Ganti Rugi Lahan Belum Jelas

* Rencana Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya

Palembang, SN
    Rencana peletakan batu pertama Masjid Raya Sriwijaya di Jakabaring dilaksanakan 11 November mendatang, dilakukan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Namun mengenai ganti rugi lahan warga tersebut belum jelas, sebab warga disana mengaku belum menerima ganti rugi dari pemerintah.
    Kasi Pemerintahan Kecamatan SU I, Abdul Kasim mengungkapkan, warga yang bermukim diatas lahan seluas 15 hektar yang berlokasi di Jalan Gubernur HA Bastari dan Jalan Pangeran Ratu tersebut mulai resah. "Sebab sebagian besar masyarakat memiliki alat bukti berupa dasar-dasar kepemilikan tanah. Padahal Pemprov Sumsel sebelumnya telah mengklaim lahan sebagai milik pemerintah. Dari hasil kunjungan dilapangan beberapa waktu lalu, masyarakat mulai resah," tuturnya, dalam rapat membahas masalah pematapan lokasi peletakan batu pertama Masid Raya Sriwijaya di Ruang Rapat Bina Praja, Jumat (7/10).
    Dia mengungkapkan, sebagian besar masyarakat menginginkan hak yang sama yakni penggantian tanam tumbuhan atau santunan pindah bangunan.
    "Saat ini masyarakat belum pernah menerima ganti rugi dari Pemprov Sumsel. Masyarakat telah mengetahui akan segera dibangun Masjid Raya Sriwijaya diatas lahan yang didiaminya, sebab peringatan telah dilayangkan pemerintah ke masyarakat sejak 2009. Karena sampai sekarang belum terima ganti rugi masyarakat anggap Pemprov Sumsel hanya menggertak," terangnya.
    Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov Sumsel, Mulyadin Roham mengatakan, pihaknya telah mengganti rugi sekitar 85 persen lahan tersebut.
    Lanjutnya, untuk itu kepada Biro Aset dan Keuangan Setda Pemprov Sumsel untuk segera menginventarisir nama-nama pemilik lahan yang sudah diganti rugi dan mana yang belum diganti rugi.
    Dia menambahkan, bagi warga yang belum menerima ganti rugi akan segera dipanggil untuk membicarakan permasalahan ganti rugi lahan tersebut. "Kita ada daftar lahan mana saja yang telah diganti rugi dan yang belum," jelasnya. (pit)

Sengketa Lahan PTBA, DPR Usulkan Status Quo

PALEMBANG,SN
Komisi VII DPR melalui Panja Minerba (Panitia Kerja Mineral dan Batu bara) dalam kunjungannya ke Kabupaten Lahat terkait dengan tumpang tindih lahan antara PTBA Tbk dan 36 perusahaan tambang swasta, meminta dilakukan status quo atas lahan tersebut.

Anggota Komisi VII DPR Bobby Adhityo Rizaldi,kemarin mengatakan, akhir pekan lalu Panja Minerba sudah melakukan kunjungan ke PTBA di Tanjung Enim dan bertemu direksi dan ke Kabupaten Lahat bertemu bupati.

“Untuk kawasan yang menjadi sengketa, Panja meminta Bupati Lahat dan perusahaan yang sekarang melakukan penambangan menghentikan kegiatannya, dan kawasan tersebut menjadi area status quo sampai ada keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah pusat,”ujar Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini.

Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) tersebut, Panja Minerba DPR menemukan bahwa lahan wilayah kerja pertambangan tersebut masih dalam sengketa dan kini masih dalam proses verifikasi clean and clear di Dirjen Minerba Kementrian ESDM.

“Panja Minerba DPR akan membawa masukan dari Kabupaten Lahat dan PTBA untuk memformulasikan penyelesaian yang terbaik bagi tata kelola tambang di sana. Seperti di Morowali, atas rekomendasi Panja, Bupati Morowali menutup produksi lahan Inco di area sengketa dengan diberi pita kuning atau police line. Selajutnya lahan tersebut dikembalikan penguasaannya kepada negara,” katanya.

Bobby mengimbau menyangkut sengketa antara PTBA dengan puluhan perusahaan swasta tersebut,“Dalam upaya penegakan hukum, siapapun harus menghormati peraturan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini lahan dalam sengketa dan belum diverifikasi Dirjen Minerba, belum bisa ditambang,”katanya.

Penegasan senada juga disampaikan anggota Komisi VII Zainuddin Amali.“Kita minta untuk dilakukan status quo.Ini berlaku kepada kepada kedua belah pihak,PTBA dan para perusahaan tambang swasta,”katanya. Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini, permasalaham yang terjadi saat ini lebih dikarenakan masingmasing pihak merasa bahwa tanah itu milik mereka.

“PTBA selama ini mengaku kalau KP itu adalah lahannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Lahat justru memberikan lahan itu kepada perusahaan lain, karena merasa lahan itu masih berada di ruang lingkup aset pemerintah kabupaten sendiri. Dari sinilah yang sering timbul permasalahan,”tambahnya.

Komisi VII sendiri melalui Panja Minerba terus berupaya menertibkan semua kegiatan perusahaan pertambangan yang beroperasi tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan serta tidak mengacu pada Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Kita ingin menyelesaikan masalah ini.Menjadi semacam fasilitator.Makanya kita minta keduanya untuk tetap tenang. Status Quo ini diberlakukan sehinggaadakeputusantetap. Jadi jangan sampai ada kegiatan,” kata Wakil Ketua Komisi VII ini Menurut Zainuddin Amali, permasalahan sengketa lahan pertambangan merupakan masalah klasik dan telah terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

“Sampai 2011 Dirjen Minerba telah mengeluarkan 14.000 izin KP. Jumlah ini sudah terlalu banyak. Bukan tidak mungkin terjadi konflik antara perusahaan dan pemerintah kabupaten setempat. Termasuk di Kabupaten Lahat ini,”tandasnya. (be/rel/sind)

Lagi, Malaysia Caplok Wilayah RI

Jakarta - Malaysia kembali melakukan tindakan yang dinilai curang terkait batas wilayah. Komisi I DPR menemukan fakta Negeri Jiran itu mencaplok wilayah RI di Kalimantan Barat.

"Di Camar Bulan kita hilang 1.400 Ha tanah dan di Tanjung Datu kita hilang 80.000 meter persegi pantai," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin saat dihubungi, Sabtu (8/101).




Komisi I DPR meminta Pemerintah Indonesia secepatnya melakukan perundingan dengan pihak Malaysia, agar masalah ini tidak biarkan begitu saja.

"Awalnya saya dapat informasi, lalu saya investigasi. Ada data-data itu, wilayah kita terambil (Malaysia). Untuk itu, pemerintah harus berunding ulang (dengan Malaysia)," ujar Wakil Komisi I DPR TB Hasanuddin kepada liputan6.com, Ahad (9/10).

Menurut penjelasan TB Hasanuddin, di Camar Bulan dan Tanjung Datu, sudah berdiri mercusuar. Hal ini menandakan wilayah tersebut sudah dimiliki atau dikuasai oleh Malaysia. "Itu kelalaian tim komite kita, komite perbatasan Indonesia. Di sana juga sudah ada mercusuar," tuturnya.

Apakah Pemerintah RI tahu masalah ini? "Saya nanya ke Menlu, dia jawab tidak tahu," jawabnya.
 
Sayangnya, lanjut Hasanudin pemerintah pusat diam saja atas sikap Malaysia itu yang dinilai keterlaluan. "Kita "mengalah" begitu saja terhadap Malaysia," imbuhnya .

Peristiwa ini, lanjut politikus PDI Perjuangan ini, telah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu. Langkah Malaysia ini adalah hal serius yang harus segera disikapi.

"Karena akibatnya kita kehilangan garis pantai dan ribuan ha wilayah laut," tuturnya.(ndr/lrn)

Pangdam-Kapolda Bahu Membahu Selesaikan venue SEA Games

Pangdam (kiri) -Kapolda (kanan)

Palembang, SN
    Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI S Widjonarko dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik Mulyana Arief beserta segenap anggota TNI dan Polri melaksanakan penimbunan pasir di venue volly Pantai  Jum’at (7/9) bertempat di komplek SEA Games Jaka Baring Palembang.
    Pangdam II Sriwijaya di sela-sela kegiatan tersebut mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban dan komitmen bagi segenap prajurit  TNI untuk selalu tampil manakala ada masyarakatnya yang mengalami kesulitan.
    Selanjutnya kepada segenap komponen masyarakat Sumsel, pangdam mengajak untuk bersama-sama bahu-membahu mengatasi kesulitan yang tengah dihadapi oleh masyarakat dan secara bersama-sama pula menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungan   masing-masing, sehingga semakin kondusif, terutama dalam rangka menghadapi pelaksanaan SEA Games XXVI  yang tinggal beberapa hari lagi.
    "SEA Games XXVI yang akan digelar di Palembang  pada  November mendatang ini,   merupakan    hajat     besar bersama yang harus kita dukung secara penuh  demi kesuksesan dan kelancarannya, karena hal ini bukan hanya membawa nama baik Provinsi Sumatera Selatan, tetapi nama baik bangsa Indonesia secara keseluruhan," terang Pangdam.
      Oleh karena itu, mari kita pelihara situasi yang kondusif untuk mendukung kelangsungan pelak-sanaan pembangunan dan even internasional SEA Games XXVI di wilayah  Sumbagsel, tegas Pangdam.(win)

Kejar Target, Pembuatan E-KTP Dibuka Hingga Malam

PALEMBANG– Kejar target, layanan pembuatan KTP elektronik (e-KTP) dilakukan Pemkot Palembang hingga pukul 20.00 WIB malam.Camat Ilir Barat (IB) II Sadaruddin menuturkan, hingga saat ini pelayanan perekaman data e-KTP di wilayahnya tidak mengalami kendala apa pun. Hanya, ada beberapa warga yang tidak dapat hadir saat jadwal giliran untuk membuat e- KTP.

“Itu sebabnya, pelayanan dibuka hingga malam karena dapat membantu mereka yang tidak bisa datang pada pagi atau siang hari,”imbuhnya. Antusiasme warganya untuk mendapatkan pelayanan e- KTP sangat tinggi. “Bila dibandingkan pagi atau siang harinya, lebih ramai malam hari. Mungkin, sebagian besar warga memilih malam karena suasananya nyaman, tidak panas,”tukasnya. Jumlah wajib e-KTP yang dilayani pihaknya per hari sudah tembus 380 orang. Untuk itu, Sadaruddin mengharapkan warga tertib dalam mengurus proses pembuatan e-KTP.

“Proses pelayanan pembuatan e- KTP di IB II ini dilakukan dengan acak sesuai per rukun tetangga (RT),”kata dia kemarin. Sementara itu,berdasarkan catatan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palembang, hingga kemarin baru 29.000 lebih warga Palembang yang sudah melakukan rekam data e-KTP. Hal ini berarti, baru 2% dari total 1,2 juta jumlah warga Palembang wajib KTP yang membuat e-KTP. Kepala Dinas Dukcapil Kota Palembang Abdullah S Farhan menjelaskan, ke-29.000 warga tersebut hanya melakukan rekam data.

Sementara, proses cetaknya diserahkan ke Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. Jika hasil output e-KTP sudah jadi, akan langsung dikirim kembali ke Dinas Dukcapil Palembang. Selanjutnya, e-KTP didistribusikan ke 16 kecamatan di Kota Palembang.“Jadi,e- KTP-nya tidak langsung jadi di tempat,”ujarnya kemarin. Saat ini, sambung Farhan, sudah 14 kecamatan yang mendapatkan dua unit peralatan untuk pembuatan e-KTP. Bahkan, di Kecamatan Ilir Timur (IT) II sudah mendapat tiga unit peralatan, karena jumlah wajib KTP di wilayah tersebut mencapai 138.000 jiwa.

Rencananya di IT II ditambah lagi menjadi 5–6 set peralatan lagi, sehingga totalnya mencapai 7–8 set. “Dua kecamatan lagi, yaitu Sukarame dan Kalidoni, juga akan mendapat tambahan peralatan. Kita sudah minta pusat untuk segera mengirimkan peralatan tambahan untuk mempercepat pelayanannya,” kata Farhan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Husni Thamrin menilai sejauh ini ada dua kecamatan yang belum mencapai target perekaman e- KTP, yakni di Kecamatan IT I dan IT II. “Di dua kecamatan ini (warga yang membuat e- KTP) masih di bawah 300, padahal alat sudah ada dua unit,”katanya.

Untuk itu, Husni mengharapkan pihak kelurahan dan kecamatan untuk proaktif mengajak dan mengawal warga dalam memenuhi undangan pembuatan e-KTP. Dengan demikian, target penyelesaian bisa dicapai. Apalagi, petugas menerima layanan pembuatan e-KTP hingga pukul 20.00 WIB.“Kita harapkan,pada 2011 ini proses perekaman data e-KTP ini sudah bisa selesai,” ujar Husni.(yul/sav/sind)

Puluhan Jembatan Gantung di Muara Enim Rusak Parah

jembatan yang putus beberapa waktu lalu

MUARAENIM– Puluhan jembatan gantung di Kabupaten Muaraenim rusak parah. Sebagian besi penyangganya sudah keropos, kawat (sling) jembatan lepas dan putus, kayu lapuk serta fondasinya retak dan labil.

Kepala Bidang (Kabid) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Bina Marga Muaraenim Fahmi mengakui kondisi ini. Karena itu, pihaknya segera memperbaikinya. “Sekitar 20% dari jembatan yang ada harus segera mendapat penanganan. Untuk itu, mulai tahun ini kita sudah mulai melakukan perbaikan secara bertahap,” ujar Fahmi di Muaraenim kemarin.

Menurut Fahmi, pasca tragedi putusnya jembatan gantung di Desa Ujan Mas Lama yang menelan satu korban tewas dan puluhan luka-luka beberapa waktu lalu, pihaknya telah mendata secara detil seluruh jembatan di Kabupaten Muaraenim. Untuk tahun ini, pihaknya akan melakukan rehabilitasi 10 unit jembatan yang ada.Sedangkan,sisa lainnya akan di perbaiki secara bertahap. “Rehabilitasi jembatan kita lakukan sesuai dengan prioritas, yakni dilihat dari yang kondisinya benar-benar sudah urgen dan yang lalu lintasnya paling padat,”kata Fahmi.

Ke depan,bila memungkinkan, pihaknya akan mengganti seluruh jembatan gantung yang ada dengan spesifikasi yang lebih baik.Seperti ukuran tali sling yang lebih besar dan lantai jembatan dari besi.Jadi, jembatan bisa menahan beban lebih berat dan tahan lama. Jembatan gantung yang ada di wilayah Muaraenim tersebar masing-masing 10 unit di Kecamatan Muaraenim, 7 unit di Ujanmas,6 unit di Gunung Megang, dan 4 unit di Lawang Kidul. Kemudian, ada 3 unit di Talang Ubi, 3 unit di Semende Darat Laut (SDL), 2 unit di Semende Darat Ulu (SDU),1 unit di Semende Darat Tengah (SDT),dan 1 unit Lubai serat 20 di Tanjung Agung.

Seluruh konstruksi jembatan dibangun dari beton dan sling baja dengan lantai kayu. Sedangkan, ukuran jembatan bervariasi mulai panjang 258–16 meter dan lebar dari 1,2–2,7 meter. “Untuk kondisi jembatan belum bisa dipastikan sebab tahun pembuatannya bervariasi. Namun, kita akan terus melakukan pemantauan, khususnya bagi jembatan yang tahun pembuatannya sudah lama,” ujar Fahmi. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat sama-sama menjaga aset yang telah ada. Seperti, tidak menggunakan jembatan gantung melebihi kapasitas serta tidak melewati jembatan secara bersamaan agar beban tidak bertumpu pada satu titik.

Sedangkan,pihak perusahaan di sekitar desa yang mempunyai jembatan gantung diminta bisa membantu pembangunan tersebut karena dana yang digunakan untuk membuat satu jembatan gantung cukup besar. “Keberadaan jembatan gantung sangat diperlukan guna memperlancar urat nadi dan perekonomian masyarakat desa,”kata dia. Iskandar, masyarakat Desa Guci,Kecamatan Ujanmas,Muaraenim, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab yang hanya memperbaiki jembatan gantung di desa tersebut.Sebab, masyarakat setempat mengharapkan rehabilitasi total.

“Kami harap jembatan ini bukan hanya sekedar mendapat perbaikan saja.Tapi direhab total, biar aman saat digunakan warga,”ungkapnya. (feb/ast/sind)

OKU Kucurkan 3,5 Miliar untuk 140 Desa

Yulius Nawawi (Bupati)

BATURAJA – 
Mulai hari ini (8/10),alokasi dana desa (ADD) 2011 akan dicairkan Pemerintah Kabupaten OKU. Pencairan dana ini dilakukan melalui rekening penerima dana. Dana ADD yang akan dicairkan mencapai Rp3,5 miliar.

“Besok (hari ini), dana ADD akan diberikan secara simbolis oleh Bupati OKU kepada penerima dana ADD di Desa Gunung Liwat (kecamatan Pengandonan),” kata Kabid Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten OKU Nanang Nurzaman kemarin. Jumlah desa yang menerima dana ADD sebanyak 140 desa. Setiap desa mendapatkan dana ADD sebesar Rp25 juta. Dia menjelaskan, pencairan dana ini dilakukan di rekening Bank SumselBabel cabang Baturaja.

Dana ADD memiliki banyak fungsi.Misalnya pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp20 juta, bantuan karang taruna Rp500.000, bantuan untuk PKK Rp2 juta, dan Rp2,5 juta untuk biaya administrasi laporan desa. ”Syarat untuk dapat mencairkan dana ADD yakni desa telah membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.Kemudian pemerintah desa juga membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD tahun lalu (2010),”ucapnya. Dia berharap pemanfaatan dana ini sesuai hasil musyawarah desa setempat. “Serta membuat laporan hasil kegiatan dana ADD ke BPM-PD Kabupaten OKU,” pungkasnya.

Salah satu warga Ulu Ogan berharap pemanfaatan dana dari pemerintah tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Diman,dia dan warga lain siap memantau penggunaan dana tersebut di masyarakat. “Kita berharap dananya bisa tepat guna dan tepat sasaran,”ujarnya. (erw/sin/net)

Edisi Cetak 481, Jumat 7 Oktober 2011

 

1.200 Hektar Lahan Terancam Digusur, Ratusan Petani OKI Gagal Panen

PALEMBANG– Ratusan petani, warga Desa Nusantara Jalur 27, Air Sugihan OKI, terancam gagal panen. Pasalnya, 1.200 hektare (ha) lahan pertanian mereka terancam digusur PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML).

Menurut Koordinator Forum Petani Nusantara Anwar Sadat, sebanyak 1200 ha tanaman padi warga bakal hilang lantaran kehadiran PT SAML.Alasannya, karena warga yang sudah menempati lokasi sejak 10 tahun lalu dianggap menempati lahan pertanian mereka. ”Tidaksedikitbentukintimidasi yang dilakukan PT SAML untuk mengusir warga.Namun, warga memilih bertahan dan ingin memperjuangkan apa yang diusahakan sejak lama,” kata dia saat dibincangi di GedungDPRDSumselkemarin.

Direktur Walhi Sumsel itu mengatakan, selain menurunkan alat berat yang merusak tanaman padi, perusahaan itu juga melibatkan aparat untuk menakuti warga. Tujuannya agar bisa mengganggu kenyamanan penduduk, sehingga warga tersebut memilih pindah ke lokasi lain. ”Kami tahu negara melalui Undang-undang No 22 juga mengatur perlindungan lahan pangan berkelanjutan.

Itu sebabnya kami hadir dan mengadukan nasib ke Komisi II DPRD Sumsel dengan harapan bisa mendapatkan kembali lahan warga,”tuturnya. Kemudian, sambung Sadat, hasil dari dengar pendapat di Pemprov Sumsel,yang dihadiri Kepala BPN (Badan Pertanahan Negara) Sumsel pada 26 September lalu, ternyata diketahui bahwa PT SAML tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Sehingga Sadat yakin lahan yang sudah diusahakan warga secara turun menurut itu bisa di-enclave. Sementara, Sekretaris Forum Petani Nusantara Sukirman mengungkapkan, pada awalnya tanah tempat mereka hidup adalah Lahan APL (Areal Penggunaan Lain). Namun sejak tahun 1980, banyak warga yang datang dari Jawa dan mulai bercocok tanam di lahan areal APL yang banyak hama dan binatang buas. Akhirnya u lahan yang mereka sejak tahun 2005 itu menghasilkan.

Namun anehnya,ujar Anwar Sadat,pada 2007 turun izin prinsip PT SAML dan menurunkan alat berat saat padi sedang berisi. ”Kami sempat mengalami kerugian besar ketika alat beras merusak padi kami yang sedang bunting (berisi).Namun, kami sempat melakukan perlawanan demi mempertahankan padi kami,”ungkap Sukirman.

Menyikapi permasalahan tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Sumsel Saifurrahman mengatakan,dewan sudah menerima keluhan yang disampaikan warga. Untuk itu dewan akan berusaha mewujudkan harapan petani di Air Sugihan OKI. ”Hal pertama yang akan kami lakukan yakni berkerja sama dengan Komisi I karena masih menyangkut lahan,”kata dia. Namun, karena ini merupakan lahan pertanian tanaman pangan, Komisi II perlu ikut campur.

Sebab,akan sangat merugikan jika lahan pangan pertanianinibergantidenganlahan perkebunan.“Terlebih bila melihat kondisi krisis pangan yang terjadi saat ini,”katanya. Tentang intimidasi masih terus berlangsung, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membenarkan masih kerap terjadi.

Meskipun pada 2008–2009 sempat tidak ada intimidasi karena perusahaan tidak melakukan aktivitas, sejak 2010 sampai sekarang, terjadi lagi aktivitas sehingga mengganggu lahan warga. (sid/mun/sin/net)

Kapolsek SU I Diduga Memeras

PALEMBANG – Oknum Kapolsek Seberang Ulu (SU) I Palembang Kompol Richad B Pakpahan dilaporkan M Darjus,49, warga Lorong Kawasan, RT 022/006, ke Siaga Ops Polda Sumsel dan Bid Propam Polda Sumsel karena diduga telah melakukan pemerasan dan perampasan terhadap korban.

Korban melapor pada Kamis (6/10) sekitar pukul 14.45 WIB dengan didampingi para saksi. Laporan korban No LPB/544/- X/2011/SUMSEL sudah diterima petugas Siaga Ops Polda Sumsel dan diteruskan ke penyidik Direktorat Reskrim Umum Polda Sumsel dan Bid Propam Polda Sumsel. Di hadapan petugas,korban mengatakan,kasus pemerasan terjadi pada Senin (22/8), tepatnya di ruang Kanit Reskrim Polsek SU I Ipda AK Sembiring.

Saat itu anak korban bernama Tomy ditangkap anggota Reskrim SU I pimpinan Kanit Reskrim Ipda Sembiring. ”Anak saya yang sedang bawa mobil kantor pelat merah distop Kanit Reskrim dan anggotanya saat razia di Jakabaring,” ungkap Darjus kemarin. Selanjutnya, korban disuruh turun dari mobil untuk menunjukkan surat kendaraan, tapi sebelum menunjukkan surat kendaraan, Kanit Reskrim Ipda Ak Sembiring langsung memerintahkan anak buahnya menangkap anaknya.

”Dia (kanit Reskrim) bilang anak saya terlibat kasus pemerasan bersama temannya beberapa bulan lalu.Kemudian, anak saya dibawa ke Polsekta SU I Palembang untuk diperiksa lebih lanjut,”paparnya. Di Polsekta SU I,anaknya disuruh Kanit menelepon orang tuanya agar datang ke Polsekta.“ Dalam pertemuan kami bertiga itu, Kapolsek minta uang Rp25 juta, jika anak saya mau keluar dari tahanan.

Saya bilang sama Pak Kapolsek SU I waktu itu, saya cuma ada Rp15 juta saja, lalu uang Rp15 juta itu diambil Kapolsek,dan Kapolsek bilang sisanya nanti ya,” katanya. Terpisah, Kapolsek SU I Palembang Kompol Richad B Pakpahan membantah telah melakukan pemerasan dan perampasan sebagaimana dituduhkan pelapor.

”Saya tak pernah meminta uang, apalagi memeras terhadap korban.Memang kasus yang menimpa anak korban kita tangani. Bahkan, korban sendiri yang meminta anaknya ditangguhkan dalam kasus ini dan memang waktu itu kita pelajari terkait penangguhan nya,” pungkas Richad saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya kemarin. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sabaruddin Ginting melalui Pamen di Bid Propam Polda Sumsel AKBP Ikshan mengaku belum menerima laporan itu.”Kalau memang ada, akan kami proses sesuai ketentuan berlaku,”tandas Iksan.(ade/sin/net)

Kecamatan Talang Kelapa Sudah Layani Pembuatan e-KTP

warga sedang scan retina untuk e-ktp

Banyuasin, SN          
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sudah memulai pembuatan e-KTP sejak Rabu (5/10). Pembuatan e-KTP yang sudah mulai dilakukan ditengah-tengah kendala teknis lainnya dibeberapa kecamatan di Banyuasin.
         “Kami sudah bisa melaksanakan pembuatan e-KTP duluan karena kami persiapkan, dan kelihatannya Kecamatan Talang Kelapa siap menjadi tuan rumah launching e-KTP kabupaten Banyuasin,” kata Camat Talang Kelapa Yusrizal saat diwawancarai seusai pisah sambut Kajari Banyuasin di Graha Sedulang Setudung (GSS), Kamis (6/10).
         Yusrizal mengatakan, pembuatan e-KTP di Kecamatan Talang Kelapa pada pembukaan hari pertama baru bisa melayani 48 orang saja, sementara pelaksanaan hari ke dua hanya sanggup melayani 50 orang saja.
         “Kalau saya perkirakan rata-rata pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Talang Kelapa hanya mampu melayani 50 orang per hari, kecualai ada tambahan jam lembur, namun hingga sekarang belum ada jam lembur,” jelas Yusrizal.
          Yusrizal mengatakan, masyarakat jangan cemas dengan target yang mampu dilaksanakan oleh petugas kecamatan, sebab keterbatasan alat yang disediakan di Kecamatan hanya satu buah melayani penduduk terpadat se-Banyuasin.
          Pemerintah kecamatan juga menyediakan layanan yang maksimal kepada pembuat e-KTP yang sedang mengantri di tenda, sebaiknya sambil membawa makanan sendiri karena pihak kecamatan tak menanggung konsumsi bagi warga.
          Tapi untuk menghindari kekacauan antara antrean pembaut e-KTP petugas e-KTP menyediakan kartu antrean bila diperlukan. “Siapa yang datang duluan dilayani terlebih dahulu, sebaliknya yang datang terlambat dilayani terahir,” kata Yusrizal.
           Dikatakan Yusrizal, manfaat e-KTP bisa meminimalisir dan mendeteksi kemungkinan adanya warga yang dicurigai sebagai teroris. Manfaat lainnya kata Yusrizal bisa menjadikan tertib adminitrasi kependudukan di lembaga pemerintah dan sebagai sumber data pelayanan publik.
           “e-KPT sangat kita tunggu-tunggu dan didukung oleh masyarakat. Setiap kelurahan dan desa melalui Rt/Rw harus mensosialisaikan agar setiap warga memiliki e-KTP,” kata Yusrizal menambahkan warga Talang Kelapa harus mendatangi Kantor Camat untuk mendapatkan pelayanan e-KTP gratis. (sir)

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih Kesulitan Keuangan

Prabumulih SN  –
            Sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilingkungan Pemerintahan Kota Prabumulih, mulai mengalami kesulitan finance (pembiayaan, red) beberapa program kegiatan kerja, menyusul belum dibahasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) atau lebih dikenal dengan sebutan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) sampai saat ini.
            Dari pantauan Koran ini , didapati salah satu Kepala SKPD bahkan terpaksa menunda jadwal keberangkatannya karena minimnya anggaran SKPD mereka. “Semestinya pada pertengahan bulan tadi berangkatnya, karena dana minim terpaksa ditunda sampai menunggu pengajuan dana dari DPPKAD cair,” ungkap salah seorang Kepala SKPD itu sembari meminta namanya untuk tidak ditulis, Kamis (6/10 ) kemarin.
            Ia mengaku terpaksa mengusulkan anggaran SKPJ ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih, karena pentingnya acara yang harus dia ikuti dan sudah terjadwal di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Pusat, Jakarta. “Padahal surat izin perjalanan dinasnya sudah keluar, terpaksa menunggu dana itu turun baru bisa berangkat,” tambahnya seraya menunjukkan surat undangan dan agenda kegiatan yang diikuti.
            Bahkan  untuk pembayaran iklan berita advertorial (iklan berita seremonial, red) pada sejumlah media cetak (Koran, red) untuk tahun anggaran 2011 ini,   terancam tidak bisa dibayar. “Banyak iklan berita  advetorial pada beberapa media massa yang hingga saat  ini  belum dibayar ungkap  sejumlah Wartawan yang bertugas di kota Prabumulih  mengeluh
                        Sementara itu, polemik tarik ulurnya pembahasan APBD Perubahan 2011 juga mulai berimbas terhadap pembayaran gaji ratusan pegawai honorer (PHL) dan tenaga kerja sukarela (TKS) dilingkungan Pemkot Prabumulih. Dari sumber yang dapat dipercaya, menyebutkan gaji para tenaga Honorer dan TKS tersebut terpaksa ditunda menyusul tidak adanya kejelasan pembahasan ABT tersebut.
            Penundaan pembayaran gaji para Honorer dan TKS sendiri sudah terjadi selama tiga bulan ini. Selain alasan minimnya anggaran di SKPD masing – masing, juga belum bakal dibahasnya ABT menjadi penyebab penundaan pembayaran gaji tersebut sampai saat ini. “Di SKPD kami be sudah tigo bulan ini, dak digaji,” sebut salah satu tenaga honorer ini singkat, saat ditemui, kemaren
             Terkait belum adanya pembahasan ABT 2011, Ketua DPRD Prabumulih, Andriansyah Fikri SH, sebelumnya mengaku pihaknya memang belum menerima rancangan RAPBD Perubahan tersebut dari pihak eksekutif. Ironisnya, bukan hanya belum menerima, politisi dari Partai berlambang banteng moncong putih ini juga menyebut pihaknya belum pernah mendengar rancangan tersebut sampai saat ini.
            “Caknyo idak ado, sebab sampe saat ini kito belum nerimo rancangan APBD Perubahan tersebut. Cuma yang ado belum lama ini kito nerimo laporan realisasi anggaran semester pertamo kalu yang itu dengernyo be belum,” tandas Fikri,  belum lama ini.(and)

Pemkot Akan Buka Akses Menuju Megalit

gua batu

    Pagaralam, SN - 
Pemerintah Kota Pagaralam, berencana membuka akses menuju salah satu objek wisata gua batu di Dusun Talang Kubangan, Kelurahan Lubuk Buntak, Kecamatan Dempo Selatan. Objek wisata sejarah yang baru ditemukan masih banyak belum memiliki akses jalan, termasuk gua batu "Rie Tabing" di Dusun Talangkubangan, Kecamatan Dempo Selatan. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Senibudaya, Sukaimi, Kamis (6/10).
   Menurutnya, masih puluhan lokasi penemuan megalit perlu dilakukan penataan termasuk membangun jalan agar mudah dijangkau.
    Contohnya, kata dia, megalit batu mengendong anak, batu kerbau, dolmen, di Dusun Jambat Akar, Kecamatan Dempo Utara. Demikian juga dengan gua batu dan lokasi ranjang batu di Kecamatan Dempo Selatan.
    "Semua itu aset wisata dan sejarah tentunya akan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan jika dikelola dengan baik," ungkapnya.
    Menurut dia, gua yang berada di daerah tebing terjal dan hutan rimba ini, kondisinya sudah banyak mengalami kerusakan, seperti ruangan banyak menyempit dan tetimbun reruntuhan batu akibat faktor alam.
    "Demikian juga dengan sejumlah tulisan dan ukiran menyerupai tapak manusia sudah tertutup timbunan batu sehingga sulit untuk terlihat dengan jelas. Tentunya kedaan ini harus segera diatasi dengan membangun fasilitas pendukung," ungkapnya.
    Ia mengatakan, kalau sudah dibangun jalan tentunya akan mudah melakukan perawatan dan mengangkat juru pelihara.
    "Pagaralam hanya memiliki aset hutan dan peninggalan sejarah, namun pengelolaan belum maksimal karena keterbatasan anggaran," ungkapnya.
    Sebetulnya, kata dia, gua ini dahulunya cukup rapi dan semua ruangan masih dapat dimasuki termasuk guratan berupa tapak kaki manusia yang berada di lantai bangunan tersebut,.
    Tapi akibat faktor alam semuanya sudah rusak," kata dia pula.
    Dia mengatakan, disekitar gua ini cukup banyak bebantuan cadas dan jurang dengan kedalaman mencapai ratusan meter, termasuk batu hamparan dan ada juga bertulisan seperti garis-garis.
    Sementara itu arkeolog  Balai Arkeologi Palembang, Kristantina Indriastuti, mengatakan Pagaralam kaya akan peninggalan sejarah dan beberapa penemuan cukup luas biasa, bahkan sempat menghebohakan.
    "Namun kendala keterbatasan anggaran pemerintah daerah, sehingga tidak mampu melakukan perawatan termasuk membangun fasilitas pendukung," ungkapnya.
    Ia menambahkan, peninggalan sejarah Pagaralam cukup menyebar, bukan hanya di daerah mudah dijangkau saja dan bahkan termasuk jurang serta daerah perbukitan. (ASN)

Jalan Provinsi Hanya Tambal Sulam

Empat Lawang, SN
Kondisi jalan Provinsi Lahat-Bengkulu, tepatnya memasuki
Kecamatan Sikap dan Kecamatan Ulu Musi sekarang ini banyak
berlobang. Hal ini sangat dikeluhkan warga, karena kondisi ini
dimanfaatkan oleh kawanan perampokkan yang kerap beraksi di wilayah
tersebut.
Pantauan di lapangan, sekitar 5 Km jalan provinsi
memasuki Kecamatan Ulumusi dan Sikap Dalam sekarang tampak banyak
kerusakan. Banyak lobang yang menganga di badan jalan nyaris
memutuskan badan jalan. Lobang yang cukup dalam ini dikhawatirkan akan
membahayakan pengguna jalan yang melalui poros jalan tersebut, karena
selain lobang yang dalam kerusakan itu menyebabkan batu lepas
berhamburan sehingga bisa menyebabkan kendaraan tergelincir.
Dilokasi lain, jalan provinsi penghubung Kecamatan Ulumusi-Pasemah
Air Keruh (Paiker) kondisinya juga sudah tampak banyak kerusakan.
Sementara di sekitaran jalan rumput tebas bayang sudah memenuhi
sekitaran jalan, sehingga jalan provinsi tersebut bak jalan tikus.
Pengendara yang melalui jalan tersebut juga terpaksa melaju dengan
lambatk, karena jalan yang banyak bertikungan tajam juga menjadi
sempit.
Warga pun mengeluhkan kondisi kerusakan ini, karena adanya kerusakan
ini, selain seringkali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas
(Lakalantas), juga dimanfaatkan oleh kawanan perampok untuk melakukan
aksinya. Karena dengan kerusakan jalan ini pengendara terpaksa
memperlambat laju kendaraannya.
“Padahal jalan ini baru setahun yang lalu dilakukan perbaikkannya.
Hanya saja perbaikkannya hanya bersifat tambal sulam, sehingga jalan
ini kembali rusak,” ujar Mali (45), warga Desa Karangdapo.
Dikatakannya, dengan kerusakan ini, pengendara terutama warga dua
kecamatan yang setiap harinya memanfaatkan jalan tersebut, karena
memang akes utama, menjadi khawatir, apalagi wilayah tersebut termasuk
daerah rawan kriminalitas serta lakalantas.
“Kami mengharapkan agar pemerintah melakukan pengawasan bila dilakukan
perbaikkannya, sehingga  hasilnya maksimal dan kualitasnya bagus. Ya,
sayang juga kalau perbaikkannya sudah menelan biaya cukup besar namun
hasilnya tidak begitu maksimal,” harapnya.
Tidak jauh berbeda dengan penuturan Tamimi, warga Desa Nanjungan
Kecamatan Paiker, dengan kerusakan jalan serta tingginya rumput tebas
bayang yang menghalangi jarak pandang ini seringkali terjadinya
lakalantas. Oleh karena itu, warga Kecamatan Paiker mengharapkan
adanya perhatian pemerintah dengan kondisi jalan yang menjadi objek
patal bagi warga, karena merupakan akses utama.
“Selain diharapkan adanya perbaikan jalan juga diharapkan penebasan
rumput yang tumbuh di sekitaran jalan ini. Ya, sudah tidak terhitung
lagi banyak korban baik korban kriminal ataupun lakalantas di jalan
ini,” tambahnya. (eko)

'Sport Jantung' Dengan Venues yang Belum Selesai

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

UNTUK rasa memiliki yang tinggi dan kecintaan bagi Bumi Sriwijaya, tentu semua warga Sumsel ingin venues yang sedang dibangun selesai tepat waktu.  Bila sebelumnya melihat fisik venues  yang belum sempurna, muncul pertanyaan dan kebimbangan, apakah semuanya akan tepat waktu. Tetapi sampai kemarin dengan perkembangan yang  baik dan terus dikebut, perlahan keraguan mulai luntur.
SEA Games 2001 adalah tugas berat bagi Sumsel, apalagi secara fisik dan dapat dilihat dengan mata, venues yang terus dikebut pembangunannya banyak molor dari target yang ditetapkan. Bahkan banyak pihak mengusulkan SEA Games 2011 ditunda dari jadwal semula.
Khawatir, ragu, dan 'sport jantung', tentu saja ada untuk kondisi ini. Apalagi ini adalah pertaruhan nama baik bagi Sumsel. Tetapi Gubernur Alex Noerdin terus menunjukkan antusiasme  yang tinggi untuk tetap menjadi tuan rumah SEA Games XXVI 2011.
Gerak cepat terus dipacu  mengejar banyaknya fasilitas yang belum ada, baik fasilitas olahraga, hotel, dan  fasilitas pendukung lainnya. Tentu saja ini untuk menjawab  keraguan di banyak pihak.
Tentu saja rakyat Sumsel saat ini banyak yang menduga dan merasa ragu, apakah target selesainya venues ini akan tepat waktu. Keraguan tersebut hal yang wajar muncul di banyak pihak, terutama bila melihat banyak venues yang belum selesai,  padahal event olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut pelaksanaannya hanya  dalam hitungan hari saja.
Memang bukan pekerjaan yang mudah dan gampang sebagai tuan rumah even yang dihadiri ribuan atlet dari berbagai negara Asia Tenggara.  Karena  dalam sejarahnya Sumsel   merupakan satu-satunya  daerah di luar Provinsi DKI Jakarta yang pertama kali  menjadi tempat penyelenggaraan even internasional SEA  Games, tentu ini adalah poin berat dan mempertaruhkan nama Sumsel. Tentu sukses SEA Games akan berdampak positif untuk Sumsel secara menyeluruh. Pengalaman sukses menjadi tuan rumah PON telah memberi bukti nyata, apalagi untuk pelaksanaan pesta olahara Asia Tenggara yang diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp 200 miliar. Pertaruhan nama baik Sumsel akan menjadi yang utama di tahun 2011, semua warga Bumi Sriwijaya tentu ingin segalanya berjalan sukses lancar. Walaupun itu ada kekurangan harus diminimalkan sekecil mungkin, karena sebesar apapun acaranya pasti tak akan memuaskan 100 persen, atlet, ofisial, dan semua tamu yang akan datang ke Sumsel.
Sebagai tuan rumah event yang dihadiri ribuan atlet dari berbagai negara Asia Tenggara, bukan pekerjaan yang mudah. Dalam sejarahnya Sumsel  merupakan satu-satunya daerah di luar Provinsi DKI Jakarta yang pertama kali menjadi tempat penyelenggaraan event internasional SEA Games.
Di banyak pertemuan yang sifatnya seremoni, Gubernur selalu melontarkan dan ajakan untuk menyukseskan SEA Games. Tentu ini sikap optimisme yang luar biasa. Tetapi bagaimana dengan di lapisan bawah, apakah khalayak Bumi Sriwijaya memang sudah tahu Sumsel menjadi tuan rumah pesta olahraga tersebut? Padahal ini sangat penting, karena peran rakyat sangat luar biasa. Element  inilah yang terbesar berperan untuk menyukseskan  SEA Games. Muncul satu pertanyaan lagi, ini tugas siapa? Tak akan bisa Gubernur sendirian melakukan tugas besar dan berat  ini, tanpa didukung semua elemen di Bumi Sriwijaya ini. (***)

PT BGG Rambah Lahan Warga Tanpa Izin

ilust

 Lahat, SN
Sebanyak 10 perwakilan warga Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat untuk mempertanyakan persoalan PT Budi Gema Gempita yang diduga menyerobot lahan penduduk desa tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.
        Perwakilan desa diterima Wakil Ketua II DPRD Drs Farhan Berza MM MBA, Ketua Komisi II H Niko Pransisko SH dan Anggota dewan Ariestoteles Sag, diruang rapat gabungan.
        Kepala Desa (Kades) Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur Mulyadi mengatakan, bahwasanya PT BGG telah melakukan pemerataan lahan milik masyarakat desa tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan juga koordinasi.
        “Ini merupakan laporan dari penduduk desa, kalau PT BGG telah melakukan buldozer terhadap lahan masyarakat, sehingga menyebabkan keresahan warga.
        Pemerintah desa (Pemdes) telah melayangkan surat pemberitahuan kepada perusahaan tersebut, agar tidak melakukan buldozer sebelum semua persoalan jelas, akan tetapi, belum genap 10 hari setelah diadakan pertemuan, mereka tetap menjalankan tugasnya.
        “Kita sudah kirimkan surat secara lisan, tulisan, maupun bertatap muka, agar segala operasional yang dilakukan oleh PT BGG sekiranya dihentikan sementara waktu, akan tetapi, mereka sama sekali tidak mengindahkannya,” tegas Mulyadi.
        Ditambahkan Sekretaris desa (sekdes) Sapri Aziz, padahal berdasarka komitmen antara perusahan dan penduduk desa, mereka tidak akan melakukan pemerataan lahan dan juga tidak diperbolehkan beroperasi.
        “Sama sekali tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan, selain itu, PT BGG membeli lahan tersebut melalui oknum warga desa juga termasuk memasukkan alat berat dan mengatasnamakan penduduk Desa Muara Lawai,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Drs Farhan Berza MM MBA didampingi Ketua Komisi II H Niko Pransisko SH mengemukakan, pihaknya akan memanggil PT BGG termasuk juga instansi terkait, duduk satu meja mencarikan solusi terbaik, sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak merasa dirugikan.

        “Baik pihak perusahaan, instansi terkait, DPRD akan mengundang kepala desa (kades) yang masuk dalam wilayah izin usaha penambangan (IUP) PT BGG, dimana duduk satu meja mencari pemecahaan dari permasalahan ini, agar tidak dibiarkan berlarut-larut,” katanya. (zal)

Bangun Pasar Modern Di Gandus

Palembang, SN
Pemerintah kota berencana membangun pasar tradisional berkonsep modern di Kecamatan Gandus.
“Pasarnya tradisional tapi gedungnya modern, berlantai keramik dan pasarnya tertata,” ujar Wakil Ketua Koperasi Usaha Pedagang (KUP) EMDIVI, Amir Syarifuddin, di Kantor Walikota Palembang, Kamis (6/10).
Pasar itu akan menempati lahan seluas 1,3 hektare. “Tanahnya sudah ada. Tidak perlu pembebasan dan tinggal melaksanakan pembangunannya,” ujar Amir.
Bila terwujud, pasar yang direncanakan satu lantai tersebut bakal dikelola Koperasi Usaha Pedagang.  Amir menerangkan, pedagang yang kelak menempati pasar itu diprioritaskan adalah mereka yang selama ini berjualan di beberapa lokasi di seputaran Kecamatan Gandus.
Antara lain di bawah Jembatan Musi II, yang hanya beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu, kemudian di dekat Masjid Jamik (Jagalan) dan di Pulo Kerto.
“Pasar ini bisa menampung sekitar 500 pedagang, bahkan mungkin lebih,” sebut Amir.
Soal dana pembangunan? Amir mengatakan itu akan diajukan oleh pemerintah kota kepada Kementerian Perdagangan.
Rencana pembangunan pasar ini dibenarkan Asisten II Setda Kota Palembang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Apriadi Busri.
“Ya, perlu dibangun. Karena Gandus lokasinya jauh dari perkotaan atau pusat perbelanjaan dan itu akan sangat membantu warga di Kecamatan tesbut agar mereka tidak perlu jauh-jauh untuk berbelanja,” katanya.(win)

Buang Sampah, 14 Warga Di Tangkap Pol PP

Palembang, SN
        Sebanyak 14 warga dari berbagai domisili di Kota Palembang yang menjalankan aktifitas dikawasan bawah Jembatan Ampera dan Nusa Indah, hanya tertunduk malu saat digelandang satuan Polisi Pamong Praja (pol PP) Kota Palembang untuk mendapat pengamanan selama 24 jam.
        Pasalnya 14 warga tersebut yang salah satunya adalah ibu rumah tangga yang biasa berjualan dikawasan Nusa indah ini kedapatan tangan sedang membuang sampah sembarangan dijalan.
        Kepala Satuan Pol PP Kota Palembang Aris Saputra mengatakan mereka yang kedapatan tangan ini akan dikenakan sanksi sesuai tingkat kesalahan setelah dilakukan sidang Yustitisi nantinya.
        “ Untuk memberi efek jeranya mereka akan kita aman kan selama 24 jam di kantor kita, selanjutnya mereka akan kita data terdahulu dan di foto sebelum dilakukan sidang yustitisi nantinya,”jelasnya Kamis (6/10) usai memberikan pengarahan kepada ke - 14 warga yang tertangkap di aula PolPP Kota Palembang.
        Maksimal sanksi yang akan diberikan lanjutnya, sesuai dengan  peraturan Daerah (perda) No 12 tahun 2006 tentang pembinaan dan retribusi sampah, kata Aris meraka (14 warga) ini akan dikenakan denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan selama 3 Bulan.
        “ Maksimalnya denda Rp 50 juta atu tidak ya kurungan selama 3 bulan, tapi kita lihat tingkat keselahanya, yang biasa dijatuhi denda berkisaran RP200 -250 ribu,”tegasnya.nah mereka yang telah didata yang telah dilengkapai dengan foto oleh petugas Polisi penegak perda ini, akan diberikan sanksi yang lebih berat lagi bilamana untuk kedua kalinya kedapatan tangan kembali membuang sampah sembarangan.
        “Sanksinya lebih berat lagi, kalau kembali kedapatan, nah meraka juga kita ajak untuk mengajak warga serta sanak saudaranya untuk tidak mebuang sampah sembarang setelah kita berikan pengarahan ini,tegasnya.
        Tidak hanya kawasan taman dibawah jembatan Ampera dan Nusa Indah sambung Aris yang juga pernah menjabat sebagai Camat Ilir Timur (IT) I ini, kawasan padat lalu lintas, misalnya simpang empat lampu merah, pasar 16 ilir, Mall, dan dalam Bus Kota tak luput mejadi target berikutnya.
        “Tidak hanya Nusa Indah dan bawah jembatan Ampera yang rawan banyak warga yang membuang sampah sembarang, mall, bus kota dan berapa tempat yang lain juga menjadi sasaran, nah dari tempat ini sanksinya akan lebih berat lagi terutama dari mobil pribadi dan didalam bus dan Mall,”tegasnya.
        Seraya menambahakn gencarnya dilakukan razia membuang sampah sembaranag ini juga dalam rangka menyambut perhelatan olah raga Seassian tengara SEA Games november mendatang.
        “Kita inginkan kita tetap mempertahankan predikat Kota terbersih terlebih lagi Palembang akan menjadi tuan rumah SEA Games,”jelasnya.
        Sementara itu Nakza (74) salah satu warga yang kedapatan tangan membuang sampah sembarangan dikawasan Nusa Indah ini mengaku tidak mengetahu adanya perda yang menindak membuang sampah sembarang.
        ‘Idak tahu men ado aturanyo, selamo ini, biaso be,”jelas Warga Kecamatan Gandus ini. Beda Halnya Yeni yang telah mengetahu adanya aturan tersebut.”Lah tahu, Cuma dak tahu men ado Pol PP Razia,”jelasnya.(win)

Sepak Takraw Bidik 2 Emas SEA Games Palembang

Palembang, SN
Meski belum pernah meraih emas di ajang SEA Games sebelumnya namun Pengurus Besar (PB) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) yakin meraih dua emas di ajang SEA Games XXVI, 11 November di Palembang.
Target itu dinilai tidak berlebihan karena Indonesia menjadi tuan rumah serta perkembangan sepak takraw Indonesia meningkat pesat, mengalahkan Thailand yang selama ini menjadi jawara di cabang olahraga tersebut.
Penegasan itu disampaikan Presiden PSTI yang juga menjabat sebagai wakil presiden International Sepak Takraw Federation (ISTAF), M Basri Telabi saat menghadiri pelatihan wasit sepak takraw untuk pelaksanaan SEA Games 2011.
Di ajang pesta olahraga Asia Tenggara tersebut, Indonesia menurunkan tiga nomor yakni tim putra, tim putri dan beregu. Dari tiga nomor itu, tim putra dan putri ditargetkan meraih emas. Sementara tim beregu meraih perak.
Sedangkan Sekjend ISTAF yang juga Presiden ISTAF Asia, Abdul Halim Bin Kader memprediksi Tim Nasional Indonesia meraih medali emas pada SEA Games XXVI di Palembang, 11-22 November mendatang. Prediksi itu muncul setelah ia mengikuti perkembangan disejumlah event local dan juga internasional.
"Saya memprediksi medali emas SEA Games akan diraih oleh Indonesia, bukan karena apa-apa tetapi karena telah melihat langsung penampilannya saat mengikuti super series di Thailand, 8-11 September lalu," ujar Abdul Halim di Palembang, Kamis diselah selah memberikan pelatihan bagi wasit sepaktakraw.
Menurut dia, penampilan tim putra sepak takraw Indonesia seperti Briyan, Novrizal, Samsul Hadi terbilang luar biasa karena mampu mengalahkan tim terbaik dunia (Thailand) selama 50 tahun terakhir.
Dia pun memprediksi, Tim Indonesia akan mengantikan dominisi dari Thailand dalam waktu dekat. "Tim Indonesia begitu luar biasa karena dalam sejarah baru kali ini bisa mengalahkan Thailand. Bahkan, bisa mengalahkan Thailand dihadapan presiden sepak takrawnya sendiri. Padahal, dukungan publik Thailand begitu luar biasa yakni dengan mencapai 5000 penonton, 2-3 tahun lagi sepaktakraw indonesia akan menjadi juara dunia" kata dia.
Untuk itu, dia mengingatkan kepada Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia untuk menyediakan ribuan suporter pada SEA Games mendatang. "Saat Indonesia bertanding di Thailand seluruh penonton memberikan tekanan, tapi dengan luar biasa masih bisa meraih kemenangan. Jangan nanti sudah diselenggarakan di tanah kelahiran sendiri, justru Indonesia menjadi kalah," kata dia.
Terkait dengan kesiapan venue SEA Games sepak takraw di Gedung Sriwijaya Promotion Center, Abdul Halim sama sekali tidak meragukan. Karena secara garis besar fisik bangunanan sudah tidak ada persoalan lagi. "Persiapan Sumsel sudah sangat matang dan untuk mengujinya akan dilakukan tes event, 8-10 Oktober mendatang dengan melibatkan beberapa negara Asia Tenggara," ujar dia.
Sementara, Ketua Umum KONI Sumsel, Muddai Madang mengharapkan cabang olahraga sepak takraw nantinya digelar pada ajang olimpiade. "Kami memberikan support kepada Pengurus Sepak Takraw Dunia untuk menjadikan sepak takraw dipertandingkan dalam olimpiade.
Meskipun butuh upaya keras, tapi Sumsel siap memberikan dukungan, dengan harapan setidaknya dalam sepuluh tahun ke depan dapat terealisasi," ujar dia. Sehingga, dia melanjutkan, harus dilakukan sosialisasi hingga ke negara-negara Eropa, salah satunya dengan mendirikan berbagai sekolah sepak takraw.
"Sumsel memiliki fasilitas olahraga bertaraf internasional di Komplek Olahraga Jakabaring, dan bersedia menjadi pusat pembinaan olahraga sepak takraw tingkat Asia," kata Mudai. (rhd)

Bus Vs Truk, 1 Tewas, 2 Luber 5 Luring

* Bus vs Truk di Jalintim OKI

Kayuagung, SN
Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalintim OKI, Kamis (6/10) siang tepatnya di tikungan tajam atau dikenal sebutan tikungan Air Jernih Desa Mulya Kecamatan Teluk Gelam. Kali ini bus Sahabat dari arah Lampung menuju Kayuagung bertabrakan dengan truk bermuatan puluhan ban baru dari arah berlawanan.
Akibatnya insiden tersebut, 1 orang tewas, 2 orang luka berat dan 5 luka ringan. Kondisi kendaraan yang beradu kambing ini rusak parah dan ringsek di bagian depan dan samping, bus truk sama-sama terseret masuk ke dalam jurang di lokasi kejadian.
Seorang korban yang tewas adalah sopir truk bernopol BG 8476 UF bernama Ismed M (48) warga Perum Azhar Permai Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin. Ia tewas seketika di lokasi kejadian dengan kondisi sangat mengenaskan.
Dua korban luka berat adalah sopir bus Sahabat bernopol E 7650 H bernama Ujang warga Kampung Asem RT 1 RW 6 Kelurahan Jati Melati Bekasi dan Yuli (24) salah satu penumpang bus. Lima korban ringan beridentitas Endang (59), Asep Barokah (45) Atep Supianto (33), Herman (34) dan Muhammad (28).
Pihak kepolisian yang mendapat informasi kecelakaan langsung menuju lokasi kejadian. Sopir truk yang tewas dan sopir bus yang luka berat dibawa ke  RSUD Kayuagung, korban lainnya dibawa ke Puskesmas Mulya Guna. Korban yang luka ringan berupa lecet ada yang pulang dan ada yang masih dirawat.
Kapolres OKI AKBP Agus F melalui Kasatlantas AKP I Ketut S didampingi Kepala Pos Laka Mulya Guna Aipda Indra Jaya kemarin membenarkan terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Pihaknya sudah melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi dan korban.
Dipaparkan Kepala Pos Laka, tabrakan tersebut bermula saat kedua kendaraan diduga sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi dari masing-masing arah yang berlawanan. Tajamnya tikungan jalan di TKP dan diduga belum pahamnya kedua sopir dengan kondisi ini, menyebabkan kecelakaan maut tidak bisa terelakan.
Korban Herman ditemui di Puskesmas Mulya Guna kemarin siang menceritakan, bus Sahabat yang dinaiki bermuatan sarat penumpang yakni 43 penumpang termasuk sopir cadangannya. Semua penumpang naik bus dari Bandung tujuan beberapa daerah di Sumsel dan Riau karena bus akan berhenti terakhir di Pekanbaru Riau.
Ceritanya, kedua sopir jelas sama sama salah karena kendaraan melaju kencang sehingga tidak bisa lagi berusaha mengelak dari tabrakan. Bahkan saat tabrakan, bus sempat menyeret truk dan akhirnya kedua kendaraan masuk ke dalam jurang.
Pantauan di lapangan kemarin siang, kecelakaan tersebut memang tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas karena lokasi dijaga sejumlah anggota Satlantas Polres OKI. Namun kecelakaan ini menjadi pusat perhatian warga setempat dan warga yang melintas. Bahkan ada sejumlah personil TNI yang berjaga-jaga di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya warga jahil yang memanfaatkan situasi untuk mencuri puluhan ban yang berserakan dari dalam truk. (iso)

SEA Games, Banyaknya Kendala dan Cita-cita Majukan Sumsel

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

    BANYAK yang meragukan Sumsel akan siap menjadi tuan rumah SEA Games 2011. Apalagi dalam  perjalanan menuju hari pelaksanaan SEA Games terus banyak kendala yang ditemui, mulai dari masalah korupsi di pembangunan Wisma Atlet yang melibatkan Kemegpora, kendala pembangunan fisik, dan masalah teknis lainnya.
    Tetapi dalam perkembangan terakhir, Menpora Andi Malarangeng dan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin kemarin
menjamin perhelatan pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut akan digelar tepat waktu.
    Sebelumnya walau ditimpa prahara kasus pembangunan Wisma Atlet, Gubernur Alex Noerdin  terus melakukan banyak upaya agar SEA Games memang berjalan sesuai rencana.
Dikondisikan dan diperjuangkan saat pelaksanaan nanti kepada semua atlet dan ofisial diberikan fasilitas bertaraf internasional. Hanya untuk dicatat dari perencanaannya saja Provinsi Sumatra Selatan telah menggunakan standar internasional dengan memakai jasa para konsultan asal luar negeri.
    Cita-cita Gubernur untuk  memberikan fasilitas yang akan ditempatkan di kawasan Jakabaring Palembang menjadi sebuah komplek olahraga, mulai terlihat walaupun belum selesai 100 persen.
    Fasilitas yang dibangun di lokasi itu antaralain kolam renang indoor berstandar internasional yang dilengkapi pengaturan suhu air, dan kedalaman kolam dari 1 meter hingga 50 meter. Untuk pembangunan kolam renang ini, Provinsi Sumsel bekerja sama dengan perusahaan ternama Omega, sehingga fasilitas yang diberikan sangat lengkap seperti kolam untuk pemanasan, kolam untuk bertanding, hingga beberapa menara untuk pertandingan renang indah.
    Tak hanya itu, juga disediakan venues untuk olahraga air dengan luas 40 hektar. Di kawasan Jakabaring terdapat Danau yang dipercantik lagi dengan mengadakan pelebaran, sehingga dapat digunakan untuk olahraga dayung, voli pantai, dan ski air. 
    Fasilitas dipastikan menjadi yang terbaik di Asia karena lintasan dayung yang disedikan dengan panjang 2.300 meter dan lebar 100 meter.
    Kemudian Sumsel telah membangun lapangan tembak berskala internasional yang fasilitasnya melebihi lapangan tembak yang dimiliki Korea Selatan. Untuk menjadi catatan Korea yang menjadi tuan rumah Asian Games hanya memiliki lapangan tembak dengan jarak maksimal hingga 300 meter, tapi yang akan dibangun Sumsel nanti adalah lapangan tembak berjarak hingga 600 meter. Meski lapangan tembak pada minggu lalu banyak yang mengkhawatirkan akan selesai, tetapi secara  fisik kemarin sudah sangat mengembirakan.
    Warga Bumi Sriwijaya patut berbangga dan mendukung SEA Games 2011 ini. Karena kerja ini bukan main-main, terutama mempersiapkan segala sarana dan  prasarana untuk kesuksesan SEA Games. 
    Perjalanan SEA Games 2011 memang penuh kendala. Kasus suap wisma atlet yang melibatkan mantan bendahara umum Partai Demokrat (PD) sampai saat ini terus berkembang.  Secara langsung  ini sangat mempengaruhi SEA Games, karena orang hanya terfokus di kasus korupsi tersebut.
    Makin melebarnya kasus  tersebut membuat perhatian rakyat hanya terpaku pada kasus suapnya. Sedangkan perjuangan semua elemen di Bumi Sriwijaya menyambut SEA Games tak digubris.
    Mengingatkan kondisi ini sangat penting,  karena
dengan terus mencuatnya kasus ini dan frekwensinya yang tanpa henti, secara tidak sadar  poin utama yang menjadi tujuan terus tergerus.
    Sumsel sebagai penyelenggara pertandingan beberapa cabang olahraga SEA Games, harus sigap  atau siap mempersiapkan untuk semuanya menjadi maksimal agar berlangsung sukses. Apalagi ini SEA  Games baru pertamakali dilaksanakan di luar Pulau Jawa. Jadi nama Sumsel benar-benar akan menjadi sorotan.
    Gubernur selalu optimis dengan penyelenggaraan SEA Games, efek positif dan banyak manfaat untuk Bumi Sriwijaya. Misalnya Palembang dan Sumsel utamanya bakal menjadi perhatian terutama oleh para investor. Tak hanya itu, saat ini semua instansi pemerintah dan BUMN yang mulai memprioritaskan Sumsel sebagai sasaran pembangunan. Terasa sekali efek positif telah ada dan itu mulai digunakan rakyat.
    Mulanya masih ada gerutuan, misalnya untuk efek pembangunan pelebaran jalan di jalur Jalan Kol Burlian. Tetapi secara perlahan khalayak tahu untuk kelancaran transportasi, dan itu sudah nampak.
    Moment SEA Games adalah sasaran antara untuk membidik  tujuan utama bagi kemajuan menyeluruh Provinsi Sumsel. Untuk itu rakyat Sumsel diminta berperan menyukseskan perhelatan akbar  tersebut. Rakyat harus berperan dan dan dilibatkan. Sumsel sebagai tuan rumah SEA Games punya harapan tersendiri dalam ajang internasional tersebut meliputi tiga harapan, yaitu sukses prestasi, sukses penyelengaraan dan sukses perekonomian. (***)

Edisi Cetak 480 Kamis 6 Oktober 2011

BI Tarik Delapan Jenis Mata Uang

PALEMBANG – Bank Indonesia cabang Palembang terus menyosialisasi penarikan delapan jenis mata uang ke sejumlah daerah yang dianggap strategis dalam Kota Palembang.

BI memberikan batas waktu (deadline) kepada masyarakat untuk penukaran hingga 31 Desember 2011. Kepala Bidang (Kabid) Sistem Pembayaran BI Palembang Herry Irman menyebutkan,ke- 8 jenis mata uang tersebut meliputi lima uang kertas, yakni pecahan Rp10.000 tahun emisi 1975, pecahan Rp5.000, Rp1.000, Rp500, Rp100, dengan tahun emisi 1992 dan tiga uang logam yakni Rp5 tahun emisi 1979 serta Rp50 dan Rp100 tahun emisi 1991.

“Penarikan delapan jenis mata uang itu karena sudah habis masa waktunya dan terkait unsur fisik dan lainnya yang dianggap sudah tidak layak untuk beredar.Untuk uang kertas hanya berlaku 10 tahun dan untuk uang logam berlaku hingga 20–30 tahun,”kata dia. Menurut Herry, sosialisasi penarikan akan menggunakan pamflet dengan mengarah ke lembaga perbankan, kantor pos,BPR,pemerintahan,Pasar 16,mal-mal hingga daerah yang dianggap strategis lainnya.

Khusus penarikan uang kertas Rp10.000 tahun emisi 1975, lanjut dia,disesuaikan dengan Surat Keputusan Direksi BI No 12/94/Kep/Dir/UPU tanggal 19 November 1979 tentang Penambahan Kembali serta Penarikan dari Peredaran. “Sebenarnya sosialisasipenukaran sudah dibuka sejak 1980. Namun, bagi masyarakat yang bermaksud menukarkan kembali uang kertas Rp10.000, diberikan batas waktu hingga Desember 2011 dan penukaran hanya berlaku di BI Jakarta,”ujarnya.

Begitu pula untuk penarikan uang logam pecahan Rp5, Rp50, Rp100, juga didasarkan Surat Edaran No 8/66/Intern tanggal 28 November 2006, perihal Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran. Herry melanjutkan, untuk batas toleransi penukaran uang kertas Rp5.000, Rp1.000, Rp500,Rp100,dan uang logam Rp5, Rp50 dan Rp100, diberikan hingga 29 November 2011.

“Waktu penukaran yang diberikan hingga akhir 2011 ini berlaku di bank umum. Sedangkan, penukaran di Kantor BI diperpanjang hingga 29 November 2016,”ucapnya. Sementara itu, Kasir Muda I BI Palembang Ahmadi menegaskan, dalam seminggu, pihaknya membuka loket secara reguler setiap Selasa,Rabu, dan Kamis guna melayani penukaran uang masyarakat dan perbankan.“ Dalam kondisi normal,rata- ratapenukaranuang berkisar di bawah Rp100 juta,”katanya.(dar/sin/net)

Tarif Parkir Naik, Warga Mengeluh

PALEMBANG– Memasuki hari ke tiga pemberlakuan kenaikan tarif parkir di Kota Palembang, ternyata mengundang banyak keluhan dari masyarakat.

Menurut warga,kenaikan retribusi parkir dari Rp500 menjadi Rp1.000 bagi roda dua dan roda empat dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 belum layak diberlakukan pada saat ini. Pola parkir yang masih amburadul semestinya menjadi pekerjaan rumah bagi dinas terkait sebelum memberlakukan tarif parkir baru.Apalagi, pelayanan parkir yang diberikan belum optimal.

“Jelas tidak masuk akal jika saat ini tarif parkir sudah naik lagi, apalagi naiknya rata-rata hingga 100%. Belum lagi biasanya kondisi di lapangan, juru parkir menaikan sendiri biaya parkir lantaran harus melakukan setoran kepada pihakpihak tertentu.,”ujar Wardoyo, wargaSekipUjung,Palembang. Dia juga mensinyalir, dengan adanya kenaikan jasa uang parkir tanpa diimbangi perbaikan sistem, nantinya justru koordinator juru parkir yang mendapatkan keuntungan.

“Yang pesta pora adalah juru parkir dan koordinator parkir. Karena otomatis menambah penghasilan mereka dengan menaikkan tarif secara sepihak,” katanya. Sementara itu, pengamat perkotaan Senapan Budiono, kesemberawutan persoalan parkir di Kota Palembang sudah seharusnya segera dibenahi.

“Parkir menyangkut hajat orang banyak. Jika dikelola dengan baik,pencapaian retribusi parkir bisa melebihi dari target.Apalagi, dengan sistem arus retribusi yang baik,imbasnya akan berpengaruh terhadap penyediaan dan peningkatan layanan parkir bagi masyarakat luas,”tuturnya.

Dia pun sepakat, sebelum menaikkan tarif parkir seperti sekarang ini, pihak terkait semestinya harus menyelesaikan peroblematika yang terjadi di dunia perparkiran, diantaranya juru parkir liar yang merajalela, lahan parkir yang minim, tidak adanya ganti rugi atas kehilangan kendaraan dan lemahnya kontrol di lapangan oleh petugas. “Harusnya poin-poin ini dulu yang harus jadi perhatian semua pihak, termasuk Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Jangan sampai ada pemikiran,dengan menaikkan tarif semua persoalan akan teratasi atau pendapatan parkir bisa naik. Saya pikir kenaikan tarif dengan tidak diimbagi perbaikan justru akan menambah dan memperumit masalah,dan tentunya pengguna jasa layanan ini yang akan dirugikan,”jelasnya Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Masripin menyatakan,kenaikan tarif parkir semata–mata untuk menggenjot pendapatan asli daerah,sekaligus menekan tingkat kebocoran retribusi.

Selain itu,kebijakan ini juga tidak menyalahi aturan, lantaran telah sesuai Undang-Undang Nomor 20/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Usulan kenaikan tarif parkir itu sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri. Selain itu,Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kota Palembang juga telah mengesahkan rancangan peraturan itu menjadi Peraturan Daerah (Perda),” pungkasnya.(ali/sin/net)

Pol PP Razia IMB, SITU dan SIUP

Kayuagung, SN
    Petugas gabungan Sat Pol PP di OKI, BPPKAD OKI dan Badan Perizinan Penanaman Modal OKI melakukan razia ke sejumlah tempat usaha dan perdagangan, Rabu (5/10). Hasilnya, 45 persen tempat usaha dan perdagangan ternyata tidak memiliki IMB, SITU dan SIUP.
    Kasat Pol PP Suryadi Pratama SP yang memimpin razia menerangkan, razia ini digelar dalam rangka untuk tertib perizinan yakni SITU dan SIUP tempat-tempat usaha baik itu Home Industri atau tempat usaha perdagangan.
    Kata dia, sasaran indentifikasi tertib perizinan dipusatkan di Kota Kayuagung seperti unit usaha perorangan maupun badan usaha baik berupa warung, toko, rumah makan serta unit pengolahan makanan. Dari 120 sasaran operasi telah terindentifikasi baru 66 unit atau 55%  yang mengantongi SITU atau SIUP, tinggal 45% yang belum kantongi izin.
    Untuk menertibkan tempat usaha ini pihaknya dibantu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Badan Perizinan dan penanaman modal Daerah (BPPMD). Karena ini yang berkaitan langsung seperti badan  perizinan yang berhal mengeluarkan SITU-SIUP, sementara untuk retribusinya melalui DPPKAD.
    Kepala dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muslim SE MSi ditemui terpisah menghimbau kepada unit usaha yang belum mengurusi izin usaha agar segera mengurus ke dinas terkait. Perda tentang perizinan tempat usaha itu sudah ada dan harus ditaati guna menambah pendapatan asli Daerah (PAD).
    Kepala BPPMD H Husin SPd MM mengatakan, kepada para pemilik usaha yang tidak memiliki SITU atau SIUP didata, setelah itu diberi peringatakan agar segera mengurus izin usaha. Tertib perizinan ini sesuai dengan Perda nomor  13 tahun 2010 bab II tentang ketertiban  pada pasal 2 dan pasl 3 Poin F tentang tertib perizinan.(iso)

Tidak Ada Kejelasan, 100 Guru Tidak Tetap Siap Mundur

Palembang, SN
        Tahun ini menjadi batas terakhir bagi Guru Tidak Tetap (GTT) untuk mengajar di Kota Palembang, selama kejelasan para GTT atau guru honor belum berubah status dari GTT menjadi status Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    Ketua Koordinator GTT Kecamatan Kalidoni Sri Riyanti mengatakan 100 GTT diwilayahnya siap mundur dari profesi guru, apabila hingga 2011 belum ada kejelasan terkait pengangkatan menjadi PNS di Lingkungan pemerintah Kota Palembang.

      “Kita hanya menunggu akhir tahun ini, kalau belum juga ada kejelasan untuk pengangkatan menjadi PNS kita siap beralih profesi saja,”jelasnya saat menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilaran Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Rabu (5/10).

      Tida hanya di wilayah Kecamatan Kalidoni, kata Sri dari delapan rekan dari satu profesinya dari berbagai kecamatan yang ada di Kota Palembang ini yang mendatangi gedung wakil rakyat tersebut juga siap mengundurkan diri sebagai guru.

      “Saya datang tidak sendiri, kedatangan kami juga bersama rekan-rekan yang lain secara spontan dan kami sepakat akn mundur kalau tidak ada kejelasan seperti ini,”jelasnya.

      Untuk GTT saja, kata Sri jumlah guru yang terkatung nasibnya ini berjumlah ratusan orang.” Di Kecamatan Kalidoni kalau guru dibawah tahun 2005 yang mengajar ada 100 orang dan ini siap mundur, sedangkan mengajar mulai tahun 2005 berkisaran 495 orang, ini pun menyatakan hal yang sama, ’jelasnya

      Nasib mereka, kata Sri sudah terkatung-katung selama delapan tahun sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang mengajar anak didiknya hanya mengandalakan upah pembayaran sebesar Rp 250 ribu /bulan.

      “Kami honor dari tahun 2004,yang ingin kita tanyakan dari 67 ribu tenaga honor guru yang diangkat se - Indonesia, berepa kuota guru honor yang akan diangkat untuk Kota Palembang,pada gelombang kedua seperti yang dijanjikan kalau ada pengangkat gelombang kedua hanya kami guru dari tahun 2004 ini yang akan diangkat”jelasnya.

      Sebelumnya, ungkapnya di gelombang pertama (katagori I) pengangakatan guru honor menjadi PNS melalui dana Angaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) dan Anggrana Pendapatan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar, hanya saja pengangakatan yang dilakukan tersebut mengantongi Surat Keputusan (SK) Kepala daerah.

      “Dari katagori I, kita tidak ada yang ada pengangkatan hanya SK Walikota, nah dikatagori kedua ini kita inginkan pengangkatan terlebih lagi pengabdian kita dibawah tahun 2005 yang masih berpayung kepada Peraturan lama dengan SK Kepala Sekolah,”jelasnya. Sri menambahkan apabila memang akan ada pengangakatan katagori ke II nantinya, dirinya bersama rekan yang lainnya tidak mengingkan adanya test seperti sebelumnya.”Kita tidak inginkan ada test regular tapi pihak berkaitan bisa langsung mendatangi sekolah tempat kami mengajar saja, karena test riskan adanya permaianan orang tertentu,”jelasnya.

      Sementara itu Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Palembang H Suardi mengatakan belum bisa membeikan solusi terkait kedatangan para guru tersebut.
      “Kita belum bisa memberikan solusinya, kerena mereka datang secara mendadak, jadi kita tidak bisa mengundang pihak Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD),”jelasnya.

      Untuk itu mereka (guru) disarankan untuk membuat surat ke wakil rakyat.”Nanti kalau ada surat mereka kita akan luangkan waktu dan kita bisa memanggil pihak terkait untuk secara bersama membicarakan hal ini untuk mendapatkan jawaban yang pasti,”jelasnya.

      Sementara itu ketua Praksi PDIP Yudi Irawan mengatakan tidak hanya nasib guru yang menjadi amanat bagi wakil rakyat untuk diperjungakan, melainkan ratusan pegawai dilingkungan keluarahan dan kecamatan yang masih belum ada kejelasan.
      “Ini juga menjadi tugas kita, selaian dari ratusan petugas dikantor kelurahan yang tidak ada kejelasan selama puluhan tahun sebagai pegawai,”tukasnya.(win)

Banjir juga Ancam SEA Games XXVI

Palembang, SN
    Pemerintah boleh yakin kabut asap tidak akan mengganggu penyelenggaraan SEA Games XXVI di Palembang. Tapi ancaman bukan itu saja. Bencana banjir juga akan mengancam penyelenggaraan SEA Games XXVI, seandainya musim hujan dialami Palembang pada bulan Oktober atau November ini.
    Sebab setiap tahun, di kala musim penghujan, kawasan Jakabaring, menjadi daerah yang menjadi langganan banjir. "Ada atau tidak adanya penyelenggaraan SEA Games XXVI, itu merupakan kondisi alam di Palembang, khususnya di Jakabaring, setiap tahunnya. Itu dua bencana tahunan di Palembang. Kalau musim kemarau muncul ancaman kabut asap, di musim penghujan akan muncul ancaman banjir," kata Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat, belum lama ini.
    Menurut Sadat, banjir yang terjadi di Jakabaring bukan hanya disebabkan kapasitas hujan yang turun ke kawasan tersebut tidak tertampung lantaran daerah resapannya atau rawa-rawa telah tertimbun, juga adanya luapan air dari Sungai Ogan.
    "Luapan Sungai Ogan selalu terjadi, sebab air yang berasal dari huluan sangat deras sebab sudah banyak hutan yang habis sebagai penyanggahnya," kata Sadat.
    Menurut Sadat, antisipasi dua ancaman tersebut, bukan hanya dilakukan sesaat atau terisolasi di Jakabaring saja. "Kalau bencana kabut asap, tentu saja terkait dengan soal pembakaran hutan yang ada di Sumatera Selatan. Pemerintah Sumatera Selatan harus mencegah kebakaran hutan, baik yang dilakukan masyarakat maupun industri perkebunan," kata Sadat.
    Sementara ancaman banjir, kata Sadat, merupakan persoalan yang kompleks. "Bukan hanya soal saluran air, seperti sungai, kanal, dan parit, tapi juga terkait dengan penimbunan kawasan resapan air atau rawa-rawa, serta banyak hutan yang gundul di kawasan huluan Sumatera Selatan,” katanya.
    Satu fakta baru, selama membangun sejumlah venue SEA Games XXVI dan Wisma Atlet di Jakabaring Sport City, berlangsung juga penimbunan daerah rendah atau rawa-rawa yang sebelumnya menjadi daerah resapan air.
    Jadi, tampaknya pemerintah bukan hanya mengatasi persoalan kabut asap, juga ancaman banjir di Jakabaring jika musim penghujan melanda Palembang. (tw/anw)

Pemprov Akan Siapkan Kapal TNI AL, Untuk Tamu SEA Games

Palembang, SN
  Pemprov Sumsel sudah mengantisipasi kekurangan penginapan saat berlangsungnya SEA Games XXVI, November mendatang dengan berencana meminjam kapal dari TNI Angkatan Laut (AL). Namun demikian, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, mengatakan, rencana peminjaman kapal tersebut baru akan dilakukan jika seluruh penginapan yang disediakan sudah tidak mampu lagi menampung tamu yang datang ke Palembang saat SEA Games berlangsung.
    "Kalau sudah tidak tertampung lagi, kita akan meminjam kapal dari TNI Angkatan Laut (AL)," jelas Alex usai rapat paripurna DPRD Sumsel, kemarin.
    Type kapalnya jelas Alex, adalah kapal Landing Ship Tank (LSP). "Kita akan dipinjamkan TNI AL kapal LSP milik mereka, kapal itu bisa menampung sekitar 1000 sampai 2000 orang. Nantinya kapal ini, akan berlabuh di Sungai Musi," terang Alex.
    Namun terang mantan Bupati Muba ini, kapal itu baru akan dipinjam jika kondisinya memang mendesak. Saat ini, masih dihitung berapa jumlah tamu yang bakal hadir saat SEA Games baik itu atlet, official maupun tamu lainnya seperti keluarga atlit ataupun wisatawan.
    Kalaupun nantinya jumlah tamu yang hadir memang tidak lagi tertampung barulah kapal itu akan dipinjam. "Tetapi jika masih bisa diatasi, kapal itu batal dipinjam," kata Alex seraya menambahkan, selain kapal LSP pinjaman TNI AL, panitia SEA Games juga bisa memanfaatkan asrama haji, mess dan lainnya.
    Terpisah, Panglima Kodam II Sriwijaya, Mayjen (TNI) Soewarno Widjonarko, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima keluhan dari Gubernur Sumsel, terkait penuhnya semua kamar hotel yang ada di Palembang. Atas dasar itu, pihaknya akan mengirimkan dua KRI dari Jakarta, yang akan disandarkan di Sungai Musi.
    “Kita carikan solusinya, kemungkinan akan memakai dua KRI, dengan kapasitas 200 kamar,” ujarnya, usai memimpin upacara HUT TNI ke-66 yang dipusatkan di Makodam II Sriwijaya, Rabu (5/10).
    Sebelumnya Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqie Soefyan meminta panitia SEA Games (Inasoc) untuk segera memikirkan penginapan alternatif untuk kebutuhan SEA Games, November mendatang. Pasalnya menurut Bihaqie, jangan sampai jumlah kamar penginapan tidak sebanding, dengan tamu yang bakal hadir.
    Jika banyak tamu yang datang saat SEA Games nanti tidak mendapatkan penginapan, ini kata Bihaqqi bakal memalukan Sumsel. Namun, sampai saat ini belum diketahui berapa banyak jumlah atlet, official, wartawan dan lainnya yang bakal “membanjiri” Palembang.
    Sementara Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesi (PHRI) Sumsel, Erlan Asfiudin memastikan jumlah kamar hotel di Sumsel, tidak akan mampu menampung jumlah tamu yang hadir saat SEA Games mendatang.
    “Jumlah kamar hotel di Palembang, baik kelas melati sampai berbintang hanya 4.500 kamar. Sementara tamu yang bakal hadir, sekitar 15.000 orang. Jumlah ini, di luar atlet yang menginap di wisma atlet,” jelas Erlan.
    Karenanya ia meminta pemerintah dan Inasoc, segera mengambil langkah untuk menyediakan penginapan alternantif seperti rumah-rumah penduduk. (awj)

Jalan Alternatif Batubara Capai 80 Persen

Lahat, SN
    Jalan alternatif angkutan batubara yang dikerjakan CV Servo Lintas Raya (CV SLR) telah mencapai pengerjaan 80 persen, dimana akses jalan telah memasuki pengerasan. Hasil itu disampaikan Ketua Komisi II, H Niko Pransisko SH usai melakukan peninjauan.
    “Kalau tak ada aral melintang, November 2011 mendatang telah dapat dipergunakan oleh angkutan batubara membawa sumber daya alam (SDA) tersebut hingga ke Muara Lematang, Kabupaten Banyuasin sepanjang 200 KM,” katanya.
        Pemantuan terhadap akses jalan alternatif tersebut setelah dilakukan survei ke lapangan dengan melihat secara langsung, pengerjaan mulai dari jalan hingga jembatan penyeberangan sungai.
        “Beberapa jembatan penyeberangan sungai telah dibangun bahkan ada jembatan layang dan 30 sarana penghubung yang hampir selesai dikerjakan,” ungkap Niko.    
    Ia menambahkan, apabila semuanya telah rampung maka angkutan khusus batubara akan melewati jalan alternatif tersebut, mulai dari Desa Tanjung Jambu, Kecamatan Merapi Timur hingga Muara Lematang, Kabupaten Banyuasin.
    “Tentunya ini mengatasi rusaknya kembali jalan umum yang sejauh ini digunakan kendaraan dengan tonase berat, dan juga mendukung program Gubernur Sumsel dengan SEA Games 2011 yang sudah didepan mata,” paparnya lugas.
    Disamping itu, double track (jalur ganda, red) pengangkutan batubara menggunakan sarana kereta api (KA) juga telah dibangun, hal ini dapat terlihat di beberapa titik, sehingga kedepan tidak ada lagi kendaraan dengan tonase besar memasuki perkotaan dan menganggu arus lalu lintas (lalin). (zal)