belum ada upaya dari masyarakat maupun pemerintah setempat melakukan pembersihan saluran air baik secara khusus maupun gotong royong. Meski ada puluhan bahkan ratusan petugas kebersihan yang dipekerjakan, itu hanya untuk mengatasi sampah yang ada di bagian permukaan.
“Jangankan di lingkungan masyarakat umum, di sekitar kantor dinas-dinas yang ada saja tidak terurus saluran airnya. Semua orang tidak peduli, akhirnya ya begitu yang terlihat,” ujarnya. (her)
Saluran air di sepanjang jalan utama Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sepertinya tidak berfungsi baik dan perlu pembenahan. Akibatnya, air sisa hujan tidak mengalir dan banyak sampah dedaunan.
Pengamatan koran ini, Rabu (7/12), genangan air yang juga dihuni jentik-jentik nyamuk nyaris terdapat di sepanjang selokan yang ada. Baik di jalan utama Kol. Wahid Udin, di Jl Merdeka, Letnan Munandar dan selokan-selokan lainnya. Masih untung, ibukota Kabupaten Muba ini bukan daerah yang rawan banjir meski kerap diguyur hujan deras.
Namun, aspek kebersihan dan kesehatan tentu diharapkan menjadi pertimbangan masyarakat dan pemerintah, khususnya dinas terkait. Sebab jika dibiarkan, saluran air dengan genangan air bisa menjadi tempat berkembangbiaknya sumber penyakit. Terlepas dari itu, akan menjadi ironis mengingat Sekayu dikenal sebagai kota yang sudah mengoleksi Piala Adipura tujuh kali berturut-turut.
“Menurut saya pemerintah atau dinas terkait harus mengajak masyarakat bergotong royong bersama untuk membersihkan selokan yang ada. Terpenting lagi, kolam retensi di Sekayu harus ada,” kata Rian, warga Sekayu berpendapat.
Apa yang dikatakan Rian, tentu tidaklah berlebihan. Sebab sejauh ini belum ada upaya dari masyarakat maupun pemerintah setempat melakukan pembersihan saluran air baik secara khusus maupun gotong royong. Meski ada puluhan bahkan ratusan petugas kebersihan yang dipekerjakan, itu hanya untuk mengatasi sampah yang ada di bagian permukaan.
“Jangankan di lingkungan masyarakat umum, di sekitar kantor dinas-dinas yang ada saja tidak terurus saluran airnya. Semua orang tidak peduli, akhirnya ya begitu yang terlihat,” ujarnya. (her)
Jalan Penghubung Tiga Kecamatan Rusak Berat
Muara Enim, SN
Kondisi jalan yang menghubungkan tiga Kecamatan yakni Semende Darat Ulu (SDU), Semende Darat Tengah (SDT) dan Semende darat Laut (SDL) kabupaten Muara Enim rusak berat, hampir seluruh badan jalan sudah hancur dan dipenuhi lubang.
Hal tersebut dibenarkan oleh Tokoh masyarakat setempat Marshal, kondisi jalan penghubung antar Kecamatan tersebut dinilai sudah tidak layak dilintasi kendaraan. Sebab, hampir semua titik jalan telah hancur dan berlubang.
Katanya, pada saat musim kemarau jalan tersebut akan di penuhi debu. Sebab, pecahan-pecahan halus dari material jalan ikut di terbangkan oleh angin.
Sebaliknya, pada musim hujan, lubang jalan akan tertutup dan dipenuhi air. Terlebih, kondisi siring yang berada di sepanjang jalur ini juga telah ambruk akibat tertimbun longsoran tanah.
“Akibatnya air hujan tidak bisa mengalir dengan baik dan menggenangi jalan. Bila tidak berhati-hati maka para pengendara, khususnya sepeda motor dapat terjungkal,” jelasnya, kemarin.
Tak hanya itu, lanjut dia, dibeberapa titik tertentu, sejumlah simpang jalan juga ditutupi oleh tebas bayang. Seperti alang-alang dan tumbuhan lainnya. Hal ini, juga akan sangat membahayakan para pemakai jalan saat berpapasan.
Terkait hal ini, ungkap Marshal, masyarakat melalui aparat desa telah beberapa kali mengajukan usulan kepada instansi terkait. Namun, hingga saat ini belum ada respon positif.
Padahal, jalur tersebut merupakan akses utama masyarakat di tiga Kecamatan tersebut. Utamanya untuk mengangkut komoditas pertanian dan perkebunan. Seperti kopi, karet, sayur mayur, padi dan lain-lain.
Diakuinya, keberadaan jalan yang layak tentunya akan sangat mendukung perekonomian masyarakat setempat. Terlebih, Kecamatan Semende merupakan daerah penghasil komoditas pertanian yang menjanjikan di Kabupaten Muara Enim.
Hal senada, salah satu warga Semende, Kalbadri, kerusakan jalan ini telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Namun, hingga saat ini belum ada perbaikan. Sedikit banyak, hal ini telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Utamanya mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Bahkan, bila kondisi ini tetap terus dibiarkan bukan tidak mungkin untuk beberapa waktu kedepan akses perekonomian masyarakat dapat terputus.
Dibuktikan, pada saat musim hujan tiba, tak jarang banyak hasil panen masyarakat utamanya sayur-sayuran dan buah-buahan yang membusuk karena tak bisa di jual. Sebab, kondisi jalan yang buruk dan terendam air kerap membuat masyarakat kesulitan untuk keluar desa. (yud)
Kondisi jalan yang menghubungkan tiga Kecamatan yakni Semende Darat Ulu (SDU), Semende Darat Tengah (SDT) dan Semende darat Laut (SDL) kabupaten Muara Enim rusak berat, hampir seluruh badan jalan sudah hancur dan dipenuhi lubang.
Hal tersebut dibenarkan oleh Tokoh masyarakat setempat Marshal, kondisi jalan penghubung antar Kecamatan tersebut dinilai sudah tidak layak dilintasi kendaraan. Sebab, hampir semua titik jalan telah hancur dan berlubang.
Katanya, pada saat musim kemarau jalan tersebut akan di penuhi debu. Sebab, pecahan-pecahan halus dari material jalan ikut di terbangkan oleh angin.
Sebaliknya, pada musim hujan, lubang jalan akan tertutup dan dipenuhi air. Terlebih, kondisi siring yang berada di sepanjang jalur ini juga telah ambruk akibat tertimbun longsoran tanah.
“Akibatnya air hujan tidak bisa mengalir dengan baik dan menggenangi jalan. Bila tidak berhati-hati maka para pengendara, khususnya sepeda motor dapat terjungkal,” jelasnya, kemarin.
Tak hanya itu, lanjut dia, dibeberapa titik tertentu, sejumlah simpang jalan juga ditutupi oleh tebas bayang. Seperti alang-alang dan tumbuhan lainnya. Hal ini, juga akan sangat membahayakan para pemakai jalan saat berpapasan.
Terkait hal ini, ungkap Marshal, masyarakat melalui aparat desa telah beberapa kali mengajukan usulan kepada instansi terkait. Namun, hingga saat ini belum ada respon positif.
Padahal, jalur tersebut merupakan akses utama masyarakat di tiga Kecamatan tersebut. Utamanya untuk mengangkut komoditas pertanian dan perkebunan. Seperti kopi, karet, sayur mayur, padi dan lain-lain.
Diakuinya, keberadaan jalan yang layak tentunya akan sangat mendukung perekonomian masyarakat setempat. Terlebih, Kecamatan Semende merupakan daerah penghasil komoditas pertanian yang menjanjikan di Kabupaten Muara Enim.
Hal senada, salah satu warga Semende, Kalbadri, kerusakan jalan ini telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Namun, hingga saat ini belum ada perbaikan. Sedikit banyak, hal ini telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Utamanya mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Bahkan, bila kondisi ini tetap terus dibiarkan bukan tidak mungkin untuk beberapa waktu kedepan akses perekonomian masyarakat dapat terputus.
Dibuktikan, pada saat musim hujan tiba, tak jarang banyak hasil panen masyarakat utamanya sayur-sayuran dan buah-buahan yang membusuk karena tak bisa di jual. Sebab, kondisi jalan yang buruk dan terendam air kerap membuat masyarakat kesulitan untuk keluar desa. (yud)
Pembangunan Jembatan Rusak Jalan
Musi Rawas, SN
Warga desa Pangkalan Tarum kecamatan BTS ulu mengeluhkan kerusakan jalan menuju desa tersebut yang saat ini mulai rusak. Kerusakan jalan tersebut cukup parah karena sering dilewati kendaraan berat yang mengangkut material pembangunan jembatan.
Menurut Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pangkalan Tarum, Lubis mengatakan bahwa akses jalan tersebut sudah ada sebagian yang di aspal hotmix dan sebagainnnya lagi belum hanya ada hamparan koral.
Saat ini kondisi jalan sudah rusak terlihat koral yang berhamburan di jalan dan aspal jalan sudah ada yang berlobang. Hal ini disebabkan oleh angkutan kendaraan berat yang membawa material dalam pengerjaan jembatan beton di desa tersebut.
“Terlebih lagi saat ini musim hujan kondisi jalan licin karena sudah banyak yang berlobang, masyarakat diminta untuk berhati – hati kalau melewati jalan tersebut,” katanya.
Dikatakannya, masyarakat sebenarnya memahami kalau jalan itu dilewati oleh mobil yang bermuatan berat untuk mengangkut bahan jembatan. Hanya saja masyarakat mengaharapkan kepedulian baik dari pemerintah daerah maupun pihak rekanan untuk dapat memperbaiki titik – titik jalan yang rusak tersebut.
“Masyarakat mengeluhkan karena kondis jalan rusak dan cukup menganggu aktifitas masyarakat juga,” tambahnya.
Senada, Jun (36) Warga desa setempat mengatakan kalau dulu sebelum kondisi jalan rusak seperti sekarang ini untuk menuju kecamatan Jayaloka dibutuhkan waktu sekitar lima belas menit, sekarang ini jarak tempuh terasa jauh lebih lama.
“Jalan desa yang sudah diaspal di bangun sekitar tahun 2008 lalu sekarang kondisinya sudah banyak lubang sebab akhir – akhir ini banyak dilalui angkutan material pembangunan jembatan,” urainya.
Untuk pembangunan jembatan sendiri sekarang ini sudah memasuki tahap akhir pengerjaan sebab saat ini pengerjaan jembatan sudah melakukan pengecoran lantai. Jembatan tersebut di bangun dengan tiga tahap sejak tahun 2009 lalu.
“Mungkin selesai pengerjaan jembatan ini nanti jalan desa kami bisa diperbaiki karena kalu tidak maka hal ini cukup menyulitkan masyarakat,” tandasnya. (fik)
Warga desa Pangkalan Tarum kecamatan BTS ulu mengeluhkan kerusakan jalan menuju desa tersebut yang saat ini mulai rusak. Kerusakan jalan tersebut cukup parah karena sering dilewati kendaraan berat yang mengangkut material pembangunan jembatan.
Menurut Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pangkalan Tarum, Lubis mengatakan bahwa akses jalan tersebut sudah ada sebagian yang di aspal hotmix dan sebagainnnya lagi belum hanya ada hamparan koral.
Saat ini kondisi jalan sudah rusak terlihat koral yang berhamburan di jalan dan aspal jalan sudah ada yang berlobang. Hal ini disebabkan oleh angkutan kendaraan berat yang membawa material dalam pengerjaan jembatan beton di desa tersebut.
“Terlebih lagi saat ini musim hujan kondisi jalan licin karena sudah banyak yang berlobang, masyarakat diminta untuk berhati – hati kalau melewati jalan tersebut,” katanya.
Dikatakannya, masyarakat sebenarnya memahami kalau jalan itu dilewati oleh mobil yang bermuatan berat untuk mengangkut bahan jembatan. Hanya saja masyarakat mengaharapkan kepedulian baik dari pemerintah daerah maupun pihak rekanan untuk dapat memperbaiki titik – titik jalan yang rusak tersebut.
“Masyarakat mengeluhkan karena kondis jalan rusak dan cukup menganggu aktifitas masyarakat juga,” tambahnya.
Senada, Jun (36) Warga desa setempat mengatakan kalau dulu sebelum kondisi jalan rusak seperti sekarang ini untuk menuju kecamatan Jayaloka dibutuhkan waktu sekitar lima belas menit, sekarang ini jarak tempuh terasa jauh lebih lama.
“Jalan desa yang sudah diaspal di bangun sekitar tahun 2008 lalu sekarang kondisinya sudah banyak lubang sebab akhir – akhir ini banyak dilalui angkutan material pembangunan jembatan,” urainya.
Untuk pembangunan jembatan sendiri sekarang ini sudah memasuki tahap akhir pengerjaan sebab saat ini pengerjaan jembatan sudah melakukan pengecoran lantai. Jembatan tersebut di bangun dengan tiga tahap sejak tahun 2009 lalu.
“Mungkin selesai pengerjaan jembatan ini nanti jalan desa kami bisa diperbaiki karena kalu tidak maka hal ini cukup menyulitkan masyarakat,” tandasnya. (fik)
Bertahun Tahun Tidak ada Irigasi, Puluhan Hektare Sawah di Pagaralam Terbengkalai
Pagaralam, SN
Puluhan hektare sawah di Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah, Kota Pagaralam, terbengkalai karena mengalami kekeringan setelah beberapa tahun tidak dibangun irigasi.
Kondisi persawahan di dua kecamatan tersebut sebagian sudah ada yang menjadi belukar dan ada juga kembali ditanami jenis palawija seperti jagung, kacang tanah dan kentang.
"Ada sekitar 50 hektare sawah di kawasan Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah, sudah beberapa tahun tidak bisa difungsikan untuk menanam padi, karena tidak memiliki air," kata Yudi (38) warga Kelurahan Atungbungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Rabu (7/12).
Ia mengatakan, keadaan ini bukan saja dialami sawah yang baru dibuat, bahkan termasuk persawahan lainnya.
"Kerusakan irigasi di beberapa daerah itu menjadi penyebab utama, banyak sawah yang mengalami kekeringan," kata dia.
Kondisi ini, kata dia, menyebabkan produksi beras di Kecamatan Dempo Selatan, mengalami penyusutan cukup drastis.
"Kekeringan ini terjadi dibeberapa kawasan persawahan seperti di Dusun Mingkik, Danau Alay, Tabat Benawa, Kecamatan Dempo Selatan," kata dia.
"Biasanya di persawahan kawasan Dusun Mingkik bisa menghasilkan ratusan ton beras dalam satu kali musim panen, namun saat ini hanya mampu menghasilkan puluhan ton saja dalam satu tahun," tambah dia.
Senada diungkapkan, Merhan (40), warga Dusun Sumber Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, persoalan yang dihadapi petani di daerah ini keterbatasan air dan irigasi mengalami kerusakan.
"Areal persawahan di Dusun Sumber Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, sudah cukup lama tidak mendapat suplay air karena sejak irigasi rusak 2009 lalu hingga kini belum juga dilakukan perbaikan," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Holtokultura Kota Pagaralam, Jumaldi Jani, mengatakan kawasan pertanian di daerah itu memang serig mengalami kekeringan, apalagi memasuki musim kemarau. Persoalan ini terjadi karena ada dua irigasi induk mengalami kerusakan yaitu Muararibin dan Airjemair.
"Kita memiliki keterbatasan dana untuk melakukan perbaikan dan memperluas alur irigasi tersebut, sehingga harus menunggu ada bantuan dari pusat dan provinsi," ungkap dia.
Menurutnya, kedua irigasi itu akan menghabiskan dana mencapai Rp 30 miliar hingga Rp 40 miliar bila harus dilakukan perbaikan secara keseluruhan.
"Memang persawahan di Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah sering mengalami kekeringan karena belum terdapat bangunan irigasi yang dapat menopang persawahan dalam jumlah yang besar," ungkapnya. (asn)
Puluhan hektare sawah di Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah, Kota Pagaralam, terbengkalai karena mengalami kekeringan setelah beberapa tahun tidak dibangun irigasi.
Kondisi persawahan di dua kecamatan tersebut sebagian sudah ada yang menjadi belukar dan ada juga kembali ditanami jenis palawija seperti jagung, kacang tanah dan kentang.
"Ada sekitar 50 hektare sawah di kawasan Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah, sudah beberapa tahun tidak bisa difungsikan untuk menanam padi, karena tidak memiliki air," kata Yudi (38) warga Kelurahan Atungbungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Rabu (7/12).
Ia mengatakan, keadaan ini bukan saja dialami sawah yang baru dibuat, bahkan termasuk persawahan lainnya.
"Kerusakan irigasi di beberapa daerah itu menjadi penyebab utama, banyak sawah yang mengalami kekeringan," kata dia.
Kondisi ini, kata dia, menyebabkan produksi beras di Kecamatan Dempo Selatan, mengalami penyusutan cukup drastis.
"Kekeringan ini terjadi dibeberapa kawasan persawahan seperti di Dusun Mingkik, Danau Alay, Tabat Benawa, Kecamatan Dempo Selatan," kata dia.
"Biasanya di persawahan kawasan Dusun Mingkik bisa menghasilkan ratusan ton beras dalam satu kali musim panen, namun saat ini hanya mampu menghasilkan puluhan ton saja dalam satu tahun," tambah dia.
Senada diungkapkan, Merhan (40), warga Dusun Sumber Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, persoalan yang dihadapi petani di daerah ini keterbatasan air dan irigasi mengalami kerusakan.
"Areal persawahan di Dusun Sumber Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, sudah cukup lama tidak mendapat suplay air karena sejak irigasi rusak 2009 lalu hingga kini belum juga dilakukan perbaikan," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Holtokultura Kota Pagaralam, Jumaldi Jani, mengatakan kawasan pertanian di daerah itu memang serig mengalami kekeringan, apalagi memasuki musim kemarau. Persoalan ini terjadi karena ada dua irigasi induk mengalami kerusakan yaitu Muararibin dan Airjemair.
"Kita memiliki keterbatasan dana untuk melakukan perbaikan dan memperluas alur irigasi tersebut, sehingga harus menunggu ada bantuan dari pusat dan provinsi," ungkap dia.
Menurutnya, kedua irigasi itu akan menghabiskan dana mencapai Rp 30 miliar hingga Rp 40 miliar bila harus dilakukan perbaikan secara keseluruhan.
"Memang persawahan di Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah sering mengalami kekeringan karena belum terdapat bangunan irigasi yang dapat menopang persawahan dalam jumlah yang besar," ungkapnya. (asn)
Aturan Menpera Hambat Program Rumah Murah
Palembang, SN
Program rumah murah yang digagas Pemprov Sumsel semakin tidak jelas, selain karena hingga kini pengerjaannya belum juga selesai, pembangunan rumah murah tipe 21 yang ada di kawasan Musi II juga bertentangan dengan UU No 1 tahun 2011 yang dikeluarkan Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera).
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H Rozak Amien ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/12) mengatakan, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pembangunan rumah tipe 21 untuk masyarakat menengah kebawah sudah tidak diperbolehkan lagi.
Dengan adanya peraturan itu kata Rozak, kelanjutan pembangunan rumah murah di kawasan Musi II masih belum jelas, termasuk apakah akan ada penganggaran kembali dalam APBD 2012 untuk program rumah murah tersebut.
"Khusus untuk pembangunan rumah murah yang ada di kawasan Musi II dengan tipe 21 itu memang saat ini belum diteruskan, karena bertentangan dengan peraturan Kemenpera, yang melarang pembangunan rumah murah tipe 21, sampai saat ini kita masih menunggu hasil koordinasi Pemprov Sumsel dengan pihak Kemenpera, apakah rumah murah yang dibangun di kawasan Musi II itu dapat dilanjutkan atau tidak, kalau dibolehkan, kemungkinan akan kita anggarkan lagi di APBD 2012," ungkap Politisi Partai Golkar ini.
Ia menambahkan, untuk program rumah murah tipe 36 yang ada di kawasan Jakabaring saat ini juga tidak berjalan dengan baik. Program rumah murah itu masih terkendala dengan akad kredit dengan Bank Sumsel Babel.
Selain terkendala akad kredit kata Rozak, sejumlah fasilitas pendukung untuk rumah murah di kawasan Jakabaring, seperti pembangunan akses jalan menuju perumahan juga hingga kini belum selesai.
"Masalah ini akan kita tanyakan langsung kepada eksekutif pada saat rapat paripurna, tindak lanjut pembangunan rumah murah ini harus lah jelas, karena program rumah murah ini sangat di tunggu oleh masyarakat terutama oleh masyarakat golongan kurang mampu," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, khusus untuk rumah murah tipe 36 yang diperuntukkan bagi PNS, ia mengimbau haruslah dilakukan seleksi yang ketat, jangan sampai PNS yang sudah memiliki rumah bisa mendapat rumah murah di kawasan itu.
"Pemilik rumah murah yang di Jakabaring itu kita harap diseleksi dengan ketat, kita harap yang mendapat rumah murah di kawasan itu adalah PNS yang memang benar-benar belum memiliki rumah," ujar dia.
Untuk diketahui, program rumah murah merupakan program andalan yang dicetuskan pasangan Gubernur dan Wagub Sumsel, Alex Noerdin-Eddy Yusuf. Program ini sudah berlangsung sejak tahun 2009, yang diperuntukkan bagi 2000 penerima. Rencananya, 1000 rumah dibangun di kawasan Jakabaring dengan tipe 36 dengan prioritas penerima dari kalangan PNS, dan 1000 rumah di bangun di kawasan Musi II dengan prioritas para pekerja sektor non formal seperti, tukang becak. (awj)
Aksi Nazaruddin Terus Bikin Pusing PD
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
WALAUPUN sudah duduk di kursi pesakitan, aksi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Nazaruddin terus bikin pusing petinggi Partai Demokrat. Ia terus
'bernyanyi', dan 'kicauan' pria yang sebelumnya adalah politisi PPP ini makin membuat bingung banyak pihak. Memang saat ini pengadilan menjadi pintu untuk membuka tabir benar apa tidak apa yang dikatakan Nazaruddin.
Seperti di persidangan kemarin siang, Nazaruddin kembali menyebut nama Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum, yang sangat berperan dalam proyek-proyek di Kemenegpora. Benar apa tidaknya ocehan pria ini, siapa yang bisa memastikannya, walaupun tak berapa lama dari keterangan itu, petinggu PD langsung membantahnya.
Dapat dikatakan, bila selama ini Partai Demokrat meneguk banyak simpati dan dipuja-puji. Kenyataan pahit harus diterima partai yang selama kampanyenya dulu selalu menyatakan perang terhadap korupsi.
Kalau selama ini Partai Demokrat dan SBY selalu tersenyum manis karena tuaian sukses, balikan arah justru menjadi 360 derajat. Cibiran mulai terjadi, karena benang kusut korupsi justru telah terjadi di sana.
Calon presiden yang diusungnya dalam hal ini SBY sukses dan partai ini mendudukkan banyak wakilnya di Senayan. Namun saat ini partai berlambang bintang segitiga tersebut terhantar dan terhanyut multi masalah.
Kasus korupsi dan suap Nazaruddin jelas-jelas mencoreng partainya sendiri. Tidak hanya di kadernya pusat, tetapi kader Partai Demokrat di daerah terkena imbas dari wakil rakyat ini. (***)
WALAUPUN sudah duduk di kursi pesakitan, aksi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Nazaruddin terus bikin pusing petinggi Partai Demokrat. Ia terus
'bernyanyi', dan 'kicauan' pria yang sebelumnya adalah politisi PPP ini makin membuat bingung banyak pihak. Memang saat ini pengadilan menjadi pintu untuk membuka tabir benar apa tidak apa yang dikatakan Nazaruddin.
Seperti di persidangan kemarin siang, Nazaruddin kembali menyebut nama Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum, yang sangat berperan dalam proyek-proyek di Kemenegpora. Benar apa tidaknya ocehan pria ini, siapa yang bisa memastikannya, walaupun tak berapa lama dari keterangan itu, petinggu PD langsung membantahnya.
Dapat dikatakan, bila selama ini Partai Demokrat meneguk banyak simpati dan dipuja-puji. Kenyataan pahit harus diterima partai yang selama kampanyenya dulu selalu menyatakan perang terhadap korupsi.
Kalau selama ini Partai Demokrat dan SBY selalu tersenyum manis karena tuaian sukses, balikan arah justru menjadi 360 derajat. Cibiran mulai terjadi, karena benang kusut korupsi justru telah terjadi di sana.
Calon presiden yang diusungnya dalam hal ini SBY sukses dan partai ini mendudukkan banyak wakilnya di Senayan. Namun saat ini partai berlambang bintang segitiga tersebut terhantar dan terhanyut multi masalah.
Kasus korupsi dan suap Nazaruddin jelas-jelas mencoreng partainya sendiri. Tidak hanya di kadernya pusat, tetapi kader Partai Demokrat di daerah terkena imbas dari wakil rakyat ini. (***)
DPRD Minta Pemkot Larang Kontraktor Nakal
Prabumulih, SN
DPRD Kota Prabumulih meminta Pemkot segera menegur kontraktor nakal dan lamban dalam menyelesaikan proyek fisik di Kota Prabumulih. Bahkan bila perlu teguran keras berupa pencabutan izin usaha atau diblacklist, jika hal itu sudah ada yang berulang kali dilakukan.
Pernyataan itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Prabumulih Andriansyah Fikri SH, saat ditemui usai penandatangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) RAPBD 2012, Senin (5/12) kemarin. Bahkan menurut Fikri, politisi asal PDI Perjuangan ini, sampai saat ini pihaknya masih mendapatkan laporan bahwa ada sejumlah proyek fisik yang hingga ini belum dikerjakan.
“Yang kita sayangkan, proyek itu sudah lama ditenderkan tapi belum dikerjakan,” kata Fikri.
Beberapa proyek fisik yang di maksud yakni pengerjaan perbaikan jalan lingkar dan sejumlah proyek lainya.
“Kita minta agar dinas terkait tidak tinggal diam, sekarang sudah bulan desember kapan lagi mereka kerja,” ujarnya tanpa menyebutkan secara rinci proyek fisik lain tersebut.
Pihaknya juga menekankan, agar semua proyek fisik di Kota Prabumulih kedepan dapat selesai tepat waktu, Pemkot harus sudah melakukan lelang atau tender proyek paling lambat bulan Mei.
“Kalau bisa semua proyek fisik itu bulan Mei sudah ditenderkan, sehingga ada waktu yang cukup panjang dan tidak ada alasan bagi kontraktor untuk terlambat mengerjakannya,” kata Fikri lagi.
Apalagi lanjut Fikri, RAPBD 2012 ditargetkan sudah akan di ketok palu pada akhir Desember mendatang. “Artinya kita berharap agar penyelesaian proyek fisik ini benar-benar di perhatikan dan kedepan tidak ada lagi terjadi ada proyek yang tidak bisa di selesaikan,” tukasnya.
Sementara Anggota Komisi III Adi Susanto, mengingatkan kendati Pemkot diminta untuk mendesak para pemborong untuk mengejar target yang sudah ditentukan. Namun pekerjaan tetap dilakukan sesuai dengan spek dan berkualitas.
“Jangan sampai nanti untuk mengejar pembangunan kemudian kualitasnya tidak di perhatikan,” imbuh politisi dari PPRN ini.
Ditambahkan Susanto, dibutuhkan pihak ketiga yang serius dalam mengerjakan proyek yang di berikan terutama proyek berskala besar. Selain karena menggunakan dana masyarakat, pekerjaan yang dibangun juga diperuntukan bagi masyarakat banyak.
“Masyarakat juga yang menikmati, jika jelek maka Prabumulih juga yang tercoreng,” tandasnya. (and)
DPRD Kota Prabumulih meminta Pemkot segera menegur kontraktor nakal dan lamban dalam menyelesaikan proyek fisik di Kota Prabumulih. Bahkan bila perlu teguran keras berupa pencabutan izin usaha atau diblacklist, jika hal itu sudah ada yang berulang kali dilakukan.
Pernyataan itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Prabumulih Andriansyah Fikri SH, saat ditemui usai penandatangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) RAPBD 2012, Senin (5/12) kemarin. Bahkan menurut Fikri, politisi asal PDI Perjuangan ini, sampai saat ini pihaknya masih mendapatkan laporan bahwa ada sejumlah proyek fisik yang hingga ini belum dikerjakan.
“Yang kita sayangkan, proyek itu sudah lama ditenderkan tapi belum dikerjakan,” kata Fikri.
Beberapa proyek fisik yang di maksud yakni pengerjaan perbaikan jalan lingkar dan sejumlah proyek lainya.
“Kita minta agar dinas terkait tidak tinggal diam, sekarang sudah bulan desember kapan lagi mereka kerja,” ujarnya tanpa menyebutkan secara rinci proyek fisik lain tersebut.
Pihaknya juga menekankan, agar semua proyek fisik di Kota Prabumulih kedepan dapat selesai tepat waktu, Pemkot harus sudah melakukan lelang atau tender proyek paling lambat bulan Mei.
“Kalau bisa semua proyek fisik itu bulan Mei sudah ditenderkan, sehingga ada waktu yang cukup panjang dan tidak ada alasan bagi kontraktor untuk terlambat mengerjakannya,” kata Fikri lagi.
Apalagi lanjut Fikri, RAPBD 2012 ditargetkan sudah akan di ketok palu pada akhir Desember mendatang. “Artinya kita berharap agar penyelesaian proyek fisik ini benar-benar di perhatikan dan kedepan tidak ada lagi terjadi ada proyek yang tidak bisa di selesaikan,” tukasnya.
Sementara Anggota Komisi III Adi Susanto, mengingatkan kendati Pemkot diminta untuk mendesak para pemborong untuk mengejar target yang sudah ditentukan. Namun pekerjaan tetap dilakukan sesuai dengan spek dan berkualitas.
“Jangan sampai nanti untuk mengejar pembangunan kemudian kualitasnya tidak di perhatikan,” imbuh politisi dari PPRN ini.
Ditambahkan Susanto, dibutuhkan pihak ketiga yang serius dalam mengerjakan proyek yang di berikan terutama proyek berskala besar. Selain karena menggunakan dana masyarakat, pekerjaan yang dibangun juga diperuntukan bagi masyarakat banyak.
“Masyarakat juga yang menikmati, jika jelek maka Prabumulih juga yang tercoreng,” tandasnya. (and)
Kerusakan Jalan Merapi Selatan Makin Parah
Lahat, SN
Jalan di sepanjang Kecamatan Merapi Selatan, Lahat yang kondisinya semakin parah. Jalan yang semula digunakan masyarakat sebagai akses satu-satunya untuk keluar dari kecamatan tersebut rusak diakibatkan dipakai kendaraan berat mengangkut batubara dari pertambangan yang ada di sana.
Namun dipastikan oleh Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai bahwa pada 2012 awal segera dibangun jalan tersebut dengan kapasitas yang lebih baik, sehingga bisa untuk dilalui kendaraan mengangkut batubara dan masyarakat Merapi Selatan yang menggunakan jalan tersebut tidak lagi terhalang jalanan yang rusak.
“Pada perusahaan yang memakai jalan ini pada 2012 kita minta mereka memperbaikinya. Dana yang dibutuhka untuk perbaikan sekitar Rp 35 miliar. Kami Pemkab Lahat juga prihatin melihat kondisi jalan tersebut,” jelas Aswari.
Menurutnya, dia sangat memahami kesulitan masyarakat saat melalui jalan rusak tersebut sehingga akses mereka keluar dari sana menuju kota Lahat juga semakin lambat.
“Jalan dari Desa Geramat hingga keluar yang akan juga diaspal serta dari Desa Perangai hingga akses keluar perbatasan dari Merapi Selatan terutama bagian yang rusak akan diperbaiki, sehingga semakin mempercepat jarak tempuh masyarakat yang menggunakannya,” tegas Aswari yang mengunjungi Kecamatan Merapi Selatan, kemarin.
Sementara, Kepala Dinas Pertambangan (Kadistamben) Ir Misri MT mengungkapkan, akses yang akan diperbaiki perusahaan pertambangan yang ada di Merapi Selatan ini sekitar 20 km.
“Targetnya ya harus secepatnya awal Januari mereka memperbaiki jalan tersebut. Yang merupakan tanggung jawab mereka sesuai dengan komitmen awal dihadapan Bupati dan masyarakat beberapa waktu lalu,” ungkap Misri.
Bahwa hal ini sudah jadi tanggung jawab perusahaan yang ada di Merapi Selatan, sebab akses jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi komitmen mereka memperbaiki jalan sangat dinantikan masyarakat.
Terpisah, Arman (40) warga Desa Padang Kecamatan Merapi Selatan mengatakan, sudah sejak beberapa tahun lalu kerusakan terjadi dan disebabkan angkutan babtubara yang menggunakan jalan ini.
“Saat hujan jalan yang ada ini semakin rusak tergerus air dan tergenang, sementara saat musim kemarau jalan berdebu. Sudah banyak korban akibat kerusakan jalan ini. Sehingga bila secepatnya diperbaiki jelas itu keinginan masyarakat,” kata Arman. (zal)
Jalan di sepanjang Kecamatan Merapi Selatan, Lahat yang kondisinya semakin parah. Jalan yang semula digunakan masyarakat sebagai akses satu-satunya untuk keluar dari kecamatan tersebut rusak diakibatkan dipakai kendaraan berat mengangkut batubara dari pertambangan yang ada di sana.
Namun dipastikan oleh Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai bahwa pada 2012 awal segera dibangun jalan tersebut dengan kapasitas yang lebih baik, sehingga bisa untuk dilalui kendaraan mengangkut batubara dan masyarakat Merapi Selatan yang menggunakan jalan tersebut tidak lagi terhalang jalanan yang rusak.
“Pada perusahaan yang memakai jalan ini pada 2012 kita minta mereka memperbaikinya. Dana yang dibutuhka untuk perbaikan sekitar Rp 35 miliar. Kami Pemkab Lahat juga prihatin melihat kondisi jalan tersebut,” jelas Aswari.
Menurutnya, dia sangat memahami kesulitan masyarakat saat melalui jalan rusak tersebut sehingga akses mereka keluar dari sana menuju kota Lahat juga semakin lambat.
“Jalan dari Desa Geramat hingga keluar yang akan juga diaspal serta dari Desa Perangai hingga akses keluar perbatasan dari Merapi Selatan terutama bagian yang rusak akan diperbaiki, sehingga semakin mempercepat jarak tempuh masyarakat yang menggunakannya,” tegas Aswari yang mengunjungi Kecamatan Merapi Selatan, kemarin.
Sementara, Kepala Dinas Pertambangan (Kadistamben) Ir Misri MT mengungkapkan, akses yang akan diperbaiki perusahaan pertambangan yang ada di Merapi Selatan ini sekitar 20 km.
“Targetnya ya harus secepatnya awal Januari mereka memperbaiki jalan tersebut. Yang merupakan tanggung jawab mereka sesuai dengan komitmen awal dihadapan Bupati dan masyarakat beberapa waktu lalu,” ungkap Misri.
Bahwa hal ini sudah jadi tanggung jawab perusahaan yang ada di Merapi Selatan, sebab akses jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi komitmen mereka memperbaiki jalan sangat dinantikan masyarakat.
Terpisah, Arman (40) warga Desa Padang Kecamatan Merapi Selatan mengatakan, sudah sejak beberapa tahun lalu kerusakan terjadi dan disebabkan angkutan babtubara yang menggunakan jalan ini.
“Saat hujan jalan yang ada ini semakin rusak tergerus air dan tergenang, sementara saat musim kemarau jalan berdebu. Sudah banyak korban akibat kerusakan jalan ini. Sehingga bila secepatnya diperbaiki jelas itu keinginan masyarakat,” kata Arman. (zal)
Selasa, 06 Desember 2011
Semua Guru Bakal Dirolling
Palembang, SN
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, Riza Fahlevi mengatakan, pihaknya akan melakukan penyegaran guru dengan cara melakukan perputaran guru. Dimana guru yang selama ini biasa mengajar di sekolah favorit atau di sekolah dalam kota bakal dipindahkan atau mengajar di sekolah pinggiran.
“Semua guru yang ada di kota bakal kita rolling untuk sementara. Waktunya belum dipastikan. Tapi kemungkinan guru tersebut mengajar antara 3 sampai 6 bulan di sekolah pinggiran yang ditunjuk,” jelas Riza, Senin (5/12).
Dengan pola tersebut ia berharap para siswa yang bersekolah di pinggiran kota dapat juga merasakan diajar guru di sekolah favorit. Hal tersebut juga untuk menciptakan siswa yang “Cemerlang” (Cerdas Merata dan Prestasi Gemilang).
“Kami akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengatur rolling guru di sekolahnya,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan adanya insentif khusus bagi guru yang bersedia mengajar di pinggiran kota. Seperti di Gandus, Pulokerto, Mata Merah, Merah Mata dan tempat-tempat lain.
Dijelaskannya, dari total 11 ribu guru di Palembang hanya 10 persen saja yang mengajar di sekolah pinggiran kota. Sisanya menumpuk di pusat kota.
“Insentif tersebut untuk memotivasi guru dalam mengajar di sekolah pingiran,"ujar Riza seraya menambahkan, soal besaran insentif masih akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah kota.
“Kami akan upayakan sesuai dengan pengabdiannya,” pungkasnya. (**)
PDAM Tirta Ogan Masuk Ketegori “Kurang Sehat”
Indralaya, SN
Dari 400 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia, hanya 68 perusahaan yang terkoneksi dengan akses Direktorat Penyedia Air Minum (DPA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta. Untuk di Sumsel terdapat PDAM Tirta Ogan Ogan Ilir (OI) dan Lubuk Linggau.
Dirut PDAM Tirta Ogan Kabupaten OI Zulkarnain, baru-baru ini mengatakan, pengkoneksian tersebut berdasarkan pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan, kinerja SDM, penyehatan PDAM dari kategori sakit menjadi kurang sehat.
"Bahkan PDAM di OI kita juga masuk 80 perusahaan yang mendapatkan program penyehatan dari Kementrian PU. Karena itulah kita masuk ke kategori kurang sehat dari sakit. Ini
berkat kerja keras semua kru PDAM Tirta Ogan tentunya dorongan dari pak Bupati OI H Mawardi Yahya dan ini semua buat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Zulkarnain, banyak faktor yang menjadi komponen penilaian untuk menentukan sehat tidak PDAM tersebut. Seperti jumlah pelanggan yang harus mencapai 10.000 orang, profit yang diraih, serta sambungan pipa yang terpasang di seluruh kecamatan.
Dari beberapa komponen penilaian tersebut, memang PDAM Tirta Ogan belum maksimal. Namun ada beberapa kecamatan yang sudah mendapat sambungan PDAM, antaralain Kecamatan Indralaya, Inderalaya Utara, Indralaya Selatan, Tanjung Batu, Lubuk Keliat, Tanjung Raja, dan Kecamatan Sungai Pinang.
Selain itu jumlah pelanggan PDAM Tirta Ogan yang hanya 3.600 KK. Jumlah tersebut jauh dari standar yang ditetapkan pemerintah. Pengumuman terhadap tingkat kesehatan PDAM yang dilakukan Dinas PU Cipta Karya Sumsel, adalah motivasi bagi manajemen PDAM agar kedepan
lebih baik lagi.
Ditambahkannya kedepan perusahaan air yang dipimpinnya akan lebih baik lagi, dengan memberdayakan jajaran manajemen,berkoordinasi dengan dinas lain untuk mencapai target tersebut.
“Insya Allah 2014 mendatang PDAM kita akan menjadi lebih sehat. Apalagi saat ini sudah terkoneksi dengan akses pemerintah pusat sehingga pengawasan lebih ketat,” ujarnya. (man)
Upah Minimum Provinsi Naik 14 Persen
Sekayu, SN
Perusahaan dan para tenaga kerja di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) wajib tahu, jika per 1 Januari 2012, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan (Sumsel) naik menjadi Rp 1.195.220 per bulan. UMP ini mengalami peningkatan 14 persen dibanding angka tahun lalu yang hanya Rp 1.048.440.
Ketetapan mengenai UMP ini tertuang dalam SK Gubernur Sumsel No 757/KPTS/Disnakertrans/2011 yang diterima Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Muba beberapa hari lalu. Dalam SK tersebut dijelaskan, bahwa UMP untuk tahun 2012 berlaku Rp 1.195.220 perbulan dengan standar tujuh jam kerja sehari atau 40 jam kerja dalam seminggu.
Kepada koran ini, Senin (5/12), Kepala Dinsosnakertrans Muba Yusman menjelaskan, kenaikan UMP ini didasarkan pada perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat yang dirasa semakin besar. Terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan hidup dan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat sehari-hari. Khusus di Muba upah minimum, menyesuaikan dengan UMP yakni tidak boleh kurang dari Rp 1,1 juta. UMP ini mencakup gaji poko plus tunjangan tetap.
“Dengan ketentuan ini, perusahaan yang masih memberi upah pekerja di bawah UMP hendaknya menyesuaikan. Tetapi bagi yang sudah sesuai atau bahkan melebihi UMP, dilarang mengurangi,” kata Yusman.
Dikatakan, UMP ini berlaku secara umum. Namun untuk Upah Minimum Sektoral (UMS) seperti pertambangan, perkebunan dan lainnya ada aturan khusus yang menjadi acuan. Jika pihak terkait sepakat, UMS akan ditambah lima persen dari UMP. Tapi jika tidak, tetap bisa mengacu pada UMP.
“Kita akan segera mensosialisasikan kenikan UMP ini kepada seluruh perusahaan di Muba. Ini penting, agar di tahun baru nanti mereka sudah bisa menyiapkan upah tersebut untuk masing-masing pekerjanya,” ujarnya.
Menurut Yusman, kenaikan UMP ini bisa dikatakan cukup memberikan angina segar. Kendati demikian, angka tersebut tentu belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab, mengacu pada hasil survei Dewan Pengupahan Dinsosnakertrans Muba baru-baru ini, untuk dikategorikan layak tenaga kerja yang hidup di Muba harus menerima gaji minimal 1,5 juta perbulan untuk lajang. Sementara UMP baru menyentuh angka 1,1 juta saja. Itu artinya, tingkat kesejahteraan tenaga kerja masih perlu diperjuangkan sehingga mereka bisa menerima pendapatan paling tidak 1,5 juta.
“Rp 1,5 juta itu penghasilan minimal untuk lajang. Itu wajar karena biaya hidup di Muba ini cukup tinggi dengan variasi harga kebutuhan yang juga besar. Ini yang harus terus kita perjuangkan,” tambah Yusman, seraya mengatakan dari 186 perusahaan di Muba, tertampung 32.099 orang tenaga kerja. Jumlah ini meliputi, 22.444 orang tenaga kerja laki-laki, 6.631 orang perempuan, dan 24 orang tenaga kerja asing laki-laki. (her)
Polisi Bidik Penadah Motor Curian
Empat Lawang, SN
Jajaran Mapolsek Urban Tebing Tinggi membidik penadah kendaran hasil pencurian di wilayah hukum Empat Lawang.
Pengawasan ekstra ini dilakukan seiring pelaksanaan operasi Zebra Musi yang sejak 28 November hingga 12 Desember 2011 mendatang. Dalam hal ini patroli dan razia dilakukan di sepanjang Jalinsumteng Kecamatan Tebing Tinggi dan sekitarnya, guna penjaringan sejumlah kendaraan yang melintas tanpa memiliki surat menyurat resmi.
Kapolsek Urban Tebing Tinggi AKP Dwi Utomo mengatakan, selama pelaksaan oeprasi Zebra Musi 2011 ini, pihaknya telah membidik sejumlah kendaraan yang diduga tanpa surat menyurat (bodong, red). dengan kata lain, kendaraan tersebut disinyalir merupakan hasil penadahan barang curian. Jika memang nantinya terbukti, akan dilakukan penangkapan.
“Mengacu pada pasal 480 KUHP, penadah barang curian akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama empat tahun lebih. Jadi kita minta warga lebih jeli dan berhati hati dalam membeli kendaraan, jangan terpancing harga kendaraan murah kenyataannya bodong,” tegas Dwi Utomo, Senin (5/12).
Menekan tindak kriminalitas pencurian kendaraan bermotor (Coranmor, red), perlu dukungan dari warga. Setidaknya jika warga tidak ada yang mau membeli motor bodong, maka pelaku pencurian pun akan kesulitan. Disamping itu dukungan dalam memberikan informasi jelas apabila ada tindakan kriminalitas, agar dapat dilakukan penyelidikan dan proses hukum.
“Dalam operasi Zebra Musi ini, tidak ada toleransi bagi pemilik kendaraan bodong. Namun untuk kelengkapan kendaraan dan ketertiban, pada tahap awal masih diberikan toleransi dan pembinaan. Mengacu pada UU nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan,” urai perwira ini
Berdasarkan hasil temuan operasi Zebra Musi, Senin (5/12) sekitar pukul 14.00 WIB, jajaran Mapolsek Urban Tebing Tinggi mengamankan sejumlah kendaraan yang menggunakan knalpot racing atau tidak sesuai standar. Selanjutnya kendaraan tersebut digiring ke Mapolsek, untuk dilakukan pergantian dengan knalpot yang standar.
Tak hanya itu dari tangan salah satu remaja berinisial JM (17) dan rekannya OX (17) keduanya warga Tebing Tinggi, Polisi menemukan beberpa lembar papir diduga sebagai alat menggunakan narkotika jenis ganja. Namun karena barang bukti belum jelas, kedua remaja itu hanya diberikan peringatan termasuk mengganti knalpot motor Suzuki jenis Satria bernopol BG 2075 GE yang mereka kendaraai, dengan knalpot standar. (eko)
Warga Pagaralam Lakukan Penambangan Emas
Pagaralam, SN
Warga disejumlah daerah di Kota Pagaralam, mulai melakukan penambangan emas meskipun berskala kecil. Adapun daerah yang mengandung emas ini terdapat di kawasan Bukit Kayu Manis, Kecamatan Dempo Utara, Ribacandi, Kecamatan Dempo Tengah dan Bandar Kecamatan Dempo Selatan.
"Saya pernah melihat ada warga yang menjual emas masih dalam bentuk gumpalan-gumpalan kecil, hasil penambangan di sungai Indikat perbatasan Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat," ungkap Ridwan, warga Nendagung, Senin (5/12).
Menurut dia, ada beberapa daerah di Pagaralam yang diduga kuat memiliki kandungan emas, namun pemerintah belum berani melakukan upaya eksplolarasi karena sebagian besar lahan milik warga.
Senada diungkapkan Irwansyah, sampel bongkahan batu yang diambil dari beberapa lokasi seperti Bukit Kayu Manis, Kecamatan Dempo Selatan dan Rimbacandi, Kecamatan Dempo Tengah, ditemukan pirit dan sudah dilakukan uji laboraturium, ditemukan ada kandungan emas.
"Sebetulnya bila ada pirit dapat dipastikan memiliki kandungan emas, namun masih bencampur dengan beberapa jenis logam seperti tambaga dan perunggu," kata dia.
Iwan mengatakan, baru akan terlihat setelah batu tersebut dihancurkan dan dicampur dengan air raksa maka baru akan terlihat perbedaanya, sementara emas langsung memisah dengan membentuk endapan. Sedangkan pirit dan jenis logam lain, kata Iwan, langsung mengapung dan memisahkan diri.
"Sebetulnya warga masih belum banyak mengetahui cara pengolahan dan penambangan emas. Kami sudah bandingkan dengan bebatuan yang sekarang menjadi daerah pertambangan PT Newmont Nusatenggara, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, cukup mirip dengan yang ada di Pagaralam," ungkapnya.
Menurut Iwan, tanda-tanda daerah itu mengandung emas ada endapan batu yang mengandung pirit.
"Kemungkinan pemerintah belum berani melakukan penambangan karena semua lahan masih dimiliki warga atau penduduk setempat," ungkap dia.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Pemkot Pagaralam, Najamudin, Spd MM mengatakan memang di Pagaralam, cukup banyak memiliki sumber daya alam yang masih terpendam termasuk emas, batubara dan minyak bumi. Namun hasil uji di Bandung batu yang diduga kuat mengadung butiran emas itu lebih banyak mengandung pirit.
"Kita sudah melakukan penelitian dan pengkajian beberapa lokasi yang teridikasi mengandung bahan tambang termasuk emas, namun hasilnya hanya 0,5 persen dari sekitar 1,5 ton bongkahan batu gunung tersebut" ungkap dia.
Ia mengatakan, namun perlu dilakukan pengkajian lebih luas karena lokasi memiliki kandungan logam mulia itu kebanyakan berada di kawasan hutan lindung dan aliran sungai.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, H Hariyanto, SE, MM MBA mengatakan adanya temuan emas di Bukit Kayumanis, Kelurahan Muarasiban, masih dalam proses penelitian dan melakukan pendataan lahan.
"Kami juga sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah aset termasuk lokasi penemuan yang baru ini. Sebetulnya kami masih harus melakukan pengkajian lebih lanjut, guna mengetahui kadar emas berapa jumlah kandungannya," ungkap dia.
Menurut dia, bila dilihat dari kondisi alam, cukup banyak sumberdaya alam yang terdapat di Kota Pagaralam, termasuk yang bernilai sejarah seperti, megalit, arca, dan sumber panas bumi terbesar kedua di dunia. (asn)
Warga Ujanmas Keluhkan Jembatan Gantung Rp1,7 miliar Cepat Rusak
Muara Enim, SN
Warga yang mendiami Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujanmas mengeluhkan pembangunan jembatan gantung yang menghabiskan anggaran APBD sekitar Rp1,7 miliar. Pasalnya, kondisi jembatan sebagian telah mengalami kerusakan.
Kepala Desa (Kades) Ulak Bandung, Nopiansyah mengungkapkan kendati pembangunananya belum rampung, namun sebagian kondisi jembatan gantung mengalami kerusakan.
“Seperti retak pada bagian pondasi, jalan setapak pecah, serta ikatan sling (kawat) terlihat tidak kuat. Tak hanya itu, jarak antara sungai dan jembatan juga dinilai terlalu rendah,” beber Kades Ulak Bandung.
Akibatnya, jika musim hujan tiba kata Kades, maka debit air sungai akan melebihi ketinggian jembatan tersebut. Bahkan, bukan tidak
mungkin jembatan itu akan ambruk.
Dia meminta kepada pihak terkait untuk dapat meninjau kembali proyek pembangunan jembatan tersebut. Bahkan, bila masih tidak ada perbaikan maka pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada Bupati Muara Enim.
Senada, tokoh pemuda setempat Andi menuturkan, wilayah tersebut
tergolong rawan banjir. Sehingga, bila jarak antara sungai dan
jembatan terlalu dekat maka jembatan tersebut dapat ambruk dihantam
banjir.
“Semestinya jembatan yang baru ini dapat lebih tinggi dari jembatan sebelumnya. Namun, pada kenyataannya jembatan yang baru ini justru lebih rendah,” terang dia.
Sementara itu kepala Dinas Pengerjaan Umum (PU) Bina Marga (BM)
Kabupaten Muara Enim melalui PPTK pembangunan Jembatan, Husen kepada
berapa wartawan menjelaskan, pihaknya telah turun ke lapangan atas
adanya keluhan masyarakat tersebut.
Dari hasil pengecekan langsung, pihaknya membenarkan kondisi
jembatan sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat. Untuk itu, pihaknya telah meminta kepada pihak kontraktor agar segera memperbaikinya. (yud)
Warga yang mendiami Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujanmas mengeluhkan pembangunan jembatan gantung yang menghabiskan anggaran APBD sekitar Rp1,7 miliar. Pasalnya, kondisi jembatan sebagian telah mengalami kerusakan.
Kepala Desa (Kades) Ulak Bandung, Nopiansyah mengungkapkan kendati pembangunananya belum rampung, namun sebagian kondisi jembatan gantung mengalami kerusakan.
“Seperti retak pada bagian pondasi, jalan setapak pecah, serta ikatan sling (kawat) terlihat tidak kuat. Tak hanya itu, jarak antara sungai dan jembatan juga dinilai terlalu rendah,” beber Kades Ulak Bandung.
Akibatnya, jika musim hujan tiba kata Kades, maka debit air sungai akan melebihi ketinggian jembatan tersebut. Bahkan, bukan tidak
mungkin jembatan itu akan ambruk.
Dia meminta kepada pihak terkait untuk dapat meninjau kembali proyek pembangunan jembatan tersebut. Bahkan, bila masih tidak ada perbaikan maka pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada Bupati Muara Enim.
Senada, tokoh pemuda setempat Andi menuturkan, wilayah tersebut
tergolong rawan banjir. Sehingga, bila jarak antara sungai dan
jembatan terlalu dekat maka jembatan tersebut dapat ambruk dihantam
banjir.
“Semestinya jembatan yang baru ini dapat lebih tinggi dari jembatan sebelumnya. Namun, pada kenyataannya jembatan yang baru ini justru lebih rendah,” terang dia.
Sementara itu kepala Dinas Pengerjaan Umum (PU) Bina Marga (BM)
Kabupaten Muara Enim melalui PPTK pembangunan Jembatan, Husen kepada
berapa wartawan menjelaskan, pihaknya telah turun ke lapangan atas
adanya keluhan masyarakat tersebut.
Dari hasil pengecekan langsung, pihaknya membenarkan kondisi
jembatan sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat. Untuk itu, pihaknya telah meminta kepada pihak kontraktor agar segera memperbaikinya. (yud)
Pengelolaan JSC Palembang Telan Dana 6 Milyar
* Ketua Komisi V DPRD Sumsel: Dana 6 milyar itu masih kurang
Palembang, SN
Pengelolaan Jakabaring Sport City (JSC) dan venue lainnya di kawasan Kampus Palembang yang menjadi aset Sumsel usai perhelatan SEA Games XXVI telah dianggarkan di dalam APBD Sumsel 2012. Pengelolaan aset tersebut mencapai Rp 6 miliar.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Soefyan, ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/12). Katanya, anggaran pengelolaan aset SEA Games berada di pos Biro Keuangan dan Aset Setdaprov Sumsel.
"Kami lihat Pemprov Sumsel sudah menyiapkan dana untuk perawatan seluruh aset SEA Games terutama JSC, senilai Rp 6 miliar yang berada di Biro Keuangan dan Aset. Penganggaran ini sudah pasti karena sudah kami tanyakan langsung ke pihak terkait," kata Politisi Partai Demokrat ini.
Ia mengaku, penganggaran untuk pemeliharaan aset SEA Games memang sangat di butuhkan, mengingat seluruh aset tersebut merupakan buah kerja keras Sumsel dan berada di kawasan Provinsi Sumsel.
"Jadi meskipun secara resmi pemerintah pusat belum menyerahkan kepengurusan aset SEA Games ini, namun selaku tuan rumah yang mana aset tersebut berada di wilayah Sumsel, maka sudah sewajarnya pemerintah Sumsel menganggarkan dana pengelolaannya," katanya.
Menurut Bihaqqi, dana Rp 6 miliar untuk pengelolaan aset SEA Games belumlah cukup, mengingat banyaknya fasilitas yang perlu dirawat. selain itu, banyaknya fasilitas pendukung yang perlu diperbaiki membuat dana perawatan juga diperkirakan membengkak.
"Dana Rp 6 miliar itu masih kurang, kalau kita lihat masih banyak fasilitas pendukung yang perlu di rawat dan di perbaiki, seperti taman-taman yang ada di JSC, itu kan pohonnya masih kecil-kecil, belum lagi pohon yang mati, itu kan perlu diganti. Artinya, kawasan JSC itu bukan hanya dipelihara, tetapi perlu juga pemeliharaan fasilitas pendukungnya seperti taman agar bertambah indah," bebernya.
Dengan bertambah indahnya JSC kata Bihaqqi, kawasan tersebut bisa menjadi alternatif wisata masyarakat Kota Palembang, bahkan kawasan JSC dapat saja dikomersilkan dan dikelola oleh instansi khusus.
"Dengan di komersilkannya kawasan JSC, pendapatan daerah pun otomatis akan bertambah," katanya.
Terkait rencana dijadikannya wisma atlet sebagai sekolah olahraga, Bihaqqi mengaku, pihaknya sangat mendukung rencana tersebut. Menurut dia, selain gedung tersebut tidak terbengkalai, dengan berdirinya sekolah olahraga, maka diharapkan dari sana tumbuh bibit-bibit atlet yang berprestasi. (awj)
Ibadah Bulan Muharam dan Moment Instrospeksi Diri
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
NUANSA untuk menyambut dan memeriahkan Tahun Baru Islam sampai saat ini masih sangat terasa. Banyak umat Islam yang berlomba untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharam ini, tujuannya hanya satu mendapat ridho dan amal dari Sang Khalik.
Kalau kita menilik perjalan kita selama ini, akan kita rasakan perjalanan waktu tak terasa. Sebagai umat yang taat, kita akan terbayang ada tindakan dan perbuatan yang kadang salah.
Kita umat Islam setiap hari bekerja, berkarya, beribadah, hingga besok kita memasuki tanggal 1 Muharam 1432 H.
Memasuki tahun baru Islam, tak seperti menyambut datangnya Tahun Baru Masehi yang disambut dan ditandai dengan pesta semarak oleh masyarakat, tahun baru Islam dilakukan umat Muslim dengan merenung, berdoa, dan dijadikan momentum untuk mengingat kembali hal-hal apa saja yang telah dilakukan selama ini, serta berdoa kepada Allah SWT agar di tahun berikutnya diberikan kekuatan untuk terus bekerja dan beribadah mengingat-Nya.
Bagi kita umat Islam di Indonesia, memasuki Tahun Baru Islam dapat dijadikan momentum dan langkal awal untuk memperbaiki diri. Bangsa kita yang terus ditimpa bencana, musibah, konflik, aksi anarkis, saling hujat, korupsi, tak lepas karena ujian dari-Nya. Momentum Tahun Baru Hijriyah dapat dijadikan untuk memperbaiki semuanya. Tentu saja dengan harapan semua hal yang memberatkan dan ditimpa rakyat Indonesia dapat sirna.
Momentum Tahun Baru Hijriyah sendiri adalah mengenang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinnah. Peristiwa Hijrah Nabi SAW tidak lain merupakan peristiwa yang menandai perubahan masyarakat Jahiliah saat itu menjadi masyarakat Islam. Inilah sebetulnya makna terpenting dari Peristiwa Hijrah Nabi saw.
Kadang kita tak menyadari, ketidakmampuan kita memahami sekaligus mewujudkan makna terpenting Hijrah ini dalam realitas kehidupan saat ini hanya akan menjadikan datangnya Tahun Baru Hijrah tidak memberikan makna apa-apa.
Dengan tahu latar belakang Tahun Baru Hijriyah, mudah-mudahan kita di Negeri Bumi Pertiwi yang sedang diuji dengan banyak duka dan konflik menjadi mendapat awal pijakan memperbaiki diri.
Islam sebagai agama yang terakhir dan sempurna di Bumi juga telah mengajarkan, hari-hari yang dilalui hendaknya selalu lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Setiap umat Islam dituntut untuk selalu berhijrah, yaitu menjadi lebih baik dari hari ke hari, begitu seterusnya. Bila kita memaknai beberapa ayat Al Quran, hijrah dapat dikategorikan simbol iman yang hakiki dan sebagai ujian dan cobaan, karena setiap manusia yang hidup pasti akan mendapatkan suatu ujian, terutama bagi orang yang beriman. Jadi intinya Tahun Baru Hijriyah harus dijadikan momentum untuk melakukan muhasabah atau koreksi, instrospeksi, perenungan, yang diisi dengan zikir, doa, dan ibadah. Mudah-mudahan di tahun 1433 H kedepan hidup kita lebih baik dalam lindungan Allah SWT dan Negeri kita terlindungi dari semua bencana dan musibah, Amin Ya Rabbal Alamin. (***)
1 Jamaah Haji Lahat Ditinggal di Mekkah
Lahat, SN
Dari 145 Jemaah haji yang berangkat dari Lahat menuju tanah suci untuk menunaikan ibadah haji pada Minggu (4/12) malam kemarin yang pulang hanya 144 orang jamaah haji sementara satu orang lagi masih berada di tanah suci Mekkah karena sakit.
“Satu orang yang terpaksa harus ditinggal dulu di tanah suci dan mendapat perawatan karena sakit yang diperkirakan Stroke, yakni Bapak Atmoradi (70) warga Kelurahan Pagaragung, Kota Lahat,” jelas Kakanmenag Drs H Ramlan Fauzi MPdI, melalui Kasi Haji dan Umroh Drs Napikurrahman, kemarin (5/12).
Menurut dia, bila nanti kondisi Atmoradi berangsur pulih dan bisa segera dipulangkan ke Lahat maka akan segera dilakukan. Selama perawatan di tanah suci semua sudah ditanggung dan jelas mengharapkan kesembuhan dari Atmoradi tersebut.
Kedatangan rombongan jamaah haji asal Kabupaten Lahat di Bumi Seganti Setungguan, sendiri pada Minggu (4/12) malam diwarnai dengan hujan air mata dan kegembiraan para anggota keluarga yang sudah tak sabar menunggu selama hampir satu bulan lamanya.
Nampak terlihat wajah riang jamaah haji yang tiba di Lapangan Seganti Setungguan (eks MTQ, Red) Lahat, yang ketibaannya di Lahat disambut secara langsung Bupati Lahat H Saifudin Aswari Riva’i SE, Minggu (4/12) malam.
Kedatangan para rombongan haji dari Tanah Suci Mekkah, sudah dinanti-nantikan para anggota keluarga yang semenjak dari sore sudah berkumpul dilapangan MTQ Lahat.
Rombongan jamaah haji tepat berada di Lahat pukul 20.15 WIB, yang kedatangannya agak terlambat dari jadwal yang diperkirakan yakni pukul 19.00 WIB. Dimana kedatangan mereka (haji, red) dikawal aparat keamanan, dimana jamaah haji menggunakan empat bus yang sudah disiapkan panitia penjemputan haji.
Bupati Aswari Rivai mengucapkan kepada seluruh jamaah haji Kabupaten Lahat, selamat datang kembali di tanah air yang semenjak November lalu telah menunaikan rukun Islam yang kelima.
“Kami ucapkan, selamat datang kembali di Kabupaten Lahat. Alhamdullilah seluruh jamaah haji kita diberikan kesehatan waalfiat sampai tiba di Lahat ini,”katanya yang menghampiri seluruh rombongan jamaah haji Lahat.
Dia menambahkan, kedatangan jamaah haji Lahat, yang tergabung Kloter 19 tersebut, merupakan suatu kesempurnaan dalam menyelesaikan Rukun Islam. Dimana ibadah haji merupakan salah satu yang wajib untuk dikerjakan bagi setiap umat muslim.
Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakanmenag) Kabupaten Lahat yang ikut membimbing para jamaah haji Lahat di Tanah Suci Mekkah Drs H Ramlan Fauzi MPdI mengatakan, turut bersyukur atas keselamatan para seluruh rombongan jamaah haji Kabupaten Lahat, yang kedatangannya telah dinanti para anggota keluarga jamaah haji.
“Alhamdulillah, semua jamah haji asal Kabupaten Lahat selamat sampai ke tujuan. Yang kedatangan kita di Kabupaten Lahat telah disambut oleh Bupati Lahat serta para anggota keluarga jamaah haji lainnya,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretaris Daerah (Sekda) Plh Astami SE mengatakan, jemaah haji asal Kabupaten Lahat mulai meninggalkan tanah suci Mekkah atau berangkat dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 3 Desember mendatang pukul 18.40 WSA. Tiba di tanah air yakni di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang pada 4 Desember sekitar pukul 08.25 WIB.
“Para jemaah haji asal Kabupaten Lahat sewaktu tiba di Bandara SMB II terlebih dulu mengurusi surat menyurat di sana, dan kemungkinan lebih lama dua jam. Setelah selesai, barulah mereka menuju Asrama Haji sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah usai melaksanakan sholat Dzuhur di sana, barulah seluruh jemaah haji berangkat menuju Lahat,” tegasnya.
Dikatakan lagi olehnya, diperkirakan jemaah haji Lahat baru bisa sampai di Kota Lahat sekitar pukul 19.00 WIB. “Paling tidak direncanakan pukul 19.00 WIB jemaah haji tiba di Lahat, tapi sedikit terlambat karena tiba diLahat pukul 20.15 WIB,” terangnya. (zal)
20 Hektar Sawah Warga Terancan Gagal Tanam
* Baru 4 Hari Selesai, Irigasi Roboh Diterjang Air
Lahat, SN
Sebanyak 20 hektar (Ha) areal persawahan milik warga Desa Padang Lengkuas, Kecamatan Kota Lahat terancam gagal tanam karena babak atau irigasi yang dirancang untuk mengaliri air dari Sungai Kutean roboh sepanjang 10 meter setelah diterjang derasnya air pada 24 November lalu sekitar pukul 20.00 WIB, ketika hujan deras turun.
Berdasarkan pantuan di lapangan, proyek irigasi tersebut sebenarnya dirancang untuk mengaliri air Sungai Kutean yang difungsikan untuk mengaliri areal persawahan milik 30 kepala keluarga (KK) seluas lebih kurang 20 Ha, selain itu, papan proyek pengerjaan sama sekali tidak ada, jumlah dana dan siapa yang melaksanakannya tidak ada dan penduduk desa hanya diupah untuk mengangkut material yang diduga tidak sesuai dengan RAB.
Belum lagi, pada lantai irigasi sama sekali tidak menggunakan pondasi, hanya ditempel kayu papan dan bambu tanpa ada pengalian yang ada di lokasi. Kemudian pada bagian lantai irigasi sedikit membukit disinyalir air sungai tidak akan pernah mengalir ke kawasan persawahan penduduk.
Ceen (45) warga Desa Padang Lengkuas mengatakan, sebelum dibangun irigasi ini, penduduk desa bergotong royong mendirikan ‘babak’ dan air mengalir dengan baik menuju persawahan milik warga.
“Awalnyo, untuk ngaliri sawah kami, bergotong royong buat ‘babak’ dari kayu samo bambu dan selamo itu, idak katek masalah apo-apo, walaupun hujan deras samo sekali idak roboh atau ancur,” katanya ditemui, di lokasi, Minggu (4/12).
Kemudian bahan material yang diangkut sama sekali tidak sesuai dengan rancangan anggaran belanja (RAB). Diprediksikan dana yang disiapkan dalam membangun irigasi tidak benar dengan kenyataan di lapangnan.
“Aii, aku nih tukang pulo dek, jadi tau berapo nian hargo semen, batu samo pasir, lah ini, kami catatin di kertas, cakyo sama sekali idak sesuai nian,” ungkap.
Ceen menambahkan, dengan robohnya tembok irigasi tersebut, maka, 30 KK yang bermata pencaharian mayoritas sebagai petani sawah merasa dirugikan.
“Makmano pulo, masa baru empat hari selesai digaweke, diterjang air sungai langsung roboh, pas kami cek di lokasi, ternyato, adonan semen samo pasir idak sesuai, digenggem bae langung ancur semennyo, banyak lah pasirnyo dan jugo caknyo proyek siluman nih, idak katek papan pengerjaannyo, berapo dananyo, warga desa sama sekali idak tau,” paparnya.
Senada, Fajar (40) warga Desa Padang Lengkuas sekaligus buruh upah angkur bahan material menuturkan, dirinya diberikan upah untuk mengangkut bahan material untuk pengerjaan irigasi tersebut dan setelah selesai dibawa ke lokasi dicatat jumlah keseluruhannya.
“Untuk semen hanya 48 zak, pasir 13,5 kubik, dan batu kali tercatat 20 kubik, belum termasuk upah angkut, jelas dana bersumber dana APBD II berlebihan, dimana, pengerjaannya sendiri dimulai awal November 2011, setelah empat hari selesai proyek tersebut langsung roboh,” katanya.
Saat warga ingin melihat desain atau gambar dari proyek tembok irigasi tersebut, sama sekali tidak pernah diperlihatkan sampai selesai pengerjaannya.
“Jadi, warga Desa Padang Lengkuas yang sangat bergantung pada air Sungai Kutean, kini, harap-harap cemas, pasalnya, air untuk mengaliri sawah sama sekali tidak mengalir dan kami merasa di rugikan, belum lagi ketika penduduk ingin meilhat gambar tidak ada dengan alasan tinggal,” pungkas Fajar. (zal)
Langganan:
Postingan (Atom)