Perkosa dan Bunuh ABG, Remaja Divonis 9 tahun

Kayuagung, SN
Faqih remaja berusia 17 tahun divonis penjara selama 9 tahun 6 bulan dalam persidangan di PN Kayuagung, Rabu (14/12). Terdakwa terbukti telah memperkosa dan membunuh Novi Fajar Wati yang masih Anak Baru Gede (ABG) berusia 11 tahun.
Terdakwa merupakan warga Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir dan Novi Fajar Wati (11) tercatat sebagai santri Ponpes Nurul Yaqin Desa Tanjung Atap Barat. Sidang dipimpin oleh majelis hakim diketuai Teguh Arifiano SH dan anggotanya Arlen Veronika SH dan Alfarobi SH.
Dalam persidangan kemarin, sejumlah hal yang memberatkan terdakwa berupa sering memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak diakui sama sekali atas perbuatanya. Namun dibantah oleh kedua saksi Purbalisan yaitu Saepudin dan TH Sitohang selaku penyidik pembantu dalam pemeriksaan pertama.
Terdakwa turut membantu melakukan pembunuhan dan pemerkosaan itu atas suruhan pamannya bernama Farid, akibat perbuatan terdakwa telah meninggalkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat khususnya warga Desa Tanjung Atap dan meninggalkan penderitaan yang sangat dalam kepada keluarga korban.
Terdakwa divonis sesuai pidana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 56 ayat 1 dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dipotong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan di denda Rp 60 juta subside 6 bulan.
Pantauan di PN Kayuagung kemarin, ratusan keluarga korban juga datang ke pengadilan untuk menyaksikan jalannya persidangan. Ratusan personil Polres OKI tampat menjaga ketat jalan sidang dan memeriksa setiap orang yang memasuki halaman pengadilan.
Fatimah yang merupakan ibu korban mengaku sudah merasa puas dengan putusan majelis hakim tersebut, mereka menilai terdakwa memang pantas dijatuhi hukuman berat. “Kami merasa puas dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa, itu artinya dia memang terbukti bersalah. selama ini terdakwa selalu berkelit, sekarang dia sudah terbukti dan kami semua sudah merasa lega,” katanya.
Terdakwa Faqih mengaku pikir-pikir atas putusan majelis hakim tersebut, setelah sidang usai Faqih dijaga ketat oleh polisi dan wajahnya di tutup dengan jaket saat dibawa keluar dari ruang sidang, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Diberitakan sebelumnya, Faqih bersama pamannya bernama Farid (sidang terpisah) telah memperkosa dan membunuh korban, Senin (19/9) sekitar pukul 16 30 WIB bertempat di rumah milik Hj Saadah di lingkungan Ponpes Nurul Yakin. (iso)

Gas Elpiji Kurang, Warga Betung Ngeluh ke DPR

Banyuasin, SN
Warga Betung yang kesal karena timbangan gas elpiji 3 Kg kurang, Warga yang kesal lalu menyempaikan keluhannya kepada anggota DPRD Banyuasin saat dewan Reses Minggu lalu.
Seperti dikatakan oleh DPRD Dapil Betung saat paripurna hasil reses Senin (12/12) kemarin mengaku menerima laporan dari warga Betung.
“Warga mengeluh dengan kami akibat gas elpigi 3 Kg yang dibelinya di toko lekas habis, setelah ditimbang ternyata isi gasnya yang kurang,” kata Tismon anggota DPRD Banyuasin.
Tismon mengatakan, dewan mendapatkan informasi dari masyarakat, agar supaya dinas Koperindag Banyuasin melakukan sidak ke Betung. Warga Kelurahan Betung Asni saat membenarkan isi gas elpiji yang kurang, akibatnya gas tidak tahan lama. “Rata-rata penggunaan gas tabung 3 Kg hanya 9 hari, seharusnya pemakaian normal dengan gas yang utuh bisa 15 hari,” jelas ibu rumah tangga ini.
Kasus gas elpiji kurang terjadi sejak bulan oktober 2011 lalu, sampai saat ini belum juga ada oknum yang tertangkap petugas, ironisnya lagi sasarannya masyarakat yang dikorbankan.
“Kami menginginkan ada yang mengawasi penjualan elpiji 3 Kg karena gas masih dalam susbsidi pemerintah,” kata Asni.
Sementara Kepala Dinas Koperindag UKM dan PM kabuapten banyuasin Ir Anna Suzana mengatakan, baru kalai ini mendengar laporan.
“Saya baru kalai ini mendapat laporan, dengan dasar laporan itulah kita akan koordinasi dulu dengan BPPT dan pertambangan,” kata Anna. Anna mengisayaratkan, memang kadang ada juga yang bisa mempermainkan gas dengan dikurangi isinya, dan pengurangan itu bisa saja dilakukan saat pengisian.
Anna tidak mau menyebutkan pengisian pada distributor mana yang dimaksud, namun di Banyuasin ini memang ada beberpa distributor elpigi 3 Kg. (sir)

Gaji Honorer Naik 2 Kali Lipat

Palembang, SN
Kabar gembira bagi tenaga honorer di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang. Mulai tahun depan, pemerintah kota ini menaikkan gaji upah kerja tenaga honorer dua kali lipat. Yakni dari Rp 600 ribu menjadi Rp 1,1 juta per bulan. Ini tertuang dalam Surat Wali Kota Palembang Nomor 842/002808/IX tertanggal 7 Desember. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II Ahmad Nopan,kemarin.
Kepastian upah kerja honorer ini, setelah APBD Kota Palembang tahun anggaran 2012 disetujui dan disahkan oleh DPRD Palembang dalam rapat paripurna dewan, Selasa (13/12).
Kenaikan gaji ini, berdasarkan pertimbangan naiknya upah minimum regional di 2012 mendatang senilai Rp 1.195.000.
“Upah ini sudah bisa dibayarkan Januari 2012 mendatang,” ujarnya.
Menurut dia, kenaikan ini sudah wajar karena sebanding dengan profesi lain di perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan UMR. Tenaga honorer di SKPD Pemerintah Kota Palembang sebanyak 1.892 orang. Mereka tersebar di 17 dinas, 12 badan, 9 kantor, dan 12 bagian serta 1 satuan.
Untuk membayar upah kerja tenaga honorer ini, APBD pemerintah kota harus terkuras Rp 24.987.600.000 atau hampir Rp 25 miliar per tahun. Angka ini didapat dari perhitungan sebagai berikut: upah kerja 1.893 tenaga honorer Rp 1,1 juta dikalikan tiap bulan maka didapat angka Rp 2.082.300.000. Angka ini lantas dikalikan 365 atau satu tahun, hasilnya Rp 24.987.600.000.
Ia belum tahu di instansi mana penganggaran terbanyak untuk upah tenaga honorer. “Tapi kalau di mitra kerja kami, Komisi II, penganggaran paling banyak di Dinas Pendapatan Daerah, Rp 287 juta setahun,” ujar Ahmad Nopan.
Mitra kerja Komisi II lainnya yakni Dinas Perhubungan, dengan penganggaran Rp 139 juta untuk tenaga honorer. Kemudian Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (sekitar Rp 99 juta), Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Rp 89 juta), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (sekitar Rp 52 juta).
“Kalau penganggarannya paling besar artinya jumlah tenaga honorernya paling banyak,” ujarnya.
Terkait APBD Kota Palembang tahun 2012 dijelaskannya, ada peningkatan 5,54 persen. Yakni menjadi Rp 1,983 triliun dari sebelumnya Rp 1,873 triliun pada 2011. Target untuk pendapatan asli daerah meningkat Rp 277,576 miliar atau meningkat 37,99 persen dari tahun 2011 yang sebesar Rp 172,117 miliar. Target retribusi justru mengalami penurunan hingga 5,14 persen. Dari sebelumnya Rp 90,795 miliar menjadi Rp 85,650 miliar.
“Turun karena berdasarkan UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi yang berkurang. Jadi, pemasukannya pindah ke pajak,” ujar Ahmad Nopan.
Menanggapi hal tersebut Walikota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan, terkait kenaikan upah bagi tenaga honorer, pemerintah kota sudah ketuk palu, artinya sudah sah.
“Kita justru ingin menyamai UMR Rp 1,1 juta tersebut,” katanya.
Menurutnya, Pemkot Palembang tidak mungkin berpatokan dengan standar upah yang lama bila semua upah buruh maupun pegawai dibayar dengan standar UMR.
Soal penerimaan CPNS untuk tahun 2012, Eddy mengatakan sebetulnya pemerintah kota ingin melakukan perekrutan. “Tapi karena Palembang ada moratorium (penundaan sementara) dengan pemerintah pusat, jadi kita tak bisa menerima PNS,” tutur Eddy.
Apalagi, dalam pembahasan DPRD Kota Palembang, juga disampaikan bahwa tak ada penerimaan PNS di tahun 2012.
Kendati begitu, wali kota berharap ada pertimbangan lain dari Kementerian Dalam Negeri terkait penerimaan PNS ini. (***)

Penegakan Hukum di Muba Terkesan Mandul

Sekayu, SN

Penegakan hukum di Wilayah Kabupaten Muba terkesan Mandul, hal tersebut terlihat dalam persidangan yang berlangsung kemarin, Rabu (14/12). Sidang kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2007 dengan tersangkanya Musri (35) warga Desa Kayu Ara Kecamatan Sekayu memasuki tahun keempat belum pernah dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum.
Bahkan dalam setiap persidangan, tersangka seperti bukannya seorang pelaku yang duduk dikursi pesakitan. Melihat fakta tersebut, Suryani (37) istri korban didampingi keluarganya sehabis mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sekayu dengan muka sedih meminta kepada Hakim dan Jaksa untuk bertindak adil agar tersangka dilakukan penahanan sesuai dengan perbuatannya.
Dijelaskan Suryani, selama ini dirinya bersama keluarga sudah mengajukan permohonan kepada penyidik Kepolisian Polres Muba untuk segera menahan tersangka. Namun hingga sekarang tersangka tidak pernah dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum, bahkan tersangka bebas melanglang buana pergi kemana-mana bagaikan bukan seorang tersangka kasus pembunuhan.
Menurut Suryani, kasus pembunuhan Abu Nasif (42) suaminya terjadi pada tanggal 26 Oktober tahun 2007 sekitar pukul 24.30 Wib dini hari di Talang Cawang Kecamatan Sekayu, dengan tersangkanya Musri (35) yang tidak lain tetangganya sendiri. Kejadian berawal, korban yang sebagai ketua RT setempat menerimah temuan kepingan Karet dari warganya yang diduga hasil curian. Karena tidak bertuan, korban menahan kepingan karet tersebut hingga diketahui siapa pemiliknya. Entah mengapa, pada saat itu, datang tersangka dengan membawa golok menemui korban. Tanpa tau penyebabnya, tersangka yang sudah kerasukan syetan langsung melayangkan goloknya ketubuh korban. Merasa nyawanya terancam, korbanpun melakukan perlawanan hingga terjadi duel dengan tersangka. Korban yang mengalami luka parahpun tewas, sedangkan tersangka yang dalam kondisi terluka dibagian tubuhnya dilarikan warga ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu.
Sementara itu, menurut Deni Zulkarnain SH Kasi Pidum Kajari Sekayu, apabila suatu kasus sudah memasuki proses persidangan, semua kewenangan ada pada majelis Hakim Persidangan. Terkait tidak ditahannya tersangka, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Hakim mungkin Hakim mempunyai alasan sehingga tersangka tidak ditahan. (her)

Buta Aksara Empat Lawang Turun

Empat Lawang, SN

Dalam waktu tiga tahun akhir, masyarakat buta aksara di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati semakin menurun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Empat Lawang untuk memberantas buta aksara semakin tampak.
Kepala Dinas Pendidikan H Syahril melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sekaligus Ketua Panitia (HAI) ke 46 Rita Purwaningsih menyampaikan, pemerintah Empat Lawang terus berjuang untuk menuntaskan buta aksara yang masih ada. Seperti di tahun 2009 tingkat keaksaraan di Empat Lawang masih 9,04 %. Kemudian tahun 2010 turun menjadi 7,75 % sedangkan 2011 kembali turun menjadi 6,78 % dari jumlah penduduk 221.176 jiwa. Artinya keberhasilan pemerintah Empat Lawang sudah mencapai 2,26 % dalam memberantas buta aksara.
“Kita berupaya kedepan seluruh masyarakat Empat Lawang minimal bisa baca tulis hitung (calistung) dan bebas dari buta aksara ditargetkan tahun 2016,”kata Rita.
Mengenai pelatihan tutor keaksaraan, sambung Rita, digelar dalam rangka memperingati Hari Aksara Internasional ke 46. Dengan pelatihan Keaksaraan Fungsional (KF) dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se Kabupaten Empat Lawang sebanyak 140 orang dari 6 PKBM.
“Ini tidak lain adalah upaya untuk memberantas buta aksara di Kabupaten Empat Lawang,”pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri melalui Sekda H Anwar Yakub mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan pendidikan secara inklusif dengan cara memperluas akses terhadap bahan bacaan dan kecakapan hidup. Terutama bagi kelompok tertinggal itulah sebabnya dalam program keaksaraan kita mengenal istilah keaksaraan fungsional sebagai upaya untuk mendorong terjadinya percepatan dalam pengentasan ke tuna aksaraan yang bersinergi dengan program penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan manusia berkarakter.
“Program pemberantasan tuna aksara yang telah berjalan baik selama dua tahun terakhir di Empat Lawang ini patut diapresiasi. Namun bukan berarti hanya berhenti disini, melainkan terus berupaya secara bersama menuju Empat Lawang EMASS,” imbuhnya.
Harus diakui, sambung Anwar, upaya meningkatkan keaksaraan dan ketrampilan atau kecakapan hidup kaum perempuan masih tertinggal itu tidaklah mudah. Membutuhkan strategi yang tepat dan mengenai sasaran. Makanya sangat membutuhkan dukungan dan support dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah, melainkan juga dari semua pihak yang ada di Empat Lawang.
“Pemerintah mengajak insan pendidikan, Pejabat pemerintah dan segenap masyarakat untuk berlomba-lomba menekan angka tuna aksara dan memberikan perhatian yang lebih untuk dunia pendidikan menuju pembangunan Empat Lawang EMASS,” pungkas Anwar. (eko)

Kecamatan SU I & IT II Dimekarkan

Palembang, SN
Dari 16 kecamatan yang ada saat ini, mulai tahun 2012 akan ada 18 kecamatan di Palembang.Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur II bakal dipecah atau dimekarkan.Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang, Darmawan, kemarin.
“Dua kecamatan itu sudah sangat padat. Sehingga sudah layak untuk dimekarkan,” ujarnya.
Dijelaskannya, di kecamatan Seberang Ulu I jumlah penduduknya sebanyak 182.372 jiwa. Di Kecamatan Ilir Timur II penduduknya sekitar 160 ribu lebihdan IT II itu sudah 160 ribu lebih.
Padahal, berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2000, satu kecamatan itu idealnya memiliki 7.500 jiwa dengan luas wilayah 10 kilometer persegi. Sedangkan untuk kelurahan, idealnya hanya ada empat kelurahan saja.
“Saat ini untuk SU I ada 10 kelurahan dan IT II ada 12 kelurahan. Ini sudah terlalu padat. Makanya, kami setujui adanya pemekaran kecamatan ini,” ujar anggota DPRD Kota Palembang dari dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.
“Kalau sudah terlalu padat penduduknya, itu akan menyulitkan bagi kecamatan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan,” katanya.
Untuk dananya, kata Darmawan, dianggarkan dalam APBD 2012 sebesar Rp 200 juta. “Nanti Pemkot akan membentuk tim teknis untuk mempersiapkan pemekaran kecamatan ini,"jelasnya.
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan, pemekaran kecamatan merupakan upaya mempercepat pelayanan publik. “Kalau kecamatan terlampau padat, itu bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” kata Eddy.
Dijelaskannya, saat ini ada 16 kecamatan di Palembang yaitu Kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Kemuning, Kalidoni. Kemudian Kecamatan Sako, Sukarami, Alang-Alang Lebar, Sematang Borang, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Kecamatan Plaju, Kertapati, dan Kecamatan Gandus. (**)

Balita Melepuh Tersiram Kuah Soto

Sekayu, SN
Sungguh malang nasib yang dialami Jundi, bocah tiga tahun, warga Jalur Dua Transmigrasi Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Muba. Badannya melepuh tersiram kuah soto yang dimasak orang tuanya dikantin sekolah. Akibatnya, bocah itu harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sekayu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi Rabu (14/12) sekitar pukul 09.00 WIB. Hal ini bermula ketika korban mengikuti ibunya berjualan dikantin sekolah di SDN 4 Air Balui.
Saat korban sedang duduk dikursi, tiba-tiba saja turun dan menabrak ceret dan kuah soto yang sedang dimasak orang tuanya. Saat itulah korban terjatuh terlentang dan kuah soto yang dimasak, tumpah ke tubuh korban.
“Anak saya langsung nangis dan teriak sambil badannya kejang kepanasan,” ujar Ayah korban, Miyono(33) ditemui di RSUD Sekayu, Rabu (14/12).
Melihat kondisi itu, korban langsung diangkat namun baju yang dipakai lengket ke badan akibat tersiram air panas tadi. Kontan saja sang ayah langsung membuka baju tersebut. Karena kondisinya cukup parah korban sempat dibawa ke Puskesmas Ngulak namun akhirnya dirujuk ke RSUD Sekayu.
“Untunglah pak tidak kena wajahnya. Semenjak kejadian itu anak kami tidak bisa tidur dan hanya menangis terus. Setelah dikasih obat penenang barulah bisa tidur pulas,” jelas Miyono yang didamping sang istri, Magfiroh (24).
Menurut Magfiroh, dirinya tidak ada firasat apa-apa anaknya harus mengalami musibah tersebut. Hanya saja sejak beberapa sebelumnya dia merasa tidak tenang. Sang Ibupun heran karena biasanya sang anak tidak pernah apa-apa saat turut menemani sang Ibu memasak di kantin sekolah.
“Dia (anak) biasanya duduk dikursi dan kalau mau turun ngomong dulu. Tapi kali ini tidak, langsung turun dan menyenggol panci kuah soto,” tandasnya. (her)

Bupati Lahat Bangun Jalan Akses Daerah Terisolir

Pagaralam, SN
Pemerintah Kabupaten Lahat, membangun jalan desa sepanjang 6 kilometer untuk mengatasi keterbatasan sarana transportasi di daerah yang masih terisolir.
"Saya sudah tinjau langsung ruas jalan desa yang akan dibangun dengan panjang 6 kilomter dan lebar 4 meter, penghubung antar ibu kota Kecamatan Pajarbulan, Kabupaten Lahat, dan beberara desa kawasan perbukitan Talang Sumur, dan Desa Sumur," ungkap Bupati Lahat, Saifudin Aswari Rivai, Selasa (13/12).
Dikatakanya, jalan itu nantinya akan dapat membuka akses untuk beberapa desa dan kawasan perkebunan di sekitar Bukit Barisan, Lahat. Memang ada beberapa kecamatan di wilayah Lahat letaknya berada disekitar Kota Pagaralam, seperti Kecamatan Jarai, Pajarbulan, Kota Agung, Muara Payang dan Tanjungsakti.
"Pembukaan jalan desa sudah menjadi program utama bagi pemerintah daerah, khususnya yang masih sulit terjangkau kendaraan," ungkap dia.
Ia mengatakan, ada sekitar 600 kepala keluarga (KK), yang akan menikmati jalan tersebut bila sudah selesai pembangunannya.
"Kalau kondisi saat ini memang jalan itu masih mengalami kerusakan cukup parah, selain berlumpur dan tidak bisa dilalui kendaraan biasa kecuali mobil off road," ungkapnya.
Dia mengatakan, memang keberadaan Kecamatan Pajarbulan, berada sekitar 15 kilomter dari Kota Pagaralam, dan 64 kilomter dari ibu kota Kabupaten Lahat, masih cukup banyak daerah yang membutuhkan pembuatan jalan.
"Daerah ini terdiri dari tiga kecamatan yaitu Jarai, Murapayang dan Pajarbulan, memiliki sekitarb 51 desa dengan luas sekitar 10.000 m2," ungkapnya.
Sementara itu tokoh masyarakat setempat, Balkis, mengatakan keberadaan jalan penghubung, akan menjadi salah satu pendukung kemajuan daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Kita sudah puluhan tahun mendambakan pembangunan jalan akses ke sejumlah desa terpencil di tiga kecamatan tersebut, dan baru 2011 ini dapat diwujudkan pemerintah," ungkap dia.
Menurut Balkis, ketiga kecamatan ini merupakan salah satu lumbung pangan di Kabupaten Lahat, dan bila semua sarana transportasi sudah dibangun maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat," ungkapnya. (asn)

Palembang Penerima Dana BOS Terbesar 2012

Palembang, SN
Dana bantuan sekolah (BOS) tahun 2012 tetap akan di gulirkan, Sumsel masih akan menerima dana yang bersumber dari APBN tersebut sebesar Rp 814.067.820.000. Dari besaran dana ini, Kota Palembang menjadi penerima dana BOS terbesar tahun 2012.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Sumsel, RHM Rasyidi, Rabu (14/12). Menurutnya, dana BOS ini akan segera cair, saat ini, dana tersebut sudah masuk di pos lain-lain pendapatan APBD provinsi Sumsel tahun 2012.
“Mekanismenya, dana pusat (APBN) masuk ke kas Pemprov baru setelah itu langsung di distribusikan ke kabupaten dan kota melalui dinas pendidikan masing-masing dan langsung ke kas sekolah masing-masing,” terangnya.
Dikatakannya, alasan Kota Palembang menerima porsi dana BOS terbesar, karena dari segi penduduk dan sekolah, Palembang paling banyak.
Ia menambahkan, karena dana BOS ini bantuan pusat, maka sudah sewajarnya DPRD Sumsel mengawasi pengalokasian dan penggunaan dana ini.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Ade Karyana melalui Sekretaris Dinas Bonny Syafrian menuturkan, target pemerintah pusat, dana BOS dapat diterima sekolah pada 6-19 Januari. Untuk merealisasikan target tersebut, kini disiapkan SK Gubernur, tim manajemen BOS, Peraturan Gubernur (Pergub), dan data siswa terbaru dari kabupaten/kota.
“Data siswa mungkin tidak ada perubahan, karena bukan dari semester genap ke ganjil. Rencananya, sejak 2 Januari, pemerintah pusat sudah mulai mengirimkan ke daerah. Dalam sosialisasi nanti akan disampaikan petunjuk teknis BOS dari Kementerian Pendidikan, alokasi dana dari Kementerian Keuangan, dan tentang mekanisme pencairan dari Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Perubahan mekanisme pencairan, mulai tahun depan dana BOS dari Kemenkeu RI ke kas umum provinsi kemudian dikirim ke rekening sekolah.
“Dana tersebut telah disiapkan sebesar Rp814 miliar. Untuk periode pertama, Januari-Maret dipastikan sudah sejak awal periode diterima sekolah. Selain perubahan mekanisme penyaluran, jumlah penerima juga bertambah,” ujar dia.
Perubahan jumlah yang diterima, tingkat SD sebesar Rp580.000 per siswa per tahun, SMP sebesar Rp710.000. Sedangkan sebelumnya, SD di kabupaten menerima Rp397.000 dan di kota Rp400.000. Tingkat SMP untuk kabupaten sebesar Rp570.000 dan kota Rp75.000 per siswa per tahun.
“Mulai tahun depan baik di kota maupun kabupaten, setiap siswa mendapat bantuan dalam jumlah yang sama,” pungkasnya. (awj)

Edisi Cetak 515, Selasa 13 Desember 2011

Edisi Cetak 515, Selasa 13 Desember 2011

Pengadaan Kendaraan Dinas Distanak Disoalkan

Banyuasin, SN

Pengadaan dua unit kendaraan dinas di Dinas Pertanian dan Peternakan dipersoalkan. Pasalnya selain dilakukan sebelum ketentuan harga nasional keluar, harga dua unit kendraan dinas masing – masing Ford Everest BG 1118 JZ dan Suzuki APV BG 1113 JZ tidak sesuai dengan ketentuan harga yang ada dalam rencana kerja anggaran (RKA-SKPD).
Ketua Forum Komunikasi Kajian Strategis dan Ketahanan Nasional (Fokustannas) Nizar AR kepada koran ini mengatakan, dalam rincian RKA-SKPD, harga satuan mobil dinas sebesar Rp 250 juta.
Sedangkan harga mobil Ford Everest dibeli oleh Distanak sebesar Rp 343.500.000 dan mobil APV seharga Rp 151.775.000. “RKA itu adalah acuan bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan. Yang kami tanyakan, dari mana Dinas Pertanian dan Peternakan bisa membeli kendaraan dinas yang harganya melebihi satuan yang ditetapkan RKA tersebut. Jelas-jelas pembelian dua kendaraan dinas itu bermasalah,“ katanya.
Masih dikatakan Nizar, harga tersebut sesuai dengan berita acara pembayaran dan kuitansi yang ditandatangani oleh Ir Madian Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan Vreddy Hartono selaku Branch Manager PT Citra Abadi Indah Cemerlang.
“Sedangkan untuk harga APV sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK) yang juga ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPK dan Dodik SE selaku Branch Manager PT Nusa Sarana Citra Bakti,“ jelasnya.
Ironisnya lagi kata Nizar, pembayaran dua unit kendaraan dinas tersebut dilakukan pada bulan Maret 2011 atau sekitar satu bulan setelah dibukanya penawaran dan penunjukkan langsung.
Masih berdasarkan RKA, lanjut Nizar, dua unit kendaraan dinas tersebut dimasukkan dalam program pelayanan administrasi perkantoran, pada mata anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bergabung dengan pelayanan administrasi perkantoran lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 698.842.316.
“Padahal seharusnya pengadaan mobil dinas masuk dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dari mata pasal ini sudah terlihat adanya ketidakjelasan program dan realisasi anggaran," bebernya.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ir Madian didampingi Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa Sujana Anwar SP kepada koran ini menjelaskan, pengadaan kendaraan dinas di instansinya memang dilakukan berdasarkan penunjukkan langsung (PL) berdasarkan Kepres No 54 Tahun 2010.
“Kami bekerja berdasarkan Kepres ini, jadi tidak menyalahi aturan kalau pembelian kendaraan dinas dilakukan menggunakan penunjukkan langsung," katanya.
Soal waktu pelaksanaan, dikatakan Madian yang memesan kendaraan dinas pada bulan Februari bukan hanya Dinas Pertanian saja. “Banyak yang mesan pada bulan itu, bukan disini bae, ada juga yang dari Januari, dan harganya berdasarkan harga patokan pemerintah bukan harga pasar,“ ujarnya.
Lalu bagaimana dengan harga satuan sebesar Rp 250 juta berdasarkan RKA ? dijelaskan Madian, harga satuan adalah unit untuk mengklopkan saja. “Jadi yang penting tidak melebihi dari harga plafonnya. Jadi kalau harga Rp 500 juta untuk dua unit, tidak mesti satu unit itu harganya Rp 250 juta, masa APV harganya Rp 250 juta, jadi kita pakai subsidi silang," tuturnya.
Tidak harus APV atau Everest, bisa saja membeli kendaraan lain yang spesifikasinya mendekati yang diinginkan dan harganya masuk dalam plafon anggaran ? “Kalau kami nak beli APV, sebab kalau dibuat ford atau APV kan tidak boleh, itu kan menyebut merek, jadi waktu lelang baru disebutkan spesifikasi. Yang jelas itu tidak merugikan pemerintah," tuturnya.
Diakui Madian kesalahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan hanya kesalahan administrasi saja. “ Sudahlah yang seperti itu saja dijadikan masalah," pungkasnya. (sir)

21 Tahun Boster PDAM Milik Pemkab OKI Terbengkalai

Kayuagung, SN
Makin banyak asset berharga milik Pemkab OKI yang terkesan terbengkalai dan tanpa perawatan bahkan tidak difungsikan lagi. Kini boster milik PDAM Tirta Agung Kayuagung di pasar Kayuagung sudah 21 tahun tidak difungsikan.
Rozali selaku pegawai di PDAM Tirta Agung kepada wartawan kemarin mengatakan, boster dimaksud berkapasitas 300 kubik air yang dibangun tahun tahun 1989 namun hanya berfungsi 1 tahun yakni hingga tahun 1990.
“Jadi sudah 21 tahun tidak dioperasikan, boster ini menjadi bangunan tertinggi di sekitar pasar Kayuagung,” terang dia sembari mengatakan hingga kini boster itu belum jelas apakah akan difungsikan lagi atau justru terbengkalai selamanya.
Alasan terbengkai katanya, ia tidak mengetahui secara pasti dari managemen PDAM Tirta Agung. Namun yang pasti ada kemungkinan kerusakan pada mesin atau lainnya yang membutuhkan biaya tinggi untuk memperbaikinya.
Solusi dari pihaknya terhadap kebutuhan air bersih jelas dia, pihaknya sudah memdirikan penampung air yang berkapasitas 3000 liter yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM yang berdomili di dalam perkotaaan Kayuagung saja. (iso)

Baru selesai Dibangun, Jalan Ulak Pace Kembali Rusak

Sekayu, SN
Rencana pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) membangun jalan desa Ulak Pace Kecamatan Lawang Wetan dengan anggaran APBD 2010 sebesar 12 Miliar lebih diharapkan mampu mengerakan roda perekonomian masyarakat sudah sangat tepat. Namun sangat disesalkan pembangunan jalan yang baru satu tahun tersebut kembali rusak akibat sering dilalui kendaraan Sismik dan Sawit diduga melebihi tonase.
Dari pantauan dilokasi, jalan sepanjang 10 km tersebut beberapa titik telah mengalami kerusakan yang cukup sangat parah. Pada bagian badan jalan banyak terdapat lobang dengan kedalaman 50 – 80 cm. Kondisi ini semakin diperparah dengan aktifitas kendaraan truk pengangkut petugas sismik dari satu perusahaan minyak serta truk sawit.
Kondisi tersebut, jelas mempersulit masyarakat yang biasa menggunakan jalan tersebut untuk aktifitas berkebun, dan beberapa masyarakat yang menjadikan jalan tersebut sebagai jalur alternatif untuk ke Kecamatan Batang Hari Leko dan beberapa kecamatan lainnya.
Menurut Sipen (38), warga Desa Ulak Paceh Jaya, jalan tersebut baru saja diperbaiki pada 2010 yang lalu. Awalnya jalan tersebut, sempat dipasang portal dari cor beton di awal jalan dan akhir jalan. Namun para pemilik truk-truk sawit yang melebih tonase merobohkan portal tersebut. Sehingga kendaraan tersebut lah yang menyebabkan kerusakan jalan.
Selain itu, lanjutkan, adanya perbedaan tebal tipisnya penggunaan aspal pada saat pengaspalan jalan dirinya menduga penyebab kerusakan tersebut. Karena dimana jalan-jalan yang aspalnya tebal dan dilakukan pengecoran menggunakan semen sulit rusak.
“Saya melihat sendiri saat beberapa mobil truk sawit merobohkan portalnya, tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka berkelompok dan sengaja,” ujarnya saat melintasi jalan yang buruk.
Sementara itu, warga lainnya Kaiser (40) mengutarakan hal yang sama bahwa kondisi jalan yang rusak tersebut sangat menganggu aktivitas warga yang ingin menjual hasil pertanian pada setiap hari Jum’at. Jika tidak segera diperbaiki, ditakutkan akan semakin memperparah kondisi tersebut.
“Kami berharap ada segera penanganan lebih lanjut, karena kondisi akan semakin parah,” tukasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Muba H Suhaimi melalui Kabid Jalan dan Jembatan, Zainal Abidin mengatakan jalan sepanjang 10 kilometer tersebut akan dilakukan perbaikan melalui pemeliharaan pada tahun depan, dengan anggaran sekitar Rp3 milar. Menyikapi adanya desakan dari warga tersebut, pihaknya meminta warga untuk bersabar.
“Jalan tersebut, telah masuk dalam anggaran pada 2012 mendatang dengan anggaran sekitar Rp3 milar. Sehingga diharapkan kepada masyarakat untuk bersabar,” katanya. (her)

Penghulu KUA Empat Lawang Masih Minim

Empat Lawang, SAN
Hingga kini jumlah penghulu di jajaran Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Empat Lawang masih kurang. Diantaranya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Pinang dan Sikap Dalam, maka untuk mensiasatinya kepala KUA terpaksa melakukan rangkap tugas.
Kepala Kankemenag Empat Lawang Khusrin mengatakan, memang salah satu tupoksi dari KUA adalah sebagai penghulu. Namun menurutnya, posisi dan tugas seorang penghulu memang sangat dibutuhkan di kantor KUA. Pihaknya berharap ada penambahan petugas penghulu di dua kecamatan tersebut untuk menunjang efektifitas tugas seorang KUA.
“Memang kepala KUA langsung merangkap sebagai penghulu, tapi tugas sebagai penghulu sebaiknya dilaksanakan oleh petugas yang memang jabatannya sebagai penghulu,” ujarnya seraya mengatakan untuk kecamatan Sikap Dalam, tugas sebagai penghulu dijalankan oleh kepala KUA Ulu Musi, hal ini dikarenakan KUA kecamatan tersebut belum terbentuk dan masih menginduk ke kecamatan Ulu Musi.
Khusrin menambahkan, syarat menjadi seorang penghulu di tingkat KUA haruslah memenuhi syarat, salah satunya latar belakang pendidikanya harus disiplin ilmu Syariah. Selain itu, syarat lain yang harus dimiliki adalah pengetahuan dibidang kepenghuluan. Hal itu dapat dibuktikan saat seleksi penerimaan calon penghulu.
”Syarat-syarat itu memang harus dimiliki oleh seorang penghulu,” katanya.
Dia mengatakan, untuk tugas penghulu di tingkat pedesaan dilaksanakan oleh petugas P3N. Untuk Kabupaten Empat Lawang jumlah P3N sudah cukup sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada. Namun hanya kurang itu ada di penghulu.
Sementara Kakanwil Kemenag Sumatera Selatan H. Najib Haitami saat dikonfirmasi mengenai kekurangan jumlah penghulu ditingkat KUA di Sumatera Selatan masih sangat banyak. Hal ini menurutnya, tidak bisa dipenuhi sekaligus. Namun berdasarkan kuota penerimaan pegawai dilingkungan Kanwil Kemenag Sumsel yang memang dialokasikan untuk jabatan penghulu.
Dia mengatakan, jabatan penghulu di KUA merupakan jabatan fungsional, sama dengan posisi jabatan penyuluh. Meskipun jabatan KUA merangkap jabatan penghulu, namun untuk KUA posisi jabatanya adalah strukrural.
“Masih banyak kekurangan pegawai untuk jabatan penghulu, tapi saya lupa angka pastinya,” ujarnya kemarin ketika dihubungi. (eko)

Proyek Jalan Provinsi Diprotes Warga

Muaradua, SN

Warga Ranau OKU Selatan memprotes pekerjaan hotmik pemeliharaan jalan berkala anggaran 2011, yang menelan dana 4 milyar lebih pada ruas jalan provinsi perbatasan Provinsi Lampung hingga perbatasan OKU Selatan-OKU. Pasalnya, warga menilai pemerintah provinsi utamanya dinas PU provinsi tutup mata dengan kualitas pekerjaan hotmik pada beberapa titik yang berasal dari anggaran pemerintah Provinsi Sumsel tersebut sangatlah buruk atau dibuat asal jadi.
“Untuk menumpahkan kekecewaan warga berinisiatif untuk membuat surat protes yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin serta Dinas PU provinsi,” kata Mahyudin (45) warga Ranau.
Dalam surat protes tersebut lanjut Mahyudin warga menyatakan bahwa kwalitas jalan sangatlah buruk, dan menghimbau kepada dinas terkait maupun DPRD provinsi melakukan sidak. "Selanjutnya kepada aparat penegak hukum menindak siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena telah mengakibatkan kerugian negara,” ujarnya.
Dikatakannya, warga menilai proyek jalan yang diperkirakan menelan dana 4 milyar lebih ternyata hanya menggunakan aspal hotmik berkwalitas rendah sehingga membuat jalan bergelombang tidak rata terdapat gundukan-gundukan aspal,
“Saat berkendaran layaknya seperti mengendarai kuda. Ketebalan aspalpun tidak sesuai standar, yang mengherankan pelaksana proyek (kontraktor) tidak memasang plang proyek. Kami heran kenapa semua ini terjadi kemana pengawas PU atau konsultan proyek, apa kerja mereka, kami menduga pengawasan teknis pekerjaan terkesan kongkalikong dengan rekanan,” terang Mahyudin.
Terpisah Rojali Ketua Nasdem kecamatan Muaradua meminta Kepala Dinas PU Propinsi selaku penanggungjawab pekerjaan tersebut untuk menunda jadwal PHO sebelum rekanan memperbaiki pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB yang ada.
"Kami akan pantau terus pekerjaan tersebut dan bila tidak ada tindak lanjut kami akan minta aparat penegak hukum untuk memeriksa kebocoran anggaran tersebut. Pekerjaan ini jelas merugikan negara jadi wajar saja masyarakat mengeluhkan hasil dari pekerjaan dan kami minta kadis untuk meninjau langsung pekerjaan, agar matanya terbuka jika proyek itu tidak beres dan bermasalah,” pungkasnya. (dan)

Wanita Parubaya Tewas Ditaman GOR ME

Muara Enim, SN

Seorang wanita tanpa identitas yang diperkirakan berusia 35 tahun mengenakan pakaian daster warna merah tua ditemukan tak bernyawa lagi di siring dinding taman Gedung Olahraga (GOR) Pancasila Muara Enim (ME), Senin (11/12) sekitar pukul 05.30 WIB.
Dari informasi yang dihimpun dilapangan, ditemukannya jasad korban, bermula saat, Irawan yang merupakan petugas UPTD GOR akan membersihkan dan mematikan lampu taman di lokasi.
Tanpa diduganya, di siring dinding taman yang dalamnya hanya setengah meter terlihat sesosok tubuh yang mengapung dengan posisi terlungkup dengan mengenakan pakaian daster warna merah tua.
Tak ayal, Irawan pun kaget, lalu dilaporkannya ke Polres Muara Enim. Mengingat, lokasi terletak di pinggir jalan raya, penemuan mayat itu pun menjadi tontonan warga dan pengendara baik sepeda motor maupun mobil ketika melintas.
Tak lama kemudian, Tim Identifikasi Polres Muara Enim mendatangi TKP sekaligus melarikan mayat korban ke Rumah Sakit HM Rabain untuk dilakukan visum. Anehnya, korban tak mengenakan celana dalam. Di tempat tersebut ditemukan sandal warna hijau milik korban.
Dari pengakuan Irawan, pagi tersebut dia tak menyangka kalau melihat jasad wanita parubaya tak benyawa lagi ditaman GOR. Atas kejadian tersebut, dia melaporkannya ke Polres Muara Enim.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi, membenarkan kejadian tersebut. Mengenai penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan petugas. (yud)

Kasus Nunun dan Miranda Gultom yang Bertele-tele

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

BILA kita melihat perjalanan kasus suap pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI. Kentara sekali pengusutannya sangat bertele-tele. Terlalu banyak hal yang ditutupi dari kasus suap pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI.
Bisa jadi KPK sengaja mengulur waktu, karena banyak kepentingan di belakang kasus ini. Contohnya yang diduga kuat memberikan uang suap Nunun Nurbaeti, sudah sangat lamam lari ke luar negeri. Dan bagaimana dengan
Miranda Gultom sendiri? KPK harus fair untuk menangani kasus ini, kalau tidak cibiran akan kembali datang untuk komisi ini.
Sebelumnya banyak sekali hal-hal janggal yang berupa temuan baru di persidangan yang harusnya cepat ditindaklanjuti. Misalnya, ternyata Paskah Suzetta pernah bertemu dengan Nunun Nurbaeti jauh sebelum pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI. Ini harusnya hal yang menarik untuk mencari data dan bukti baru.
Keanehan lagi yang sangat nampak dari kasus ini, biasanya untuk penyelidikan kasus korupsi dimulai dengan penyuap, penerima suap, dan motif suap. Tetapi, yang dilakukan KPK justru sebaliknya. KPK hanya mengusut penerima suap, sedangkan penyuapnya belum ditelusuri. Bahkan penahanan terhadap tersangka pun terkesan tiba-tiba karena kasus ini baru diusut lagi. Padahal, sebelumnya sudah ada yang disidangkan.
KPK sendiri dalam perjalanan pegusutan kasus ini
sempat tarik ulur mencari sosok penyuap para mantan anggota dewan.
Ini kan sangat lucu, KPK menjadi bahan tertawaan. Sejak awal, hadirkan Nunun dan Miranda, mustahil mereka tak tahu dari mana asal uang tersebut. Karena tak mungkin yang memberikan uang tersebut tak punya hubungan dengan Miranda. Apa urusannya tiba-tiba ada yang memberi uang kepada anggota DPR dengan suruhan memilih Miranda.
Dengan banyak temuan kejanggalan ini, kasus ini dijadikan motif dendam politik, karena maaf-maaf saja penyelidikan dan penahanan para tersangka kasus ini bersamaan dengan berjalannya hak angket pajak di DPR dan pengusutan kasus Century.
Jadi sangat benar kalau banyak yang mempertanyakan keputusan KPK untuk penyelidikan tersebut.
Kita berharap KPK bisa adil untuk menangani kasus ini. Sudahlah wahai KPK, jangan lagi banyak alasan dengan menyatakan sedang mencari bukti kuat untuk menarik Miranda di kasus ini. Karena terpilihnya saja lewat suap, ya ini suatu langkah hukum kuat untuk mengusutnya.
Seperti diketahui nama mantan DGS BI Miranda Gultom disebut dalam dakwaan lima tersangka kasus dugaan suap pemenangannya sebagai DGS BI pada 2004 silam, yaitu Agus Condro, Max Moein, William Tutuarima, Poltak Sitorus dan Rusman Lumbantoruan.
Miranda disebut menjanjikan para anggota Komisi IX periode 1999-2004 uang senilai Rp 300 juta sampai Rp 500 juta, jika mereka bersedia memilih dirinya menjadi DGS Bank Indonesia kala itu. KPK sendiri harusnya mencatat nama Miranda sudah disebut berulangkali.
Tetapi masih saja berkilah KPK masih membutuhkan bukti permulaan yang cukup untuk dapat memproses hukum Miranda. Karena pengakuan para tersangka dianggap tidak cukup untuk membuat KPK dapat memproses hukum Miranda. (***)

Mura Terima Bantuan 12 Unit Mobil Internet

Musi Rawas, SN
Untuk mewujudkan pemerataan sebaran akses informasi dan teknologi di Musi Rawas, Kementerian Informasi dan Komunikasi memberikan bantuan berupa 12 unit mobil internet.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) kabupaten Musi Rawas, Ari Narsa JS, mobil internet ini nantinya akan dikelola langsung oleh masyarakat. Sebab dengan adanya bantuan mobil internet ini nantinya bisa difungsikan untuk akses internet bagi masyarakat.
“Karena sifatnya mobile maka dimanapun nantinya masyarakat bias memanfaatkannya,” katanya, Senin (12/12).
Dikatakannya, mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) ini dilengkapi dengan peralatan berupa enam unit perangkat komputer ditambah server, genset, televisi. Untuk pengelolaannya akan diserahkan langsung kepada masyarakat dengan mekanisme yang nantinya diatur agar semua lapisan masyarakat bisa memanfaatkannya.
“Nanti dalam hal pengelolaannya akan kita atur agar semua bisa menikmatinya,” tambahnya.
Sementara Wakil Bupati Musi Rawas, H. Hendra Gunawan yang menerima langsung mobil internet tersebut mengatakan bahwa bantuan ini akan banyak mendatangkan manfaat. Selain pemerataan infomasi dan teknologi juga akses internet akan terasa lebih mudah.
"Banyak sekali manfaatnya, masyarakat bisa mengakses internet yang dikelola oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Karena sifatnya mobile, dimana saja bisa diakses," demikian tandasnya. (fik)

Dewan Minta Aset Wisata Ditertibkan

Pagaralam, SN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kota Pagaralam, meminta aset wisata yang masih merupakan milik perseorangan harus ditertibkan dan sudah semestinya dilakukan pembebasan jadi milik pemerintah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).
"Kita mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam mendata ulang semua aset wisata yang dijadikan milik pribadi, untuk sesegera mungkin melakukan pembebasan, karena kalau tidak akan merugikan daerah dalam sektor pemasukan," ungkap Wakil Ketua I DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal, SH, Senin (12/12).
Menurutnya, tempat wisata tidak akan berkembang jika masih jadi milik pribadi. "Masih ada beberapa aset wisata yang diklaim masyarakat setempat, seperti air terjun Curup Embun, air terjun Curup Mangkok, air terjun Lematang, curup Peghing, hutan bambu dan termasuk lokasi wisata megalit.
Rasmizal menambahkan, demikian juga dengan tiga kolam berukuran sekitar antara 3 hingga 4 hektare yang terdapat diberbagai daerah seperti tebad Reban di Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagaralam Utara, tebad Muaratenang di Kelurahan Kancediwe, Kecamatan Dempo Selatan, di tebad Tanjungaro, di Kelurahan Rebah Tinggi, dan beberapa lainnya.
"Sebetulnya aset wisata itu harus dikelola pemerintah tidak lagi dikuasai pribadi masyarakat dan demikian juga dengan lahan perlu dilakukan pembebasan. Namun pemerintah harus bersikap persuasif jangan menggunakan kekuasaan agar masyarakat mengerti demi kemajuan daerah," ungkapnya.
Kalau aset itu, kata dia, masih dimiliki masyarakat yang jelas pemeliharaan dan pelestariannya pun tidak akan maksimal. Contohnya saja lahan yang terdapat megalit atau peninggalan sejarah tidak satupun terjaga keasliannya.
"Ketidak mengertian masyarakat dapat merusak alam dan kawasan yang nantinya menjadi cagar budaya dan lokasi wisata. Perlu menjadi perhatian pemerintah kota untuk menyelamatkan berbagai aset wisata tersebut karena kalau tidak salah satu sumber pendapatan asli daerah akan hilang. Kalau ini dibiarkan jadi milik pribadi, yang jelas warga akan kesulitan biaya perawatan dan pengelolaanya tidak akan maksimal dilakukan," ungkapnya..
Menurut dia, Pemkot Pagaralam harus bertindak cepat membebaskan lahan yang terdapat sejumlah aset wisata, agar tidak tumpang tindih kepemilikan, sebab saat ini dewan menilai masih banyak lahan terdapat aset wisata belum dibebaskan.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati mengatakan, memang persoalan yang dihadapi pemerintah sebagian besar aset wisata masih dikelola warga setempat, karena selama ini kebanyakan lahan itu menjadi tempat pemeliharaan kopi dan persawahan.
Sehingga dengan keadaan tersebut, kata dia, pemerintah juga kesulitan untuk melakukan pembebasan. Kondisi inilah membuat berbagai aset daerah tersebut belum direhab dan membangun sarana pendukung lainnya.
"Kita akan jadikan pertibanganan kedepannya untuk mendata kembali semua aset wisata, sehingga dapat mempermudah pebebasan dan termasuk diusulkan pembentukan peraturan daerah (Perda)," katanya. (asn)

Januari 2012, Dermaga 35 Ilir dipindahkan ke TAA

Palembang, SN

Penyeberangan Palembang - Bangka Belitung (Babel) yang biasanya melalui dermaga 35 ilir, pada akhir Januari 2012 dipastikan sudah berpindah ke pelabuhan Tanjung Api-api (TAA).
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Sumsel, Ir H Sarimuda, ditemui di kantor gubernur Sumsel, Senin (12/12).
Sarimuda mengungkapkan, paling lambat pada minggu ketiga Januari atau akhir Januari 2012, pemindahan dermaga 35 ilir ke TAA sudah dilakukan, dan rencananya pemidahan dermaga tersebut akan disaksikan langsung Menteri Perhubungan RI.
Menurut Sarimuda, dengan dilakukannya pemindahan ini masyarakat Palembang yang akan ke Babel dapat lebih cepat sampai karena waktu tempuhnya hanya 3-4 jam.
“Dengan dilakukannya pemindahan ini maka dapat menghemat waktu atau jarak tempuh. Kalau dari Dermaga 35 Ilir waktunya 9 jam sedangkan kalau dari TAA hanya 4 jam,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskan Sarimuda, untuk Infrastruktur di pelabuhan TAA sendiri sudah tersedia atau sudah selesai.
“Jalan Utama ke Dermaga sudah selesai dibangun, untuk transportasi kita sudah beroperasi 2 unit bus Damri saat ini. Nanti akan kita sesuaikan dengan jumlah penumpang jika ada peningkatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya sudah melakukan uji coba kelayakan dermaga yang baru dan hasilnya dermaga tersebut layak dipakai. Selain itu pihaknya juga sudah melakukan uji coba jalur angkutan massal perintis (bus khusus) yang dilakukan sejak satu tahun terakhir.
"Kedepannya, pelayanan kapal cepat (jetfoil) yang selama ini berada di Pelabuhan Boombaru 5 Ilir Palembang juga akan dipindahkan ke TAA tetapi untuk waktunya masih belum ditentukan,” ungkapnya.
Selanjutnya kata Sarimuda, untuk dermaga 35 ilir tetap akan di fungsikan, tetapi hanya menjadi pelabuhan lokal. "Dermaga 35 ilir ini tidak akan ditutup karena akan digunakan untuk dermaga tongkang dan kapal kecil,” tutupnya. (awj)

Edisi Cetak 514, Senin 12 Desember 2011

6 Instansi Dapat Bantuan Mobnas, Pemerintah Keluarkan Dana 23 Miliar

Palembang, SN
Sebanyak 5 instansi dalam Pemerintah Kota Palembang mendapatkan enam unit mobil dinas (mobnas). Kelima instansi tersebut adalah yakni Pengadilan Negeri Klas I A Palembang (1 mobil Pajero), Kodim (1 unit), Kejaksaan Negeri (1 unit Pajero), Komisi Pemilihan Umum (2 unit Terios) dan IAIN Raden Fatah (1 mobil sedan).
Pinjaman mobil tersebut dikatakan Walikota Palembang, Eddy Santana Putra untuk membantu kelancaran dan operasional pelayanan publik. Sehingga kendala mengenai operasional kerja dapat diatasi dengan adanya bantuan mobnas kepada lima instansi tersebut.
Pemkot Palembang dikatakannya, tetap berkomitmen memberikan bantuan kepada instansi lainnya, agar mereka bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan pada anggaran tahun depan kita bisa memberikan bantuan pinjaman lagi,” ujarnya.
Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Pemerintah Kota Palembang Faizal AR mengatakan, mobil yang dipinjamkan kepada lima instansi ini dibeli dari biaya APBD 2011 sebesar Rp 23 miliar.(**)

foto-ilustrasi

Graha Lansia Sekayu Bocor

Sekayu, SN

Beberapa penghuni Graha Lansia yang menempeti eks gedung RSUD Sekayu belakangan ini tidak bisa tidur nyenyak. Pasalnya atap gedung banyak yang bocor sehingga membuat petugas memindahkan penghuni ditempat yang layak dan tidak bocor.
Kepala UPTD Graha Lansia Sekayu, Hj Masoni, membenarkan, kejadian tersebut dialami sejak musim penghujan ini. Kebocoran yang terjadi di bagian atap hingga berpengaruh ke beberapa ruangan diantaranya ruang inap perempuan, laki-laki, dan
makan. "Demi kenyamanan sudah sering kali dibenahi dengan cara tambal sulam. Adanya tindakan ini tentu tidak bisa bertahan lama," ujar Masoni.
Kondisi itu jika dibiarkan tentu tidak menutup kemungkinan akan lebih parah dan sangata mengkhawatirkan. "Ini saja sudah ada beberapa plafon yang rusak akibat kebocoran terjadi," jelasnya.
Lebih lanjut dia menuturkan agar kondisi tersebut tidak terus-terusan terjadi upaya dilakukan adalah membuat laporan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Muba. "Tapi karena tidak memiliki anggaran khusus, perbaikan sama hal nya seperti kita lakukan yang bersifat sementara, untuk itu kedepan adanya perbaikan secara total," ujarnya.
Untuk sementara ini agar istirahat dan tidur para Lansia tidak terganggu dipindahkan ke ruangan yang tidak mengalami bocor, dan selalu mengawasi secara intensif. "Hingga saat ini jumlah Lansia yang menginap ada 6 orang, lima perempuan, satu Lansia laki-laki, setiap hari mereka diberikan perawatan dengan baik," tukasnya.
Terpisah, Kepala Dinsosnakertrans Muba Ir Yusman Srianto MT, mengatakan kejadian itu pihaknya sudah mengetahui, bahkan sudah sering dilakukan perbaikan walau tidak secara total. "Gedung itu milik RSUD Sekayu dan kita sifatnya menumpang, tapi meski
demikian tetap kita perhatikan terutam mengenai fasiltas dan sarana penunjang di Graha Lansia," terangnya.
Karena itu sambungnya untuk perbaikan secara total belum bisa dilakukan selain itu pula dana serta anggaran untuk rehab total tidak ada. "Tidak ada anggaran tersendiri inilah yang menjadi hambatan bagi kita untuk melakukan rehab, kedepan
mudah-mudahan ada anggaran khusus sehingga perawatan dan pemeliharaan gedung bisa berjalan optimal," pungkasnya. (her)

UKB Gelar Pelatihan MUA

Palembang, SN
Pelatihan Manual Vacum Aspiration (MUA) digelar Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang Program Studi (Prodi) D3 dan D4 Kebidanan bekerjasama dengan PT Andalan, Sabtu (10/12) bertempat di Aula UKB Kampus A, Jalan Mayjen Hm Ryacudu.
Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Yayasan Kader Bangsa Palembang, DR Hj Irzanita Dra SH MM MKes.
Ditemui Ketua Pelaksana, Bina Aquari MKes mengatakan, tujuan dari pelatihan MUA ini yakni, agar mahasiswa khusus mahasiswa bidan lebih mengetahui penanganan pasca keguguran pada pasien dan lebih mengetahui penatalaksanaan pada pasien tersebut.
"Disini juga kita belajar menggunakan alat MUA, yang mana alat ini bisa membantu dalam menangani pendarahan pasca keguguran dan bagi kampus (UKB) khususnya program studi berguna untuk persiapan akreditasi," ujarnya.
Bina menambahkan, peserta pelatihan MUA ini sebanyak 150 orang dan peserta juga akan mendapatkan sertifikat. "Narasumber pada pelatihan ini Dr H Rusdi Damiri SPOg dari Rumah Sakit Bari," katanya.
Sementara itu, Suvevisor PT Andalan Wilayah Sumbagsel, Adji mengatakan, peserta yang mengikuti pelatihan adalah dari mahasiswa kebidanan kelas khusus yakni dari bidan yang sudah praktek. Bidan yang sudah menangani pasien. Pelatihan MUA adalah pelatihan cara penanganan atau asuhan pasca keguguran.
"Kegiatan ini baru pertama kali untuk wilayah Sumbagsel, baru di UKB. Selama ini di Jakarta sudah dilakukan sejak tahun 2008," ujarnya.
Dijelaskannya, asuhan pasca keguguran sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup bagi pasien, sehingga bidan bisa memberikan pengetahuan bagi pasien.
"Sebab banyak pasien yang masih awam dengan pengetahuan bahayanya pasca keguguran, untuk angka kematian Ibu dan anak secara internasional tahun 2010 yakni 1:100 ribu per tahun. Untuk itulah perlu bidan miliki pengetahuan dan pelayanan yang lebih dalam penanganan pasca keguguran. Banyak terjadi aborsi di daerah-daerah yang masih awam dengan bahayanya pasca keguguran, perlu bidan profesional dalam memberikan pelayanan medis," terangnya.
Adji menambahkan, kegiatan semacam ini adalah program dari Andalan dan direspon baik oleh UKB. "UKB sudah luar biasa sudah merespon program ini dan terima kasih untuk UKB sudah menjalankan program dengan baik," pungkas Adji. (pit)

Sumsel Bakal Bangun 3 Sekolah Nasional

Palembang, SN

Pemprov Sumsel bakal membangun 3 sekolah nasional yakni, Sekolah Tinggi Olahraga Negeri Sriwijaya (STONS), Institut Teknologi Sumatera (ITS) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerbangan. Hal ini diutarakan Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Diknas Sumsel, Widodo.
Dikatakannya, pembangunan sekolah tinggi olahraga bakal dibangun ruang kelas dan kantor. Tahap awal direncanakan membangun 6 ruang kelas dan 2 kantor, sedangkan untuk praktek olahraga bisa memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada.
"STONS ini sekolah berbasis pembinaan bakat siswa di olahraga ini sebagai realisasi dari himbauan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, memanfaatkan kawasan Jakabaring Sport City (JSC)," ujarnya, kemarin.
Widodo menjelaskan, STONS bakal dibangun tahun 2012 mendatang. Tahun 2013 sudah bisa menggelar proses belajar mengajar. Sekolah olahraga ini direncanakan dibuka 4 prodi diantaranya, prodi kepelatihan, prodi penjaskes dan lainnya. "Untuk tim pengajarnya baru ada Unsri, Universitas PGRI, tapi tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi atau dari kalangan lain," tuturnya.
Lanjutnya, selain STONS pemerintah juga akan membangun SMK Penerbangan. Lokasi SMK Penerbangan akan dibangun di kawasan Musi II dengan luas lahan 5 hektar. "Rencana didirikan SMK Penerbangan ini didasari tingginya kebutuhan tenaga ahli bidang penerbangan. Sebab posisi-posisi seperti kru atau pemesinan penerbangan selalu diisi tenaga luar. Padahal SDM yang dimiliki Sumsel tidak kalah dengan dari luar," katanya.
Menurutnya, untuk penerimaan siswa baru, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
"Lokasi sekolah di Musi II kita nilai tidak begitu jauh dari bandara ini sudah disetujui pemerintah pusat," ujarnya.
Dungkapkannya, untuk persyaratan penerimaan siswa akan dikoordinasikan dengan Kemenhub. Namun, yang pastinya calon siswa dari jurusan IPA dan tidak buta warna.
"Sumsel juga akan bangun Institut Teknologi Sumsel, sekolah teknologi pertama di luar pulau Jawa yang bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)," tambahnya. (pit)

Akhirnya, Talang Cogong Medang Tembus Roda Empat

Empat Lawang, SN

Setelah bertahun-tahun harus merasakan sulitnya jalan desa dilewati kendaraan, akhirnya warga Talang Cogong Medang Kecamatan Talang Padang bisa melihat daerah mereka dilalui kendaraan roda empat. Makanya, warga setempat memberikan apresiasi positif kepada pemerintah Empat Lawang.
Camat Talang Padang, Alhumaidi MM mengatakan, terbukanya jalan diarea Talang Cogong Medang membawa dampak positif kepada masyarakat. Terutama untuk berlalu lintas dari dan ke area talang tersebut. Sehingga tak bisa dipungkiri apabila masyarakat sangat berterima kasih kepada Bupati Empat Lawang yang telah membuka jalan ke talang mereka itu.
“Dengan dibukanya jalan ini transportasi sudah cukup lancar,” ujarnya, Minggu (11/12).
Dikatakannya, dahulu jalan menuju ke pemukiman penduduk ini sangat sulit dilalui. Bahkan dulu kendaraan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua, itupun motor khusus pendaki bukit. Sehingga dengan demikian, masyarakat kesulitan untuk membawa hasil panen mereka. Nah dengan adanya swadaya dari masyarakat dan gotong royong dari pemerintah kecamatan dan kabupaten sehingga bisa dilalui dengan roda dua dan empat.
“Dulunya kondisi jalan tidak bisa dilalui, padahal penghasilan petani berupa kopi sangat berpotensi di daerah Cogong Medang ini, makanya menjadi keluhan masyarakat. Oleh karena itulah masyarakat sangat bangga dengan terbukanya jalan ini,” terangnya.
Hanya saja, sambung Humaidi, kondisi jalan tersebut masih membutuhkan bantuan dari pemerintah kabupaten Empat Lawang, yakni berupa pengerasan jalan. Maklum, apabila musim hujan tiba, kondisi jalan menjadi sangat licin dan berlumpur sehingga sangat sulit untuk dilalui.
“Masyarakat sangat menantikan untuk jalan Cogong Medang ini dilakukan pengerasan jalan,” katanya.
Diketahui terbukanya jalan tersebut berkat kerjasama seluruh masyarakat desa setempat. Dengan cara swadaya secara bersama, pun juga dibantu oleh Pemerintah Empat Lawang. Terdapat juga masyarakat sekitarnya bisa menikmati terbukanya jalan itu. Diantaranya warga Renah Payang, Cogong Meranti, Sungai Geruntang, Pamak Salak, Talang Landai, Miungan, Danau Tematang Kering, dan tentunya warga Cogong Medang.
Sebelumnya, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri mengatakan, pihaknya berupaya secara serius untuk konsentrasi pembangunan bukan hanya untuk kecamatan Talang Padang saja, melainkan seluruh kecamatan di Empat Lawang akan diupayakan pembangunan secara bertahap dan berkeadilan.
“Semua kecamatan dan desa di Empat Lawang akan diberikan pembangunan, dengan anggaran yang diupayakan baik dari APBD, maupun APBN pusat,” katanya.
Mengenai pembangunan jalan di Talang Cogong Medang pihaknya pun memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bekerjasama baik sesama masyarakat. Dan selanjutnya untuk 2012 mendatang pihaknya akan berupaya memberikan anggaran APBD Empat Lawang berupaya pengerasan jalan.
“Insyaallah 2012 mendatang kita menggunakan APBD Empat Lawang untuk pengerasan dan pengaspalan jalan ke Talang Cogong Medang ini,” pungkas HBA. (eko)

Buron 3 Tahun, Pelaku Penganiayaan Ditangkap

Sekayu, SN
Setelah lelah dan tidak ada lagi tempat persembunyian, karena selalu dikejar-kejar petugas, Hasbullah (26) warga Desa Sri Damai Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang menjadi daftar pencarian orang (DPO), akhirnya berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin, Muba, Minggu (11/12) sekitar pukul 06.00 WIB.
Tersangka Hasbullah yang selalu berpindah-pindah menghindari kejaran petugas selama buron tiga tahun, tidak bisa berbuat apa-apa, ketika petugas menangkapnya. Petugas sendiri sebelumnya menerima informasi dari masyarakat, kalau tersangka berada di Desa Sri Gunung.
Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kapolsek Keluang, Iptu Jauhari mengatakan, peristiwa penganiayaan berat hingga nyaris tewas yang dilakukan tersangka Hasbullah terhadap korban Ujang (30) warga Desa Sri Damai, terjadi pada 4 Februari 2009 lalu sekitar pukul 07.00 Wib di TKP sungai kecik Desa Sri Damai Kecamatan Keluang.
Kronologis kejadian kata Jauhari, saat itu korban Ujang sedang memancing ikan disungai, tiba-tiba datang pelaku, Hasbullah sambil memegang parang dan menanyakan kepada korban, siapa yang merusak pagar kebun dan mengambil tanaman miliknya.
Korban menjawab apa adanya dengan mengatakan, bahwa dirinya tidak tahu, jawaban itu dirasakan tidak puas oleh tersangka hingga menjurus perang mulut hingga berakhir adu tanding. Karena korban sendiri hanya tangan kosong, tak ayal lagi hujan sabetan parang milik tersangka menyambar sekujur tubuh korban, dengan cara membabi buta .
Korban mengalami luka dibagian kepala, tangan, dan muka, dan beberapa luka lainnya. Melihat korban sudah tidak berdaya dan dikiranya sudah tewas, tersangka langsung kabur.
"Korban sendiri setelah diketahui warga dilarikan ke RSUD Sekayu dan nyawanya terselamatkan," ungkap Jauhari. (her)

Usut Korupsi, Penegak Hukum di OKI Butuh Data

Kayuagung, SN

Pengusutan tuntas dugaan tindak pidana korupsi bukanlah perkara mudah seperti kasus lain. Data yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan lembaga penegak hukum untuk mengusutnya, akibatnya sangat minim perkara korupsi yang ditangani.
Demikian ditegaskan lembaga penegak hukum di Kabupaten OKI yakni Kejari Kayuagung dan Polres OKI saat menerima aksi damai unjukrasa sejumlah elemen, Jumat (9/12) di halaman kantornya. Unjukrasa ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia.
Mamik Sulgiono SH MH selaku Kepala Kejari Kayuagung mengatakan, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sehingga pengusutannya harus dilakukan cara yang sangat luar biasa pula.
”Harus dilakukan semua pihak, bukan saja hanya lembaga penegak hukum. Semua pihak harus memberikan dukungan, harus pakai data lengkap dan akurat,” kata Mamik Sulgiono dihadapan massa yang berjumlah sekitar 30-50 orang tersebut.
Sambung dia, Kejari Kayuagung menyambut baik aksi damai unjukrasa ini. Namun dihadapan massa, Kepala Kejari meminta agar unjukrasa ini bukan sekedar aksi turun jalan saja namun ditindaklanjuti dengan memberikan data dugaan korupsi ke pihaknya.
Sedangkan dari pihak Polres OKI, Kasatreskrim AKP H Surahman yang menerima massa mengatakan hal serupa. Untuk memproses dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.
”Untuk mengusut dugaan korupsi, prosesnya sangatlah panjang. Untuk memberantas korupsi jangan hanya memberikan masukan saran dan unjukrasa atau surat saja, tapi berikan kami data yang akurat,”pinta Kasatreskrim.
Lebih jauh diakuinya, pengusutan kasus korupsi yang dilakukan jajarannya selama ini memang sangatlah minim. Hanya ada 2 kasus dugaan korupsi yang sedang diusut, 1 kasus diantaranya adalah dugaan korupsi Dana Alokasi Desa (DAK).
Dalam orasinya, perwakilan massa dari sejumlah elemen di OKI ini tidak menyinggung secara detail oknum atau instansi yang melakukan dugaan tindak pidana korusi yang harus diusut tuntas penegak hukum. Namun dalam orasinya semangat massa cukup membara karena meneriakkan yel yel gantung koruptor. (iso)

Karyawan PT PAMA Tercebur Bersama Buldozer

* Belum Ditemukan, Diduga Sudah Tewas

Muara Enim, SN
Udi Zulistia (40) warga Blok D No 12, BTN PAMA Karang Asem, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, karyawan PT PAMA Persada Nusantara, tercebur bersama buldozer ke dalam kawah eks tambang batubara.
Diduga korban yang masih terjebak di dalam buldozer berjam-jam sudah tewas, Minggu (11/12) sekitar pukul 03.30 di kawasan Tambang Muara Tiga Besar Utama (MTBU), Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Timur, Lahat.
Dari informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, kejadian tersebut berawal ketika korban yang menjabat sebagai instruktur alat-alat berat di PT PAMA Tanjung Enim, seperti biasa bekerja melatih pekerja lain untuk mengendalikan berbagai macam alat-alat berat ditambang.
Pada malam kejadian, korban masuk dalam shift II yang masuk dari pukul 18.00 hingga 06.00. Dan ketika masuk jam istirahat, korban
menghentikan sesi latihan dan menyuruh para pekerjanya istirahat.
Ketika akan istirahat, korban melihat masih banyak tumpukan tanah timbunan (disposal) yang belum diuruk ke dalam eks tambang batubara sedalam sekitar 39 meter. Kemudian korban berinisiatif membantu temannya dengan mencoba mengoperasikan Buldozer D 155 dengan nomor seri DZ 1011.
Saat menguruk tanah, tanpa disadari korban tiba-tiba tanah yang
dipijak boldozernya merenyak. Dan dalam hitungan detik, korban bersama
buldozernya langsung tenggelam ke dalam timbunan tanah yang sudah
menjadi lumpur sehingga menyulitkan evakuasi. Dan hingga sampai saat
ini, mayat korban belum ditemukan.
Menurut Warau, salah seorang instruktur PT PAMA, di rumah korban, bahwa kedalaman lumpur tersebut memang cukup dalam, namun dari hasil pengecekan sementara dilapangan dengan menggunakan besi behel,
pihaknya telah berhasil menemukan posisi alat berat becko di kedalaman
sekitar 12 meter.
“Kita masih terus melakukan upaya evakuasi. Namun untuk kronologis kejadian saya kurang tahu pasti. Saya disini cuma disuruh mewakili perusahaan untuk mendatangi rumah keluarga korban,” tukas Warau.
Sedangkan menurut Kapolres Muaraenim melalui Kapolsek Lawang Kidul AKP Tommy S, membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya sudah
melakukan pendataan awal dan menemui keluarga korban. Namun saat ini,
korban masih terus dilakukan pencarian.
“Tadi kita sudah berupaya melakukan pendataan, namun ternyata lokasi kejadian tersebut masuk dalam wilayah Lahat. Jadi kita hanya membantu saja,” terangnya. (yud)

Mengapa Miranda Aman-aman Saja?

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

SETELAH Nunun Nurbaeti resmi dijadikan tersangka
dan baru bisa tertangkap setelah sekian lama buron, masih banyak pertanyaan untuk kasus ini.
Tetapi ada banyak harapan kasus pemilihan DGSBI yan berjalan sangat lambat akan terkuak. Karena dari fakta persidangan, Nunun yang membagi-bagikan uang untuk wakil rakyat tersebut kini sudah masuk bui.
Bila saat ini Miranda Gultom tetap ngotot sok bersih dan tak tahu sumber uang yang dibagikan Nunun. Tetapi sangat mustahil dan tak masuk akal Nunun tak tahu asal uang dan latar belakang ia bagi-bagikan uang.
Tinggal menunggu aksi KPK untuk tegas dan jangan khawatir dengan intervensi, apalagi Nunun adalah isteri dari mantan Kapolri. Ini sangat diperlukan karena perjalanan kasus ini sudah sangat lama, dan banyak dugaan beraroma politik untuk saling menjatuhkan.
Kasus ini bergulir dan terus terkuak, karena diketahui sebelum Miranda sebelum terpilih, ada aksi bagi-bagi uang dari Nunun, dengan 'pilihan' untuk memilih Miranda. Dari persidangan sendiri diketahui Nunun dan Miranda sudah saling kenal.
Diketahui Miranda Gultom sendiri menjadi inisiator pertemuan belasan anggota FPDIP dari fraksi Komisi IX di Hotel Dharmawangsa. Di pertemuan ini, Miranda menjabarkan visi misinya supaya bisa terpilih menjadi DGBSI.
Miranda mengaku tidak ingat, siapa dari FPDIP yang pertama kali ia hubungi. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 45 itu berlangsung dalam suasana santai.
Dalam pertemuan itu, Miranda menjelaskan visi misi soal ekonomi bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Miranda juga berharap agar fit and proper test benar-benar diisi dengan pertanyaan yang menguji kompetensinya. Walaupun Miranda berkelit dan menyatakan semuanya sesuai jalur, orang normal saja tahu tempat pertemuan tersebut tidak lazim. Mengapa tidak di Gedung DPR yang sangat layak dan refresentatif.
Bantahan boleh saja dengan keras dilakukan Miranda yang selalu bernampilan nyentrik, tetapi sangat aneh, orang secerdas dia pura-pura tak tahu apa dalih Nunun memberikan uang ke wakil rakyat, dan tak tahu asal muasal uangnya. Nunun kini diketahui berada di Singapura. Menkum HAM Patrialis Akbar mengaku pihaknya belum berkomunikasi dengan pihak Singapura terkait keberadaan Nunun Nurbaeti, yang sudah menjadi tersangka. (***)

Pengentasan Kemiskinan Fokus 7 Daerah Tertinggal

Palembang, SN

Pengentasan kemiskinan masuk sebagai salah satu program prioritas pembangunan Pemprov Sumsel. Dari penjelasan Gubernur, tujuh daerah tertinggal di Sumsel masuk sebagai prioritas program pengentasan kemiskinan.
Ketujuh daerah tertinggal tersebut yakni, kabupaten Musi Rawas (Mura), Lahat, Banyuasin, Empat Lawang, OKI, OKUS dan OI. Sementara dana pengentasan kemiskinan yang dianggarkan mencapai 1.090.401.448.000.
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin saat menyampaikan nota keuangan dan penjelasan terhadap RAPBD Sumsel beberapa waktu lalu menyebut, ada 7 skala prioritas pembangunan Sumsel yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan agribisnis, peningkatan lumbung energi, pengembangan industri, penyediaan dan peningkatan infrastruktur, peningkatan ICT dan penanggulangan bencana alam.
"Untuk penanggulangan kemiskinan, anggarannya mencapai Rp 1.090.401.448.000 yang tersebar dalam 11 SKPD dan 35 program. Sasaran yang hendak dicapai tidak lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin," jelas Alex.
Kemudian kata Alex, untuk penyediaan dan peningkatan infrastruktur strategis, di sebar dalam 18 program di 5 SKPD dengan total anggaran Rp 648. 414.765.000.
Anggaran ini kata Alex tujuannya, terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata ke seluruh wilayah dan meningkatnya pemberdayaan daerah tertinggal.
Untuk peningkatan agribisnis beber Alex, ada di 4 SKPD melalui 11 program dengan anggaran Rp 12.081.063.000 dengan sasaran terpenuhinnya pangan bagi masyarakat Sumsel.
"Untuk peningkatan lumbung energi dan lumbung pangan, programnya sebanyak 18 program yang tersebar di 7 SKPD dengan total anggaran mencapai Rp 106.053.843.000," beber Alex.
Sementara pengembangan industri jelas Alex, anggarannya mencapai Rp 10.040. 490.000 yang disebar di 3 SKPD melalui 7 program.
Terpisah, Anggota DPRD Sumsel, Rizal Kennedi menilai, program peningkatan agribisnis yang dianggarkan sebesar Rp12 miliar lebih dalam RAPBD 2012 masih tergolong minim.
Menurutnya, anggaran program peningkatan agribisnis itu masih kecil kalau untuk pertanian dalam arti luas
"Kalau bisa anggaran di sektor pertanian itu lebih besar atau sekitar 20 persen dari total anggaran APBD Sumsel," kata Politisi PPP ini sembari mengatakan, idealnya anggaran sektor pertanian itu sekitar 20 persen dari total APBD atau sekitar Rp500 miliaran. (awj)

Edisi Cetak 513, Jumat 9 Desember 2011

ELBOB Untuk Kenalkan Daerah

Empat Lawang, SN

Pemerintah Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati menggelar Empat Lawang Battle of the Best (ELBOB) kejuaraan Nasional Off Road di Empat Lawang tidak lain adalah upaya untuk mengenalkan potensi daerah di Kabupaten Empat Lawang. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM di sela-sela arena pertandingan di 3A Tebing Tinggi, Kamis (8/12).
“Tidak hanya dengan cara pagelaran seni ataupun pameran untuk mengenalkan daerah. Dengan kejurnas off road ini juga adalah suatu peluang untuk mendatangkan investor. Karena mereka datang dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan ada beberapa peserta dari negara tetangga yang langsung mengunjungi Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati,” terang HBA.
Maklum, sambung HBA, peserta yang hadir itu berbagai kalangan dan profesi. Ada yang langsung pejabat tinggi dari berbagai daerah, kepolisian, kalangan pengusaha, bahkan tak sedikit juga yang memiliki saham di beberapa perusahaan. Sehingga mereka bisa jadi penyambung lidah untuk mengenalkan Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati dihadapan pengusaha lainnya. Juga termasuk bagi masyarakat dan berbagai kalangan lain tentang Empat Lawang.
“Kitapun berharap demikian, dari gelaran ini setidaknya menjadi barometer bagi pemerintah. Setidaknya memberikan peluang dan membuka pintu bagi investor untuk menanam sahamnya membangun perusahan dan apapun jenisnya di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati,” tambahnya.
Ditinjau dari segi ekonomi, sambung HBA, bisa membantu ekonomi masyarakat kecil bagi warga Tebing Tinggi. Terutama bagi yang mendirikan stand berjualan untuk mengais rezeki yang langsung transaksi jual beli dari peserta maupun official.
“Mulai dari penginapan, rumah makan, kantin, bahkan perbenkelan diramaikan oleh peserta ELBOB ini,” katanya.
Sementara itu panitia teknis ELBOB 2011, Piyong mengatakan, peserta yang sudah menginformasikan kehadirannya sudah mencapai 99 orang. Kini mereka sedang melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti setiap Special Competition Stage (SCS) yang diberikan. “Di hari pertama ini (kemarin, red), semua peserta sudah mengikuti SCS 1 hingga SCS 4 di area 3A Tebing Tinggi,” ungkapnya.
Sekedar informasi, kejurnas Off road ELBOB 2011 tiga rangkaian lomba. Yakni Eliminasi, Country Road and Road Venture, dan Final Top 20 dan Eliminator Challenge. Dilaksanakan di areal 3A, samping Hotel Aceng, dan Lapangan Terowongan Tebing Tinggi. (eko)

Pemkab OKUS Dukung Gerakan Tanam 1 M Pohon

Muaradua, SN

Gerakan menanam 1 Miliar Pohon yang dicanangkan Presiden SBY pemerintah kabupaten OKU Selatan mendukung penuh kegiatan tersebut. Melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan(Dishutbun) OKU Selatan, bentuk dukungan itu diwujudkan dengan penanaman pohon yang dipusatkan di beberapa titik antara lain komplek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Lingkungan Pemkab Kabupaten OKU Selatan .
Kegiatan itu dirangkai dengan peringatan hari PU dan Hari Menanam Pohon Indonesia 2011. Sebenarnya jauh sebelum pemerintah pusat memprogramkan Gerakan Menanam 1 Miliar Pohon, Pemkab OKU Selatan sudah lebih dahulu melakukan langkah nyata berupa sosialisasi kepada masyarakat pentingnya kelestarian hutan sebagai penjaga ekosistem dan kesehatan lingkungan.
"Kalau sekarang kan namanya Program Nasional Penanaman 1 Miliar Pohon, kalau dulu ada program penghijauan. Nah, di Kabupaten OKU Selatan sebenarnya program ini telah lama dilakukan," terang Kadin Hutbun OKUS Winaryo.
Menurutnya, sejak lama pemkab menggalakkan penanaman pohon, terutama di lahan-lahan tandus, dengan membagikan bibit pohon dan buah kepada masyarakat. "Komoditas ini juga bisa menambah penghasilan masyarakat. Apalagi bila dirawat dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Winaryo, tujuan lain penanaman pohon adalah mencegah banjir, tanah longsor, termasuk pula rehabilitasi hutan akibat kebakaran. Penanaman itu juga diharapkan sebagai bentuk konservasi, penyerapan karbon dioksida, dan antisipasi pada perubahan iklim.
"Ini juga sebagai bentuk partisipasi kita terhadap kebutuhan pangan dan energi serta ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dan)

2012, MURA Berlakukan Tarif Penerbangan Komersial

Musi Rawas, SN

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) menghentikan subsidi tiket penerbangan reguler Lubuklinggau - Jakarta dari Bandara Silampari terhitung mulai 2012. Sebelumnya Subsidi yang digelontorkan oleh pemda setempat sebesar Rp20 Miliar untuk dua tahun.
"Mulai tahun depan tidak ada lagi anggaran untuk subsidi tiket pesawat dan penerbangan sudah diberlakukan tarif tiket penerbangan komersial," kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Mura, H Gotri Suyanto, Kamis (9/12).
Dikatakannya, penghentian subsidi tersebut selain sudah dua tahun di berikan subsidi untuk pengoperasian bandara silampari, juga anggaran untuk tahun 2012 porsinya lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.
“Prioritas anggaran tahun depan lebih ke pemenuhan infrastruktur dan ini jauh lebih penting karena menyentuh langsung ke masyarakat,” terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Musi Rawas, Ari Narsa JS mengungkapkan bahwa penghentian subsidi tiket dilakukan karena perpanjangan landasan pacu bandara tersebut yang saat ini sudah mencapai 1.350 meter dan selanjutnya diperpanjang menjadi 2.000 meter.
Dengan infrastruktur yang tersedia sekarang ini katanya, maka tahun mendatang bandara silampari sudah bisa digunakan untuk penerbangan pesawat berbadan besar sehingga sudah bisa dikenakan tarif komersial.
“Infrastruktur dan perlengkapan badara terus kita kerjakan sehingga dengan kondisi tersebut bisa di berlakukan tarif penerbangan komersial,” katanya.
Dijelaskannya, selama ini penerbangan ini dilayani oleh maskapai Komala Tri Varia dengan menggunakan pesawat jenis Bae 146 tipe dengan kapasitas angkut penumpang 86 orang, namun mengingat landasan pacu masih 1.350 meter, penumpang dibatasi hanya 60 orang. Untuk sekali penerbangan harga tiket dijual Rp650.000 per orang. Kedepannya tentu beban subsidi tersebut bisa dihentikan.
”Selain dibantu pemerintah pusat sebesar Rp100 miliar, pengembangan bandara silampari juga dibantu oleh Provinsi Sumsel, dan ada juga hibah Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Empat Lawang,” demikian tukasnya. (fik)

Memprihatinkan Kerusakan Hutan dan Alam di Pagaralam

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

MEMPRIHATINKAN kondisi hutan lindung dan alam di wilayah Pagaralam sekitarnya. Kerusakan terus terjadi, yang semuanya disebabkan ulah tangan tak bertanggungjawab. Kebakaran hutan terus terjadi dan alam menjadi rusak.
Hal ini jelas karena pola ladang berpindah dan membuka lahan dengan cara dibakar.
Kemudian kerusakan hutan yang disebabkan karena perambahan hutan secara diam-diam atau Illegal Logging. Beberapakali terjadi banjir bandang yang cukup besar, yang penyebabnya karena hutan lindung dibabat habis.
Mengejutkan data yang menunjukkan, sekitar 5.340 hektare (ha) dari luas keseluruhan hutan lindung 28.740 hektare hutan di Pagaralam saat ini mengalami kerusakan cukup parah. Disebut mengejutkan, karena selama ini wilayah Pagaralam dikenal sebagai daerah yang alamnya masih terjaga, asri, dan tentu banyak orang yang berkunjung kesana karena hutannya masih hijau.
Tetapi keunggulan daerah dimana alam sebagai jualan wisata, justru tak dijaga dan dirawat. Dimana kendali dan peranan pemerintah atau penguasa di Pagaralam selama ini, hingga kerusakan hutan sedemikian parahnya?
Hal yang juga memprihatinkan, meskipun sudah dilakukan penanaman kembali, tapi hasilnya belum menunjukan kemajuan berarti. Bahkan di kawasan perbatasan dengan wilayah Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Lahat, keberadaan hutan lindung makin banyak terjadi perambahan.
Untuk diketahui data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagaralam, dari luas wilayah Kota Pagaralam mencapai 63.366 hekatare sudah sekitar 15 persen menjadi wilayah pemukiman dan hampir 30 persen merupakan areal perkebunan rakyat.
Kondisi ini membuat beberapa titik daerah yang sebenarnya wilayah hutan dan resapan air, sudah menjadi daerah pemukiman. Sampai bulan Desember 2009, wilayah Pagaralam dibagi lagi dalam hutan lindung seluas sekitar 28.740 hektare, hutan budidaya sekitar 24.336 hektare, terdiri dari lokasi pemukiman, persawahan, perkantoran, pasar, lahan sayuran, perkebunan dan infrastruktur masyarakat. Untuk kerusakan hutan lindung mencapai 7.340 hektare dan kini berkurang menjadi 5.340 hektare.
Saat ini secara umum kerusakan hutan di Indonesia merupakan permasalahan yang besar, bahkan sudah mencapai ambang mengkhawatirkan. Sudah banyak efek buruk untuk rakyat karena kerusakan hutan dan alam. Banjir bandang, tanang longsor dan bencana alam lainnya silih berganti datang, semua karena hutan yang dirusak dengan membabi-buta.
Bila saat ini pemerintah mengecam penebangan liar, termasuk yang mengatasnamakan industri, rasanya agak telat karena saat ini terlanjur hutan sudah rusak parah.
Dengan kondisi hutan saat ini tentu bukan hal yang mengejutkan, kerugian akibat perbuatan yang merusak lingkungan tersebut mencapai Rp 83 miliar atau Rp 30,3 triliun per tahun.
Tentu jumlah hitungan yang sangat besar tersebut lari ke bukan tempatnya. Banyak kantong oknum pejabat, oknum aparat, dan oknum yang lainnya yang sangat diuntungkan dengan kondisi ini.
Untuk masalah ini seharusnya penguasa yang bicara dan bertindak. Rasanya karena Indonesia sudah terlanjur dicap sebagai Negara yang sama sekali tidak bersahabat dengan alam, pemerintan harus sigap bertindak dengan menjaga alam.
Ini tidak, drama rusaknya hutan dan alam ini seperti drama panjang dengan episode yang tidak terputus. Tiba-tiba pemerintah seperti terkejut saat kondisi hutan sudah rusak parah, kemudian terlupakan lagi. Kemudian muncul lagi berita tentang banjir bandang, lalu mengucapkan ada kata prihatin tanpa sama sekali bertindak tegas untuk orang yang merusak alam. Sampai kapan ini akan terus terjadi?
Warga Pagaralam tentu tak mau kondisi hutan di daerah mereka semakin rusak parah, karena dampak buruk karenanya sudah bisa dilihat. Belum terlambat untuk memperbaikinya. Peduli dengan alam intinya dan ketegasan bagi yang merusak hutan. (***)

Alex Yakin di Sumsel Tak Ada Rekening 'Gendut' PNS

Palembang, SN
Temuan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda kaya raya yang memiliki rekening hingga miliaran rupiah mendapat perhatian dari berbagai pihak, tidak terkecuali Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Namun, Alex yakin, di Sumsel tidak ada PNS muda yang memiliki rekening sebagaimana yang ditemukan PPATK.
Hal ini diungkapkan Alex usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sumsel, Kamis (9/12). Bahkan, Alex dengan tegas memastikan kalau di Sumsel, tidak mungkin bawahannya, terlebih PNS yang masih berusia muda pada level golongan IIIB mempunyai rekening miliaran rupiah.
“Kalau di Palembang, yang jelas gubernur nya buntu, kalau tidak percaya lihatlah rekening saya, tapi jangan lihat perut saya, kalau perut saya memang gendut,” gurau Alex.
Alex juga mempersilahkan untuk melihat seluruh proyek-proyek yang ada di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), apakah ada rekening yang masuk pada pribadi seorang PNS sebanyak itu. Bahkan, kalaupun dikorupsi ia yakin nilainya tidak akan sebanyak itu.
“Masak sampai ratusan miliar, begini aja, coba anda lihat di seluruh proyek di SKPD. Kalaupun di korupsikan tidak sebesar itu, mudah-mudahan mungkin tidak disitu. Tapi yang jelas bukan saya, kamu (wartawan) jangan menduga-duga,” ujarnya lagi.
Sementara itu Ketua DPRD Sumsel, Wasista Bambang Utoyo menilai, munculnya temuan PPATK tentang rekening 'gendut' PNS muda jangan selalu dipersepsikan negatif. Menurutnya, bisa saja rekening tersebut berasal dari warisan yang diterima si pemilik rekening.
"Ya bisa saja, PNS itu ada warisan dan mungkin ada usaha. Kalau dia dapat warisan dan ada bukti warisannya, tidak bisa di curigai,” imbuhnya. (awj)

Pemilik Lahan Stop Pekerjaan SUTT Prabumulih

Prabumulih, SN
Pekerjaan pemindahan tower saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV Simpang Tiga Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kian terancam tidak selesai tepat waktu atau pada pertengahan Desember ini. Hal itu disebabkan, penyetopan pekerjaan yang dilakukan sejumlah pemilik lahan yang lahannya terkena proyek yang didanai dari APBD Prabumulih tahun 2011 sekitar Rp 11 milyar tersebut.
Penyetopan pekerjaan yang tinggal pemasangan kabel jaringan SUTT itu, tidak terjadi hanya di titik tower pertama. Namun juga terjadi di titik tower unit enam. Masing–masing pemilik lahan beralasan, penyetopan dilakukan karena penyedia tenaga listrik atau pelaksana kontraktor (PK) PT Gema Swastika Dinamika (GSD) yang memenangkan tender pekerjaan itu, belum membayar ganti rugi penggunaan lahan mereka.
“Pekerjaan mereka sementara ini, kita stop dulu. Karena apa yang dijanjikan sampai hari ini ternyata omong kosong dan janji–janji saja. Saya pun menyesal, telah mengizinkan mereka memasang kerangka tiang tower (ericson) di lahan saya tersebut,” ucap salah satu warga yang lahannya terkena pembangunan tapak tiang tower, ditemui kemarin siang.
Dia pun menyesalkan kelalaian tim pendata atau pengawas pekerjaan yang tidak mendata secara rinci nama–nama pemilik lahan. “Karena awalnya lahan pembuatan tapak tower itu masuk ke tanah Sudiro, tapi ternyata setelah sekembali saya dari kampung halaman tanah saya juga kena bahkan separuhnya,” ungkap bapak tiga anak ini, sembari meminta namanya tidak disebut.
Petani bibit karet ini pun tidak akan memberikan izin pekerjaan hingga ada kesepakatan antara dirinya dengan pihak pemborong bukan dengan Pemkot Prabumulih, tentang masalah ganti rugi lahan yang digunakan. “Karena selain digunakan sebagai tapak tower, ternyata tanah saya juga masuk jalur Right Of Way (ROW). Tapi janjinya mau datang hari ini, ternyata bohong,” ujarnya.
Penolakan serupa juga disampaikan salah satu pemilik ternak ayam. Menurut warga yang mengaku sudah menempati dan berusaha sejak tahun 1990–an itu, pihaknya tidak akan memberikan izin kepada pihak pelaksana kontraktor. Selain penawaran ganti rugi yang tidak sesuai, juga pengaruh yang timbul akibat pemasangan kabel jaringan ROW SUTT tersebut.
“Masalah ini sebenarnya sudah dua tahun lalu, tapi sampai sekarang tidak jelas dan terkesan memaksakan kehendak. Karena di gambar sket pertama, tanah saya hanya kena sedikit. Tapi kemudian diubah tanah saya habis dibelah lupis, bagaimana saya tidak stres. Karena inilah tempat usaha dan periuk nasi keluarga saya,” ucap salah satu pemilik lahan yang juga meminta namanya tidak ditulis.
Ia pun siap melaporkan para pekerja ke polisi, jika masih memaksa masuk ke lokasi usaha ternak ayamnya. Bahkan tidak cukup sampai disitu saja, dia juga sudah siap seandainya masalah pekerjaan dan ganti rugi lahan SUTT itu masuk ke ranah hukum. “Karena berdasarkan UU tentang ketenagalistrikan yakni UU No. 30 Tahun 2009, pasal 30 itu jelas masalah ganti rugi dan kompensasi dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (pemborong). Bukan Pemerintah Kota selaku pemberi pekerjaan,” tegas pria berkulit putih ini, saat ditemui dikandang ternak ayamnya, Desa Sindur, Kecamatan Cambai, Rabu (7/12) pagi.
Bahkan dia juga menyebut, sanksi bagi penyedia tenaga listrik jika tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung. “Itu pidana penjaranya paling lama lima tahun dan denda kalau tidak salah sekitar Rp 3 milyar. Jadi sampai dimanapun saya siap melayani,” tantangnya. (and)