Sekayu, SN
Kasus pembakaran camp PT SAL yang dilakukan warga Desa Ngunang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Minggu (23/4) sekitar pukul 10.30 WIB tampaknya mulai meruncing. Mapolres Musi Banyuasin (Muba) kini membidik lima warga setempat yang diduga terlibat atas kasus tersebut.
Kelimanya dibidik setelah mendapatkan sejumlah keterangan 8 orang saksi, termasuk keterangan hasil pertemuan antara Dandrem, Pemkab Muba dan warga di Pemkab Muba, Selasa (24/4) lalu. Selain bukti kedua mobil dan pondok perusahaan yang terbakar, pihak kepolisian rupanya juga mendapati senpi rakitan di lokasi kejadian. Hal ini diungkap Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4). Dikatakan Toto, meski telah membidik kelimanya namun pihaknya belum dapat menetapkan kelimanya menjadi tersangka lantaran belum memiliki cukup bukti.
“Dari hasil pengembangan kasus ini sebenarnya tidak akan terjadi bila saling mentaati aturan. Sebab jauh sebelum ini terjadi pihak Pemkab Muba sudah melakukan pertemuan, namun sayangnya banyak warga yang tidak ikut hadir. Bahkan warga yang melakukan aksi anarkis di perusahaan mereka yang tidak ikut hadir dalam rapat pertemuan tersebut,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Toto juga menyayangkan aksi yang terjadi. Akan tetapi, lantaran kasus ini sudah terjadi oleh karenanya akan diproses lebih lanjut. “Sejauh ini berdasarkan informasi dari Pemkab Muba PT SAL mulai dibekukan, dan waktunya belum dapat ditentukan. Dari hasil Labfor, pemkabaran dimulai dari penyiraman minyak baru dibakar. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi bila dimusyawarahkan,” pungkasnya. (her)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Kamis, 26 April 2012
Bendahara DPC Gerindra Muba Ditetapkan Tersangka
Sekayu, SN
Kalau sebelumnya oknum anggota DPRD Muba Emil Silpan dari Fraksi Gerindra telah divonis 4 tahun penjara karena telah terbukti melakukan korupsi saat terpidana menjabat sebagai Kades Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin.
Kini di partai yang sama Bendahara DPC partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Akmal Mahas (65), akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi dana hibah bantuan APBD Pemkab Muba senilai Rp 69 juta untuk Partai Politik (Parpol). Warga Kampung 2, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu ini ditetapkan menjadi tersangka atas penyidikan Tim Pidkor Mapolres Musi Banyuasin (Muba).
Berdasarkan hasil tim Pidkor Polres Muba, ayah lima orang anak ini diduga tidak melaporkan kepada partai usai menerima pencairan dana tersebut dari Kesbangpol dan Linmas Muba. Bahkan, tersangka juga diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Tersangka dijemput paksa dari kediamannya, Selasa (24/4) malam sekitar pukul 08.30 WIB.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4) sekitar pukul 11.00 WIB mengatakan, ditetapkannya tersangka atas kasus tersebut lantaran telah cukup bukti berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Terhadap kasus ini, Toto menjelaskan berkoordinasi dengan BPKP Palembang terkait kerugian Negara.
“Kasus ini sudah sejak satu bulan dilakukan penyidikan. Kita menetapkan Akmal menjadi tersangka lantaran bukti. Kasus ini pun memang cukup sulit, oleh karenanya kita koordinasikan dengan BKPK Palembang dan hasilnya kasus ini memang kasus korupsi sebab dana hibah yang diberikan merupakan APBD Pemkab Muba,” ungkapnya.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil penyidikan, tersangka melakukan pencairan dana pada Senin (15/7/11). Terhadap kasus ini, Toto menegaskan akan terus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Terkait hal ini, tersangka Akmal Mahas dibalik jeruji mengakui perbuatan yang ia lakukan. Kendati demikian, dirinya membantah uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk keperluan partai. “Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional,” ungkap pria yang 8 tahun bekerja di partai tersebut.
Terhadap kasus yang menjeratnya, Akmal menyampaikan pihak partai belum ada yang menjenguk dirinya dari balik jeruji. “Partai mungkin belum tahu kasus ini,” jelasnya yang masih terlihat santai dan senyum-senyum.
Terpisah Ketua DPC Gerinda Kabupaten Muba Aidil Fitri SE mengakui, kalau oknum anggotanya yang dipercaya sebagai bendahara DPC Gerindra telah ditangkap oleh petugas Polres Muba, karena terkait kasus dugaan tindakan korupsi ditubuh partainya, yakni menyalahgunakan dana bantuan social (bansos) dari Pemkab Muba untuk parpol Gerindra pada tahun 2011 lalu sebesar Rp 69 juta.
"Memang benar, kita yang melaporkan oknum Akmal ini ke Polres Muba, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan bansos parpol dari Pemkab Muba, yang diduga disalah gunakannya untuk kepentingan pribadi," ujar Aidil Fitri yang juga wakil Ketua DPRD Muba ini.
Menurut Aidil, sebenarnya masalah ini tidak perlu masuk ke ranah hukum, kalau oknum Akmal punya itikad baik untuk mengembalikan dana bansos tersebut.
"Nyatanya setelah kita beri waktu, tidak ada niatpun untuk mengembalikannya ke partai, makanya masalah ini kita laporkan ke Polres Muba, tentunya proses hukumnya akan kita serahkan sepenuhnya ke penegak hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (her)
Kalau sebelumnya oknum anggota DPRD Muba Emil Silpan dari Fraksi Gerindra telah divonis 4 tahun penjara karena telah terbukti melakukan korupsi saat terpidana menjabat sebagai Kades Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin.
Kini di partai yang sama Bendahara DPC partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Akmal Mahas (65), akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi dana hibah bantuan APBD Pemkab Muba senilai Rp 69 juta untuk Partai Politik (Parpol). Warga Kampung 2, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu ini ditetapkan menjadi tersangka atas penyidikan Tim Pidkor Mapolres Musi Banyuasin (Muba).
Berdasarkan hasil tim Pidkor Polres Muba, ayah lima orang anak ini diduga tidak melaporkan kepada partai usai menerima pencairan dana tersebut dari Kesbangpol dan Linmas Muba. Bahkan, tersangka juga diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Tersangka dijemput paksa dari kediamannya, Selasa (24/4) malam sekitar pukul 08.30 WIB.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4) sekitar pukul 11.00 WIB mengatakan, ditetapkannya tersangka atas kasus tersebut lantaran telah cukup bukti berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Terhadap kasus ini, Toto menjelaskan berkoordinasi dengan BPKP Palembang terkait kerugian Negara.
“Kasus ini sudah sejak satu bulan dilakukan penyidikan. Kita menetapkan Akmal menjadi tersangka lantaran bukti. Kasus ini pun memang cukup sulit, oleh karenanya kita koordinasikan dengan BKPK Palembang dan hasilnya kasus ini memang kasus korupsi sebab dana hibah yang diberikan merupakan APBD Pemkab Muba,” ungkapnya.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil penyidikan, tersangka melakukan pencairan dana pada Senin (15/7/11). Terhadap kasus ini, Toto menegaskan akan terus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Terkait hal ini, tersangka Akmal Mahas dibalik jeruji mengakui perbuatan yang ia lakukan. Kendati demikian, dirinya membantah uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk keperluan partai. “Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional,” ungkap pria yang 8 tahun bekerja di partai tersebut.
Terhadap kasus yang menjeratnya, Akmal menyampaikan pihak partai belum ada yang menjenguk dirinya dari balik jeruji. “Partai mungkin belum tahu kasus ini,” jelasnya yang masih terlihat santai dan senyum-senyum.
Terpisah Ketua DPC Gerinda Kabupaten Muba Aidil Fitri SE mengakui, kalau oknum anggotanya yang dipercaya sebagai bendahara DPC Gerindra telah ditangkap oleh petugas Polres Muba, karena terkait kasus dugaan tindakan korupsi ditubuh partainya, yakni menyalahgunakan dana bantuan social (bansos) dari Pemkab Muba untuk parpol Gerindra pada tahun 2011 lalu sebesar Rp 69 juta.
"Memang benar, kita yang melaporkan oknum Akmal ini ke Polres Muba, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan bansos parpol dari Pemkab Muba, yang diduga disalah gunakannya untuk kepentingan pribadi," ujar Aidil Fitri yang juga wakil Ketua DPRD Muba ini.
Menurut Aidil, sebenarnya masalah ini tidak perlu masuk ke ranah hukum, kalau oknum Akmal punya itikad baik untuk mengembalikan dana bansos tersebut.
"Nyatanya setelah kita beri waktu, tidak ada niatpun untuk mengembalikannya ke partai, makanya masalah ini kita laporkan ke Polres Muba, tentunya proses hukumnya akan kita serahkan sepenuhnya ke penegak hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (her)
DPRD AKan Panggil Disdikpora
* Oknum Guru Diduga Cabuli Anak Didiknya
Palembang, SN
Perbuatan bejat kembali terjadi di lingkungan dunia pendidikan, kali ini seorang oknum guru skolah swasta ditahan karena diduga mencabuli anak didiknya sendiri.
Menangapi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang siap memanggil pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang.
Agus Tridasa, Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang yang membidangi pendidikan mengatakan, terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik memang dapat merusak dunia pendidikan. Ditambah pula kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya yang berakibat anak didik yang menjadi korban tidak mau melanjutkan sekolah.“Hal ini memang butuh ketegasan pemerintah karena dapat membahayakan dunia pendidikan kita,”ujar Agus.
Dia berharap, hal-hal yang merusak pendidikan seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak Disdikpora Kota Palembang untuk meminta penjelasan dan pembahasannya. “Selasa atau rabu pekan depan kita pastikan akan memanggil pihak SKPD terkait yakni Disdikpora Kota Palembang. Kita harapkan ada penjelasan dan penyelesaiannya,”tegas Agus.
Disinggung dapat rusaknya mental anak didik pada kasus ini, Agus akan menekankan akan meminta Disdikpora untuk lebih menyosialisasikan nilai-nilai moral dan kebaikan kepada pihak-pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. “Bila perlu, kita minta pihak psikolog turut membantu permasalahan ini, karena sudah menyangkut psikologis anak didik dan harapannya di masa depan,”pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, belum mendapatkan laporan terkait hal ini. Meski demikian, apabila oknum guru yang tidak baik tersebut tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang dia menegaskan akan memberhentikan yang bersangkutan. Pasalnya, dapat mencoreng nama baik kota.“Akan dicek lagi, kita belum tahu oknum ini dari mana. Jika memang PNS bisa diberhentikan,”ujar Eddy.(win)
Palembang, SN
Perbuatan bejat kembali terjadi di lingkungan dunia pendidikan, kali ini seorang oknum guru skolah swasta ditahan karena diduga mencabuli anak didiknya sendiri.
Menangapi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang siap memanggil pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang.
Agus Tridasa, Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang yang membidangi pendidikan mengatakan, terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik memang dapat merusak dunia pendidikan. Ditambah pula kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya yang berakibat anak didik yang menjadi korban tidak mau melanjutkan sekolah.“Hal ini memang butuh ketegasan pemerintah karena dapat membahayakan dunia pendidikan kita,”ujar Agus.
Dia berharap, hal-hal yang merusak pendidikan seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak Disdikpora Kota Palembang untuk meminta penjelasan dan pembahasannya. “Selasa atau rabu pekan depan kita pastikan akan memanggil pihak SKPD terkait yakni Disdikpora Kota Palembang. Kita harapkan ada penjelasan dan penyelesaiannya,”tegas Agus.
Disinggung dapat rusaknya mental anak didik pada kasus ini, Agus akan menekankan akan meminta Disdikpora untuk lebih menyosialisasikan nilai-nilai moral dan kebaikan kepada pihak-pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. “Bila perlu, kita minta pihak psikolog turut membantu permasalahan ini, karena sudah menyangkut psikologis anak didik dan harapannya di masa depan,”pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, belum mendapatkan laporan terkait hal ini. Meski demikian, apabila oknum guru yang tidak baik tersebut tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang dia menegaskan akan memberhentikan yang bersangkutan. Pasalnya, dapat mencoreng nama baik kota.“Akan dicek lagi, kita belum tahu oknum ini dari mana. Jika memang PNS bisa diberhentikan,”ujar Eddy.(win)
Mei, Tarif Angkutan Sungai Naik 19 Persen
Palembang, SN
Pada awal Mei mendatang, Dinas Perhubungan Kota Palembang akan memberlakukan tarif baru untuk angkutan sungai. Tarif itu ini berlaku untuk golongan 5 yaitu jenis truk, golongan 6 jenis fuso, golongan 7 jenis tronton, dan golongan 8 jenis alat berat.
“Besaran kenaikan bervariasi. Tapi rata-rata 19,5 persen,” ujar Kepala Bidang Hubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Said Albar, ditemui usai mengikuti rapat koordinasi pendapatan daerah di Dispenda Kota Palembang, Rabu (25/4).
Tarif golongan 5, untuk kendaraan penumpang, dari Rp 1.529.990 naik menjadi Rp 1.829.100.Untuk kendaraan barangnya dari Rp 1.276.385 naik jadi 2.971.500.
Golongan 6 untuk kendaraan penumpang Rp 2.590.960, naik jadi Rp 2.971.500. Untuk kendaraan barangnya, dari Rp 2.113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Sedangkan golongan 7, dari Rp 2.1113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Golongan 8 dari Rp 3.277.190 naik menjadi Rp 3.926.400.
Albar, mengatakan, kenaikan ini rutin diberlakukan enam bulan sekali, sesuai keputusan Kementerian Perhubungan.
“Jadi kenaikan tarif bukan karena isu kenaikan harga BBM. Tapi ini keputusan dari Kementerian Perhubungan. Kami hanya menjalankan instruksi,” ujar Albar.
Kenaikan ini khusus untuk kendaraan barang dan penumpang. Menurut Albar, tarif sudah layak dinaikkan karena biaya operasional kian meningkat.
“Pemerintah terakhir menaikkan tarif tahun 2010. Seharusnya, tahun ini sudah dua kali kenaikan, tapi tertunda kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Albar menambahkan, kenaikan tarif direncanakan bulan Mei tahun ini. Dinas Perhubungan Palembang hari ini mulai menyosialisasikannya. “Kita mengundang seluruh operator kapal yang melayani transportasi di Dermaga 35 Ilir,” kata Albar.(win)
Pada awal Mei mendatang, Dinas Perhubungan Kota Palembang akan memberlakukan tarif baru untuk angkutan sungai. Tarif itu ini berlaku untuk golongan 5 yaitu jenis truk, golongan 6 jenis fuso, golongan 7 jenis tronton, dan golongan 8 jenis alat berat.
“Besaran kenaikan bervariasi. Tapi rata-rata 19,5 persen,” ujar Kepala Bidang Hubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Said Albar, ditemui usai mengikuti rapat koordinasi pendapatan daerah di Dispenda Kota Palembang, Rabu (25/4).
Tarif golongan 5, untuk kendaraan penumpang, dari Rp 1.529.990 naik menjadi Rp 1.829.100.Untuk kendaraan barangnya dari Rp 1.276.385 naik jadi 2.971.500.
Golongan 6 untuk kendaraan penumpang Rp 2.590.960, naik jadi Rp 2.971.500. Untuk kendaraan barangnya, dari Rp 2.113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Sedangkan golongan 7, dari Rp 2.1113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Golongan 8 dari Rp 3.277.190 naik menjadi Rp 3.926.400.
Albar, mengatakan, kenaikan ini rutin diberlakukan enam bulan sekali, sesuai keputusan Kementerian Perhubungan.
“Jadi kenaikan tarif bukan karena isu kenaikan harga BBM. Tapi ini keputusan dari Kementerian Perhubungan. Kami hanya menjalankan instruksi,” ujar Albar.
Kenaikan ini khusus untuk kendaraan barang dan penumpang. Menurut Albar, tarif sudah layak dinaikkan karena biaya operasional kian meningkat.
“Pemerintah terakhir menaikkan tarif tahun 2010. Seharusnya, tahun ini sudah dua kali kenaikan, tapi tertunda kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Albar menambahkan, kenaikan tarif direncanakan bulan Mei tahun ini. Dinas Perhubungan Palembang hari ini mulai menyosialisasikannya. “Kita mengundang seluruh operator kapal yang melayani transportasi di Dermaga 35 Ilir,” kata Albar.(win)
Bandara Silampari Terus Berbenah
Musi Rawas, SN
Sebagai salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas dan daerah tetangga lainnya, bandara silampari terus melakukan berbagai pembenahan. Hal ini sebagai bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa penerbangan dari bandara tersebut.
Kepala Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika, Arnarsa JS mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan fasilitas dan prasarana bandara, ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya meningkatkan fasiltas bandara yang jadi perhatian tetapi juga kualitas pelayanan juga akan terus di tingkatkan.
“Bandara Silampari adalah salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas, untuk itu berbagai fasilitas yang dibutuhkan akan terus kita upayakan dan kualitas pelayanan akan terus kita tingkatkan,” katanya, Rabu (25/4).
Dia menjelaskan, bandara silampari sudah memiliki landasan pacu 2050 meter, maka semakin banyak maskapai yang berminat untuk membuka rute penerbangan dari bandara tersebut karena sudah bisa di darati oleh jenis pesawat berbadan besar.
“Sudah ada maskapai ternama yang menyatakan ketertarikannya membuka rute penerbangan dari bandara silampari, apabila bandara silampari sudah bisa digunakan pesawat jenis boing, tentu ini suatu hal yang positif bagi masyarakat musi rawas dan sekitarnya,” tambahnya.
Dia menambahkan selain landasan pacu atau runaway, fasilitas ruang tunggu, tempat parkir dan beberapa fasilitas lainnya terus dilakukan perbaikan. Diharapkan tidak lama lagi bandara silampari akan menjadi pilihan utama masyarakat daerah ini dan daerah tertangga daripada bandara lainnya yang jaraknya lebih jauh dari kota dan kabupaten tetangga tersebut.
“Kita yakin masyarakat Musi Rawas dan daerah sekitarnya akan memilih terbang dari bandara silampari, apabila sarana dan fasilitas terus dilengkapi dan kualitas pelayanan terus mengalami peningkatan, intinya kita akan menciptakan kenyamanan terbang dari bandara silampari,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui Kementerian Perhubungan mengucurkan dana mencapai Rp100 miliar untuk pengembangan Bandara Silampari ini, yang sudah di mulai sejak tahun lalu dengan rincian Rp50 miliar diberikan 2011 dan sisanya pada tahun ini. Dana tersebut akan di gunakan untuk pembangunan dan penambahan landasan pacu, terminal kedatangan penumpang serta sarana pendukung lainnya. (fik)
Sebagai salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas dan daerah tetangga lainnya, bandara silampari terus melakukan berbagai pembenahan. Hal ini sebagai bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa penerbangan dari bandara tersebut.
Kepala Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika, Arnarsa JS mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan fasilitas dan prasarana bandara, ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya meningkatkan fasiltas bandara yang jadi perhatian tetapi juga kualitas pelayanan juga akan terus di tingkatkan.
“Bandara Silampari adalah salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas, untuk itu berbagai fasilitas yang dibutuhkan akan terus kita upayakan dan kualitas pelayanan akan terus kita tingkatkan,” katanya, Rabu (25/4).
Dia menjelaskan, bandara silampari sudah memiliki landasan pacu 2050 meter, maka semakin banyak maskapai yang berminat untuk membuka rute penerbangan dari bandara tersebut karena sudah bisa di darati oleh jenis pesawat berbadan besar.
“Sudah ada maskapai ternama yang menyatakan ketertarikannya membuka rute penerbangan dari bandara silampari, apabila bandara silampari sudah bisa digunakan pesawat jenis boing, tentu ini suatu hal yang positif bagi masyarakat musi rawas dan sekitarnya,” tambahnya.
Dia menambahkan selain landasan pacu atau runaway, fasilitas ruang tunggu, tempat parkir dan beberapa fasilitas lainnya terus dilakukan perbaikan. Diharapkan tidak lama lagi bandara silampari akan menjadi pilihan utama masyarakat daerah ini dan daerah tertangga daripada bandara lainnya yang jaraknya lebih jauh dari kota dan kabupaten tetangga tersebut.
“Kita yakin masyarakat Musi Rawas dan daerah sekitarnya akan memilih terbang dari bandara silampari, apabila sarana dan fasilitas terus dilengkapi dan kualitas pelayanan terus mengalami peningkatan, intinya kita akan menciptakan kenyamanan terbang dari bandara silampari,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui Kementerian Perhubungan mengucurkan dana mencapai Rp100 miliar untuk pengembangan Bandara Silampari ini, yang sudah di mulai sejak tahun lalu dengan rincian Rp50 miliar diberikan 2011 dan sisanya pada tahun ini. Dana tersebut akan di gunakan untuk pembangunan dan penambahan landasan pacu, terminal kedatangan penumpang serta sarana pendukung lainnya. (fik)
SPBU di Pagaralam Alami Kelangkaan Stok BBM
Pagaralam, SN
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak. Demikian pantauan Rabu (25/4). Pantauan, Antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di kedua SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari di setiap SPBU di Pagaralam. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bermotor di kota Pagaralam.
Warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melampung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang," ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selama empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya, memang rencana akan melakukan pengisian minyak bensin di SPBU tapi antrian panjang, dan ada tulisan Bensin habis, akhirnya mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya haruis kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagaralam Utara, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki per hari dengan isi 5000 liter. Namun setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian, dan untuk antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Rasid, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga dirigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan langsung dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak. Demikian pantauan Rabu (25/4). Pantauan, Antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di kedua SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari di setiap SPBU di Pagaralam. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bermotor di kota Pagaralam.
Warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melampung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang," ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selama empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya, memang rencana akan melakukan pengisian minyak bensin di SPBU tapi antrian panjang, dan ada tulisan Bensin habis, akhirnya mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya haruis kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagaralam Utara, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki per hari dengan isi 5000 liter. Namun setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian, dan untuk antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Rasid, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga dirigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan langsung dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
ICW Kantongi Bocoran Soal UN SMP
Jakarta, SN
Setelah membuka posko pengaduan kecurangan ujian nasional pada awal pekan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai menerima berbagai laporan. Salah satunya adalah bocoran soal untuk UN SMP hari kedua dan ketiga.
"Yang terakhir ini signifikan ada bukti kecurangan dan kebocoran UN hari Selasa (24/4) dan Rabu (25/4)," ujar Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Selasa (24/4).
Namun ICW masih akan mengecek apakah bocoran soal yang dikantonginya itu benar-benar bocoran atau hanya jebakan. Jika soal benar-benar bocor, ICW akan melanjutkan aduan tersebut ke instansi terkait.
Menurut Febri, posko kecurangan UN sudah menerima 4 laporan. Laporan-laporan yang masuk antara lain bukti pelanggaran Lembar Jawaban Ujian Negara (LJUN) yang tidak disegel setelah kunci jawaban yang diterima panitia.
"Dan itu merupakan instruksi dari kepala sekolah," sambungnya.
Febri juga menerangkan, ada laporan tindak kecurangan UN namun dia tidak memberikan detail bentuk kecurangannya. "Juga laporan dari kecurangan UN tahun lalu dari Ibu Irma (ibu seorang bocah SD yang dianggap menjadi korban praktik curang UN)," imbuhnya.
Sebelumnya, ICW membuka 18 posko pengaduan kecurangan UN SMA, SMP dan SD, di 18 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. ICW juga menggandeng LPSK untuk melindungi pelapor UN dari intimidasi. Kemdikbud selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UN juga menerima pengaduan praktik kecurangan UN. Setelah laporan didapat, mereka akan segera memverifikasi bukti dan fakta.(vit/nrl)
Setelah membuka posko pengaduan kecurangan ujian nasional pada awal pekan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai menerima berbagai laporan. Salah satunya adalah bocoran soal untuk UN SMP hari kedua dan ketiga.
"Yang terakhir ini signifikan ada bukti kecurangan dan kebocoran UN hari Selasa (24/4) dan Rabu (25/4)," ujar Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Selasa (24/4).
Namun ICW masih akan mengecek apakah bocoran soal yang dikantonginya itu benar-benar bocoran atau hanya jebakan. Jika soal benar-benar bocor, ICW akan melanjutkan aduan tersebut ke instansi terkait.
Menurut Febri, posko kecurangan UN sudah menerima 4 laporan. Laporan-laporan yang masuk antara lain bukti pelanggaran Lembar Jawaban Ujian Negara (LJUN) yang tidak disegel setelah kunci jawaban yang diterima panitia.
"Dan itu merupakan instruksi dari kepala sekolah," sambungnya.
Febri juga menerangkan, ada laporan tindak kecurangan UN namun dia tidak memberikan detail bentuk kecurangannya. "Juga laporan dari kecurangan UN tahun lalu dari Ibu Irma (ibu seorang bocah SD yang dianggap menjadi korban praktik curang UN)," imbuhnya.
Sebelumnya, ICW membuka 18 posko pengaduan kecurangan UN SMA, SMP dan SD, di 18 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. ICW juga menggandeng LPSK untuk melindungi pelapor UN dari intimidasi. Kemdikbud selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UN juga menerima pengaduan praktik kecurangan UN. Setelah laporan didapat, mereka akan segera memverifikasi bukti dan fakta.(vit/nrl)
PD Prodexim & Grafika Meru Bakal Digabung
Palembang, SN
PD Prodexim dan PD Grafika Meru diusulkan untuk digabung. Penggabungan dua perusahaan daerah milik Pemprov Sumsel ini pengesahannya masih menunggu raperda yang akan dibahas di DPRD Sumsel.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno, Rabu (25/4) menilai, penggabungan dua perusahaan ini merupakan solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan meruginya PD Grafika Meru dan menjadi beban Pemprov Sumsel selama ini.
Sebelumnya upaya telah dilakukan pihak Pemprov Sumsel dan Badan pengawas untuk mencarikan mitra PD Grafika Meru namun upaya ini tidak mendapatkan hasil positif.
“PD Grafika Meru nantinya akan menjadi bagian cabang atau bisnis dari PD Prodexim, karena itu perdanya harus kita siapkan, sekarang perdanya itu sedang dalam pembahasannya," kata Politisi PPP ini.
Ia melanjutkan, nantinya pihak PD Prodexim akan menghitung aset PD Grafika Meru, mana yang bisa dilepas dan mana yang tidak, dan ini akan dibahas dalam rapat lanjutan mendatang.
"Bagaimanapun asset milik PD Grafika Meru harus di manfaatkan sebaik-baiknya oleh PD Prodexim dan pastinya penaksir independent kini tengah menghitung asset milik PD Grafika Meru," terang dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas mengakui, ada rencana PD Grafika Meru digabungkan kedalam PD Prodexim, karena secara operasional sudah tidak mampu lagi berkembang.
"Daripada PD Industri Grafika Meru dilikuidasi dan asetnya dikembalikan ke pemerintah provinsi (pemprov) maka dalam diskusi-diskusi di Komisi III DPRD Sumsel, ada wacana jika perusahaan itu digabung," katanya. (awj)
PD Prodexim dan PD Grafika Meru diusulkan untuk digabung. Penggabungan dua perusahaan daerah milik Pemprov Sumsel ini pengesahannya masih menunggu raperda yang akan dibahas di DPRD Sumsel.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno, Rabu (25/4) menilai, penggabungan dua perusahaan ini merupakan solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan meruginya PD Grafika Meru dan menjadi beban Pemprov Sumsel selama ini.
Sebelumnya upaya telah dilakukan pihak Pemprov Sumsel dan Badan pengawas untuk mencarikan mitra PD Grafika Meru namun upaya ini tidak mendapatkan hasil positif.
“PD Grafika Meru nantinya akan menjadi bagian cabang atau bisnis dari PD Prodexim, karena itu perdanya harus kita siapkan, sekarang perdanya itu sedang dalam pembahasannya," kata Politisi PPP ini.
Ia melanjutkan, nantinya pihak PD Prodexim akan menghitung aset PD Grafika Meru, mana yang bisa dilepas dan mana yang tidak, dan ini akan dibahas dalam rapat lanjutan mendatang.
"Bagaimanapun asset milik PD Grafika Meru harus di manfaatkan sebaik-baiknya oleh PD Prodexim dan pastinya penaksir independent kini tengah menghitung asset milik PD Grafika Meru," terang dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas mengakui, ada rencana PD Grafika Meru digabungkan kedalam PD Prodexim, karena secara operasional sudah tidak mampu lagi berkembang.
"Daripada PD Industri Grafika Meru dilikuidasi dan asetnya dikembalikan ke pemerintah provinsi (pemprov) maka dalam diskusi-diskusi di Komisi III DPRD Sumsel, ada wacana jika perusahaan itu digabung," katanya. (awj)
Rabu, 25 April 2012
Karyawan RS Erba Tuntut Plt Direktur Turun Jabatan
Palembang, SN
Sekitar 150 karyawan Rumah Sakit (RS) Ernaldi Bahar (Erba) menggelar aksi damai di halaman kantor rumah sakit. Mereka bergerak dari halaman ruang ICU menuju ke gedung kantor RS Erba yang lokasinya tidak jauh dari lokasi awal. Aksi kemarin (24/4), dimulai sekitar pukul 07.00 WIB. Para karyawan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah SpKJ MKes.
Tak khayal, akibat aksi tersebut membuat pelayanan kesehatan terhadap pasien RS Erba sedikit terganggu. Puluhan pasien yang sudah datang untuk berobat di layanan kesehatan Poliklinik Umum RS Erba tampak terlantar. Mereka menunggu dipintu masuk pelayanan.
Mereka mengusung tuntutan yang ditulis di kertas karton. Seperti tulisan yang menuntut agar Dr Latifah tidak dilanjutkan kepemimpinannya sebagai Plt Direktur RS Erba dan karyawan membutuhkan seorang pemimpin yang adil. Selain itu, karyawan menginginkan kenyamanan dalam bekerja, bukan kezoliman yang diberikan oleh seorang pemimpin.
Berdasarkan pantauan dilapangan saat aksi damai berlangsung, tampak puluhan pasien sudah datang. Mereka menunggu di pintu masuk pelayanan kesehatan Poliklinik Umum sembari menyaksikan aksi yang dilakukan para Dokter dan perawat RS Erba. Pelayanan sempat terganggu dilayanan kesehatan Poliklinik Umum.
Sedangkan dikantor pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), tampak 3 orang perawat mengenakan seragam putih tengah duduk dipintu masuk. “Sebagian saja yang datang ke sana (Pemrov), kita tetap melayani pasien disini. Kalau pelayanan UGD harus stand by, termasuk juga pelayanan kesehatan di Polliklinik Umum, tetap berjalan normal. Kan tidak semuanya pergi,” kata petugas perawat UGD yang enggan menyebutkan namanya.
Setelah menyampaikan orasi dihalaman gedung kantor RS Erba, sekitar pukul 08.00 WIB ratusan karyawan melanjutkan aksinya ke kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Sebanyak dua unit bis mengangkut ratusan karyawan yang ikut aksi damai tersebut.
Menurut Koordinator Aksi, Hendri, selama menjabat Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendasar. Selama ini karyawan merasa diintimadasi dan tidak ada kenyamanan selama Dr Latifah memimpin. Tuntutan ini akan terus digulirkan oleh karyawan hingga Dr Latifah turun dari jabatannya.
“Kebijakan yang dimabli kadang-kadang tidak sesuai dan sejalan yang kita (karyawan) harapkan. Sebelumnya, kita sudah menggunakan cara diplomasi dengan menemui DPR, namun menemui jalan buntu. Jadi demo inilah pilihan jalan terakhirnya. Kalau ini tidak terealisasi, aksi ini tetap dilakukan sampai kepemimpinan Plt Dr Latifah turun dari jabatan,” pungkasnya.(win)
Sekitar 150 karyawan Rumah Sakit (RS) Ernaldi Bahar (Erba) menggelar aksi damai di halaman kantor rumah sakit. Mereka bergerak dari halaman ruang ICU menuju ke gedung kantor RS Erba yang lokasinya tidak jauh dari lokasi awal. Aksi kemarin (24/4), dimulai sekitar pukul 07.00 WIB. Para karyawan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah SpKJ MKes.
Tak khayal, akibat aksi tersebut membuat pelayanan kesehatan terhadap pasien RS Erba sedikit terganggu. Puluhan pasien yang sudah datang untuk berobat di layanan kesehatan Poliklinik Umum RS Erba tampak terlantar. Mereka menunggu dipintu masuk pelayanan.
Mereka mengusung tuntutan yang ditulis di kertas karton. Seperti tulisan yang menuntut agar Dr Latifah tidak dilanjutkan kepemimpinannya sebagai Plt Direktur RS Erba dan karyawan membutuhkan seorang pemimpin yang adil. Selain itu, karyawan menginginkan kenyamanan dalam bekerja, bukan kezoliman yang diberikan oleh seorang pemimpin.
Berdasarkan pantauan dilapangan saat aksi damai berlangsung, tampak puluhan pasien sudah datang. Mereka menunggu di pintu masuk pelayanan kesehatan Poliklinik Umum sembari menyaksikan aksi yang dilakukan para Dokter dan perawat RS Erba. Pelayanan sempat terganggu dilayanan kesehatan Poliklinik Umum.
Sedangkan dikantor pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), tampak 3 orang perawat mengenakan seragam putih tengah duduk dipintu masuk. “Sebagian saja yang datang ke sana (Pemrov), kita tetap melayani pasien disini. Kalau pelayanan UGD harus stand by, termasuk juga pelayanan kesehatan di Polliklinik Umum, tetap berjalan normal. Kan tidak semuanya pergi,” kata petugas perawat UGD yang enggan menyebutkan namanya.
Setelah menyampaikan orasi dihalaman gedung kantor RS Erba, sekitar pukul 08.00 WIB ratusan karyawan melanjutkan aksinya ke kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Sebanyak dua unit bis mengangkut ratusan karyawan yang ikut aksi damai tersebut.
Menurut Koordinator Aksi, Hendri, selama menjabat Plt Direktur RS Erba, Dr Latifah tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendasar. Selama ini karyawan merasa diintimadasi dan tidak ada kenyamanan selama Dr Latifah memimpin. Tuntutan ini akan terus digulirkan oleh karyawan hingga Dr Latifah turun dari jabatannya.
“Kebijakan yang dimabli kadang-kadang tidak sesuai dan sejalan yang kita (karyawan) harapkan. Sebelumnya, kita sudah menggunakan cara diplomasi dengan menemui DPR, namun menemui jalan buntu. Jadi demo inilah pilihan jalan terakhirnya. Kalau ini tidak terealisasi, aksi ini tetap dilakukan sampai kepemimpinan Plt Dr Latifah turun dari jabatan,” pungkasnya.(win)
Jumat, 20 April 2012
Dewan Kaji Penggunaan KA untuk Angkut Batubara Swasta
Palembang, SN
Komisi IV DPRD Sumsel akan mengkaji bisa tidaknya PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengangkut batubara milik perusahaan swasta, selam ini perusahaan milik pemerintah tersebut hanya mengangkut batubara milik PT Bukit Asam (PTBA) saja.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi yang ditemui, Kamis (19/4) menilai, pengangkutan batubara milik perusahaan swasta melalui jalur kereta api, merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan angkutan batubara yang melintasi jalan umum.
"Selama ini kan mereka (PT KAI) hanya mengangkut batubara milik PT BA. Nah ini akan kita pertanyakan, apakah dapat mengangkut batubara milik perusahaan swasta, karena kalau bisa, ini bisa jadi solusi yang tepat untuk mengurangi banyaknya truk batubara di jalan raya," kata Yudha.
Sementara itu, pasca diberlakukannya surat edaran gubernur (SE) Sumsel tentang pelarangan truk batubara melintasi jalan umum per 1 April lalu, ternyata masih ada saja truk yang melanggar. Akibatnya, aksi blokir jalan melarang truk batubara melintas pun tak terelakkan seperti yang terjadi di kabupaten Lahat dan Prabumulih beberapa waktu lalu.
Menanggapi ini, Yudha menilai, reaksi warga tersebut sangat wajar, karena SE gubernur Sumsel masih berlaku dan belum dicabut. Berkaitan dengan ini, Komisi IV sudah membentuk tim khusus guna mencari solusi yang tepat mengatasi angkutan batubara ini.
"Sangat wajar, kalau mereka melakukan itu (pemblokiran), karena mereka menganggap surat edaran gubernur masih berlaku, hanya saja kami imbau masyarakat untuk tidak berlaku anarkis, karena masalah ini sedang dibahas," ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Yudha, pihaknya sudah mengingatkan agar pengusaha batubara dapat menahan diri, untuk tidak beroperasi dahulu, namun memang pada kenyataannya masih ada saja yang melanggar peringatan ini.
"Pada rapat terakhir dengan asosiasi dan kepala daerah yang daerahnya dilintasi angkutan batubara, kita sudah mengimbau agar para pengusaha jangan beroperasi dulu, pada saat itu mereka menyanggupi. Kalau sekarang masih ada truk batubara yang melintas, jelas kita anggap kegiatan itu ilegal," tegas dia.
Menurut Yudha, permasalahan batubara ini memang bukan perkara mudah, karena di satu sisi, para pengusaha tentunya sudah terikat kontrak dengan perusahaan tertentu terkait suplay batubara, namun di sisi lain, aktivitas angkutan batubara sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan merusak jalan.
"Memang bagaimanapun harus ada revisi surat edaran gubernur itu, atau dengan kata lain, nantinya kemungkinan angkutan batubara ini tetap di bolehkan melintas di jalan umum, namun dengan persyaratan yang sangat ketat, karena jalan khusus batubara yang dibangun baik oleh PT Servo ataupun PT Baramarga, hingga kini belum selesai," bebernya.
Yudha menerangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan batubara, jika nanti di perbolehkan melintas seperti, pengusaha diharapkan mengurangi produksinya, hal ini berkaitan dengan jumlah armada angkutan yang beroperasi, kemudian jam operasional angkutan batubara akan ditentukan, kapan boleh melintas dan kapan tidak diperbolehkan.
"Kita juga akan meminta kepada dua perusahaan yang membangun jalan khusus batubara, kapan kepastian dapat menyelesaikan jalan tersebut," tandasnya. (awj)
Komisi IV DPRD Sumsel akan mengkaji bisa tidaknya PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengangkut batubara milik perusahaan swasta, selam ini perusahaan milik pemerintah tersebut hanya mengangkut batubara milik PT Bukit Asam (PTBA) saja.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi yang ditemui, Kamis (19/4) menilai, pengangkutan batubara milik perusahaan swasta melalui jalur kereta api, merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan angkutan batubara yang melintasi jalan umum.
"Selama ini kan mereka (PT KAI) hanya mengangkut batubara milik PT BA. Nah ini akan kita pertanyakan, apakah dapat mengangkut batubara milik perusahaan swasta, karena kalau bisa, ini bisa jadi solusi yang tepat untuk mengurangi banyaknya truk batubara di jalan raya," kata Yudha.
Sementara itu, pasca diberlakukannya surat edaran gubernur (SE) Sumsel tentang pelarangan truk batubara melintasi jalan umum per 1 April lalu, ternyata masih ada saja truk yang melanggar. Akibatnya, aksi blokir jalan melarang truk batubara melintas pun tak terelakkan seperti yang terjadi di kabupaten Lahat dan Prabumulih beberapa waktu lalu.
Menanggapi ini, Yudha menilai, reaksi warga tersebut sangat wajar, karena SE gubernur Sumsel masih berlaku dan belum dicabut. Berkaitan dengan ini, Komisi IV sudah membentuk tim khusus guna mencari solusi yang tepat mengatasi angkutan batubara ini.
"Sangat wajar, kalau mereka melakukan itu (pemblokiran), karena mereka menganggap surat edaran gubernur masih berlaku, hanya saja kami imbau masyarakat untuk tidak berlaku anarkis, karena masalah ini sedang dibahas," ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Yudha, pihaknya sudah mengingatkan agar pengusaha batubara dapat menahan diri, untuk tidak beroperasi dahulu, namun memang pada kenyataannya masih ada saja yang melanggar peringatan ini.
"Pada rapat terakhir dengan asosiasi dan kepala daerah yang daerahnya dilintasi angkutan batubara, kita sudah mengimbau agar para pengusaha jangan beroperasi dulu, pada saat itu mereka menyanggupi. Kalau sekarang masih ada truk batubara yang melintas, jelas kita anggap kegiatan itu ilegal," tegas dia.
Menurut Yudha, permasalahan batubara ini memang bukan perkara mudah, karena di satu sisi, para pengusaha tentunya sudah terikat kontrak dengan perusahaan tertentu terkait suplay batubara, namun di sisi lain, aktivitas angkutan batubara sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan merusak jalan.
"Memang bagaimanapun harus ada revisi surat edaran gubernur itu, atau dengan kata lain, nantinya kemungkinan angkutan batubara ini tetap di bolehkan melintas di jalan umum, namun dengan persyaratan yang sangat ketat, karena jalan khusus batubara yang dibangun baik oleh PT Servo ataupun PT Baramarga, hingga kini belum selesai," bebernya.
Yudha menerangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan batubara, jika nanti di perbolehkan melintas seperti, pengusaha diharapkan mengurangi produksinya, hal ini berkaitan dengan jumlah armada angkutan yang beroperasi, kemudian jam operasional angkutan batubara akan ditentukan, kapan boleh melintas dan kapan tidak diperbolehkan.
"Kita juga akan meminta kepada dua perusahaan yang membangun jalan khusus batubara, kapan kepastian dapat menyelesaikan jalan tersebut," tandasnya. (awj)
Kawasan Pasar Cinde Akan Dibangun Parkir Bertingkat
Palembang, SN
Pemerintah Kota (Pemko) Palembang merencanakan segera membangun lahan parkir dikawasan pasar Cinde dalam waktu dekat sebanyak 3 lantai. Hal ini untuk mengatasi minimnya lahan parkir di wilayah itu, serta menanggulangi kemacetan yang kerap terjadi di sepanjang Jalan Jendral Sudirman.
Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, masalah parkir di pasar cinde kerap mengundang persoalan di Kota Palembang. Maka dari itu pihaknya akan segera membangun lahan parkir dikawasan tersebut, namun rencana tersebut masih terkendala dengan pihak pengembang yang akan membangunnya. "Kita masih mencari pihak pengembang untuk melakukan kerja sama itu. Saya harapkan pembangunan gedung parkir itu bisa terealisasi dalam waktu dekat." ujar Eddy usai rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Palembang, Kamis (19/4).
Pembangunan lahan parkir ini, menurutnya masih dalam tahap perancangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang. Bukan hanya lahan parkir yang akan dibangun, melainkan tempat itu nanti akan dibangun juga mall. "Kita bersama SKPD terkait sedang dalam rancangan pembangunan, bahkan cinde nanti rencananya akan dibangun mall juga tanpa merubah fungsinya. Pada lantai satu dan dua pasar, sedangkan lantai 3 hingga 5 bisa jadi tempat parkir." jelasnya.
Mengenai biaya pembangunannya, Eddy menjelaskan dapat menghabiskan biaya sekitar Rp 20 miliar ke atas. Disamping itu, tempat parkit tersebut tidak perlu begitu mewah dengan segala aksesoris pendukung, "Tempatnya tidak perlu mewah karena itu kan hanya tempat parkir, tidak perlu menggunakan kaca hanya cukup diberi pembatas dan dibiarkan terbuka pada samping-sampingnya." ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, mendukung penuh rencana Pemko Palembang ini. Karena dengan adanya pembangunan lahan parkir diseputaran pasar cinde itu, maka kawasan jalan raya tersebut sedikitnya bisa lancar dan terbebas dari kemacetan. "Kami mendukung pembangunan lahan parkir yang direncanakan Pemko Palembang ini." jelasnya.(win)
30 Angkutan Umum Siap Layani Trayek TAA
Palembang, SN
Sebanyak 30 angkutan umum sudah siap beroperasi untuk melayani masyarakat menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api. Walaupun pelabuhan tersebut belum beroperasi.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Kadishubkominfo) Kabupaten Banyuasin Supriadi ditemui usai menghadiri Paparan Membahas Rekomendasi mengenai Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (19/4) mengatakan, arus transportasi dari Palembang atau Terminal Alang-alang Lebar (AAL), dan Banyuasin menuju Pelabuhan TAA sudah lancar dan tidak terhambat.
"Saat ini sudah banyak kendaraan, baik angkutan umum, angkutan desa (angdes), maupun kendaraan plat hitam (pribadi) beroperasi menuju ke lokasi tersebut. Walaupun pelabuhan ini belum beroperasi. Ini sangat membantu masyarakat yang pulang pergi ke wilayah itu," ujarnya.
Supriadi menambahkan, beberapa angkutan yang melayani penumpang adalah Damri sebanyak enam unit (perintis dan AC), angdes tiga unit, dan kendaraan pribadi sebanyak 20 unit. Kendaraan ini siap mengangkut penumpang menuju kawasan ekonomi khusus ini setiap harinya dengan tiket Rp 10 ribu sekali pergi.
Dia menuturkan, jumlah angkutan umum yang ada saat ini masih dinilai cukup. Sebab, arus penumpang yang menuju pelabuhan ini belum begitu ramai. Namun, jika pelabuhan ini sudah beroperasi, pihaknya segera menambah moda transportasi massal seperlunya. Penambahan unit angkutan ini, akan koordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sumsel dan pemerintah pusat.
“Idealnya, jumlah angkutan ke sana (TAA) 50 unit. Tapi sekarang kita bertahap dulu, kalau TAA sudah beroperasi, Transmusi kita usulkan masuk ke sana, dan Damri dimintakan ditambah, begitu juga dengan angdes,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Heri Amalindo mengungkapkan, pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan TAA sepanjang lima kilometer (Km) memakan waktu lebih kurang delapan bulan sejak April ini. Dengan demikian, diperkirakan November mendatang sudah bisa dilewati.
Sementara itu, Kadishubkominfo Provinsi Sumsel Sarimuda menambahkan, pelabuhan TAA akan menggantikan Dermaga 35 Ilir Palembang dengan rute pelayaran Palembang-Kepulauan Bangka Belitung.
Lanjutnya, untuk pengoperasiannya, pihaknya telah menerima izin jalur lintasan dari Kementerian Perhubungan RI menyusul penyelesaian tahap pembangunan pelabuhan TAA yang telah mencapai 100 persen dan siap dioperasikan.
Menurutnya, sambil menunggu peresmian, pihaknya saat ini melengkapi beberapa fasilitas pendukung yang belum dibangun, seperti pagar dan beberapa fasilitas lain. “Genset sudah dipasang, akses jalan sudah selesai dibangun, dan jika sudah diresmikan, otomatis operasinya sudah dilakukan. Dermaga 35 Ilir tidak bisa lagi melayani penyeberangan laut menuju maupun dari Bangka Belitung,” katanya. (pit)
Sebanyak 30 angkutan umum sudah siap beroperasi untuk melayani masyarakat menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api. Walaupun pelabuhan tersebut belum beroperasi.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Kadishubkominfo) Kabupaten Banyuasin Supriadi ditemui usai menghadiri Paparan Membahas Rekomendasi mengenai Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (19/4) mengatakan, arus transportasi dari Palembang atau Terminal Alang-alang Lebar (AAL), dan Banyuasin menuju Pelabuhan TAA sudah lancar dan tidak terhambat.
"Saat ini sudah banyak kendaraan, baik angkutan umum, angkutan desa (angdes), maupun kendaraan plat hitam (pribadi) beroperasi menuju ke lokasi tersebut. Walaupun pelabuhan ini belum beroperasi. Ini sangat membantu masyarakat yang pulang pergi ke wilayah itu," ujarnya.
Supriadi menambahkan, beberapa angkutan yang melayani penumpang adalah Damri sebanyak enam unit (perintis dan AC), angdes tiga unit, dan kendaraan pribadi sebanyak 20 unit. Kendaraan ini siap mengangkut penumpang menuju kawasan ekonomi khusus ini setiap harinya dengan tiket Rp 10 ribu sekali pergi.
Dia menuturkan, jumlah angkutan umum yang ada saat ini masih dinilai cukup. Sebab, arus penumpang yang menuju pelabuhan ini belum begitu ramai. Namun, jika pelabuhan ini sudah beroperasi, pihaknya segera menambah moda transportasi massal seperlunya. Penambahan unit angkutan ini, akan koordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sumsel dan pemerintah pusat.
“Idealnya, jumlah angkutan ke sana (TAA) 50 unit. Tapi sekarang kita bertahap dulu, kalau TAA sudah beroperasi, Transmusi kita usulkan masuk ke sana, dan Damri dimintakan ditambah, begitu juga dengan angdes,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Heri Amalindo mengungkapkan, pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan TAA sepanjang lima kilometer (Km) memakan waktu lebih kurang delapan bulan sejak April ini. Dengan demikian, diperkirakan November mendatang sudah bisa dilewati.
Sementara itu, Kadishubkominfo Provinsi Sumsel Sarimuda menambahkan, pelabuhan TAA akan menggantikan Dermaga 35 Ilir Palembang dengan rute pelayaran Palembang-Kepulauan Bangka Belitung.
Lanjutnya, untuk pengoperasiannya, pihaknya telah menerima izin jalur lintasan dari Kementerian Perhubungan RI menyusul penyelesaian tahap pembangunan pelabuhan TAA yang telah mencapai 100 persen dan siap dioperasikan.
Menurutnya, sambil menunggu peresmian, pihaknya saat ini melengkapi beberapa fasilitas pendukung yang belum dibangun, seperti pagar dan beberapa fasilitas lain. “Genset sudah dipasang, akses jalan sudah selesai dibangun, dan jika sudah diresmikan, otomatis operasinya sudah dilakukan. Dermaga 35 Ilir tidak bisa lagi melayani penyeberangan laut menuju maupun dari Bangka Belitung,” katanya. (pit)
Tunggakan PLN Tembus Rp 1,4 Miliar
Sekayu, SN
Tunggakan pelanggan listrik pada PLN Rayon Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus mengalami pembengkakan dari bulan kebulan, bahkan saat ini sudah tembus di angka Rp 1,4 miliar.
"Hingga akhir Maret 2012 lalu, tunggakan pelanggan PLN kita sudah mencapai angka Rp 1,4 miliar, nilai tunggakan ini cukup tinggi, meski sebelumnya pernah menembus angka diatas lebih dari tunggakan saat ini," ungkap Manager PLN Rayon Sekayu Danang Setiawan kepada Koran ini Kamis (19/4)
Menurut Danang, jumlah pelanggan PLN yang nunggak mencapai 5.472 pelanggan dari 32 ribu total pelanggan. Yang tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Muba, seperti Kecamatan Sekayu pelanggan yang nunggak sebanyak 2169 dengan nilai tagihan tunggakan sebesar Rp 791.506.860. Kemudian pelanggan di Kecamatan Babat Toman sebanyak 1131 pelanggan yang nunggak dengan nilai tagihan sebesar Rp 276.266.377. Lalu daerah Ngulak sebanyak 502 pelanggan yang nunggak dengan jumlah tagihan Rp 79.678.799. Di Kecamatan Keluang juga tiga kalah besarnya tunggakan mencapai Rp 126.395.480 dengan 351 pelanggan yang nunggak.
Selanjutnya Daerah Tebing Bulang jumlah pelanggan yang nunggak sebanyak 1319 pelanggan dengan total tagihan tunggakan sebesar Ro 245.686.409. "Kita sungguh prihatin dengan tunggakan sebesar ini," terang Danang.
Lebih lanjut Danang mengatakan, rata-rata mereka menunggak mulai dari 1 hingga 3 bulan lebih. Dengan berbagai alasan yang cukup bervariasi. "Rata-rata alasan pelanggan yang menunggak, karena memang belum ada uang untuk melunasinya, karena pelanggan rata-rata petani yang nota bonenya saat ini belum memasuki musim panen," ungkap Danang.
Tapi khususnya untuk pelanggan wilayah Kecamatan Sekayu, dengan berbagai alasan yang berbeda. "Ada yang mengaku lalai alias lupa, komlain karena tagihan terlalu besar dan alasan lainnya," ujarnya.
Untuk mengurangi bengkaknya tunggakan PLN tersebut, pihaknya sudah membentuk 20 personil petugas dari PLN dan instansi terkait lainnya, guna memberikan sanksi kepada pelanggan yang nunggak, semisal l pelanggan yang nunggak satu bulan diberikan sanksi putus sementara dengan mencabut MCB nya, tapi bagi pelanggan yang nunggak hingga tiga bulan maka sanksinya berupa pemutusan secara rampung alias putus total, yang resikonya pelanggan harus memasang baru, lalu membayar denda tunggakan sebelumnya.
"Agar pelanggan tidak dikenai sanksi seperti itu, kita menghimbau kepada pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya, membayar tunggakan listrik tepat waktunya," harap Danang. (her)
Tunggakan pelanggan listrik pada PLN Rayon Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus mengalami pembengkakan dari bulan kebulan, bahkan saat ini sudah tembus di angka Rp 1,4 miliar.
"Hingga akhir Maret 2012 lalu, tunggakan pelanggan PLN kita sudah mencapai angka Rp 1,4 miliar, nilai tunggakan ini cukup tinggi, meski sebelumnya pernah menembus angka diatas lebih dari tunggakan saat ini," ungkap Manager PLN Rayon Sekayu Danang Setiawan kepada Koran ini Kamis (19/4)
Menurut Danang, jumlah pelanggan PLN yang nunggak mencapai 5.472 pelanggan dari 32 ribu total pelanggan. Yang tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Muba, seperti Kecamatan Sekayu pelanggan yang nunggak sebanyak 2169 dengan nilai tagihan tunggakan sebesar Rp 791.506.860. Kemudian pelanggan di Kecamatan Babat Toman sebanyak 1131 pelanggan yang nunggak dengan nilai tagihan sebesar Rp 276.266.377. Lalu daerah Ngulak sebanyak 502 pelanggan yang nunggak dengan jumlah tagihan Rp 79.678.799. Di Kecamatan Keluang juga tiga kalah besarnya tunggakan mencapai Rp 126.395.480 dengan 351 pelanggan yang nunggak.
Selanjutnya Daerah Tebing Bulang jumlah pelanggan yang nunggak sebanyak 1319 pelanggan dengan total tagihan tunggakan sebesar Ro 245.686.409. "Kita sungguh prihatin dengan tunggakan sebesar ini," terang Danang.
Lebih lanjut Danang mengatakan, rata-rata mereka menunggak mulai dari 1 hingga 3 bulan lebih. Dengan berbagai alasan yang cukup bervariasi. "Rata-rata alasan pelanggan yang menunggak, karena memang belum ada uang untuk melunasinya, karena pelanggan rata-rata petani yang nota bonenya saat ini belum memasuki musim panen," ungkap Danang.
Tapi khususnya untuk pelanggan wilayah Kecamatan Sekayu, dengan berbagai alasan yang berbeda. "Ada yang mengaku lalai alias lupa, komlain karena tagihan terlalu besar dan alasan lainnya," ujarnya.
Untuk mengurangi bengkaknya tunggakan PLN tersebut, pihaknya sudah membentuk 20 personil petugas dari PLN dan instansi terkait lainnya, guna memberikan sanksi kepada pelanggan yang nunggak, semisal l pelanggan yang nunggak satu bulan diberikan sanksi putus sementara dengan mencabut MCB nya, tapi bagi pelanggan yang nunggak hingga tiga bulan maka sanksinya berupa pemutusan secara rampung alias putus total, yang resikonya pelanggan harus memasang baru, lalu membayar denda tunggakan sebelumnya.
"Agar pelanggan tidak dikenai sanksi seperti itu, kita menghimbau kepada pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya, membayar tunggakan listrik tepat waktunya," harap Danang. (her)
Istri Walikota Siap Bertarung Pilkada Prabumulih
Prabumulih, SN
Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2013-2018 Kota Prabumulih kian semarak. Pasalnya, dua wanita siap bertarung dalam pemilukada nanti. Dua wanita itu yakni, istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty Rachman Djalili dan anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita.
Hal ini setelah dipastikan mereka sudah mengambil formulir pendaftaran calon walikota dan wakil walikota di kantor Partai Amanat Nasional (PAN) kota Prabumulih, Rabu (18/4).
Berdasarkan pantauan, pukul 11.00 Wib anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita terlebih dahulu mengambil formulir dengan diiringin keluarga dan tim sukses (timses). Setelah itu, pukul 14.30 WIB Hj Herawaty MKes mendatangi kantor PAN kota Prabumulih yang diiringi timsesnya.
Kedua wanita ini diterima langsung Ketua DPD PAN kota Prabumulih H Memet, Ketua tim tujuh Hj Nurlen Asni dan sekretaris Syarkowi, anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita mengakui siap mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota Prabumulih.
“Ya, saya datang ke kantor PAN Kota Prabumulih ini untuk menggandeng PAN dalam pemilukada Prabumulih nanti,” ujarnya.
Dengan majunya dalam pemilukada nanti, ia beralasan, dirinya masuk dalam hasil survey. “Intinya, bila diberikan kesempatan memimpin Prabumulih saya siap membangun kota Prabumulih lebih maju lagi,” jelas Suspita.
Hal senada, juga disebutkan istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty mengaku siap bertarung dalam pemilukada Prabumulih nanti. “Saya kesini silaturahmi dan bila Allah meridhoi serta diberikan amanat memimpin Prabumulih, saya siap membangun kota Prabumulih,” ungkapnya.
Diakuinya, sudah saatnya wanita memimpin kota Prabumulih. “Sudah banyak contoh didaerah lain wanita menjadi pemimpin di kabupaten/kota. Hal ini juga membuat saya terpanggil maju dalam pilkada nanti,” tegas Herawaty.
Untuk itu, ia mengharapkan dukungan kepada masyarakat Prabumulih. “Mohon doa dan dukungan saudara-saudaraku dan masyarakat di Prabumulih. Niat ini tulus dari hati saya,” pintanya.
Sementara, Ketua DPD Kota Prabumulih H Memet mengaku sangat senang dengan kehadiran dua wanita yang sudah mengambil formulir dari PAN. “Niat baik mereka (Herawaty dan Suspita, red) mari kita dukung,” imbuhnya. (and)
Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2013-2018 Kota Prabumulih kian semarak. Pasalnya, dua wanita siap bertarung dalam pemilukada nanti. Dua wanita itu yakni, istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty Rachman Djalili dan anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita.
Hal ini setelah dipastikan mereka sudah mengambil formulir pendaftaran calon walikota dan wakil walikota di kantor Partai Amanat Nasional (PAN) kota Prabumulih, Rabu (18/4).
Berdasarkan pantauan, pukul 11.00 Wib anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita terlebih dahulu mengambil formulir dengan diiringin keluarga dan tim sukses (timses). Setelah itu, pukul 14.30 WIB Hj Herawaty MKes mendatangi kantor PAN kota Prabumulih yang diiringi timsesnya.
Kedua wanita ini diterima langsung Ketua DPD PAN kota Prabumulih H Memet, Ketua tim tujuh Hj Nurlen Asni dan sekretaris Syarkowi, anggota DPRD Kota Prabumulih Suspita mengakui siap mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota Prabumulih.
“Ya, saya datang ke kantor PAN Kota Prabumulih ini untuk menggandeng PAN dalam pemilukada Prabumulih nanti,” ujarnya.
Dengan majunya dalam pemilukada nanti, ia beralasan, dirinya masuk dalam hasil survey. “Intinya, bila diberikan kesempatan memimpin Prabumulih saya siap membangun kota Prabumulih lebih maju lagi,” jelas Suspita.
Hal senada, juga disebutkan istri Walikota Prabumulih Hj Herawaty mengaku siap bertarung dalam pemilukada Prabumulih nanti. “Saya kesini silaturahmi dan bila Allah meridhoi serta diberikan amanat memimpin Prabumulih, saya siap membangun kota Prabumulih,” ungkapnya.
Diakuinya, sudah saatnya wanita memimpin kota Prabumulih. “Sudah banyak contoh didaerah lain wanita menjadi pemimpin di kabupaten/kota. Hal ini juga membuat saya terpanggil maju dalam pilkada nanti,” tegas Herawaty.
Untuk itu, ia mengharapkan dukungan kepada masyarakat Prabumulih. “Mohon doa dan dukungan saudara-saudaraku dan masyarakat di Prabumulih. Niat ini tulus dari hati saya,” pintanya.
Sementara, Ketua DPD Kota Prabumulih H Memet mengaku sangat senang dengan kehadiran dua wanita yang sudah mengambil formulir dari PAN. “Niat baik mereka (Herawaty dan Suspita, red) mari kita dukung,” imbuhnya. (and)
6 Pengusaha Tambang Liar Tanah Urug Kabur
Banyuasin, SN
Sebanyak 6 buah pengusaha tambang liar galian C (galian tanah Urug,red) berhamburan melarikan diri (kabur) saat tim gabungan dari Dinas pertambangan, Polres, Pol PP dan Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin melakukan razia pada Kamis (19/4) dilokasi Kelurahan Air Batu, Kelurahan Sukomoro, dan kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa.
Operator Exavator yang sedang mengeruk tanah urug ke mobil hanya satu yang tertangkap tangan bernama Sujono (40) Warga Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa yang bekerja pada CV Mekar Sari di Dusun Talang Buluh Kelurahan Sukajadi Talang Kelapa. Dan seorang sopir truk tanah urug bernama Supri warga Talang buluh.
Sedangkan 5 operator exavator dan puluhan truk lainnya yang sedang beroperasi pun melarikan diri dari lokasi galian beserta mobil truk yang penuh muatan memutar balik menghindari razia yang dilakukan oleh tim gabungan.
Ditempat ini tim gabungan menemukan 1 unit exavator dan 4 unit truk pengangkut tanah urug yang dibawa keluar lokasi. Ada kemungkinan tanah tersebut akan dijual keluar desa dengan harga yang disepakati mereka.
Sujono mengaku bekerja dengan PT Makar Sari milik pengusaha tanah urug yang tinggal di Air Batu bernama Pak Supri. Dirinya bekerja hanya untuk meretakan tanah yang luashnya 1,5 ha yang akan digunakan oleh pengembang perumahan.
“Saya hanya meratakan tanah untuk perumahan di Talang Buluh ini, bukan untuk usaha galian C, dan saat ini ada pengembang perumahan yang bisa dimintai keterangannya,” kata Sujono.
Sementara Marketing salah satu Cv diperumahan tersebut membenarkan menyewa kontarktor CV Mekar Sari untuk perataan tanah untuk membuat perumahan. Tanah dibelakang perumahan lebih tinggi dari pemukiman, sehingga harus diratakan agar tidak terjadi banjir lalu dibuatkan parit.
Sedangkan tim gabungan bergerak ke lokasi tambang lain milik Supri dan Cecep yang ada di Kelurahan Air Batu, ketika tim gabungan datang operator excavator langsung kabur menggunakan motor, dan sopir truk ikut kabur.
Di lokasi ini tim hanya menemukan 2 exvator yang ditinggalkan, dan 3 buah truk pengangkut tanah urug.
Tidak hanya sampai situ, tim lalu bergerak kembali kali ini ke pengusaha galian tanah urug milik Indra dan Sujud, ketika tim gabungan datang operator excavator langsung kabur menggunakan motor, dan sopir truk ikut kabur. Di lokasi ini tim hanya menemukan 1 exvator dan 5 truk milik Indra, sementara di tempat Sujud hanya 1 exvator, 2 truk dan 1 galaon air penuh.
Lalu tim bergerak ke pengusaha galian Tanah urug milik Herman A Ong di Kelurahan Sukajadi dilokasi ini sudah sepi tidak ada aktivitas diduga sidak ditempat ini sudah bocor sebelumnya, namun tim hanya menemukan 1 unit exvator dan 3 truk.
Kepala Dinas Pertambangan Ir Syahrial A Rachman melalui Kabid Pertambangan umum, geologi dan air tanah Abdul Muif ST MSi didampingi Anggota Patroli Lantas Brigpol Anton Kasi Trantib Radian Iskandar juga Pol PP Kecamatan Talang Kelapa Nasir mengatakan, Razia yang telah dilakukan kali ini hanya bersifat persuasive dalam bentuk himbauan.
“Yang kita temukan seperti di talang buluh kalau memang untuk perluasan pembangunan perumahan, maka kita lakukan pemanggilan kepada pengusaha pengembang perumahannya, apakan pengembang sudah ada izin amdal, IMB dan lainnya. Kami menghimabu kepada pemilik tambang di daerah Talang kelapa untuk pergi meninggalkan lokasi tambang tanah urug sebelum dilakukan penyegelan. Kalau tidak kami akan datang seminggu lagi kelokasi ini, dan menyegel alat berat mereka,” terangnya.
Ditambahkan Abdul, mereka (penambang,red) telah melanggar UU No 11 tahun 2009 tentang pengelolaan tambang mineral dan batu bara pasal 154 diUU tersebut bahwa kegiatan penambangan dilarang pada daerah-daerah yang dilarang oleh pemerintah.
Dan dilokasi Kelurahan Air Batu, Sukomoro dan Sukajadi serta Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa telah dilarang Bupati melalui perbub no 644 tahun 2010. Sangsi yang melanggar akan dikenakan kurungan dan denda uang milyaran rupiah. (sir)
Dukun Cabul, Hipnotis Korban Hingga Perkosa
Banyuasin,SN
Perbuatan April alias Anang Bin Arsan (47) warga Komplek prerumahan Azhar Blok E 4 No 20 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa yang mengaku sebagai dukun bisa menggandakan uang tersebut mendekam di jeruji besi setelah memperkosa ibu rumah tangga warga desa yang sama.
Korban berinisial Hl (26) warga Kelurahan kenten laut Kecamatan Talang Kelapa, ibu rumah tangga istri dari FN dalam laporannya di Polres Banyuasin, Kamis (19/4) dihopnotis pelaku sehingga melakukan diluar kesadarannya.
Kronologis kejadian bermula Tsk yang beranak 10 tesebut dikenal oleh ponakan korban sebagai dukun yang bisa menggandakan uang atau emas dengan cara menarik dari tempat-tempat ghaib.
Kapolres Banyuasin Kompol Tukino melalui Kain Buser Polsek Talang Kelapa IPTU Nizar mengatakan, kronologis kejadian TSK yang sudah dikenal oleh suami korban sejak 3 bulan lalu sebagai dukun yang mampu menggandakan uang dan emas main kerumah korban.
Hl beranak satu ini dibujuk tersangka dengan kata-kata rayuan, dan entah kenapa korban hanya menuruti apa yang dilakukan TSK didalam kamar rumah korban. Dan belum sempat keluar rumah seusai mereka melakukan hubungan akhirnya terpergoki suaminya.
FN yang terkejut melihat tersangka baru kelur dari dalam kamar dan melihat istrinya menangis telah diperkosa, tak sadar langsung memukuli tersangka hingga babak belur. Lalu tersangka diamankan anggota Polsek dirumah korban setelah anggota menerima laporan dari keluarga korban.
Dalam pengakuan korban, bukan hanya telah memperkosa, dia juga telah menghipnotis suaminnya FN dengan beberpa kali meminta uang hingga Rp 12 juta lebih. Dengan modus mampu membantu pasiennya mendapatkan harta karun berupa emas, perak dan uang tunai dilokasi tertentu.
Tersangka memang memliki dua lembar uang dolar, 2 batang kuningan mirip emas batangan selebar dua buah jari, dan gelang emas imitasi, kalun imitasi, satu buah cincin imitasi yang dimilikinya sebagai jaminan bahwa dia bisa menggandakan uang dan emas.
Pengakuan tersangka April di depan polisi, pekerjaan sebagai dukun palsu itu sudah dilakukanya 12 tahun dan berpindah-pindah, mulai dari wilayah Makarti Jaya, Sungsang dan Kenten Talang Kelapa.
Sementara tersangka saat diwawancarai mengakau pekerjaan sehariannya tukang becak, tapi nyambi jadi dukun harta karun bisa menggandakan uang dan emas.
“Saya kelabui pasien saya supaya menyetor uang sejumlah tertentu untuk menapatkan emas dan uang berlipat ganda, dan saya tunjukan emas batangan yang saya jadikan bukti, namun orang tidak jeli bahwa emas batangan itu hanya kuningan yang saya beli di pasar JM Palembang. Saya pernah minta uang Rp 500 ribu, sampai Rp 600 ribu kepada FN, dan saya janjikan uang tersebut belum bisa di gandakan, karena harus ke Bandung dulu baru bisa jadi uang banyak," terangnya.
Saat ditanya cara memperkosa korban, tersangka yang memiliki sejumlah jimat seperti kain bewarna hitam dengan tulisan rajah juga memiliki keris yang katanya ampuh tersebut menggunakan itu untuk merayu korban.
Sementara dari laporan beberpa korban lainnya ada yang telah mengadu ke Polsek Talang Kelapa bahwa tersangka telah menjual keris seharga Rp 5 juta, keris sudah dibayar, dan pelapor kecewa tetap uang sudah digunakan oleh tersangka. (sir)
DPRD Bentuk Pansus LKPJ Walikota Pagaralam
Pagaralam, SN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam membentuk dua pansus terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Pagaralam 2011.
Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdul Gani SE mengatakan, pembentukan Pansus LKPJ walikota untuk melakukan pengkajian terhadap program dan penyelenggara pemerintah daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan.
"Pansus DPRD terdiri dari pansus satu dan dua, masing-masing akan bahas program yang sudah dilakukan pemerintah pada tahun anggaran 2011 lalu," ungkapnya.
Lanjutnya, pansus bertugas setelah selesai pembahasan dan penyampaian laporan tertulis hasil pembahasan komisi-komisi terhadap LKPJ Walikota Pagaralam tahun 2011 sesuai dengan jadwal, terhitung mulai 30 April 2012 dan diharapkan pansus dapat menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada 10 Mei 2012 secara tertulis.
Wakil Walikota Pagaralam H Ida Fitriati mengatakan, laporan anggaran tahun 2011 dari RPMJ 2008 - 2013 dalam mewujudkan efektifitas empat pilar pembangunan kota Pagaralam, seperti pada bidang pendidikan dengan menuntaskan wajib belajar 12 tahun untuk tahun 2012 serta membantu biaya kepada siswa SD, SMP dan SMU dengan sekolah gratis dan bantuan operasional sekolah (BOS).
"Begitu juga dengan menurunkan angka pengangguran tercatat 2010 11,7 % pada tahun 2011 dapat ditekan menjadi 9,76 %," ungkapnya.
Dikatakanya, RPMJ 2008 sampai 2013 mendatang hampir sebagian program yang ada sudah dapat terealisasi tinggal beberapa sektor yang harus lebih diperhatikan seperti pada perikanan dan pangan serta bagian instalasi air bersih yang seharusnya dapat berdiri sendiri menjadi badan guna mendapatkan bantuan dari UNESCO.
"Kedepan diharapkan untuk lebih menyukseskan empat pilar pembangunan yang ada seluruh SKPD dapat bekerja lebih maksimal,” ungkapnya. (asn)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam membentuk dua pansus terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Pagaralam 2011.
Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdul Gani SE mengatakan, pembentukan Pansus LKPJ walikota untuk melakukan pengkajian terhadap program dan penyelenggara pemerintah daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan.
"Pansus DPRD terdiri dari pansus satu dan dua, masing-masing akan bahas program yang sudah dilakukan pemerintah pada tahun anggaran 2011 lalu," ungkapnya.
Lanjutnya, pansus bertugas setelah selesai pembahasan dan penyampaian laporan tertulis hasil pembahasan komisi-komisi terhadap LKPJ Walikota Pagaralam tahun 2011 sesuai dengan jadwal, terhitung mulai 30 April 2012 dan diharapkan pansus dapat menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada 10 Mei 2012 secara tertulis.
Wakil Walikota Pagaralam H Ida Fitriati mengatakan, laporan anggaran tahun 2011 dari RPMJ 2008 - 2013 dalam mewujudkan efektifitas empat pilar pembangunan kota Pagaralam, seperti pada bidang pendidikan dengan menuntaskan wajib belajar 12 tahun untuk tahun 2012 serta membantu biaya kepada siswa SD, SMP dan SMU dengan sekolah gratis dan bantuan operasional sekolah (BOS).
"Begitu juga dengan menurunkan angka pengangguran tercatat 2010 11,7 % pada tahun 2011 dapat ditekan menjadi 9,76 %," ungkapnya.
Dikatakanya, RPMJ 2008 sampai 2013 mendatang hampir sebagian program yang ada sudah dapat terealisasi tinggal beberapa sektor yang harus lebih diperhatikan seperti pada perikanan dan pangan serta bagian instalasi air bersih yang seharusnya dapat berdiri sendiri menjadi badan guna mendapatkan bantuan dari UNESCO.
"Kedepan diharapkan untuk lebih menyukseskan empat pilar pembangunan yang ada seluruh SKPD dapat bekerja lebih maksimal,” ungkapnya. (asn)
320 Honorer K-I Lulus Verifikasi
Empat Lawang, SN
Sebanyak 333 honorer Kategori Satu (K-I) di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati yang diajukan untuk diverifikasi dan validasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), hanya 13 orang dinyatakan tidak lulus. Hal tersebut disampaikan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri, SE, MM ketika jumpa pers penyampaian tentang honorer kategori satu yang lulus verifikasi BKN, diruang rapat Pemkab Empat Lawang, Kamis (19/4).
“Alhamdulillah dari 333 honorer K-I oleh Pemkab Empat Lawang diajukan, yang lulus sebanyak 320 orang. Sedangkan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) 13 orang,” ujar HBA.
Dijelaskannya, ini merupakan berkat usaha dari pemerintah dalam hal ini Bupati dan BKD Empat Lawang dengan memperjuangkan hingga ke BKN, karena sebelumnya dari 333 orang seleksi data hasil pertama hanya 278 orang, sehingga 55 orang tidak lulus. Namun upaya terus dilakukan dan alhasilnya 55 diverifikasi ulang, sehingga hanya 13 orang tidak lulus.
“Akan tetapi yang 13 orang tersebut janganlah berkecil hati, pemerintah akan terus berupaya mempejuangkan dengan mengikut sertakan dalam kategor dua (K-2),” katanya.
Selain itu juga, untuk Kabupaten Empat Lawang harus berbangga sebab dari pengajuan 333 orang, dinyatakan lulus sebesar 95 persen. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia hanya sebagian yang lulus seperti di Kabupaten Malang dengan mengajukan lebih kurang 2000 K-I hanya 3 orang yang lulus verifikasi, sedangkan di salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara dengan mengajukan 6000 K-I ternyata hasil dari BKN sama sekali tidak terdaftar sehingga dinyatakan tidak ada K-I.
“Kerjakeras dari Bupati dan BKD Empat Lawang yang bermalam-malam untuk memperjuangkan 333 honorer K-I menuai hasil, sebab tidak ada yang bisa memperjuangkan honorer K-I ini diluar kecuali pemerintah,” tegas pria yang hobi olahraga otomotif ini.
Sementara Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah, SH, MM mengungkapkan 320 honorer K-I tersebut merupakan final verifikasi BKN dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Sedangkan untuk 13 orang dinyatakan TMK, sesuai surat edaran Menpan dan RB akan diusahakan pada K-II yang nantinya ikut dalam test bersamaan formasi umum. Akan tetapi persyaratan untuk tes nantinya tidak lebih dari 46 tahun.
“Yang lulus verifikasi insyaallah dipastikan menjadi PNS, tinggal melengkapi berkas saja tanpa mengikut test,”ujarnya seraya mengungkapkan sedangkan nama-nama lulus verifikasi BKN akan dipublikasikan pada media cetak dan elektonik selama 14 hari sesuai edaran dari Menpan dan RB. (eko)
Sebanyak 333 honorer Kategori Satu (K-I) di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati yang diajukan untuk diverifikasi dan validasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), hanya 13 orang dinyatakan tidak lulus. Hal tersebut disampaikan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri, SE, MM ketika jumpa pers penyampaian tentang honorer kategori satu yang lulus verifikasi BKN, diruang rapat Pemkab Empat Lawang, Kamis (19/4).
“Alhamdulillah dari 333 honorer K-I oleh Pemkab Empat Lawang diajukan, yang lulus sebanyak 320 orang. Sedangkan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) 13 orang,” ujar HBA.
Dijelaskannya, ini merupakan berkat usaha dari pemerintah dalam hal ini Bupati dan BKD Empat Lawang dengan memperjuangkan hingga ke BKN, karena sebelumnya dari 333 orang seleksi data hasil pertama hanya 278 orang, sehingga 55 orang tidak lulus. Namun upaya terus dilakukan dan alhasilnya 55 diverifikasi ulang, sehingga hanya 13 orang tidak lulus.
“Akan tetapi yang 13 orang tersebut janganlah berkecil hati, pemerintah akan terus berupaya mempejuangkan dengan mengikut sertakan dalam kategor dua (K-2),” katanya.
Selain itu juga, untuk Kabupaten Empat Lawang harus berbangga sebab dari pengajuan 333 orang, dinyatakan lulus sebesar 95 persen. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia hanya sebagian yang lulus seperti di Kabupaten Malang dengan mengajukan lebih kurang 2000 K-I hanya 3 orang yang lulus verifikasi, sedangkan di salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara dengan mengajukan 6000 K-I ternyata hasil dari BKN sama sekali tidak terdaftar sehingga dinyatakan tidak ada K-I.
“Kerjakeras dari Bupati dan BKD Empat Lawang yang bermalam-malam untuk memperjuangkan 333 honorer K-I menuai hasil, sebab tidak ada yang bisa memperjuangkan honorer K-I ini diluar kecuali pemerintah,” tegas pria yang hobi olahraga otomotif ini.
Sementara Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah, SH, MM mengungkapkan 320 honorer K-I tersebut merupakan final verifikasi BKN dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Sedangkan untuk 13 orang dinyatakan TMK, sesuai surat edaran Menpan dan RB akan diusahakan pada K-II yang nantinya ikut dalam test bersamaan formasi umum. Akan tetapi persyaratan untuk tes nantinya tidak lebih dari 46 tahun.
“Yang lulus verifikasi insyaallah dipastikan menjadi PNS, tinggal melengkapi berkas saja tanpa mengikut test,”ujarnya seraya mengungkapkan sedangkan nama-nama lulus verifikasi BKN akan dipublikasikan pada media cetak dan elektonik selama 14 hari sesuai edaran dari Menpan dan RB. (eko)
Rabu, 18 April 2012
Pilkada Langsung, Korupsi, dan Sengketa
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SEJAK Pilkada langsung diterapkan untuk pemilihan bupati/walikota dan gubernur, sangat teras aroma demokrasi yang berbeda di Negeri ini. Cita-cita agar kepala daerah dipilih rakyat, hingga melahirkan pemimpin yang memang murni keinginan khalayak menjadi nyata.
Tetapi tahukah anda, pilkada langsung juga membuahkan petaka untuk Bangsa ini. Hal ini disebabkan pemahaman politik dan demokrasi yang tidak sama di rakyat memunculkan sikap tak siap kalah. Kondisi ini membuahkan sengketa yang kerap berkepanjangan. Sikap inipun semakin pas, karena di setiap pilkada yang digelar memang banyak kecurangan. Tak pelak MK yang selama ini menangani sengketa pilkada harus kerja ekstra, karena rata-rata pilkada di Indonesia berbuah konflik.
Tak hanya itu Pilkada langsung juga membuahkan petaka lainnya yakni. Untuk diketahui KPK menilai mata rantai korupsi dimulai sejak proses pemilihan kepala daerah. Salah satu pangkal musababnya adalah budaya percukongan kala calon maju dalam Pilkada. Nah, untuk mencegah korupsi, budaya cukong harus dihilangkan.
Diketahui puluhan kepala daerah terjerat kasus korupsi. Beberapa sudah dibui dan beberapa lainnya masih dalam proses. Mendagri Gamawan Fauzi pun sudah memecat sejumlah kepala daerah yang dipidana.
Jelas demokrasi dan euforia kebebasan yang terbuka lebar sejak rezim Orba tak selamanya berbuah positif. Pujian yang diberikan bahwa demokrasi Bangsa kita, hanya menjadi momok menakutkan, karena nyatanya banyak kerugian yang harus diterima dari demokrasi langsung yang seperti uji coba ini.
Tak hanya masalah konflik dan sengketa yang menjadi buah buruk dari pilkada langsung. Bila kita cermati pelaksanaan Pemilukada yang diselenggarakan saat ini sudah jauh dari cita-cita demokrasi sebelumnya.
Untuk biaya, banyak dana yang tak semestinya harus dibelanjakan sia-sia, banyak kecurangan, kericuhan dan kekurangan-kekurangan lainnya.
Dengan banyaknya keributan dan konflik sebagai buah dari Pemilukada langsung ini, memang ada baiknya pelaksanaan Pemilukada dikaji ulang agar lebih baik lagi. Perlu dicarikan tata cara dan metode yang tepat dan bermanfaat, efektif dan efisien. (***)
Smart Card Transmusi Sudah Mulai Digunakan
Palembang, SN
Inofasi terus dilakukan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) demi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengunanya,salah satu yang dilakukan adalah penggunaan Smart card sebagai alat pembayaran.
Penerapan Smart Card sebagai alat pembayaran jasa Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi muali dilaksanakan secara bertahap di semua koridor sejak Senin (9/4) yang lalu.
Direktur Operasional SP2J Yusransyah Ishak mengatakan, saat ini sudah tersebar sekitar 3000 kartu dan sudah banyak digunakan masyarakat pengguna jasa Transmusi. Smart Card yang persis kartu pulsa ini terdiri dari kartu sekali pakai dan kartu isi ulang. Sementara yang dominan dibeli masyarakat yakni yang kartu isi ulang.
“Sudah bisa didapatkan di terminal tujuan akhir dan terminal transit. Belum dijual di pasar bebas, nanti kalau sudah berjalan penuh baru akan dijual di tempat lain,” kata Yusransyah yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Dalam penggunaan smart card isi ulang ini, sambung Yusran, penumpang yang memiliki smart card boleh berhutang di limit Rp 0. Dengan begitu, jika pulsa dalam smart card sudah tidak ada lagi atau Rp 0, maka penumpang tetap diperbolehkan naik. Nantinya, tarif Rp 4.000 pada pemakaian limit baru akan dipotong pada penggunaan smart card selanjutnya saat penumpang sudah mengisi pulsa lagi. “Sehingga, kalau ada masyarakat membeli pulsa seharga Rp10.000, maka saat tapping (membayar tarif) akan langsung dipotong Rp 8.000. Karena, sebelumnya pernah tidak bayar Rp 4.000,”jelasnya.
Tapi, dia menegaskan, tetap bisa digunakannya limit Rp 0 ini hanya bisa digunakan sekali saja. Sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pihaknya bagi masyarakat pengguna. “Cukup sekali saja Rp 0 bisa dipakai. Kalau smart cardnya belum diisi lagi dan penumpang tetap naik transmusi lagi, berarti pulsanya sudah minus Rp 4.000, maka kartunya akan langsung invalid, harus isi ulang dulu,”ujar Yusransyah.
Meski sudah menerapkan penggunaan smart card, pihaknya masih menerima pembayaran dengan tiket sambil menunggu kendala pada sistem perapian pada bis sudah teratasi. Mengingat aki untuk Transmusi cukup besar sampai 200 ampere yang berpengaruh pada sistem smart card readernya, meski hanya dibutuhkan 5 ampere.“Kita masih terkendala pada sistem pengapian di armada bisnya (untuk penggunaan smart card). Untuk mengatasi perapian ini sementara, kami sudah mendapatkan alat untuk menahan panas dari aki yang saat ini dalam proses pemasangan,”jelasnya.
Yusran memastikan, pihaknya menargetkan penggunaan smart card transmusi secara penuh akan dilakukan pada bulan Mei mendatang. Hal ini berarti pemakaian tiket tidak akan berlaku lagi.(win)
Inofasi terus dilakukan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) demi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengunanya,salah satu yang dilakukan adalah penggunaan Smart card sebagai alat pembayaran.
Penerapan Smart Card sebagai alat pembayaran jasa Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi muali dilaksanakan secara bertahap di semua koridor sejak Senin (9/4) yang lalu.
Direktur Operasional SP2J Yusransyah Ishak mengatakan, saat ini sudah tersebar sekitar 3000 kartu dan sudah banyak digunakan masyarakat pengguna jasa Transmusi. Smart Card yang persis kartu pulsa ini terdiri dari kartu sekali pakai dan kartu isi ulang. Sementara yang dominan dibeli masyarakat yakni yang kartu isi ulang.
“Sudah bisa didapatkan di terminal tujuan akhir dan terminal transit. Belum dijual di pasar bebas, nanti kalau sudah berjalan penuh baru akan dijual di tempat lain,” kata Yusransyah yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Dalam penggunaan smart card isi ulang ini, sambung Yusran, penumpang yang memiliki smart card boleh berhutang di limit Rp 0. Dengan begitu, jika pulsa dalam smart card sudah tidak ada lagi atau Rp 0, maka penumpang tetap diperbolehkan naik. Nantinya, tarif Rp 4.000 pada pemakaian limit baru akan dipotong pada penggunaan smart card selanjutnya saat penumpang sudah mengisi pulsa lagi. “Sehingga, kalau ada masyarakat membeli pulsa seharga Rp10.000, maka saat tapping (membayar tarif) akan langsung dipotong Rp 8.000. Karena, sebelumnya pernah tidak bayar Rp 4.000,”jelasnya.
Tapi, dia menegaskan, tetap bisa digunakannya limit Rp 0 ini hanya bisa digunakan sekali saja. Sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pihaknya bagi masyarakat pengguna. “Cukup sekali saja Rp 0 bisa dipakai. Kalau smart cardnya belum diisi lagi dan penumpang tetap naik transmusi lagi, berarti pulsanya sudah minus Rp 4.000, maka kartunya akan langsung invalid, harus isi ulang dulu,”ujar Yusransyah.
Meski sudah menerapkan penggunaan smart card, pihaknya masih menerima pembayaran dengan tiket sambil menunggu kendala pada sistem perapian pada bis sudah teratasi. Mengingat aki untuk Transmusi cukup besar sampai 200 ampere yang berpengaruh pada sistem smart card readernya, meski hanya dibutuhkan 5 ampere.“Kita masih terkendala pada sistem pengapian di armada bisnya (untuk penggunaan smart card). Untuk mengatasi perapian ini sementara, kami sudah mendapatkan alat untuk menahan panas dari aki yang saat ini dalam proses pemasangan,”jelasnya.
Yusran memastikan, pihaknya menargetkan penggunaan smart card transmusi secara penuh akan dilakukan pada bulan Mei mendatang. Hal ini berarti pemakaian tiket tidak akan berlaku lagi.(win)
Program Ris PNPM, Rp 250 Juta perdesa
Lahat, SN
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lahat Ir Herman Oemar MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Program Burhanudin mengatakan, setidaknya untuk program Ris PNPM yang didanai dari ADB Load, khusus Bumi Seganti Setungguan sebanyak 33 desa dari enam kecamatan.
“2012, program Ris PNPM untuk Kabupaten Lahat sendiri dialokasikan sebanyak 33 desa di enam kecamatan,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Rincinya, Kecamatan Merapi Timur dialokasikan dua desa yakni, Gedung Agung dan Nanjungan, selanjutnya, Pseksu dua desa (Muara Cawang dan Tanjung Raya), Pagar Gunung ada 16 desa meliputi, Bandung Agung, Siring Agung, Karang Agung, Tanjung Agung, Gemilar Ulu, Gemilar Ilir, lalu, Desa Penantian, Batu Rusa, Padang, Rimba Sujud, Kedaton, Lesung Batu, Danau, Pagaralam, Merindu, dan Desa Muara Dua.
Berikutnya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi terdapat lima desa diantaranya, Negeri Kaya, Lubuk Dalam, Pajar Bulan, Pulau Panas, dan Gunung Kerto, kemudian, Kecamatan Kikim Barat lima desa (Jajaran Baru, Jajaran Lama, Wonerejo, Suka Merindu, dan Wanaraya), dan Kecamatan Kikim Tengah tiga desa (Banyumas, Kepala Siring dan Maspura).
sebelum ditentukan jenis pengerjaannya, maka, terlebih dahulu dibentuk organisasi masyarakat setempat (OMS) dengan dilakukan musyawarah dengan penduduk.
“Bentuk OMS dengan dihadiri lebih dari 50 persen warga yang hadir, walaupun tidak hadir tapi mendapatkan undangan dan menyatakan setuju, kemudian dibubuhi tanda tangan, maka, termasuk juga,” ungkap Burhanudin
Burhanudin menuturkan, dimana tugas OMS tersebut bertanggung jawab penuh dengan fisik dan keuangan yang akan dikerjakan nanti, dimana, pembentukan OMS itu merupakan hasil musyawarah desa.
“Dana yang akan diberikan kepada desa mendapatkan Ris PNPM tersebut berjumlah Rp 250 juta tiap desanya, sedangkan pekerjaan yang akan diberikan hasil musyawarah berupa pembangunan jalan setapak atau jembatan lebih diprioritaskan bagi penduduk usaha tani, kalau tidak ada dialokasikan didalam desa, selain itu, SPAL, dan air bersih,” paparnya lugas.
Ia menyebutkan, program Ris PNPM ini tidak diperkenakan untuk dibangun atau merenovasi masjid atau balai desa, sebab, hal tersebut tidak termasuk dalam petunjuk yang ditetapkan.
“Sebab ini, harus dipertanggung jawabkan laporannya kepada DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, dimana, masyarakatlah yang membuat, mengerjakan dan memanfaatkan sarana itu. Untuk dana diberikan tiga termin, termin pertama se besar 40%, II (30%), dan III (30%),” tukas Burhanudin. (zal)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lahat Ir Herman Oemar MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Program Burhanudin mengatakan, setidaknya untuk program Ris PNPM yang didanai dari ADB Load, khusus Bumi Seganti Setungguan sebanyak 33 desa dari enam kecamatan.
“2012, program Ris PNPM untuk Kabupaten Lahat sendiri dialokasikan sebanyak 33 desa di enam kecamatan,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Rincinya, Kecamatan Merapi Timur dialokasikan dua desa yakni, Gedung Agung dan Nanjungan, selanjutnya, Pseksu dua desa (Muara Cawang dan Tanjung Raya), Pagar Gunung ada 16 desa meliputi, Bandung Agung, Siring Agung, Karang Agung, Tanjung Agung, Gemilar Ulu, Gemilar Ilir, lalu, Desa Penantian, Batu Rusa, Padang, Rimba Sujud, Kedaton, Lesung Batu, Danau, Pagaralam, Merindu, dan Desa Muara Dua.
Berikutnya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi terdapat lima desa diantaranya, Negeri Kaya, Lubuk Dalam, Pajar Bulan, Pulau Panas, dan Gunung Kerto, kemudian, Kecamatan Kikim Barat lima desa (Jajaran Baru, Jajaran Lama, Wonerejo, Suka Merindu, dan Wanaraya), dan Kecamatan Kikim Tengah tiga desa (Banyumas, Kepala Siring dan Maspura).
sebelum ditentukan jenis pengerjaannya, maka, terlebih dahulu dibentuk organisasi masyarakat setempat (OMS) dengan dilakukan musyawarah dengan penduduk.
“Bentuk OMS dengan dihadiri lebih dari 50 persen warga yang hadir, walaupun tidak hadir tapi mendapatkan undangan dan menyatakan setuju, kemudian dibubuhi tanda tangan, maka, termasuk juga,” ungkap Burhanudin
Burhanudin menuturkan, dimana tugas OMS tersebut bertanggung jawab penuh dengan fisik dan keuangan yang akan dikerjakan nanti, dimana, pembentukan OMS itu merupakan hasil musyawarah desa.
“Dana yang akan diberikan kepada desa mendapatkan Ris PNPM tersebut berjumlah Rp 250 juta tiap desanya, sedangkan pekerjaan yang akan diberikan hasil musyawarah berupa pembangunan jalan setapak atau jembatan lebih diprioritaskan bagi penduduk usaha tani, kalau tidak ada dialokasikan didalam desa, selain itu, SPAL, dan air bersih,” paparnya lugas.
Ia menyebutkan, program Ris PNPM ini tidak diperkenakan untuk dibangun atau merenovasi masjid atau balai desa, sebab, hal tersebut tidak termasuk dalam petunjuk yang ditetapkan.
“Sebab ini, harus dipertanggung jawabkan laporannya kepada DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, dimana, masyarakatlah yang membuat, mengerjakan dan memanfaatkan sarana itu. Untuk dana diberikan tiga termin, termin pertama se besar 40%, II (30%), dan III (30%),” tukas Burhanudin. (zal)
Narkoba di OKUS Beredar Bebas
Muaradua, SN
Sebagian masyarakat menilai bahwa lancarnya transaksi narkoba di beberapa titik di OKU Selatan terutama di Caffe “Gunung Pasir” sepertinya bukan menjadi rahasia umum lagi sebab narkoba tersebut sudah beredar bebas, terbukti kepolisian setempat beberapa hari lalu berhasil menangkap salah seorang yang diduga pemakai dan pengedar jenis narkoba.
Menurut Kamal bukan nama sebenarnya yang tidak jarang berkunjung ke Caffe tersebut saat dikonfirmasi wartawan SN mengatakan, umumnya para pengunjung itu tidak sedikit pengguna narkoba jenis ekstasi dan barang terlarang tersebut.
"Narkoba ini tidak sulit didapatkan di OKU Selatan penjualnya banyak,” katanya.
Sejumlah masyarakat yang dijumpai Wartawan SN mengatakan dugaan di Muaradua tidak hanya pil ekstasi bahkan sabu sudah sejak dahulu terjadi dan bahkan anak-anak seusia sekolahpun menjadi korban. "Akibat pengaruh pil ekstasi yang di konsumsi, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut maka bisa jadi berimbas terhadap pengaruh buruk tak terkecuali anak-anak,” ujar salah seorang warga setempat yang namanya tidak ingin disebutkan.
Ditambahkan sudah bukan rahasia lagi bahwa fenomena tempat hiburan malam seperti Caffe karaoke, identik dengan minuman beralkohol, jika tidak cukup diberi batasan-batasan penyedia sarana tempat hiburan oleh pihak-pihak terkait dipastikan keberadaan tempat-tempat hiburan malam menimbulkan akses negatif.
"Polisi ditantang untuk lebih sigap lagi menangkap pengguna dan pengedar narkoba, sebab hal ini berpotensi berakibat membahayakan warga OKUS sendiri terutama generasi-generasi muda,” pungkasnya. (dan)
Sebagian masyarakat menilai bahwa lancarnya transaksi narkoba di beberapa titik di OKU Selatan terutama di Caffe “Gunung Pasir” sepertinya bukan menjadi rahasia umum lagi sebab narkoba tersebut sudah beredar bebas, terbukti kepolisian setempat beberapa hari lalu berhasil menangkap salah seorang yang diduga pemakai dan pengedar jenis narkoba.
Menurut Kamal bukan nama sebenarnya yang tidak jarang berkunjung ke Caffe tersebut saat dikonfirmasi wartawan SN mengatakan, umumnya para pengunjung itu tidak sedikit pengguna narkoba jenis ekstasi dan barang terlarang tersebut.
"Narkoba ini tidak sulit didapatkan di OKU Selatan penjualnya banyak,” katanya.
Sejumlah masyarakat yang dijumpai Wartawan SN mengatakan dugaan di Muaradua tidak hanya pil ekstasi bahkan sabu sudah sejak dahulu terjadi dan bahkan anak-anak seusia sekolahpun menjadi korban. "Akibat pengaruh pil ekstasi yang di konsumsi, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut maka bisa jadi berimbas terhadap pengaruh buruk tak terkecuali anak-anak,” ujar salah seorang warga setempat yang namanya tidak ingin disebutkan.
Ditambahkan sudah bukan rahasia lagi bahwa fenomena tempat hiburan malam seperti Caffe karaoke, identik dengan minuman beralkohol, jika tidak cukup diberi batasan-batasan penyedia sarana tempat hiburan oleh pihak-pihak terkait dipastikan keberadaan tempat-tempat hiburan malam menimbulkan akses negatif.
"Polisi ditantang untuk lebih sigap lagi menangkap pengguna dan pengedar narkoba, sebab hal ini berpotensi berakibat membahayakan warga OKUS sendiri terutama generasi-generasi muda,” pungkasnya. (dan)
Rabu, 11 April 2012
Drainase Buruk dan Ancaman Banjir Tahunan
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat]
TURUNNYA hujan dengan frekwensi tinggi di Palembang hingga mengakibatkan banjir diyakini masih akan tinggi untuk bulan-bulan
berikutnya. Sangat disayangkan saat hujan turun, ternyata banjir atau daerah yang tergenang sangat banyak. Bahkan kondisinya makin parah. Hal ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu, apalagi daerah yang tergenang makin luas dan kondisinya makin parah.
Jelas hal ini menyiksa warga, karena tiap kali hujan harus berhadapan dengan kondisi yang tak menyenangkan. Genangan air yang makin tinggi diperkirakan, karena drainase di Kota Palembang buruk dan tak diperhatikan.
Hanya untuk diketahui dalam definisinya, drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Dalam Bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong-gorong di bawah tanah. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir.
Untuk kondisi saat ini, sudahkan drainase di Kota Palembang berfungsi optimal? Apalagi Kota Palembang pernah mendapat predikat sebagai kota ber drainase terbaik di Indonesia.
Memang untuk tak menentunya perubahan alam dan iklim saat ini tentu saja membuat perubahan besar untuk bumi ini. Hal ini berpengaruh besar untuk kehidupan manusia. Tetapi teknologi didukung anggaran yang ada, harusnya banjir makin sedikit.
Tidak seperti sekarang, hujan sedikit saja, sepanjang Jalan Sudirman, Jalan Kapten Arivai dan jalan utama lainnya tergenang cukup tinggi. Apalagi yang parah, di Kota Palembang musim penghujan biasanya dibarengi dengan naiknya air, atau yang disebut warga dengan air pasang naik.
Pemerintah Kota Palembang diharapkan juga cepat sigap dan melakukan antisipasi untuk kondisi buruk ini. Jangan sampai saat efek terburuk sudah terjadi, baru melakukan gerakan. Saat ini belum terlambat untuk melakukan sesuatu. (***)
Warga 2 Desa Desak Perusahaan Jebol Tanggul
Kayuagung, SN
Warga masyarakat Desa Penyandingan Kecamatan SP Padang dan Desa Berkat Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering ilir (OKI) menuntut PT Waringin Agro Jaya (WAJ) untuk menjebol tanggul yang berada di perbatasan kedua desa agar dibuat jembatan.
Tanggul yang dibangun PT WAJ yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini sudah menggangu aktifitas warga dalam mencari ikan. Saat mencari ikan di rawa-rawa itu, warga terpaksa mengangkat perahunya karena terhalang tanggul.
Dampak lain yang merugikan warga akibat tanggul tersebut, tanggulpun membelah lahan persawahan di sana. Akibatnya, sawah tergenang air karena air hujan tidak bisa mengalir. Wargapun tidak bisa menanam padi karena tingginya air di persawahan.
Hal ini sudah disampaikan warga ke Pemkab OKI dan direspon saat itu juga. Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM diwakili Asisten II Setda OKI Drs Edward Candra kemarin mendatangi lokasi tersebut untuk melihat keadaan di lapangan.
Ali warga Desa Penyandingan mengatakan, akibat tanggung itu dirinya dan warga lain yang mencari ikan menggunakan perahu terpaksa mengangkat perahu ketika melintas di sana akibat tanggul menghalangi laju perahu.
Tasu Hianmika selaku Kades Ulak Depati menambahkan, warga di 2 desa dimaksud berharap agar tanggung itu dijebol dan dibuatkan jembatan agar perahu bisa melintas. Katanya, selama beberapa tahun ini warga sudah bersabar adanya tanggul itu.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda OKI kepada wartawan menerangkan, Pemkab OKI berharap perusahaan mengabulkan tuntutan warga. Hal ini karena kenyataan di lapangan, rawa itu ditimbun dengan tanah untuk jadi jalan namun tidak dibuat jembatan sehingga air dan perahu tidak bisa mengalir. (iso)
Kota Palembang Dikepung Banjir
* Banyak Drainase Tidak Bekerja Maksimal
Palembang, SN
Sepertinya Pemerintah Kota Palembang harus lebih memaksimalkan lagi penangan masalah yang saat ini menjadi "momok" untuk tiap kota besar, yaitu banjir. Bagai mana tidak, dari pantauan Selasa (10/4) sore hingga pukul 18.00 masih terlihat genangan air di beberapa ruas jalan.
Hujan yang terjadi sekitar 2 jam ini, membuat genangan pada sebagian besar ruas jalan yang banyak dilalui kendaraan.
Genangan yang terjadi di tiap titik beragam, seperti yang terjadi di Jalan May Salim Batubara air yang tergenang di jalan mencapai paha orang dewasa. Hal ini diperparah lagi dengan mampetnya beberapa drainase di tepi-tepi jalan yang membuat air tetap tergenang.
Lain lagi di Jalan MP Mangku Negara tepatnya di depan Komplek Perumahan Kenten Permai. Air yang menggenangi jalan mencapai ketingian 30 centimeter (cm).
Dari pantauan dilapanan, ketingian air yang mencapai 30 cm ini membuat beberapa kendaraan roda dua mengalami mogok akibat kalpot kendaraan kemasukan air.
Seperti yang dialami Sukardi (35) warga jalan Enim yang terlihat sedang memeperbaiki kendaraanya yang kemasukan air, " airnya tinggi dan masuk kedalam kenalpot saya juga membasahi busi jadi saya harus mengeringkannya agar motor saya bisa hidup lagi," terangnya.
Sukardi mengeluhkan perhatian pemerintah dalam mengatasi banjir, karena dirinya menilai perhatian pemerintah dalam mengatasi banjir hanya pada daerah-daerah tertentu saja , " pemerintah harusnya juga perhatikan daerah banjir yang lain, jangan di pusat kota saja, "keluhnya.
Bukan hanya menyulitkan pengguna jalan saat melintasi daerah-daerah yang tergenang air, banir kali ini juga mengakibatkan kemacetan yang panjang karena imbas dari pengenangan tersebut.
Sepertinya hal ini harus benar-benar diperhatiakn oleh pemerintah kota karena, apabila kondisi cuaca yang seperti ini terus terjadi, bukan tidak mungkin kota palembang lumpuh terendam banjir yang mengepung kota.(win)
32 Ribu Siswa Miskin Terima Beasiswa
Palembang, SN
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui Kantor Pos Palembang, membagikan sebanyak 32 ribu bea siswa kepada siswa miskin tingkat sekolah dasar.
Kementrian memberikan beasiswa kepada lima Kbupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kelima daerah tersebut yaitu, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang.
Sejak pagi hari sekitar pukul 07.30 wib, Kantor Pos Palembang di Jalan Merdeka sudah ramai dipadati siswa serta para orang tuanya untuk mencairkan beasiswa dari kementrian tersebut.
“Setiap siswa dapat Rp 360 ribu,” ujar Wakil Kepala Kantor Pos Palembang Fediyan Syahputra, dibincangi hari ini di kantornya.
Fediyan menerangkan, penyaluran dana bea siswa kini diberikan langsung ke siswa penerima. Tahun lalu, dana diberikan dulu ke kepala sekolah yang lantas menyalurkannya ke siswa.
“ Ini memang instruksi dari Kemendikbud RI. Karena itu, mulai kemarin sampai akhir Mei nanti, kami langsung membayarkan beasiswa ini kepada siswa,” kata Fediyan.
Pemerintah menggelontorkan dana APBN Rp 11 miliar untuk pembayaran bea siswa bagi pelajar miskin, ini. Tahap awal, PT Pos mencairkan dana bea siswa untuk 9.800 siswa SD di Palembang.
“ Setelah itu, baru dijadwalkan ke 4 kabupaten/kota lain,” ujar Fediyan.
Untuk mendapatkan uang bea siswa, kata Fediyan, wali murid harus mengajak serta siswa yang menerima beasiswa. Jika tidak, uang beasiswa tidak diberikan.
“ Karena perintahnya, harus langsung diberikan kepada siswa. Selain itu, harus membawa foto kopi raport dan kuitansi sebagai bukti sudah menerima uang.” terangnya.
Salah seorang guru di SD Negeri 48, yang ikut mendampingi anak didiknya menerima bea siswa, saat dibincangi mengatakan, sekolahnya mengajukan 30 siswa ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olaharga Kota Palembang, untuk menerima bea siswa.
“ Semuanya disetujui. Kami mengajukan nama siswa kami yang kurang mampu ini sejak setengah tahun lalu, dan baru menerima bantuan sekarang,” kata guru yang tidak mau namanya disebutkan ini.
Di tempat yang sama, Ramlan, orang tua Ismail Rama, siswa SD Negeri 66 Lemabang, mengaku bersyukur anaknya mendapat bantuan.
“ Ya, lumayan Rp 360 ribu, bisa membantu anak untuk ujian,” kata Ramlan.
Tahun kemarin, anak Ramlah juga menerima bantuan serupa, yang disalurkan melalui kepala sekolah.
Uangnya buat apa? “ Uang ini akan saya pakai untuk beli seragam anak saya yang saat ini sudah kelas 6 SD dan akan melanjutkan ke SMP,” terang Ramlan, yang sehari-harinya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan di Palembang.
Lain lagi nasib anak Ujang, tukang parkir di Kantor Pos Palembang. Ujang mengatakan anaknya tidak dapat bea siswa.
“ Saya sudah menghadap ke sekolah tempat anak saya, tapi katanya anak saya belum masuk giliran. Baru tahun depan dapat, ya terpaksa nunggu tahun depan,” kata Ujang.(win)
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui Kantor Pos Palembang, membagikan sebanyak 32 ribu bea siswa kepada siswa miskin tingkat sekolah dasar.
Kementrian memberikan beasiswa kepada lima Kbupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kelima daerah tersebut yaitu, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang.
Sejak pagi hari sekitar pukul 07.30 wib, Kantor Pos Palembang di Jalan Merdeka sudah ramai dipadati siswa serta para orang tuanya untuk mencairkan beasiswa dari kementrian tersebut.
“Setiap siswa dapat Rp 360 ribu,” ujar Wakil Kepala Kantor Pos Palembang Fediyan Syahputra, dibincangi hari ini di kantornya.
Fediyan menerangkan, penyaluran dana bea siswa kini diberikan langsung ke siswa penerima. Tahun lalu, dana diberikan dulu ke kepala sekolah yang lantas menyalurkannya ke siswa.
“ Ini memang instruksi dari Kemendikbud RI. Karena itu, mulai kemarin sampai akhir Mei nanti, kami langsung membayarkan beasiswa ini kepada siswa,” kata Fediyan.
Pemerintah menggelontorkan dana APBN Rp 11 miliar untuk pembayaran bea siswa bagi pelajar miskin, ini. Tahap awal, PT Pos mencairkan dana bea siswa untuk 9.800 siswa SD di Palembang.
“ Setelah itu, baru dijadwalkan ke 4 kabupaten/kota lain,” ujar Fediyan.
Untuk mendapatkan uang bea siswa, kata Fediyan, wali murid harus mengajak serta siswa yang menerima beasiswa. Jika tidak, uang beasiswa tidak diberikan.
“ Karena perintahnya, harus langsung diberikan kepada siswa. Selain itu, harus membawa foto kopi raport dan kuitansi sebagai bukti sudah menerima uang.” terangnya.
Salah seorang guru di SD Negeri 48, yang ikut mendampingi anak didiknya menerima bea siswa, saat dibincangi mengatakan, sekolahnya mengajukan 30 siswa ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olaharga Kota Palembang, untuk menerima bea siswa.
“ Semuanya disetujui. Kami mengajukan nama siswa kami yang kurang mampu ini sejak setengah tahun lalu, dan baru menerima bantuan sekarang,” kata guru yang tidak mau namanya disebutkan ini.
Di tempat yang sama, Ramlan, orang tua Ismail Rama, siswa SD Negeri 66 Lemabang, mengaku bersyukur anaknya mendapat bantuan.
“ Ya, lumayan Rp 360 ribu, bisa membantu anak untuk ujian,” kata Ramlan.
Tahun kemarin, anak Ramlah juga menerima bantuan serupa, yang disalurkan melalui kepala sekolah.
Uangnya buat apa? “ Uang ini akan saya pakai untuk beli seragam anak saya yang saat ini sudah kelas 6 SD dan akan melanjutkan ke SMP,” terang Ramlan, yang sehari-harinya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan di Palembang.
Lain lagi nasib anak Ujang, tukang parkir di Kantor Pos Palembang. Ujang mengatakan anaknya tidak dapat bea siswa.
“ Saya sudah menghadap ke sekolah tempat anak saya, tapi katanya anak saya belum masuk giliran. Baru tahun depan dapat, ya terpaksa nunggu tahun depan,” kata Ujang.(win)
Kejari OKUS Pastikan Dana KUBE Dalam Penyelidikan Polres
Muaradua, SN
Kejari OKU Selatan memastikan tidak dapat melakukan penyelidikan terkait kasus pemberitaan media massa atas bantuan dana KUBE yang disinyalir adanya dugaan pemotongan sesuai desakan sejumlah elemen masyarakat. Pasalnya, penyelidikan atas kasus tersebut itu sedang dalam Penyelidikan (lidik) Polres setempat.
"Permintaan elemen masyarakat untuk melakukan penyelidikan itu sepengetahuan kami dalam penyelidikan Polres meski sampai saat ini kami masih belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan," kata Dudi kepala kejaksaan negeri OKU Selatan.
Namun, Dudi membantah hal itu jika institusinya menolak upaya penyelidikan kasus dugaan Dana KUBE OKU Selatan anggaran Tahun 2011. Pasalnya, pihaknya sudah memastikan semua yang berkaitan dengan KUBE Polres yang menangani .
"Kami mengetahui jika Polres saat itu sedang menggali informasi seputar permasalahan KUBE . Kalau kami diminta melakukan penyelidikan dalam perkara tersebut, itu bukan wewenang kejaksaan ," ujar Dudi.
Meski demikian, terpisah salah seorang sumber mengatakan jika selama ini para pihak telah dipanggal Polres OKU Selatan diantaranya WL, PB, MS. ”Saya mengetahui jika mereka telah dipanggil Polres terkait dugaan penyimpangan dana KUBE waktu itu, tapi anehnya tidak ada tindak lanjutnya,” ujar sumber yang tidak mau disebut namanya. (dan)
Kejari OKU Selatan memastikan tidak dapat melakukan penyelidikan terkait kasus pemberitaan media massa atas bantuan dana KUBE yang disinyalir adanya dugaan pemotongan sesuai desakan sejumlah elemen masyarakat. Pasalnya, penyelidikan atas kasus tersebut itu sedang dalam Penyelidikan (lidik) Polres setempat.
"Permintaan elemen masyarakat untuk melakukan penyelidikan itu sepengetahuan kami dalam penyelidikan Polres meski sampai saat ini kami masih belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan," kata Dudi kepala kejaksaan negeri OKU Selatan.
Namun, Dudi membantah hal itu jika institusinya menolak upaya penyelidikan kasus dugaan Dana KUBE OKU Selatan anggaran Tahun 2011. Pasalnya, pihaknya sudah memastikan semua yang berkaitan dengan KUBE Polres yang menangani .
"Kami mengetahui jika Polres saat itu sedang menggali informasi seputar permasalahan KUBE . Kalau kami diminta melakukan penyelidikan dalam perkara tersebut, itu bukan wewenang kejaksaan ," ujar Dudi.
Meski demikian, terpisah salah seorang sumber mengatakan jika selama ini para pihak telah dipanggal Polres OKU Selatan diantaranya WL, PB, MS. ”Saya mengetahui jika mereka telah dipanggil Polres terkait dugaan penyimpangan dana KUBE waktu itu, tapi anehnya tidak ada tindak lanjutnya,” ujar sumber yang tidak mau disebut namanya. (dan)
Mobil Dinas Tabrak Bus AKDP
Banyuasin, SN
Mobil dinas sekretariat Pemkab banyuasin jenis Mitsubishi Kuda BG 60 J yang dikendarai oleh Iwan (22) menabrak mobil bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) BG 7241 JA Yang dikendarai oleh Arnol Warga Kecamatan Betung, Selasa (10/4) sekitar pukul 14.30 WIB di Jalintim KM 43, sekitar 50 meter dari Pom Bensin Sterio.
Penumpang mobil kuda ada empat orang diantaranya, Mery (32) mengalami luka robek kening bagian kanan, Siti Rohani (47) terkilir bagian tangan dan leher, Ali (30) terkilir, dan sopir Iwan (22) hanya terkilir.
Kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan disebabkan oleh faktor cuaca buruk karena saat kejadian sedang hujan lebat sehingga menghalangi jarak pandang masing-masing kendaraan. “Saat saya mengendarai mobil kuda dari arah Betung-Palembang melihat mobil bus AKDP memotong kendaraan lain, dan saya banting stir keluar berem jalan, lalu berusaha naik dan mobil bus menabrak mobil saya dari samping kanan,” kata Iwan.
Sementara penumpang didalam mobil kuda yang seluruhnya adalah pegawai sekretariat Pemkab Banyuasin satu dari empat orang mengalami luka robek dikening akibat terbentur besi mobil.
Siti Rohani (45) pegawai dinas mengatakan, akibat kerasnya benturan yang terjadi menyebabkan kondisi mobil kuda berbalik arah, mengalami kerusakan pada bemper depan sebelah kanan.
“Akibatnya seluruh penumpang mengeluhkan terkilir dan satu orang lagi mengalami luka robek bagian kening sebelah kanan,” jelas Siti.
Sementara Sopir mobil bus AKDP Arnol memberikan keterangan berbeda dengan sopir mobil Kuda, karena saat itu mobil kuda yang menabrak mobilnya dari samping. “Saya berusaha menghindari tabrakan dari samping, namun mobil Kuda yang keluar berem lalu menabrak mobil saya,” kata Arnol.
Arnol mengatakan, kalau ada mobil lain dirinya tidak mengetahui, hanya saja saat itu mobil kuda menabrak.
Sementara Kapolres Banyuasin AKBP Agus Setiawan melalui AKP Andi Supriadi membenarkan tabrakan antara mobil Bus AKDP dengan mobil kuda sekitar pukul 24.30 wib.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut hanya saja seorang penumpang mobil kuda mengalami luka robek dibagian kening dan sudah langsung diobati di RSUD Banyuasin. Korban luka robek kening atas nama Meri, langsung dibawa pulang kelaurganya.
Dari pantauan di RSUD Banyuasin tampak sejumlah pejabat sekretariat Pemda seperti Asisten III Hazairin Zaini ikut menjenguk korban dan didampingi stafnya. Hazairin Zaini menyempatkan diri menjenguk korban kecelakaan. (sir)
Mobil dinas sekretariat Pemkab banyuasin jenis Mitsubishi Kuda BG 60 J yang dikendarai oleh Iwan (22) menabrak mobil bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) BG 7241 JA Yang dikendarai oleh Arnol Warga Kecamatan Betung, Selasa (10/4) sekitar pukul 14.30 WIB di Jalintim KM 43, sekitar 50 meter dari Pom Bensin Sterio.
Penumpang mobil kuda ada empat orang diantaranya, Mery (32) mengalami luka robek kening bagian kanan, Siti Rohani (47) terkilir bagian tangan dan leher, Ali (30) terkilir, dan sopir Iwan (22) hanya terkilir.
Kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan disebabkan oleh faktor cuaca buruk karena saat kejadian sedang hujan lebat sehingga menghalangi jarak pandang masing-masing kendaraan. “Saat saya mengendarai mobil kuda dari arah Betung-Palembang melihat mobil bus AKDP memotong kendaraan lain, dan saya banting stir keluar berem jalan, lalu berusaha naik dan mobil bus menabrak mobil saya dari samping kanan,” kata Iwan.
Sementara penumpang didalam mobil kuda yang seluruhnya adalah pegawai sekretariat Pemkab Banyuasin satu dari empat orang mengalami luka robek dikening akibat terbentur besi mobil.
Siti Rohani (45) pegawai dinas mengatakan, akibat kerasnya benturan yang terjadi menyebabkan kondisi mobil kuda berbalik arah, mengalami kerusakan pada bemper depan sebelah kanan.
“Akibatnya seluruh penumpang mengeluhkan terkilir dan satu orang lagi mengalami luka robek bagian kening sebelah kanan,” jelas Siti.
Sementara Sopir mobil bus AKDP Arnol memberikan keterangan berbeda dengan sopir mobil Kuda, karena saat itu mobil kuda yang menabrak mobilnya dari samping. “Saya berusaha menghindari tabrakan dari samping, namun mobil Kuda yang keluar berem lalu menabrak mobil saya,” kata Arnol.
Arnol mengatakan, kalau ada mobil lain dirinya tidak mengetahui, hanya saja saat itu mobil kuda menabrak.
Sementara Kapolres Banyuasin AKBP Agus Setiawan melalui AKP Andi Supriadi membenarkan tabrakan antara mobil Bus AKDP dengan mobil kuda sekitar pukul 24.30 wib.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut hanya saja seorang penumpang mobil kuda mengalami luka robek dibagian kening dan sudah langsung diobati di RSUD Banyuasin. Korban luka robek kening atas nama Meri, langsung dibawa pulang kelaurganya.
Dari pantauan di RSUD Banyuasin tampak sejumlah pejabat sekretariat Pemda seperti Asisten III Hazairin Zaini ikut menjenguk korban dan didampingi stafnya. Hazairin Zaini menyempatkan diri menjenguk korban kecelakaan. (sir)
Jalan Talang Padang-Ulu Musi Rawan Lakalantas
Empat Lawang, SN
Jalan lingkar Talang Padang-Ulu Musi rawan lakalantas, pasalnya padangan tertutup semak belukar yang menyebabkan jalan menyempit. Hal ini tentu saja membuat rasa kecemasan tersendiri bagi pengguna jalan terutama sopir angkutan pedesaan (angdes).
Seperti yang di katakan Parwan (27), salah seorang sopir angdes mengatakan, kondisi jalan yang melintasi Talang Padang hingga ke Ulu Musi tampaknya masih banyak yang tidak terawat. Betapa tidak, rerumputan yang menutupi badan jalan sangat tampak di sepanjang jalan itu.
“Kayaknya tidak terawat oleh petugas kebersihan. Karena memang daerahnya cukup sepi,” kata Parwan.
Kondisi ini tentu saja mencemaskan para sopir. Setiap menjalani kendaraan dan berhadapan dengan kendaraan di arah berlawanan, sering hampir terjadi kecelakaan.
“Rumputnya sangat tinggi dan menutupi jalan, jadi kita lebih berhati-hati menjalankan kendaraan angkutannya,” kata Parwan.
Sebagaimana profesi yang dijalankan Parwan, bahwa dirinya adalah seorang sopir yang tugasnya mengantar penumpang dari arah Talang Padang ke Ulu Musi. Jadi, dalam menjalankan tugasnya itu harus dengan ekstra hati-hati. Terlebih lagi pengguna jalan berupa kendaraan motor. Mereka sering kebut-kebutan jalankan motornya.
“Kalau tidak hati-hati pasti terjadi kecelakaan. Kan bisa merugikan berbagai pihak. Terutama keselamatan penumpang saya,” ujarnya.
Selain rawan kecelakaan, sambung Marwan, rumput yang membayangi jalan itupun bisa membuat goresan pada kendaraan. Ini terbukti setelah sering kali melintasi jalan tersebut, saat tiba di pangkalan mobil, terlihat jelas di pinggiran mobil terdapat goresan yang memanjang seperti goresan benda-benda tajam. Nah, dipastikan goresan itu berasal dari rerumputan yang keras tadi.
“Rerumputan ini juga dapat mengores kendaraan, contohnya disisi kiri mobil saya ini terlihat bekas goresannya,” tambahnya.
Makanya, selaku sopir angdes, ia hanya bisa berharap kepada pemerintah agar ada solusi yang terbaik untuk jalan itu. Terutama demi kelangsungan mengantarkan penumpang dari Talang Padang – Pendopo - Ulu Musi maupun sebaliknya.
”Ya semoga pemerintah memangkas rumput di sepanjang jalan itu,” katanya.
Sementara itu, camat Ulu Musi Asnan Ghozi mengatakan, hal itu sudah menjadi agendanya dalam waktu dekat akan dilakukan penebasan bersama masyarakat.
”Sudah kita layangkan surat ke kades-kades untuk senantiasa gotong royong bersama masyarakat menebas rumput liar itu,” katanya. (eko)
Jalan lingkar Talang Padang-Ulu Musi rawan lakalantas, pasalnya padangan tertutup semak belukar yang menyebabkan jalan menyempit. Hal ini tentu saja membuat rasa kecemasan tersendiri bagi pengguna jalan terutama sopir angkutan pedesaan (angdes).
Seperti yang di katakan Parwan (27), salah seorang sopir angdes mengatakan, kondisi jalan yang melintasi Talang Padang hingga ke Ulu Musi tampaknya masih banyak yang tidak terawat. Betapa tidak, rerumputan yang menutupi badan jalan sangat tampak di sepanjang jalan itu.
“Kayaknya tidak terawat oleh petugas kebersihan. Karena memang daerahnya cukup sepi,” kata Parwan.
Kondisi ini tentu saja mencemaskan para sopir. Setiap menjalani kendaraan dan berhadapan dengan kendaraan di arah berlawanan, sering hampir terjadi kecelakaan.
“Rumputnya sangat tinggi dan menutupi jalan, jadi kita lebih berhati-hati menjalankan kendaraan angkutannya,” kata Parwan.
Sebagaimana profesi yang dijalankan Parwan, bahwa dirinya adalah seorang sopir yang tugasnya mengantar penumpang dari arah Talang Padang ke Ulu Musi. Jadi, dalam menjalankan tugasnya itu harus dengan ekstra hati-hati. Terlebih lagi pengguna jalan berupa kendaraan motor. Mereka sering kebut-kebutan jalankan motornya.
“Kalau tidak hati-hati pasti terjadi kecelakaan. Kan bisa merugikan berbagai pihak. Terutama keselamatan penumpang saya,” ujarnya.
Selain rawan kecelakaan, sambung Marwan, rumput yang membayangi jalan itupun bisa membuat goresan pada kendaraan. Ini terbukti setelah sering kali melintasi jalan tersebut, saat tiba di pangkalan mobil, terlihat jelas di pinggiran mobil terdapat goresan yang memanjang seperti goresan benda-benda tajam. Nah, dipastikan goresan itu berasal dari rerumputan yang keras tadi.
“Rerumputan ini juga dapat mengores kendaraan, contohnya disisi kiri mobil saya ini terlihat bekas goresannya,” tambahnya.
Makanya, selaku sopir angdes, ia hanya bisa berharap kepada pemerintah agar ada solusi yang terbaik untuk jalan itu. Terutama demi kelangsungan mengantarkan penumpang dari Talang Padang – Pendopo - Ulu Musi maupun sebaliknya.
”Ya semoga pemerintah memangkas rumput di sepanjang jalan itu,” katanya.
Sementara itu, camat Ulu Musi Asnan Ghozi mengatakan, hal itu sudah menjadi agendanya dalam waktu dekat akan dilakukan penebasan bersama masyarakat.
”Sudah kita layangkan surat ke kades-kades untuk senantiasa gotong royong bersama masyarakat menebas rumput liar itu,” katanya. (eko)
Selasa, 10 April 2012
KP Batubara Lahat Terus Menuai Masalah
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
MANTAN Bupati Lahat H Harunata nampaknya harus menuai masalah akibat sikapnya yang telah mencabut izin kuasa pertambangan (KP) batubara PTBA pada tahun 2003-2008. PTBA telah melaporkannya ke KPK.
Laporan dilakukan karena dalam kasus ini patut diduga kuat terdapat unsur korupsi di dalamnya. Hal ini bukan main-main dan isapan jempol karena kemarin Patrialis Akbar yang pernah menjabat menteri hukum dan HAM Patrialis Akbar, mendatangi KPK dan melaporkannya. Patrialis sendiri sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam.
Tentu langkah pelaporan ini sebagai langkah serius dari PTBA untuk menuntut wilayah KP mereka yang mereka sebut sudah dicaplok. Dalam catatan PT Bukit Asam merupakan BUMN yang lebih dulu memiliki kuasa pertambangan dan memiliki hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan berdasarkan pasal 25 ayat 2 peraturan pemerintah No 32 tahun 1969.
Dugaan tindak korupsi terjadi karena pejabat yang telah mengeluarkan KP patut diduga telah mengalihkan KP tambang batubara Lahat ke pihak lain.
Sejak era Otonomi Daerah ditetapkan dan berlaku, pemerintah daerah tingkat II diberi kuasa penuh untuk membuat keputusan. Di Kabupaten Lahat banyak bermunculkan KP-KP yang mengeksplorasi pertambangan batubara. Beberapa KP saat ini sudah mengeruk batubara di dasar perut bumi Kabupaten Lahat. Harus dipertanyakan apa yang didapatkan Pemda Lahat untuk semuanya.
Sedangkan selama ini, harapan masyarakat Kabupaten Lahat dapat menikmati berkah dari kayanya bahan galian batubara di daerah tersebut jauh dari angan-angan. Makin banyak Kuasa Pertambangan beroperasi tak mengubah kehidupan warga kota Lahat secara menyeluruh, sebaliknya mereka menjadi penonton terhadap hiruk pikuk dan sibuknya operasi pertambangan.
Sempat ada euforia kesenangan luar biasa dari warga kota ini, dengan banyaknya aktifitas tambang batubara. Mereka senang dan bangga karena Bumi Seganti Setungguan ternyata menyimpan jutaan ton batubara di dalam perut bumi. Tetapi kesenangan hanya dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan tahun di jari, warga tak begitu peduli. Apalagi mereka tak 'menyicip' enak dari banyaknya batubara yang dikeruk setiap detik.
Bila saat ini PTBA mengadukan dugaan pencaplokan wilayah KP mereka suatu hal yang wajar. Inipun menjadi pelajaran berharga untuk tak main-main dengan kewenangan yang ada. Walaupun otonomi daerah memberikan kuasa yang luas, jangan sampai sikap kepala daerah menjadi kebablasan.
Kemudian dampak dari pertambangan apakah sudah dipikirkan sejak awal, karena banyak contoh aktivitas tambang berakibat buruk daerah. Saat bahan tambang habis yang tersisa hanya kerusakan alam, kemisikinan dan pemukiman yang ditinggalkan begitu saja. Efek buruk ini sudah dirasakan warga Lahat. Untuk melakukan aktivitas tambang harus mengacu ke Undang-Undang Tambang.
Kita wajib mengingatkan ini, karena kita sebagai manusia jangan egois sendiri mengeksplorasi bahan tambang secara membabibuta tanpa memikirkan dampak buruknya. Di Kabupaten Lahat sekarang sudah banyak kerusakan hutan, kemudian ekplorasi besar-besaran dari bahan tambang batubara dapat berakibat buruk bagi ciri khas wilayah Lahat 'Bukit Serelo'.
Hal yang paling parah adalah efek buruk karena sistem transportasi yang digunakan masih menggunakan jalan umum, tentu dampak langsung berupa kerusakan jalan sangat terasa.
Semuanya karena kegiatan tambang tak dilakukan terencana dan mengabaikan kepentingan banyak pihak. Kondisi ini memunculkan pendapat, pemilik KP hanya berpikir bagaimana mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. (***)
Empat Lawang Bangun RS Pratama
Empat Lawang, SN
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Bumi Saling Kruani Sangi Kerawati bakal membangun rumah sakit Pratama. Rumah sakit ini rencananya bakal dibangun di Kecamatan Pendopo, persisnya di lahan Puskesmas Kecamatan Pendopo.
"Puskesmas Pendopo akan kita jadikan rumah sakit Pratama," terang Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA), Senin (9/4).
Dijelaskannya, rumah sakit Pratama adalah rumah sakit tanpa class. Jadi tidak ada istilah pasien kelas VIP, kelas 1 atapun kelas 2. Meski begitu, untuk fasilitas, layanan dan lainnya sudah standar rumah sakit besar. Semua poly pelayanan akan disiapkan.
Lanjut HBA, untuk pembangunan rumah sakit ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 50 miliar. Dana ini dialokasikan dari anggaran pusat (APBN). Dan jika tidak ada halangan, tahun ini juga pembangunan rumah sakit Pratama akan dimulai.
Lebih jauh HBA mengatakan, untuk Puskesmas Pendopo akan bergeser ke Kecamatan Pendopo Barat (Pemekaran Kecamatan Pendopo) yang lokasinya di Padang Surau.
Nantinya, tidak hanya Puskesmas yang bakal dibangun di kawasan ini, perkantoran Kecamatan dan Polsekpun rencananya akan dibangun di kawasan Padang Surau.
"Kedepannya, kawasan ini yang dulunya dikenal sebagai kawanan rawan keamanan akan berubah menjadi kawasan yang ramai. Konsep ini mudah-mudahan bisa menekan angka kriminal di Empat Lawang," katanya.
Khusus untuk rumah sakit daerah, lanjut dia,
akan dibangun di kawasan Jalan Poros. Jadi, pasien rujukan dari layanan kesehatan di wilayah Kecamatan bisa di rujuk ke rumah sakit daerah. Melalui layanan ini diharapkan pelayanan kesehatan di Empat Lawang lebih bisa ditingkatkan.
"Hanya saja, ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (eko)
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Bumi Saling Kruani Sangi Kerawati bakal membangun rumah sakit Pratama. Rumah sakit ini rencananya bakal dibangun di Kecamatan Pendopo, persisnya di lahan Puskesmas Kecamatan Pendopo.
"Puskesmas Pendopo akan kita jadikan rumah sakit Pratama," terang Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA), Senin (9/4).
Dijelaskannya, rumah sakit Pratama adalah rumah sakit tanpa class. Jadi tidak ada istilah pasien kelas VIP, kelas 1 atapun kelas 2. Meski begitu, untuk fasilitas, layanan dan lainnya sudah standar rumah sakit besar. Semua poly pelayanan akan disiapkan.
Lanjut HBA, untuk pembangunan rumah sakit ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 50 miliar. Dana ini dialokasikan dari anggaran pusat (APBN). Dan jika tidak ada halangan, tahun ini juga pembangunan rumah sakit Pratama akan dimulai.
Lebih jauh HBA mengatakan, untuk Puskesmas Pendopo akan bergeser ke Kecamatan Pendopo Barat (Pemekaran Kecamatan Pendopo) yang lokasinya di Padang Surau.
Nantinya, tidak hanya Puskesmas yang bakal dibangun di kawasan ini, perkantoran Kecamatan dan Polsekpun rencananya akan dibangun di kawasan Padang Surau.
"Kedepannya, kawasan ini yang dulunya dikenal sebagai kawanan rawan keamanan akan berubah menjadi kawasan yang ramai. Konsep ini mudah-mudahan bisa menekan angka kriminal di Empat Lawang," katanya.
Khusus untuk rumah sakit daerah, lanjut dia,
akan dibangun di kawasan Jalan Poros. Jadi, pasien rujukan dari layanan kesehatan di wilayah Kecamatan bisa di rujuk ke rumah sakit daerah. Melalui layanan ini diharapkan pelayanan kesehatan di Empat Lawang lebih bisa ditingkatkan.
"Hanya saja, ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (eko)
Jembatan Tanah Abang-Payuputat Habiskan Rp 60 Milyar
Muara Enim, SN
Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 60 milyar.
“Pembangunan jembatan penghubung Payuputat- Tanah Abang ini sudah dirancang dalam beberapa tahun lalu. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar,” ungkap Anggota DPRD Sumsel asal dapil Muara Enim- Prabumulih Rizal Kenedi dalam resesnya bersama anggota DPRD Sumsel berapa waktu lalu Muara Enim.
Pembangunan jembatan tersebut kata Rizal, tentunya harus mendapat dukungan terutama dari kabupaten Muara Enim maupun Prabumulih. Sebab, pembangunan jembatan ini menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang.
“Pada prinsipnya, provinsi dan Prabumulih siap melakukan dana sharing untuk pembangunan jembatan ini. Agar rencananya ini bisa terealisasi juga dibutuhkan dukungan dari Pemkab Muara Enim,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, jika nantinya ada sharing, misalnya dari Muara Enim dan Prabumulih masing-masing Rp10 miliar, kemudian juga dianggarkan melalui provinsi dan pemerintah pusat. Pastinya, rencana pembangunan jembatan penghubung Tanah Abang- Payuputat ini akan terealisasi ditahun-tahun mendatang.
“Kalau jembatan ini terwujud dibangun, dipastikan pembangunan dan perekonomian dua daerah (Muara Enim- Prabumulih) akan semakin berkembang. Untuk Detail Engenering Design (DED) sudah selesai,” papar Rizal.
Sementara itu, Sekretaris PU BM Muara Enim Ahmad Yani mengungkapkan, untuk pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat, Pemkab Muara Enim belum dilibatkan sama sekali terkait rencana tersebut.
“Kita belum mengetahui secara persis DED dan studi kelayakan pembangunan jembatan itu,” urai dia.
Sementara itu, Asisten II Pemkab Muara Enim Drs Hasanudin menambahkan, setahu dirinya terkait rencana pembangunan jembatan itu diketahui baru sebatas lisan saja. Belum ada pembahasan secara bersama-sama oleh dua daerah dan provinsi.
“Seharusnya ada koordinasi, duduk satu meja antara Prabumulih, Muara Enim dan pihak provinsi. Agar rencana ini bisa terwujud,” tukas Asisten II.
Ditanggapinya, Rizal Kenedi, mengenai hal tersebut, nantinya akan diupayakan paling tidak akan ada koordinasi antara Dinas PU BM Muara Enim, PU BM Prabumulih dan pihak provinsi termasuk DPRD Sumsel.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar menyambut baik jika nantinya pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat terwujud. Namun pembangunan jembatan tersebut tentunya menghabiskan dana yang cukup besar.
Oleh sebab itu kata Muzakir, karena pembangunan jembatan tersebut menghubungkan antara dua kabupaten, Muara Enim dan Prabumlih. Tentunya harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk anggarannya, dapat dilakukan dengan dana sharing, antara kabupaten, Provinsi maupun pemerintah pusat. (yud)
Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 60 milyar.
“Pembangunan jembatan penghubung Payuputat- Tanah Abang ini sudah dirancang dalam beberapa tahun lalu. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar,” ungkap Anggota DPRD Sumsel asal dapil Muara Enim- Prabumulih Rizal Kenedi dalam resesnya bersama anggota DPRD Sumsel berapa waktu lalu Muara Enim.
Pembangunan jembatan tersebut kata Rizal, tentunya harus mendapat dukungan terutama dari kabupaten Muara Enim maupun Prabumulih. Sebab, pembangunan jembatan ini menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang.
“Pada prinsipnya, provinsi dan Prabumulih siap melakukan dana sharing untuk pembangunan jembatan ini. Agar rencananya ini bisa terealisasi juga dibutuhkan dukungan dari Pemkab Muara Enim,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, jika nantinya ada sharing, misalnya dari Muara Enim dan Prabumulih masing-masing Rp10 miliar, kemudian juga dianggarkan melalui provinsi dan pemerintah pusat. Pastinya, rencana pembangunan jembatan penghubung Tanah Abang- Payuputat ini akan terealisasi ditahun-tahun mendatang.
“Kalau jembatan ini terwujud dibangun, dipastikan pembangunan dan perekonomian dua daerah (Muara Enim- Prabumulih) akan semakin berkembang. Untuk Detail Engenering Design (DED) sudah selesai,” papar Rizal.
Sementara itu, Sekretaris PU BM Muara Enim Ahmad Yani mengungkapkan, untuk pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat, Pemkab Muara Enim belum dilibatkan sama sekali terkait rencana tersebut.
“Kita belum mengetahui secara persis DED dan studi kelayakan pembangunan jembatan itu,” urai dia.
Sementara itu, Asisten II Pemkab Muara Enim Drs Hasanudin menambahkan, setahu dirinya terkait rencana pembangunan jembatan itu diketahui baru sebatas lisan saja. Belum ada pembahasan secara bersama-sama oleh dua daerah dan provinsi.
“Seharusnya ada koordinasi, duduk satu meja antara Prabumulih, Muara Enim dan pihak provinsi. Agar rencana ini bisa terwujud,” tukas Asisten II.
Ditanggapinya, Rizal Kenedi, mengenai hal tersebut, nantinya akan diupayakan paling tidak akan ada koordinasi antara Dinas PU BM Muara Enim, PU BM Prabumulih dan pihak provinsi termasuk DPRD Sumsel.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar menyambut baik jika nantinya pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat terwujud. Namun pembangunan jembatan tersebut tentunya menghabiskan dana yang cukup besar.
Oleh sebab itu kata Muzakir, karena pembangunan jembatan tersebut menghubungkan antara dua kabupaten, Muara Enim dan Prabumlih. Tentunya harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk anggarannya, dapat dilakukan dengan dana sharing, antara kabupaten, Provinsi maupun pemerintah pusat. (yud)
Pol PP Bongkar Reklame Liar Dan Kadaluarsa
Palembang, SN
Pajak reklame merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) cukup potensial di kota Palembang ini, tapi sangat disayangkan tidak sedikit reklame yang didirikan oleh usaha baik rumah makan hingga bengkel pres per mobil yang menempati pingiran disepanjang jalan Basuki Rahmat disinyalir tidak memiliki izin.
Ketua Tim Operasional Rekomndasi Reklame Tata kota Palembang Junkis Julianto mengatakan hampir 10 persen reklame yang berdiri disepanjang jalan Basuki Rahmat kecamatan Kemuning Palembang tidak memiliki izin.
“ Kita hanya bersifat merekomendasikan saja, namun dari sejumlah reklame dan bangunan yang berdiri di kawasan jalan Basuki Rahmat ini hampir 10 persenya menyalahi aturan,” jelasnya Senin (9/4) disela-sela penertiban dikawasan tersebut.
Junkis menyebutkan mayoritas bangunan dan reklame yang menyalahi aturan di dominasi usaha kecil seperti perbengkelan hingga warung rumah makan dan reklame berukuran 1mx3m.
“ Sudah tiga kali kita berikan peringatakan dan tidak diindahkan, dan hari ini kita bersama sat Pol PP melakukan penertiban, karena berdirinya reklame dan bangungan di sepanjang jalan ini sudah merusak estitika kota,”ungkapnya.
Selaian kawasan jalan Basuki Rahmat masih kata junkis, menyalahi dan merusak estetika kota dengan berdirinya reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga menyebar secara merata di kota Palembang ini.
“ Tidak hanya dijalan Basuki Rahmat meski tidak banyak, akan tetapi reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga banyak terdapat dikawasan kota ini,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Aris Saputra mengatakan sebelumnya pemilik reklame warung rumah makan hingga bengkel press per mobil telah diberikan peringatan, hanya saja hingga Sp3 yang diberikan hingga saat ini tidak di indahkan.
“ Sudah kita berikan peringatan baik itu bengkel dan bangunan yang ada di pingiran jalan Basuki rahmat ini, baik dari kelurahan maupun instansi terkait, hanya saja mereka membangkang,” tegas Aris.
Selaian tidak memiliki izin, bangunan yang berdiri tersebut, kata Aris juga telah menghilangkan hak-hak pengunan jalan, bahkan pemilik bangunan tidak segan melakukan pengecoran secara permanen sehingga menghilangkan resapan air.
“ Ini juga dalam rangka menegakan perda serta untuk mempercantik kota kita terlebih lagi saat ini sedang dilakukan penilaian adipura yang mana bangunan mereka dirikan sudah ditas lahan Daerah Milik Jalan (DMJ),” ungkapnya. Berdiri bangunan dan reklame di DMJ ini, kata Aris dipastikan tidak memiliki izin.
“ Masalah ada yang komplein dengan kebijakan ini akan kita tanguhkan dan akan kita cek lahan dan SIUPnya, kalau izin resmi akan kita beri toleransi,” katanya
Setelah dilakukan penertiban dengan menerjunkan 60 personil serta didukung petugas dari dinas tata kota, dispenda dan pihak kecamatan dan kelurahan sebagai pemilik wilyah ,bangunan yang telah di bongkar akan dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
“ Kalau mereka kembali memasang apa yang kita bongkar semua barangnya akan kita sita dan di sidangkan yustitisi,” jelasnya.
Pantauan dilapangan selama penertiban berlangusng tak pelak, kemacetan di ruas jalan dari Jembatan Fly over hingga 1 km Jalan Basuki Rahmat terjadi,akibat banyak kendaraan yang berhenti untuk melihat pembongkaran tersebut dilangsungkan.(win)
Blue Bird Tambah 50 Armada Baru
Palembang, SN
Blue Bird Taksi semakin mengembangkan sayapnya. Setelah sempat mendapat kecaman tidak boleh beroperasi di area bandara SMB II Palembang, kini taksi berlogo burung ini dipertengahan bulan April akan menambah armadanya sebanyak 50 unit lagi setelah sebelumnya sudah beroperasi 50 unit. Bahkan akses operasi layananannya yang mobil juga akan mengincar pasar di kawasan Kertapati dan Perumnas.
“ Incoming call kita terus bertambah. Suply dan demand nya tidak seimbang. Sehingga nanti di pertengahan bulan sampai akhir bulan, sekarang lagi proses perizinan ada penambahan 50 armada. Kita tetap mobile. Sekarang yang operasi 50. Jadi nambah 50 lagi pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan bisa mengakomodir di kawasan Kertapati dan Perumnas,” kata Brand Manajer Blue Bird Palembang, Rudi Alwazan.
Dijelaskannya, untuk saat ini tarif taksi blue bird alami kenaikan 20 persen sejak diberlakukan 28 Maret kemarin setelah ditetapkan Organda dan Pemerintah Kota (Pemkot). “ Kita sudah melakukan perubahan tarif argo. Per kilometer naik Rp 500, kemudian perbuka pintu naik Rp 1.000. jadi ada kenaikan 20 persen. masyarakat tidak diberatkan, karena kecil sekali kenaikan agronya,” terang dia.
Mudah - mudahan, lanjut Rudi, dengan bertambahnya armada pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal, " mudah - mudahan setelah penambahan armada pelayanan semkin maksimal dan masyrakat puas dengan pelanan kami," pungkasnya.(win)
Pajak reklame merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) cukup potensial di kota Palembang ini, tapi sangat disayangkan tidak sedikit reklame yang didirikan oleh usaha baik rumah makan hingga bengkel pres per mobil yang menempati pingiran disepanjang jalan Basuki Rahmat disinyalir tidak memiliki izin.
Ketua Tim Operasional Rekomndasi Reklame Tata kota Palembang Junkis Julianto mengatakan hampir 10 persen reklame yang berdiri disepanjang jalan Basuki Rahmat kecamatan Kemuning Palembang tidak memiliki izin.
“ Kita hanya bersifat merekomendasikan saja, namun dari sejumlah reklame dan bangunan yang berdiri di kawasan jalan Basuki Rahmat ini hampir 10 persenya menyalahi aturan,” jelasnya Senin (9/4) disela-sela penertiban dikawasan tersebut.
Junkis menyebutkan mayoritas bangunan dan reklame yang menyalahi aturan di dominasi usaha kecil seperti perbengkelan hingga warung rumah makan dan reklame berukuran 1mx3m.
“ Sudah tiga kali kita berikan peringatakan dan tidak diindahkan, dan hari ini kita bersama sat Pol PP melakukan penertiban, karena berdirinya reklame dan bangungan di sepanjang jalan ini sudah merusak estitika kota,”ungkapnya.
Selaian kawasan jalan Basuki Rahmat masih kata junkis, menyalahi dan merusak estetika kota dengan berdirinya reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga menyebar secara merata di kota Palembang ini.
“ Tidak hanya dijalan Basuki Rahmat meski tidak banyak, akan tetapi reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga banyak terdapat dikawasan kota ini,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Aris Saputra mengatakan sebelumnya pemilik reklame warung rumah makan hingga bengkel press per mobil telah diberikan peringatan, hanya saja hingga Sp3 yang diberikan hingga saat ini tidak di indahkan.
“ Sudah kita berikan peringatan baik itu bengkel dan bangunan yang ada di pingiran jalan Basuki rahmat ini, baik dari kelurahan maupun instansi terkait, hanya saja mereka membangkang,” tegas Aris.
Selaian tidak memiliki izin, bangunan yang berdiri tersebut, kata Aris juga telah menghilangkan hak-hak pengunan jalan, bahkan pemilik bangunan tidak segan melakukan pengecoran secara permanen sehingga menghilangkan resapan air.
“ Ini juga dalam rangka menegakan perda serta untuk mempercantik kota kita terlebih lagi saat ini sedang dilakukan penilaian adipura yang mana bangunan mereka dirikan sudah ditas lahan Daerah Milik Jalan (DMJ),” ungkapnya. Berdiri bangunan dan reklame di DMJ ini, kata Aris dipastikan tidak memiliki izin.
“ Masalah ada yang komplein dengan kebijakan ini akan kita tanguhkan dan akan kita cek lahan dan SIUPnya, kalau izin resmi akan kita beri toleransi,” katanya
Setelah dilakukan penertiban dengan menerjunkan 60 personil serta didukung petugas dari dinas tata kota, dispenda dan pihak kecamatan dan kelurahan sebagai pemilik wilyah ,bangunan yang telah di bongkar akan dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
“ Kalau mereka kembali memasang apa yang kita bongkar semua barangnya akan kita sita dan di sidangkan yustitisi,” jelasnya.
Pantauan dilapangan selama penertiban berlangusng tak pelak, kemacetan di ruas jalan dari Jembatan Fly over hingga 1 km Jalan Basuki Rahmat terjadi,akibat banyak kendaraan yang berhenti untuk melihat pembongkaran tersebut dilangsungkan.(win)
Blue Bird Tambah 50 Armada Baru
Palembang, SN
Blue Bird Taksi semakin mengembangkan sayapnya. Setelah sempat mendapat kecaman tidak boleh beroperasi di area bandara SMB II Palembang, kini taksi berlogo burung ini dipertengahan bulan April akan menambah armadanya sebanyak 50 unit lagi setelah sebelumnya sudah beroperasi 50 unit. Bahkan akses operasi layananannya yang mobil juga akan mengincar pasar di kawasan Kertapati dan Perumnas.
“ Incoming call kita terus bertambah. Suply dan demand nya tidak seimbang. Sehingga nanti di pertengahan bulan sampai akhir bulan, sekarang lagi proses perizinan ada penambahan 50 armada. Kita tetap mobile. Sekarang yang operasi 50. Jadi nambah 50 lagi pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan bisa mengakomodir di kawasan Kertapati dan Perumnas,” kata Brand Manajer Blue Bird Palembang, Rudi Alwazan.
Dijelaskannya, untuk saat ini tarif taksi blue bird alami kenaikan 20 persen sejak diberlakukan 28 Maret kemarin setelah ditetapkan Organda dan Pemerintah Kota (Pemkot). “ Kita sudah melakukan perubahan tarif argo. Per kilometer naik Rp 500, kemudian perbuka pintu naik Rp 1.000. jadi ada kenaikan 20 persen. masyarakat tidak diberatkan, karena kecil sekali kenaikan agronya,” terang dia.
Mudah - mudahan, lanjut Rudi, dengan bertambahnya armada pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal, " mudah - mudahan setelah penambahan armada pelayanan semkin maksimal dan masyrakat puas dengan pelanan kami," pungkasnya.(win)
Ratusan Honorer di OKI Kecewa
Kayuagung, SN
Ratusan tenaga honorer yang mengabdi di Kabupaten OKI kecewa karena mereka dinyatakan tidak lulus verifikasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat. Sejak beberapa hari terakhir, mereka bergantian mendatangi Posko Pengaduan di BKD OKI.
Kekecewaan mereka ini setelah melihat hasil pengumuman tenaga honorer kategori I yang dinyatakan BKN lulus verifikasi untuk diangkat menjadi CPNS ternyata tidak ada nama mereka. BKN hanya meluluskan 62 orang walaupun jumlah yang diajukan BKD ke BKN mencapai lebih dari 350 orang.
Mereka yang mendatangi BKD OKI ini seolah-olah “Curhat” ke kantor tersebut dan mempertanyakan alasan mereka tidak lulus dan hanya 62 orang (2 orang dicoret) saja yang lulus verifikasi. Apalagi dari 62 orang yang lulus itu, ternyata ada yang SKnya “lebih muda” dibandingkan honorer yang tidak lulus.
Nurani, tenaga honorer bidang pendidik yang mengabdi di Kecamatan Tulung Selapan OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, dia nekad mendatangi BKD di Kayuagung yang jauh dari Tulung Selapan untuk mempertanyakan hal itu. Ia sudah menjadi tenaga honorer sekitar 17 tahun, namun tidak lulus verifikasi.
Mengapa yang sudah sangat lama mengabdi seperti saya ini tidak diprioritaskan lulus, justru yang lulus honorer yang belum lama bertugas. Saya ke sini untuk mempertanyakan hak saya, jika bukan hak saya tidak akan saya harapkan,”keluhnya.
Posko Pengaduan di BKD OKI ini dibuka sejak jam 8 pagi hingga jam 4 sore sesuai jam kerja kantor tersebut. Sejak Jumat lalu, sudah ada ratusan tenaga honorer dari berbagai kecamatan di OKI yang silih berganti mendatangi posko itu dengan tujuan yang sama.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretaris BKD OKI Ahmad Kholik kepada wartawan menjelaskan, pihaknya memfasilitasi tempat penampungan keluhan yang dilontarkan ratusan honorer yang tidak puas dengan pengumuman hasil verifikasi yang dikeluarkan BKN Pusat. (iso)
Ratusan tenaga honorer yang mengabdi di Kabupaten OKI kecewa karena mereka dinyatakan tidak lulus verifikasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat. Sejak beberapa hari terakhir, mereka bergantian mendatangi Posko Pengaduan di BKD OKI.
Kekecewaan mereka ini setelah melihat hasil pengumuman tenaga honorer kategori I yang dinyatakan BKN lulus verifikasi untuk diangkat menjadi CPNS ternyata tidak ada nama mereka. BKN hanya meluluskan 62 orang walaupun jumlah yang diajukan BKD ke BKN mencapai lebih dari 350 orang.
Mereka yang mendatangi BKD OKI ini seolah-olah “Curhat” ke kantor tersebut dan mempertanyakan alasan mereka tidak lulus dan hanya 62 orang (2 orang dicoret) saja yang lulus verifikasi. Apalagi dari 62 orang yang lulus itu, ternyata ada yang SKnya “lebih muda” dibandingkan honorer yang tidak lulus.
Nurani, tenaga honorer bidang pendidik yang mengabdi di Kecamatan Tulung Selapan OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, dia nekad mendatangi BKD di Kayuagung yang jauh dari Tulung Selapan untuk mempertanyakan hal itu. Ia sudah menjadi tenaga honorer sekitar 17 tahun, namun tidak lulus verifikasi.
Mengapa yang sudah sangat lama mengabdi seperti saya ini tidak diprioritaskan lulus, justru yang lulus honorer yang belum lama bertugas. Saya ke sini untuk mempertanyakan hak saya, jika bukan hak saya tidak akan saya harapkan,”keluhnya.
Posko Pengaduan di BKD OKI ini dibuka sejak jam 8 pagi hingga jam 4 sore sesuai jam kerja kantor tersebut. Sejak Jumat lalu, sudah ada ratusan tenaga honorer dari berbagai kecamatan di OKI yang silih berganti mendatangi posko itu dengan tujuan yang sama.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretaris BKD OKI Ahmad Kholik kepada wartawan menjelaskan, pihaknya memfasilitasi tempat penampungan keluhan yang dilontarkan ratusan honorer yang tidak puas dengan pengumuman hasil verifikasi yang dikeluarkan BKN Pusat. (iso)
Sengketa PT Aditarwan - Warga Terus Berlanjut
Lahat, SN
Selisih paham antara warga Desa Pagardin dan Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Aditarwan mengenai lahan belum juga selesai. Pada Senin (9/4) kemarinn rapat pembahasan ini dilanjutkan di kantor Pemkab Lahat yang dipimpin Asisten I, Drs H Ahdin Djasri MM namun tetap menemui hasil.
Perwakilan dari warga, Hasibuan mengemukakan di lapangan adanya perselisihan mengenai tapal batas lahan, baik itu lahan inti dan plasma, lahan plasma seluas sekitar 100 hektar (Ha). PT Aditarwan menyatakan kalau lahan yang diperselisihkan sudah diserahkan ke warga. Namun kenyataan di lapangan belum ada realisasinya. Tidak hanya itu, status quo yang ada di lahan tersebut sampai saat ini juga tak jelas.
“Jika perusahaan mengaku sudah menyerahkan hal ini ke warga, kami rasa itu bohong. Kenyataannya di lapangan semuanya nihil,” ungkap Hasibuan.
Menurutnya, semua yang diklaim perusahaan itu kemungkinan baru sebatas administrasi saja tapi untuk kenyataan di lapangan, semuanya belum sama sekali direalisasikan. Termasuk pada berkas-berkas surat karena ada beberapa versi surat.
“Kami akan tetap mempertahankan sikap kami sesuai bukti yang kami miliki. Mengenai rapat ini, kami simpulkan intinya buntu," terangnya.
Sementara Hendra Mulya perwakilan pihak perusahaan menegaskan, sebenarnya apa yang dituntut warga itu memiliki beberapa kekeliruan. Seperti di dalam rapat, warga mengemukakan titik tapal batas yang salah. Sebab, yang dimaksud tersebut sebenarnya bukanlah titik tapal batas, melainkan titik Poligon saja. Ini jelas tidak bisa diterima perusahaan, apalagi jika dikemukakan kami yang menyalahi aturan, kami disini juga memegang data kongkrit.
“Kami pegang data akurat kok, berikut juga mengenai surat keterangan atau bukti lainnya. Semua ini jelas siap kami adu dan uji petikkan kebenarannya,” tegas Hendra.
Menurut Hendra, dalam rapat memang masih terjadi kebuntuan. Namun, jika suatu saat atau kedepannya akan dilakukan crosscek langsung, perusahaan dengan lapang dada siap, dan sanggup beradu data di lapangannya. “Kami sangat menginginkan adanya kejelasan dalam masalah ini, bila perlu memang kita sama-sama turun ke lapangan,” tegas Hendra.
Terpisah, Asisten I Pemkab Lahat, Drs H Ahdin Djasri MM mengatakan, melihat kondisi yang ada, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk tim, guna melakukan cek lapangan hingga pengukuran ulang. “Demi pertimbangan kejelasan, dalam waktu dekat akan diadakan pengukuran ulang,” Jelas Ahdin. (zal)
Selisih paham antara warga Desa Pagardin dan Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Aditarwan mengenai lahan belum juga selesai. Pada Senin (9/4) kemarinn rapat pembahasan ini dilanjutkan di kantor Pemkab Lahat yang dipimpin Asisten I, Drs H Ahdin Djasri MM namun tetap menemui hasil.
Perwakilan dari warga, Hasibuan mengemukakan di lapangan adanya perselisihan mengenai tapal batas lahan, baik itu lahan inti dan plasma, lahan plasma seluas sekitar 100 hektar (Ha). PT Aditarwan menyatakan kalau lahan yang diperselisihkan sudah diserahkan ke warga. Namun kenyataan di lapangan belum ada realisasinya. Tidak hanya itu, status quo yang ada di lahan tersebut sampai saat ini juga tak jelas.
“Jika perusahaan mengaku sudah menyerahkan hal ini ke warga, kami rasa itu bohong. Kenyataannya di lapangan semuanya nihil,” ungkap Hasibuan.
Menurutnya, semua yang diklaim perusahaan itu kemungkinan baru sebatas administrasi saja tapi untuk kenyataan di lapangan, semuanya belum sama sekali direalisasikan. Termasuk pada berkas-berkas surat karena ada beberapa versi surat.
“Kami akan tetap mempertahankan sikap kami sesuai bukti yang kami miliki. Mengenai rapat ini, kami simpulkan intinya buntu," terangnya.
Sementara Hendra Mulya perwakilan pihak perusahaan menegaskan, sebenarnya apa yang dituntut warga itu memiliki beberapa kekeliruan. Seperti di dalam rapat, warga mengemukakan titik tapal batas yang salah. Sebab, yang dimaksud tersebut sebenarnya bukanlah titik tapal batas, melainkan titik Poligon saja. Ini jelas tidak bisa diterima perusahaan, apalagi jika dikemukakan kami yang menyalahi aturan, kami disini juga memegang data kongkrit.
“Kami pegang data akurat kok, berikut juga mengenai surat keterangan atau bukti lainnya. Semua ini jelas siap kami adu dan uji petikkan kebenarannya,” tegas Hendra.
Menurut Hendra, dalam rapat memang masih terjadi kebuntuan. Namun, jika suatu saat atau kedepannya akan dilakukan crosscek langsung, perusahaan dengan lapang dada siap, dan sanggup beradu data di lapangannya. “Kami sangat menginginkan adanya kejelasan dalam masalah ini, bila perlu memang kita sama-sama turun ke lapangan,” tegas Hendra.
Terpisah, Asisten I Pemkab Lahat, Drs H Ahdin Djasri MM mengatakan, melihat kondisi yang ada, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk tim, guna melakukan cek lapangan hingga pengukuran ulang. “Demi pertimbangan kejelasan, dalam waktu dekat akan diadakan pengukuran ulang,” Jelas Ahdin. (zal)
Langganan:
Postingan (Atom)