KP Batubara Lahat Terus Menuai Masalah

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

MANTAN Bupati Lahat H Harunata nampaknya harus menuai masalah akibat sikapnya yang telah mencabut izin kuasa pertambangan (KP) batubara PTBA pada tahun 2003-2008. PTBA telah melaporkannya ke KPK.

Laporan dilakukan karena dalam kasus ini patut diduga kuat terdapat unsur korupsi di dalamnya. Hal ini bukan main-main dan isapan jempol karena kemarin Patrialis Akbar yang pernah menjabat menteri hukum dan HAM Patrialis Akbar, mendatangi KPK dan melaporkannya. Patrialis sendiri sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam.

Tentu langkah pelaporan ini sebagai langkah serius dari PTBA untuk menuntut wilayah KP mereka yang mereka sebut sudah dicaplok. Dalam catatan PT Bukit Asam merupakan BUMN yang lebih dulu memiliki kuasa pertambangan dan memiliki hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan berdasarkan pasal 25 ayat 2 peraturan pemerintah No 32 tahun 1969.

Dugaan tindak korupsi terjadi karena pejabat yang telah mengeluarkan KP patut diduga telah mengalihkan KP tambang batubara Lahat ke pihak lain.

Sejak era Otonomi Daerah ditetapkan dan berlaku, pemerintah daerah tingkat II diberi kuasa penuh untuk membuat keputusan. Di Kabupaten Lahat banyak bermunculkan KP-KP yang mengeksplorasi pertambangan batubara. Beberapa KP saat ini sudah mengeruk batubara di dasar perut bumi Kabupaten Lahat. Harus dipertanyakan apa yang didapatkan Pemda Lahat untuk semuanya.

Sedangkan selama ini, harapan masyarakat Kabupaten Lahat dapat menikmati berkah dari kayanya bahan galian batubara di daerah tersebut jauh dari angan-angan. Makin banyak Kuasa Pertambangan beroperasi tak mengubah kehidupan warga kota Lahat secara menyeluruh, sebaliknya mereka menjadi penonton terhadap hiruk pikuk dan sibuknya operasi pertambangan.

Sempat ada euforia kesenangan luar biasa dari warga kota ini, dengan banyaknya aktifitas tambang batubara. Mereka senang dan bangga karena Bumi Seganti Setungguan ternyata menyimpan jutaan ton batubara di dalam perut bumi. Tetapi kesenangan hanya dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan tahun di jari, warga tak begitu peduli. Apalagi mereka tak 'menyicip' enak dari banyaknya batubara yang dikeruk setiap detik.

Bila saat ini PTBA mengadukan dugaan pencaplokan wilayah KP mereka suatu hal yang wajar. Inipun menjadi pelajaran berharga untuk tak main-main dengan kewenangan yang ada. Walaupun otonomi daerah memberikan kuasa yang luas, jangan sampai sikap kepala daerah menjadi kebablasan.

Kemudian dampak dari pertambangan apakah sudah dipikirkan sejak awal, karena banyak contoh aktivitas tambang berakibat buruk daerah. Saat bahan tambang habis yang tersisa hanya kerusakan alam, kemisikinan dan pemukiman yang ditinggalkan begitu saja. Efek buruk ini sudah dirasakan warga Lahat. Untuk melakukan aktivitas tambang harus mengacu ke Undang-Undang Tambang.

Kita wajib mengingatkan ini, karena kita sebagai manusia jangan egois sendiri mengeksplorasi bahan tambang secara membabibuta tanpa memikirkan dampak buruknya. Di Kabupaten Lahat sekarang sudah banyak kerusakan hutan, kemudian ekplorasi besar-besaran dari bahan tambang batubara dapat berakibat buruk bagi ciri khas wilayah Lahat 'Bukit Serelo'.

Hal yang paling parah adalah efek buruk karena sistem transportasi yang digunakan masih menggunakan jalan umum, tentu dampak langsung berupa kerusakan jalan sangat terasa.

Semuanya karena kegiatan tambang tak dilakukan terencana dan mengabaikan kepentingan banyak pihak. Kondisi ini memunculkan pendapat, pemilik KP hanya berpikir bagaimana mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. (***)

Empat Lawang Bangun RS Pratama

Empat Lawang, SN
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Bumi Saling Kruani Sangi Kerawati bakal membangun rumah sakit Pratama. Rumah sakit ini rencananya bakal dibangun di Kecamatan Pendopo, persisnya di lahan Puskesmas Kecamatan Pendopo.

"Puskesmas Pendopo akan kita jadikan rumah sakit Pratama," terang Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA), Senin (9/4).

Dijelaskannya, rumah sakit Pratama adalah rumah sakit tanpa class. Jadi tidak ada istilah pasien kelas VIP, kelas 1 atapun kelas 2. Meski begitu, untuk fasilitas, layanan dan lainnya sudah standar rumah sakit besar. Semua poly pelayanan akan disiapkan.

Lanjut HBA, untuk pembangunan rumah sakit ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 50 miliar. Dana ini dialokasikan dari anggaran pusat (APBN). Dan jika tidak ada halangan, tahun ini juga pembangunan rumah sakit Pratama akan dimulai.

Lebih jauh HBA mengatakan, untuk Puskesmas Pendopo akan bergeser ke Kecamatan Pendopo Barat (Pemekaran Kecamatan Pendopo) yang lokasinya di Padang Surau.

Nantinya, tidak hanya Puskesmas yang bakal dibangun di kawasan ini, perkantoran Kecamatan dan Polsekpun rencananya akan dibangun di kawasan Padang Surau.

"Kedepannya, kawasan ini yang dulunya dikenal sebagai kawanan rawan keamanan akan berubah menjadi kawasan yang ramai. Konsep ini mudah-mudahan bisa menekan angka kriminal di Empat Lawang," katanya.

Khusus untuk rumah sakit daerah, lanjut dia,
akan dibangun di kawasan Jalan Poros. Jadi, pasien rujukan dari layanan kesehatan di wilayah Kecamatan bisa di rujuk ke rumah sakit daerah. Melalui layanan ini diharapkan pelayanan kesehatan di Empat Lawang lebih bisa ditingkatkan.

"Hanya saja, ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (eko)

Jembatan Tanah Abang-Payuputat Habiskan Rp 60 Milyar

Muara Enim, SN
Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 60 milyar.

“Pembangunan jembatan penghubung Payuputat- Tanah Abang ini sudah dirancang dalam beberapa tahun lalu. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar,” ungkap Anggota DPRD Sumsel asal dapil Muara Enim- Prabumulih Rizal Kenedi dalam resesnya bersama anggota DPRD Sumsel berapa waktu lalu Muara Enim.

Pembangunan jembatan tersebut kata Rizal, tentunya harus mendapat dukungan terutama dari kabupaten Muara Enim maupun Prabumulih. Sebab, pembangunan jembatan ini menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang.

“Pada prinsipnya, provinsi dan Prabumulih siap melakukan dana sharing untuk pembangunan jembatan ini. Agar rencananya ini bisa terealisasi juga dibutuhkan dukungan dari Pemkab Muara Enim,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika nantinya ada sharing, misalnya dari Muara Enim dan Prabumulih masing-masing Rp10 miliar, kemudian juga dianggarkan melalui provinsi dan pemerintah pusat. Pastinya, rencana pembangunan jembatan penghubung Tanah Abang- Payuputat ini akan terealisasi ditahun-tahun mendatang.

“Kalau jembatan ini terwujud dibangun, dipastikan pembangunan dan perekonomian dua daerah (Muara Enim- Prabumulih) akan semakin berkembang. Untuk Detail Engenering Design (DED) sudah selesai,” papar Rizal.

Sementara itu, Sekretaris PU BM Muara Enim Ahmad Yani mengungkapkan, untuk pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat, Pemkab Muara Enim belum dilibatkan sama sekali terkait rencana tersebut.

“Kita belum mengetahui secara persis DED dan studi kelayakan pembangunan jembatan itu,” urai dia.

Sementara itu, Asisten II Pemkab Muara Enim Drs Hasanudin menambahkan, setahu dirinya terkait rencana pembangunan jembatan itu diketahui baru sebatas lisan saja. Belum ada pembahasan secara bersama-sama oleh dua daerah dan provinsi.

“Seharusnya ada koordinasi, duduk satu meja antara Prabumulih, Muara Enim dan pihak provinsi. Agar rencana ini bisa terwujud,” tukas Asisten II.

Ditanggapinya, Rizal Kenedi, mengenai hal tersebut, nantinya akan diupayakan paling tidak akan ada koordinasi antara Dinas PU BM Muara Enim, PU BM Prabumulih dan pihak provinsi termasuk DPRD Sumsel.

Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar menyambut baik jika nantinya pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat terwujud. Namun pembangunan jembatan tersebut tentunya menghabiskan dana yang cukup besar.

Oleh sebab itu kata Muzakir, karena pembangunan jembatan tersebut menghubungkan antara dua kabupaten, Muara Enim dan Prabumlih. Tentunya harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk anggarannya, dapat dilakukan dengan dana sharing, antara kabupaten, Provinsi maupun pemerintah pusat. (yud)

Pol PP Bongkar Reklame Liar Dan Kadaluarsa

Palembang, SN
Pajak reklame merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) cukup potensial di kota Palembang ini, tapi sangat disayangkan tidak sedikit reklame yang didirikan oleh usaha baik rumah makan hingga bengkel pres per mobil yang menempati pingiran disepanjang jalan Basuki Rahmat disinyalir tidak memiliki izin.

Ketua Tim Operasional Rekomndasi Reklame Tata kota Palembang Junkis Julianto mengatakan hampir 10 persen reklame yang berdiri disepanjang jalan Basuki Rahmat kecamatan Kemuning Palembang tidak memiliki izin.

“ Kita hanya bersifat merekomendasikan saja, namun dari sejumlah reklame dan bangunan yang berdiri di kawasan jalan Basuki Rahmat ini hampir 10 persenya menyalahi aturan,” jelasnya Senin (9/4) disela-sela penertiban dikawasan tersebut.

Junkis menyebutkan mayoritas bangunan dan reklame yang menyalahi aturan di dominasi usaha kecil seperti perbengkelan hingga warung rumah makan dan reklame berukuran 1mx3m.

“ Sudah tiga kali kita berikan peringatakan dan tidak diindahkan, dan hari ini kita bersama sat Pol PP melakukan penertiban, karena berdirinya reklame dan bangungan di sepanjang jalan ini sudah merusak estitika kota,”ungkapnya.

Selaian kawasan jalan Basuki Rahmat masih kata junkis, menyalahi dan merusak estetika kota dengan berdirinya reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga menyebar secara merata di kota Palembang ini.

“ Tidak hanya dijalan Basuki Rahmat meski tidak banyak, akan tetapi reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga banyak terdapat dikawasan kota ini,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Aris Saputra mengatakan sebelumnya pemilik reklame warung rumah makan hingga bengkel press per mobil telah diberikan peringatan, hanya saja hingga Sp3 yang diberikan hingga saat ini tidak di indahkan.

“ Sudah kita berikan peringatan baik itu bengkel dan bangunan yang ada di pingiran jalan Basuki rahmat ini, baik dari kelurahan maupun instansi terkait, hanya saja mereka membangkang,” tegas Aris.

Selaian tidak memiliki izin, bangunan yang berdiri tersebut, kata Aris juga telah menghilangkan hak-hak pengunan jalan, bahkan pemilik bangunan tidak segan melakukan pengecoran secara permanen sehingga menghilangkan resapan air.

“ Ini juga dalam rangka menegakan perda serta untuk mempercantik kota kita terlebih lagi saat ini sedang dilakukan penilaian adipura yang mana bangunan mereka dirikan sudah ditas lahan Daerah Milik Jalan (DMJ),” ungkapnya. Berdiri bangunan dan reklame di DMJ ini, kata Aris dipastikan tidak memiliki izin.

“ Masalah ada yang komplein dengan kebijakan ini akan kita tanguhkan dan akan kita cek lahan dan SIUPnya, kalau izin resmi akan kita beri toleransi,” katanya

Setelah dilakukan penertiban dengan menerjunkan 60 personil serta didukung petugas dari dinas tata kota, dispenda dan pihak kecamatan dan kelurahan sebagai pemilik wilyah ,bangunan yang telah di bongkar akan dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.

“ Kalau mereka kembali memasang apa yang kita bongkar semua barangnya akan kita sita dan di sidangkan yustitisi,” jelasnya.

Pantauan dilapangan selama penertiban berlangusng tak pelak, kemacetan di ruas jalan dari Jembatan Fly over hingga 1 km Jalan Basuki Rahmat terjadi,akibat banyak kendaraan yang berhenti untuk melihat pembongkaran tersebut dilangsungkan.(win)



Blue Bird Tambah 50 Armada Baru

Palembang, SN
Blue Bird Taksi semakin mengembangkan sayapnya. Setelah sempat mendapat kecaman tidak boleh beroperasi di area bandara SMB II Palembang, kini taksi berlogo burung ini dipertengahan bulan April akan menambah armadanya sebanyak 50 unit lagi setelah sebelumnya sudah beroperasi 50 unit. Bahkan akses operasi layananannya yang mobil juga akan mengincar pasar di kawasan Kertapati dan Perumnas.

“ Incoming call kita terus bertambah. Suply dan demand nya tidak seimbang. Sehingga nanti di pertengahan bulan sampai akhir bulan, sekarang lagi proses perizinan ada penambahan 50 armada. Kita tetap mobile. Sekarang yang operasi 50. Jadi nambah 50 lagi pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan bisa mengakomodir di kawasan Kertapati dan Perumnas,” kata Brand Manajer Blue Bird Palembang, Rudi Alwazan.

Dijelaskannya, untuk saat ini tarif taksi blue bird alami kenaikan 20 persen sejak diberlakukan 28 Maret kemarin setelah ditetapkan Organda dan Pemerintah Kota (Pemkot). “ Kita sudah melakukan perubahan tarif argo. Per kilometer naik Rp 500, kemudian perbuka pintu naik Rp 1.000. jadi ada kenaikan 20 persen. masyarakat tidak diberatkan, karena kecil sekali kenaikan agronya,” terang dia.

Mudah - mudahan, lanjut Rudi, dengan bertambahnya armada pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal, " mudah - mudahan setelah penambahan armada pelayanan semkin maksimal dan masyrakat puas dengan pelanan kami," pungkasnya.(win)

Ratusan Honorer di OKI Kecewa

Kayuagung, SN

Ratusan tenaga honorer yang mengabdi di Kabupaten OKI kecewa karena mereka dinyatakan tidak lulus verifikasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat. Sejak beberapa hari terakhir, mereka bergantian mendatangi Posko Pengaduan di BKD OKI.

Kekecewaan mereka ini setelah melihat hasil pengumuman tenaga honorer kategori I yang dinyatakan BKN lulus verifikasi untuk diangkat menjadi CPNS ternyata tidak ada nama mereka. BKN hanya meluluskan 62 orang walaupun jumlah yang diajukan BKD ke BKN mencapai lebih dari 350 orang.

Mereka yang mendatangi BKD OKI ini seolah-olah “Curhat” ke kantor tersebut dan mempertanyakan alasan mereka tidak lulus dan hanya 62 orang (2 orang dicoret) saja yang lulus verifikasi. Apalagi dari 62 orang yang lulus itu, ternyata ada yang SKnya “lebih muda” dibandingkan honorer yang tidak lulus.

Nurani, tenaga honorer bidang pendidik yang mengabdi di Kecamatan Tulung Selapan OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, dia nekad mendatangi BKD di Kayuagung yang jauh dari Tulung Selapan untuk mempertanyakan hal itu. Ia sudah menjadi tenaga honorer sekitar 17 tahun, namun tidak lulus verifikasi.

Mengapa yang sudah sangat lama mengabdi seperti saya ini tidak diprioritaskan lulus, justru yang lulus honorer yang belum lama bertugas. Saya ke sini untuk mempertanyakan hak saya, jika bukan hak saya tidak akan saya harapkan,”keluhnya.

Posko Pengaduan di BKD OKI ini dibuka sejak jam 8 pagi hingga jam 4 sore sesuai jam kerja kantor tersebut. Sejak Jumat lalu, sudah ada ratusan tenaga honorer dari berbagai kecamatan di OKI yang silih berganti mendatangi posko itu dengan tujuan yang sama.

Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretaris BKD OKI Ahmad Kholik kepada wartawan menjelaskan, pihaknya memfasilitasi tempat penampungan keluhan yang dilontarkan ratusan honorer yang tidak puas dengan pengumuman hasil verifikasi yang dikeluarkan BKN Pusat. (iso)

Sengketa PT Aditarwan - Warga Terus Berlanjut

Lahat, SN
Selisih paham antara warga Desa Pagardin dan Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Aditarwan mengenai lahan belum juga selesai. Pada Senin (9/4) kemarinn rapat pembahasan ini dilanjutkan di kantor Pemkab Lahat yang dipimpin Asisten I, Drs H Ahdin Djasri MM namun tetap menemui hasil.

Perwakilan dari warga, Hasibuan mengemukakan di lapangan adanya perselisihan mengenai tapal batas lahan, baik itu lahan inti dan plasma, lahan plasma seluas sekitar 100 hektar (Ha). PT Aditarwan menyatakan kalau lahan yang diperselisihkan sudah diserahkan ke warga. Namun kenyataan di lapangan belum ada realisasinya. Tidak hanya itu, status quo yang ada di lahan tersebut sampai saat ini juga tak jelas.

“Jika perusahaan mengaku sudah menyerahkan hal ini ke warga, kami rasa itu bohong. Kenyataannya di lapangan semuanya nihil,” ungkap Hasibuan.

Menurutnya, semua yang diklaim perusahaan itu kemungkinan baru sebatas administrasi saja tapi untuk kenyataan di lapangan, semuanya belum sama sekali direalisasikan. Termasuk pada berkas-berkas surat karena ada beberapa versi surat.

“Kami akan tetap mempertahankan sikap kami sesuai bukti yang kami miliki. Mengenai rapat ini, kami simpulkan intinya buntu," terangnya.

Sementara Hendra Mulya perwakilan pihak perusahaan menegaskan, sebenarnya apa yang dituntut warga itu memiliki beberapa kekeliruan. Seperti di dalam rapat, warga mengemukakan titik tapal batas yang salah. Sebab, yang dimaksud tersebut sebenarnya bukanlah titik tapal batas, melainkan titik Poligon saja. Ini jelas tidak bisa diterima perusahaan, apalagi jika dikemukakan kami yang menyalahi aturan, kami disini juga memegang data kongkrit.

“Kami pegang data akurat kok, berikut juga mengenai surat keterangan atau bukti lainnya. Semua ini jelas siap kami adu dan uji petikkan kebenarannya,” tegas Hendra.

Menurut Hendra, dalam rapat memang masih terjadi kebuntuan. Namun, jika suatu saat atau kedepannya akan dilakukan crosscek langsung, perusahaan dengan lapang dada siap, dan sanggup beradu data di lapangannya. “Kami sangat menginginkan adanya kejelasan dalam masalah ini, bila perlu memang kita sama-sama turun ke lapangan,” tegas Hendra.

Terpisah, Asisten I Pemkab Lahat, Drs H Ahdin Djasri MM mengatakan, melihat kondisi yang ada, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk tim, guna melakukan cek lapangan hingga pengukuran ulang. “Demi pertimbangan kejelasan, dalam waktu dekat akan diadakan pengukuran ulang,” Jelas Ahdin. (zal)

Suara Nusantara Edisi 581,rabu 4 April 2012

Michael Jamie Coyne, Bek Baru SFC

Palembang, SN
Setelah melepas gelandang Syamsul Khairuddin Senin, (2/4) Sriwijaya FC langsung mengikat center bek asal Australia, Michael Jamie Coyne guna memperkuat Laskar Wong Kito di putaran kedua Liga Super Indonesia (ISL) ini.

"Kami umumkan Selasa (3/4), sudah ada kepastian dari agennya, bahwa Michael Jamie Coyne atau biasa dipanggil Jamie Coyne akan memperkuat SFC di putaran kedua ISL 2011/2012. Kesepakatan sudah dibuat namun semua keputusan nantinya kami serahkan kepada pelatih yang tahu urusan teknis," kata Direktur Teknik Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM).

Diakui Hendri, manajemen cukup kesulitan mendapatkan center bek berkualitas di antara jeda kompetisi dari putaran satu ke putaran dua Indonesian Super League (ISL) 2011/2012. Terutama yang berpengalaman di ISL, karena selain terikat kontrak, mereka dipertahankan oleh klub mereka masing-masing. Makanya, setelah beberapa hari ini berjibaku, kami putuskan membuat kesepakatan dengan pemain asing asal Australia.

Seperti diketahui, Jamie Coyne berpostur 187 dan kelahiran Sidney Australia, 2 Januari 1982. Dia bisa bermain di posisi center bek atau bek sayap kanan. Tetapi selama berkiprah selama 10 tahun di Liga Utama Australia, dia memang identik dengan posisi sebagai center bek.

Pemain ini juga pernah bermain dan menjalani pendidikan di West Ham United klub Liga Primer Inggris pada tahun 1998-1999. Kemudian kembali ke tanah kelahirannya Australia dan memperkuat klub profesional, Perth SC pada musim 2000-2002 sebanyak 47 kali penampilan, kemudian bermain untuk Perth Glory sebanyak 33 kali pada 2002-2004.

Selanjutnya pindah ke Ado Den Haag 2004-2005 dan mencoba peruntungan, namun tidak lama lantaran terbelit cedera serta tidak mendapatkan tempat, dia balik ke Perth Glory dan bermain sebanyak 119 kali pada rentang waktu 2005-2011. Kemudian terakhir pindah ke Sidney SC pada awal musim 2011/2012 dan tampil sebanyak 15 kali, namun ia memilih pindah karena ingin mencoba atmosfer Liga Super Indonesia (ISL).

Coyne akan datang pada Rabu (4/4) malam, karena berdasarkan jadwal keberangkatannya. Dia bertolak dari Sidney dengan pada 4 April pukul 12.00, dalam perjalanan normal dia akan tiba di Palembang malam hari.

"Informasi dan data yang kami dapatkan, dia pemain bagus, namun kami dari manajemen mengharapkan rekan-rekan suporter, fans, masyarakat Sumsel dan pecinta sepakbola untuk melihat permainannya dan memberikan penilaian bersama-sama. Terutama kepada pelatih yang nantinya bisa diharapkan melihat kualitasnya apakah cocok dengan skema permainan SFC. Kita harapkan Jamie bisa memperkuat SFC pada putaran kedua," terangnya. (rhd)

Muscab Gapensi Muba Dinilai Tidak Sah

Sekayu, SN
Terkait Dualisme pada pengurusan tubuh organisasi Gapensi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang menggelar Muscab 20 Januari 2011 tahun lalu dengan melahirkan kepengurusan baru yakni Mustopa Hamid terpilih secara aklamasi, meski ketua lama Gapensi Damsin Ucin SH menyatakan, muscab tersebut tidak sah dan illegal.

Sehingga cukup lama dan tidak ada kabar beritanya terlihat kantor Gapensi di Jalan wahid Udin terkesan Terbengkalai tidak ada aktifitas yang terlihat, ternyata persoalan ini sudah masuk ke ranah hukum. Kemarin (3/4) digelar sidang keputusannya di Pengadilan Negeri (PN) Sekayu dengan hakim ketuanya Yudi Noviandri SH yang dihadiri para penggugat dan tergugat yang dikuasakan kepada pengacaranya masing-masing. Penggugat dari Damsi Ucin SH dan H Bahrul Sofyan SH diserahkan kepada pengacaranya Hepriyadi SH, sedangkan tergugat yakni panitia Muscab (Ketua terpilih) , BPD Gapensi Sumsel dan Pusat dikuasakan kepada Bambang Haryanto SH.

Sekedar mengingatkan, pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) BPC Gapensi Kabupaten Muba berlangsung pada 20 Januari 2011, Muscab sendiri tidak dihadiri Ketuanya Damsih Ucin SH dan Sekretarisnya H Bahrul Sofyan SH. Namun tetap dilangsungkan hingga melahirkan kepengurusan baru yakni yakni Mutofa Hamid terpilih sebagai ketua Gapensi Muba secara aklamasi.

Sementara Ketua BPC Gapensi Muba Damsih Ucin SH dan Sekretarisnya H Bahrul Sofyan SH mengatakan, Muscab BPC Gapensi yang tetap dilaksanakan itu, dinyatakan tidak sah dan illegal.
Sementara Mustopa Hamid ketika dikonfirmasikan terkait keputusan ini belum bersedia memberikan komentarnya. "Kita serahkan kepada pengcara kita untuk melakukan langkah selanjutnya," kata Mustopa. (her)

Herman Deru Siap Maju Pilgub 2013

Prabumulih, SN
Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU), H Herman Deru menegaskan, ia siap maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel periode 2013–2015 mendatang. Pernyataan itu, tanpa ragu dia sampaikan saat menghadiri acara silaturahmi antara pengurus Paguyuban Putra Jawa Sumatera (Pujasuma) Kota Prabumulih dengan H Herman Deru, di Sekretariat Pujasuma Prabumulih, Minggu (1/4) lalu.

“Insya Allah, jika Tuhan meridhoi dan hasil survey banyak yang mendukung maka saya siap untuk maju Pilgub,” tegasnya dihadapan pengurus dan anggota Pujasuma Prabumulih.

Terkait rencana itu, Bupati OKU Timur dua periode ini pun meminta doa dan dukungan dari keluarga besar, sekaligus pengurus, dan anggota Pujasuma Prabumulih. Sementara itu, Ketua Paguyuban Putra Jawa Sumatera (Pujasuma) Kota Prabumulih, Sumaryono SH, ditemui usai acara, menilai H Herman Deru SH MM, merupakan sosok yang pantas memimpin Sumsel lima tahun kedepan.

Sumaryono mengatakan itu karena H Herman Deru dinilai telah berhasil dalam memimpin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU). Hal itu dibutikan dari banyaknya prestasi yang diraih oleh Kabupaten OKU Timur dalam lima tahun terakhir.

Tidak hanya itu sampai disitu saja, H Herman Deru juga dinilai telah berhasil menjaga kerukunan antar agama maupun suku bangsa yang ada di Kabupaten OKU Timur. Bahkan atas kepeduliannya tersebut, terutama terhadap masyarakat Jawa yang ada diperantauan, H Herman Deru mendapatkan apresiasi dari Keraton Surakarta Hadiningrat berupa pemberian gelar khusus yakni Kanjeng Raden Haryo (KRH) Haji Mengkudiningrat SH MM, pada akhir tahun 2011 yang lalu.

“Dengan diberikannya gelar tersebut, H Herman Deru kini bukan hanya bagian dari kita saja tapi juga merupakan sesepuh bagi masyarakat Jawa yang ada diperantauan,” jelas Sumaryono, dengan nada semangat.

Selain memuji keberhasilan erman Deru, dalam kesempatan itu ketua paguyuban Pujasuma Prabumulih ini, juga mengajak seluruh warga Pujasuma untuk tetap bersatu dan tak gampang terbujuk rayu oleh pasangan Pilgub lainya mari kita dukung H Herman Deru untuk menjadi orang satu di Sumsel ini. (and)

Warga Keluhkan Pelayanan PLN Indralaya

Indralaya, SN
Dalam beberapa hari ini pelayanan listrik di wilayah PLN Ranting Indralaya dikeluhkan warga karena sering mati atau byarpet.

Akibatnya pelanggan merasa dirugikan karena dalam setiap harinya hampir 5 kali mengalami pemadaman tanpa diadakan pemberitahuan sebelumnya dengan masyarakat. sehingga warg tidak siap dengan keadaan tersebut.

”Beberapa hari ini kami sangat mengalami kerugian, semalam saja pemadaman terjadi
sebanyak 6 kali, akibatnya lampu bohlam saya mengalami kebakaran,” ujar Hermi warga sakatiga.

Senada dengan Jesica rahmtillh warga Tanjung Batu yang mengeluhkan hal serupa, bahwa sejak 10 hari terakhir ini lampu sering mati hidup (byarpet) yang membuat beberapa alat elektronik menjadi rusak, seperti lampu yang terbakar dan kipas angin yang konslet.

“Dengan keadaan seperti ini kami sebagai warga sangat berharap agar pihak PLN segera memberikan solusi agar tidak merugikan masyarakat lebih banyak lagi,” harapnya.

Sementara itu, Rohimin Solihin selaku manager PLN Indralaya saat dikonfirmasi mengatakan, pemadaman tersebut terjadi karena adanya gangguan pada kabel listrik yang tersenggol oleh mobil. Selain itu adanya tiang listrik yang roboh akibat angin yang di sertai hujan. ”Pemadaman tersebut kami lakukan untuk mencegah kerusakan yang
lebih parah,” ujarnya.

“Kami dari pihak PLN telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal, tim kami telah turun kelapangan untuk membersihkan ranting-ranting yang berada di atas kabel listrik, makanya kami harap agar kepada warga yang ranting pohonnya ada di depan rumah untuk di bersihkan sehingga tidak mengganggu aliran listrik,” paparnya. (man)

OKI Belum Bentuk UMK

Kayuagung, SN
Sudah banyak kabupaten dan kota di Indonesia yang telah memiliki dan menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah masing-masing. UMK sangat berpihak kepada buruh atau pekerja karena nominalnya cenderung lebih besar dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Untuk di Sumatera Selatan (Sumsel), UMP tahun 2012 sebesar Rp 1.195.220 berlaku untuk di kabupaten dan kota yang belum memiliki UMK. Hingga saat ini sejumlah daerah di Sumsel sudah memiliki UMK, seperti di Palembang dan Ogan Ilir.

Bahkan UMK di Palembang tahun 2012 diusulkan naik 16 persen atau sekitar Rp 271 ribu dari UMK yang berlaku tahun lalu Rp 1 095 831. Untuk sektor-sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel untuk kabupaten dan kota yang tidak ada UMK seperti Palembang, tetap memberlakukan UMP.

Bagaimana dengan UMK di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)? ternyata di kabupaten yang luas wilayahnya mencapai lebih dari 19 ribu kilometer persegi dan memiliki banyak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan peternakan ini belum membentuk UMK.
H Sumijarno SSos selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) OKI saat ditemui, Selasa (3/4) siang membenarkan bila OKI belum memiliki UMK. UMK mungkin akan dibentuk tahun ini dan mulai berlaku 2013.

Dijelaskannya, karena belum memiliki UMK sendiri, kabupaten ini jelas masih berpedoman kepada UMP yang dikeluarkan Pemprov Sumsel melalui Disnakertrans Sumsel yang ditandatangani gubernur. Menurutnya, pelaksanaan UMP di OKI selama ini sudah berjalan baik dan tidak ada kendala berarti.

Namun katanya, bukan berarti OKI akan tinggal diam dan hanya mengandalkan UMP, OKI juga akan meniru sejumlah kabupaten dan kota yang sudah membuat dan memiliki UMK sendiri. ”Tahun ini akan dibahas dengan melibatkan semua pihak untuk pembuatan UMK itu,” janji Sumijarno.

Pria yang sebelumnya menjabat Kabag Kesra Setda OKI ini menambahkan, dalam pembentukan UMK bukan hal mudah jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. ”Jadi UMK mungkin baru bisa kita terapkan tahun depan,” sambung dia. (iso)

Warga Desa Prambatan Datangi Kantor Bupati

Mura Enim, SN
Sejumlah warga Desa Prambatan, Kecamatan Abab, mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Warga mengadu, karena PT Golden Blosom Sumatera (GBS) dinilai telah ingkar janji terkait rencana perbaikan jalan desa yang sudah rusak parah.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Prambatan Kecamatan Abab, Sofian (55) menjelaskan, sesuai janji perusahaan PT GBS, pada tanggal 8 Juni 2011 lalu, pihak perusahaan bersedia melakukan perbaikan jalan dengan aspal. Hanya saja, hingga sekarang ini belum ada realisasinya.

"Kita sangat menyesalkan pihak PT GBS yang tidak memenuhi janjinya," ujar Sofian di kantor Pemkab Muara Enim, Selasa (3/4).

Sama halnya dikatakan warga lainnya, Thomas, keluhan warga tersebut sudah lama. Namun sepertinya pihak PT GBS, ingkar janji tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

“Kita meminta Pemkab Muara Enim untuk menjembatani menyelesaikan permasalahan tersebut,” harapnya.

Dilanjutkannya, jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan PT GBS tersebut jalan dari Karang Agung- Prambatan sepanjang 9 km. Kemudian Prambatan- Batu Tugu sepanjang 4,5 km.

Jalan tersebut kata Thomas, dahulunya pernah diaspal hotmix, tapi sejak PT GBS masuk pada 2006 lalu dan sering dilalui kendaraan sawit PT GBS membuat, jalan ini menjadi rusak parah seperti sekarang ini.

Menurut Thomas, pada pertengahan Juni lalu, PT GBS berjanji dengan masyarakat akan memperbaiki jalan yang rusak ini. Tapi, hingga sekarang realisasinya belum ada sama sekali. Oleh karenanya pihaknya meminta kepada pak bupati agar bisa memfasilitasi, supaya PT GBS menepati janjinya kepada rakyat.

"Tadi kita bertemu dengan Asisten I Bulgani, katanya akan memanggil manajemen PT GBS, sesuai dengan surat perjanjian tersebut," tukas Thomas.

Dirut PT GBS Rudyansyah yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa jalan yang dilalui oleh perusahaan adalah ruas jalan Desa Prambatan- Desa Karang Agung, sedangkan untuk jalan Batu Tugu, itu tidak dilalui oleh kendaraan PT GBS. Saat ini, sudah di perbaiki tetapi tidak secara keseluruhan hanya pada titik-titik yang rusak saja.

“Saat ini, kondisi jalan masih bagus. Dan, bagian yang rusak telah kita perbaiki,” pungkasnya. (yud)

Lima Sungai Tercemar Limbah Rumah Tangga

Pagaralam, SN
Lima sungai di Kota Pagaralam, dipenuhi limbah rumah tangga, yakni sungai Air Betung, Selangis, Lematang, dan Perikan.

Pantauan, Selasa (3/4) tumpukan sampah plastik mengapung memenuhi permukaan sungai Air betung yang mengalir di sepanjang Kecamatan Pagaralam Utara dan Pagaralam Selatan. Demikian juga dengan sungai Perikan yang berada di wilayah kecamatan Pagaralam selatan.

Pencemaran limbah yang berasal dari sampah rumah tangga dan plastik itu terlihat memenuhi sungai dan sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu dipengaruhi pesatnya pembangunan pemukiman penduduk di hulu dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).

Deny, warga Pagaralam Selatan, mengatakan, sampah yang menumpuk pada bebatuan sepanjang aliran sungai tersebut menyebabkan air sungai semakin kotor dan berbau. Tak heran, ikan air tawar menjadi semakin sulit dicari.

"Yang parah sekarang bukan sampah dari rumah saja. Dari TPA pun saya lihat banyak yang dijatuhkan ke sungai. Contohnya bisa dilihat kan, selain kain ada juga boks makanan bekas catering dan sampah-sampah lain yang tidak dapat di uraikan," tuturnya.

Warga lainnya Redi menuturkan, tumpukan sampah terparah selalu terjadi bila hujan deras. Sampah bisa semakin menumpuk dan menyumbat aliran air. Dia berharap pemerintah dapat segera membersihkan dan mengatasi volume sampah yang semakin lama semakin bertambah sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

“Persoalan ini harus menjadi perhatian. Apalagi Kota Pagaralam katanya saat ini sudah mendapatkan piala Adipura," tukasnya.

Kepala Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman Kota Pagaralam, Saiful, Selasa (3/4), mengatakan, pihaknya masih kesulitan untuk membersihkan aliran sungai dari sampah. Sebab, selain terbatasnya peralatan, terbatasnya personil juga menjadi salah satu kendala.

"Tapi paling tidak kita akan melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada warga yang tinggal di wilayah sepanjang aliran sungai untuk membangun saluran limbah khusus dan tidak mencemari sungai, serta tidak membuang sampah di dalam sungai," tandasnya. (asn)

Sumsel Tuan Rumah Kejuaraan Renang Asia Group

Palembang, SN
Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia khususnya Sumsel semakin menguat. Setelah sebelumnya dipercaya menjadi tuan rumah SEA Games XXVI, dan even internasional lainnya, Juni mendatang, Sumsel kembali dipercaya sebagai tuan rumah kejuaraan renang asia group kelompok umur.

Hal ini dinyatakan Komisi Tekhnik Loncat Indah Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Pengprov Sumsel, Adi Wahyuono, di temui di venues aquatic, Jakabaring Sport City (JSC), Selasa (3/4).

Ia mengatakan, kejuaraan renang asia group tersebut diikuti 11 negara-negara asia tenggara diantaranya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Singapura, Kamboja, Laos, dan Timur Leste.

"Ke-11 negara yang akan ikut merupakan negara-negara yang mengikuti SEA Games XXVI lalu," katanya.

Menurut dia, kemungkinan besar peserta kejuaraan renang asia group ini akan lebih banyak dibandingkan saat pelaksanaan SEA Games lalu, karena kejuaraan renang ini memperlombakan kelompok umur.

"Kita perkirakan setiap negara itu akan mengirimkan 40-50 atletnya, itu belum ditambah dengan ofisial dan pelatih masing-masing negara. Untuk atlet kita sendiri, sekarang mereka sedang TC di Senayan Jakarta," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, terpilihnya Sumsel sebagai tuan rumah kejuaraan renang kelompok umur ini, tidak terlepas dari kualitas venues aquatic yang dimiliki Sumsel, karena sejauh ini, venues aquatic Sumsel adalah yang terbaik yang dimiliki Indonesia.

"Kalau di hari biasa, venues aquatic ini tetap kita berdayakan sebagai tempat latihan para atlet renang dan loncat indah," pungkasnya. (awj)

Dewan Prihatin Venues Atletik & Menembak Terbengkalai

Palembang, SN
Setidaknya dua venues eks SEA Games XXVI yang berlokasi di Jakabaring Sport City (JSC) yakni, venue atletik dan menembak dinilai membutuhkan perhatian khusus, karena kondisinya saat ini terbengkalai.

Hal ini membuat prihatin anggota DPRD Sumsel daerah pemilihan (Dapil) Kota Palembang, setelah melihat langsung ke tiga venues, mulai dari venues aquatic, atletik dan menembak, dalam rangka kunjungan reses.

“Kami lihat ini sudah terbengkalai dan butuh perawatan darurat dan sebaiknya langsung diserahkan kepada SKPD,” ungkap koordinator Dapil I DPRD Sumsel, Achmad Djauhari, ketika melihat-lihat kondisi lantai dua venues menembak.

Selain prihatin dengan kondisi venue menembak, Djauhari juga mengaku prihatin dengan kondisi venus lapangan atletik yang banyak ditumbuhi rumput, bahkan tinggi rumput sudah melebihi tinggi kaki orang dewasa.

“Terutama venues Atletik. Apalagi, pengelolaan venues (Atletik) itu diserahkan kepada BPN, yang notabene adalah instansi vertikal dan bukan dibawah koordinasi gubernur. Itu bagaimana cara perawatannya,” kritik Djauhari.

Meski demikian, Politisi Partai Demokrat ini menilai, tidak terawatnya eks venue SEA Games ini tidak terlepas dari tidak adanya dana perawatan venues di APBD Sumsel. Selain itu, ketiga venue yang dikunjungi pembayarannya belum tuntas.

"Perawatan ini harus dikelola oleh khusus, apakah namanya itu satgas atau dari Dispora yang mengkoordinir, begitu juga keuangannya. Namun untuk biaya perawatan, terus terang saja belum ada di APBD, ini yang harus dialokasikan, kalau tidak lihat saja pasti tambah terbengkalai,” bebernya.

Selain banyak yang harus dilakukan pada tiga venues tersebut, Djauhari juga mengharapkan, kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin, agar rencana pendirian sekolah tinggi olahraga itu dibangun dengan segera. Agar fasilitas-fasilitas yang ada saat ini bisa langsung digunakan dan tidak mubazir. “Kemudian semua yang bisa dibuka untuk publik, apakah itu renang silahkan untuk dikembangkan, agar bisa mengembalikan biaya perawatan,” imbuhnya.

Selain itu katanya, kawasan JSC bisa juga dijadikan sebagai kawasan wisata olahraga. "Karena, ketika area yang pernah dipakai atlet se-Asia tenggara itu dikembangkan dan menjadi ramai, tentu semua ini akan menjadi kebanggaan kita," pungkas Wakil Ketua DPRD Sumsel ini. (awj)

Larangan Angkutan Batubara Diminta Dilanjutkan

Lahat, SN
Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Ir Hudson Arpan menegaskan, pihaknya dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Lahat akan mematuhi surat edaran Gubernur Sumsel yang menyatakan pada 1 April ini angkutan tidak akan melintas di jalan umum.

“Tentunya hal itu, hanya akan dilakukan dari 1-4 April 2012 saja, 5 April kita akan kembali beraktifitas mengangkut batubara ke Palembang dan arah Lampung, sebab, Pemerintah Provinsi Sumsel sama sekali tidak memberikan solusi yang baik,” tegasnya.

Dia menjelaskan, bila larangan ini terus berlanjut hal ini berkaitan dengan tenaga kerja dari angkutan batubara, sopir, dan perusahaan penambangannya, kalau semuanya tidak berjalan dengan baik, maka, ribuan karyawan menyangkut kemaslahatan akan terkatung-katung.

“Ribuan karyawan dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat akan rugi, terlebih lagi menyangkut soal perut hal ini perlu dipikirkan, kalaupun pada 5 April angkutan tetap diberhentikan maka kita akan parkir sepanjang rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumsel,” pungkasnya.

Senada, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Lahat Balfas Zaman menuturkan, perusahaan akan mengikuti surat edaran tersebut, termasuk juga instruksi dari AABKL.

Sementara itu dari sejumlah kalangan LSM di Kabupaten Lahat seperti yang disampaikan Amin Bahaye, Koordinator Forum Komunikasi Anak Negeri, Surat Edaran Gubernur SS harus diberlakukan dan itu harga mati. Sebab penderitaan yang dialami seluruh pengguna jalan akibat dari angkutan batu bara ini sudah sangat luar biasa,Orang yang ngotot tetap ingin melanggar surat ederan gubernur ini adalah segelintir orang yang menikmatinya saja sementara rakyat bukan saja di Kabupaten Lahat tetapi sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara ini sangat tersiksa.

"Harapan kami sebagai masyarakat bukan saja menyetop angkutan batubara ini tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah agar eksploitasi batubara ini segera dihentikan," tegas Amin. (rhd)

Larangan Angkutan Batubara Diminta Dilanjutkan

Lahat, SN
Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Ir Hudson Arpan menegaskan, pihaknya dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Lahat akan mematuhi surat edaran Gubernur Sumsel yang menyatakan pada 1 April ini angkutan tidak akan melintas di jalan umum.

“Tentunya hal itu, hanya akan dilakukan dari 1-4 April 2012 saja, 5 April kita akan kembali beraktifitas mengangkut batubara ke Palembang dan arah Lampung, sebab, Pemerintah Provinsi Sumsel sama sekali tidak memberikan solusi yang baik,” tegasnya.

Dia menjelaskan, bila larangan ini terus berlanjut hal ini berkaitan dengan tenaga kerja dari angkutan batubara, sopir, dan perusahaan penambangannya, kalau semuanya tidak berjalan dengan baik, maka, ribuan karyawan menyangkut kemaslahatan akan terkatung-katung.

“Ribuan karyawan dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat akan rugi, terlebih lagi menyangkut soal perut hal ini perlu dipikirkan, kalaupun pada 5 April angkutan tetap diberhentikan maka kita akan parkir sepanjang rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumsel,” pungkasnya.

Senada, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Lahat Balfas Zaman menuturkan, perusahaan akan mengikuti surat edaran tersebut, termasuk juga instruksi dari AABKL.

Sementara itu dari sejumlah kalangan LSM di Kabupaten Lahat seperti yang disampaikan Amin Bahaye, Koordinator Forum Komunikasi Anak Negeri, Surat Edaran Gubernur SS harus diberlakukan dan itu harga mati. Sebab penderitaan yang dialami seluruh pengguna jalan akibat dari angkutan batu bara ini sudah sangat luar biasa,Orang yang ngotot tetap ingin melanggar surat ederan gubernur ini adalah segelintir orang yang menikmatinya saja sementara rakyat bukan saja di Kabupaten Lahat tetapi sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara ini sangat tersiksa.

"Harapan kami sebagai masyarakat bukan saja menyetop angkutan batubara ini tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah agar eksploitasi batubara ini segera dihentikan," tegas Amin. (rhd)

Suara Nusantara Edisi 580, Selasa 3 April 2012

28 Jabatan Pemprov Eselon Kosong

Palembang, SN
Dari 1088 pejabat struktural di lingkungan Pemprov Sumsel, sebanyak 28 jabatan struktural saat ini ternyata masih kosong baik eselon II, III maupun eselon IV. Selain itu, ada empat pejabat eselon dua yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Solichin Daud. Menurutnya, kekosongan jabatan struktural tersebut diungkapkan langsung Sekda Sumsel, Yusri Effendi saat rapat dengan Komisi I, Senin (2/4).

"Hasil rapat kita dengan Sekda Sumsel, diketahui masih ada 28 jabatan struktural di lingkungan Pemprov yang masih kosong. Jabatan ini terbagi diantaranya untuk jabatan eselon II A ada dua orang yakni, jabatan Asisten III dan IV, kemudian eselon II B ada tiga orang, dan sisanya untuk jabatan eselon III dan IV," ungkap Politisi Partai Hanura ini.

Dengan kekosongan jabatan tersebut katanya, Komisi I meminta agar Pemprov segera mengisi dan menempatkan orang untuk menduduki jabatan tersebut. Tujuannya, agar roda pemerintahan dapat berjalan maksimal.

"Tadi sudah kita sampaikan, agar pejabat yang kosong itu segera di isi. Dan Sekda berjanji, dalam waktu dekat pejabat struktural yang kosong ini akan diisi," imbuhnya.

Ia menambahkan, selain kekosongan jabatan tersebut, Komisi I juga mengingatkan Pemprov Sumsel agar mengantisipasi dan menyiapkan pengganti empat jabatan yang juga akan segera lowong, karena keempat pejabat itu sudah memasuki masa pensiun.

Keempatnya yakni, Kepala Kesatuan Badan Pendidikan dan Latihan (Kaban Diklat), Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Kepala Dinas Pertanian dan Sekretaris Dewan Sumsel.

"Dalam tahun ini empat jabatan itu dipastikan kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, kita minta Pemprov Sumsel segera menyiapkan pengganti keempatnya, agar tidak terjadi kekosongan jabatan," imbuhnya.

Bagaimana dengan pencalonan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin sebagai calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta, apakah juga menganggu kinerja pemerintahan dan pembangunan di Pemprov Sumsel, termasuk sampai saat ini masih kosongnya 28 jabatan struktural tersebut?

"Itu memang tidak kita singgung dalam rapat tadi, namun kita yakin pencalonan Alex sebagai Cagub DKI Jakarta tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan dan pembangunan di Sumsel," katanya menanggapi. (awj)

Terlalu Ringan Untuk Seorang Maling Uang Rakyat!

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

M Nazaruddin yang sempat menjadi petinggi Partai Demokrat dan tersandung kasus mega korupsi, kemarin dituntut hukuman 7 tahun penjara. Terdakwa menyatakan bahwa tuntutan itu terlalu berat dan berkilah ia menjadi korban dari sebuah rekayasa kasus korupsi. Padahal untuk seorang yang sudah maling uang rakyat ratusan miliar dan telah mengorbankan harga diri sebuah Bangsa, hukuman itu terlalu ringan.

Tentu saja ada rentetan alasan untuk tuntutan yang diarahkan ke Nazaruddin. Salah satu alasan pemberatnya adalah tidak kooperatifnya Nazar dalam mengikuti proses hukum. Nazaruddin telah memberikan citra buruk sebagai anggota DPR. Dia juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Alasan tersebut tentu masuk akal, tetapi hal yang terberat harusnya harga diri Bangsa telah dipermalukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini, karena selama ini partai tersebut menyatakan perang terhadap korupsi. Nyatanya lingkaran setan korupsi sudah melilit kemana-mana, termasuk ke wakil rakyat dari partai yang sama Anggelina Sondakh. Tak hanya itu, nama Anas Urbaningrum terus disebut di persidangan. Bahkan Menpora Andi Malarangeng, harus duduk di kursi persidangan.

Sudah saatnya ada revolusi bagi Bangsa ini untuk menghukum berat pelaku korupsi. Ini untuk memberikan efek jera bagi para pejabat yang sangat suka maling uang rakyat.

Hanya untuk gambaran bagi kita, di Negeri Cina bagi yang ketahuan korupsi akan menerima hukuman yang sangat berat. Pelakunya jelas dihukum mati, lalu keluarga yang menikmati uang haram tersebut juga diberikan hukuman yang berat.

Korea Selatan sempat terpuruk karena dua rezim kepemimpinan Presidennya sarat korupsi. Tetapi perangkat hukum dan rakyatnya bersatu untuk menumpasanya, dengan memberikan hukuman sangat berat. Bahkan dua mantan Presiden mereka yang melakukan korupsi dihukum karena korupsi.
Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan aneka kekayaan negeri, harusnya rakyat menjadi makmur. Tetapi kondisi sebaliknya, pejabat makin kaya dan rakyat miskin terus bertambah.

Dalam perjalanan kasusnya, Nazaruddin telah 'bernyanyi' kasus karupsi wisma atlet banyak melibatkan petinggi dan kader PD. Hanya sebagai ulasan, Partai Demokrat yang saat ini tengah berkuasa dan sepanjang sejarahnya selalu baik-baik alias sangat santun. Tetapi dengan kasus ini akhirnya terbongkar juga 'borok' PD. Padahal selama ini Presiden sebagai Pembina PD selalu menyatakan di garda terdepan untuk pemberantasan korupsi.

Sejak kasus korupsi Wisma Atlet menyeruak dan diduga keras melibatkan kader Partai Demokrat, partai penguasa tersebut sudah menyiapkan sanksi bagi kadernya yang terlibat korupsi.

KPK sendiri sangat kentara tak berani mengungkap kasus ini lebih jauh. Harus ada ketangguhan untuk membongkar KKN di tubuh Partai Demokrat, jangan sampai kasus ini menggantung atau hilang seperti kasus lainnya.

Karena mengikuti kasus ini sangat aneh, SBY seperti melempar 'pepesan kosong'. Sudah diungkapan Presiden Yudhoyono meminta KPK menyelesaikan dengan tuntas kasus dugaan suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kenyataannya berbeda dalam aplikasi di lapangan, kasus ini berjalan tarik ulur, pelan, dan sangat hati-hati. (***)

Warga Teluk Tenggulang Ngadu ke Pemkab

Banyuasin, SN
Sejumlah warga dari kelompok Komarudin warga Desa Teluk Tengulang Kecamatan Tungkal Ilir Banyuasin mengklaim memiliki tanah seluas 3000 Ha. Hal itu diklaim sesuai dengan peta yang dimiliki dalam surat Pesirah tahun 1970 an zaman orang tua Komarudin Alm Lewa meninggal tahun 1980 silam. Karena tidak mendapatkan ganti rugi, Warga Teluk Tenggulang Ngadu ke Pemkab.

Komarudin menunjukan peta lokasi tanah dengan ditandai 13 parit dimana parit pertama sampai enam masuk dusun Teluk Akar dan parit tujuh sampai parit tiga belas masuk dusun Air Itam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Banyuasin.

Rencana kelompok Komarudin dari tiga belas batang parit yang diketahui kepala desa Teluk Tenggulang akan dijual oleh anggota kelompoknya bersama warga dua dusun tersebut dan sebagian akan dijadikan lahan plasma kelapa sawit kepada perusahan.

“Saya minta dengan yang berkepentingan dan mewakili kepala-kepala parit di dua dusun Teluk Akar dan Air Itam agar lahan kami dikeluarkan dari PT Sumber Terang Agro Lestari (STAL) dan kami sudah ada persetujuan dengan kades akan dijual dengan PT Hanita Karya dan perusahaan Hanita sudah mengukur 1628 Ha,” kata Komarudin.

Sementara Kuasa Hukum Komaruddin Daidi mengatakan, pihaknya telah menemui bupati banyuasin Ir H Amiruddin Inoed setuju untuk dibuatkan plasma dan menunjuk Komarudin klien kami menjadi koordinator ketua parit.

Pada dasarnya keinginan masyarakat klien kami ingin membuat plasma didukung oleh bupati, apalagi pada prinsipnya kami tidak pernah menerima ganti rugi dari PT STAL, dan klien kami bekerja sama dengan masyarakat pada intinya masih bekerja sama dengan kades.

“Klien kami mengakui adanya pembebasan lahan desa seluas 1800 ha yang dibebasakan oleh kades, artinya lahan lainnya yang belum dibebaskan milik masyarakat klien kami,” kata Dadi.

Sementara mantan Sekdes tahun tahun 1985 Juga mantan anggot DPRD Banyuasin Abdillah Rifki membenarkan alm Lewa pernah memiliki surat pengelolaan parit di Teluk Tenggulang sekitar tahun 1970 atau zaman pesirah. Setelah alm Lewa meninggal tahun 1980 keluarga tidak kembali lagi, lalu masuk pak Rabe 1980an sehingga menjadi kepala parit.

“Namun kalau perkiraan saya pak Komarudin mengaku memiliki 3000 an ha lahan disitu tidak mungkin karena satu buah parit saja paling panjang 200 M-400 Meter jadi kalau ditarik dari 13 parit berarti paling banyak 60 an Ha.

“Saya hanya pelaku sejarah ingin meluruskan, kalau masalah parit adalah parit masalah tanah terpisah, jadi kalau diakui Komarudin satu parit 60 ha/ parit dikalihkan 13 parit sama dengan 800 ha itu berlebihan,” kata Rifki.

Dalam rapat mediasi yang dipimpin oleh Asisten I Ir Husnan Bhakti didampingi oleh Kadis Hutbun Ir Syuhada Aziz dan Kabag Tapem Senen Har Camat Tungkal Ilir Suroharjo, Senin (2/4) diputuskan untuk mengukur ulang lahan.

Rapat mediasi yang berjalan saling klaim kepemilikan tanah dilokasi parit antara Komarudin dengan pak Rabe tersebut dinilai oleh asisten I Husnan Bhakti sebagai rapat yang mentah, karena peta diatas kertas masing-masing kelompok saling tarik dan ukur masing-masing.
Husnan menambahkan, setelah urusan luas lahan dilokasi diukur, baru datang ke sini jadi rapat bisa jelas.

Kades Teluk Tenggulang Ansori menambahkan, masyarakat Desa Teluk Tenggulang telah menjual lahan dilokasi yang diklaim Komarudin seluas 1800 Ha dengan pembayaran dimuka pada tahun 2009 sebesar Rp 2,7 Milyar. Tahun 2009 perusahaan dilokasi PT Sumber Terang Agro Lestari (STAL) telah membebaskan lahan kurang lebih 1800 ha karena dengan asumsi harga tanah per hektar adalah Rp 1500 kepada 65 kelompok di desa Teluk Tenggulang.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebuanan Banyuasin Ir Syuhada Aziz MSi mengatakan, sudah ada surat izin lokasi PT STAL di Tenggulang. Izin lokasi baru bisa diterbitkan tetapi harus clean dan clear. “Selagi ada masalah, kami dishutbun juga akan menunda izin lokasi PT STAL,” kata Syuhada.

Management perusahaan PT STAL sendiri saat rapat ini tidak dhadir artinya rapat ini hanya bertepuk sebelah tangan saja. (sir)

Jalan Beji Mulyo-Brojaya Timur Rusak

* 4 Perusahaan Terkesan Tutup Mata

Sekayu, SN
Kerusakan badan jalan penghubung antar desa Beiji Mulyo-desa Brojaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sejak tiga bulan terakhir semakin parah. Sepanjang 3 Km jalan aspal berlobang akibat sering dilalui truk muatan sawit milik empat perusahaan perkebunan yakni PT Lonsum, PT Pinang Mas, PT Gudang Garam dan PT Pinago.

Warga sendiri menilai keberadaan empat perusahaan terkesan tutup mata dengan kondisi kerusakan jalan didesa mereka, akibatnya tidak sedikit warga menilai perusahaan terkesan tutup mata dengan kondisi jalan yang rusak didesa mereka. Selain itu juga warga mengharapkan agar perusahaan yang ada dapat menjalankan program SCR secara nyata untuk memperbaiki badan jalan tersebut.

“Alangkah baiknya jika empat perusahaan yang ada dapat bersama-sama melakukan perbaikan jalan. Jangan hanya mengangkut hasil bumi saja dan membiarkan jalan desa kami rusak,” Ungkap Suroto (44) warga Beiji Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya.

Warga sendiri mengharapkan agar pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya dapat segera mencari solusi guna merangkul keempat perusahaan untuk segera memperbaiki jalan didesa mereka, bukan hanya menunggu dana APBD hanya sekedar untuk melakukan perbaikan jalan desa yang dihapit oleh tiga perusahan tersebut.

“Pak camat kan tinggal didesa ini mas, setiap hari mobil nya melintas. Masa ngak tau. Maka itu kita menyarankan agar pemerintah kecamatan dapat menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan dalam memperbaiki jalan desa kami,” tambah Suroto.

Terkait hal ini Camat Tungkal Jaya, Sugeng Riyadi SPd, MM belum dapat memberikan keterangan mengingat HP yang bersangkutan tidak aktif. (her)

8 PNS Terbaik di OKI Umroh Gratis

Kayuagung, SN
Delapan orang PNS terbaik di jajaran Pemkab OKI merasa bangga karena bakal diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemkab OKI untuk melaksanakan umroh secara gratis. Mereka merupakan PNS pilihan dan terbaik diantaranya lainnya.

Mereka yakni Drs Yuliadi (Dinas Pendidikan), M Ali Guntur (Dinas Peternakan), Abdul Somad SSos (Dinas Kehutanan), Muchammad Rusdan SE (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi), Johan Arifin SSos MSi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Lismarini SKM (Sekretariat Korpri), Sri Yunida Agustina SKM (RSUD Kayuagung) dan Husien Asnawi SP (Badan Lingkungan Hidup).

Kepala Badan Kepegawian dan Diklat (BKD) OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretarisnya Ahmad Kholik kemarin mengatakan, penetapan 8 PNS yang dinyatakan terbaik tahun 2012 tersebut setelah melalui tahapan seleksi yang cukup lama.

“Penilaian yang kita lakukan bukan asal-asalan, mereka harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu seperti penilaian di SKPD masing-masing, tes wawancara sampai observasi langsung yang kita lakukan di lingkungan tempat tinggal masing-masing PNS tersebut,” ujarnya.

Dikatakan Maulan, saat ini para PNS yang berhak mendapatkan reward berangkat umroh tengah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk paspor keberangkatan. “Bagi yang muslim akan kita umrohkan dan bagi yang non muslim juga akan kita berangkatkan setara dengan umroh, misalkan kristen akan kita berangkatkan ke Yerussalem,” jelasnya.

Ditambahkan Maulan, pemberian reward bagi PNS terbaik ini pertama dilakukan di Kabupaten OKI dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel) serta akan dilakukan kembali di tahun-tahun mendatang. “Insyaallah tahun depan akan kita lakukan program seperti ini,” tandasnya. (iso)

Pagaralam Mulai Kembangkan Potensi Perkebunan Sawit

Pagaralam, SN
Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah kota (Pemkot) Pagaralam, mulai melakukan pengembangan sektor perkebunan sawit di Kecamatan Dempo Selatan dengan luas lahan sekitar 1000 hektare. Demikian diungkapkan Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati M Kes, Senin (2/4).

Diakuinya, potensi pengembangan kelapa sawit di Pagaralam secara besar-besaran sudah tidak mungkin, selain lahan sudah terbatas dan tidak semua daerah tersebut cocok di tanami sawit terutama di kawasan perbukitan dantebing curam.

"Memang ada sebagian warga mulai mencoba melakukan budidaya sektor perkebunan alternatif yaitu sawit dan karet, meski masih dalam tahap uji coba," ungkapnya.
Kalau untuk uji coba ada sekitar 150 hektare yang dilakukan petani setempat bukan perusahaan perkebunan. Ternyata hasilnya sudah cukup memuaskan terutama buah yang dihasilkan cukup baik.

"Baru sebagin kecil petani yang mencoba beralih profesi dari kopi kepada tanaman keras tersebut. Memang modal yang harus dikeluarkan cukup besar dan demikian juga dengan lahan yang harus disediakan," ungkapnya.

Ia mengatakan, kalau kopi dengan modal Rp3 juta sudah bisa tanam hingga mendapatkan hasil panen pertama, sedangkan sawit dan karet selain lahan harus luas biaya olah yang harus dikeluarkan juga cukup besar.

"Kalau untuk bibit saja kemungkinan petani harus mengeluarkan modal Rp12.000/batang sedangkan karet Rp7.000 dengan rata-rata antara 125 batang per hektare untuk sawit dan 425 batang untuk karet. Belum lagi biaya pengolahan seperti pupuk, racun rumput dan biaya pengolahan lainnya," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Pagaralam, Ir Sarbani mengatakan ada beberapa daerah di Kota Pagaralam yang cukup potensial jika dikembangkan beberapa komuditi tanaman keras seperti karet dan sawit, selain kultur tanah dan suhu juga sudah lebih panas bila dibandingkan dengan daerah sekitar Gunung Dempo yaitu Kecamatan Dempo Utara, Pagaralam Selatan dan Pagaralam Utara.

"Pengembangan tanaman karet dan sawit sudah mulai dilakukan petani Pagaralam, namun masih cukup terbatas karena masyarakat lokal masih terbisa dengan tanaman turun menurut yaitu kopi," ungkapnya.

Katanya, sejak tahun 2010 lalu pemerintah sudah menyiapkan sekitar 500 hektare lahan untuk perkebunan karet di Kecamatan Dempo Tengah, sedangkan sawit di Dempo Selatan.

"Sudah cukup banyak petani Pagaralam beralih menanam alternatif lain seperti kakao, karet termasuk sawit, karna jika menggantungkan dengan kopi hasilnya tidak maksimal hanya setahun sekali, itupun kalau hasil panen baik," ungkapnya. (asn)

Pemilukada Lubuklinggau Digelar 20 Oktober

Lubuklinggau, SN
Melalui rapat pleno, Senin (2/4) KPU Kota Lubuklinggau menetapkan jadwal dan tahapan pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kota Lubuklinggau periode 2012 -2017. Dari tahapan yang di tetapkan pemilukada daerah ini akan di laksanakan pada 20 Oktober 2012.

Menurut Ketua KPU Lubuklinggau, Umar Zipin Marbe dengan sudah adanya penetapan pemilukada maka pihaknya mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelacaran pelaksanaan pemilukada tersebut. Dalam waktu dekat ini maka akan di bentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Langkah awal dalam waktu dekat ini kita akan merekrut anggota PPK, mulai tanggal 5 April 2012 mendatang,” katanya.

Selain itu, Umar Zipin menambahkan semua tahapan yang sudah di tetapkan akan dilaksanakan dan dijalankan sebagamana jadwalnya.

Sementara Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga KPU Lubuklinggau, Hendri Alma Wijaya mengatakan bahwa jadwal dan tahapan pemilukada ini di tetapkan setelah melalui serangkaian koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumsel maupun KPU Pusat.

Intinya dari hasil koordinasi yang dilakukan tersebut bahwa semua tahapan pemilukada kota Lubuklinggau dilaksanakan dalam tahun 2012 ini, termasuk penyelesaian apabila ada sengketa hasil pemilukada dan juga kemungkinan terjadi pemilihan dua putaran.

“Dengan sudah adanya penetapan tahapan pemilukada Kota Lubuklinggau ini kita berkeyakinan semuanya bisa dilaksanakan sesuai jadwal dan bisa kita selesaikan dalam tahun ini juga,” demikian tandasnya. (fik)

Tas Dijambret Pegawai Terjungkal

Baturaja, SN
Tas sandang milik Irda (25) yang berboncengan dengan temanya Linda (25) Pegawai bagian ekonomi Setda OKU, Senin (2/4) sekitar pukul 12.30 wib di jambret dua pemuda tak dikenal. Kejadian persis di depan kantor Dinsosnaker Km 3 Kemelak, mengakibatkan Irda harus dirawat inap setelah kepala korban mengalami benturan penyebab sepeda motor yang di kendarainya terjungkal di terjang penjahat .

Irda yang dibonceng oleh temanya Linda menggunakan sepeda motor supra berencana memanfaatkan waktu istirahat siang untuk pulang terlebih dahulu karena keperluan penting, namun nahas di akui Linda dua orang pemuda yang menggunakan sepeda motor Satria tanpa pelat nomor kendaraan ini merampas tas sandang Irda yang posisinya duduk di belakang Linda persis di depan KLK Dinsosnakertrans Kabupaten OKU.

"Awalnya kami tidak curiga manakala sepeda motor satria yang ada di belakang kami tancap gas ingin mendahului, nyatanya saat sepeda motor pelaku mendekat ternyata Tas sandang milik Irda direbut oleh salah satu pelaku lalu sepeda motor kami di terjang oleh penjambret hingga oleng dan terjungkal," terang Linda.

Sementara Kepala Bagian Ekonomi Setda OKU, Joni Amran yang mendapat kabar anak buahnya mendapat musibah langsung meluncur ke UGD RSUD Dr Ibnusutowo.

"Kebetulan saya baru usai melayat dan mendapat telpon jika dua anak buah saya di jambret orang tak di kenal, lalu sepeda motornya terjungkal hingga Irda harus di rawat inap karena bagian kepalanya dikhawatirkan terkena benturan benda tumpul, kalau Linda alhamdulillah hanya lecet lecet sedikit dan sudah di perbolehkan pulang, kerugian yang di derita semua milik Irda uang tunai sekitar 800 ribu yang di taruh dalam dompet juga di dalam tas, kartu ATM dan surat penting lainya, harapan kami penjambretan bersepeda motor yang sudah lama meresahkan warga OKU ini bisa dideteksi oleh polisi secepatnya karena kejadian seperti ini sudah menimpa pegawai kita untuk kesekian kalinya,“ harap Joni. (had)

Massa Sweeping Anggota Dewan

Suara Nusantara Edisi 578, Jumat 30 MARET 2012

BBM Naik, Pemerintah Siapkan Angkutan Gratis

Palembang,SN
Menjaga kemungkinan terburuk Efek dari kenaikan harga BBM per 1 april mendatang, Pemerintah Kabupaten OKI akan melaksanakan sejumlah program. Salah satunya dengan menyediakan angkutan umum gratis bagi mahasiswa, pelajar dan program dampingan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

"Terhadap kemungkinan dampaknya di masyarakat, kita dapat menyelesaikan dengan cara protes, kita harus memberikan berbagai solusi yang dapat mengurangi beban masyarakat. Sehingga kebijakan tersebut dapat menyelamatkan negara dan rakyat," kata Bupati OKI Ishak Mekki, kepada wartawan, Jumat (30/3).

Oleh karena itu, Bupati OKI Ishak Mekki mengatakan, pemerintahnya sejak hari pertama pemberlakuan kenaikkan harga BBM, akan memberlakukan angkutan gratis bagi pelajar dan mahasiswa.

"Selanjutnya akan dilakukan program pendampingan BLT yang diberikan kepada rakyat miskin. Artinya jika BLT itu tidak cukup atau mampu mengatasi persoalan rakyat miskin, pemerintah kabupaten OKI akan memberikan tambahan. Tetapi ini berjalan sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau cukup kita tidak memberikan apa-apa, jika ada yang kurang baru kita berikan bantuan. Misalnya BLT itu ternyata memberikan dampak susahnya mereka membeli beras, ya mungkin kita beri bantuan beras," ujarnya.

"Bantuan ini sampai situasi aman. Kalau kondisi mereka sudah normal, baru kita hentikan," ujar Bupati Ishak Mekki. Selain itu, Ishak juga akan membuka posko hingga ke tingkat desa terkait soal penyaluran BLT. Posko ini merupakan posko yang dibentuk masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran BLT.(sn/nt/tw/try)

Gubernur Tinjau Ulang SE Angkutan Batubara

Gubernur Tinjau Ulang SE Angkutan Batubara

Palembang, SN
Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin memberi sinyal akan meninjau ulang surat edaran (SE) yang dikeluarkannya terkait larangan angkutan batubara melintasi jalan umum per 1 April mendatang.

Sebelum memberi keputusan, Alex terlebih dahulu akan meninjau pembangunan jalan khusus angkutan batubara. Jika jalannya memang belum memungkinkan untuk dilewati truk besar bermuatan batubara, maka ia akan memberikan perpanjangan waktu kepada pengusaha angkutan batubara melewati jalan umum hingga jalan alternatif yang dijanjikan selesai.

Alex mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan para pengusaha batubara dan angkutan batubara yang meminta perpanjangan melewati jalan umum.

“Mereka bukannya menolak melewati jalan khusus tersebut, namun meminta perpanjangan waktu karena jalan khususnya sebagian belum stabil,” jelas Alex Noerdin usai acara sosialisasi MoU dewan pers dengan Polri, dan MoU dewan pers dengan Komisi Informasi di Hotel Aryaduta, Kamis (29/3).

Alex menambahkan, pembangunan jalan khusus angkutan batubara tidak bisa dipercepat, karena pembangunannya dipengaruhi oleh cuaca yang kurang baik.

”Kita memang harus menunggu cuaca baik. Jadi kita akan pertimbangkan permintaan para pengusaha batubara dan angkutan batubara,” ujarnya.

“Kita akan meninjau lokasi dalam waktu 1-2 hari lagi. Kalau keberatan para pengusaha batubara dan angkutan batubara bisa diterima, barangkali bisa diperpanjang hingga 1-3 bulan kedepan sampai jalan khusus tersebut selesai,” tambah Alex.

Alex mengatakan, jalan khusus batubara sudah bisa dilewati oleh truk kecil. Tapi untuk truk besar memang belum bisa.

”Untuk truk kecil sudah bisa mulai melewati jalan khusus. Tapi untuk truk besar memang belum bisa lewat,” pungkasnya. (pit)

Kepala Kesbang Pol Muba Jadi Tersangka

Sekayu, SN
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Hendarsa Alias Dadang menjadi tersangka, dalam kasus korupsi APBD 2011 sebesar Rp 152 juta.

Menurut Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sekayu Juhata SH, tersangka Dadang, tersandung tiga kasus penggelapan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muba 2011 yang lalu. Dimana besarnya anggaran, Rp 75 juta, Rp25 juta, dan Rp57 juta. Ketiga ananggaran dana tersebut, dicairkan oleh tersangka dengan menggunakan anggaran pribadi.

“Seluruhnya uang tersebut, dari APBD 2011 dan langsung masuk ke rekening pribadi tersangka,” terang Juhata.

Tersangka sendiri, dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi, dengan acaman hukuman minimal satu tahun dan tiga tahun. Sebelumnya, lanjut Juhata, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejak tadi siang dengan 26 pertanyaan. Selain itu, tersangka sebelumnya telah dilakukan pemanggilan pada Senin (26/3), namun tidak hadir karena sakit.

“Sebenarnya hari Senin yang lalu kita panggil, tidak datang. Saat ini status Dadang, sebagai tahanan kejaksaan yang dititipkan pada Lapas Sekayu,” katanya.

Disinggung kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut, Juhata belum dapat menjelaskan. Namun, sejauh ini hanya Hendarsa alias Dadang yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Sebelumnya Salah satu staf Intel Kejaksaan Negeri Sekayu, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan ke kantor tersangka. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan penyelidikan yang kemudian dilimpahkan kepada Seksi Pidana Khusus.

“Kita telah lakukan penyelidikan dan pengumpulan data pada kasus korupsi tersebut,” katanya.

Untuk diketahui, Dadang sebelumnya dilakukan pemeriksaan sejak pukul 14.00 WIB, sekitar pukul 15.30, keluar untuk ketoilet dengan raut muka yang agak kusut. Baru sekitar pukul, 19.00 WIB tersangka ditemani oleh pengacara tersangkakeluar dari ruang pemeriksaan. Selang 15 menit kemudian tersangka Dadang digiring oleh anggota kejaksaan untuk diangkut ke mobil tahanan dan langsung di bawa ke Lapas di saksikan puluhan media cetak dan elektronik. (her)

Puluhan Karyawan PDAM Tirta Betuah 'MERADANG'

Banyuasin, SN
Sebanyak 63 karyawan Honor, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Harian Tetap (HT) di PDAM Tirta Betuah meradang. Pasalnya, hingga saat ini Pemkab Banyuasin belum memberikan kejelasan tentang status dan pengangkatan karyawan.

Empat perwakilan karyawan HT di Masjid Al Amir Komplek Perkantoran Sekojo, masing-masing Saihu, Irwandi, Harsono dan Mulyadi mengaku sudah bergabung di PDAM sejak Kabupaten Banyuasin belum dimekarkan.

Saat pemekaran lima Cabang PDAM, yaitu PDAM Betung, PDAM Pangkalan Balai, Sungai Pinang, Mariana dan PDAM Air Batu beserta karyawannya diserahkan dari Pemkab Muba ke Pemkab Banyuasin.

“Sejak saat itu status kami sudah menjadi Karyawan HT PDAM Tirta Betuah, sayangnya hingga belasan tahun kami mengabdikan diri di PDAM, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kami akan diangkat dari karyawan HT menjadi karyawan perusahaan, ini sebenarnya yang kami sesalkan,“ kata Irwandi.

Padahal, rekan-rekannya yang dulu sesama karyawan HT di Muba sudah diangkat menjadi karyawan perusahaan. “Bahkan ada yang angkatan tahun 2008 sekarang sudah diangkat menjadi karyawan perusahaan, lalu bagaimana nasib kami di Banyuasin," ujarnya.

Keluhan serupa diungkapkan Agus perwakilan karyawan honor dan THL. Menurutnya, masa kerja yang dilakukan oleh 54 karyawan honor dan THL sudah melebihi batas dari cukup.

“Kami sebenarnya juga bingung, apa alasan Pemkab Banyuasin belum mau mengangkat kami, jangankan kami yang haya karyawan honor dan THL, mereka yang sudah belasan tahun menjadi karyawan tetap pun belum mendapatkan kejelasan status mereka,“ bebernya.

Kondisi ini, sebenarnya sudah pernah disampaikan ke Plt Direktur PDAM Tirta Betuah Dadang Sukomdi, namun karena kondisnya masih Plt, Dadang mengaku belum dapat berbuat banyak, apalagi selama ini kegiatan PDAM masih ditopang oleh Dinas PU Cipta Karya.

“Katanya dia (Dadang) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan. Karena posisi dia sendiri masih Plt,“ tuturnya.

Kesal dengan jawaban yang tidak jelas, 63 karyawan ini melaporkan nasib mereka ke Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed.

“Tetapi jawaban yang sama yang kami dapatkan, kami disuruh sabar menunggu dan menunggu," tuturnya.

Mereka pun mengancam, jika tidak segera diberikan kejelasan nasib mereka, seluruh karyawan honor, THL dan HT akan melakukan aksi mogok kerja. “Sekalian saja pak, honor yang kami terima sangat tidak sesuai dengan kebutuhan sehari – hari. Jika ada pengangkatan, kemungkinan besar nasib kami bisa terbantu, namun kalau tetap seperti ini, kami akan tertekan pak, belum lagi keluarga kami yang membutuhkan nafkah," tegasnya. (sir)

Dukun Palsu Tipu Isteri Kades

Muara Enim, SN
Tipu muslihat, Muhamad Kunci (39) yang berpura-pura sebagai dukun (orang pintar) akhirnya terbongkar. Warga Desa Karang Agung Kecamatan Penukal Abab ini sebelumnya telah menipu korbannya, Tri Agustina yang merupakan istri kades Cinta Kasih Gunung Megang.

Kejadian tersebut, Senin malam (26/3) sekitar pukul 19.00 WIB, modus operandinya, tersangka yang menakut-nakuti korban kalau dia terkena guna-guna yang dikirim orang yang tak senang terhadapnya. Untuk menyakinkan korban, tersangka menunjukan kalau dihalaman rumah korban yang tinggal di Jalan Pelita Jaya Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang terdapat barang-barang teluh yang berisi, paku, gelas,
kaca, dan silet.

Atas temuan tersebut, korban Tri Agustina dan orangnya Nurlela (50) merasa yakin kalau korban memang benar terkena guna-guna. Lalu, tersangka menyarankan korban untuk menangkal guna-guna tersebut, dengan syarat korban harus menyediakan emas sebagai jaminannya.

Lalu syarat yang diminta tersangka akhirnya dipenuhi korban dengan memberikan kalung emas seberat 1 suku dengan uang sebanyak Rp 250 ribu. Tak cukup hanya itu saja, keesokan harinya, Selasa malam (27/3) pada jam yang sama, tersangka kembali mendatangi korban dan meminta kembali emas dengan dalih untuk syarat lanjutannya.
Korban yang telah terpedaya akhirnya menyerahkan cincin emas seberat ½ suku kepada tersangka. Kemudian tersangka memberikan setambul qur’an kepada korban. Jimat tersebut kata tersangka harus dipakai korban layaknya kalung.

Suami korban, yakni Kades Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang, Seh Man,mengendus kalau gelagat dukun tersebut adalah akal-akalnya saja untuk menipu istri dan keluarganya.

Pada Kamis siang (29/3), Seh Man dan berapa keluarga lainnya berusaha untuk ketemu dengan tersangka namun upaya tak berjalan mulus sebab tersangka berusaha untuk mengindar. Bahkan keluarga korban berusaha untuk mencarinya hingga akhirnya berhasil bertemu di depan SPBU Talang Jawa Muara Enim. Ketika itu tersangka sedang menampal ban motornya.

Karena kesal, kelurga korban lalu meminta bantuan warga untuk membawanya ke Polres Muara Enim sebab tersangka telah melakukan penipuan. Bahkan warga sekitar yang kesal atas kelakuan tersangka sempat memberikan bogem mentah hingga tersangka babak belur.

Tersangka pun sempat dilarikan ke RSUD HM Rabain Muara Enim untuk diberikan perawatan medis oleh petugas yang telah menggiringnya. Selanjutnya, tersangka dibawah ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut.

Dari pengakuan korban, Tri Agustina dan suaminya, Seh Man ketika ditemui di ruang SPK Polres Muara Enim mengatakan, kalau dia telah ditipu oleh tersangka yang tidak dikenalnya sama sekali.

“Aku telah ditipu pak, kalung emas satu suku dan cincin setengah suku dan uang sebanyak rp 250 ribu sudah diambilnya,”ucap Tri Agustina yang melapork ke piket jaga SPK Polres Muara Enim.

Sama halnya dikatakan Seh Man, dia telah mengetahui kedok dukun palsu tersebut. Bahkan, tersangka katanya, telah mengasut istrinya untuk menjelek-jelekannya agar mereka berdua bertengkar. “Kami berharap, tersangka diproses hukum,” ungkapnya.

Sedangkan dari pengakuan tersangka, dia membenarkan kalau dia hanya berpura-pura sebagai dukun atau orang pintar. Dia sengaja menanamkan barang-barang seperti, paku, kaca, silet di halaman rumah korban agar mereka percaya kalau orang di rumahnya tersebut terkena guna-guna yang dikirim orang lain yang tak senang terhadap keluarga tersebut.

“Ya, pak, memang, barang-barang seperti, kaca, paku, silet dan banyak lainnya aku tanam di halaman rumah korban. Biar mereka yakin kalau memang benar-benar diguna-guna,”ungkap Muhamad Kunci yangkesehariannya sebagai penyadap karet.

Dia mengakui, kalau profesi dukun palsu ini baru digelutinya untuk pertama kalinya. “Baru sekali ini lah pak, aku nipu,”ucap tersangka.

Sementara itu, Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kepala SPK III Aiptu Rusdi Yahya SH membenarkan kejadian tersebut. Tersangka masih dimintai keterangan petugas. Selanjutnya, tersangka akan dilimpahkan ke bagian Sat Reskrim untuk proses lebih lanjut. (yud)

Ditipu Ratusan Juta, Polisi Lapor Polisi

Palembang, SN
Seorang anggota kepolisian Pitriansya (25) melaporkan GW yang telah menipunya ratusan juta rupiah. Awalnya Pitriansya memesan satu unit mobil merek honda jazsz dengan GW pada Agustus 2011 yang lalu, setelah sepakat dengan perjanjian yang diajukan, pitriansyamemberikan uang DP pertama sebesar Rp 85 juta kepada GW.

Kemudian ditambah DP kedua sebesar Rp 35 juta sehingga total uang yang telah diserahkan Pitriansya kepada GW adalah Rp 120 juta. Merasa pesananya tidak pernah diantarkan oleh GW sesuai dengan waktu kesepakatan yang telah disepakati Pitriansya merasa ditipu.

Kapolresta Palembang Kombes Pol Sabaruddin Ginting melalui Kasat Reskrim Kompol Frido Situmotang, membenarkan telah menerima laporan dari pelapor yang menjadi korban atas kasus penipuan.(**)

Dirut PT GH EMMI Dilaporkan

Muara Enim, SN
Dirut PT Energi Musi Makmur Johanes Kenedi, dan Direktur Operasi Jimmy Sumarlin melaporkan Dirut PT GH EMM Indonesia (GH EMMI), Zhang Kheming, dan penerjemahnya Parmin ke Polres Muara Enim, Kamis siang (29/3). Dalam laporannya, pelapor tak senang atas terlapor diduga telah mempermalukannya dan memukul pelapor.

"Kami ini diundang secara resmi. Tetapi ketika datang kami diusir dan dipermalukan. Bahkan kami dipukul. Kami tidak senang," tegas Dirut PT Energi Musi Makmur (EMM) Johanes Kenedi, dan Direktur Operasi Jimmy Sumarlin, Kamis (29/3) sekitar pukul 15.00 di Mapolres Muara Enim.

Johanes Kenedi, didampingi Jimmy Sumarlin, mengatakan, pengaduan tersebut berawal ketika dirinya sebagai pemegang saham 20 persen di PT GH EMM Indonesia yang merupakan perusahaan patungan dengan perusahaan asing (cina), diundang melalui pengumuman salah satu koran terbitan nasional yang terbit pada tanggal 12 Maret 2011, untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

Dilanjutkan Johanes, dalam rapat tersebut dihadiri oleh, Pemimpin rapat Zhang Kheming yang menjabat sebagai Dirut PT GH MM Indonesia, yang dimulai pada pukul 09.00.

Rapat dilanjutkan oleh notaris yang ditunjuk oleh Zhang Kheming. Kemudian oleh notaris pihaknya dipaksa keluar rapat, dengan alasan sudah tidak lagi menjabat sebagai Direksi PT EMM, dan akta perusahaan belum di perpanjang.

Mendengar hal tersebut dia berdua protes sebab merasa dipermalukan. Kemudian, mereka sempat tak terima dan marah-marah, lalu ada Parmin yang bertugas sebagai penterjemah, diduga langsung memukul muka Johanes tetapi berhasil ditangkis namun terkena jari tangannya hingga memar. Tak hanya itu saja, Parmin diduga menendang selangkangan Jimmi.

"Menurut kami, mereka ini disinyalir ada keinginan jelek, ingin mengambil seluruh saham. Padahal proyek ini, dahulu adalah milik kita, sebab perizinan IUP dan PLTU Gunung Raja, itu atas nama perusahaan kami," tegas Johanes kesal di depan SPK Polres Muara Enim.

Sementara itu menurut Kapolres Muaraenim AKBP Budi Suryanto, melalui Plh Kasatreskrim Iptu Bayu, membenarkan adanya pengaduan tersebut. Dan saat ini, pihaknya sedang mengambil keterangan pelapor.

Parmin yang dikonfirmasi wartawan melalui hand phonenya, belum dapat dihubungi karena HP nya tidak aktif. (yud)

Orang Gila Bebas Berkeliaran, DINSOS Terkesan Diam

Muaradua, SN
Hingga saat ini orang gila (orgil) menjadi masalah yang belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait utamanya Dinas Sosial setempat. Akibat pembiaran aparat terkait terbukti mereka tampak berkeliaran di Pasar dan terminal kecamatan Muaradua dan sekitarnya.

Madnaser (30) warga Talang bandung mengatakan, Muaradua tiap hari ada orang gila yang berkeliaran terlantar dipelataran terminal. Hal ini sangat mengganggu pemandangan sekitar lokasi terminal.

“Dihadapkan Pemandangan yang tak sedap warga sekitar rasa risih, dan terganggu dengan pemandangan tidak lazim tersebut, pakian minim dengan nyaris bugil beruntung ada yang berusaha dengan jalan mengatasi dengan memberikan pakaian tapi tetap saja tidak dikenakan,” kata Kamis (29/3).

Lanjutnya, selama ini nyaris tidak ada yang memperhatikan dari pemerintah setempat, bila aparat terkait terkesan cuek dan lepas tangan, utamanya terhadap dinas terakit bukan tidak mungkin masalah sosial ini akan berdampak pada keresahan masyarakat sekitar dan kedepannya akan menimbulkan masalah baru.

Dari Pantauan Suara Nusantara, orang gila tetap saja masih lalu lalang di sekitar lokasi pasar dan terminal dan terkadang dijalan protokol. Hal ini sangatlah mengganggu para pedagang dan pengunjung pasar serta para penumpang yang hendak bepergian Hal ni tidak terlepas dari persoalan sosial, yang dapat dipastikan seiring perjalan waktu akan meningkat jika saja aparat terkait tidak mampu mengatasi persoalan segera. (dan)

Tomcat Serang Pejabat OKI

Kayuagung, SN
Serangan kumbang Tomcat yang belakangan ini sedang dikhawatirkan warga di sejumlah daerah di Tanah Air belum juga berakhir. Meskipun tidak menyebabkan kematian, gigitan atau sengatan species kumbang Paederus fuscipes ini cukup menakutkan.

Betapa tidak, kumbang Tomcat yang dalam bahasa Inggris juga sering disebut rove beetle tersebut tidak memandang korban yang diserangnya. Bukan hanya anak kecil atau orang kelas bawah saja, Tomcatpun menyerang orang dewasa bahkan kelas atas atau pejabat.

Seperti yang terjadi di Kabupaten OKI, Ir Eddy Safrullah yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Ogan Komering Ilir (OKI) juga menjadi korban gigitan atau sengatan kumbang itu. Memang kejadian sudah lebih dari sepekan lalu, namun kabarnya baru tercium wartawan kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan OKI (Kadinkes) OKI dr Mgs M Hakim MKes saat ditemui di gedung Kesenian Kayuagung, Kamis (29/3) siang membenarkan bila Kadisbun OKI terserang kumbang Tomcat. “Kejadiannya sekitar 10 hari yang lalu,” kata Hakim.

Dijelaskan dia, akibat serangan Tomcat pada tangan Kadisbun OKI tersebut, Eddy Safrullah harus mendapatkan perawatan medis secara serius. Serangan serangga yang memiliki racun ini menjadikan kulit korban mengalami luka serius.

”Tapi kondisinya sekarang sudah mulai membaik karena sudah diobati dan diberi olesan salep. Tomcat ini mengeluarkan racunnya dari air liur (ludah,red) sehingga menjadikan alergi pada kulit,” jelas Kadinkes OKI kemarin.

Lebih jauh diterangkan Hakim, gigitan atau sengatan Tomcat yang menyerang pejabat di OKI ini baru kali pertama ditemukan, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di pelosok pedesaan tapi hal ini tidak diketahui.
Diketahui, nama Tomcat sendiri sebenarnya di luar negeri merupakan merek produk pengontrol populasi hewan pengerat dan produk lem semut. Tomcat juga merupakan produk pestisida. Kumbang tomcat dalam bahasa Inggris juga sering disebut rove beetle. Jenis kumbang ini mencakup famili Staphylinidae, terdiri dari ribuan genus dan kurang lebih 46.000 spesies.

Spesies Paederus fiscipes adalah salah satu jenis kumbang yang masuk dalam genus Paederus. Totalnya, ada sekitar 12 spesies yang masuk genus tersebut. Ciri-ciri serangga ini adalah memiliki kepala warna hitam, dada dan perut berwarna oranye, dan sayap kebiruan. Warna mencolok berfungsi sebagai peringatan bagi predatornya, bahwa serangga ini punya racun.

Tomcat biasa hidup di persawahan. Pada siang hari, serangga ini biasa terbang di tanaman padi untuk mencari mangsa berupa wereng dan hama padi lainnya. Sebetulnya kumbang Tomcat ini atau Paederus fuscipes adalah serangga yang bermanfaat bagi petani karena membantu mengendalikan hama-hama padi. (iso)

30 Ha Padi Rusak Diamuk Gajah

Kayuagung, SN
Akibat amukan puluhan gajah liar di SP 1 dan SP 2 Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI selama sepekan terakhir, sedikitnya sudah 30 hektar lahan persawahan padi yang rusak dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Pratama Suryadi Husin SP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemkab OKI, Kamis (29/3) mengatakan, untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar lagi akibat amukan gajah ini pihaknya sudah mengirimkan sejumlah personil ke lokasi kejadian.

”Kami juga akan berkonsultasi dengan pihak Marga Satwa,” katanya kepada wartawan saat ditemui di rumah dinas bupati kemarin sembari mengatakan tugas personilnya di lokasi kejadian diantaranya membantu warga menghalau kedatangan gajah ke persawahan.

Sedangkan Ir Asmar Wijaya selaku Kepala Dinas Pertanian OKI ditemui terpisah menambahkan, hingga kemarin pihaknya sudah menerima laporan bila luas lahan persawahan yang rusak akibat gajah liar ini sudah mencapai 30 hektar, padahal sehari sebelumnya baru belasan hektar saja.

”Lahan persawahan ini padinya sudah siap panen, tapi lahan dirusak dan ada padi yang dimakan gajah,”kata dia sembari menyesalkan insiden tersebut sembari mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi bupati terkait bantuan yang akan diberikan dan tindakan yang harus dilakukan.

”Karena ini kategori bencana alam, bukan gagal panen akibat serangan hama,” sambungnya seraya menambahkan dinasnya sudah mengirimkan sejumlah pegawai ke desa itu.
Ia menambahkan, sangat wajar jika kerugian petani mencapai ratusan juta. Hasil kalkulasinya, 1 hektar lahan menghasilkan 4 ton padi. Lalu dikalikan 30 hektar, sehingga bila dijadikan uang menjadi sekitar Rp 150 juta.

Diberitakan sebelumnya, puluhan gajah liar ini terpaksa keluar dari hutan Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang menuju lahan persawahan di SP 1 dan SP 2 Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya. Penyebabnya, hutan tersebut saat ini sedang digarap PT Sampoerna Agro dan PT BHM untuk dijadikan perkebunan. (iso)

LBH Palembang Keluhkan Minimnya Dana

Palembang, SN
Organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gratis di Kota Palembang mengeluhkan alokasi dana dari Pemerintah Kota (Pemkot), yang tak sebanding dengan biaya operasional penanganan kasus hingga ke persidangan bagi masyarakat tidak mampu. Namun LBH itu tetap konsisten melakukan penyuluhan hukum ketingkat Rukun Tetangga (RT) hingga lembaga pendidikan di kota ini.

Ketua tim 11 LBH Kota Palembang Sulastrianah melalui Anggota LBH Herwinsyah AB mengatakan, punyuluhan hukum gratis yang telah dilakukan sejak LBH didiirikan Maret 2009 lalu, materi penyuluhan lebih mengedepankan tentang hukum dan hak warga. “2009-2011 lalu penyuluhan hukum hanya kita lakukan di tingkat kecamatan saja, untuk itu ditahun 2012 ini penyuluhan hukum juga menyentuh hingga tingakat RT bahkan direncanakan juga akan berkerja sama dengan Granat, BIN dan Dinas pendidikan untuk mensosialisasikan ke tingkat sekolah-sekolah,” ujarnya Kamis (29/3).

Penyuluhan hukum yang diberikan secara cuma-cuma ini, menurutnya secara pandangan pihaknya untuk masyarakat umum kurang mengetahui hak-hak mereka terhadap perlindungan hukum yang ada, terlebih saat meraka tersandung kasus. “Untuk inilah warga kita diberikan penyuluhan hukum, sehingga mereka dapat mengetahui hak mereka. Saat ini penyuluhan telah kita lakukan di kawasan yang rawan tindak krminal seperti di Pulokerto kecamatan Gandus, Tangga Takat dan Sungai Selincah." jelasnya.

Tak hanya itu saja, pihaknya juga memberikan penyuluhan hukum hingga ketingkat RT. Selain itu pihaknya membuka tempat konsultasi apabila ada masyarakat tidak mampu yang tersandung kasus hukum. "Selama ini saja sudah 124 masyarakat yang mendatangi kantor kita untuk berkonsultasi tentang hukum dan tidak dipungut biaya." katanya.

Semenjak berdiri pada tiga tahun lalu yaitu 2009, LBH ini telah menangani kasus sebanyak 40 perkara yang terdiri dari 22 perkara pidana, 18 perkara perdata. Kemudian ditahun berikutnya 31 perkara pidana dan 38 perkara perdata, selanjutnya 31 perkara pidana dan 24 perkara perdata.(win)

Pengerukan Aliran Sungai Solusi Atasi Banjir

Palembang,SN
Untuk mengantisipasi banjir di Kota Palembang, perlu ada yang namanya pengerukan aliran air seperti sungai bendung. Sebab sungai bendung ini sangat menentukan titik banjir di kota saat hujan turun dengan sangat deras. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Palembang, Dharma Budi, Kamis (29/3).

Menurutnya pengerukan itu akan dilakukan dibeberapa sungai, salah satunya sungai yang berdekatan dengan kantor DPRD Sumsel hingga Jalan Radial. “Lahannya sudah dibebaskan, tinggal pengerjaan saja. Lebar jalan kiri-kanan sekitar 5 meter,” jelasnya.

Dengan adanya pengerukan ini, diharapkan bisa mengurangi titik banjir di Palembang. Khususnya di Jalan Kapten A Rivai, Jalan Veteran, Jalan Basuki Rahmat, Jalan KH Ahmad Bastari, dan lainnya.

“Kami sudah memasang pompa-pompa penghisap air, di titik-titik banjir tersebut untuk dialirkan ke sungai yang ada di kawasan tersebut. Namun, pompa tersebut tidak sanggup untuk menyedot debit air yang cukup banyak di kawasan yang sudah menjadi langganan banjir. Pompa itu yang biasa, sedangkan pompa yang menyedot air cukup besar kita baru ada satu di Sungai Baung,” urainya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pengerukan itu, dimulai dari dua kolam retensi yakni, kolam retensi RS Siti Khadijah dan kolam retensi di Talang Kelapa. ”Kita lakukan normalisasi kolam retensi karena sudah terjadi endapan lumpur yang cukup dalam,” katanya.

Untuk pengerukan dua kolam retensi ini, pihaknya menggelontorkan dana dari APBD Kota Palembang 2012. Dimana, satu kolam retensi memakan anggaran sebesar Rp 500 juta, artinya tahun ini, pihaknya menganggarkan Rp 1 miliar. ”Saat ini masih dilakukan proses tender, kita targetkan bisa selesai tahun ini juga prosesnya.” jelasnya.

Terkait dengan pengerukan sungai bendung itu, pihaknya menjelaskan ada sekitar 19 sistem sungai di Palembang ini, namun Sungai Bendung ini adalah salah satu system sungai terbesar. Sehingga, jika dilakukan pengerukan maka sungai ini bisa berjalan dan diharapkan bisa mengurangi dampak banjir di Palembang.(win)

Sumsel Segera Aktifkan Doublle Track

Palembang, SN
Perwakilan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang meninjau langsung jalur angkutan transportasi di Sumatera Selatan (Sumsel), terkhusus kereta api pengangkut batu bara yang dinilai perlu ada perbaikan sistem manajemen. Sebab kondisi rel tidak dalam kondisi baik.

Pihak kementrian perhubungan itu sengaja turun langsung kelapangan lantaran banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalur kereta api tersebut. Hal itu bukan hanya dikawasan Sumsel saja melainkan secara Nasional kerap terjadi. Untuk itu pihaknya menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera mengaktifkan jalur doublle track (Dua Jalur).

"Kami telah melihat kondisi rel kereta api, hasilnya sangat tidak baik. Dengan begitu PT KAI segera mengaktifkan sistem dua jalur untuk mengatasi rawannya kecelakaan itu." kata Perwakilan dari Kementrian Perhubungan Bambang Susantono, saat meninjau SPBG di Jalan Demang Lebar Daun, Kamis (29/3).

Menurutnya jika perbaikan-perbaikan itu telah dilaksankan PT KAI, maka maksud dan tujuan pihaknya dapat terealisasi yaitu memindahkan beban di Jalan Raya yang kian overload melalui transportasi kereta api tersebut. "Intinya maksud kita adalah mengurangi beban jalan raya dengan dipindah ke transportasi kereta api." jelasnya.

Kemudian untuk melaksanakan itu beberapa perbaikan sistem manajemen PT KAI tersebut, tentunya perlu ada pendanaan. Sehingga pembiayaannya akan dibebankan melalui tiga sumber yakni pemerintah pusat atau provinsi, pihak swasta dan PT KAI sendiri sebagi BUMN. "Ketiga sumber pendanaan ini adalah pihak yang akan membiayai perbaikan-perbaikan itu, namun berapa kisaran dana yang diperlukan kami belum bisa merinci." katanya.

Sementara itu Walikota Palembang Eddy Santana Putra menambahkan, kedatangan pihak Kementrian Perhubungan ini akan membantu Pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program seperti pengembangan SPBG. "Selain akan memperbaiki sistem transportasi batu bara, pihak kementrian ini juga bakal membantu Palembang mengembangkan SPBG yang telah ada sebanyak 5 tempat, serta kita bisa meminta kepada pihak pusat untuk menambah jumlah converter kit yang masih kurang." jelasnya.(win)

suara nusantara Edisi 577, Kamis 29 Maret 2012

www