Prabumulih, SN
Diduga hendak berbuat asusila, seorang oknum penjaga sekolah di SD Negeri 63 Karang Bindu, Desa Karangan, Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT), Kota Prabumulih, berinisial Son (37), Sabtu (24/12) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, digerebek dan sempat digebuki oleh dua warga setempat.
Pasalnya oknum penjaga sekolah yang sudah memiliki istri dan anak tersebut, terpergok masuk ke dalam kamar tidur istri salah satu warga, belakangan diketahui bernama Johan (45) yang merupakan masih bertetangga dengan pelaku. Beruntung pelaku hanya mengalami luka memar pada bagian sekitar wajah dan badan, akibat terkena pukulan tangan kosong dan hantaman benda tumpul milik Johan dan anaknya Randa (21). Kejadian itu sendiri saat ini sudah ditangani pihak Polsek RKT.
Dari informasi yang diterima dilapangan, menyebutkan terjadinya aksi penangkapan dan pemukulan yang dilakukan dua beranak tersebut Johan dan Randa, karena keduanya mendapati pelaku masuk ke dalam kamar tidur istrinya bernisial As (37) dan hendak berbuat asusila dengan mengajak istrinya melakukan hubungan badan.
Namun beruntung tindakan memalukan itu tidak sampai terjadi, setelah istri korban berhasil melepaskan diri dari cengkeraman nafsu pelaku dan berteriak meminta tolong. Sementara pelaku yang panik bercampur kesal karena tidak berhasil menyalurkan hajatnya, berusaha kabur lewat pintu jendela kamar tidur tempat dia masuk sebelumnya. Namun sebelum usaha itu tercapai, istri korban berusaha menghalangi dengan berdiri di muara pintu jendela kamar sehingga akhirnya pelaku marah dan menendang kaki serta menggigit tangan sebelah kiri istri korban.
"Suami korban yang mendengar teriakan istrinya, langsung beranjak dari ruang tengah rumah bersama anaknya mengejar pelaku. Pelaku sendiri langsung jadi bulan–bulanan dua beranak tersebut, bahkan aksi pemukulan itu terjadi sampai didepan rumah pelaku saat pelaku berhasil melepaskan diri dan kabur lari ke arah rumahnya,” ungkap Yanto (34) salah satu famili korban, Senin (26/12).
Ditambahkan Yanto, penangkapan itu juga sebelumnya memang sudah direncanakan Johan dan istrinya yang memang sudah saling kenal dengan pelaku sewaktu sama–sama masih mengajar di SD Talang Batu, Kecamatan RKT. “Pelaku sengaja dijebak, karena istri korban kesal terhadap ulah dan tindakan pelaku yang masih menghubungi dan mengirimkan SMS ke nomor handphonenya,” jelas Yanto sambil menyebut salah satu isi SMS pelaku di ponsel istri korban, sebelum kejadian.
Akibat peristiwa itu, sambung Yanto yang saat dihubungi sedang mendampingi suami korban memberikan keterangan (BAP) kepada petugas penyidik Polsek RKT, selain menggangu ketentraman dan keharmonisan rumah tangga korban, tindakan nekat pelaku juga menyebabkan istri korban mengalami trauma dan menderita luka memar pada bagian paha sebelah kiri serta luka gigitan pada tangan sebelah kiri akibat terkena tendangan dan gigitan pelaku. “Sehingga sempat dirawat di RSUD selama 2 hari akibat luka yang dideritanya,” tambah Yanto.
Sebelumnya, pasca kejadian beredar rumor bahwa antara pelaku dengan istri korban yang saat ini mengajar di SD Negeri 59 Tanjung Rambang, Kecamatan RKT pernah terjalin hubungan terlarang. Namun perbuatan itu tidak sampai meretakan hubungan rumah tangga masing–masing, setelah kedua keluarga tersebut memilih berdamai dan pindah sekolah.
“Dulu perbuatan itu kata orang di desa ini pernah mereka lakukan, kalau tidak salah terjadi pada tahun 1999 kemarin saat keduanya sama–sama masih mengajar di SD Talang Batu. Namun saat itu kedua keluarga memilih damai dan pindah sekolah,” ungkap salah seorang warga, saat ditemui Minggu (25/12) sore.
Warga ini juga berharap seandainya peristiwa itu benar oknum penjaga sekolah agar diberi sanksi tegas, terberat diberhentikan dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya. Selain sangat tidak dibenarkan dalam agama manapun, juga dinilai telah mengotori nama kampung atau Desa Karangan. “Apalagi berstatus suami orang, serta sudah memiliki anak. Contoh orang mencuri saja, dia yang berbuat tetapi satu Desa Karangan ini ikut menjadi tercemar karena perbuatannya,” tegas guru ini seraya meminta koran ini untuk tidak menutupinya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih Rasyid SAg, saat dikomfirmasi melalui via telepon genggam, Senin (26/12) siang, mengaku belum mendapat informasi terkait kejadian tersebut. Namun demikian pihaknya berjanji akan menindaklanjutinya dengan mengecek langsung ke lapangan dan memanggil Kepala Sekolah (Kepsek) masing – masing.
“Dimana kejadiannya, di Desa Karangan! Iyalah akan kita coba cek ke lapangan dan memanggil Kepala Sekolah keduanya, termasuk kedua oknum tersebut,” jawab Rasyid saat dihubungi.
Disebutkan Rasyid, seandainya terbukti bersalah keduanya bisa terancam mendapat sanksi dipindahkan dari tempatnya mengajar sekarang. “Soal sanksi atau hukuman lain, apalagi kasus ini sudah dilaporkan suaminya ke Polisi ya kita serahkan proses hukumnya ke Polisi. Kalau di kita seandainya itu terbukti, sanksinya bisa di skor atau di mutasi dari tempatnya bekerja sekarang. Ya kita lihat dulu sisi objek kesalahannya,” tegas Rasyid.
Sementara Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK, melalui Kapolsek RKT Iptu Toni Aprianto didampingi Kanit Reskrim Aiptu Togar, ketika dikomfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Namun pihaknya tidak bisa menjelaskan jauh perihal tersebut, karena masih menunggu hasil pemeriksaan (BAP) yang baru dilakukan hari ini (kemarin, red) terhadap pelapor (suami korban, red).
“Kita belum berani menjelaskan duduk perkaranya, karena pelapor baru kita suruh melapor kembali Minggu (25/12) kemarin dan baru hari ini rencananya akan kita BAP. Namun dilihat dari laporannya sementara, Pasal 351 tentang penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap istrinya,” tukas Toni. (and)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 28 Desember 2011
Angkutan Batubara Nakal Masih Lewat Jalan Sudirman
Prabumulih, SN
Pasca mulai diberlakukannya pelarangan bagi angkutan batubara dan angkutan lainnya, pada 21 Desember 2011 lalu Pemkot Prabumulih untuk beroperasi atau melintas di Jalan Jenderal Sudirman pada jam–jam sibuk dari pukul 06.00 hingga 16.00 WIB, ternyata tidak dihiraukan sejumlah pemilik saham dari perusahaan angkutan batubara.
Salah satu sopir truk angkutan batubara Yandi (35) mengatakan, mereka hanya sopir dan menjalankan tugas saja. Sehingga bila warga ingin protes silahkan kepada pimpinan mereka.
Khususnya pada tiga hari belakangan (masa cuti bersama perayaan Natal) ini, Sabtu hingga Senin (26/12) lalu, ratusan truk angkutan batubara, kayu gelondongan dan jenis angkutan lainnya sepertinya memanfaatkan kelengangan petugas dan masa liburan tersebut, untuk lewat melintas di Jalan Jenderal Sudirman.
Dari pantauan Koran ini, hingga sore kemarin, terlihat masih banyak kendaraan angkutan batubara berbagai jenis melintas santai masuk jalur jalan nasional yang memiliki panjang sekitar 27, 2 kilometer tersebut. Padahal sebelumnya, setelah didesak DPRD Kota Prabumulih akhirnya Pemerintah Kota mau mengeluarkan surat keputusan pelarangan bagi angkutan batubara dan angkutan lainnya untuk lewat pada jam sibuk kerja yakni mulai dari pukul 06.00 hingga 16.00 WIB, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2011 kemarin.
“Sangat disayangkan hal itu, padahal sejak diberlakukan pelarangan itu kondisi lalu lintas Jalan Sudirman jadi lancar dan tertib karena tidak ada mobil batubara lewat, semuanya lewat Jalan Lingkar Timur,” imbuh Boby (31) warga Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, baru baru ini .
Menurut sales pakaian keliling ini, dirinya menyayangkan lambannya tindakan petugas gabungan yang berjaga di sejumlah titik Jalan Jenderal Sudirman. “Semestinya walaupun masa liburan tetap harus bertugas, apalagi dibagi tiga ship. Kita juga tidak tahu, apakah sopir – sopir itu tahu tentang pelarangan itu karena kebanyakan mobil batubara dilihat dari platnya berasal dari Jambi dan Padang,” kata bapak satu anak ini.
Sementara pasca terjadinya pengrusakan kantor dan dermaga sejumlah perusahaan angkutan batubara di Pelabuhan Tanjung Siapi – Api, Palembang, tidak membuat salah satu perusahaan angkutan mobil batubara LKS berlama – lama menggangur (stop, red). Terhitung mulai Senin (26/12) perusahaan angkutan batubara yang berpusat di Kabupaten Lahat ini sudah mulai mengoperasikan angkutan batubaranya.
“Meski belum secara maksimal seperti biasanya, tapi angkutan kita mulai hari ini sudah berjalan itu pun karena libur cuti bersama,” ungkap salah satu pengurus PT LKS, Doni , ketika dihubungi lewat via ponsel, Selasa (27/12) sore.
Terkait pelarangan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabumulih dari mulai pukul 06.00 WIB s/d 16.00 WIB, lanjut Doni , pihaknya tidak mempersalahkannya. “Intinya kami mematuhi peraturan yang ada, terpenting masih bisa berjalan apalagi kan diarahkan lewat Jalan Lingkar, jadi tidak masalah itu,” tandasnya .
Sebelumnya, aksi solidaritas dan kepedulian terhadap Jalan Jenderal Sudirman dilakukan ratusan anggota gabungan TNI dari Satuan Batalyon Zeni Tempur (Yon Zipur/II), anggota Polres Prabumulih dan PNS dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Sabtu (24/12) pagi. Aksi solidaritas dilakukan dengan melakukan perbaikan dan tampal sulam dengan material dan peralatan seadanya.
Kegiatan dipusatkan mulai dari titik simpang modong atau dealer Mitshubisi Lautan Berlian, Kecamatan Cambai hingga simpang BRI, depan perkantoran DPRD Kota Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat. Sejumlah titik lubang yang memiliki kerusakan parah dan besar yang ada disepanjang Jalan Jenderal Sudirman tersebut, tidak luput menjadi prioritas rombongan tersebut untuk diperbaiki dan ditambal sulam. (and)
Pasca mulai diberlakukannya pelarangan bagi angkutan batubara dan angkutan lainnya, pada 21 Desember 2011 lalu Pemkot Prabumulih untuk beroperasi atau melintas di Jalan Jenderal Sudirman pada jam–jam sibuk dari pukul 06.00 hingga 16.00 WIB, ternyata tidak dihiraukan sejumlah pemilik saham dari perusahaan angkutan batubara.
Salah satu sopir truk angkutan batubara Yandi (35) mengatakan, mereka hanya sopir dan menjalankan tugas saja. Sehingga bila warga ingin protes silahkan kepada pimpinan mereka.
Khususnya pada tiga hari belakangan (masa cuti bersama perayaan Natal) ini, Sabtu hingga Senin (26/12) lalu, ratusan truk angkutan batubara, kayu gelondongan dan jenis angkutan lainnya sepertinya memanfaatkan kelengangan petugas dan masa liburan tersebut, untuk lewat melintas di Jalan Jenderal Sudirman.
Dari pantauan Koran ini, hingga sore kemarin, terlihat masih banyak kendaraan angkutan batubara berbagai jenis melintas santai masuk jalur jalan nasional yang memiliki panjang sekitar 27, 2 kilometer tersebut. Padahal sebelumnya, setelah didesak DPRD Kota Prabumulih akhirnya Pemerintah Kota mau mengeluarkan surat keputusan pelarangan bagi angkutan batubara dan angkutan lainnya untuk lewat pada jam sibuk kerja yakni mulai dari pukul 06.00 hingga 16.00 WIB, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2011 kemarin.
“Sangat disayangkan hal itu, padahal sejak diberlakukan pelarangan itu kondisi lalu lintas Jalan Sudirman jadi lancar dan tertib karena tidak ada mobil batubara lewat, semuanya lewat Jalan Lingkar Timur,” imbuh Boby (31) warga Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, baru baru ini .
Menurut sales pakaian keliling ini, dirinya menyayangkan lambannya tindakan petugas gabungan yang berjaga di sejumlah titik Jalan Jenderal Sudirman. “Semestinya walaupun masa liburan tetap harus bertugas, apalagi dibagi tiga ship. Kita juga tidak tahu, apakah sopir – sopir itu tahu tentang pelarangan itu karena kebanyakan mobil batubara dilihat dari platnya berasal dari Jambi dan Padang,” kata bapak satu anak ini.
Sementara pasca terjadinya pengrusakan kantor dan dermaga sejumlah perusahaan angkutan batubara di Pelabuhan Tanjung Siapi – Api, Palembang, tidak membuat salah satu perusahaan angkutan mobil batubara LKS berlama – lama menggangur (stop, red). Terhitung mulai Senin (26/12) perusahaan angkutan batubara yang berpusat di Kabupaten Lahat ini sudah mulai mengoperasikan angkutan batubaranya.
“Meski belum secara maksimal seperti biasanya, tapi angkutan kita mulai hari ini sudah berjalan itu pun karena libur cuti bersama,” ungkap salah satu pengurus PT LKS, Doni , ketika dihubungi lewat via ponsel, Selasa (27/12) sore.
Terkait pelarangan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabumulih dari mulai pukul 06.00 WIB s/d 16.00 WIB, lanjut Doni , pihaknya tidak mempersalahkannya. “Intinya kami mematuhi peraturan yang ada, terpenting masih bisa berjalan apalagi kan diarahkan lewat Jalan Lingkar, jadi tidak masalah itu,” tandasnya .
Sebelumnya, aksi solidaritas dan kepedulian terhadap Jalan Jenderal Sudirman dilakukan ratusan anggota gabungan TNI dari Satuan Batalyon Zeni Tempur (Yon Zipur/II), anggota Polres Prabumulih dan PNS dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Sabtu (24/12) pagi. Aksi solidaritas dilakukan dengan melakukan perbaikan dan tampal sulam dengan material dan peralatan seadanya.
Kegiatan dipusatkan mulai dari titik simpang modong atau dealer Mitshubisi Lautan Berlian, Kecamatan Cambai hingga simpang BRI, depan perkantoran DPRD Kota Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat. Sejumlah titik lubang yang memiliki kerusakan parah dan besar yang ada disepanjang Jalan Jenderal Sudirman tersebut, tidak luput menjadi prioritas rombongan tersebut untuk diperbaiki dan ditambal sulam. (and)
Selasa, 27 Desember 2011
9 Tenaga Ahli Jepang Teliti Kandungan Emas Bukit Kayu
Pagaralam, SN
Sembilan tenaga ahli Jepang, melakukan penelitian terhadap kandungan emas di Bukit Kayu Manis, Kelurahan Ujasmas, Muarasiban dan Bumiagung, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam.
Memang ada sembilan orang tenaga ahli dari Negara Jepang, sudah mengambil sampel dan sekaligus melakukan penelitian terhadap kawasan perbukitan di Kecamatan Dempo Utara, untuk mengetahui kandungan emas. Demikian diungkapkan anggota DPRD Kota Pagaralam, Herwanando, Senin (26/12).
Menurut dia, kedatangan tenaga ahli Jepang itu sebagai tindaklanjut dari penemuan dan penambangan yang dilakukan warga setempat dan berhasil mendapatkan emas dengan cara menambang sendiri secara manual, berhasil mendapatkan beberapa gram.
Warga juga menolak memberikan lahan meskipun akan dibeli mahal, besarnya kandungan emas yang terdapat di kawasan itu mendorong pemerintah berupaya melakukan pembebasan, dan harga lahan naik cukup tinggi dari hanya Rp 50 juta per hektare menjadi Rp 150 juta per haktare. Bahkan sejumlah pejabat penting di Kota Pagaralam mulai mengincar lahan-lahan dilokasi tersebut.
"Kalau keseluruhan kawasan bukit Kayu Manis yang memang banyak mengandung logam mulai jenis emas itu bisa mencapai 5.000 hektare, terdiri dari beberapa kecamatan. Bahkan kami pernah ditawari pejabat setempat untuk membeli hanan seluas 10 hektare dengan nilai cukup pantastis Rp 3 miliar," ungkap dia.
Namun, kata Herwanando, kalau yang sudah dilakukan uji coba penambangan baru di Kelurahan Ujanmas, dan untuk 10 kilogram bebatuan bisa menghasilkan antara 2 hingga 3 gram bitiran emas.
"Bukti lain jika daerah itu memiliki kandungan emas, yaitu hampir setiap tempat batu mengandung pirit bercampur dan tembaga. Kemudian kondisi alamnya juga memiliki kesamaan dengan lokasi penambangan emas di Lubuklinggau, Sumsel dan Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat," ungkap dia.
Herwanando mengatakan, hanya saja pemerintah setempat sepertinya sengaja menutup-nutupi agar jangan sampai warga melakukan penambangan sendiri.
"Ada diantara warga yang juga berhasil mendapatkan emas dan dijula masih dalam bentuk gumpalan-gumpalan kecil," ungkap dia.
Menurut dia, memang sudah beberapa kali ada warga yang menjual bongkahan emas murni ukuran 24 karat. Hanya saja penambangan ini masih tersembunyi, hanya dilakukan dilingkungan terbatas saja.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, Hariyanto mengatakan, memang di sekitar wilayah Kota Pagaralam, cukup banyak memiliki kekayaan alam terutama bahan tambang, seperti batu bara, minyak bumi dan emas.
"Namun karena sebagian besar wilayah daerah ini kebanyakan hutan lindung tentunya harus dilihat dulu mana besar manfaat dan mudaratnya," ungkap dia.
Kekayaan alam itu, kata dia, tidak bisa dikelola kerena dampaknya terhadap kerusakan alam cukup besar, kecualai dilakukan orang yang profesional.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Pemkot Pagaralam, Najamudin, mengatakan memang di Pagaralam, cukup banyak memiliki sumber daya alam yang masih terpendam termasuk emas, batubara dan minyak bumi.
"Kita masih melakukan penelitian dan pengkajian beberapa lokasi yang teridikasi mengandung bahan tambang termasuk emas," ungkap dia.
Ia mengatakan, namun perlu dilakukan pengkajian lebih luas karena lokasi memiliki kandungan logam mulia itu kebanyakan berada di kawasan hutan lindung dan aliran sungai.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, Hariyanto, mengatakan adanya temuan emas di Bukit Kayumanis, Kelurahan Muarasiban, masih dalam proses penelitian dan melakukan pendataan lahan.
"Kami juga sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah aset termasuk lokasi penemuan yang baru ini. Sebetulnya kami masih harus melakukan pengkajian lebih lanjut, guna mengetahui kadar emas berapa jumlah kandungannya," ungkap dia.
Menurut dia, bila dilihat dari kondisi alam, cukup banyak sumberdaya alam yang terdapat di Kota Pagaralam, termasuk yang bernilai sejarah seperti, megalit, arca, dan sumber panas bumi terbesar kedua di dunia. (asn)
Sembilan tenaga ahli Jepang, melakukan penelitian terhadap kandungan emas di Bukit Kayu Manis, Kelurahan Ujasmas, Muarasiban dan Bumiagung, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam.
Memang ada sembilan orang tenaga ahli dari Negara Jepang, sudah mengambil sampel dan sekaligus melakukan penelitian terhadap kawasan perbukitan di Kecamatan Dempo Utara, untuk mengetahui kandungan emas. Demikian diungkapkan anggota DPRD Kota Pagaralam, Herwanando, Senin (26/12).
Menurut dia, kedatangan tenaga ahli Jepang itu sebagai tindaklanjut dari penemuan dan penambangan yang dilakukan warga setempat dan berhasil mendapatkan emas dengan cara menambang sendiri secara manual, berhasil mendapatkan beberapa gram.
Warga juga menolak memberikan lahan meskipun akan dibeli mahal, besarnya kandungan emas yang terdapat di kawasan itu mendorong pemerintah berupaya melakukan pembebasan, dan harga lahan naik cukup tinggi dari hanya Rp 50 juta per hektare menjadi Rp 150 juta per haktare. Bahkan sejumlah pejabat penting di Kota Pagaralam mulai mengincar lahan-lahan dilokasi tersebut.
"Kalau keseluruhan kawasan bukit Kayu Manis yang memang banyak mengandung logam mulai jenis emas itu bisa mencapai 5.000 hektare, terdiri dari beberapa kecamatan. Bahkan kami pernah ditawari pejabat setempat untuk membeli hanan seluas 10 hektare dengan nilai cukup pantastis Rp 3 miliar," ungkap dia.
Namun, kata Herwanando, kalau yang sudah dilakukan uji coba penambangan baru di Kelurahan Ujanmas, dan untuk 10 kilogram bebatuan bisa menghasilkan antara 2 hingga 3 gram bitiran emas.
"Bukti lain jika daerah itu memiliki kandungan emas, yaitu hampir setiap tempat batu mengandung pirit bercampur dan tembaga. Kemudian kondisi alamnya juga memiliki kesamaan dengan lokasi penambangan emas di Lubuklinggau, Sumsel dan Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat," ungkap dia.
Herwanando mengatakan, hanya saja pemerintah setempat sepertinya sengaja menutup-nutupi agar jangan sampai warga melakukan penambangan sendiri.
"Ada diantara warga yang juga berhasil mendapatkan emas dan dijula masih dalam bentuk gumpalan-gumpalan kecil," ungkap dia.
Menurut dia, memang sudah beberapa kali ada warga yang menjual bongkahan emas murni ukuran 24 karat. Hanya saja penambangan ini masih tersembunyi, hanya dilakukan dilingkungan terbatas saja.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, Hariyanto mengatakan, memang di sekitar wilayah Kota Pagaralam, cukup banyak memiliki kekayaan alam terutama bahan tambang, seperti batu bara, minyak bumi dan emas.
"Namun karena sebagian besar wilayah daerah ini kebanyakan hutan lindung tentunya harus dilihat dulu mana besar manfaat dan mudaratnya," ungkap dia.
Kekayaan alam itu, kata dia, tidak bisa dikelola kerena dampaknya terhadap kerusakan alam cukup besar, kecualai dilakukan orang yang profesional.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Pemkot Pagaralam, Najamudin, mengatakan memang di Pagaralam, cukup banyak memiliki sumber daya alam yang masih terpendam termasuk emas, batubara dan minyak bumi.
"Kita masih melakukan penelitian dan pengkajian beberapa lokasi yang teridikasi mengandung bahan tambang termasuk emas," ungkap dia.
Ia mengatakan, namun perlu dilakukan pengkajian lebih luas karena lokasi memiliki kandungan logam mulia itu kebanyakan berada di kawasan hutan lindung dan aliran sungai.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, Hariyanto, mengatakan adanya temuan emas di Bukit Kayumanis, Kelurahan Muarasiban, masih dalam proses penelitian dan melakukan pendataan lahan.
"Kami juga sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah aset termasuk lokasi penemuan yang baru ini. Sebetulnya kami masih harus melakukan pengkajian lebih lanjut, guna mengetahui kadar emas berapa jumlah kandungannya," ungkap dia.
Menurut dia, bila dilihat dari kondisi alam, cukup banyak sumberdaya alam yang terdapat di Kota Pagaralam, termasuk yang bernilai sejarah seperti, megalit, arca, dan sumber panas bumi terbesar kedua di dunia. (asn)
Sule Tewas Dibantai 4 Luka Bacok
Banyuasin, SN
Ulah iseng Seger bin Sule (24) warga Dusun II Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau harus dibayar mahal. Lantaran terus mengancam akan membunuh Margono bin Munadi (39) tetangga satu desa, malah orangtuanya sendiri Sule (60) yang tewas di tangan Margono.
Korban tewas dengan empat luka bacok, masing–masing di kepala bagian atas, luka bacok di punggung, lalu dihidung sampai tembus ke mulut dan terakhir luka bacok di kaki kanan hingga ke mata kaki, korban pun tewas dilokasi kejadian.
Peristiwa yang menghebohkan warga ini terjadi Minggu (25/12) sekitar pukul 21.00 Wib, di rumah korban yaitu di Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau. Pelaku berhasil diamankan petugas Polsek Pulau Rimau pimpinan Kanit Reskrim Aipda Masrukim beberapa saat setelah mendapatkan laporan dari warga.
Informasi yang dihimpun, selisih paham antara Seger (anak korban) dengan tersangka sudah terjadi setahun lalu. Ceritanya, Ita (21) adik ipar tersangka hendak diperkosa Seger.
Namun aksi ini dipergoki warga, oleh warga Seger dibawa ke rumah tersangka, diduga disitulah Seger dihakimi massa, hingga babak belur.
Merasa tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan tersangka dan warga, Seger setiap hari terus mengancam akan membunuh tersangka dan keluarganya. Ancaman yang terus dilontarkan Seger akhirnya sampai juga di telinga tersangka Margono.
Pada Minggu (25/12) malam, tersangka mendatangi rumah Seger, hanya sekedar ingin mendapatkan kejelasan tentang ancaman Seger. Sayangnya, ia sedang tidak ada di rumah, sebaliknya tersangka disambut Suleh (orang tua Seger) dengan sebilah parang sepanjang 70 Cm.
Entah apa penyebabnya, kedua orang ini akhirnya bergulat di rumah korban, awalnya tersangka sempat mengalami luka bacok di telapak tangan, namun kemudian parang itu 0berhasil dirampas tersangka. Korban pun akhirnya jadi bulan-bulanan tersangka.
Diduga kehabisan darah akibat empat luka bacok yang bersarang ditubuhnya, korban akhirnya roboh bersimbah darah. Melihat korban roboh, tersangka langsung melarikan diri, beruntung kejadian tersebut diketahui warga lain, akhirnya tersangka pun ditangkap petugas saat mencoba melarikan diri.
Di depan petugas pemeriksa, tersangka mengakui semua perbuatannya. Menurut tersangka, tujuannya datang ke rumah korban hanya ingin mendapatkan penjelasan.
“Saya merasa tidak enak pak, setiap hari saya mendengar diancam akan dibunuh anak korban (Seger), padahal dia itu yang memperkosa adik ipar saya, tapi herannya malah dia yang mengancam akan membunuh kami. Memang kejadian itu sudah berlalu sekitar setahun lalu dan sudah didamaikan, namun saya menduga dia (Seger) masih dendam karena saat dipergoki dia dipukuli warga,” jelasnya.
Tersangka juga mengaku antara ia dengan korban tidak pernah ada kesalahpahaman. “Saya tidak ada masalah sebenarnya dengan korban pak, hanya karena dia membacok duluan, akhirnya saya kalap dan balik membacok sampai tewas,” tuturnya.
Kapolres Banyuasin AKBP Ahmad Zaenudin melalui Kapolsek Pulau Rimau AKP Deslie membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, kasus ini masih dalam pengembangan, soal motif pembunuhan diduga karena kesalahpahaman antara tersangka dengan anak korban.
“Barang bukti lain berupa sebilah parang juga sudah kita amankan, saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif. Tersangka kita kenakan pasal 383 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara,” tukasnya. (sir)
Ulah iseng Seger bin Sule (24) warga Dusun II Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau harus dibayar mahal. Lantaran terus mengancam akan membunuh Margono bin Munadi (39) tetangga satu desa, malah orangtuanya sendiri Sule (60) yang tewas di tangan Margono.
Korban tewas dengan empat luka bacok, masing–masing di kepala bagian atas, luka bacok di punggung, lalu dihidung sampai tembus ke mulut dan terakhir luka bacok di kaki kanan hingga ke mata kaki, korban pun tewas dilokasi kejadian.
Peristiwa yang menghebohkan warga ini terjadi Minggu (25/12) sekitar pukul 21.00 Wib, di rumah korban yaitu di Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau. Pelaku berhasil diamankan petugas Polsek Pulau Rimau pimpinan Kanit Reskrim Aipda Masrukim beberapa saat setelah mendapatkan laporan dari warga.
Informasi yang dihimpun, selisih paham antara Seger (anak korban) dengan tersangka sudah terjadi setahun lalu. Ceritanya, Ita (21) adik ipar tersangka hendak diperkosa Seger.
Namun aksi ini dipergoki warga, oleh warga Seger dibawa ke rumah tersangka, diduga disitulah Seger dihakimi massa, hingga babak belur.
Merasa tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan tersangka dan warga, Seger setiap hari terus mengancam akan membunuh tersangka dan keluarganya. Ancaman yang terus dilontarkan Seger akhirnya sampai juga di telinga tersangka Margono.
Pada Minggu (25/12) malam, tersangka mendatangi rumah Seger, hanya sekedar ingin mendapatkan kejelasan tentang ancaman Seger. Sayangnya, ia sedang tidak ada di rumah, sebaliknya tersangka disambut Suleh (orang tua Seger) dengan sebilah parang sepanjang 70 Cm.
Entah apa penyebabnya, kedua orang ini akhirnya bergulat di rumah korban, awalnya tersangka sempat mengalami luka bacok di telapak tangan, namun kemudian parang itu 0berhasil dirampas tersangka. Korban pun akhirnya jadi bulan-bulanan tersangka.
Diduga kehabisan darah akibat empat luka bacok yang bersarang ditubuhnya, korban akhirnya roboh bersimbah darah. Melihat korban roboh, tersangka langsung melarikan diri, beruntung kejadian tersebut diketahui warga lain, akhirnya tersangka pun ditangkap petugas saat mencoba melarikan diri.
Di depan petugas pemeriksa, tersangka mengakui semua perbuatannya. Menurut tersangka, tujuannya datang ke rumah korban hanya ingin mendapatkan penjelasan.
“Saya merasa tidak enak pak, setiap hari saya mendengar diancam akan dibunuh anak korban (Seger), padahal dia itu yang memperkosa adik ipar saya, tapi herannya malah dia yang mengancam akan membunuh kami. Memang kejadian itu sudah berlalu sekitar setahun lalu dan sudah didamaikan, namun saya menduga dia (Seger) masih dendam karena saat dipergoki dia dipukuli warga,” jelasnya.
Tersangka juga mengaku antara ia dengan korban tidak pernah ada kesalahpahaman. “Saya tidak ada masalah sebenarnya dengan korban pak, hanya karena dia membacok duluan, akhirnya saya kalap dan balik membacok sampai tewas,” tuturnya.
Kapolres Banyuasin AKBP Ahmad Zaenudin melalui Kapolsek Pulau Rimau AKP Deslie membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, kasus ini masih dalam pengembangan, soal motif pembunuhan diduga karena kesalahpahaman antara tersangka dengan anak korban.
“Barang bukti lain berupa sebilah parang juga sudah kita amankan, saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif. Tersangka kita kenakan pasal 383 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara,” tukasnya. (sir)
Tartilah Ishak Terima Penghargaan BKKBN
Kayuagung, SN
Jumlah penghargaan dari pemerintah pusat kepada Ketua TP PKK OKI Hj Tartilah Ishak SPd terus bertambah setelah menerima penghargaan Pengelola BKB Terbaik dari BKKBN Pusat, Kamis (22/12) di Auditorium BKKBN Jakarta.
Penghargaan tingkat nasional ini diberikan langsung Kepala BKKBN Pusat DR dr Sugiri Syarief MPA dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-83. Penghargaan ini sebagai apresiasi wujud kepedulian Tartilah kepada pembina keluarga balita.
Kata Tartilah, taraf hidup keluarga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas SDM yang berada dalam keluarga tersebut. “Pendidikan itu dimulai sejak dini, ketika masih balita” menurut Tartilah. Kecintaan Tartilah terhadap pembinaan balita ini diwujudkan dalam bentuk perhatian terhadap kelompok-kelompol Bina Keluarga Balita (BKB).
Pembenahan dunia pendidikan merupakan fokus perhatian dirinya. Melalui TP PKK OKI, Tartila Ishak mensosialisasikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), membina kelompok bermain, Taman Kanak-kanak yang ada di kabupaten OKI serta sebagai ketua Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) Bende Seguguk.
Melalui G-OTA ini, Tartila banyak mengajak para donatur untuk menyumbangkan rezekinya kemudian menyalurkannya kepada anak-anak yang membutuhkan bantuan untuk biaya pendidikan. Sejak tahun 2004 sudah dibantu sebanyak 10.872 orang anak asuh yang ada di Kabupaten OKI dan melalui kelompok Dasa Wisma anak-anak yang putus sekolah diusahakan untuk kembali bisa bersekolah baik di sekolah formal maupun melalui program kejar paket.
Buah dari perhatian Tartila kepada pengelolaan BKB di Kabupaten OKI ini dari 284 Kelompok BKB yang ada di Kabupaten OKI salah satunya yaitu ”BKB Melati Kecamatan Mesuji” meraih penghargaan sebagai Terbaik II BKB Tingkat Nasional pada Tahun 2005 Serta juara I (Satu) Lomba Pengelola BKB tingkat Nasional pada Tahun 2005.
Para penerima penghargaan yang datang dari seluruh penjuru tanah air ini selanjutnya menghadiri puncak acara peringatan Hari Ibu ke-83 tingkat nasional yang diselenggarakan pada 22 Desember 2011 di Balai Kartini Jakarta dan dihadiri Presiden SBY. (iso)
Jumlah penghargaan dari pemerintah pusat kepada Ketua TP PKK OKI Hj Tartilah Ishak SPd terus bertambah setelah menerima penghargaan Pengelola BKB Terbaik dari BKKBN Pusat, Kamis (22/12) di Auditorium BKKBN Jakarta.
Penghargaan tingkat nasional ini diberikan langsung Kepala BKKBN Pusat DR dr Sugiri Syarief MPA dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-83. Penghargaan ini sebagai apresiasi wujud kepedulian Tartilah kepada pembina keluarga balita.
Kata Tartilah, taraf hidup keluarga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas SDM yang berada dalam keluarga tersebut. “Pendidikan itu dimulai sejak dini, ketika masih balita” menurut Tartilah. Kecintaan Tartilah terhadap pembinaan balita ini diwujudkan dalam bentuk perhatian terhadap kelompok-kelompol Bina Keluarga Balita (BKB).
Pembenahan dunia pendidikan merupakan fokus perhatian dirinya. Melalui TP PKK OKI, Tartila Ishak mensosialisasikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), membina kelompok bermain, Taman Kanak-kanak yang ada di kabupaten OKI serta sebagai ketua Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) Bende Seguguk.
Melalui G-OTA ini, Tartila banyak mengajak para donatur untuk menyumbangkan rezekinya kemudian menyalurkannya kepada anak-anak yang membutuhkan bantuan untuk biaya pendidikan. Sejak tahun 2004 sudah dibantu sebanyak 10.872 orang anak asuh yang ada di Kabupaten OKI dan melalui kelompok Dasa Wisma anak-anak yang putus sekolah diusahakan untuk kembali bisa bersekolah baik di sekolah formal maupun melalui program kejar paket.
Buah dari perhatian Tartila kepada pengelolaan BKB di Kabupaten OKI ini dari 284 Kelompok BKB yang ada di Kabupaten OKI salah satunya yaitu ”BKB Melati Kecamatan Mesuji” meraih penghargaan sebagai Terbaik II BKB Tingkat Nasional pada Tahun 2005 Serta juara I (Satu) Lomba Pengelola BKB tingkat Nasional pada Tahun 2005.
Para penerima penghargaan yang datang dari seluruh penjuru tanah air ini selanjutnya menghadiri puncak acara peringatan Hari Ibu ke-83 tingkat nasional yang diselenggarakan pada 22 Desember 2011 di Balai Kartini Jakarta dan dihadiri Presiden SBY. (iso)
2012, Perairan OKI Prioritas Pembangunan
Kayuagung, SN
Kabar baik bagi seluruh warga Kabupaten OKI khususnya yang berdomisili di wilayah perairan. Tahun 2012 mendatang, daerah yang terdiri dari 4 kecamatan yakni Cengal, Air Sugihan, Sungai Menang dan Tulung Selapan ini menjadi prioritas pembangunan yang dilakukan Pemkab OKI.
Prioritas pembangunan di wilayah ini difokuskan pada infrastruktur transportasi agar perekonomian menimgkat. Diketahui, wilayah perairan OKI ini terdiri 85 persen rawa-rawa dan 15 persen daratan. Pembangunan infrastrukturnya jelas sulit dan butuh dana besar.
Demikian dikatakan Asisten II Setda OKI Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan kepada wartawan belum lama ini. Katanya, untuk membangun jalan darat sangat tidak layak sehingga akses transportasi diusahakan dengan jalan perairan yakni normalisasi sungai, penyediaan speedboat dan lainnuya.
Potensi investasi di tahun 2012 mendatang jelas Edward, prospeknya lebih baik dari tahun sebelumnya jika ditunjang dengan infrastruktur yang lebih baik lagi, para investor akan mudah mencari potensi-potensi untuk berinvastasi di Kabupaten OKI.
Sedangkan Kepala Bappeda OKI Ir Rosidi menambahkan, tahun 2012 pemerintah KabupatenOKI akan melaksanakan pembangunan pada wilayah perairan, seperti pembangunan jalan, jembatan dan pendalaman sungai.” Jika memang tidak bisa dibuat jalan darat, akan kita bangun jalur sungai,” terangnya.
Dijelaskannya, di Kecamatan Tulung Selapan dilakukan pemeliharaan Jalan Pampangan ke Lebung Batang, kemudian pemeliharaan Jalan Lebung Batang ke Tulung Selapan, pembuatan Jalan Setapak Layang menuju SDN 7, pembangunan Jalan setapak layang Desa simpan 3, kemudian pembangunan Jalan Setapak Layang, Desa Pulau Seribu. (iso)
Kabar baik bagi seluruh warga Kabupaten OKI khususnya yang berdomisili di wilayah perairan. Tahun 2012 mendatang, daerah yang terdiri dari 4 kecamatan yakni Cengal, Air Sugihan, Sungai Menang dan Tulung Selapan ini menjadi prioritas pembangunan yang dilakukan Pemkab OKI.
Prioritas pembangunan di wilayah ini difokuskan pada infrastruktur transportasi agar perekonomian menimgkat. Diketahui, wilayah perairan OKI ini terdiri 85 persen rawa-rawa dan 15 persen daratan. Pembangunan infrastrukturnya jelas sulit dan butuh dana besar.
Demikian dikatakan Asisten II Setda OKI Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan kepada wartawan belum lama ini. Katanya, untuk membangun jalan darat sangat tidak layak sehingga akses transportasi diusahakan dengan jalan perairan yakni normalisasi sungai, penyediaan speedboat dan lainnuya.
Potensi investasi di tahun 2012 mendatang jelas Edward, prospeknya lebih baik dari tahun sebelumnya jika ditunjang dengan infrastruktur yang lebih baik lagi, para investor akan mudah mencari potensi-potensi untuk berinvastasi di Kabupaten OKI.
Sedangkan Kepala Bappeda OKI Ir Rosidi menambahkan, tahun 2012 pemerintah KabupatenOKI akan melaksanakan pembangunan pada wilayah perairan, seperti pembangunan jalan, jembatan dan pendalaman sungai.” Jika memang tidak bisa dibuat jalan darat, akan kita bangun jalur sungai,” terangnya.
Dijelaskannya, di Kecamatan Tulung Selapan dilakukan pemeliharaan Jalan Pampangan ke Lebung Batang, kemudian pemeliharaan Jalan Lebung Batang ke Tulung Selapan, pembuatan Jalan Setapak Layang menuju SDN 7, pembangunan Jalan setapak layang Desa simpan 3, kemudian pembangunan Jalan Setapak Layang, Desa Pulau Seribu. (iso)
Kasus Century yang Terus Menggantung
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
Babak baru pengusutan Kasus Bank Century kini dimulai. Ini ditandai dengan BPK telah menyerahkan audit forensik atas kasus Bank Century ke DPR.
Gerak selanjutnya Pimpinan DPR telah menggelar rapat konsultasi. Selanjutnya pimpinan DPR akan meminta nama-nama anggota Timwas Century yang baru, kepada pimpinan fraksi di DPR.
Kasus Century sama seperti masalah dan kasus-kasus di Indonesia. Pada mulanya hangat dibicarakan, kemudia saat tercium banyak 'orang penting' yang bakal terkait, kasus ini pelan-pelan terus terkubur. Sang penguasa juga tak banyak bicara, karena jujur saja mungkin tak bisa bergerak. Pasalnya banyak terkait dengan masalah ini. Selanjutnya, Timwas Century akan mulai bekerja. Mempelajari temuan BPK, dan menyerahkan kepada penegak hukum langkah-langkah yang perlu dilakukan.
Lalu apakah masih memungkinkan penyelesaian kasus Bank Century dengan jalur politik dengan penggunaan hak menyatakan pendapat? Segala kemungkinan bisa terjadi sesuai perkembangan dinamika di Timwas Century.
Kasus multi komplek Bank Century sempat menyedot energi Bangsa ini. Sampai saat ini terus dicari siapa sebenarnya yang paling bertanggungjawab atas mengalirnya dana bailout triliunan ke 'bank sakit' tersebut.
Tentu kita semua ingat, bagaimana niat mulia dari Pansus Century saat dibentuk dan bekerja. Saat motor penggerak 'PDIP' begitu kencang mendesak agar kasus ini terus diungkap dan dibeberkan. Bahkan partai berlambang banteng dengan mulut putih ini ini menggambarkan secara samar-samar ada partai yang 'bersalah' karena diduga menerima aliran dana bailout Bank Century.
Memang sampai akhir kerja Pansus Century, arah yang ditunjukkan semula tak bisa ditunjukkan. Tetapi saat rapat demi rapat berlangsung, banyak kisah dan temuan menarik dari tim kerja pansus.
Saat ini tergantung niat baik semula, dan bagaimana kondisi sekarang. Karena untuk diketahui menjelang akhir kerja pansus, ternyata terjadi perpecahan politik di elit pemerintahan.
Bahkan perpecahan ini membuahkan 'ketakutan'luar biasa dari penguasa. Hal ini bisa ditebak, semua hanya untuk menyelamatkan muka. Demi terus menjaga eksistensi dan menjaga nama ini, terlihat peta politik yang mengejutkan. Partai Demokrat yang selama ini sangat berseberangan dengan PDIP, terlihat saling mendekat dan merapat.
Apa yang terjadi ini tentu mulai menimbulkan kecurigaan dan kekecewaan. Sebenarnya apa yang dicari Pansus Century saat itu? Apakah dalam kasus ini terjadi tawar menawar politik dan tahta. Karena terus terang saja, Partai Golkar dan PKS yang selama ini menjadi koalisi PD di Kabinet SBY mulai menunjukkan kesan 'membangkang' dan tak sehaluan lagi. Bahkan terjadi perang komentar dan opini diantaranya.Tetapi semua itu adalah yang terjadi elit kekuasaan, sekarang ini kembalikan ke hati nurani dan tujuan hakiki, dan pertanggungjawaban kepada rakyat.
Malu tidak wakil rakyat kita di Senayan untuk 'main-main' dalam kasus ini. Kalau masih punya malu dan harga diri, ya kembalikan ke tujuan hakiki, termasuk di dalamnya etiika untuk bersikap saat pengumumkan hasil kerja pansus.
Kalau memang tidak terjadi tawar menawar politik dan bertujuan untuk keterbukaan, umumkan secara transparan siapa yang bersalah dan paling bertanggungjawab dalam masalah ini.
Yang tak diinginkan nantinya, yang dilontarkan adalah kesan menggantung dan membuat rakyat bertanya-tanya kembali ada di balik serta siapa di balik kasus ini.
Semua berharap temuan dari BPK saat ini memang menuntaskab kasus Bank Century. Bukan hanya tarik ulur masalah yang tanpa ujung penyelesaian. (***)
Tukang Ojek di Kayuagung Ditembak
Kayuagung, SN
Ivantriono (18) warga Lingkungan IV Kelurahan Jua Jua Kecamatan Kota Kayuagung yang kesehariannya mengojek, ditembak jajaran Satreskrim Polres OKI seusai merampas tas Amelia (31) seorang PNS, Kamis (22/12).
Tersangka ditembak pada kaki kanannya karena berusaha kabur saat akan ditangkap polisi. Kini ia diamankan di Mapolres OKI beserta BB tas dan motor yang digunakan untuk beraksi merampas.
Aksi perampasan bermula saat korban Amelia mengendarai motor Mio melintas di Jalan Setinggar 2 Kayuagung ternyata motornya dipepet motor Honda Revo BG 4148 KO milik tersangka. Tersangka merampas tas sandang yang berada di pangkuan korban.
Korbanpun meresponnya dengan berteriak sehingga tersangka kabur membawa tas tersebut. Ternyata di lokasi penjambretan ada anggota polisi yang melihat kejadian dan langsung mengejar pelaku. Pelaku tertangkap di depan SDN 5 Kayuagung, namun saat akan dibekuk justru melawan dan mencoba kabur lagi.
Ivantriono ditemui di Polres OKI kemarin mengatakan, ia terpaksa menjambret karena butuh uang untuk menebus HP yang disudah digadaikannya Rp 100 ribu kepada teman dia. Sedangkan hasil mengojek kemarin baru dapat duit Rp 6 ribu.
Ia mengaku baru sekali menjambret yakni kemarin, itu dilakukan karena mendesak butuh uang. Ia kini hanya bisa menyesali perbuatannya di dalam sel kurungan Mapolres OKI.
Kasatreskrim Polres OKI H AKP Surahman kepada wartawan mengatakan, saat kejadian penjambretan ada anggotanya yang berada di TKP. Lalu anggota itu mengejar namun tersangka melawan untuk kabur sehingga terpaksa ditembak.(iso)
Kendaraan Ber Plat Luar Marak Di Muba
Sekayu,SN
Dinilai telah merugikan daerah, khususnya dari sisi pajak rencananya tim dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Muba dibantu kepolisian bakal menggelar razia pemeriksaan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB).
Pemeriksaan tersebut dilakukan guna menjaring dan mendata kendaraan dengan nomor polisi atau plat nomor luar daerah. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah H Hazuar Bidui mengungkapkan, nomor plat kendaraan dari luar yang banyak dipergunakan oleh masyarakat Muba dinilai telah merugikan daerah. Karena pajak yang dibayarkan untuk kendaraan tersebut, bukan kembali ke Kabupaten Muba maupun Provinsi Sumsel, namun kembali kedaerah di mana kendaraan tersebut berasal.
Menurutnya, kendaraan yang memiliki plat nomor luar menggunakan fasilitas khususnya jalan yang menggunakan APBD Kabupaten Muba maupun Povinsi Sumsel. Sehingga hal tersebut sangat tidak meguntungkan daerah, sebaliknya sangat merugikan.
“Jalan di kabupaten banyak dibangun menggunakan APBD Muba, yang menggunakannya kendaraan berplat nomor luar daerah. Hal tersebut tentunya sangat merugikan daerah, sehingga hal tersebut menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, menyikapi hal tersebut berencana melakukan pemeriksaan rutin, dengan tujuan menertibkan kendaraan plat nomor luar daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor.
Pemeriksaan dengan sasaran seluruh kendaraan dengan plat nomor luar daerah Sumsel (selain BG), seperti B dari Jakarta, D dari Bandung BH dari Jambi, BE dari Lampung, BD dari Bengkulu dan plat nomor lainnya. Selain itu, setiap tahun target penerimaan dari PKB terus mengalami peningkatan.
“Kita memang belum pernah melakukan hal tersebut, namun melihat semakin banyaknya kendaraan dari luar daerah masuk ke Muba,” katanya.
Menurut aturan, maksimal tiga bulan kendaraan plat luar harus dimutasikan ke daerah itu. Hal tersebut, berlandaskan PP No 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Jika tidak, jelas melanggar aturan dan dapat dikenakan sanksi tegas.
“Bagi kendaraan yang nantinya tertangkap, akan kita tanyakan alasan mengapa belum dimutasikannya plat tanda nomor kendaraan,” katanya.
Dia mengatakan, jika telah dilakukan penertiban maka data yang diperoleh akan dilaporkan dan ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian, untuk nantinya diajukan dalam program pemutihan. Karena dengan program itu, mungkin biaya yang dikeluarkan akan lebih ringan.
Dia mengakui, tingginya biaya balik nama kendaraan menjadi salah satu factor utama banyak orang yang tidak mentaati peraturan. Namun hal tersebut sebenarnya bukanalasan tepat. Karena orang yang mampu menggunakan mobil, maka memiliki rezeki yang lebih.
“Kita tetap pada pearturan yang berlaku, jika dilanggar maka akan berhadapan dengan hukum,” tukasnya.
Sementara itu, Kapolres Muba Toto AKBP Toto Wibowo mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan rencana tersebut. Karena hal tersebut, dapat membantu pihak Kepolisian dalam melakukan penertiban.
Namun pihaknya belum dapat memastikan, apakah ada pemutihan nantinya, tetapi data yang diperoleh dari hasil sebuah razia plat kendaraan, dikumpulkan sekaligus dan akan dilihat kembali.
“Jumlah kendaraan plat nomor luar daerah mencapai hampir 5% dari total kendaraan yang ada di Muba, khususnya kendaraan roda empat,” katanya.
Biasanya, besarnya jumlah kendaraan plat nomor luar disebabkan kemajuan yang telah dicapai Kabupaten Muba selama ini, sehingga banyak perusahaan dan atau kegiatan yang digelar di Muba menjadi salah satu faktorya.
Dia menambahkan, kendaraan plat luar jelas merugikan daerah karena menggunakan fasilitas di Muba namun membayar pajak di daerah lain. Melihat kondisi itu, pihaknya siap membatu Pemkab Muba jika memang membutuhkan bantuan.
“Kita siap bantu, jika memang dibutuhkan dalam melakukan penertiban plat nomor kendaran luar,” tegasnya. (her)
Dinilai telah merugikan daerah, khususnya dari sisi pajak rencananya tim dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Muba dibantu kepolisian bakal menggelar razia pemeriksaan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB).
Pemeriksaan tersebut dilakukan guna menjaring dan mendata kendaraan dengan nomor polisi atau plat nomor luar daerah. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah H Hazuar Bidui mengungkapkan, nomor plat kendaraan dari luar yang banyak dipergunakan oleh masyarakat Muba dinilai telah merugikan daerah. Karena pajak yang dibayarkan untuk kendaraan tersebut, bukan kembali ke Kabupaten Muba maupun Provinsi Sumsel, namun kembali kedaerah di mana kendaraan tersebut berasal.
Menurutnya, kendaraan yang memiliki plat nomor luar menggunakan fasilitas khususnya jalan yang menggunakan APBD Kabupaten Muba maupun Povinsi Sumsel. Sehingga hal tersebut sangat tidak meguntungkan daerah, sebaliknya sangat merugikan.
“Jalan di kabupaten banyak dibangun menggunakan APBD Muba, yang menggunakannya kendaraan berplat nomor luar daerah. Hal tersebut tentunya sangat merugikan daerah, sehingga hal tersebut menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, menyikapi hal tersebut berencana melakukan pemeriksaan rutin, dengan tujuan menertibkan kendaraan plat nomor luar daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor.
Pemeriksaan dengan sasaran seluruh kendaraan dengan plat nomor luar daerah Sumsel (selain BG), seperti B dari Jakarta, D dari Bandung BH dari Jambi, BE dari Lampung, BD dari Bengkulu dan plat nomor lainnya. Selain itu, setiap tahun target penerimaan dari PKB terus mengalami peningkatan.
“Kita memang belum pernah melakukan hal tersebut, namun melihat semakin banyaknya kendaraan dari luar daerah masuk ke Muba,” katanya.
Menurut aturan, maksimal tiga bulan kendaraan plat luar harus dimutasikan ke daerah itu. Hal tersebut, berlandaskan PP No 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Jika tidak, jelas melanggar aturan dan dapat dikenakan sanksi tegas.
“Bagi kendaraan yang nantinya tertangkap, akan kita tanyakan alasan mengapa belum dimutasikannya plat tanda nomor kendaraan,” katanya.
Dia mengatakan, jika telah dilakukan penertiban maka data yang diperoleh akan dilaporkan dan ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian, untuk nantinya diajukan dalam program pemutihan. Karena dengan program itu, mungkin biaya yang dikeluarkan akan lebih ringan.
Dia mengakui, tingginya biaya balik nama kendaraan menjadi salah satu factor utama banyak orang yang tidak mentaati peraturan. Namun hal tersebut sebenarnya bukanalasan tepat. Karena orang yang mampu menggunakan mobil, maka memiliki rezeki yang lebih.
“Kita tetap pada pearturan yang berlaku, jika dilanggar maka akan berhadapan dengan hukum,” tukasnya.
Sementara itu, Kapolres Muba Toto AKBP Toto Wibowo mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan rencana tersebut. Karena hal tersebut, dapat membantu pihak Kepolisian dalam melakukan penertiban.
Namun pihaknya belum dapat memastikan, apakah ada pemutihan nantinya, tetapi data yang diperoleh dari hasil sebuah razia plat kendaraan, dikumpulkan sekaligus dan akan dilihat kembali.
“Jumlah kendaraan plat nomor luar daerah mencapai hampir 5% dari total kendaraan yang ada di Muba, khususnya kendaraan roda empat,” katanya.
Biasanya, besarnya jumlah kendaraan plat nomor luar disebabkan kemajuan yang telah dicapai Kabupaten Muba selama ini, sehingga banyak perusahaan dan atau kegiatan yang digelar di Muba menjadi salah satu faktorya.
Dia menambahkan, kendaraan plat luar jelas merugikan daerah karena menggunakan fasilitas di Muba namun membayar pajak di daerah lain. Melihat kondisi itu, pihaknya siap membatu Pemkab Muba jika memang membutuhkan bantuan.
“Kita siap bantu, jika memang dibutuhkan dalam melakukan penertiban plat nomor kendaran luar,” tegasnya. (her)
Sejumlah Fasilitas Stadion Serasan Sekate Rusak
SEKAYU, SN
Kegemaran warga Sekayu dan sekitarnya untuk berolahraga menjadi kurang nyaman. Pasalnya, sejumlah fasilitas venue olahraga seperti stadion serasan sekate sekayu dan stable berkuda sudah banyak mengalami kerusakan. Ironisnya kerusakan tersebut dibiarkan terjadi bertahun-tahun.
Seperti pantauan koran ini distadion serasan sekate, tampak jelas terlihat lintasan atletik yang memutar sepanjang 4x 100 meter mengalami kerusakan. Lintasan atletik yang terbuat dari karpet sintesis sudah bergelembung bak gelombang air laut dan sebagiannyapun sudah terkelupas. Hal ini praktis membuat latihan para atlet atletikpun terhenti. Selain itu juga, atap stable berkuda yang kerap digunakan bermain basket, voli, dan futsal jika hujan turun mengalami kebocoran. Sehingga air menggenangi lantai tersebut. Belum lagi lantai yang terbuat dari karpet sentesis yang mirip semen di stable berkuda itupun sudah mulai terkelupas.
Pengelola Stadion Serasan Sekate Sekayu, Husni mengatakan jika kerusakan lintasan atletik sudah mulai terjadi awal tahun 2008. Namun kerusakan tidak separah saat ini. Karpet lintasan atletik yang dibuat mirip seperti lintasan sesungguhnya berwarna coklat tanah itu awalnya bergembung kecil namun karena dibiarkan terus lama kelamaan membesar dan terkelupas. Hanya satu lintasan dari delapan lintasan bagian pinggir sekali yang masih bisa dipakai, selebihnya rusak parah. “Tiap pagi dan sore hanya bisa dipakai untuk main sepak bola, untuk lintasan lari lihat saja sendiri sudah rusak parah. Bergelembung seperti gelombang laut,” ungkap Husni.
Pihaknya, jelas Husni, sudah menyampaikan keluhan terkait rusaknya fasilitas stadion. Dan sempat ada petugas yang meninjau dengan mengukur dan mem-foto fasilitas yang rusak namun hingga sekarang belum juga ada perbaikan. “Padahal stadion ini sering dipakai untuk even-even besar dan banyak pejabat yang datang,” bebernya.
Menurut Husni, selain lintasan atletik, rumput di lapangan sepak bola juga sudah ada yang rusak. Dasar lapangan sudah tidak rata dan cendrung bergelombang akibat sering dimainkan. Lapangan sepak bola itu kerap menjadi tempat latihan Sekayu Youth Soccer Academy (SYSA) yakni sekolah sepak bola handal asal Muba untuk yang menjaring bibit pesebakbola sejak usia dini. Selain juga kerap dipakai instansi dan warga Sekayu lainnya.
“Saya kira perlu ada tambahan pintu khusus bagi para pemain sepak bola sehingga tidak sama-sama masuk satu pintu bersama wasit, penonton, dan official lainnya. Setahu saya fasilitas stadion harus dibenahi dan ditambah agar berstandar nasional. Seperti lampu besar agar stadion dapat dipakai malam hari. Dibagian tribun tempat dudukpun sekarangpun belum ada lampu,” ungkap Husni.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Muba, Syafaruddin menuturkan kerusakan fasilitas sejumlah venue olahraga bukan menjadi kewenangannya namun dinas PU Cipta Karya atau DKP (kebersihan dan taman) yang menganggarkan . Dinasnya hanya menganggarkan untuk pemeliharaan kecil dan bukan untuk rehap total. “Kalau ada bola lampu yang rusak kami bisa menggantinya. Lantai stable kotor tugas kami yang bersihkannya. Tapi kalau karpet sintesis yang rusak, belum dipasang lampu dan lainnya. Itu urusan dinas PU dan DKP, karena kami tidak diserahkan dana untuk itu,” pungkasnya. (her)
Harga Beras Meningkat Tajam
Pagaralam, SN
Harga beras di berbagai pasar tradisional, Kota Pagaralam, naik tajam dari sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp7.500/kilogram. Harga beras di pasar tradisional seperti Pasar Dempo Permai, Pasar Inpres, Pasar Seghepat Seghendi dan Pasar Sub Aggrobisnis Nendagung naik antara Rp1.000 per kilogram hingga Rp1.500 per Kg.
"Harga beras dalam beberapa hari ini kembali mengalami kenaikan mencapai angka cukup tinggi Rp7.500 per Kg, sementara sebelumnya hanya sekitar Rp5.800 per Kg dan Rp6.000 per Kg," kata Rena (45), pedagang beras pasar Inpres, Senin (26/12).
Menurut dia, kenaikan ini juga mendorong ketebatasan persediaan beras di pasaran, dan termasuk ditingkat agen pungumpul.
"Sekarang bukan hanya harga saja yang melambung dan bahkan terjadi kelangkaan, bahkan di tempat penggilingan padi juga sebagian sudah habis," ungkap dia.
Memang dalam kurun waktu beberapa minggu ini, kata dia, sudah beberapa kali terjadi kenaikan harga beras.
"Kami tidak tahu apa penyebab kenaikan harga beras cukup tinggi, sementara kondisi panen padi normal," ungkapnya.
"Baru tahun ini kalau harga beras mengalami kenaikan cukup tinggi sehingga sudah menjadikan masyarakat setempat paceklik, apalagi musim panen kopi tahun ini banyak gagal," tambah dia.
Senada, agen sembilan kebutuhan pokok (Sembako), Kota Pagaralam, Ateng mengatakan memang beras saat ini mulai mengalami kenaikan sekitar Rp200 per Kg, ditingkat agen pengumpul dan tentunya akan naik lagi ditingkat pengecer.
"Musim penghujan menjadikan petani yang sudah panen sulit menjemur padi dan sementara di mesin penggilingan sudah banyak kosong," ungkap dia.
Saat ini `produksi beras baik lokal dan sejumlah daerah penghasil beras seperti Lampung, Lahat dan Empat Lawang masa penen sudah berakhir sementara permintaan meningkat terutama jelang tahun baru.
"Kalau untuk stok dalam satu bulan ini cukup karena sudah disiapkan sekitar 300 ton meskipun permintaan meningkat," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Wali Kota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati M Kes mengatakan, perlu dilakukan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui dengan pasti seberapa jauh dampak kenaikan harga beras bagi warga.
"Kita ingin mengumpulkan data untuk mencari apa penyebab kenaikan harga beras cukup tinggi, padahal Pagaralam merupakan daerah penghasil," ungkap dia.
Daerah-daerah yang paling parah mengalami kelangkaan beras, kata Ida, belum ditemukan.
"Kalau kondisi terjadi kelangkaan pemerintah akan melakukan koordinasi dengan badan logistik untuk melalukan operasi pasar," ungkapnya. (asn)
Puluhan Sungai di Rantau Bayur Dilelang
Banyuasin, SN
Sebanyak 90 an anak sungai (Lebak Lebung,red) di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin telah dilelang pekan kemarin. Lokasi tersebut berada dibeberapa desa antara lain, Paldas, Desa Lebung, Desa Rantau Bayur dan sekitarnya. Pelelalangan mulai dilakukan sejak tanggal 19, 20, 22, dan 23 Desember 2011.
Sedikitnya di Desa Paldas dengan aset penghasilan lelang sebesar Rp 1 milyar dengan jumlah objek lelang sebanyak 40, dimana 35 objek lelang diserahkan kepada masyarakat setempat, dan 5 objek lainnya dilelang bebas.
"Kita selaku pembina hadir menyaksikan proses lelang Lebak Lebung yang dilakukan di desa Paldas pada tanggal 19 Desember 2011 lalu, setiap tahun pasti kita hadir dalam acara tahunan tersebut," ujar Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuasin, Ir Zulamadi Yasin melalui staf Pesisir dan Laut, Hadi, Senin (26/12).
Hadi mengatakan, Berdasarkan Perda No 20 tahun 2008 tentang Lelang Lebak Lebung mengatur panitia penyelenggara lelang dilaksanakan oleh kepala desa, kemudian Camat sebagai koordinator dan dinas perikanan dan kelautan sebagai pengawas.
"Didalam perda tersebut hasil lelang adalah dibagi untuk PAD Kabupaten sebesar 20 persen, kas desa 40 persen, dinas kelautan dan perikanan 5 persen, sisanya untuk Kades, BPD, camat, dan akomodasi penyelenggara," terang Hadi.
"Dinas mendapat 5 persen dari lelang tersebut, lalu yang didapat tersebut akan dikembalikan kepada mereka dengan restoking benih ikan pada lokasi lelang. Sedangkan desa yang mendapat bagian 40 persen untuk dikelola oleh mereka (Kades dan masyarakatnya)," tambah Hadi.
Dikatakan Hadi, di Banyuasin dari 15 Kecamatan ada 13 Kecamatan yang setiap tahunnya melakukan pelelangan, dimana kecamatan yang paling banyak adalah di Kecamatan Rantau Bayur mencapai 90 an, dan lainnya hanya puluhan objek lelang.
"Untuk 2 Kecamatan yang tidak melakukan pelelangan adalah Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Air Saleh, mengingat kecamatan tersebut penghasilan ikannya kurang dibanding kecamatan lainnya, faktor lainnya adalah jalur transportasi, kalau dilakukan lelang maka akan mengganggu arus transportasi air," ujar Hadi.
Sementara Warga Desa paldas Masruan sangat berharap dengan adanya objek lelang didesanya dapat mensejahterahkan masyarakat.
"Kami berharap dengan adanya Lebak Lebung desa kami Paldas khususnya di Dusun 3 Kedembo, dapat sejahtera,” harapnya. (sir)
Sebanyak 90 an anak sungai (Lebak Lebung,red) di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin telah dilelang pekan kemarin. Lokasi tersebut berada dibeberapa desa antara lain, Paldas, Desa Lebung, Desa Rantau Bayur dan sekitarnya. Pelelalangan mulai dilakukan sejak tanggal 19, 20, 22, dan 23 Desember 2011.
Sedikitnya di Desa Paldas dengan aset penghasilan lelang sebesar Rp 1 milyar dengan jumlah objek lelang sebanyak 40, dimana 35 objek lelang diserahkan kepada masyarakat setempat, dan 5 objek lainnya dilelang bebas.
"Kita selaku pembina hadir menyaksikan proses lelang Lebak Lebung yang dilakukan di desa Paldas pada tanggal 19 Desember 2011 lalu, setiap tahun pasti kita hadir dalam acara tahunan tersebut," ujar Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuasin, Ir Zulamadi Yasin melalui staf Pesisir dan Laut, Hadi, Senin (26/12).
Hadi mengatakan, Berdasarkan Perda No 20 tahun 2008 tentang Lelang Lebak Lebung mengatur panitia penyelenggara lelang dilaksanakan oleh kepala desa, kemudian Camat sebagai koordinator dan dinas perikanan dan kelautan sebagai pengawas.
"Didalam perda tersebut hasil lelang adalah dibagi untuk PAD Kabupaten sebesar 20 persen, kas desa 40 persen, dinas kelautan dan perikanan 5 persen, sisanya untuk Kades, BPD, camat, dan akomodasi penyelenggara," terang Hadi.
"Dinas mendapat 5 persen dari lelang tersebut, lalu yang didapat tersebut akan dikembalikan kepada mereka dengan restoking benih ikan pada lokasi lelang. Sedangkan desa yang mendapat bagian 40 persen untuk dikelola oleh mereka (Kades dan masyarakatnya)," tambah Hadi.
Dikatakan Hadi, di Banyuasin dari 15 Kecamatan ada 13 Kecamatan yang setiap tahunnya melakukan pelelangan, dimana kecamatan yang paling banyak adalah di Kecamatan Rantau Bayur mencapai 90 an, dan lainnya hanya puluhan objek lelang.
"Untuk 2 Kecamatan yang tidak melakukan pelelangan adalah Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Air Saleh, mengingat kecamatan tersebut penghasilan ikannya kurang dibanding kecamatan lainnya, faktor lainnya adalah jalur transportasi, kalau dilakukan lelang maka akan mengganggu arus transportasi air," ujar Hadi.
Sementara Warga Desa paldas Masruan sangat berharap dengan adanya objek lelang didesanya dapat mensejahterahkan masyarakat.
"Kami berharap dengan adanya Lebak Lebung desa kami Paldas khususnya di Dusun 3 Kedembo, dapat sejahtera,” harapnya. (sir)
Kenten Banyuasin Rusak Parah, Jalanan Macet Berjam Jam
Banyuasin, SN
Jalan Talang Keramat Kelurahan Kenten Kabupaten Banyuasin yang menghubungkan antara Kelurahan Kenten dan Kelurahan Talang Keramat, dan merupakan salah satu jalan alternatif bagi warga Kenten dan sekitarnya untuk menuju kota Pangkalan Balai maupun menuju Tanjung Api-Api, tanpa harus memutar melalui kota Palembang, kondisinya saat ini banyak yang rusak.
Kondisi ini menghambat para pengguna jalan, dan menyebabkan kemacetan panjang hampir setiap harinya.
”Saya sudah dua jam pak tapi kendaraan didepan saya belum juga maju-maju pak,” keluh Usman, salah satu supir truk bermuatan barang kelontongan dilokasi kemacetan yang tempatnya tidak jauh dari Pos TPR Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, Sabtu (24/12).
Menurut Usman, dalam kurun waktu dua tahun terakhir di jalan itu memang merupakan langganan macet, apalagi disaat-saat musim hujan.
“Di jalan ini banyak lobang-lobang yang dalam, bahkan lobangya ada sampai sedalam satu meteran jadi kita harus pelan-pelan sambil memilih jalan yang lobangnya tidak terlalu dalam,” katanya.
“Kalau macet memang langganan namun tidak separah saat musim hujan begini karena kita bisa cari-cari jalan yang lobangnya tidak begitu dalam, tapi kalau musim hujan begini lobangnya tergenang air jadi dak keliatan oleh karna itu dijalan ini sering terjadi mobil yang tergelimpang akibat masuk kelobang,” tambah Usman.
Menurut Informasi yang diperoleh bahwa beberapa waktu lalu masyarakat disekitaran Kenten telah mengadakan demontrasi menuntut agar mobil-mobil baik fuso maupun tronton dan container tidak melalui jalan tersebut, namun sampai saat ini masih saja terjadi.
Kapospol Kenten, M Daud Udin saat dikomfirmasi dikantornya menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai seberapa lama jalan itu sudah menjadi langganan kemacetan.
“Sejak dua bulan saya menjabat jalan itu sudah sering macet,” katanya. (sir)
Warga Ngeluh, Raskin Diatas Rp 2500/Kg
Muaradua, SN
Masyarakat Ranau di empat kecamatan meminta Pemkab OKU Selatan beserta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pers ikut andil dalam pengawasan proses pengalokasian beras miskin (raskin) bagi masyarakat yang tergolong keluarga miskin.
Pasalnya, selama ini distribusi raskin terindikasi disalah gunakan oleh oknum tak bertanggung jawab, salah satunya yakni harga jual raskin yang lebih dari Rp 2500 per Kg.
“Kita khawatir jika pengalokasian raskin ini tidak diawasi secara maksimal, maka peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan hal negatif semakin terbuka lebar, sementara saat ini yang terjadi harga beli raskin sampai tangan masyarakat lebih dari ketentuan pemerintah lebih dari Rp2500/Kg. Tarif yang melebihi harga standar raskin,” kata misnadi (43) warga Ranau, Senin (26/12) sembari mengatakan saat ini harga jual beras di OKU Selatan selalu meningkat dari waktu ke waktu.
Menurutnya, saat ini, harga jual beras yang berkualitas bagus di OKU Selatan mencapai Rp8.000/Kg. Hal ini tentunya akan sangat memancing keinginan dari oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penyaluran raskin.
“Harga jual raskin yang ditetapkan Pemerintah Rp1.600/kg tapi kenyataannya diterima masyarakat Rp 2500/kg, sementara harga beras umum mencapai Rp8.000/kg. Hal ini jelas akan menjadi peluang besar terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan bantuan raskin tersebut,” urainya.
Dikatakannya, dengan adanya upaya pengawasan yang efektif dari Pemerintah dan pihak terkait, diharapkan kepada panitia kecamatan dan perangkat desa betul-betul menyalurkan bantuan tersebut sesuai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak-juknis).
"Artinya, dengan efektifnya pengawasan, peluang bagi oknum panitia kecamatan dan perangkat desa untuk melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan bantuan raskin dalam hal penarikan komisi itu akan semakin sempit dan terbatas," katanya.
“Selama ini kasus raskin ini merupakan salah satu permasalahan paling sensitif dan rawan terjadi di Kabupaten OKU Selatan dan bahkan telah menyeret oknum camat jadi tersangka atas tindak penyelewengan raskin. Jadi jangan sampai ada camat atau perangkat desa lagi yang terjebak hingga masuk bui akibat melakukan penyalahgunaan bantuan raskin tersebut,” harapnya.
Terpisah, Irawan, Sekretaris LSM KOMID RI OKU Selatan saat dibincangi mengatakan, proses pendistribusian raskin yang selama ini terindikasi ada kejanggalan, karena adanya kepentingan–kepentingan pihak tertentu yakni dari panitia kecamatan hingga desa disinyalir adanya penarikan komisi.
"Pendistribusian raskin dengan melalui pos-pos kecamatan hingga desa disinyalir ada komisi yang diperuntukkan bagi oknum pejabat tertentu. Imbasnya harga raskin sampai pada yang berhak bertentangan dengan juklak yang ada,” ujar dia.
Lebih jauh diungkapkan Irawan, lembaganya masih berupaya mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak sehingga pada saatnya modus ini akan terkuak. ”Pada saatnya nanti kita akan buktikan bahwa sinyalemen pemberian komisi tersebut terungkap,” pungkasnya. (dan)
Sumsel Masih Miliki 46 Potensi Sengketa Lahan
Palembang, SN
Sumsel masih rawan untuk terjadinya sengketa lahan, berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan jajaran Polda Sumsel, sedikitnya masih ada 46 sengketa lahan yang berpotensi rawan, dan itu harus disikapi oleh semua pihak.
Hal ini diungkapkan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik Mulyana Arief Mansur, usai open house dikediamannya, Minggu (25/12). “Artinya kalau kita tidak sama-sama menahan diri kalau hulunya tidak diselesaikan ini kemungkinan terjadi di wilayah lain. Kami sudah inventarisir dan pada tahap korelatif ini bisa kita selesaikan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, hasil inventarisir pihaknya ini sudah disampaikan ke dinas dan instansi terkait. Soal potensi sengketa lahan ini Dikdik mengaku, tidak dapat menyalahgunakan siapapun yang sedang menjabat sekarang ini.
“Itu bisa dikatakan dosa atau keteledoran dibikin 15 tahun atau 7 tahun lalu yang orang-orangnya sudah selesai dimintai pertanggungjawaban, ya, limbahnya sekarang dan itu tugas kita bersama," imbuhnya.
Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Sumsel, Syaiful Islam menilai di Sumsel setidaknya ada 20 lebih kasus sengketa lahan yang harus segera di sikapi.
“Tanggal 6 Januari kita akan rapat dengan dinas dan instansi terkait mengenai sengketa lahan di Sumsel ini,” katanya.
Pihaknya tidak ingin kejadian sodong, mesuji, Muara Enim dan Banyuasin yang berawal dari kasus lahan terjadi kembali dan mengorbankan harta dan nyawa
"Prinsipnya lakukan evaluasi terhadap Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan yang menjadi sumber konflik, kebanyakan luas HGU di lapangan ternyata lebih luas dari kenyataan sehingga masyarakat di rugikan," ujar dia.
“Kita minta Pemprov Sumsel dan pihak Kabupaten dan kota menyikapi ini sehingga tidak terjadi sengketa lahan karena kita lihat keluarnya HGU untuk perkebunan dan HTI ada indikasi didominasi pengusaha besar dalam satu group,” tambah Politisi Partai Demokrat ini. (awj)
Sumsel masih rawan untuk terjadinya sengketa lahan, berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan jajaran Polda Sumsel, sedikitnya masih ada 46 sengketa lahan yang berpotensi rawan, dan itu harus disikapi oleh semua pihak.
Hal ini diungkapkan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik Mulyana Arief Mansur, usai open house dikediamannya, Minggu (25/12). “Artinya kalau kita tidak sama-sama menahan diri kalau hulunya tidak diselesaikan ini kemungkinan terjadi di wilayah lain. Kami sudah inventarisir dan pada tahap korelatif ini bisa kita selesaikan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, hasil inventarisir pihaknya ini sudah disampaikan ke dinas dan instansi terkait. Soal potensi sengketa lahan ini Dikdik mengaku, tidak dapat menyalahgunakan siapapun yang sedang menjabat sekarang ini.
“Itu bisa dikatakan dosa atau keteledoran dibikin 15 tahun atau 7 tahun lalu yang orang-orangnya sudah selesai dimintai pertanggungjawaban, ya, limbahnya sekarang dan itu tugas kita bersama," imbuhnya.
Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Sumsel, Syaiful Islam menilai di Sumsel setidaknya ada 20 lebih kasus sengketa lahan yang harus segera di sikapi.
“Tanggal 6 Januari kita akan rapat dengan dinas dan instansi terkait mengenai sengketa lahan di Sumsel ini,” katanya.
Pihaknya tidak ingin kejadian sodong, mesuji, Muara Enim dan Banyuasin yang berawal dari kasus lahan terjadi kembali dan mengorbankan harta dan nyawa
"Prinsipnya lakukan evaluasi terhadap Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan yang menjadi sumber konflik, kebanyakan luas HGU di lapangan ternyata lebih luas dari kenyataan sehingga masyarakat di rugikan," ujar dia.
“Kita minta Pemprov Sumsel dan pihak Kabupaten dan kota menyikapi ini sehingga tidak terjadi sengketa lahan karena kita lihat keluarnya HGU untuk perkebunan dan HTI ada indikasi didominasi pengusaha besar dalam satu group,” tambah Politisi Partai Demokrat ini. (awj)
Bangun Stadion, Pemkab Gresik Kunjungi Sumsel
Palembang, SN
Pemkab Gresik, Jawa Timur berencana membangun stadion olahraga pada tahun 2012 mendatang. Untuk mendapat data dan gambaran stadion yang baik, Pemkab Gresik pun melakukan studi banding ke Sumsel, Sabtu (24/12).
Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik, M Najib ditemui di sela-sela kunjungannya ke stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ) mengatakan, pihaknya melakukan studi banding ke Sumsel karena pada 2012 nanti pihaknya berencana akan membangun stadion di Gresik. Dan yang menjadi acuan atau yang menjadi contoh untuk pembangunan stadionnya yaitu stadion GSJ.
"Ya kami ke provinsi Sumsel dalam rangka studi banding untuk mengetahui atau belajar bagaimana membangun stadion, baik dari sisi perencanaannya, pembangunannya, operasionalnya dan pengelolaannya,” terang Najib.
Ia mengungkapkan, alasan pihaknya menjadikan stadion GSJ sebagai acuan atas pembangunan stadion di Gresik salah satunya dikarenakan stadion GSJ merupakan tempat pembukaan dan penutupan SEA Games XXVI, November lalu.
“Selain itu juga stadion GSJ ini dari segi operasionalnya sudah berjalan dengan baik dan memiliki fasilitas yang lengkap dan stadionnya juga megah,” kata Najib.
Ia melajutkan, hasil studi banding yang dilakukan pihaknya ke stadion GSJ akan segera direalisasikan, sehingga dalam 2 hingga 3 tahun ke depan stadion Gresik telah terbangun.
“Selain terbangunnya stadion Gresik kita juga berharap fasilitas pendukung yang ada di stadion GSJ seperti stadion tertutup atau terbuka, waterboom, fasilitas jasa usaha perdagangan dan lainnya akan dibangun juga di stadion Gresik nantinya,” ujar dia.
Sementara itu Kepala Bidang Tata Perumahan dan Bangunan Dinas PU Cipta Karya Sumsel, Fazadi Afdanie yang mendampingi studi banding Pemkab Gresik menuturkan, selaku tuan rumah yang dikunjungi, pihaknya memberikan penjelasan mengenai apa-apa yang menjadi pertanyaan dari Pemkab Gresik.
“Kedatangan mereka kesini untuk belajar atau mengetahui pembangunan stadion GSJ, maka dari itu saya menjawab apa saja yang ditanyakan mulai dari kondisi stadion, cara pengelolaan Stadion GSJ dan mengenai pembangunan fasilitas pendukung hingga ke venues SEA Games,” urainya. (awj)
Pemkab Gresik, Jawa Timur berencana membangun stadion olahraga pada tahun 2012 mendatang. Untuk mendapat data dan gambaran stadion yang baik, Pemkab Gresik pun melakukan studi banding ke Sumsel, Sabtu (24/12).
Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik, M Najib ditemui di sela-sela kunjungannya ke stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ) mengatakan, pihaknya melakukan studi banding ke Sumsel karena pada 2012 nanti pihaknya berencana akan membangun stadion di Gresik. Dan yang menjadi acuan atau yang menjadi contoh untuk pembangunan stadionnya yaitu stadion GSJ.
"Ya kami ke provinsi Sumsel dalam rangka studi banding untuk mengetahui atau belajar bagaimana membangun stadion, baik dari sisi perencanaannya, pembangunannya, operasionalnya dan pengelolaannya,” terang Najib.
Ia mengungkapkan, alasan pihaknya menjadikan stadion GSJ sebagai acuan atas pembangunan stadion di Gresik salah satunya dikarenakan stadion GSJ merupakan tempat pembukaan dan penutupan SEA Games XXVI, November lalu.
“Selain itu juga stadion GSJ ini dari segi operasionalnya sudah berjalan dengan baik dan memiliki fasilitas yang lengkap dan stadionnya juga megah,” kata Najib.
Ia melajutkan, hasil studi banding yang dilakukan pihaknya ke stadion GSJ akan segera direalisasikan, sehingga dalam 2 hingga 3 tahun ke depan stadion Gresik telah terbangun.
“Selain terbangunnya stadion Gresik kita juga berharap fasilitas pendukung yang ada di stadion GSJ seperti stadion tertutup atau terbuka, waterboom, fasilitas jasa usaha perdagangan dan lainnya akan dibangun juga di stadion Gresik nantinya,” ujar dia.
Sementara itu Kepala Bidang Tata Perumahan dan Bangunan Dinas PU Cipta Karya Sumsel, Fazadi Afdanie yang mendampingi studi banding Pemkab Gresik menuturkan, selaku tuan rumah yang dikunjungi, pihaknya memberikan penjelasan mengenai apa-apa yang menjadi pertanyaan dari Pemkab Gresik.
“Kedatangan mereka kesini untuk belajar atau mengetahui pembangunan stadion GSJ, maka dari itu saya menjawab apa saja yang ditanyakan mulai dari kondisi stadion, cara pengelolaan Stadion GSJ dan mengenai pembangunan fasilitas pendukung hingga ke venues SEA Games,” urainya. (awj)
Kawanan Perampok di Prabumulih Resahkan Warga
Prabumulih, SN
Diancam empat perampok menggunakan senjata api dan sajam, isteri pedagang ayam Rita Sugiharto (20) terpaksa melepaskan kalung emas 24 karat seberat 3 suku miliknya.
Sementara korban, Nurlela (28) juga harus merelakan 8 suku emas setelah keduanya diikat tangan dan kakinya secara bersamaan dengan seutas tali plastik di rumahnya. Peristiwa perampokan ini terjadi Jumat (23/12) lalu di rumah korban di Lingkungan I RT 4 Kelurahan Gelumbang Prabumlih.
Menurut Rita, suaminya Harmoko waktu itu lagi pergi ke pasar pagi Gelumbang sementara yang tinggal di rumah dia dan kakak perempuan serta keponakannya saja. Saat kejadian dia mencuci piring di sumur belakang rumahnya, tanpa sepengetahuannya tiba-tiba datang dua lelaki tak dikenal langsung menodongkan pistol dan satu lagi menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat sambil menarik tanganya dan memaksa untuk masuk ke dalam rumahnya.
Rupanya didalam rumah sudah ada dua lelaki rekanan mereka yang juga menggunakan pistol dan pisau. Satu tersangka menanyakan simpanan uang sementara satunya lagi menggendong keponakannya sambil mengancam akan melukai bocah itu jika berteriak. Kedua pelaku lain usai mengikat korban langsung masuk kamar dan mengobrak abrik lemari pakaian dan mendapakan simpanan uang Rp 500 ribu.
Diungkapkan korban, ia sempat mengenal salah satu tersangka karena pernah melihatnya seminggu sebelumnya dimana waktu itu tersangkat empat menawar ayam Bangkok milik suaminya.
Sementara Nurlela mengaku kalau kejadian diperkirakan pada pukul 06.30 WIB . Dia sendiri sempat melihat nopol mobil warna metalik itu 2023 namun dia tidak paham apakah mobil jenis apa. Lagi pula diapun lupa apakah plat BG atau B sebab saat kejadian dia kurang memerhatikannnya sebab tak menduga kalau para tamu tak diundang itu menodong.
"Sebab pada awalnya berlaku sopan dan seolah ingin membeli ayam bahkan sempat meminta air minum. Aku dak nyangko kalau orang itu endak nodong sebab kelihatnnya sopan dan baik baik. Rupanya cara untuk ngelabui kami dan barang kali cara pelaku untuk mengetahui apakah aman atau tidak dan mengetahui kalau tidak ade jantan dirumah kami ini,” kenang Lela.
Para pelaku setelah menguras harta mereka berupa emas 24 karat 11 suku uang Rp 500 ribu serta Hp Nokia lalu kabur dengan mobilnya ke arah Desa Payabakal.
Dari tempat terpisah Kapolres Muara Enim melalui Kapolsek Gelumbang AKP Rusmi membenarkan kalau ada warga di RT 04 Gelumbang yang melapor ketodongan . Untuk mengungkap kasus ini pihaknya sedang melakukan penyidikan lebih lanjut ujarnya. (and)
Diancam empat perampok menggunakan senjata api dan sajam, isteri pedagang ayam Rita Sugiharto (20) terpaksa melepaskan kalung emas 24 karat seberat 3 suku miliknya.
Sementara korban, Nurlela (28) juga harus merelakan 8 suku emas setelah keduanya diikat tangan dan kakinya secara bersamaan dengan seutas tali plastik di rumahnya. Peristiwa perampokan ini terjadi Jumat (23/12) lalu di rumah korban di Lingkungan I RT 4 Kelurahan Gelumbang Prabumlih.
Menurut Rita, suaminya Harmoko waktu itu lagi pergi ke pasar pagi Gelumbang sementara yang tinggal di rumah dia dan kakak perempuan serta keponakannya saja. Saat kejadian dia mencuci piring di sumur belakang rumahnya, tanpa sepengetahuannya tiba-tiba datang dua lelaki tak dikenal langsung menodongkan pistol dan satu lagi menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat sambil menarik tanganya dan memaksa untuk masuk ke dalam rumahnya.
Rupanya didalam rumah sudah ada dua lelaki rekanan mereka yang juga menggunakan pistol dan pisau. Satu tersangka menanyakan simpanan uang sementara satunya lagi menggendong keponakannya sambil mengancam akan melukai bocah itu jika berteriak. Kedua pelaku lain usai mengikat korban langsung masuk kamar dan mengobrak abrik lemari pakaian dan mendapakan simpanan uang Rp 500 ribu.
Diungkapkan korban, ia sempat mengenal salah satu tersangka karena pernah melihatnya seminggu sebelumnya dimana waktu itu tersangkat empat menawar ayam Bangkok milik suaminya.
Sementara Nurlela mengaku kalau kejadian diperkirakan pada pukul 06.30 WIB . Dia sendiri sempat melihat nopol mobil warna metalik itu 2023 namun dia tidak paham apakah mobil jenis apa. Lagi pula diapun lupa apakah plat BG atau B sebab saat kejadian dia kurang memerhatikannnya sebab tak menduga kalau para tamu tak diundang itu menodong.
"Sebab pada awalnya berlaku sopan dan seolah ingin membeli ayam bahkan sempat meminta air minum. Aku dak nyangko kalau orang itu endak nodong sebab kelihatnnya sopan dan baik baik. Rupanya cara untuk ngelabui kami dan barang kali cara pelaku untuk mengetahui apakah aman atau tidak dan mengetahui kalau tidak ade jantan dirumah kami ini,” kenang Lela.
Para pelaku setelah menguras harta mereka berupa emas 24 karat 11 suku uang Rp 500 ribu serta Hp Nokia lalu kabur dengan mobilnya ke arah Desa Payabakal.
Dari tempat terpisah Kapolres Muara Enim melalui Kapolsek Gelumbang AKP Rusmi membenarkan kalau ada warga di RT 04 Gelumbang yang melapor ketodongan . Untuk mengungkap kasus ini pihaknya sedang melakukan penyidikan lebih lanjut ujarnya. (and)
Tapak Suci Muhammadiyah Terancam Bubar
Prabumulih, SN
Sempat berjaya dan memiliki ratusan murid tersebar di seluruh sudut Kota Prabumulih, kini Perguruan Pencak Silat Tapak Suci Muhammadiyah Cabang Wilayah Prabumulih terancam bubar dan ditinggalkan pengurusnya. Sejumlah kegiatan olah kanuragan atau bela diri yang biasanya dipusatkan di Sekolah Dasar Muhammadiyah, tidak jauh dari Pasar Inpres Prabumulih pun sudah sulit ditemui lagi.
Kevakuman salah satu aliran seni pencak silat ini sendiri, diakui salah satu pengurusnya H Ismed Nailis. Menurut Ismed, tidak berfungsinya organisasi pencak silat tapak suci beberapa bulan belakangan ini disebabkan kesibukan dan aktivitas sejumlah pengurus itu sendiri.
“Disamping kalu kita mau jujur, kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam hal ini Badan KONI Prabumulih menjadi salah satu penyebab vakumnya Perguruan Tapak Suci Cabang Wilayah Prabumulih,” ungkap Ismed, Jumat (23/12).
Menurut Ismed, sejumlah upaya penyelamatan dengan melakukan penyegaran dan pertemuan silaturahmi antar pengurus sudah dilakukan. Namun hal itu tetap tidak membuat organisasi bela diri dibawah kepengurusan Muhammadiyah wilayah cabang Prabumulih, mampu berjalan seperti yang diharapkan.
“Masing–masing masih nak sibuk dewek galo dan sebagian memang sudah spesimis. Padahal di Tapak Suci Prabumulih ini terdapat ratusan murid, kebanyakan dari tingkat pelajar SMP, SMA Muhammadiyah dan selebihnyo umum,” jelas pria yang juga menjabat Ketua Kosgoro Independent Prabumulih ini.
Menurut Ismed, selain memelajari ilmu ketangkasan dan jurus bela diri dalam pelajaran pencak silat tapak suci itu setiap pesertanya dididik untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan menguatkan mental tidak hanya untuk mengalahkan musuh tapi juga nafsu dalam diri peserta itu sendiri. “Sehingga terbentuklah karakter insan atau hamba Allah yang berilmu, beriman dan bertaqwa baik secara lahir maupun bathin,” tambahnya. (and)
Kamis, 22 Desember 2011
Warga Sodong Tak Kenali Lokasi & Korban di Video Mesuji
Sungai Sodong, SN
Video kasus Mesuji menunjukkan pembantaian warga. Kasus Mesuji yang terdapat pembantaian warga, menurut Komnas HAM adalah di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan (Sumsel). Dari penuturan warga Sungai Sodong, video kasus Mesuji agak janggal.
Untuk ke lapangan harus menempuh perjalanan darat selama 8-10 jam dari Lampung menuju akses jalan tanah berlumpur ke Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumsel. Kontras lantas menemui salah satu warga, Riyadi (bukan nama sebenarnya), pada Rabu (21/12).
Riyadi, yang sudah puluhan tahun menghuni tanah ulayat ini, mengatakan gesekan antara warga dari Suku Kayu Agung dan PT Sumber Wangi Alam (SWA) sejak tahun 1996. Riyadi membenarkan ada pembunuhan terhadap warga. Namun, Riyadi tak mengenali lokasi dan korban yang tergorok lehernya dalam video yang beredar.
"Kami tidak mengenali video tersebut terjadi di kampung ini. Karena bentuk bangunan yang berbeda dengan rumah kebanyakan di wilayah Kampung Sungai Sodong. Di Sungai Sodong itu rumah semuanya berbentuk panggung. Kan yang di video itu rumah rendah," tutur Riyadi.
Selain kejanggalan dari bentuk rumah, kejanggalan lain di video yang beredar adalah muka korban yang digorok. Riyadi membenarkan ada 2 warga Sungai Sodong, yaitu bernama Indra Syafii dan Syaktu Macan yang masih berkerabat. Salah satu warga tewas dengan leher hampir putus. Namun wajah 2 warga Sungai Sodong itu berbeda dengan dengan yang ada di video dan warga Sungai Sodong tak mengenali korban yang ada dalam video itu.
"Wajah para korban juga tidak ada yang kami kenal, dan kami bisa memastikan bahwa wajah tersebut bukanlah Indra dan Syaktu Macan," tegas Riyadi.
Sebelumnya, sejumlah warga mengadu ke Komisi III DPR mengenai upaya penggusuran terkait perluasan kebun sawit di Mesuji, Lampung, pada Rabu (14/12). Upaya penggusuran tersebut menggunakan cara kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa di ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan sawit asal Malaysia sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.
Tim advokasi kasus Mesuji di Lampung yaitu Bob Hasan didampingi Mayjen (Purn) Saurip Kadi, saat itu juga memutarkan video pembantaian kasus Mesuji. Ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria. Sementara tampak satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang telah terpenggal. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain memperlihatkan kerusakan rumah penduduk.
Saat dihubungi Bob Hasan mengatakan pihaknya selama ini mengadvokasi kasus Mesuji yang di Lampung, bukan yang di Sumsel.
Sebelumnya Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim ketika dihubungi Kamis (15/12) menjelaskan 3 kasus Mesuji di 2 provinsi yaitu Lampung dan Sumatera Selatan. Menurut Komnas HAM, 3 kasus itu adalah:
1. Kasus antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Peristiwa terjadi 21 April 2011. Ada pembunuhan, yakni 2 warga disembelih. Pembunuhan terhadap warga ini membuat warga marah karena menduga 2 warga tewas korban dari PT SWA. Akhirnya, warga menyerang PT SWA yang menyebabkan 5 orang tewas yaitu 2 orang Pam Swakarsa dan 3 orang karyawan perusahaan.
Sebelumnya, sejumlah warga mengadu ke Komisi III DPR mengenai upaya penggusuran terkait perluasan kebun sawit di Kabupaten Mesuji, Lampung. Upaya penggusuran tersebut menggunakan cara kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa di ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan sawit asal Malaysia sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.
2. Kasus antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terjadi sejak tahun 2009. PT Silva mendapatkan penambahan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Nah, penambahan HGU itu melebar hingga ke wilayah pemukiman warga sekitar. HGU ini menjadi sumber konflik karena warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di wilayah pemukiman diusir. Rumah-rumah warga dirobohkan.
Komnas HAM masih menyelidiki adanya korban dari kasus kedua ini. Sehingga, Komnas HAM belum menyatakan ada korban tewas dari kasus ini.
3. Kasus antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, pada 10 November 2011. PT BSMI ini memang letaknya berdekatan dengan PT Silva Inhutani. Ada penembakan terhadap warga yang dilakukan Brimob dan Marinir, 1 warga tewas dan 6 warga menderita luka tembak yang sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit hingga hari ini.
Polri sendiri memaparkan kasus PT Silva Inhutani dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Bentrokan yang terjadi pada 6 November 2010 ini menewaskan seorang warga. Dalam kasus ini 2 anggota polisi dikenai tindakan indisipliner.
Kadiv Humas Polri Irjen Saud Usman mengatakan latar belakang kasus warga dengan PT Silva Inhutani ini adalah sengketa lahan.
"Karena banyak masalah di Provinsi Lampung terkait sengketa lahan. Gubernur membentuk tim penertiban dengan SK Gubernur No. G/354/III.16/HK/2010 tanggal 21 Mei 2010, yang terdiri dari unsur Polda, Pemda, kanwil BPN, TNI, Polri dengan jumlah 53 personel," jelas Saud Usman.
Tim kerja perlindungan hutan ini tidak hanya bekerja di register 45 tapi juga ada di berbagai wilayah. Tim ini bertugas menertibkan lahan, karena di sana banyak warga yang melakukan perambahan hutan tanpa izin.
Para petugas dari tim sudah sering sosialisasi tentang pelarangan perambahan hutan. Sampai saat ini, kasus kehutanan yang melibatkan warga dan telah diproses di antaranya ada 14 kasus jual beli lahan dan 44 kasus perambahan hutan. Dan warga yang tinggal di register 45 berjanji akan meninggalkan wilayah tersebut sesuai kesepakatan dengan tim pada bulan Oktober 2010. Berikut kronologisnya:
6 November 2011 15.30 WIB
Tim akan melaksanakan penertiban mendapat penolakan dari warga yang menempati lahan bahkan warga melakukan penyerangan. Pada saat itu tim yang berjumlah 60 personel dipimpin oleh AKBP Priyo Wira Nugraha. Lokasi penyerangan di Simpang Harun.
Di dalam pelaksanaan penertiban, warga melawan, timbulah bentrok antara petugas dengan warga. Pada bentrok tersebut, ada warga yang mencoba membacok Ketua Tim, AKBP Priyo Wira Nugraha, sehingga dilakukan penembakan oleh aparat, dan berakibat 1 orang luka atas nama Nyoman Sumarje.
Akibat tembakan, maka muncul massa yang jumlahnya lebih besar, mereka mencoba mengejar aparat. Kemudian Kapolres daerah setempat tiba di TKP dan mencoba melakukan negoisasi dengan massa, tapi massa tetap anarkis. Kemudian salah satu tertembak atas nama Made Asta. Tertembak di perut dan meninggal.
"Khusus untuk kasus di Register 45, polisi menerapkan Protap 01 tentang penindakan massa yang anarkis. Kemudian kepada ketua tim AKBP Priyo Wira Nugraha, dan yang melakukan penembakan Bripda Setiawan, oleh Polda Lampung telah diproses hukuman indisipliner karena mereka melakukan penembakan tanpa perintah dari Kapolres. Sedangkan untuk penembak Made Asta masih dicari pelakunya," tandas Saud. (nwk/anw)
Video kasus Mesuji menunjukkan pembantaian warga. Kasus Mesuji yang terdapat pembantaian warga, menurut Komnas HAM adalah di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan (Sumsel). Dari penuturan warga Sungai Sodong, video kasus Mesuji agak janggal.
Untuk ke lapangan harus menempuh perjalanan darat selama 8-10 jam dari Lampung menuju akses jalan tanah berlumpur ke Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumsel. Kontras lantas menemui salah satu warga, Riyadi (bukan nama sebenarnya), pada Rabu (21/12).
Riyadi, yang sudah puluhan tahun menghuni tanah ulayat ini, mengatakan gesekan antara warga dari Suku Kayu Agung dan PT Sumber Wangi Alam (SWA) sejak tahun 1996. Riyadi membenarkan ada pembunuhan terhadap warga. Namun, Riyadi tak mengenali lokasi dan korban yang tergorok lehernya dalam video yang beredar.
"Kami tidak mengenali video tersebut terjadi di kampung ini. Karena bentuk bangunan yang berbeda dengan rumah kebanyakan di wilayah Kampung Sungai Sodong. Di Sungai Sodong itu rumah semuanya berbentuk panggung. Kan yang di video itu rumah rendah," tutur Riyadi.
Selain kejanggalan dari bentuk rumah, kejanggalan lain di video yang beredar adalah muka korban yang digorok. Riyadi membenarkan ada 2 warga Sungai Sodong, yaitu bernama Indra Syafii dan Syaktu Macan yang masih berkerabat. Salah satu warga tewas dengan leher hampir putus. Namun wajah 2 warga Sungai Sodong itu berbeda dengan dengan yang ada di video dan warga Sungai Sodong tak mengenali korban yang ada dalam video itu.
"Wajah para korban juga tidak ada yang kami kenal, dan kami bisa memastikan bahwa wajah tersebut bukanlah Indra dan Syaktu Macan," tegas Riyadi.
Sebelumnya, sejumlah warga mengadu ke Komisi III DPR mengenai upaya penggusuran terkait perluasan kebun sawit di Mesuji, Lampung, pada Rabu (14/12). Upaya penggusuran tersebut menggunakan cara kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa di ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan sawit asal Malaysia sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.
Tim advokasi kasus Mesuji di Lampung yaitu Bob Hasan didampingi Mayjen (Purn) Saurip Kadi, saat itu juga memutarkan video pembantaian kasus Mesuji. Ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria. Sementara tampak satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang telah terpenggal. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain memperlihatkan kerusakan rumah penduduk.
Saat dihubungi Bob Hasan mengatakan pihaknya selama ini mengadvokasi kasus Mesuji yang di Lampung, bukan yang di Sumsel.
Sebelumnya Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim ketika dihubungi Kamis (15/12) menjelaskan 3 kasus Mesuji di 2 provinsi yaitu Lampung dan Sumatera Selatan. Menurut Komnas HAM, 3 kasus itu adalah:
1. Kasus antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Peristiwa terjadi 21 April 2011. Ada pembunuhan, yakni 2 warga disembelih. Pembunuhan terhadap warga ini membuat warga marah karena menduga 2 warga tewas korban dari PT SWA. Akhirnya, warga menyerang PT SWA yang menyebabkan 5 orang tewas yaitu 2 orang Pam Swakarsa dan 3 orang karyawan perusahaan.
Sebelumnya, sejumlah warga mengadu ke Komisi III DPR mengenai upaya penggusuran terkait perluasan kebun sawit di Kabupaten Mesuji, Lampung. Upaya penggusuran tersebut menggunakan cara kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa di ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan sawit asal Malaysia sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.
2. Kasus antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terjadi sejak tahun 2009. PT Silva mendapatkan penambahan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Nah, penambahan HGU itu melebar hingga ke wilayah pemukiman warga sekitar. HGU ini menjadi sumber konflik karena warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di wilayah pemukiman diusir. Rumah-rumah warga dirobohkan.
Komnas HAM masih menyelidiki adanya korban dari kasus kedua ini. Sehingga, Komnas HAM belum menyatakan ada korban tewas dari kasus ini.
3. Kasus antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, pada 10 November 2011. PT BSMI ini memang letaknya berdekatan dengan PT Silva Inhutani. Ada penembakan terhadap warga yang dilakukan Brimob dan Marinir, 1 warga tewas dan 6 warga menderita luka tembak yang sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit hingga hari ini.
Polri sendiri memaparkan kasus PT Silva Inhutani dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Bentrokan yang terjadi pada 6 November 2010 ini menewaskan seorang warga. Dalam kasus ini 2 anggota polisi dikenai tindakan indisipliner.
Kadiv Humas Polri Irjen Saud Usman mengatakan latar belakang kasus warga dengan PT Silva Inhutani ini adalah sengketa lahan.
"Karena banyak masalah di Provinsi Lampung terkait sengketa lahan. Gubernur membentuk tim penertiban dengan SK Gubernur No. G/354/III.16/HK/2010 tanggal 21 Mei 2010, yang terdiri dari unsur Polda, Pemda, kanwil BPN, TNI, Polri dengan jumlah 53 personel," jelas Saud Usman.
Tim kerja perlindungan hutan ini tidak hanya bekerja di register 45 tapi juga ada di berbagai wilayah. Tim ini bertugas menertibkan lahan, karena di sana banyak warga yang melakukan perambahan hutan tanpa izin.
Para petugas dari tim sudah sering sosialisasi tentang pelarangan perambahan hutan. Sampai saat ini, kasus kehutanan yang melibatkan warga dan telah diproses di antaranya ada 14 kasus jual beli lahan dan 44 kasus perambahan hutan. Dan warga yang tinggal di register 45 berjanji akan meninggalkan wilayah tersebut sesuai kesepakatan dengan tim pada bulan Oktober 2010. Berikut kronologisnya:
6 November 2011 15.30 WIB
Tim akan melaksanakan penertiban mendapat penolakan dari warga yang menempati lahan bahkan warga melakukan penyerangan. Pada saat itu tim yang berjumlah 60 personel dipimpin oleh AKBP Priyo Wira Nugraha. Lokasi penyerangan di Simpang Harun.
Di dalam pelaksanaan penertiban, warga melawan, timbulah bentrok antara petugas dengan warga. Pada bentrok tersebut, ada warga yang mencoba membacok Ketua Tim, AKBP Priyo Wira Nugraha, sehingga dilakukan penembakan oleh aparat, dan berakibat 1 orang luka atas nama Nyoman Sumarje.
Akibat tembakan, maka muncul massa yang jumlahnya lebih besar, mereka mencoba mengejar aparat. Kemudian Kapolres daerah setempat tiba di TKP dan mencoba melakukan negoisasi dengan massa, tapi massa tetap anarkis. Kemudian salah satu tertembak atas nama Made Asta. Tertembak di perut dan meninggal.
"Khusus untuk kasus di Register 45, polisi menerapkan Protap 01 tentang penindakan massa yang anarkis. Kemudian kepada ketua tim AKBP Priyo Wira Nugraha, dan yang melakukan penembakan Bripda Setiawan, oleh Polda Lampung telah diproses hukuman indisipliner karena mereka melakukan penembakan tanpa perintah dari Kapolres. Sedangkan untuk penembak Made Asta masih dicari pelakunya," tandas Saud. (nwk/anw)
82 Ribu Siswa Ikuti Olimpiade Sains di Palembang
Palembang, SN
Sekitar 82 ribu siswa sekolah dasar dari 165 kabupaten dan kota di 33 provinsi di
Indonesia akan mengikuti Olimpiade Sains Kuark (OSK). Acara tersebut direncakan akan dibuka
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra pada 18 Februari 2012.
Menurut panitia penyelenggara, Armanto, Palembang dipilih karena Palembang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan dunia. Beragam even nasional dan internasional digelar. Perkembang pendidikan di Palembang juga relatif baik.
“Setiap tahun pun, Palembang selalu mengikutsertakan siswanya. Tahun 2011 ada 1.900
siswa yang ikut. Tahun depan kita harapkan bertambah peserta dari Palembang,” ujarnya, kemarin.
Menurut Armanto, OSK dirancang sebagai wadah berkompetisi di bidang sains. Tujuannya
untuk mendorong anak-anak Indonesia menyenangi sains, yang masih dianggap momok menakutkan bagi pelajar.
OSK 2012 dibagi tiga kategori. Level 1 untuk kelas 1-2 SD, level 2 untuk kelas 3-4, dan
level 3 untuk kelas 5-6. Adapun babak penyisihan dimulai pada 18 Februari, di daerah
masing-masing. Babak semifinal dimulai pada tanggal 28 April 2012, juga di daerah masing-masing. Dan babak final berlangsung di Jakarta pada 30 Juni 2012.
Di babak final, peserta akan melakukan eksperimen dan analisa tentang sains. Di Palembang, pendaftaran dibuka di Bimbel GSC atau di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
Sementara untuk pelaksanaannya akan dikoordinir dengan panitia kota dan pihak sekolah sebagai pengawas. Pendaftaran dibuka mulai Januari 2012, dengan biaya pendaftaran Rp 35.000. (win)
Sekitar 82 ribu siswa sekolah dasar dari 165 kabupaten dan kota di 33 provinsi di
Indonesia akan mengikuti Olimpiade Sains Kuark (OSK). Acara tersebut direncakan akan dibuka
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra pada 18 Februari 2012.
Menurut panitia penyelenggara, Armanto, Palembang dipilih karena Palembang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan dunia. Beragam even nasional dan internasional digelar. Perkembang pendidikan di Palembang juga relatif baik.
“Setiap tahun pun, Palembang selalu mengikutsertakan siswanya. Tahun 2011 ada 1.900
siswa yang ikut. Tahun depan kita harapkan bertambah peserta dari Palembang,” ujarnya, kemarin.
Menurut Armanto, OSK dirancang sebagai wadah berkompetisi di bidang sains. Tujuannya
untuk mendorong anak-anak Indonesia menyenangi sains, yang masih dianggap momok menakutkan bagi pelajar.
OSK 2012 dibagi tiga kategori. Level 1 untuk kelas 1-2 SD, level 2 untuk kelas 3-4, dan
level 3 untuk kelas 5-6. Adapun babak penyisihan dimulai pada 18 Februari, di daerah
masing-masing. Babak semifinal dimulai pada tanggal 28 April 2012, juga di daerah masing-masing. Dan babak final berlangsung di Jakarta pada 30 Juni 2012.
Di babak final, peserta akan melakukan eksperimen dan analisa tentang sains. Di Palembang, pendaftaran dibuka di Bimbel GSC atau di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
Sementara untuk pelaksanaannya akan dikoordinir dengan panitia kota dan pihak sekolah sebagai pengawas. Pendaftaran dibuka mulai Januari 2012, dengan biaya pendaftaran Rp 35.000. (win)
Tidak Terdaftar, 5 Ponpes di OKI ”Gigit Jari”
Kayuagung, SN
Dipastikan ada 5 Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten OKI yang harus ”gigit jari” karena tidak diberi bantuan apapun oleh Pemkab OKI layaknya Ponpes lainnya. Kelima Ponpes ini tidak memenuhi kriteria sehingga tidak terdaftar di pemerintah.
H Fahruddin Tauhid selaku Kabag Kesra Setda OKI, Rabu (21/12) kemarin memang tidak menyebutkan nama-nama Ponpes yang gigit jari tersebut, yang pasti Ponpes itu berada di dalam kabupaten ini dan salah satunya di Kecamatan Lempuing.
Fahruddin yang pernah menjabat Kabag Umum mengatakan, seluruh Ponpes di OKI jumlahnya 35 Ponpes yakni 30 Ponpes terdaftar pada pihaknya sehingga diakui dan diberi bantuan rutin setiap tahun dan 5 Ponpesnya sebaliknya.
Besarannya bantuan kata dia, semua Ponpes yakni 30 Ponpes tersebut mendapatkan bantuan uang sama rata tanpa membedakan kriteria apapun yakni Rp 11 juta per tahun. Anggaran yang digunakan menggunakan Pos Bantuan yang dianggarkan Bagian Kesra Setda OKI.
Dia menjelaskan ada beberapa persyaratan diantaranya Ponpes tersebut memiliki asrama pemondokan dan santrinya menginap di asrama, bisa pulang ke rumah hanya saat libur belajar.
”Jumlahnya santrinya juga harus banyak yakni di atas angka 100 orang santri,”kata Fahruddin sembari mengatakan pemberian bantuan dibayarkan per semester yakni Rp 5,5 juta setiap 6 bulan sekali. Selain bantuan uang, juga ada bantuan mobilier lainnya.
”Jadi 5 Ponpes itu harus segera memenuhi persyaratan yakni seluruh santrinya harus menginap di asrama, jumlahnya santrinya juga harus banyak. Bila syarat-syarat itu terpenuhi akan kami tinjau ke lapangan dan memberikan bantuan seperti Ponpes lainnya,” harap Kabag Kesra Setda OKI kemarin.
Lebih jauh diterangkan dia tentang Ponpes yang ada di OKI, sangat berpotensi karena tenaga pendidikan berpengalaman dan berpendidikan, santrinya juga berprestasi. Apalagi sebelum OKI dimekarkan menjadi Ogan Ilir, OKI punya 2 Ponpes megah yang terkenal yang kini berada di Ogan Ilir.
"2012 akan ada STQ tingkat provinsi di OKU. Saat STQ sebelumnya yakni 2010 lalu, OKI menjadi juara umum II, jadi tahun depan OKI menargetkan jadi juara umum I tingkat provinsi, ini target Pemkab OKI,” ujar Fahruddin sembari mengatakan bila ini terwujud akan menjadi kado istimewa baginya karena Oktober 2012 mendatang ia akan memasuki masa pensiun sebagai PNS. (iso)
Dipastikan ada 5 Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten OKI yang harus ”gigit jari” karena tidak diberi bantuan apapun oleh Pemkab OKI layaknya Ponpes lainnya. Kelima Ponpes ini tidak memenuhi kriteria sehingga tidak terdaftar di pemerintah.
H Fahruddin Tauhid selaku Kabag Kesra Setda OKI, Rabu (21/12) kemarin memang tidak menyebutkan nama-nama Ponpes yang gigit jari tersebut, yang pasti Ponpes itu berada di dalam kabupaten ini dan salah satunya di Kecamatan Lempuing.
Fahruddin yang pernah menjabat Kabag Umum mengatakan, seluruh Ponpes di OKI jumlahnya 35 Ponpes yakni 30 Ponpes terdaftar pada pihaknya sehingga diakui dan diberi bantuan rutin setiap tahun dan 5 Ponpesnya sebaliknya.
Besarannya bantuan kata dia, semua Ponpes yakni 30 Ponpes tersebut mendapatkan bantuan uang sama rata tanpa membedakan kriteria apapun yakni Rp 11 juta per tahun. Anggaran yang digunakan menggunakan Pos Bantuan yang dianggarkan Bagian Kesra Setda OKI.
Dia menjelaskan ada beberapa persyaratan diantaranya Ponpes tersebut memiliki asrama pemondokan dan santrinya menginap di asrama, bisa pulang ke rumah hanya saat libur belajar.
”Jumlahnya santrinya juga harus banyak yakni di atas angka 100 orang santri,”kata Fahruddin sembari mengatakan pemberian bantuan dibayarkan per semester yakni Rp 5,5 juta setiap 6 bulan sekali. Selain bantuan uang, juga ada bantuan mobilier lainnya.
”Jadi 5 Ponpes itu harus segera memenuhi persyaratan yakni seluruh santrinya harus menginap di asrama, jumlahnya santrinya juga harus banyak. Bila syarat-syarat itu terpenuhi akan kami tinjau ke lapangan dan memberikan bantuan seperti Ponpes lainnya,” harap Kabag Kesra Setda OKI kemarin.
Lebih jauh diterangkan dia tentang Ponpes yang ada di OKI, sangat berpotensi karena tenaga pendidikan berpengalaman dan berpendidikan, santrinya juga berprestasi. Apalagi sebelum OKI dimekarkan menjadi Ogan Ilir, OKI punya 2 Ponpes megah yang terkenal yang kini berada di Ogan Ilir.
"2012 akan ada STQ tingkat provinsi di OKU. Saat STQ sebelumnya yakni 2010 lalu, OKI menjadi juara umum II, jadi tahun depan OKI menargetkan jadi juara umum I tingkat provinsi, ini target Pemkab OKI,” ujar Fahruddin sembari mengatakan bila ini terwujud akan menjadi kado istimewa baginya karena Oktober 2012 mendatang ia akan memasuki masa pensiun sebagai PNS. (iso)
Angkot & Taksi Wajib Berbahan Bakar Gas
Palembang, SN
Pemkot Palembang mulai tahun depan akan menerapkan Bahan Bakar Gas untuk angkutan kota dan taksi yang beroperasi di kota Palembang. Wacana tersebut mengemuka saat launching BBG di Kantor Walikota Palembang, Rabu (21/12).
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan, rencana tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan daerah menggunakan BBG untuk angkutan massal. Dalam kesempatan itu, pemerintah kota menerima bantuan 200 converter kit dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Converter kit ini buatan PT Dirgantara Indonesia.
Palembang sebetulnya menurut Eddy sudah menerapkan BBG pada 666 angkutan kota. Hanya saja program tersebut belum dikatakan berhasil. Soalnya baru 60 angkot saya yang aktif memakai converter kit.
“Karena kita belum ada bengkel untuk converter kit. Jadi, kalau ada kerusakan, para sopir angkot ini bingung mau kemana,” kata Eddy.
Ia berharap bantuan converter kit sekarang kualitasnya lebih baik. Akan lebih baik jika ada bengkel untuk perbaikan converter kita. “Sehingga jika ada masalah langsung bisa dibawa ke bengkel converter kit,” ujar Eddy.
Dikatakannya, jika program BBG ini berjalan lancar, pihaknya juga akan mengeluarkan surat edaran ke semua pom bensin (SPBU) agar tidak melayani angkot dan taksi yang tidak memiliki BBG.
“Angkot dan taksi nantinya wajib memakai BBG. Selain mengurangi penggunaan BBM bersubsidi, juga ramah lingkungan. Tentunya, kita juga akan melengkapi sarana pendukungnya, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG),” kata Eddy.
Rencananya, di Palembang akan dibangun lima SPBBG oleh Kementerian ESDM RI. Lokasinya tersebar di lima tempat, yakni di Jalan Kolonel Barlian, R Soekamto, Residen Abdul Rozak, Ki Merogan dan satu lagi masih dicari lokasi yang tepat di pusat kota.
Sementara itu Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Evita Legowo mengatakan, penggunaan BBG ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi di Indonesia.
Ditargetkan, pada tahun 2025 penggunaan BBM bersubsidi di Indonesia sudah makin berkurang atau hanya 20 persen saja.
“Subsidi BBM sangat tinggi, untuk tahun ini sampai Rp 168 triliun. Kalau buat kilang baru, bisa sampai dua kilang baru. Karena itu, sekarang kita terus berupaya untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi,” kata Evita.
Diakui Evita, program converter kit ini sudah pernah jalan di Palembang. Namun, belum optimal. “Memang. Karena dulu kita hanya bantu converter kit saja tidak menyiapkan bengkel. Sekarang, kita juga siapkan bengkel dan bantu bangun SPBBG, dan jaminannya sampai lima tahun,” katanya.
Untuk tahun depan, pemerintah pusat menargetkan program gasifikasi ini mulai berjalan di Pulau Jawa dan Bali.
“Tapi, karena kita lihat komitmen Palembang juga kuat untuk menerapkan gasifikasi. Jadi sekarang Kementerian ESDM bantu 200 converter kit lagi untuk Palembang,” pungkasnya.(**)
TPA di Pemulutan Barat Mengkhawatirkan
Indralaya, SN
Masalah sampah tampaknya sudah menjadi masalah sosial yang memang harus mendapat penanganan khusus mengingat sampah selalu berhubungan dengan soal kesehatan. Lain halnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Pemulutan Barat, Ogan Ilir lokasi TPA ini tidak terurus dan terkesan terabaikan oleh instansi terkait yang menangani soal sampah.
Salah seorang pemulung Asmawati yang biasa mengais barang bekas di TPA tersebut menuturkan, kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. “Ini sudah berjalan cukup lama semenjak pasca banjir lalu,” ujarnya.
Pantauan di lapangan, tumpukan sampah tidak berada dalam satu lokasi TPA melainkan berserakan kemana-mana tepatnya tumpukan tersebut berada di sisi jalan atau sekitar lebih kurang 100 meter.
Bahkan diatas kanal yang seharusnya menjadi aliran air justru terlihat tumpukan sampah yang lebih terlihat seperti kolam sampah dibandingkan kanal banjir. Tidak hanya itu, untuk memasuki TPA tersebut harus menyeberangi sebuah jembatan yang melewati kanal, namun karena jembatan tersebut juga dipenuhi sampah sepertinya kendaraan operasional sampah sulit memasuki lokasi sampah karena banyaknya tumpukan sampah tersebut.
Sementara itu pihak Badan Pertamanan dan Kebersihan Tata Kota (BPK) belum dapat dihubungi, namun menurut keterangan terdahulu memang pihak BPK saat ini baru memiliki beberapa kendaraan operasional pengangkut sampah. Kami baru memiliki 4 unit kontainer, 1 unit dumptruck dan 1 unit amrul dan itupun kondisinya sudah bisa dikatakan tidak layak. (man)
Resedivis Kambuhan Ditembak Tiga Lubang
Muara Enim,SN
Baru sebulan menghirup udara segar, resedivis kambuhan bernama Edi alias Bejo (26) warga Gang duku Talang Jawa Muara Enim, tersungkur ditembak
petugas dengan dua lubang di kaki kanannya, dan satu lubang pada kaki kirinya
karena melawan petugas saat akan ditangkap.
Tersangka merupakan (Daftar Pencarian Orang) DPO (Polisi Resort) Polres Muara Enim karena aksinya yang dijuluki sebagai spesialis pembobol rumah. Dari catatan Polres Muara Enim sedikitnya Lima TKP diantaranya, Lp/b-725/XII/ME tanggal 21 Desember 2011, kemudian korban lainnya, Sefta (34) warga Tangsi Muara Enim, membobol pesantren Assa’Adah dekat kompi.
Dari tangan tersangka diamankan dengan barang bukti 3 handphone, 9 helai pakaian, dan 2 celana panjang.
Penangkapan tersangka Bejo dimpimpin langsung (Kepala Unit) Kanit Pidum Ipda Robert bersama anggota Intelkam Polres Muara Enim yang mengendus
keberadaannya di kediamannya di gang duku Talang jawa. Ternyara keberadaan petugas lebih dulu diketahui tersangka.
Tak ayal, tersangka berusaha kabur dari kejaran petugas, kejar-kejaran terjadi di TKP, tak ingin buruannya kabur, petugas meletupkan tembakan peringatan tiga kali diudara. Hanya saja, tak digubris tersangka, bahkan ketika akan ditangkap berusaha melawan dan ingin melukai petugas.
Petugas pun langsung meletuskan tembakan hingga mengenai kaki kiri tersangka, namun satu peluru belum cukup, sebab tersangka masih sempat untuk kabur. Kembali tembakan kedua dan ketiga mengenai kedua kakinya hingga tersungkur.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi didampingi Kanit Pidum Ipda Robert menegaskan, tersangka merupakan DPO yang selama ini diincar petugas atas aksinya yang kerap meresahkan masyarakat karena membobol rumah.
Dikatakan Kasat, kalau tersangka telah 4 kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Kini pihaknya terus mengembangkan kasusnya guna mengungkap keterlibatan tersangka dengan kejahatan lainnya.
“Tersangka sudah kita amankan berikut barang buktinya di Polres Muara Enim,”pungkas Tri Wahyudi. (yud)
Bentrokan Sodong & Mesuji Cermin Rakyat Makin Anarkis
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
NEGERI kita tercinta saat ini makin terpuruk. Di tengah bencana alam yang terus terjadi dan ekonomi rakyat kelas bawah yang masih terpuruk, emosi masyarakat makin meningkat.
Menyatakan kesimpulan ini bukan tanpa alasan, karena lihatlah dari cara warga menyelesaikan masalah dan sikap terhadap orang yang bermasalah dengan hukum. Main hakim sendiri, emosi tak terkendali, sampai akhirnya bantrokan antar kelompok, kampung, desa, bahkan antar provinsi sering kita dengar.
Dalam banyak peristiwa, seakan rakyat tak percaya lagi dengan aparat dan perangkat hukumnya, hingga membuahkan aksi main hakim sendiri dan rakyat bertindak anarkis.
Kini aksi anarkis di Mesuji Sodong kembali terangkat ke permukaan. Aksi yang menewaskan belasan warga ini sangat disesalkan. Memang miris, mengherankan, dan sangat menyedihkan. Multi komplek masalah menghinggapi Negeri ini, makin parahnya lagi persoalan-persoalan yang ada tak ada yang diselesaikan serius dan tuntas. Ujung-ujungnya kekecewaan yang ada di rakyat. Khalayak apatis dan seperti putus asa dengan penguasa dan tindakan aparat, hal ini membuahkan aksi main hakim sendiri. Saat ini aksi main hakim sendiri sudah berada di titik yang mengkhawatirkan.
Apa yang terjadi di rakyat sendiri dipengaruhi sifat frustasi masyarakat terhadap kondisi bangsa yang morat marit. Terutama sektor perekonomian yang tak kunjung membaik dan kian menghimpit.
Tak luput juga kekecewaan terhadap supremasi hukum. Bila kita amati, aksi ini banyak dilakukan warga dengan ekonomi kurang mampu. Rakyat kecewa dengan kondisi saat ini, sudah miskin, pemerintah seakan tak pernah mendengar dengan keluhan mereka. Nah saat ada masalah atau konflik, emosi rakyat sangat cepat tersulut. Walaupun begitu, aksi main hakim sendiri tetap tak diperbolehkan. Karena cara itu telah mengabaikan norma-norma dan aturan hukum yang sudah ditata di Republik ini. (***)
400 Penderita Tumor Jinak Dapat Pengobatan Gratis
Muara Enim, SN
Sebanyak 400 orang penderita tumor jinak se-Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim mendapatkan pengobatan gratis dari Pemkab Muara Enim melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
“Pengobatan gratis bagi penderita tumor ini adalah program dari Pemkab Muara Enim yang dibiayai dari dana APBD,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Dr Yan Riyadi ketika launching
pemberantasan tumor jinak dan pencegahan tumor ganas oleh Bupati
Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar, bertempat di Puskesmas Tanjung Agung, Rabu (21/12).
Launching perdana pengobatan tumor jinak sengaja dilakukan bagi warga di wilayah Kecamatan Tanjung Agung karena berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan bahwa penderita tumor jinak lebih banyak ditemukan dibandingkan Kecamatan lain yakni sebanyak 400 orang.
Pengobatan gratis ini merupakan langkah awal atau pelopor dalam pemberantasan tumor jinak dan pencegahan tumor ganas di wilayah Kabupaten Muara Enim. Khusus di wilayah Kecamatan Tanjung Agung ditargetkan pada 2012 tidak ada lagi penderita tumor.
“Saat ini, telah terobati sebanyak 200 orang penderita tumor jinak. Sisanya sebanyak 200 orang lagi akan segera dilakukan pengobatan,” terang Yan.
Dikatakan Yan, dari hasil pendataan yang telah dilakukan, pihaknya menemukan satu orang penderita tumor ganas berupa tumor payudara. Saat ini, penderitanya telah kita rujuk ke rumah sakit guna mendapatkan pengobatan secara intensif.
Lebih lanjut dikatakannya, pemberantasan tumor jinak dan pencegahan tumor ganas di wilayah Kecamatan lain akan dilakukan secara bertahap dengan mendata masyarakat terlebih dahulu di wilayah Kecamatan masing-masing. Adapun petugas yang akan melakukan pengobatan merupakan tenaga ahli dari puskesmas kecamatan masing-masing.
Diharapkannya, program pemberantasan tumor jinak dan pencegahan tumor ganas oleh Pemkab Muara Enim, masyarakat kabupaten Muara Enim dapat terbebaskan dari penyakit tumor serta dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten muara enim berupa SMAS di 2012 khususnya dibidang kesehatan.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar mengharapkan kepada masyarakat agar tidak segan-segan memeriksakan kesehatannya, jika ditemukan ada benjolan-benjolan dibagian tubuhnya yang tumbuh tidak wajar sehingga penyakit tumor dapat dideteksi sejak dini dan dapat segera ditanggulangi.
“Kita berharap masyarakat dalam ikut berperan aktif dalam
menanggulangi penyakit tumor dengan memeriksakan diri ke puskesmas
setempat, jika ditemukan ada benjolan-benjolan yang mencurigakan yang tumbuh dibagian tubuhnya,” pungkas Muzakir. (yud)
Dewan Pertanyakan Dana Pembelian Tanah Rp 84 Miliar
Pagaralam, SN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, mempertanyakan dana pembelian lahan senilai Rp 84.526044.000.000. Pasalnya, masih banyak lahan yang diklaim milik Pemkot Pagaralam, tapi masih belum dilakukan ganti rugi dan pembebasan.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Dwikora Sastra Negara, Rabu (21/12).
Menurutnya, kalau lahan masih banyak belum di bebaskan ditambah lagi proses pembebasan hanya dilakukan melalui imbalan, jadi kemana dana APBD yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 84 miliar itu larinya.
"Kalau berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nomor 138.a.3./S/XVIII.PLG/05/2008 nilai aset tanah Rp84 miliar dengan luas 4.364.168 m2 namun dari jumlah itu yang telah memiliki sertifikat hanya seluas 95.711 m2 dengan nilai Rp7,566.463.000. Sedangkan tanah seluas 4.268.457 m2 dengan nilai Rp76,959.581.000 tidak jelas kebenaran statusnya," ungkapnya.
Sastra mengatakan, ada laporan dan ditemukan bukti dan data lahan yang sudah dibeli Pemkot Pagaralam, sama sekali tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan senilai Rp84 miliar, karena sebagain besar lahan yang diklaim sudah dibebaskan ternyata belum ada ganti rugi.
"Belum lagi luas lahan banyak tidak sesuai dengan data di lapangan, misalnya lokasi peternakan mencapai 60 hektare, tapi kenyataanya hanya berkisar 30 hektare, demikian juga dengan lahan lapangan terbang 200 hektare kemungkinan hanya sekitar 75 hektare, perkantoran Gunung Gare 60 hektare, dan lokasi pembangunan lapangan golf 60 hektare di Curum Embun, Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagaralam Utara," kata dia.
Ia mengatakan, tentunya untuk mengetahui secara rinci penggunaan anggaran dan jumlah lahan yang sudah dibeli perlu dilakukan audit tim independen.
"Kami selaku masyarakat justru bertanya-tanya, dimana lahannya dan mengapa masih banyak lahan belum diganti rugi, sedangkan anggaran yang sudah dikeluarkan cukup besar," ungkap dia.
Belum lagi, kata dia, dewan menemukan ada warga yang lahannya sudah digusur tapi hanya dipanjar Rp1 juta dan belum lagi ada yang memang sama sekali tidak dilakukan ganti rugi.
Ketua Tim Pengadaan Tanah, Drs H A Fachri, beberapa waktu lalu mengatakan sebelumnya ada beberapa lahan yang sudah dibebaskan baik yang dibeli langsung maupun berupa ganti rugi lahan tanam tumbuh sudah dilakukan, namun masih ada beberapa lagi perlu dilakukan penelitian baik pemilik yang sah dan batas-batas tanah.
"Meskipun sudah dalam posisi aman namun lahan tersebut baru bersifat kesepakatan ganti rugi dengan harga Rp 11 juta per hektare, nantinya dari harga tersebut akan dipotong pajak 15 persen, jadi total yang akan diterima pemilih lahan sekitar Rp 9,5 juta," kata dia.
Dia mengatakan, kalau untuk lapter awalnya lahan yang disedikan 80 hektare dengan pembebasan mencapai sekitar 85 persen, namun ternyata dari hasil uji kelayakan perlu dilakukan penambahan lagi untuk mencukupi keseluruhan sebanyak 200 hektare.
" Pemerintah mengingikan agar proses pembebasan lahan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama, masing-masing pihak tidak merasa di rugikan," kata dia lagi.
Dia menambahkan, proses ganti rugi lahan yang diberikan Pemkot Pagaralam sudah mengacu dengan peraturan dunia Internasional dan UU pertanahan sesui dengan nilai jual objek pajak (NJOP).
" Pemerintah sudah mempertimbangkan semua aspek dalam proses pembebasan lahan ini agar tidak merugikan masyarakat, namun disisi lain pemilik lahan juga harus proaktif agar prosesnya cepat selesai," katanya. (asn)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, mempertanyakan dana pembelian lahan senilai Rp 84.526044.000.000. Pasalnya, masih banyak lahan yang diklaim milik Pemkot Pagaralam, tapi masih belum dilakukan ganti rugi dan pembebasan.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Dwikora Sastra Negara, Rabu (21/12).
Menurutnya, kalau lahan masih banyak belum di bebaskan ditambah lagi proses pembebasan hanya dilakukan melalui imbalan, jadi kemana dana APBD yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 84 miliar itu larinya.
"Kalau berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nomor 138.a.3./S/XVIII.PLG/05/2008 nilai aset tanah Rp84 miliar dengan luas 4.364.168 m2 namun dari jumlah itu yang telah memiliki sertifikat hanya seluas 95.711 m2 dengan nilai Rp7,566.463.000. Sedangkan tanah seluas 4.268.457 m2 dengan nilai Rp76,959.581.000 tidak jelas kebenaran statusnya," ungkapnya.
Sastra mengatakan, ada laporan dan ditemukan bukti dan data lahan yang sudah dibeli Pemkot Pagaralam, sama sekali tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan senilai Rp84 miliar, karena sebagain besar lahan yang diklaim sudah dibebaskan ternyata belum ada ganti rugi.
"Belum lagi luas lahan banyak tidak sesuai dengan data di lapangan, misalnya lokasi peternakan mencapai 60 hektare, tapi kenyataanya hanya berkisar 30 hektare, demikian juga dengan lahan lapangan terbang 200 hektare kemungkinan hanya sekitar 75 hektare, perkantoran Gunung Gare 60 hektare, dan lokasi pembangunan lapangan golf 60 hektare di Curum Embun, Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagaralam Utara," kata dia.
Ia mengatakan, tentunya untuk mengetahui secara rinci penggunaan anggaran dan jumlah lahan yang sudah dibeli perlu dilakukan audit tim independen.
"Kami selaku masyarakat justru bertanya-tanya, dimana lahannya dan mengapa masih banyak lahan belum diganti rugi, sedangkan anggaran yang sudah dikeluarkan cukup besar," ungkap dia.
Belum lagi, kata dia, dewan menemukan ada warga yang lahannya sudah digusur tapi hanya dipanjar Rp1 juta dan belum lagi ada yang memang sama sekali tidak dilakukan ganti rugi.
Ketua Tim Pengadaan Tanah, Drs H A Fachri, beberapa waktu lalu mengatakan sebelumnya ada beberapa lahan yang sudah dibebaskan baik yang dibeli langsung maupun berupa ganti rugi lahan tanam tumbuh sudah dilakukan, namun masih ada beberapa lagi perlu dilakukan penelitian baik pemilik yang sah dan batas-batas tanah.
"Meskipun sudah dalam posisi aman namun lahan tersebut baru bersifat kesepakatan ganti rugi dengan harga Rp 11 juta per hektare, nantinya dari harga tersebut akan dipotong pajak 15 persen, jadi total yang akan diterima pemilih lahan sekitar Rp 9,5 juta," kata dia.
Dia mengatakan, kalau untuk lapter awalnya lahan yang disedikan 80 hektare dengan pembebasan mencapai sekitar 85 persen, namun ternyata dari hasil uji kelayakan perlu dilakukan penambahan lagi untuk mencukupi keseluruhan sebanyak 200 hektare.
" Pemerintah mengingikan agar proses pembebasan lahan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama, masing-masing pihak tidak merasa di rugikan," kata dia lagi.
Dia menambahkan, proses ganti rugi lahan yang diberikan Pemkot Pagaralam sudah mengacu dengan peraturan dunia Internasional dan UU pertanahan sesui dengan nilai jual objek pajak (NJOP).
" Pemerintah sudah mempertimbangkan semua aspek dalam proses pembebasan lahan ini agar tidak merugikan masyarakat, namun disisi lain pemilik lahan juga harus proaktif agar prosesnya cepat selesai," katanya. (asn)
Produksi Beras Empat Lawang Diatas Standard Nasional
Empat Lawang, SN
Dari hasil sample empat ubinan panen raya di Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, tercatat hasil produksi beras mencapai 5,6 ton per hektare (Ha). Jumlah ini melebihi standar nasional yang hanya 4,5 ton beras/Ha.
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP3KP) Empat Lawang, Rudianto, ditemui Rabu (20/12) mengatakan, telah dilakukan panen raya yang diplot sebanyak empat ubinan di kecamatan Pasemah Air Keruh. Dengan hasil produksi gabah kering panen (GKP) sebanyak 10.620 GKP/Ha. Sedangkan gabah kering giling (GKP) sebanyak 8.840 GKP/Ha. Lalu untuk produksi beras mencapai 5,6 ton/Ha.
“Hasil produksi beras untuk empat ubinan yang dilakukan mencapai 5,6 ton. Hasil ini tentunya melebihi standar nasional yang hanya mencapai 4,5 ton/Ha,” ungkap Rudianto seraya menambahkan dari hasil tersebut tentunya memberikan pencerahan bagi masyarakat terutama petani di Empat Lawang.
"Setidaknya memang dipastikan bahwa kabupaten yang termuda di Sumsel ini bisa menjadi salah satu kabupaten sebagai lumbung pangan dan surplus beras di Sumsel," tambahnya lagi.
Ditambahkannya, Kabupaten Empat Lawang memiliki luas lahan 14.091 Ha. Terdiri dari 3 kali tanam sebanyak 1.954 Ha. Sedangkan 2 kali tanam sebanyak 7.377 Ha, dan 1 kali tanam 1.337 Ha.
“Sedangkan yang tidak ditanami padi seluas 1.379 Ha, sementara yang belum diusahakan sebanyak 373 Ha,” terangnya.
Maka dari itu, ia berharap kepada pemerintah Empat Lawang untuk menambahkan pegawai penyuluh pertanian di Kecamatan Pasemah Air Keruh, yang saat ini hanya memiliki 1 orang pegawai penyuluh pertanian, 1 orang SLPTT, dan 1 orang pegawai pemberantas hama penyakit.
“Kita akui masih minim penyuluh pertanian, namun semangat petani untuk meningkatkan produksi sangat tinggi,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri menjelaskan, hasil beras yang didapatkan dari lahan sawah di Pasemah Air Keruh yang melebihi batas standar nasional yang hanya 4,5 ton/Ha adalah motivasi bagi petani kecamatan lain di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.
“Dengan sistem pengairan lahan sawah yang sempurna dan menggunakan bibit yang cocok tentunya menghasilkan beras yang juga sempurna. Terlebih lagi telah dicanangkan program irigasi Lintang Kiri yang mampu menyirami lahan sawah yang nantinya mencapai 3.000 hektar di Muara Pinang, Lintang Kanan, dan sebagian di Pendopo,” pungkasnya. (eko)
Dari hasil sample empat ubinan panen raya di Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, tercatat hasil produksi beras mencapai 5,6 ton per hektare (Ha). Jumlah ini melebihi standar nasional yang hanya 4,5 ton beras/Ha.
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP3KP) Empat Lawang, Rudianto, ditemui Rabu (20/12) mengatakan, telah dilakukan panen raya yang diplot sebanyak empat ubinan di kecamatan Pasemah Air Keruh. Dengan hasil produksi gabah kering panen (GKP) sebanyak 10.620 GKP/Ha. Sedangkan gabah kering giling (GKP) sebanyak 8.840 GKP/Ha. Lalu untuk produksi beras mencapai 5,6 ton/Ha.
“Hasil produksi beras untuk empat ubinan yang dilakukan mencapai 5,6 ton. Hasil ini tentunya melebihi standar nasional yang hanya mencapai 4,5 ton/Ha,” ungkap Rudianto seraya menambahkan dari hasil tersebut tentunya memberikan pencerahan bagi masyarakat terutama petani di Empat Lawang.
"Setidaknya memang dipastikan bahwa kabupaten yang termuda di Sumsel ini bisa menjadi salah satu kabupaten sebagai lumbung pangan dan surplus beras di Sumsel," tambahnya lagi.
Ditambahkannya, Kabupaten Empat Lawang memiliki luas lahan 14.091 Ha. Terdiri dari 3 kali tanam sebanyak 1.954 Ha. Sedangkan 2 kali tanam sebanyak 7.377 Ha, dan 1 kali tanam 1.337 Ha.
“Sedangkan yang tidak ditanami padi seluas 1.379 Ha, sementara yang belum diusahakan sebanyak 373 Ha,” terangnya.
Maka dari itu, ia berharap kepada pemerintah Empat Lawang untuk menambahkan pegawai penyuluh pertanian di Kecamatan Pasemah Air Keruh, yang saat ini hanya memiliki 1 orang pegawai penyuluh pertanian, 1 orang SLPTT, dan 1 orang pegawai pemberantas hama penyakit.
“Kita akui masih minim penyuluh pertanian, namun semangat petani untuk meningkatkan produksi sangat tinggi,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri menjelaskan, hasil beras yang didapatkan dari lahan sawah di Pasemah Air Keruh yang melebihi batas standar nasional yang hanya 4,5 ton/Ha adalah motivasi bagi petani kecamatan lain di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.
“Dengan sistem pengairan lahan sawah yang sempurna dan menggunakan bibit yang cocok tentunya menghasilkan beras yang juga sempurna. Terlebih lagi telah dicanangkan program irigasi Lintang Kiri yang mampu menyirami lahan sawah yang nantinya mencapai 3.000 hektar di Muara Pinang, Lintang Kanan, dan sebagian di Pendopo,” pungkasnya. (eko)
Uang Lauk Pauk Pol PP Meningkat
Palembang, SN
Anggaran lauk pauk petugas Polisi Pamong Praja (Pol PP) tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika di tahun 2011 uang lauk pauk Pol PP sebesar Rp 450 ribu per bulan, mulai tahun 2012 mendatang, anggaran tersebut naik menjadi Rp 900 ribu perbulan.
Hal ini disampaikan Kasat Pol PP Sumsel, Muslimin ditemui di gedung DPRD Sumsel, Rabu (21/12).
Menurutnya, total uang lauk pauk untuk 250 personel Pol PP Sumsel yang dianggarkan dalam APBD Sumsel tahun 2012 sebesar Rp 2,790 miliar.
Diakuinya, anggaran untuk uang lauk pauk, petugas Polisi Pamong Praja (Pol) PP Sumsel sempat hilang dari mata anggaran 2012, namun akhirnya uang lauk pauk yang totalnya Rp2,790 miliar tersebut dapat dianggarkan.
"Tadinya teranggarkan secara resmi, namun terdelete, kita ajukan lagi karena itu hak pegawai, kita masukkan lagi dan di ACC DPRD Sumsel, kita bukan pegawai biasa, karena untuk Pol PP di berikan tunjangan khusus karena bekerja 24 jam,” terangnya.
Ia mengatakan, Pol PP adalah garda terdepan untuk mengamankan aset milik Pemprov dan kebijakan Pemprov Sumsel. Selain itu, even besar Pemprov Sumsel ikut diamankan Pol PP Sumsel.
“Kita garda terdepan sekali untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, kita mengadakan patroli tiga kali sehari, kalau ada tanah Pemprov dikuasai masyarakat kita persuasif meminta masyarakat jangan menduduki tanah tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya secara rutin mengamankan kawasan Jakabaring Sport City (JSC) termasuk mengadakan patroli di kawasan JSC dan lokasi aset milik Pemprov Sumsel lainnya.
Ia menambahkan, Pol PP Sumsel juga dalam waktu dekat belum akan melakukan penambahan personil, karena personil yang ada sekarang masih dinilai cukup dan memadai. (awj)
Anggaran lauk pauk petugas Polisi Pamong Praja (Pol PP) tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika di tahun 2011 uang lauk pauk Pol PP sebesar Rp 450 ribu per bulan, mulai tahun 2012 mendatang, anggaran tersebut naik menjadi Rp 900 ribu perbulan.
Hal ini disampaikan Kasat Pol PP Sumsel, Muslimin ditemui di gedung DPRD Sumsel, Rabu (21/12).
Menurutnya, total uang lauk pauk untuk 250 personel Pol PP Sumsel yang dianggarkan dalam APBD Sumsel tahun 2012 sebesar Rp 2,790 miliar.
Diakuinya, anggaran untuk uang lauk pauk, petugas Polisi Pamong Praja (Pol) PP Sumsel sempat hilang dari mata anggaran 2012, namun akhirnya uang lauk pauk yang totalnya Rp2,790 miliar tersebut dapat dianggarkan.
"Tadinya teranggarkan secara resmi, namun terdelete, kita ajukan lagi karena itu hak pegawai, kita masukkan lagi dan di ACC DPRD Sumsel, kita bukan pegawai biasa, karena untuk Pol PP di berikan tunjangan khusus karena bekerja 24 jam,” terangnya.
Ia mengatakan, Pol PP adalah garda terdepan untuk mengamankan aset milik Pemprov dan kebijakan Pemprov Sumsel. Selain itu, even besar Pemprov Sumsel ikut diamankan Pol PP Sumsel.
“Kita garda terdepan sekali untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, kita mengadakan patroli tiga kali sehari, kalau ada tanah Pemprov dikuasai masyarakat kita persuasif meminta masyarakat jangan menduduki tanah tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya secara rutin mengamankan kawasan Jakabaring Sport City (JSC) termasuk mengadakan patroli di kawasan JSC dan lokasi aset milik Pemprov Sumsel lainnya.
Ia menambahkan, Pol PP Sumsel juga dalam waktu dekat belum akan melakukan penambahan personil, karena personil yang ada sekarang masih dinilai cukup dan memadai. (awj)
Media Dilarang Liput Kunjungan Wako di Rutan
Prabumulih, SN
Pelarangan meliput bagi sejumlah wartawan terjadi saat meliput kunjungan Walikota Prabumulih Drs H Rachman Djalili MM di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Prabumulih, Selasa (20/12) pagi. Tidak hanya dilarang masuk, para awak media ini juga tidak dibolehkan mengambil foto kegiatan Wako bersama Wakil Walikota Ir Ridho Yahya MM, dan sejumlah Kadin di Rutan yang beralamat di Jalan RA Kartini, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur tersebut.
Perlakuan yang tidak semestinya ditunjukkan petugas sipir, apalagi ketika liputan kunjungan Wako bersama pejabat tinggi lainnya terhadap sejumlah mantan pejabat lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang kini tengah menjalani masa tahanan di Rutan tersebut, akibat tersandung kasus korupsi.
Awalnya petugas sipir tidak melarang wartawan meliput, namun begitu usai memberikan data dan meninggalkan kartu pers dibagian penjagaan tiba–tiba salah seorang oknum sipir memanggil dan langsung menyuruh para wartawan keluar dari lingkungan Rutan dengan alasan dilarang untuk meliput. Ironisnya, pelarangan itu terjadi saat wartawan hendak masuk kedalam ruangan dimana Walikota Prabumulih bertemu dengan koleganya.
Pelarangan meliput dan mengambil foto oleh oknum sipir Rutan itu terkesan dibuat. Pasalnya, beberapa bulan sebelumnya tepatnya pada 26 Oktober 2011 yang lalu, saat pengurus DPC Partai Golkar menyambangi Rutan tersebut, wartawan diperkenankan masuk untuk meliput. Bahkan pada saat itu, wartawan sama sekali tidak dilarang untuk memfoto kegiatan tersebut.
“Maaf mas dilarang mengambil foto, atau silahkan tinggalkan peralatan anda disini jika mau meliput kedalam atau silahkan keluar,” singung salah seorang oknum penjaga sipir Rutan seraya mengatakan dirinya hanya menjalankan tugas dari pimpinan.
Mendapat perlakuan itu, para wartawan mencoba meminta penjelasan dari petugas sipir Rutan. Namun bukannya jawaban pas yang diperoleh malah oknum sipir tersebut mempersilahkan beberapa wartawan menanyakan langsung kepada Ermadi, petugas bagian administrasi Rutan Kelas IIB Prabumulih. Alasan dia, Ermadi lah yang memerintahkannya melarang wartawan mengambil gambar dan meliput.
Sementara Ermadi sendiri, ketika berhasil ditemui wartawan enggan berbicara banyak. Dirinya hanya mengatakan, sesuai aturan yang dikeluarkan Kemenkumham wartawan dilarang melakukan peliputan di Rutan.
“Silahkan baca saja aturan itu,” kata Ermadi, singkat seraya menunjukkan secarik kertas yang tertempel didinding tentang aturan peliputan di Rutan.
Merasa belum puas mendapat jawaban tersebut, para wartawan mencoba untuk menemui Kepala Rutan Kelas II B Prabumulih. Namun usaha itu gagal, lantaran Kepala Rutan tengah mengikuti Sertijab ditempatnya bertugas sebelumnya. “Bapak tidak ada, dia lagi mengikuti acara Sertijab ditempat bertugas lamanya,” jelas salah seorang petugas sipir lain, mencoba memberitahukan kepada sejumlah wartawan.
Sementara Walikota Prabumulih Drs H Rachman Djalili MM didampingi Wakil Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM, ditemui usai membesuk koleganya tersebut mengatakan, kunjungannya itu merupakan bentuk dukungan moril kepada jajarannya yang kini tengah menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Prabumulih itu.
“Sanjo bae, senanglah dikunjungi walaupun sedang kesusahan,” ujarnya singkat.
Ketika disinggung mengenai keadaan para mantan pejabat tersebut, Rachman menuturkan, semuanya dalam keadaan sehat dan bugar. “Sehat bugar, seperti apa adanya,” tandasnya, seraya berlalu pergi masuk kedalam mobil dinasnya.
Seperti diketahui, saat ini terdapat 4 orang mantan pejabat dilingkungan Pemkot Prabumulih yang tengah menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IIB Prabumulih. Keempat mantan pejabat itu, yakni mantan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kota Prabumulih Eddy Ermanto, terpidana kasus korupsi bibit karet fiktif, mantan Kadisdik Drs Edi Sumarno, dan mantan PPTK terpidana kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Amir Hamzah, yang merupakan terdakwa atas dugaan kasus Dana Administrasi Proyek (AP) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 serta Maimunah, mantan kepala sekolah Negeri 74 terpidana kasus DAK 2008. (and)
Pelarangan meliput bagi sejumlah wartawan terjadi saat meliput kunjungan Walikota Prabumulih Drs H Rachman Djalili MM di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Prabumulih, Selasa (20/12) pagi. Tidak hanya dilarang masuk, para awak media ini juga tidak dibolehkan mengambil foto kegiatan Wako bersama Wakil Walikota Ir Ridho Yahya MM, dan sejumlah Kadin di Rutan yang beralamat di Jalan RA Kartini, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur tersebut.
Perlakuan yang tidak semestinya ditunjukkan petugas sipir, apalagi ketika liputan kunjungan Wako bersama pejabat tinggi lainnya terhadap sejumlah mantan pejabat lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang kini tengah menjalani masa tahanan di Rutan tersebut, akibat tersandung kasus korupsi.
Awalnya petugas sipir tidak melarang wartawan meliput, namun begitu usai memberikan data dan meninggalkan kartu pers dibagian penjagaan tiba–tiba salah seorang oknum sipir memanggil dan langsung menyuruh para wartawan keluar dari lingkungan Rutan dengan alasan dilarang untuk meliput. Ironisnya, pelarangan itu terjadi saat wartawan hendak masuk kedalam ruangan dimana Walikota Prabumulih bertemu dengan koleganya.
Pelarangan meliput dan mengambil foto oleh oknum sipir Rutan itu terkesan dibuat. Pasalnya, beberapa bulan sebelumnya tepatnya pada 26 Oktober 2011 yang lalu, saat pengurus DPC Partai Golkar menyambangi Rutan tersebut, wartawan diperkenankan masuk untuk meliput. Bahkan pada saat itu, wartawan sama sekali tidak dilarang untuk memfoto kegiatan tersebut.
“Maaf mas dilarang mengambil foto, atau silahkan tinggalkan peralatan anda disini jika mau meliput kedalam atau silahkan keluar,” singung salah seorang oknum penjaga sipir Rutan seraya mengatakan dirinya hanya menjalankan tugas dari pimpinan.
Mendapat perlakuan itu, para wartawan mencoba meminta penjelasan dari petugas sipir Rutan. Namun bukannya jawaban pas yang diperoleh malah oknum sipir tersebut mempersilahkan beberapa wartawan menanyakan langsung kepada Ermadi, petugas bagian administrasi Rutan Kelas IIB Prabumulih. Alasan dia, Ermadi lah yang memerintahkannya melarang wartawan mengambil gambar dan meliput.
Sementara Ermadi sendiri, ketika berhasil ditemui wartawan enggan berbicara banyak. Dirinya hanya mengatakan, sesuai aturan yang dikeluarkan Kemenkumham wartawan dilarang melakukan peliputan di Rutan.
“Silahkan baca saja aturan itu,” kata Ermadi, singkat seraya menunjukkan secarik kertas yang tertempel didinding tentang aturan peliputan di Rutan.
Merasa belum puas mendapat jawaban tersebut, para wartawan mencoba untuk menemui Kepala Rutan Kelas II B Prabumulih. Namun usaha itu gagal, lantaran Kepala Rutan tengah mengikuti Sertijab ditempatnya bertugas sebelumnya. “Bapak tidak ada, dia lagi mengikuti acara Sertijab ditempat bertugas lamanya,” jelas salah seorang petugas sipir lain, mencoba memberitahukan kepada sejumlah wartawan.
Sementara Walikota Prabumulih Drs H Rachman Djalili MM didampingi Wakil Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM, ditemui usai membesuk koleganya tersebut mengatakan, kunjungannya itu merupakan bentuk dukungan moril kepada jajarannya yang kini tengah menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Prabumulih itu.
“Sanjo bae, senanglah dikunjungi walaupun sedang kesusahan,” ujarnya singkat.
Ketika disinggung mengenai keadaan para mantan pejabat tersebut, Rachman menuturkan, semuanya dalam keadaan sehat dan bugar. “Sehat bugar, seperti apa adanya,” tandasnya, seraya berlalu pergi masuk kedalam mobil dinasnya.
Seperti diketahui, saat ini terdapat 4 orang mantan pejabat dilingkungan Pemkot Prabumulih yang tengah menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IIB Prabumulih. Keempat mantan pejabat itu, yakni mantan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kota Prabumulih Eddy Ermanto, terpidana kasus korupsi bibit karet fiktif, mantan Kadisdik Drs Edi Sumarno, dan mantan PPTK terpidana kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Amir Hamzah, yang merupakan terdakwa atas dugaan kasus Dana Administrasi Proyek (AP) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 serta Maimunah, mantan kepala sekolah Negeri 74 terpidana kasus DAK 2008. (and)
Langganan:
Postingan (Atom)