Sumsel Segera Miliki Monorel, Pertama di Indonesia

Palembang, SN
Sumatera Selatan akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang akan menggunakan monorel. Kepastian ini didapatkan setelah dilakukannya penandatangan memorendum of understanding (MoU), antara PT True North Bridge (TNB) Capital Omar Anwar selaku investor dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Kamis (6/12) di Ballroom Hotel Arista, Palembang.

Penandatangan MoU ini, juga dihadiri perwakilan pemerintah Korea Selatan Mr. Kim Sang Yong, Direktur pengembangan Kerjasama pemerintah dan swasta Bapenas Dr. Ir. Bastary Panji Indra MSP, dan Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kementrian Perhubungan, DR. Ir. Djoko Sasono M.Sc.
Dengan ditandatangainya MoU tersebut, kata Kepala Bappeda Sumsel, Ir. Yohannes H. Toruan M.sc, menunjukkan visionernnya Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin.

“Ini akan menjadi monorel pertama di Indonesia, monorel akan menjadi sarana untuk mengatasi kemacetan di Palembang,” jelas Yohanes.
Selain itu, monorel dibutuhkan untuk menekan polusi dan konsumsi bahan bakar yang cenderung meningkat.
“Mengacu dari kondisi tersebut, pemprov berupaya mewujudkan pembangunan monorel di Kota Palembang,” katanya.

Pembangunan monorel itu, jelas Yohannes, membutuhkan biaya sebesar R 5 triliun. Monorel ini nantinya akan membentang sepanjang 25 Km, mulai dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II sampai ke Jakabaring.

“Saat ini ada enam provinsi di Indonesia yang berencana membangun monorel diantaranya DKI, Jakarta, Surabaya, Padang, Denpasar, Makasar. Jika pembangunan ini segera di laksanakan di Palembang, maka Sumsel akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki monorel,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah dan swasta dapat bersinegis dalam mengisi pembangunan di Sumsel dan membangun kebersamaan untuk kesejahtraan masyarakat.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sumsel, Ir. H. Sarimuda MT mengatakan saat ini pihaknya telah menlaksanakan feasibility study, terkait pembangunan monorel di Palembang.

“Studi kelayakan meliputi beberapa aspek yaitu kelayakan proyek yang berhubungan dengan kebermanfaatan adanya monorel, di koridor yang telah ditentukan dalam menanggulangi kenaikan demand di masa mendatang,” bebernya.

Selain itu juga dikaji kelayakan teknis, kelayakan organisasi, kelayakan operasional dan kelayakan finansial.
Sarimuda menyebutkan, rencana pembangunan monorel perkotaan Palembang dibagi dalam 2 koridor yaitu koridor 1 dimulai dari Bandara SMB II – Jln. Kolonel H.Barlian – Jln.Demang Lebar Daun – Jln. Angkatan 45 – Jl. Kapt. A. Rivai – Jln. Sudirman – Masjid Agung. Kemudian Koridor 2, Masjid Agung – Jakabaring Sport City.

“Monorel Palembang akan memilki 2 jalur dengan 4 set kereta. Adapun jumlah gerbong per set adalah 6 gerbong, sehingga kapasitas angkut penuh berjumlah 780 orang,” ungkapnya.

Sedangkan, Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Dirjen Transportasi Darat Kementrian Perhubungan, DR. Ir. Djoko Sasono M.Sc mengatakan Kementrian Perhubungan, akan mendorong daerah untuk membangun monorel sebagai salah satu transportasi massal.

“Biaya yang ditimbulkan dari kemacetan itu lebih tinggi dari biaya investasi, maka dari itu pemerintah dalam hal ini pihaknya mendorong semua pihak untuk menbangun sistem transportasi yang baik,” ujar Djoko. (rel)

Harian Umum SuaraNusantara edisi -718, 7 Desember 2012

HArian umum Suara Nusantara DEsember 2012

Harian Suara Nusantara edisi 689-12 Oktober 2012

Harian Umum Suara Nusantara, edisi 687-10 Oktober 2012

Harian Umum Suara Nusantara edisi 686, 8 oktober 2012

Harian Umum Suara Nusantara, edisi 685/ 5 oktober 2012

3 Tewas Terpanggang, 1 Tewas di RS, 16 Luka Bakar

BAYUNG LENCIR, SN

Aksi pencurian minyak PT Elnusa kembali terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Setelah beberapa waktu lalu di Kecamatan Tungkal Jaya, aksi yang menimbulkan kebocoran dan penjarahan oleh warga kembali terjadi kali ini di Dusun Srimaju, Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Muba. 

Berbeda dari aksi penjarahan lainnya, kejadian yang terjadi, rabu (3/10) sekitar pukul 05.30 WIB ini menimbulkan 3 korban jiwa yang meninggal tewas terpanggang di TKP. Diantaranya, Egi bin Narto (14), Kartini (40), dan Ahmad bin Syaifull (13).
Selain ketiganya, Agus, warga yang sama meninggal saat dirawat di RS Jambi. Ketiga korban ditemukan dalam kondisi hangus terbakar (Egi dan Kartini), sementara Ahmad iggal tulang belulang. Diduga ketiganya terjebak dalam ledakan hebat yang menghangus dan meratakan perkebunan karet milik warga.
Selain keempatnya, ada 16 warga yang sama mengalami luka bakar, masing-masing Ahmad Sukri (23), Aprilasi (13), Hanisa (70), Sauri (40), Rebu (60), Joni (12). Kemudian Narto, Radikal, Arsandi (35), Rokiah (31), Sumi (23), Sandi (28), Paldiyanto, Rosdiana (29), Andi Wibawa (35), Ros (29), dan Yeni (17). Ke-17nya dilarikan ke rumah sakit di Jambi untuk menjalani perawatan intensif.
Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun informasinya berawal dari puntung rokok milik warga yang melakukan aksi penjarahan saat kebocoran minyak. Ledakan sendiri diketahui diawali dari kebocoran minyak yang dilubangi oleh oknum yang bertanggungjawab. Di lokasi kejadian, ditemukan lubang-lubang berukuran besar berisi minyak yang diduga menjadi tempat penampungan.
Salah satu warga, Anton, ditemui dilokasi ledakan mengaku, saat kejadian berlangsung terdengar ledakan cukup besar satu kali. Sebelum kejadian ini, akunya, melihat warga yang mengambil minyak yang bocor dan, warga langsung berkerumun melihat ledakan tersebut.
"Yang saya tahu satu keluarga jadi korban, yakni Ibu Kartini (meninggal) dan anaknya Joni (sekarat), satu lagi Egi anak pak Narto. Memang dalam kondisi ramai begini memancing keingintahuan warga, dan yang meninggal belum tahu apa maksud dan tujuan kelokasi ledakan," jelasnya.
Supervisor Vipe Line PT Elnusa Tempina Plaju, Makmun, mengungkap masih menyelidiki penyebab timbulnya ledakan. Namun, saat ledakan berlangsung, pihaknya memutuskan untuk menutup falp pipa yang tujuannya agar ledaka tak meluas. 

"Kita duga karena puntung rokok. Karena tak bisa dipungkiri minyak tersebut dijarah dan bisa saja ada yang merokok dan membuang puntungnya begitu saja," ungkapnya.
Ledakan yang telah beberapa kali terjadi di Kabupaten Muba ini memang menjadi sorotan kalangan media. Saat ledakan berlangsung berbagai media cetak maupun elektronik local dan nasional tampak sibuk mengambil gambar.  Bahkan, Pangdam II Sriwijaya ikut turun ke lokasi meninjau lokasi ledakan.
          Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH yang turun kelokasi, mengatakan, menduga aksi yang sudah sering terjadi ini sama seperti kasus kebocoran pipa Elnusa lainnya, yakni dicuri oknum tak bertanggungjawab. Namun, kejadian ini lanjutnya, menggunakan modus baru denga membuat lubang penampung minyak yang tumpah.
"Kita masih selidiki, kita juga sudah turunkan tim Labfor untuk mengetahui pasti penyebab ledakan. Kasus ini akan terus kita tindaklanjuti," jelasnya.Sementara, Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Widhyononugroho yang sempat menyoroti bahkan sempat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkab Muba yang menjadi tempat terbanyak kasus kebocoran dari Kabupaten lainnya, meminta agar kasus tersebut ditindaklanjuti. Dirinya bahkan meminta agar jangan melindungi aparat.

Komentar dari keluarga korban saat ditemui di Kamar Mayat RSUD Bayung Lencir...

Ledakan yang menimbulkan empat korban jiwa hingga meninggal di Dusun Srimaju, Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin menjadi duka bagi berbagai kalangan, termasuk warga setempat. Bahkan, keluarga korban yang tewas dalam kondisi hangus terbakar dan tinggal tulang belulang mengetahui bahwa mereka (korban) hanya sebatas ingin melihat dan ingin tahu warga yang berkerumun mengambil minyak. Salah satu korban bahkan, hendak mencari anaknya yang sedang berada dalam lokasi kebocoran minyak berlangsung.

“Tadi ayuk aku ini hilang, dan diketahui masuk ke lokasi kebocoran. Maksud kesano hendak nyari Joni (anaknyo) yang masuk lebih awal kelokasi. Karena informasinyo Joni jugo ado disano. Nah dak taunyo ledakan itu muncul. Joni selamat, ibunyo yang meninggal," jelas Nasir, adik Ipar Kartini (salah satu korban yang hangus terbakar).

Berdasarkan informasi dari Nasir, Kartini merupakan pemilik cuci mobil tepat di depan lokasi kebakaran. Jarak yang beberapa meter dari lokasi kebocoran minyak ditambah banyaknya warga yang berkerumun membuat rasa penasaran bagi Joni (anak Kartini). Ledakan yang membuat Kartini hangus terbakar, Nasir, mengaku, hanya mengandanlkan beberapa tanda yang dipakai korban.

“Aku lah sudah cukup dak usah lagi nak dilakuken apo apo lagi oleh polisi. Aku cuman minta jangan diteruske, kareno la kesian, lah cukup lamo dio cak ini. Ciri-ciri dio becincin giok dan cincin emas di kiri dan kanan sudah cukup dikenali,” urainya.

Sementara, kakak Egi saat dilokasi mengaku, mengetahui cirri-ciri dari kunci kontak motor yang ditemukan dan celana bagian kanan korban. Kunci kontak tersebut dicoba langsung ke motor korban dan motor tersebut menyala.
“Sudah dari sini kami nak langsung memakamkan. Tapi kami masih menunggu dari pihak kepolisian. Ponaan aku ini Cuma jual pulsa di konter, dan ado maksud apo-apo, termasuk nak nyuri minyak. Dio Cuma pengen lihat bae, kareno di lokasi dikerumuni banyak orang,” sedihnya.
Sementara itu Wakil Bupati Muba Beni Hernedi Kasus yang menghebohkan dari adanya aksi perusakan pipa minyak PT Elnusa di Dusun Srimaju, Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba). Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi yang turun ke lokasi sangat prihatin dengan kejadian yang menimbulkan korban jiwa. Kejadian ini, dirinya bahkan meminta agar jangan terjadi lagi dikemudian hari.

          “Kejadian seperti ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Kejadian ini juga hendaknya menjadi perhatian serius dari pihak perusahaan minyak,” ujarnya.
Selain itu, dirinya mengimbau seluruh pihak terkait, serta jajarannya untuk lebih tanggap terhadap permasalah kebocoran minyak di wilayah  masing-masing. Tak hanya itu, dirinya berharap agar kejadian seperti ini tidak lagi merenggut korban jiwa.
“Staf, baik pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa untuk lebih aktif dalam mengawasi kebocoran pipa. Masyarakat hendaknya selalu berhati-hati agar kejadian hingga merengut korban jiwa tidak terulang kembali,” pintanya. (tri/sn)

Harian Umum Suara Nusantara edisi 684, 3 Oktober 2012

Harian Suara Nusantara edisi 683, 2 oktober 2012

Harian suara Nusantara Edisi 681, jumat 28 september 2012

Harian Umum Suara Nusantara, edisi 679 25 sep 2012

Koran Harian umum Suara Nusantara edisi 677, 21 september 2012

"Keberangkatan Jemaah Calon Haji"

Menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang amat dirindukan oleh setiap umat Islam, bahkan setiap orang yang telah menunaikannya berkali-kali sekalipun. Karena itu, bagi yang dimudahkan Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini agar menggunakan kesempatan emas itu dengan sebaik-baiknya. Sebab, belum tentu kesempatan menunaikan ibadah haji itu datang kembali.

"Persiapan Panen Padi"

Beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia, selain beras makanan pokok mayarakat Indonesia adalah Jagung, Sagu, dan ketela. Tapi dengan kondisi harga beras dikisaran Rp.5000 - Rp.6000 sekarang ini petani masih sangat dirugikan, dengan harga jual Gabah Kering Giling (GKG) juga mengalami penurunan dari sebelumnya dengan harga Rp.3400/Kg menjadi Rp. 3.100 /kg. Terlihat petani Pegayut Palembang sedang melakukan aktifitas Panen Padi.

"Panen Ikan"

Bagi warga Sumatera Selatan yang wilayahnya hampir 70% perairan sangat menguntungkan masyarakat Sumsel. Khususnya mayarakat kota Palembang memenfaatkan aliran sungai musi untuk membuat keramba (Kolam Ikan Terapung) di daerah Jakabaring Palembang. Dengan harga jual di keramba Rp.20.000/kg.

Tirai Belum Dipasang, Sarung pun Berkibar di Wisma Atlet PON

Air belum mengalir, Lift belum ada

 Hari ini atlet PON dijadwalkan mulai menempati wisma atlet yang tersebar di Pekanbaru, Riau. Sayang, meski sudah jadi, fasilitas wisma atlet masih kurang. Alhasil, sarung pun dijadikan tirai darurat.

Atlet gulat Jambi, Rizki Arianto, terlihat santai di kamar di lantai tiga wisma atlet di kompleks Universitas Islam Riau, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Jumat (7/9/2012). Ia dan 8 rekannya datang ke Pekanbaru 30 Agustus lalu dan menginap di sebuah hotel. Hari ini, dia pindah dan mulai menempati wisma atlet.

Di kamar berukuran kurang lebih 3x4 meter itu, Rizki menempatkan koper besarnya. Cahaya matahari menerobos dari separuh jendela kamarnya, separuh lainnya ditutup kain sarung.

"Ini air juga belum mengalir. Belum ada kepastian kapan mulai dialirkan," keluh Rizki.

Secara fisik, bangunan berlantai 5 ini siap digunakan, tinggal finishing seperti pengecatan dan pembersihan. Satu-satunya problem utama hanya lift yang belum bisa diselesaikan. Lift masih berupa tonggak besi.

Setiap kamar diisi dua orang dan setiap 3-4 kamar disediakan 1 kamar mandi. Kamar mandi itu berpintu 4, sehingga penghuni kamar diharapkan tidak terlalu mengantre.

"Kalau lift-nya belum jadi, yang di lantai 5 repot. Belum bertanding sudah capek, setelah bertanding tambah capek hanya karena tidak ada lift," kata Rizki.

Saat wartawan bertandang ke wisma tersebut, kontingen dari Kaltim datang. Namun mereka balik kanan setelah tahu air belum mengalir di lokasi tersebut. "Sementara tinggal di hotel dulu," kata salah satu dari mereka.

Pembukaan PON akan dihelat 11 September mendatang, namun sejumlah cabang olah raga sudah dipertandingkan sebelum momen itu. Pembukaan dijadwalkan akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

(try/nrl)

Fatal, Venue tenis arena PON Riau ROBOH

Jakarta Robohnya kanopi di venue tenis arena Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pekanbaru, Riau, mengejutkan Komisi X DPR. Komisi X DPR meminta BPK dan BPKP turun tangan telusuri proyek PON.

"Akibatnya bisa fatal. Hal demikian tentu tidak kita inginkan. Terkait dengan peristiwa tersebut, kami meminta pemerintah untuk memeriksa seluruh venue yang ada di arena penyelenggaraan PON. Jangan menganggap selesai pembangunan kelengkapan PON karena gedung telah berdiri tapi kelengkapan-kelengkapan lainnya juga harus selesai dan tidak bermasalah. Semua ini semata-mata ditujukan agar hajatan PON dapat terlaksana dengan sukses," kata anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP Reni Marlinawati kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/9/2012).

Komisi X DPR akan memantau kesiapan semua venue PON, termasuk venue tenis yang ambruk pada bagian kanopi dan pintu utamanya.

"Komisi X rencananya pada tanggal 11-13 September akan melakukan kunjungan spesifik ke lokasi PON. Insiden robohnya kanopi di arena PON jangan dianggap peristiwa biasa saja. Kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dapat menelisik lebih jauh atas insiden tersebut. Rasanya sulit diterima logika publik, venue yang belum difungsikan namun telah mengalami kerusakan," katanya.

(van/aan)

Harian Suara NUsantara edisi 669, september 2012

Harian Suara Nusantara Edisi 650 - selasa 31 jul 2012i

Harian Suara Nusantara edisi, 649 -senin 30 juli 2012

Harian Suara Nusantara edisi 647, rabu 25 juli 2012

Hendri Zainuddin Ambil Formulir PDIP

Banyuasin, SN
    Hendri  Zainuddin politisi partai PKS yang sedang duduk sebagai anggota DPRD Banyuasin kemarin Selasa (24/7) melamar ke Partai PDIP,mengambil formulir calon wakil Bupati (Cawabup) Banyuasin periode 2013-2018.

    Ditemani punggawa Sriwijaya FC Ponaryo Astaman akrab dipanggil Popon juga penjaga gawang andalan SFC Ferry Rotinsulu, tepat pukul 12.00 WIB datang dikantor DPC PDIP dan disambut hangat oleh seluruh kader serta pengurus DPC cabang juga Ranting PDIP se Banyuasin.

    Hendri Zainuddin sengaja mendaftar di PDIP sebagai Cawabup karena melihat partai PDIP luar biasa sekali perkembangannya khususnya PDIP di Banyuasin semenjak dipimpin oleh H Askolani.
     “Apalagi PDIP partai besar yang saya prediksi kedepan  bisa menjadi partai nomor satu di Banyuasin ini,” Puji Hendri Zainuddin sambil berharap bisa berpasangan dengan H Askolani yang sangat dikenalnya sebagai orang vigur yang agamis.

    Hendri  membawa simbol pemain SFC tersebut bertekat akan membangun bersama-sama dengan Askolani juga dengan konsep adil  sejahtera seperti misi visi PKS. Namun kedepan Hendri Zainuddin masih melihat perkembangan situasi politik di Banyuasin.  Sementara H Askolani mengatakan,  misi dan visi PKS sesuai dengan tujuan partai PDIP yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Namun sampai saat ini amanat  undang-undang dasar (UUD) 45 belum dilaksanakan oleh pemeritah.

    Seperti fakir-miskin dan yatim piatu dijamin oleh pemerintah. Dan kalau dirinya terpilh berniat dan bertekat akan menggarkan untuk petani melalui kredit lunak diperbankan, serta fakir miskin dan anak yatim ditanggung APBD juga.

    Ponaryo Astaman atau Popon menanggapi gerak politik managernya mengatakan, ikut mendukung niatan manager SFC. Apalagi selama ini selalu bersama apalagi keberhasilan SFC selama ini adalah tidak terlepas dari kerja keras managemet yang dipimpin oleh Hendri Zainuddin.

    “Sebagai simbol, kami berharap juga dari figurisasi kami berharap pemain-pemain lainya bisa hadir disini saat acara manager SFC di Banyuasin. Sebab kalau jadi wakil kepala daerah nantinya diharapkan bisa membawa persepakbolaan di Banyuaisn ini maju,” katanya.(sir)

THR PNS Pemkot Tetap

Palembang, SN
    Sudah menjadi ciri khas saat Idul Fitri tiba, dan menjadi kewajiban untk tiap perusahan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal demikian juga dilakukan oleh Pemrintah Kota (Pemkot) Palembang.

    Namun untuk tahun ini THR yang diterima Pegawai negeri Sipil (PNS) dan pekerja honorer di lingkungan Pemkot tidak mengalami kenaikan, atau sama dengan tahun sebelumnya, yakni, Rp 250 ribu per orang. Hanya saja tahun ini, dana THR bisa diambil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD).
 
  Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, H. Husni Thamrin, mengatakan. Total dana yang disiapkan untuk tambahan penghasilan ini sekitar Rp 4,5 miliar untuk 18 ribu pegawai. Baik itu PNS maupun tenaga honorer, untuk pencairannya, tentu harus menunggu keputusan Walikota, setidaknya, seminggu menjelang Idul Fitri.

    Selain pegawai negeri, sebanyak 1.200 petugas kebersihan juga akan mendapatkan tunjangan hari raya. Namun untuk besaran nilainya, diserahkan ke SKPDnya yakni Dinas Kebersihan Kota Palembang.

    Tahun ini, ada perbedaan dana penganggaran untuk “THR” yang mana dana dengan istilah tambahan penghasilan dianggarkan melalui Sekretariat Daerah Kota Palembang.         “Tahun ini agar administrasinya lebih tertib maka anggaran untuk tambahan penghasilan langsung di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.” Kata Husni kemarin.

    Dijelaskannya, langkah pemberian THR ini harus diikuti oleh semua perusahaan BUMN, BUMD dan swasta yang berdomisili di Kota Palembang, paling lambat satu minggu sebelum Idul Fitri, THR bagi karyawannya harus dibagikan karena dana itu dibutuhkan mereka untuk belanja menghadapi lebaran Idul Fitri. Bagi karyawan yang tidak mendapatkan haknya, bisa mengadukannya ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang.     Nanti akan ditindaklanjuti, “Surat edaran sudah dikirim ke kantor, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berdomisili di Palembang agar dipatuhu”, jelasnya.

    Terpisah, Kepala Disnaker Kota Palembang, Gunawan Gentimat mengatakan, kewajiban memberi THR kepada karyawan sudah diatur pada Peraturan Mentri Tenaga Kerja No Per.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Di Kota Palembang sendiri saat ini sekitar 3100 perusahaan yang beroperasi, dan semua perusahaan ini diwajibkan memberi THR pada H-7 sebelum hari raya Idul fitri. “Karyawan ataupun pegawai yang berhak mendapatkan THR ini, merupakan karyawan yang sudah memiliki masa kerja selama satu tahun lebih.” Katanya.

    Dijelaskan Gunawan, bagi karyawan yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, perusahaan tetap diwajibkan memberi THR hanya saja jumlahnya yang diberikan secara profesional. “Itu tidak terikat apakah statusnya pegawai tetap, kontrak, borongan, atau harian. Walau belum setahun tetap harus diberi THR, tapi besarannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan,” jelasnya.(win)

Hutang PDAM Tinggal Rp68 Miliar

Palembang, SN
    Kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi terus mengalami perbaikan. Hal ini dilihat dari pembayaran hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan daerah milik Pemkot Palembang ini.
 
  Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT mengatakan, cakupan pelayanan PDAM Tirta Musi saat ini telah mencapai 93 persen dari total jumlah penduduk Palembang. Padahal, pada 2003 lalu wilayah cakupan pelayanan hanya 43 persen. “Tingkat kehilangan air pun terus berkurang, pada 2003 lalu mencapai 68 persen tapi bisa ditekan hingga mencapai 29 persen,” jelas Eddy.

    Pertumbuhan inilah berimbas pada perolehan laba atau keuntungan. Laba ini yang digunakan untuk membayar hutang jangka panjang. Tercatat, saat ini hutang PDAM Tirta Musi tinggal Rp68 miliar. Padahal 2003 lalu hutang perusahaan ini mencapai Rp400 miliar.“Hutang ini akan segera kita lunasi tahun ini, sehingga saat saya pensiun nanti pemimpin selanjutnya bisa mengembangkan saja,” terang dia.

    Meski demikian, pihaknya terus akan mengembangkan pelayanan air bersih ini kepada masyarakat. Tahun ini, pihaknya menargetkan wilayah pelayanan air bersih ini mencapai 95 persen dari jumlah penduduk. Karena itulah, pihaknya telah melakukan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Sukarami dan Gandus.

    “Dengan pengembangan sistem ini akan menjangkau kebutuhan masyarakat di Kecamatan AAL, Sukarami dan Gandus yang luasnya lebih dari 98,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 180 ribu jiwa. Kalau ini bisa berjalan, target 95 persen ini akan tercapai,” jelas dia.

    Sementara, Direktur Utama PDAM Tirta Musi DR Ir H Syaiful DEA menjelaskan, sejak 2008-2011 pihaknya secara terus menerus melakukan pengembangan SPAM di Palembang baik pada unit air baku, unit produksi, unit distribusi maupun unit pelayanan.

    “Selain target pelayanan 95 persen dair jumlah penduduk, kami juga akan memenuhi permintaan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya.

    Masih kata Syaiful, kebutuhan air minum masyarakat tersbut hanya mengandalkan air dari sumur gali yang kuantitas dan kontinuitasnya tergantung pada musim. Tak hanya itu, air tersebut tak terjamin kebersihannya karena mengandung unsur kimia yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

    “Dengan beroperasinya SPAM di AAL, Sukarami sebanyak 180 ribu jiwa bisa mendapatkan pelayanan air bersih,” jelasnya.(win)

Pelik dan Rumitnya Kasus Hambalang

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

    SETELAH setelah kasus ini sekian lama tersimpan walaupun  sudah sering disebutkan M Nazaruddin, permainan untuk memperoleh uang negara sebanyak-banyaknya di kasus Hambalang mulai diusut KPK. Kasus ini dinilai sebagai bentuk skandal keuangan yang sangat merugikan negara yang nilainya triliunan rupiah. KPK tersedak untuk mengungkitnya dengantuntas, ketika proyek  Hambalang roboh dan  hancur di lapangan.

    Dari beberapa data dan ulasan, banyak sekali kejanggalan dalam proyek Hambalang yang nilainya mencapai Rp 2,5 triliun. Dimulai dari persetujuan kontrak tahun jamak proyek Hambalang oleh Kementerian Keuangan berdasarkan permintaan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dari sini masalah mulai muncul, karena DPR tak mengetahuinya.

    KPK sendiri sudah beritikad baik  agar proses hukum dalam kasus Hambalang jalan terus, meskipun DPR pada akhirnya memutuskan  pembentukan pansus ataupun tidak. Diharapkan KPK serius menindaklanjuti kasus ini, karena sudah terlalu banyak kasus yang terkuak tetapi tak ada penyelesaian yang jelas. Alasan yang disebutkan KPK untuk menuntaskan kasus  ini, karena  proses pengadaan proyek sudah berlangsung satu hingga dua tahun yang  lalu.

    Kasus ini memang agak terhenti, walaupun terpidana kasus suap Wisma Atlet M Nazaruddin, yang juga mantan bendara umum Partai Demokrat, pernah menuding Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatur anggaran proyek Hambalang. Nazaruddin menyebut Anas berbohong jika mengaku tidak tahu anggaran proyek senilai Rp2,5 triliun itu.
Tetapi fokus hanya ke Nazaruddin dan kasus Wisma Atlet.

    Pada kasus ini KPK telah memeriksa sekitar 60 orang untuk penyelidikan kasus Hambalang. Termasuk pemilik dan manajemen PT Dutasari Citralaras, perusahaan subkontraktor proyek tersebut, dan Menpora Andi Mallarangeng.

     Sebelumnya, KPK telah memanggil para komisaris perusahaan itu, antara lain Machfud Suroso, Munadi Herlambang, dan Atthiyah Laila. Karena dianggap berperan sentral, Machfud bahkan telah dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri.

    Dari hasil pemeriksaan Dutasari kebagian Rp 300 miliar dari Rp 2,5 triliun total nilai proyek Hambalang. Dutasari mendapat bagian sebagai subkontraktor. Namun Bambang mengaku belum mengetahui pekerjaan apa saja yang diberikan kepada Dutasari. Tender proyek Hambalang dimenangi PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya dengan sistem kerja sama operasi.  Kemudian perusahaan ini menunjuk 17 perusahaan lain sebagai subkontraktor proyek, salah satunya Dutasari yang kebagian pekerjaan bidang elektrikal, plimbing, dan mekanikal.

    Kasus Hambalang secara terbuka menyeret nama-nama petinggi Partai Demokrat. Dua nama yang sudah sering diberitakan adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang disebut-sebut menerima uang miliaran rupiah dari proyek senilai Rp2,5 triliun tersebut. Dua nama ini sendiri sama-sama menyangkal untuk tudingan terlibat, bahkan sangat mendukung KPK mengusut kasus Hambalang sampai tuntas. Lalu siapakah dalang di balik kerugian negara triliunan rupiah ini? (***)

Karyawan Teluk Gelam Mogok Kerja

Kayuagung, SN
    Puluhan orang karyawan PT El Jhon yang bergerak di bidang pengelolaan dan pariwisata Danau Teluk Gelam OKI nekad mogok bekerja sejak beberapa hari lalu. Hal ini mereka lakukan akibat tak menerima gaji selama 2 bulan terakhir.

    Sumber terpercaya yang juga karyawan pada PT El Jhon yang berharap identitasnya tidak dipublikasikan kemarin mengatakan, PT El Jhon yang mengelola Hotel Parai dan Tirta Eko Pariwisata belum membayar gaji bulan Juni dan Juli.

    “Kami menuntut manajemen memberikan hak kami sebagai karyawan, yakni gaji. Kami mogok kerja, karena gaji kami belum dibayar,” ujar dia yang menegaskan itulah alasan ia dan puluhan rekannya mogok kerja.

    Ia bercerita, total karyawan PT El Jhon lebih dari 70 orang yang terbagi di Hotel Parai dan Tirta Eko Pariwisata Teluk Gelam. Nominal gaji setiap karyawan ada yang sama, tapi ada yang beda karena tergantung lama masa kerja. “Gaji terkecil sekitar Rp 900 ribu,” sambungnya.

    Kata dia, karyawan bukan hanya menuntut gaji saja tapi juga insentif dan uang pelayanan. Sejak Danau Teluk dikelola PT El Jhon, karyawan tidak lagi menerima insentif atau uang servis dari tamu yang datang, padahal manajemen masih mengenakan tarif tersebut kepada pengunjung yang datang.

    Bagaimana tanggapan manajemen akibat mogok kerja, ia menjelaskan, manajemen memberikaan solusi yang jelas tidak berpihak kepada karyawan. Yakni karyawan diberikankan uang dalam bentuk kasbon Rp 500 ribu/karyawan. Alasan demikian, karena kondisi keuangan PT sedang tidak stabil.

    Arif selaku perwakilan manajemen PT El Jhon kepada wartawan menjelaskan, permasalahan gaji karyawan yang bekerja di Hotel Parai dan Resort ini sudah diselesaikan. “Gak ada masalah lagi, semua sudah kami selesaikan kok,” terangnya. (iso)

Montir Mobil Ditemukan Tewas Di Kebun karet

Muara Enim, SN
Warga Desa Segayam sontak heboh, pasalnya salah satu warganya yakni, Burhan (43) warga Dusun II, Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, ditemukan tewas bersimbah darah di kebun karet milik A Siong, di Desa Segayam, Gelumbang, Muara Enim, Senin (23/7) sekitar pukul 19.30.

Saat ditemukan warga, tubuh korban dalam posisi terlentang kondisi keluar darah dari mulut dari hidung, dan di tubuhnya ditemukan luka tusuk dipunggung kanan sekitar 3 cm dan luka tusuk di dada kiri sekitar 2,5 cm.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, korban yang di kenal sehari-hari sebagai montir mobil ini, di temukan secara tidak sengaja oleh warga yang kebetulan akan melintas ke kebun. Ketika didekati ternyata sosok tersebut ada tubuh manusia yang kondisinya sudah tak bernyawa dengan posisi terlentang kondisi keluar darah dari mulut dari
hidung, dan di tubuhnya ditemukan luka tusuk dipunggung kanan sekitar 3 cm dan luka tusuk di dada kiri sekitar 2,5 cm.

Di dekat tubuh korban juga ditemukan sebilah pisau, satu unit sepeda motor Supra 125 BG 3202 QO milik korban, satu buah senter dan sepasang sandal. Melihat ada mayat, lalu ia memberitahu warga lain dan aparat desa setempat. Kemudian warga memberitahu Polsek Gelumbang. Dan setelah dilakukan olah TKP, mayat korban di bawa ke puskesmas Gelumbang untuk dilaukan visum. Sedangkan harta benda dan bukti-bukti dilapangan di amankan di Mapolsek Gelumbang guna penyelidikan lebih lanjut.

Kapolres Muara Enim AKBP Drs Budi Suryanto melalui Kasatreskrim AKP Maruly Pardede didampingi Kapolsek Gelumbang AKP Mulyono dan Kanitreskrim Iptu Robby Sugara, membenarkan adanya kejadian tersebut, yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Diduga motifnya adalah dendam sebab harta bendanya seperti motor tidak hilang.

“Saat ini anggota masih melakukan penyidikan siapa pelaku pembunuhan tersebut,”ungkap Kapolsek Gelumbang. (yud)

Masyarakat Tanjung Pering Tuntut Kades

Indralaya, SN
Agus Salim, oknum Kepala Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan ilir (OI), yang diduga telah melakukan penyimpangan terhadap berbagai proyek di Desa Tanjung Pering dan telah melakukan beberapa perbuatan yang merugikan masyarakat kini dimintai masyarakatnya untuk bertanggung jawab.

Adapun dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum kades tersebut diantaranya Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Gubernur (Bangub) yang tidak ada kejelasannya dan tidak pernah digunakan untuk proyek fasilitas yang dirasakan masyarakat. Selain itu ganti rugi tanah dari Pemkab OI untuk Desa Tanjung Pering dananya juga tidak tau kemana arahnya.

Atas perbuatan yang sudah merugikan warganya itu maka masyarakat desa menuntut Kades untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tuntuntan itu diantaranya agar permasalahan ini diusut tuntas, mereka juga memohon agar Kades dinonaktifkan dan memohon pendampingan terhadap penyelesaian dari berbagai persoalan yang terjadi atas ulah kades. Permintaan ini ditujukan kepada Polres OI, Bupati OI, DPRD OI, dan LSM OI yang disampaikan dalam acara jumpa pers yang dilaksanakan di Desa Tanjung Pering, Senin (23/7) lalu dan didukung pernyataan warga sebanyak 187 orang yang menandatangani surat pengajuan permohonan.

“Selama Agus Salim menjabat Kades di Tanjung Pering tidak adanya komunikasi sama sekali bersama warga sehingga tidak adanya pembangunan yang dilakukan secara transparan,” ujar Mardiana.

Secara terpisah Ketua LSM Merah Putih, Abdal Hasan mengatakan agar pihak Polres melalui Kanit Tipikor untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini dan dia berharap agar aparat kepolisian dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini. “Kami dari pihak LSM berharap agar pihak kepolisian mengusut tuntas atas perbuatan kades yang tidak berpihak kepada masyarakat,apabila polresta tidak menanggapi hal ini maka kami akan meneruskan laporan ini Polda Sumsel,” bebernya.

Dikatakannya, dana ADD sebesar Rp 30 juta di desa tersebut pembangunan untuk fisik tidak ada terealisasi, uang untuk karang taruna yang Rp 2,5 juta pertahun namun dalam perealisasiannya hanya diberikan Rp 1,5 juta per 2 tahun yang seharusnya Rp 5 juta.

Sementara itu, Kades Tanjung Pering, Agus Salim saat di konfirmasi mengatakan siap untuk mengikuti proses penyidikan atas apa yang telah dituduhkan masyarakat yang sudah merugikan.

“Menurut saya, semua yang saya lakukan sudah sesuai dengan prosedur, jika memang ada masalah saya siap untuk mengikuti penyidikan selanjutnya,” ujarnya seraya mengatakan sudah pernah dipanggil satu kali oleh pihak Polres.

Mengenai dana karang taruna ia mengatakan, uang itu ada namun dibelikan kepada kostum, selama ini kostum anggota karang taruna hilang tidak tau kemana.

"Sekarang ini dana itu saya belikan ke kostum lagi dan ditahan dengan alasan sudah banyak kostum yang hilang,” paparnya. (man)

Gambar Kandidat Gubernur dan Bupati Hiasi Masjid

* KPUD OKI: ”Saat Ini Belum Pelanggaran”

Kayuagung, SN
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumsel dan OKI akan dilaksanakan serentak dengan beberapa kabupaten dan kota lainnya pada Juni tahun depan. Meski pesta demokrasi lima tahunan tersebut masih lama, namun sejumlah kandidat sudah mulai memsosialisasikan diri.
Beberapa kandidat yang dipastikan menjadi bakal calon gubernur (Balongub) Sumsel diantaranya Ir H Ishak Mekki MM (Bupati OKI), H Herman Deru SH MM (Bupati OKU Timur), H Eddy Yusuf SH MH (Wagub Sumsel), Ir H Eddy Santana Putra MT (Walikota Palembang).
Empat kandidat ini sudah lama gencar mensosialisasikan diri dengan berbagai cara, diantaranya bersilahturahmi dengan masyarakat, memasang spanduk, baliho dan poster serta membagikan kalendar yang memuat gambar mereka. Ir H Alex Noerdin SH yang kini menjabat gubernur atau calon incumbent, terbilang kalah start dibandingkan pesaingnya.
Sedangkan kandidat bakal calon bupati (Balonbup) OKI yang kini gencar mensosialisasikan diri yakni Iskandar SE (mantan Wabup Ogan Ilir) yang kini menjabat Ketua DPW PAN Sumsel, Askweni SPd (Wakil Ketua DPRD OKI), H Engga DZ SSos (Wabup OKI) dan beberapa kandidat lain.
Namun sangat disayangkan, cara memperkenalkan diri yang dilakukan beberapa kandidat Balongub dan Balonbup melalui masing-masing Timsesnya seperti tidak menghiraukan etika, kerapian, dan keindahan kota. Bahkan mereka bisa dikatakan ”belajar” untuk melanggar peraturan dari KPUD dan Panwaslu.
Sebut saja pemasangan baleho, spanduk atau poster di tempat-tempat umum seperti perkantoran pemerintahan, lembaga pendidikan, tempat ibadah. Saat ini pemasangan di lokasi itu memang belum bisa dikatakan pelanggaran karena KPUD belum menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ketua KPUD OKI Abdul Hamid Usman SH Mhum saat dikonfirmasi, Selasa (24/7) siang mengatakan, saat ini memang belum ada aturan yang mengatur tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti baleho, spanduk dan poster yang memuat gambar kandidat di tempat-tempat umum yang dilarang KPUD OKI.
”Belum ada larangannya, karena belum ada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan KPUD. Lagipula saat ini belum ada Perda yang mengatur ketertiban dan keindahan kota,” kata Ketua KPUD OKI saat dikonfirmasi terkait sikap KPUD menyikapi maraknya baliho, poster dan spanduk.
Namun kata dia, pemasangan baliho, poster dan spanduk yang memuat gambar/foto kandidat yang dipasang di perkantoran, lembaga pendidikan dan tempat ibadah nantinya akan menjadi larangan atau pelanggaran bila pihaknya sudah menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
”Penetapannya itu nanti, masih lama. Kemungkinan akhir tahun ini atau awal tahun depan,”ujar dia sembari mengatakan maraknya baliho, spanduk dan poster di dalam perkotaan Kayuagung merupakan tanggungjawab aparat Sat Pol PP dan Dinas Tata Kota OKI untuk menertibkannya. (iso)

Harian Suara Nusantara edisi 646, selasa 24 juli 2012

Harian Suara Nusantara edisi 645, Senin 23 Juli 2012

Harian Suara Nusantara Edisi 644 Jumat-20 juli 2012

Harian umum Suara Nusantara, edisi 641- selasa 17 juli 2012

Harian Suara Nusantara edisi 640-senin 16juli 2012

Wakil Rakyat dan Sarang Korupsi

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

    CITA-CITA untuk memperjuangkan nasib rakyat lewat lembaga legislatif atau parlemen saat ini mulai kabur, setelah anggota dewan resmi masuk kantor DPR.

    Perjuangan seseorang atau individu dan partai politik untuk mendudukan wakilnya di legislatif butuh pengorbanan yang besar, bukan hanya energi fisik, tetapi sisi finansial harus ekstra dikeluarkan. Okelah, kalau seseorang memang cukup punya uang yang banyak untuk kampanye. Nah, kalau sang calon hanya bermodal cekak atau pinjam sana sini untuk kampanye, bagaimana? Jawabannya yang gampang saja, saat duduk di dewan yang terpikir di benak mereka yang bagaimana caranya untuk menyatabilkan kembali sisi kehidupan mereka yang hilang saat berkampanye.

    Inilah yang membuat alam berdemokrasi di Indonesia menjadi rusak. Kalau sudah begini, tentu saja suara rakyat akan dijadikan nomor sekian. Tentu mereka akan berpikir masa bodoh dengan jeritan rakyat dan tatapan nelangsa mereka yang ingin dibantu, saat mereka berhasil duduk di kursi empuk.

    Entah apa yang terpikir di benak manusia Indonesia kini. Kita tarik ulur, sebelum Pemilu Legislatif dan Pilpres, juga banyak bencana di Negeri ini, saat itu semua parpol dan caleg berebut memberi bantuan dengan embel-embel kampanye. Bagaimana dengan saat ini? Partai Demokrat saja misalnya, sederet nama menjadi tersangka korupsi. Belum lagi nama-nama lainnya yang selalu disebut menerima uang suap atau uang haram.

    Memang banyak wakil rakyat dan ada parpol yang teruji dan berjalan sesuai koridornya, tetapi itu hanya  parpol yang sudah teruji. Sedangkan politisi dadakan sebelumnya, mana? Ini mencermikan, bahwa lembaga legislatif selama ini hanya dijadikan  beberapa oknum untuk mencari uang atau mata pencarian.

    Dimana letak perasaan dan hati nurani wakil-wakil rakyat, jika di tengah lautan kemiskinan rakyat Indonesia yang masih merasakan sakitnya perjuangan menegakkan hidup dan kehidupan mereka di tanah air mereka sendiri masih terasa sulit.

    Kondisi Bangsa Indonesia walau sudah merdeka, tapi perjuangan rakyat untuk menegakkan hidup dan kehidupan yang berstandar minmal saja bukan main sulitnya. Tetapi di tengah sulitnya hidup, rakyat harus mendengar korupsi yang dilakukan Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan banyak lagi.

    Apa yang terjadi di DPR dan wakil rakyat seharusnya menjadi pelajaran dan cermin bagi semua pihak. Bagi para wakil rakyat, harus jadi pelajaran dan jadikan cermin hidup  bahwa citra Anda-anda sudah begitu buruk.

    Kepercayaan rakyat  yang sangat besar menjadi kunci penting bagi wakil rakyat. Kondisi yang sangat parah saat ini,  semuanya lepas tangah dan ramai-ramai membantah tudingan, jika sebuah kasus korupsi terungkap. Menyedihkan nasib Bangsa ini, kapan akan ada perubahan? (***)

Rp 23 M untuk Orang Miskin di OKI

Kayuagung, SN
    Upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Pemkab OKI OKI mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp 23 miliar melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (P2M2) untuk orang miskin.

    Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM beberapa hari lalu mengatakan, tujuan P2M2  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten OKI di bidang sandang, pangan, derajat sosial dan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

    Bentuk yang kami berikan melalui program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” kata Bupati setelah meresmikan pemugaran rumah di Desa Serigeni Lama Kayuagung Jumat lalu.

    Ia menjelaskan, Pemkab OKI tidak ingin setengah-setengah untuk mensukseskan program P2M2 tahun 2012 ini. ”Kita telah OKI agarkan  dana sebesar 23 Miliar dari APBD. Jumlah ini akan terus kita tingkatkan dari tahun ke tahun tidak hanya itu Anggaran Dana Desa pun akan kita tambah agar Desa juga dapat membangun sendiri fasilitas umum yang ada di desa” kata Ishak Mekki.

    Bentuk realisasi P2M2 itu menurut dia, seperti perbaikan rumah atau tempat tinggal keluarga miskin, penyediaan sumber air bersih, penyediaan fasilitas Mandi Cucu Kakus (MCK), penyediaan sumber penerangan utama, penyediaan sumber bahan bakar utama, pemberian bantuan pangan pokok, pemberian peningkatan gizi dan  memberikan fasilitas tempat usaha.

    Lalu ada juga memberikan fasilitas sekolah gratis dan berobat gratis, memberikan fasilitas sarana perhubungan seperti jalan desa atau jalan lingkungan, memberikan fasilitas paket A bagi kepala keluarg. “Ini adalah bentuk keseriusan kita dalam mengurangi beban masyarakat miskin,” jelasnya. (iso)

Pengguna Jamsoskes Menurun

Palembang, SN
    Untuk saat ini, jumlah masyarakat yang menggunakan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat telah banyak menggunakan jaminan kesehatan lainnya seperti Jamkesmas, ASKES, dan sebagainya.
Demikian diungkapkan oleh dr Lenawati Mkes dari Dinas Kesehatan Kota Palembang kemarin.

    Berdasarkan data dinkes Palembang, sasaran Jamsoskes pada 2009 berjumlah 716.513 jiwa sedangkan pada 2012 sudah berjumlah 516.144 jiwa. ASKES (178.260 jiwa), Jamsostek (111.573 jiwa), Jamkesmas (466.232 jiwa) sedangkan penguna jaminan kesehatan lainnya berjumlah 183.075 jiwa. “Terlihat jelas penurunan penggunannya dari 2009 hingga 2012,” ungkapnya.

    Syarat mendapat jamsoskes Sumsel Semesta? Lena mengatakan memiliki kartu tanda penduduk/kartu keluarga/surat keterangan domisili dan surat keterangan belum terjamin kesehatan lain dari lurah atau kepala desa di wilayah provinsi Sumatera Selatan.

    “Terkadang masih banyak warga yang belum terdata oleh RT atau lurah yang belum mendapat surat belum terjamin di oleh asuransi kesehatan lain sehingga pelayanan kesehatan belum dapat digunakan,” bebernya.

    Seharusnya, camat dan lurah sudah mendata warga yang belum mendapat jaminan kesehatan sehingga nantinya bila ada warga yang berobat maka dinkes dapat langsung melihat databasenya. “Hal tersebut lebih memudahkan untuk memantau mana warga yang belum terjamin oleh kesehatan yang lain,” ujar Lenawati.

    Kepala Puskesmas Merdeka dr Hj Desty Aryani MKes mengatakan siap melayani masyarakat yang ingin berobat. “Tetapi masyarakat juga harus mengetahui ada beberapa pelayanan yang tidak ditanggung oleh jamsoskes. Sejauh ini penyakit terbanyak yang sedang ditangani di Puskesmas kita adalah ISPA (Infeksi Saluran Penyakit Atas),” jelasnya.

    Adapun pelayanan yang tidak ditanggung tersebut, diantaranya bahan dan alat yang bertujuan untuk kosmetika, general check up, pembuatan gigi tiruan, pengobatan alternatif, pengobatan dalam upaya mendapat keturunan termasuk bayi tabung, pelayanan pada masa tanggap darurat dan pada kegiatan bakti sosial.(win)

Pembangunan Rumah Murah Tipe 21 Distop

Palembang, SN
    Setelah menunggu lama kepastian kelanjutan pembangunan rumah murah tipe 21 di kawasan Keramasan Musi II, akhirnya didapat kepastian bahwa pembangunan rumah murah yang diusung Pemprov Sumsel tersebut distop.

    Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Edward Djaya mengatakan, keputusan untuk menstop pembangunan rumah murah tipe 21 tersebut dikarenakan bertentangan dengan peraturan menteri perumahan.

    "Pembangunan rumah murah distop, karena bertentangan dengan peraturan menteri perumahan yang melarang membangun tempat tinggal dengan tipe 21," terang Politisi Partai Golkar ini, kemarin.

    Menurutnya, sesuai peraturan menteri perumahan pembangunan rumah yang diperbolehkan saat ini minimal tipe 36. "Oleh karena itu, kami sepakat pembangunan rumah murah tipe 21 di Keramasan distop," ujar dia.

    Ia menilai, penyetopan pembangunan rumah tipe 21 itu sudah tepat, karena rumah dengan tipe tersebut memang tidak layak huni. "Jelas tidak layak huni, karena dimana tempat makan, masak dan lainnya," tukasnya.

* Double Track Diharapkan Mulai Dibangun 2013

    Sementara untuk pembangunan rel kereta api jalur ganda dari mulut tambang Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA) pembangunannya dapat dilaksanakan pada 2013.
    "Kami berharap pada 2013 nanti jalan kereta api dua jalur (double track) itu sudah mulai dibangun," kata Edward.

    Dikatakannya, komisi IV sudah bertemu dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa terkait dengan pembangunan rel kereta api jalur ganda dari mulut tambang PTBA ke Lampung yang rencananya direalisasikan pihak swasta.

    "Kami menuntut pembangunan jalur ganda itu dibangun oleh negara, karena kesepakatan ditandatangani gubernur beserta investor India, PT Adhani yang disaksikan Presiden dengan dana Rp10 triliun itu terkendala dengan peraturan pemerintah," katanya.

    Didalam peraturan pemerintah disebutkan perusahaan yang ingin mengangangkut hasil bumi atau batu bara seperti PT Adhani harus memiliki tambang sendiri baru bisa melanjutkan jasa angkut, "sementara perusahaan itu hanya berkeinginan membangun double track saja," katanya.

    Setelah pertemuan dengan Hatta Rajasa, kata Edward, beliau menyanggupi untuk membangun double track menggunakan dana APBN. Menteri Perekonomian juga akan mengkoordinasi hal itu dengan Bappenas. "Namun kendalanya hanya satu, karena sampai hari ini belum pernah ada usulan dari pemerintah Provinsi Sumsel untuk pembangunan double track tersebut," terangnya.

    "Kami akan sampaikan pada rapat paripurna mendatang untuk segera menyiapkan proposal masalah pembangunan double track baik panjangnya dari Lahat ke Tanjung Api-Api, dan apa saja yang dibutuhkan supaya disiapkan. Agar kedepan, pada 2013 diharapkan pembangunan double track itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN murni sebesar Rp10 triliun," pungkasnya. (awj)

Warga Sepancar Marah, Tempat Mesum Dibakar

Baturaja, SN
    Kesepakatan yang dibuat bersama antara utusan Mucikari, PSK dan Pemerintah Kabupaten OKU untuk mengosongkan tempat pelacuran di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur paling lambat Jumat (13/7) ternyata sedikit terabaikan, buktinya hingga deadline yang disepakati masih banyak mucikari yang bertahan, dampaknya ratusan massa marah hingga membakar sejumlah bangunan yang selama ini diduga menjadi tempat pelacuran .

    "Bakar saja, bakar saja rumahnya, jangan dikasi ampun, waktu yang kita berikan sudah cukup, ayo kita bakar," teriak ratusan massa sekitar lokasi pelacuran yang memaksa petugas untuk ikut terlibat saat pengosongan lokalisasi sepancar yang digelar Jumat (13/7) sekitar pukul 14.30 WIB.

    Sebelum kedatangan petugas gabungan ratusan massa ini sudah berkerumun di kantor Lurah sepancar yang berjarak sekitar 1 Km dari lokasi. Tak siapa yang memulai, saat terjadi dialog antara petugas gabungan dengan mucikari yang masih ngotot bertahan pimpinan camat Baturaja Timur Mirdaili SSTP, Kapolsek Baturaja Timur AKP Handoyo, Kasat Reskrim AKP Median Utama dan kasat Intelkam Polres OKU AKP Agustan serta Kasat Pol PP Agusalim S.sos serta Iskandar perwakilan MUI   dengan mucikari, seketika jerit histeris terdengar begitu asap membumbung melahap rumah yang terbuat dari kayu ini, sontak saja dialog buyar dan penghuni lokalisasi berhamburan keluar menyelamatkan harta bendanya.

    “Kalau sudah begini kita tidak bisa berbuat banyak, emosi massa sudah tidak tertahan lagi, padahal tadinya sudah kami arahkan agar tidak anarkis,” terang Camat Baturaja Timur Mirdaili termangu menyaksikan keberingasan masa yang mempersenjatai diri dengan linggis, Martil dan Batu.

    Akibat kejadian itu sedikitnya 10 rumah esek-esek yang terbuat dari kayu serta semi permanen hangus dibakar masa hingga rata dengan tanah merupakan milik Herman, Vera, Murni, Benu, Hesti, Bani,Doni, jamal, Yanti, Andi Yoga, dan  Ponari.

    Wakapolres OKU Kompol Zahrul Bawadi mengakui saat kejadian jumlah masa setempat dengan jumlah petugas kalah banyak.

    “Memang semula kita prediksi penutupan lokalisasi ini akan berjalan damai, ternyata massa yang sudah terkonsentrasi sejak pukul 13.00 WIB tidak mau berkompromi, alasanya tempat pelacuran berada di tengah tengah pemukiman mereka hingga sangat berdampak pada status sosial keluarga yang tinggal di situ, persoalan inilah ahirnya mendorong pemerintah Kabupaten OKU menerbitkan Perda No.5 tahun 2011 tentang larangan pelacuran yang akhirnya menutup aktipitas PSK di sepancar untuk selama lamanya ,“ terang Zahrul. (had)

HArian Suara Nusantara Edisi 638, 12 juli 2012

Kota Palembang Akan Tambah 20 Pasar Baru

Palembang, SN
Jumlah pasar tradisonal di kota Palembang saat ini berkisar sekitar 50 pasar, jumlah itu dinilai belum cukup bagi kota Palembang yang kian pesat pembangunannya. Untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui PD Pasar Palembang Jaya, akan menamba jumlah pasar tradisonal pada tahun depan, sebanyak 20 pasar.

Kepala PD Pasar Palembang Jaya Syaifuddin Azhar mengatakan, pihaknya saat ini tengah mencari lahan kosong untuk dibangun pasar tradisonal atau pasar tumbuh. "Masih kita cari lokasi yang pas untuk membangun pasar tumbuh sebanyak 20 titik di tahun ini, kawasannya disekitar Lemabang, KM 7, Maskerebet, dan kawasan 10 ulu." ujar Syaifudin, Rabu (11/7).

Menurutnya, dengan ditambahnya pasar tradisonal atau pasar tumbuh di kota Palembang ini, pihaknya meyakini masyarakat akan lebih mudah memilih pasar untuk berbelanja kebetuhan sehari-hari. Dengan kata lain, bisa memilih tempat yang terdekat dengan daerah tempat tinggalnya. "Pasar tumbuh ini ditambah atas kerjasama dengan pengelola pasar dalam bentuk koperasi. Pemerintah memeberikan fasilitas seperti pembangunan gedung, drainase dan lapangan parkir, sedangkan pihak koperasi dapat berperan sebagai pengelola pasar dan menarik retribusi." katanya.

Pembangunan pasar tumbuh, lanjut dia, bukan hanya sekedar membangun atau memperbanyak pasar tradisonal. Melainkan lokasi pasar mesti dicocokan dengan luasan yang memadai. Minimal lokasi yang akan dibangun pasar tumbuh ini, mempunyai luasan yang besar, sehingga selain bisa menampung pedagang yang cukup banyak, tempat parkirnya juga memadai. "Minimal luasan pasar yang akan dibangun pasar tumbuh ini, seluas 1/2 hektar, jadi pasarnya tidak sempit dan terkesan luas." kata dia lagi.

Semenetera itu, terkait pertumbuhan pasar modern seperti indomaret dan alfamart menurutnya antara pasar modern dangan pasar tradisional tidak bersaing, karena beda kriterianya, pasar modern seperti Indomart tidak menjual sayur ataupun ikan. Sehingga pasar tradisional tidak perlu khawatir bersaing.

Dia pun menambahkan, retribusi pasar tradisonal yang kini sebesar Rp 5 ribu, dinilai masih sangat kecil. Karena idealnya retribusi pasar tersebut semestinya Rp 10 ribu. "Tapi kalau kita naikan lagi uang retribusi ini jadi Rp 10 ribu, dikhawatirkan nantinya pedagang mengeluh. Makanya saat ini, retribusi sebesar Rp 5 ribu itu tidak kita naikan dulu." ujar dia.

Terkait pertumbuhan pasar tradisonal baru untuk diperbanyak. Menurutnya pengelola dapat kemudahan, karena pedagang akan mendapatkan insentif bonus fee. "Jika sudah berjalan lancar baru ditarik retribusi. Selain itu fasilitas pendukung seperti parkir dan penghijauan lahan juga perlu dikembangkan agar pembeli betah." pungkasnya.(win)

Tunggakan Numpuk Sekwan Lempar Tanggung Jawab

Empat Lawang, SN
Masalah keuangan di Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Empat Lawang semakin rumit. Bahkan, ironisnya dalam mengatasi sejumlah tunggakan itu, Sekwan Drs H Burhansyah, MSi terkesan melempar tanggungjawab.

Informasi dihimpun koran ini menyebutkan, sejumlah tunggakan aktifitas sekretariat DPRD Empat Lawang hingga saat ini belum terbayarkan. Seperti, operasional kegiatan anggota DPRD, tunggakan bengkel, tunggakan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), tunggakan rumah makan, tunggakan media berupa pembayaran langganan koran dan iklan selama tiga bulan hingga operasional kegiatan para Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Sekwan.

Menurut beberapa sumber tunggakan itu mencapai hingga ratusan juta rupiah. Belum jelas kapan tunggakan tersebut akan dilunasi, namun pihak Sekwan terkesan melempar tanggungjawab dimaksud kepada Sekwan sebelumnya, yaitu Muas Akhmad, SE, MSi yang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Empat Lawang.

Terjadinya tunggakan dimaksud, diduga akibat adanya permasalahan penggunaan anggaran di Sekwan Empat Lawang. dimana isu santer saat ini, sekitar Rp 3,8 Miliar anggaran dipertanyakan arah penggunaannya. “kalau ada masalah defisit anggran seharusnya ada penyelesaian dari Sekwan itu sendiri, jangan terkesan melempar tanggungjawab,” kata sumber koran ini menolak disebutkan identitasnya.

Mengenai tagihan tunggakan, menurut dia, tidak etis jika dilayangkan surat penagihan ke Sekwan sebelumnya, sebab piutang dimaksud atas nama Sekretariat Dewan bukan atas nama pribadi sekwan sebelumnya.

“Yang jelas kami hanya minta penyelesaian tunggakan ini, bukan mau mempertanyakan kemana arah penggunaan anggaran sekwan selama ini,” imbuhnya

Sementara itu, Sekwan Empat Lawang Drs H Burhansyah, MSi ketika dikonfirmasi mengenai tunggakan itu, tidak bisa menjelaskan banyak. Hanya saja pihaknya mengakui saat ini dewan tengah mengalami defisit anggaran. Bahkan untuk melakukan pencairan dana triwulan ke 3 ini pun belum bisa.

“Untuk tagihan, silahkan ditujukan ke Sekwan lama. Saat ini belum bisa bicara pembayaran, karena masih defisit anggaran,” cetus Burhansyah. (eko)

Batubara Lahat dan Kepentingan Pemilik Modal

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

'SEJAK batubara di Lahat di eksplorasi, banyak kemajuan untuk kota itu, kota jadi ramai dan semarak. Kemudian banyak tenaga kerja yang terserap'. Itulah sepenggal kata dari salah satu konsultan tambang batubara di Lahat. Kota ramai dan semarak memang kondisi di jantung Kota Lahat saat ini, mobil bertambah banyak dan geliat kota terasa sampai malam hari.

Lalu apakah semarak dan meriah kota sudah mencerminkan tujuan dari eksplorasi bahan galian batubara yang sangat marak di Bumi Seganti Setungguan tersebut? Pengambilan bahan galian yang terkesan terburu-buru, karena tak melewati tahapan-tahapan selayaknya untuk tambang secara umum. Misalnya apakah sudah Pemkab Lahat sebelumnya melakukan penyelidikan kwalitas batubara, wilayah sebaran, cadangan batubara dan pembangunan infrastruktur saat tambang sudah dilakukan.

Okelah kalau penyelidikan kwalitas batubara, wilayah sebaran, cadangan batubara dikatakan sudah dilakukan sejak lama. Tetapi rasanya butuh waktu dan biaya yang sangat besar untuk melakukan itu semua. Dengan penerbitan KP yang dilakukan di era Bupati Harunata secara serentak, apalagi setelah ada perseteruan sebelumnya dengan PTBA, rasanya awal mula untuk memanfaakan bahan galian demi kemaslahatan umat diduga sudah melanggar rambu-rambu yang ada.

Penerbitan KP lalu langsung eksplorasi tiba-tiba mencuatkan eforia kesenangan luar biasa. Berharap banyak efek positif dari kondisi tersebut ada dimana-mana. Tetapi seiring berjalannya waktu kondisi berbalik arah. Terlihat ekpsplorasi dan pengangkutan batubara yang masih menggunakan jalur transportasi umum, dilakukan tanpa mengindahkan suara dan kepentingan rakyat.

Tergambar saat ini, yang penting batubara diambil dari perut bumi kemudian diangkut ke dermaga Pelabuhan Tanjung Api-api. Saat kepentingan pemilik modal dan kejar target seperti sekarang, nurani sama sekali tak ada.

Banyak sekali yang dikorbankan dengan sistem yang sudah salah sejak awal ini. Penguasa harus bertindak untuk semuanya. Jangan sampai penderitaan ini makin memuncak dan penderitaan semakin parah. Banyak contoh daerah-daerah penghasil tambang menjadi rusak dan terabaikan saat bahan galian habis. Tentu kita tak ingin seperti itu. Biar tak makin lengkap kesalahan dengan apa yang dialami rakyat, mari cari solusi terbaik. (***)

Marak Angkutan Liar di Pagaralam

Pagaralam, SN
Angkutan kota dan angkutan pedesaan liar bernomor polisi hitam masih marak di Kota Pagaralam Sumsel, hal ini menjadi salahsatu penyebab kemacetan dan kesemerautan kawasan kota. Demikian pantauan, Rabu (11/7).

Pantauan SN, angkutan kota (angkot) dan angkutan pedesaan (angdes) sering melanggar ketentuan tidak diperbolehkan masuk kawasan kota, bahkan masih saja leluasa hilir mudik mengangkut penumpang sejak pagi sampai sore hari dengan menerobos masuk Pasar Dempo Permai, sementara petugas terkadang sengaja membiarkannya.

Biasanya pelanggaran ini didominasi angdes tidak resmi yang masih mengunakan plat hitam, sedangkan angkot biasanya mengganti plat dengan mengecat kuning mirip angkutan resmi, untuk mengetahuinya saat terjaring razia petugas, tapi jarang dilakukan.
"Petugas sepertinya ada permainan dengan para sopir angkot dan angdes liar sehingga tindak memberikan sanksi tegas seperti tilang atau memberhentikan angkot liar itu masuk kota," kata Umidi (34) sopir angkutan kota resmi.

Ia mengaku, sudah sering protes kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam langsung, minta segera menertibkan angkot dan angdes liar tersebut, namun hingga kini belum ada tindakan tegas. Padahal kehadiran angkutan liar itu tidak saja telah membuat semeraut dan sopir angkot resmi tidak dapat penumpang termasuk terkadang mengganggu lalu lintas akibat parkir juga sembarangan.

Dia mengatakan, sebelum ada angdes dan angkot liar ada, biasanya sopir angkot resmi bisa membawa pulang keuntungan bersih sebesar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per hari. Tapi sekarang, sudah sulit apalagi jumlah ojek sepeda motor juga mengalami peningkatan.

"Sekarang sudah tidak jelas mana angkot dan angdes resmi, sebab semuanya sudah berobah mejadi plat kuning, kalau razia baru ketahuan," ungkapnya.

Menurut dia, kondisi ini rawan terjadi bentrok atau keributan antar pengemudi angkot resmi dengan yang liar. Bahkan juga cukup berpengaruh pendapan angkot resmi, dipastikan karena kalah bersaing dengan angkot liar tidak menawarkan ongkos yang resmi.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi, Drs H Agustiar Effendi, berjanji akan melakukan penertiban dan menindak tegas semua tindakan angkot dan angdes liar yang masih beroperasi, termasuk kalau ada petugas yang terlibat

"Saya janji akan tidak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran termasuk petugas di lapangan. Kami akan tertibkan semua angkot dan angdes liar tersebut, dan termasuk angdes yang sering melakukan pelanggaran dengan menerobos masuk ke kawasan pusat kota," kata dia pula. (asn)

Lewat Satu Tahun, Pembuatan Akte Lewat Pengadilan

Prabumulih, SN
Masyarakat Kota Prabumulih mengeluhkan pembuatan akte kelahiran anak mereka karena batas usia untuk pembuatan akte anak lewat satu tahun harus melalui Pengadilan Negeri (PN) sedangkan untuk pembuatan akte secara gratis di Dinas Dukacapil hanya dibatasi tenggang waktu dua bulan.

Warga juga mengeluh karena sering dipungut biaya berkisar Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu oleh oknum Dinas Dukcapil.

Kadin Dukcapil Kota Prabumulih Drs H Musthafa Anwar, Selasa (10/7) saat dibincangi di
ruang kerjanya mengatakan, sebenarnya untuk pembuatan akte kelahiran gratis tidak ada pungutan biaya apalagi usia anak masih di bawah dua bulan.

"Kecuali kalau yang bersangkutan ngasih uang yaaa pasti diterima. Mungkin tanda terima kasih mereka sedangkan dasar hukum untuk pembuatan akte kelahiran lewat satu tahun harus melalui Pengadilan Negeri berdasarkan UUD No 23 tahun 2006. Jadi kita sesuai prosuder," katanya.

Diakui Musthafa untuk pembuatan akte kelahiran masyarakat Kota Prabumulih saat ini mengalami penurunan hingga mencapai 60 persen.

"Untuk itu saya menghimbau agar orangtua yang baru melahirkan anak agar secepatnya mengurus akte kelahiran, kan gratis kalau di bawah dua bulan," ucapnya.

Ia menambahkan syarat syarat pembuatan akte kelahiran yakni fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), fotocopy surat akte nikah, surat kelahiran anak dari dokter atau bidan setempat dan biasanya untuk proses penyelesaian pembuatan akte ini memakan waktu setengah bulan. (and)

Harian Suara Nusantara, edisi 636- senin 9 juli 2012

Pegawai BRI Pagaralam Diduga Gelapkan Uang Nasabah

Pagaralam, SN
Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI), Cabang Kota Pagaralam, diduga menggelapkan uang nasabah Rp19 juta atas nama Asin warga Simpang Petani, Kelurahan Beringinjaya, Kecamatan Pagaralam Utara.

Kapolres Kota Pagaralam AKBP Abi Darrin melalui Kapolsek Pagaralam Selatan, Iptu Wantoro, Minggu (8/7) membenarkan adanya laporan dari salah seorang nasabah Bank BRI Cabang, Kota Pagaralam atas nama Asin yang mengalami kehilangan uang setelah diserahkan kepada pegawai bank tersebut.

Ia mengatakan, penyerahan uang tabungan dilakukan korban melalui Satpam bank sebanyak dua kantong warna hitam, masing-masing berisi Rp 15 juta dan Rp 19 juta lengkap dengan buku tabunganya.

"Merasa sudah saling kenal korban sudah sering melakukan penyetoran dengan cara dititip lebih dahulu melalui Satpam menghindari antrian, sehingga tidak merasa curiga akan terjadi peristiwa tersebut," ungkapnya.

Menurut dia, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Satpam dan korban untuk memastikan kebenaran laporan itu.

"Memang sesuai antara pernyataan korban dengan Satpam sudah menyerahkan uang dua kantong, hanya saja setelah dibukukan oleh kasir justru hanya diakui satu kantong saja," ungkap dia.
Dia mengatakan, kalau keterangan Satpam dua kantong uang tadi jusru disatukan, namun dari dua buku tabungan nasabah tersbut hanya satu yang diisikan.
"Kita baru memeriksa Satpam dan baru akan memanggil kasir termasuk beberapa pegawai BRI lainnya," kata dia.

Ia melanjutkan, sepertinya ada kerjasama antara kasir dan Satpam, hanya saja agak kesulitan membuktikan karena tidak ada saksi yang menguatkan dan bukti tertulis saat penyerahan.
"Satpam mengakui penyerahan dua kantong plastik hitam uang, tapi tidak dihitung masing-masing jumlahnya, karena langsung diserahkan kepada kasir," ujar dia.

Sementara itu menurut korban Asin, memang karena kondisi sedikit ramai sehingga harus mengantri, tapi karena ingin cepat pergi uang dua kantong plastik hitam berisi uang Rp19 juta dan Rp15 juta lengkap dengan buku tabungan.

"Saat penyerahan dengan Satpam sudah ditulis nominal uang dimasing-masing buku dalam kantong tersebut, tapi tidak tahu mengapa setelah diteriam kasir hanya satu kantong," ungkapnya.

Sudah sering, kata Asin, kalau jumlah tabungan banyak dititip dengan Satpam terutma bila kondisi bank ramai.

"Kalau jumlah uang kurang masih bisa masuk akal, tapi kalau hilang satu kantong tentunya ada unsur kesengajaan," kata dia lagi.

Asin mengatakan, persoalan ini sepenuhnya sudah diserahkan kepada aparat penegah hukum untuk mengungkapnya. (asn)

Pasokan Daging Sapi Terbatas

Diduga Adanya Penimbunan

Palembang, SN
Menjelang bulan puasa, kebutuhan daging secara langsung menjadi meningkat, tak pelak membuat pasokan daging sapi menjadi terbatas di pasar tradisional. Terlebi harga pun diisukan bakal mengalami kenaikan hingga 30 persen.

Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang Sudirman Tegoeh mengatakan, pasokan daging sapi dari rumah potong hewan (RPH) ke pasar-pasar tradisonal seperti dipasar Induk Jakabaring dan pasar 16 Ilir. Tidak ada pengurangan, namun yang membuat pasokan daging sapi tersebut berkurang. Karena pihak pasar melakukan penimbunan, "Artinya pihak pasar berlaku curang, dalam sehari kita memotong sapi di RPH sebanyak 45 ekor perhari. Itu sama saja sebanyak 8 ton." katanya, Minggu (8/7).

Menurut dia, jumlah 8 ton perhari itu adalah kalkulasi kebutuhan seluruh warga kota Palembang yang mengkomsumsi daging dalam satu hari. "Jadi, kalau benar kami yang membatasi pasokan daging ke pasar tradisonal itu. Maka itu salah, justru ada kecurangan yang dilakukan oknum pedagang." jelasnya.

Para pedagang tersebut, melakukan penimbunan daging sehingga menyebabkan stok daging di pasar minim. Karena ingin mencari keuntungan dengan jumlah besar, terlebih H-7 jelang puasa nanti. Harga daging sapi bakal mengalami kenaikan hingga 30 persen, "Satu pekan jelang puasa harga daging sapi naik, saat ini saja harganya berkisar Rp 70-75 Ribu perkilo. Apalagi nanti kalau naik," jelas dia.

Untuk itu, pihaknya pun akan mengantisipasi kenaikan harga daging sapi, dengan cara menambah pasokan daging sapi ke pasar-pasar. "Sehingga kenaikan, diimbangi dengan kebutuhan daging yang akan meningkat dibulan puasa." katanya.

Daging sapi yang akan ditambah atau didrop ke pasar dengan kisaran 20 persen itu. Bakal dilakukan pihaknya saat mendekati jelang hari raya, "Dua pekan lagi hari raya pasokan daging sapi dipastikan sudah kita drop hingga 20 persen." katanya.

Sementara salah satu pedagang daging sapi dikawasan pasar 16 Ilir, Budi mengaku kalau mendekati puasa permintaan masyarakat akan konsumsi daging meningkat. "Kalau permintaan banyak, otomatis harga pun kita naikan, tapi jika permintaan menurun maka sebaliknya akan kami turunkan harganya. Saat ini, harga daging naik, normalnya Rp60-70 Ribu perkilo, sekarang Rp70-75 ribu." katanya.(win)

Kisruh dan Batubara Lahat yang Membuat Rakyat Tersiksa

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

CITA-CITA menjadikan kekayaan alam Lahat berupa batubara akan menyejahterakan rakyat 'Bumi Seganti Setungguan' masih jauh panggang dari api.

Kondisi saat ini bukannya cita-cita tersebut bisa terwujud, justru protes berkepanjangan terhadap efek buruk yang ditimbulkan. Faktor utama soal transportasi pengangkutan batubara yang masih menggunakan jalan raya untuk umum, yang jelas melanggar undang-undang. Tak hanya itu, pemberian dan penerbitan KP yang dilakukan mantan Bupati Lahat H Harunata masih meninggalkan prahara. Karena gugatan ke KPK untuk masalah ini sudah didaftarkan.

PTBA sebagai perusahaan pertambangan batubara yang sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah dimana KP merasa diambil Lahat, memang sudah sah melakukan jalur hukum. Dasar untuk masalah ini sebelumnya karena terbitnya KP yang jelas merugikan PTBA. Harunata sendiri berdasar pemberian izin itu terkait dengan keinginan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Lahat.

Keinginan investor untuk maraup untung di wilayah Lahat cukup beralasan. Pasalnya, kandungan batubara di wilayah tersebut disinyalir masih melimpah ruah. Tentu ini menjadi pembahasan menarik, kandungan batubara yang melimpah ruah, kwalitas yang baik, wilayah cakupan tambang yang luas memerlukan penelitian yang panjang dan dilakukan secara berkala dengan waktu yang tak sedikit. Tentu saja penelitiannya memerlukan dana yang sangat banyak.

Dengan penerbitan KP yang 'terburu-buru' dengan alasan untuk menyejahterakan rakyat Lahat, tentu dengan dasar kuat juga. Apakah Lahat sudah melakukan penelitian dan penyelidikan untuk kondisi ini? Rasanya jawabannya hal yang sangat sulit dilakukan. Lalu apakah dokumen milik BUMN PTBA sebelumnya sudah diketahui banyak pihak, lalu banyak investor tertarik?
Bila untuk kesejahteraan rakyat, tentu semua akan setuju eksplorasi batubara dilakukan dengan maksimal. Tetapi yang sangat menyakitkan saat ini, semuanya tak sesuai cita-cita mulia. Bahkan rakyat Sumsel harus menelan pil pahit, berupa kemacetan berjam-jam dan efek buruk lainnya.

Lingkaran atau keterkaitan untuk semua efek tambang sudah terjadi saat ini. Tentu saja pasar batubara asal Lahat sudah tercipta, hukum pasar pun sudah ada. Konsumen batubara dengan ikatan kontrak dipastikan sudah terikat, begitu juga dengan sistem transportasi yang saat ini terus menuai protes. Konsumen tak akan mau rugi dengan uang yang sudah dibayarkan, hingga tuntutan batubara harus ada adalah harga mati.

Pengambil keputusan harus turun untuk menyelesaikan masalah ini, terus protes dan menempuh jalur hukum tak akan menyelesaikan masalah. Karena itu semua hanya mengulur-ngulur waktu, hingga ujung-ujungnya batubara di Lahat akan habis dan rakyat menjadi korban.
Cita-cita mulia memanfaatkan bahan galian tambang terbesar di Indonesia akhirnya akan menjadi bias, karena ujung-ujungnya hanya pemilik modal yang akan untung. Belum terlambat Bung!! (***)