Prabumulih, SN
Sebuah kios bahan bakar minyak (BBM) eceran jenis premium, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman–Simpang Tiga Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Jumat (16/12) malam sekitar pukul 19.30 WIB, meledak dan membakar seluruh isi kios serta sebuah bengkel motor yang berada disebelahnya. Belum diketahui berapa kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut.
Selain menghanguskan tujuh unit sepeda motor yang berada di dalam kios dan bengkel motor tersebut, peristiwa kebakaran itu juga menyebabkan dua penghuni kiosnya mengalami luka bakar cukup parah akibat terkena sambaran api yang diduga berasal dari arah dapur kios. Kedua korban diketahui bernama Lisa (30) dan Dewi (36) masih mendapatkan perawatan intensif dari petugas medis Klinik Fadillah Medical Center (KFMC) yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian.
Menurut informasi di lapangan, sumber titik api pertama kali diketahui berasal dari arah dapur kios eceran BBM milik Rizal (32) suami Lisa yang juga dijadikan tempat tinggal keduanya bersama anaknya Sandy (2). Api kemudian dengan cepat menyambar dinding dan peralatan isi rumah termasuk puluhan jerijen berisi premium eceran dan dua unit motor jenis matic dan vespa milik Rizal, sehingga sempat mengeluarkan suara ledakan beberapa kali ke udara.
“Api pertamo kali kecik terjingok (terlihat, red) dari dapur rumahnyo, mungkin kareno rumah itu kecik dan banyak barang yang mudah terbakar didalamnyo menyebabke api cepat menyambar dan menghanguskan seluruh isi rumah. Untung be mobil carrynyo dak melok terbakar jugo, kareno masih sempat diselametke,” ungkap Freddy (31), warga setempat ketika ditemui di lokasi kejadian.
Dia juga menyesalkan lambannya bantuan mobil pemadam kebakaran datang, sehingga menyebabkan seluruh barang kios dan bengkel motor yoyong ludes dilalap api. Api baru dapat dikuasai sekitar satu jam kemudian, setelah puluhan masyarakat dibantu dua unit mobil pemadam kebakaran milik Pemerintah Kota Prabumulih dan Pertamina EP Region Sumatera, yang baru datang memadamkannya.
“Pas kejadian, bengkel posisi sudah tutup dan wongnyo balek di Pasar. Selain menghanguske limo unit motor punyo wong yang lagi dibeneri, barang peralatan bengkelnyo jugo caknyo habis galo melok terbakar. Sedangke di tempat Rizal, dak salah bini samo ayuk iparnyo yang luko bakar keno sambaran api. Beruntung be anaknyo cepat diselametke warga, endaktu dak pacak ngatokenyo,” lanjut Freddy, sambil menunjukkan posisi anak korban saat kejadian.
Lurah Kelurahan Patih Galung Andy Afrizal, didampingi Ketua RT 2 lingkungan tempat lokasi kejadian, Marilen yang langsung turun ke lokasi kejadian, menyebutkan peristiwa itu sudah ia laporkan ke atasannya dan petugas Mapolsek Prabumulih Barat. “Tadi petugas Polsek Prabumulih Barat, langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti dimana sumber api berada,” ujar Andy.
Andy juga merinci kerugian yang ditimbulkan pasca kebakaran mencapai sekitar ratusan juta rupiah. “Namun ini masih perkiraan berdasarkan data dan laporan dari kedua korban pemilik kios dan bengkel. Ini juga kita masih menunggu Yoyong pemilik bengkel, pulang dari Polsek Prabumulih Barat. Tadi dia merasa terpukul dan sedih, karena bingung bagaimana mempertanggung jawabkan sepeda motor yang ikut terbakar itu,” tukas Andy. (and)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Senin, 19 Desember 2011
2 Rumah di OKI Hangus, 2 Warga Luka Bakar
Kayuagung, SN
Kebakaran rumah di Kabupaten OKI kini kembali terjadi, Minggu (18/12) sekitar pukul 08 00 WIB. Kebakaran ini bukan hanya menghanguskan 2 unit rumah, namun 2 warga selaku pemiliknya juga mengalami luka bakar.
Kedua rumah yang hangus dan sekarang rata dengan tanah ini berada di Jalan Talang Semut Desa Pedamaran II Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI, memang ada 1 rumah lainnya yang ikut terbakar namun hanya mengalami kebakarang kecil karena api berhasil dipadamkan.
Pemilik rumah sekaligus korban yang mengalami luka bakar masing-masing adalah Rudi dan Veri. Rudi menderita luka bakar di badan dan kedua tangannya serta Veri luka bakar parah di sekujur tubuh, kini kedua korban dirawat di RSMH Palembang.
Warga setempat kemarin menerangkan, kebakaran bermula terdengarnya suara ledakan dari arah rumah Rudi yang dijadikan gudang BBM. Ledakan terjadi 2 kali, ledakan kedua suaranya lebih besar. Kedua rumah yang terbakar posisinya berdampingan.
”Dua rumah ludes terbakar hanya sekitar 1,5 jam. Api padam setelah mobil PBK datang, namun rumah sudah ludes terbakar,” terang kedua korban didampingi warga setempat sembari mengatakan kerugian material mereka mencapai ratusan juta.
Informasi yang beredar di masyarakat setempat, penyebab kebakaran belum jelas karena masih banyak pendapat. Ada yang menduga kuat karena ada oknum yang membuang putung rokok tapi ada pendapat lainnya yang kini masih diselidiki Polsek Pedamaran.
Camat Pedamaran Dra Kesi Hardiani kemarin membenarkan adanya kebakaran di wilayahnya. Pihaknya sudah mendata identitas korban dan kerugian materialnya untuk dilaporkan ke Pemkab OKI melalui Dinsos OKI. (iso)
Kebakaran rumah di Kabupaten OKI kini kembali terjadi, Minggu (18/12) sekitar pukul 08 00 WIB. Kebakaran ini bukan hanya menghanguskan 2 unit rumah, namun 2 warga selaku pemiliknya juga mengalami luka bakar.
Kedua rumah yang hangus dan sekarang rata dengan tanah ini berada di Jalan Talang Semut Desa Pedamaran II Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI, memang ada 1 rumah lainnya yang ikut terbakar namun hanya mengalami kebakarang kecil karena api berhasil dipadamkan.
Pemilik rumah sekaligus korban yang mengalami luka bakar masing-masing adalah Rudi dan Veri. Rudi menderita luka bakar di badan dan kedua tangannya serta Veri luka bakar parah di sekujur tubuh, kini kedua korban dirawat di RSMH Palembang.
Warga setempat kemarin menerangkan, kebakaran bermula terdengarnya suara ledakan dari arah rumah Rudi yang dijadikan gudang BBM. Ledakan terjadi 2 kali, ledakan kedua suaranya lebih besar. Kedua rumah yang terbakar posisinya berdampingan.
”Dua rumah ludes terbakar hanya sekitar 1,5 jam. Api padam setelah mobil PBK datang, namun rumah sudah ludes terbakar,” terang kedua korban didampingi warga setempat sembari mengatakan kerugian material mereka mencapai ratusan juta.
Informasi yang beredar di masyarakat setempat, penyebab kebakaran belum jelas karena masih banyak pendapat. Ada yang menduga kuat karena ada oknum yang membuang putung rokok tapi ada pendapat lainnya yang kini masih diselidiki Polsek Pedamaran.
Camat Pedamaran Dra Kesi Hardiani kemarin membenarkan adanya kebakaran di wilayahnya. Pihaknya sudah mendata identitas korban dan kerugian materialnya untuk dilaporkan ke Pemkab OKI melalui Dinsos OKI. (iso)
Hadapi Natal & Tahun Baru, Stok Sembako di Pagaralam Kosong
Pagaralam, SN
Menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2012, persedian sembilan bahan pokok (Sembako), di Kota Pagaralam, kosong sehingga menimbulkan beberapa kebutuhan masyarakat setempat, mengalami kelangkaan.
Hal ini diakui Kepala Perindagkop Kota Pagaralam, Yapani Rachim, SIP Minggu (18/12).
Menurutnya, sembako di sejumlah pasar tradisional Kota Pagaralam, sudah tidak memiliki stok lagi, sehingga mulai mengalami kenaikan dan kelangkaan.
"Persedian sembako menghadapi akhir tahun ini mengalami pengurangan dan sebagian sudah habis, dan ada beberapa justru mengalami kenaikan cukup tinggi antara Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Kalau berlangsung lama harga akan terus naik," ungkap Yapani.
Namun demikian, kata Yapani, pemerintah akan terus melakukan pemantauan perkembangan harga dan persedian berbagai kebutuhan masyarakat untuk menghadapai tahun baru.
Dia mengatakan, sudah menjadi kebiasaan bila setiap ada perayaan penting harga berbagai kebutuhan akan mengalami kenaikan termasuk musim kegiatan tradisi syukuran setelah lebaran.
"Peningkatan permintaan dan pengurangan suplay dari beberapa daerah pemasok seperti Palembang dan Lampung, mendorong stok sembako habis dan kosong," ungkap dia.
Yapani mengatakan, pemerintah akan mengupayakan operasi pasar dan minta bantuan pemerintah provinsi untuk mengatasi kekosongan stok kebutuhan masyarakat Pagaralam.
"Sejumlah kebutuhan masyarakat mengalami kekurangan seperti telur, tepung sagu, gula, beras, minyak goreng," ungkap dia.
Agen sembako Pasar Dempo Permai, Ateng mengatakan, memang jelang tahun baru dan bersamaan dengan tradisi masyarakat Pagaralam, menggelar hajatan secara besar-besaran mendorong peningkatan permintaan berbagai kebutuhan.
"Kondisi ini terkadang membuat stok sembako kehabisan, karena konsumen membeli dibatas kewajaran. Bahan bakar minyak (BBM) saja sering langka akibat ada warga membeli melebih kapasitas, apalagi sembako," ungkap dia.
Menurut Ateng, perlu diwaspadai agar jangan sampai stok sembako kosong terlalu lama, karena dapat menimbulkan kerawanan dan gejolak masyarakat.
Ia mengatakan, sembako menjelang Natal dan Tahun Baru 2012 untuk lingkup tertentu aman, tapi tidak tahu kedepanya.
Sementara itu Kapolres Kota pagaralam, AKBP Abi Darrin melalui Humas Polres setempat, AKP Budi Yuspandi mengatakan, perlu ditingkatkan pengamanan dibeberapa lokasi rawan atau pusat perekonomian setempat menghadapi menipisnya persedian sembako di Pagaralam.
"Kita akan koordinasi dengan Pemkot Pagaralam, untuk mengatasi kelangkaan dan kekosongan kebutuhan masyarakat untuk mencarikan solusinya, karena dampak sembako kosong bisa menimbulkan kerawanan sosial," ungkap dia. (asn)
Pipa Minyak Pertamina Bocor
Muara Enim, SN
Sebuah pipa milik PT Pertamina E&P Region Sumatera, tiba-tiba bocor dan terbakar, Jumat (16/12) sekitar pukul 09.30 di Jalan Logging Jalur 66 kampung 4 ladangan Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim.
Meskipun sempat membakar semak-semak dan hutan di lokasi pipa yang bocor, tetapi tidak ada korban jiwa. Penyebab kebocoran, diduga pipa yang dialiri minyak mentah tersebut akan dicuri oleh oknum tak bertanggung jawab,
Dari informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, Sabtu (17/12), sekitar pukul 09.30, di lokasi Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim, pipa milik pertamina tersebut mengalami kebocoran. Diduga, kebocoran disebabkan ada berapa pelaku pencurian melobangi pipa minyak dan terkena percikan api.
Percikan api tersebut kemudian menyambar minyak mentah dan membuat api semakin membesar. Kemudian membakar semak belukar dan hutan yang berada di sepanjang aliran minyak mentah. Kepulan asap yang membesar membuat warga yang mengetahui hal tersebut sontak kaget dan panik.
Beruntung, kebakaran tersebut tidak sampai membakar kebun warga, dan menimbulkan korban jiwa. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 15.00, setelah pihak PT Pertamina EP & regional Prabumulih menurunkan mobil PBK.
Salah satu warga Rambang Dangku, Muslim, kaget ketika pulang dari menyadap karet, sebab ada kobaran api yang disertai asap hitam pekat dari udara, bagitu juga warga lainnya. “Untung lah, api tak membakar kebun karet kami,” ucapnya.
Sementara Camat Rambang Dangku, Arlan Depil kepada wartawan, membenarkan jika ada pipa milik PT Pertamina yang terbakar. Meskipun terbakar katanya, tetapi tidak ada korban jiwa dan hanya membakar semak-semak dan hutan yang berada di pinggir pipa. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 15.00.
"Untuk penyebabnya belum tahu pasti, namun dari informasi katanya ada klem pipa yang bocor," ujar dia.
Staf Humas PT Pertamina EP & Region Sumatera, Tuti, kepada wartawan, membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun untuk penyebabnya belum tahu pasti, tetapi informasinya katanya ada pipa yang bocor yang diduga disengaja oleh oknum yang akan mencuri minyak mentah. "Namun untuk lebih jelasnya silahkan tanya ke Polisi sebab ada dilapangan," imbuhnya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi yang dikonfirmasi, Minggu (18/12), membenarkan adanya kebocoran pipi minyak milik PT Pertamina E&P Region Sumatera di Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim.
Diakui Tri, laporannya telah diterima di Polsek Rambang Dangku,
bahkan petugas Polres dan Polsek Rambang Dangku telah ke TKP,
sekaligus mengamankan barang bukti selang panjang yang diduga milik
pelaku yang digunakan untuk menyededot minyak mentah milik Pertamina tersebut.
“Pelakunya masih dalam pengejaran petugas,” pungkas Tri Wahyudi. (yud)
Sebuah pipa milik PT Pertamina E&P Region Sumatera, tiba-tiba bocor dan terbakar, Jumat (16/12) sekitar pukul 09.30 di Jalan Logging Jalur 66 kampung 4 ladangan Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim.
Meskipun sempat membakar semak-semak dan hutan di lokasi pipa yang bocor, tetapi tidak ada korban jiwa. Penyebab kebocoran, diduga pipa yang dialiri minyak mentah tersebut akan dicuri oleh oknum tak bertanggung jawab,
Dari informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, Sabtu (17/12), sekitar pukul 09.30, di lokasi Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim, pipa milik pertamina tersebut mengalami kebocoran. Diduga, kebocoran disebabkan ada berapa pelaku pencurian melobangi pipa minyak dan terkena percikan api.
Percikan api tersebut kemudian menyambar minyak mentah dan membuat api semakin membesar. Kemudian membakar semak belukar dan hutan yang berada di sepanjang aliran minyak mentah. Kepulan asap yang membesar membuat warga yang mengetahui hal tersebut sontak kaget dan panik.
Beruntung, kebakaran tersebut tidak sampai membakar kebun warga, dan menimbulkan korban jiwa. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 15.00, setelah pihak PT Pertamina EP & regional Prabumulih menurunkan mobil PBK.
Salah satu warga Rambang Dangku, Muslim, kaget ketika pulang dari menyadap karet, sebab ada kobaran api yang disertai asap hitam pekat dari udara, bagitu juga warga lainnya. “Untung lah, api tak membakar kebun karet kami,” ucapnya.
Sementara Camat Rambang Dangku, Arlan Depil kepada wartawan, membenarkan jika ada pipa milik PT Pertamina yang terbakar. Meskipun terbakar katanya, tetapi tidak ada korban jiwa dan hanya membakar semak-semak dan hutan yang berada di pinggir pipa. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 15.00.
"Untuk penyebabnya belum tahu pasti, namun dari informasi katanya ada klem pipa yang bocor," ujar dia.
Staf Humas PT Pertamina EP & Region Sumatera, Tuti, kepada wartawan, membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun untuk penyebabnya belum tahu pasti, tetapi informasinya katanya ada pipa yang bocor yang diduga disengaja oleh oknum yang akan mencuri minyak mentah. "Namun untuk lebih jelasnya silahkan tanya ke Polisi sebab ada dilapangan," imbuhnya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi yang dikonfirmasi, Minggu (18/12), membenarkan adanya kebocoran pipi minyak milik PT Pertamina E&P Region Sumatera di Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim.
Diakui Tri, laporannya telah diterima di Polsek Rambang Dangku,
bahkan petugas Polres dan Polsek Rambang Dangku telah ke TKP,
sekaligus mengamankan barang bukti selang panjang yang diduga milik
pelaku yang digunakan untuk menyededot minyak mentah milik Pertamina tersebut.
“Pelakunya masih dalam pengejaran petugas,” pungkas Tri Wahyudi. (yud)
8 PB Akan Buka Sekolah di JSC
Palembang, SN
Usai perhelatan SEA Games XXVI, fasilitas venues di Jakabring Sport City (JSC) dipastikan tidak akan sia-sia. Sedikitnya, 8 Pengurus Besar (PB) cabang olahraga akan mendirikan sekolah olahraga di komplek yang dulunya rawa-rawa tersebut.
Hal ini diungkapkan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Sabtu (17/12). Diakui Alex, 8 pengurus besar tersebut, telah menghubunginya dan menyatakan minatnya untuk membuka sekolah olahraga di JSC pada tahun 2012 mendatang.
Menurutnya, ketertarikan sejumlah PB untuk mendirikan sekolah olahraga karena fasilitas JSC sangat memadai. "Hal itu yang melatari sekitar delapan Pengurus Besar ingin membuka sekolah di Palembang, di antaranya sepak takraw, catur, renang, panjat tebing, sepatu roda, dan ski air," terang Alex.
Ia menambahkan, pendirian sekolah itu dapat dilakukan, karena Kompleks Olahraga Jakabaring memiliki sebuah wisma yang dapat dijadikan tempat menginap.
Pemprov Sumsel pun bersedia memfasilitasi dengan memberikan dukungan berupa penggunaan berbagai ruangan untuk belajar teori, dan arena olahraga serta praktek lapangan.
"Wisma atlet ada tiga blok, satu blok sudah dipakai untuk atlet Sumsel yang melakukan pelatda PON, dan masih ada dua blok lagi dapat digunakan. Beberapa ruangan juga bisa dimanfaatkan untuk ruang kelas," ujarnya.
Selain mendirikan sekolah khusus cabang olahraga kata Alex, Pemprov Sumsel juga berencana membangun sebuah perguruan tinggi olahraga di Kompleks Olahraga Jakabaring.
"Rencana ini telah diketahui Presiden dan Menpora, pada prinsipnya Sumsel telah mendapatkan dukungan. Pada tahun 2012 nanti ruang-ruang kelas dan pusat admistrasinya sudah akan dibangun, serta para mahasiswanya dapat menginap di wisma atlet," ujar dia.
Setelah pelaksanaan SEA Games XXVI di Palembang, 11-22 November lalu, Pemprov Sumsel menargetkan menjadi pusat pembinaan olahraga tingkat nasional dan regional seperti harapan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
"Semua sudah dipikirkan sejak sebelum dibangun karena setelah SEA Games tidak kalah pentingnya. Pada awalnya menargetkan pusat pembinaan tingkat nasional, kemudian baru tingkat regional wilayah Asia Tenggara," kata dia.
Pada tahun 2012, berbagai agenda olahraga skala nasional dan internasional akan digelar di Palembang sebagai dampak positif pelaksanaan SEA Games lalu.
Setelah berakhirnya pelaksanaan SEA Games XXVI di Palembang, rencananya sebanyak lima kejuaraan internasional akan digelar di Komplek Olahraga Jakabaring pada tahun depan.
"Sudah ada lima kejuaraan intenasional yang menanti, jadi jangan takut karena usai SEA Games, Jakabaring tidak akan sia-sia," kata dia.
Kejuaraan internasional itu diawali pada bulan Februari, dengan menggelar World Super Series Sepak Takraw yang diikuti 16 negara.
Kemudian, menjadi tuan rumah Kejuaraan Voli Pantai Asia Pasifik Putri, 25-29 April, Kejuaraan Sepatu Roda Asia Oceania pada Juli, Kejuaraan voli indoor pada Oktober, dan Kejuaraan Dunia Ski Air pada November. (awj)
Usai perhelatan SEA Games XXVI, fasilitas venues di Jakabring Sport City (JSC) dipastikan tidak akan sia-sia. Sedikitnya, 8 Pengurus Besar (PB) cabang olahraga akan mendirikan sekolah olahraga di komplek yang dulunya rawa-rawa tersebut.
Hal ini diungkapkan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Sabtu (17/12). Diakui Alex, 8 pengurus besar tersebut, telah menghubunginya dan menyatakan minatnya untuk membuka sekolah olahraga di JSC pada tahun 2012 mendatang.
Menurutnya, ketertarikan sejumlah PB untuk mendirikan sekolah olahraga karena fasilitas JSC sangat memadai. "Hal itu yang melatari sekitar delapan Pengurus Besar ingin membuka sekolah di Palembang, di antaranya sepak takraw, catur, renang, panjat tebing, sepatu roda, dan ski air," terang Alex.
Ia menambahkan, pendirian sekolah itu dapat dilakukan, karena Kompleks Olahraga Jakabaring memiliki sebuah wisma yang dapat dijadikan tempat menginap.
Pemprov Sumsel pun bersedia memfasilitasi dengan memberikan dukungan berupa penggunaan berbagai ruangan untuk belajar teori, dan arena olahraga serta praktek lapangan.
"Wisma atlet ada tiga blok, satu blok sudah dipakai untuk atlet Sumsel yang melakukan pelatda PON, dan masih ada dua blok lagi dapat digunakan. Beberapa ruangan juga bisa dimanfaatkan untuk ruang kelas," ujarnya.
Selain mendirikan sekolah khusus cabang olahraga kata Alex, Pemprov Sumsel juga berencana membangun sebuah perguruan tinggi olahraga di Kompleks Olahraga Jakabaring.
"Rencana ini telah diketahui Presiden dan Menpora, pada prinsipnya Sumsel telah mendapatkan dukungan. Pada tahun 2012 nanti ruang-ruang kelas dan pusat admistrasinya sudah akan dibangun, serta para mahasiswanya dapat menginap di wisma atlet," ujar dia.
Setelah pelaksanaan SEA Games XXVI di Palembang, 11-22 November lalu, Pemprov Sumsel menargetkan menjadi pusat pembinaan olahraga tingkat nasional dan regional seperti harapan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
"Semua sudah dipikirkan sejak sebelum dibangun karena setelah SEA Games tidak kalah pentingnya. Pada awalnya menargetkan pusat pembinaan tingkat nasional, kemudian baru tingkat regional wilayah Asia Tenggara," kata dia.
Pada tahun 2012, berbagai agenda olahraga skala nasional dan internasional akan digelar di Palembang sebagai dampak positif pelaksanaan SEA Games lalu.
Setelah berakhirnya pelaksanaan SEA Games XXVI di Palembang, rencananya sebanyak lima kejuaraan internasional akan digelar di Komplek Olahraga Jakabaring pada tahun depan.
"Sudah ada lima kejuaraan intenasional yang menanti, jadi jangan takut karena usai SEA Games, Jakabaring tidak akan sia-sia," kata dia.
Kejuaraan internasional itu diawali pada bulan Februari, dengan menggelar World Super Series Sepak Takraw yang diikuti 16 negara.
Kemudian, menjadi tuan rumah Kejuaraan Voli Pantai Asia Pasifik Putri, 25-29 April, Kejuaraan Sepatu Roda Asia Oceania pada Juli, Kejuaraan voli indoor pada Oktober, dan Kejuaraan Dunia Ski Air pada November. (awj)
Jumat, 16 Desember 2011
TAA Akan Dibangun 90.000 Rumah
Palembang, SN
Insinyur Oka Murod yang kembali menjabat sebagai Ketua REI Sumsel mengatakan, DPD Real Estate Indonesia (REI) bakal membangun Kota Baru di Sumsel yang akan dipusatkan di Tanjung Api-Api (TAA).
Pembangunan rumah di kawasan tersebut akan dimulai 2013 mendatang. Rumah yang akan dibangun di kawasan tersebut sebanyak 90.000 rumah.
”Kita akan bersinergi dengan pengembangan untuk membangun Kota Baru di TAA. Bahkan kita akan berkoordinasi dengan DPP REI serta developer proverty pusat. Pasalnya, jika kita tidak cepat tanggap maka akan masuk investor luar,” ujarnya di Hotel Aryaduta, usai penandatanganan MoU Kota Baru oleh Gubernur Sumsel pada acara Musda Realestat Indonesia (REI) VIII, Kamis (15/12).
Menurutnya, dengan adanya MoU dengan Gubernur Sumsel untuk izin lokasi, untuk menghindari jangan sampai ada spekulan-spekulan.
”Kita juga meminta petunjuk dengan DPP REI dan Menpera untuk pembangunan Kota Baru. Jika sudah ada izin maka kita melakukan pembebasan lahan,” katanya.
Kenapa memilih TAA, dia mengatakan TAA sebagai kawasan Kota baru, karena tujuan pembangunan Kota Baru adalah berbasis ekonomi.
Di TAA ada pelabuhan dan akan dijadikan kawasan industri. Bahkan Insitute Teknologi Sumatera (ITS) kemungkinan besar di bangun di Banyuasin. Sehingga dibutuhkan rumah di kawasan itu.
Dijelaskannya, lahan yang akan dipakai untuk pembangunan kawasan Kota Baru seluas 3.000 hektar. Namun dari luas tanah terebut, yang akan dibangun rumah hanya 50 persen dari luas lahan.
”Jika dalam satu hektar lahan dibangun 50 rumah, maka jika luas lahan mencapai 3.000 hektar maka di kawasan Kota Baru akan dibangun sekitar 90.000 rumah tipe 36,” paparnya.
Dia menambahkan, pihaknya akan membuat masterplan dan akan mengundang pihak dari Pemprov, bupati dan Unsri. Sedangkan pembangunannya akan dimulai pada 2013. ”Untuk tahap awal kita akan bangun terlebih dahulu rumah murah untuk para tukang. Karena pembangunan kawasan Kota Baru bertahap, maka para tukang akan kita pririoritaskan," terangnya.
Sementara itu, Asisten II Pemprov Sumsel, Eddy Hermanto menuturkan, untuk penentuan lokasi diserahkan sepenuhnya kepada REI Sumsel. "Pemprov Sumsel akan mendukung program Kota Baru dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat. Lokasi Kota Baru REI Sumsel yang berhak menentukan," katanya. (pit)
Insinyur Oka Murod yang kembali menjabat sebagai Ketua REI Sumsel mengatakan, DPD Real Estate Indonesia (REI) bakal membangun Kota Baru di Sumsel yang akan dipusatkan di Tanjung Api-Api (TAA).
Pembangunan rumah di kawasan tersebut akan dimulai 2013 mendatang. Rumah yang akan dibangun di kawasan tersebut sebanyak 90.000 rumah.
”Kita akan bersinergi dengan pengembangan untuk membangun Kota Baru di TAA. Bahkan kita akan berkoordinasi dengan DPP REI serta developer proverty pusat. Pasalnya, jika kita tidak cepat tanggap maka akan masuk investor luar,” ujarnya di Hotel Aryaduta, usai penandatanganan MoU Kota Baru oleh Gubernur Sumsel pada acara Musda Realestat Indonesia (REI) VIII, Kamis (15/12).
Menurutnya, dengan adanya MoU dengan Gubernur Sumsel untuk izin lokasi, untuk menghindari jangan sampai ada spekulan-spekulan.
”Kita juga meminta petunjuk dengan DPP REI dan Menpera untuk pembangunan Kota Baru. Jika sudah ada izin maka kita melakukan pembebasan lahan,” katanya.
Kenapa memilih TAA, dia mengatakan TAA sebagai kawasan Kota baru, karena tujuan pembangunan Kota Baru adalah berbasis ekonomi.
Di TAA ada pelabuhan dan akan dijadikan kawasan industri. Bahkan Insitute Teknologi Sumatera (ITS) kemungkinan besar di bangun di Banyuasin. Sehingga dibutuhkan rumah di kawasan itu.
Dijelaskannya, lahan yang akan dipakai untuk pembangunan kawasan Kota Baru seluas 3.000 hektar. Namun dari luas tanah terebut, yang akan dibangun rumah hanya 50 persen dari luas lahan.
”Jika dalam satu hektar lahan dibangun 50 rumah, maka jika luas lahan mencapai 3.000 hektar maka di kawasan Kota Baru akan dibangun sekitar 90.000 rumah tipe 36,” paparnya.
Dia menambahkan, pihaknya akan membuat masterplan dan akan mengundang pihak dari Pemprov, bupati dan Unsri. Sedangkan pembangunannya akan dimulai pada 2013. ”Untuk tahap awal kita akan bangun terlebih dahulu rumah murah untuk para tukang. Karena pembangunan kawasan Kota Baru bertahap, maka para tukang akan kita pririoritaskan," terangnya.
Sementara itu, Asisten II Pemprov Sumsel, Eddy Hermanto menuturkan, untuk penentuan lokasi diserahkan sepenuhnya kepada REI Sumsel. "Pemprov Sumsel akan mendukung program Kota Baru dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat. Lokasi Kota Baru REI Sumsel yang berhak menentukan," katanya. (pit)
Tiga Jembatan Besar Akan Dituntaskan
Inderalaya, SN
Direncanakan mulai tahun anggaran 2012 hingga 2014 Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI) melalui dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) akan menuntaskan pembangunan jembatan besar yang ada di Kabupaten OI, demikian antara lain dikatakan Kadis PUBM OI H.Muhsin Abndullah, ST, MM kepada wartawan di ruang kerjanya baru-baru ini.
Sedikitnya 3 buah jembatan besar yang akan difokuskan penyelesaiannya diantaranya, jembatan Tanah Abang yang berada di Kecamatan Muara Kuang, Jembatan Kerbayang yang berada di Kecamatan Rantau Alai dan jembatan Sejangko di Kabupaten OI.
Ketiga jembatan besar tersebut yang merupakan jembatan rangka baja ini menurut Muhsin, diperkirakan akan selesai pada tahun 2014, untuk sementara ketiga bangunan jembatan tersebut sekarang baru selesai tahap pembangunan pada dasar jembatan, sementara pembangunan atasnya akan dilaksanakan dari tahun 2012 hingga 2014.
Tak hanya itu, pembangunan jembatan rangka baja ini menelan dana yang tidak sedikit, paling tidak selama ini sudah menggunakan dana dari APBD Kabupaten, namun untuk tahap penyelesaiannya yang diperkirakan masih membutuhkan suntikan dana sekitar 75 miliar rupiah akan meminta bantuan dana dari pusat. Namun apabila ada kendala, pemkab OI akan tetap menganggarkan dana tersebut.
Tetapi menurut Muhsin, Pemkab OI juga menganggarkan pembangunan jembatan lainnya,” baik itu pembangunan jembatan baru maupun rehab atau perbaikan pada badan jembatan lainnya yang ada di Kabupaten OI,” tandas mukhsin. (man)
Direncanakan mulai tahun anggaran 2012 hingga 2014 Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI) melalui dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) akan menuntaskan pembangunan jembatan besar yang ada di Kabupaten OI, demikian antara lain dikatakan Kadis PUBM OI H.Muhsin Abndullah, ST, MM kepada wartawan di ruang kerjanya baru-baru ini.
Sedikitnya 3 buah jembatan besar yang akan difokuskan penyelesaiannya diantaranya, jembatan Tanah Abang yang berada di Kecamatan Muara Kuang, Jembatan Kerbayang yang berada di Kecamatan Rantau Alai dan jembatan Sejangko di Kabupaten OI.
Ketiga jembatan besar tersebut yang merupakan jembatan rangka baja ini menurut Muhsin, diperkirakan akan selesai pada tahun 2014, untuk sementara ketiga bangunan jembatan tersebut sekarang baru selesai tahap pembangunan pada dasar jembatan, sementara pembangunan atasnya akan dilaksanakan dari tahun 2012 hingga 2014.
Tak hanya itu, pembangunan jembatan rangka baja ini menelan dana yang tidak sedikit, paling tidak selama ini sudah menggunakan dana dari APBD Kabupaten, namun untuk tahap penyelesaiannya yang diperkirakan masih membutuhkan suntikan dana sekitar 75 miliar rupiah akan meminta bantuan dana dari pusat. Namun apabila ada kendala, pemkab OI akan tetap menganggarkan dana tersebut.
Tetapi menurut Muhsin, Pemkab OI juga menganggarkan pembangunan jembatan lainnya,” baik itu pembangunan jembatan baru maupun rehab atau perbaikan pada badan jembatan lainnya yang ada di Kabupaten OI,” tandas mukhsin. (man)
Warga Pulau Rimau Pertahankan Tradisi Sedekah Bumi
Banyuasin, SN
Warga X transmigrasi tahun 1982 di Desa Sumber Mukti Kecamatan Pulau Rimau berkumpul baur menjadi satu mengadakan rauatan desa atau dikenal dengan istilah sedekah bumi. Warga yakin dengan diadakannya sedekahan kehidupan didesanya akan menjadi lebih baik dan selamat dunia akhirat.
Tokoh adat masyarakat dari Desa Sumber Mukti Ki Sumoharjo mengatakan, proses sedekah bumi yang dilakukan setiap tahun pada tanggal 10 Muharom (Suro, istilah jawa, red) melakukan ruwatan desa atau sedekah bumi tujuannya adalah agar panen padi dan sawit melimpah.
“Dana sedekahan untuk membeli sapi dari sumbangan sukarela dengan dikelola oleh desa dipusatkan disatu tempat sesajian yang halal diberikan didoakan oleh pemuka agama lalu dimakan bersama-sama sebagai wujud syukur kepada Allah SWT,” kata Sumoharjo sambil mengatakan agar penen padi dan sawit berlimpah.
Sementara Kepala sapi setelah selesai dido’akan oleh pemuka agama, lalu diarak kampung diiringi oleh 5 kesenian tradisional asal jawa diantaranya, reog ponorogo, kuda lumping, genjring, tarling dan gong.
Kades Sumber Mukti R Ihsan Zaher saat diwawancarai mengatakan, masyarakat desa semenjak 25 tahun lalu hidup di tanah x tran melakukan ritual setiap 10 Suro. “Namun sedekah bumi tahun ini kita lakukan lewat 10 Suro karena sekaligus peresmian gedung kantor desa,” ungkap Irsan Zaher.
Menurut Irsan Zaher, Sedekah bumi yang setiap tahun dilakukan oleh waga sangat besar pengaruhnya bagi lingkungan. Suksesnya acara ini setiap tahunnya menunjukan warga bias guyub rukun dalam kehidupan sehari-hari.
Sedangkan Camat Pulau Rimau Antoni Liando menyambut baik acara melestarikan budaya jawa yang dibawa oleh orang transmigran di wilayahnya. Karena tradisi ini adalah tradisi orang jawa yang dilakukan ditengah kondisi desa yang masih ada kekurangan seperti sarana transporasi dan listrik.
“Pemerintah kecamatan menyambut baik tradisi sedekah bumi ini, dan saya nilai tradisi sedekah bumi yang paling baik di Pulau Rimau hanya di Desa Sumber Mukti, katanya menambahkan agar masyarakat hidup sejahtera toto tentrem katoraharjo, guyub rukun dalam kehidupan sehari-hari.
Antoni Liandio dalam kesemaptan tesebut menyempatkan diri untuk membantu panitia acara dengan menyumbang dana sebesar Rp 2 juta, dan beberapa donator lainnya untuk warga Sumbe Mukti sebesar Rp 10 juta.
Dalam sambutannya Antoni Liando juga berusaha memasukan program listrik masuk desa tahun 2012, tetapi baru untuk tiga atau empat desa dulu, sementara desa yang lainnya baru akan dicukupi tahun 2013.
Selain listrik juga rencannya ada program pembangunan jalan desa di Sumber Mukti sepanjang 1 KM. “Saya pikir perlu jalan cor beton untuk sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing 1 KM tahun 2012 di Desa Sumber Mukti, yang belum dibangun bias diteruskan
Warga Sako Suban Datangi Pemkab Muba
* Akibat Jalan Dibuat Kanal Gajah Sekayu, SN
Ratusan warga dari Dusun III dan IV Desa Sako Suban, Kecamatan Batang Hari Leko (BHL), Kamis (15/12) melakukan aksi damai ke Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba).
Aksi tersebut terpaksa dilakukan menyusul adanya penutupan jalan oleh salah satu perusahaan dengan membuat kanal gajah seluas 4 meter dan dengan kedalaman 6 meter yang mengakibatnya dua Dusun tersebut terisolir. Selain itu, aksi dilakukan untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) agar membantu warga terhadap persoalan yang terjadi antar dua perusahaan yang berselisih, yakni PT Bumi Persada Permai (BPP) dan PT Sentosa Bahagia Bersama (SMB).
“Dengan adanya lubang berbentuk kanal ini tentu membuat kami tidak bisa lagi lewat. Bahkan untuk keperluan lainnya membuat aktivitas kami terganggu. Untuk itu kami ingin meminta bantuan dari Pemkab Muba untuk menangani hal ini,” tegas Kadus Dusun IV, Indrayanti.
Dikatakannya, dengan bantuan dari Pemkab Muba tentu sangat diharapkan warga. Sebab, kanal gajah yang dibuat sejak lima hari lalu (Minggu, 12/12) sekitar pukul 23.00 WIB, ini membuat warga mengalami kesulitan untuk keluar dusun akibat adanya penutupan jalan yang dilakukan perusahaan.
“Jalan alternative ada, tapi jaraknya sekitar 150 Km itu pun harus lewat Musi Rawas (Mura). Ini artinya kita harus memutar jauh untuk keluar dusun dan ingin ke kecamtaan lainnya, khususnya Kota Sekayu,” tegasnya.
Aksi tersebut diterima, Asisten I Pemkab Muba, H Sohan Madjid, dengan melakukan pertemuan secara tertutup selama kurang lebih satu jam. Hasil dari pertemuan tersebut, Pemkab Muba akan melakukan pertemuan dengan perusahaan yang sedang bertikai. Sebab, dengan adanya permasalahan antara dua perusahaan tersebut tentu menganggu warga.
“Apapun alasannya, kita akan meminta kanal tersebut untuk ditimbun kembali dan meminta agar akses jalan dikembalikan seperti semua. Ini tentu tidak bisa dibiarkan, 20 Desember mendatang kita akan mengadakan pertemuan dengan seluruh pihak terkait di ruangan rapat Pemkab Muba. Insya Allah semua bisa diselesaikan dengan baik dan secepat mungkin,” tegas Sohan. (her)
Pemkot Santuni 180 Veteran
Palembang, SN
Sebanyak 180 pejuang kemerdekaan atau veteran mendapat santunan dari Pemkot Palembang, masing-masing veteran mendapatkan dana sebesar Rp 200 ribu/tahun. Hal tersebut dikatakan Wakil Walikota Palembang, Romi Herton usai menyerahkan santunan kepada para veteran di Gedung Legiun Veteran Jalan Merdeka Palembang, Kamis (15/12).
“Mereka ini banyak berjasa bagi bangsa. Sudah sepantasnya diberi penghargaan oleh pemerintah. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat,” harapnya.
Dikatakannya, tahun 2012 Pemkot Palembang akan meningkatkan bantuan kepada veteran pejuang ini, mengingat APBD Kota Palembang mengalami kenaikan.
“Mudah-mudahan santunan kepada para veteran bisa kita tingkatkan,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menghargai jasa para pejuang, yang telah berkorban dengan harta, darah bahkan nyawa demi tegaknya kemerdekaan.
Sementara itu kata Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Hasbullah Tuwi menambahkan, selain veteran pihaknya jugamemberikan bantuan kepada 150 orang lanjut usia di kota Palembang.
“Tiap orang dapat Rp 300 ribu/tahun. Dana bersumber dari APBD Kota Palembang,” jelasnya.
Dijelaskannya, bantuan kepada orang lanjut usia memang lebih besar dibandingkan veteran pejuang. “Karena veteran masih mendapat gaji setiap bulannya,” katanya.
Sedangkan Wakil Ketua Legiun Pejuang Palembang, Imam Syafei mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Palembang atas bantuan yang diberikan. “Kami akan dukung terus program-program pemerintah,” ujar pria berusia 80 tahun ini.
Ditambahkanya, veteran pejuang tahun depan santunan yang diberikan nilainya lebih besar. “Ya, sebenarnya kami sudah merasa bersyukur dengan bantuan yang diberikan, dan ikhlas menerimanya. Tapi harapan kami, bantuannya bisa ditambah, supaya kami lebih bahagia,” ucapnya. (***)
Sebanyak 180 pejuang kemerdekaan atau veteran mendapat santunan dari Pemkot Palembang, masing-masing veteran mendapatkan dana sebesar Rp 200 ribu/tahun. Hal tersebut dikatakan Wakil Walikota Palembang, Romi Herton usai menyerahkan santunan kepada para veteran di Gedung Legiun Veteran Jalan Merdeka Palembang, Kamis (15/12).
“Mereka ini banyak berjasa bagi bangsa. Sudah sepantasnya diberi penghargaan oleh pemerintah. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat,” harapnya.
Dikatakannya, tahun 2012 Pemkot Palembang akan meningkatkan bantuan kepada veteran pejuang ini, mengingat APBD Kota Palembang mengalami kenaikan.
“Mudah-mudahan santunan kepada para veteran bisa kita tingkatkan,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menghargai jasa para pejuang, yang telah berkorban dengan harta, darah bahkan nyawa demi tegaknya kemerdekaan.
Sementara itu kata Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Hasbullah Tuwi menambahkan, selain veteran pihaknya jugamemberikan bantuan kepada 150 orang lanjut usia di kota Palembang.
“Tiap orang dapat Rp 300 ribu/tahun. Dana bersumber dari APBD Kota Palembang,” jelasnya.
Dijelaskannya, bantuan kepada orang lanjut usia memang lebih besar dibandingkan veteran pejuang. “Karena veteran masih mendapat gaji setiap bulannya,” katanya.
Sedangkan Wakil Ketua Legiun Pejuang Palembang, Imam Syafei mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Palembang atas bantuan yang diberikan. “Kami akan dukung terus program-program pemerintah,” ujar pria berusia 80 tahun ini.
Ditambahkanya, veteran pejuang tahun depan santunan yang diberikan nilainya lebih besar. “Ya, sebenarnya kami sudah merasa bersyukur dengan bantuan yang diberikan, dan ikhlas menerimanya. Tapi harapan kami, bantuannya bisa ditambah, supaya kami lebih bahagia,” ucapnya. (***)
Format Sertifikasi Berubah Lagi
Empat Lawang, SN
Format penerimaan guru sertifikasi dipastikan berubah lagi dari tahun-tahun sebelumnya hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Guru Sertifikasi, Arbanu.
Menurutnya,penerimaan sertifikasi benar-benar telah dinyatakan berubah tetapi tetap mengacu kepada penerimaan sebelumnya karena perubahan tersebut berdasarkan pada kekurangan-kekurangan yang dimiliki pada pelaksanaa sebelumnya.
“Perubahan langsung di sampaikan oleh Kementrian pendidikan dan kebudayaan beberapa waktu lalu alasan yang kami terima untuk sementara Kemendikbud ingin melihat keunggulan yang dimiliki dari setiap sistem penerimaan,” terangnya
Dikatakannya, untuk penerimaan pada 2012 nanti dimulai sejak 2011 bahkan terakhir pengumpulan data pada Desember ini sehingga 2012 mendatang dipastikan tidak ada guru yang mengajukan sertifikasi karena sudah pada tahun ini.
“Data terkumpul secara otomatis dengan catatan mereka yang telah memiliki NUPTK dimana untuk mendapatkan NUPTK seorang guru minimal harus memiliki masa mengajar sekitar Lima Tahun atau lebih,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan,tidak terlalu banyak perbedaan yang dimiliki pada penerimaan guru sertifikasi kali ini pasalanya sistem-sistem yang lalu masih diadopsi oleh Kemendikbud tetapi lebih di variasikan dan di lebih rumitkan.
“Ada beberapa perubahan yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya dimana pada penerimaan 2012 lebih mendahulukan mereka yang sudah berumur setengah abad ke atas sementara untuk syarat minimal lima tahun mengajar tetap berlaku,” jelasnya.
Untuk saat ini sambungnya,pihaknya tengah membersihkan data agar terjamin ke validasiannya sementara itu data guru yang dicalonkan sebagai guru sertifikasi semuanya tetap tanggung jawab Disdik untuk memfasilitasi dan membimbing.
“Disdik akan memfasilitasi guru-guru calon sertifikasi mengingat banyak yang belum memahami cara mengentry data pasalanya semua persyaratan dan yang lainnya menggunakan sistem Online,” tandas Arbanu
Penggunaan Komputerisasi tambahnya, untuk menghindari ketidakstabilan dalam memilih guru yang lulus ataupun yang tidak pasalnya selama ini banyak anggapan yang menilai banyak penilaian yang kurang fair.
“Jelas Kemendikbud lebih mengutamakan komputerisasi daripada manual terlebih pada 2012 mendatang peserta hanya diperbolehkan memilih salah satu tes dianataranya tes Fortofolio, PLPG dan yang langsung dinyatakan Lulus berbeda dengan sebelumnya peserta di haruskan mengikuti Fortofolio dan PLPG,” urainya. (eko)
Tepian Sungai Musi Mengkhawatirkan
Empat Lawang, SN
Pinggiran sungai musi, tepatnya di kawasan Pasar Ilir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, mulai mengkhawatirkan. Puluhan rumah warga terancam hanyut akibat terbawa arus sungai musi, akibat gerusan air yang selalu terjadi saat musim tiba.
Sedikitnya, puluhan rumah warga sudah berpindah tempat sejak beberapa tahun terakhir. Sebab, meskipun sudah dibangun beronjong atau tembok penahan, masih tetapn tergerus air sungai yang mengakibatkan puluhan meter tembok penahan yang pernah dibangun roboh dan mengerus tanah yang ada di pinggiran sungai.
Bahkan, kantor lurah pasar Tebingtinggi beberapa waktu lalu nyaris hanyut akibat meluapnya sunggai musi. Tidak hanya itu, puluhan hingga ratusan warga yang tinggal di pinggiran sunggai mendadak gempar akibat meluapnya air sunggai beberapa akhir ini.
Menurut pengakuan beberapa warga Pasar Ilir, setidaknya sudah dua kali dibangun tembok di kawasan tersebur. Namun derasnya sungai menyebabkan tebok penananh tidak bertahan lama.
Dengan kondisi yang demikian mengkhawatirkan warga berharap kepada
Pemerintah memberikan perhatian dengan kembali membangun tebok penahan di kawasan tersebut. Sebab tidak menutup kemungkinan, pemukiman mereka akan hanyut terbawa air sunggai.
"Kami cukup khawtir dengan kondisi yang air sunggai yang tidak menentu ini karena bisa mengancam keselamatan jiwa dan harta benda kami," ujar Latif (40) salah seorang warga, Kamis (15/12).
Kekhawatiran warga. Dianggap wajar menginggat kondisi dibiarkan berlarut larut. Menginggat kondisi tanah yang kian rapuh digerus oleh air sungai.
Pantauan di lapangan menyebutkan, terlihat beberapa bagian tembok penahan yang saat ini sudah berada di tengah sungai musi. Hal ini membuktikan rumah warga sudah bergeser jauh dari tempat semulah. Puluhan rumah warga diperkirakan sudah berpindah tempat beberapa meter. Dari pinggir sunggai musi untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan.
Terpisah Lurah pasar Tebingtinggi, H Kitmir mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali mengajukan permohonan pembanggunan tembok penahan disekitar pinggiran sungai musi. Selain menjaga salah satu aset daerah berupa kantor kelurahan, tembok penahan juga sebagai penahan rumah warga yang berada di pinggiran sungai.
"Kita pernah mengusulkan pembangunan tembok penahan. Namun hingga kini beluam realisasinya. Padahal keberadaan tembok sanggat penting untuk menjaga keselamatan warga yang ada disekitaran bantaran sungai musi," ujarnya. (eko)
Pinggiran sungai musi, tepatnya di kawasan Pasar Ilir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, mulai mengkhawatirkan. Puluhan rumah warga terancam hanyut akibat terbawa arus sungai musi, akibat gerusan air yang selalu terjadi saat musim tiba.
Sedikitnya, puluhan rumah warga sudah berpindah tempat sejak beberapa tahun terakhir. Sebab, meskipun sudah dibangun beronjong atau tembok penahan, masih tetapn tergerus air sungai yang mengakibatkan puluhan meter tembok penahan yang pernah dibangun roboh dan mengerus tanah yang ada di pinggiran sungai.
Bahkan, kantor lurah pasar Tebingtinggi beberapa waktu lalu nyaris hanyut akibat meluapnya sunggai musi. Tidak hanya itu, puluhan hingga ratusan warga yang tinggal di pinggiran sunggai mendadak gempar akibat meluapnya air sunggai beberapa akhir ini.
Menurut pengakuan beberapa warga Pasar Ilir, setidaknya sudah dua kali dibangun tembok di kawasan tersebur. Namun derasnya sungai menyebabkan tebok penananh tidak bertahan lama.
Dengan kondisi yang demikian mengkhawatirkan warga berharap kepada
Pemerintah memberikan perhatian dengan kembali membangun tebok penahan di kawasan tersebut. Sebab tidak menutup kemungkinan, pemukiman mereka akan hanyut terbawa air sunggai.
"Kami cukup khawtir dengan kondisi yang air sunggai yang tidak menentu ini karena bisa mengancam keselamatan jiwa dan harta benda kami," ujar Latif (40) salah seorang warga, Kamis (15/12).
Kekhawatiran warga. Dianggap wajar menginggat kondisi dibiarkan berlarut larut. Menginggat kondisi tanah yang kian rapuh digerus oleh air sungai.
Pantauan di lapangan menyebutkan, terlihat beberapa bagian tembok penahan yang saat ini sudah berada di tengah sungai musi. Hal ini membuktikan rumah warga sudah bergeser jauh dari tempat semulah. Puluhan rumah warga diperkirakan sudah berpindah tempat beberapa meter. Dari pinggir sunggai musi untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan.
Terpisah Lurah pasar Tebingtinggi, H Kitmir mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali mengajukan permohonan pembanggunan tembok penahan disekitar pinggiran sungai musi. Selain menjaga salah satu aset daerah berupa kantor kelurahan, tembok penahan juga sebagai penahan rumah warga yang berada di pinggiran sungai.
"Kita pernah mengusulkan pembangunan tembok penahan. Namun hingga kini beluam realisasinya. Padahal keberadaan tembok sanggat penting untuk menjaga keselamatan warga yang ada disekitaran bantaran sungai musi," ujarnya. (eko)
Truk Batubara Seruduk Mobil Taft
Muara Enim, SN
Diduga mengantuk, truk batubara tak bermuatan dengan nomor polisi (nopol) BE 9029 BV yang dikemudikan, Anas Tansudin (27) warga Lahat dengan kernetnya, Ari (20) warga yang sama menghantam mobil Taft Hiline BG 1845 AB milik Rahman di Jalan Lintas Muara Enim-Palembang Kampung III Desa Kepur Kecamatan Muara Enim, Kamis (15/12) sekitar pukul 04.30 WIB.
Tak hanya mobil itu saja yang ringsek, akibat kerasnya benturan
menyebabkan satu tiang listrik bengkok bahkan nyaris patah, sehingga aliran listrik di desa setempat terputus. Bahkan, arus lalu lintas sempat terganggu karena arus kendaraan saat kejadian cukup padat.
Petugas Sat Lantas dan Unit kecelakaan langsung meluncur ke TKP, guna mengamankan arus lalu lintas sekaligus mendata pengendara mobil dan truk batubara tersebut. Kemudian menderetnya ke Sat Lantas Polres Muara Enim.
Dari keterangan sopir truk, Anas, dia mengendarai truk dengan
kecepatan sedang. Karena mengantuk, dia tak dapat mengkontrol kendaraannya sehingga menghantam mobil yang sedang parkir dipinggir jalan.
“Ngantuk Pak, jadi, tak terlihat kalau di depan ada mobil yang sedang parkir,” ucapnya.
Dilanjutkannya, kalau dia mengendarai truk batubara yang tak
bermuatan dari Palembang menuju Lahat. “Memang, kami sempat istirahat di rumah makan Prabumulih,” ujarnya.
Sementara kernetnya, Ari, ketika berada di TKP, dia sempat memberikan peringatan kepada sopirnya, untuk lebih berhati-hati karena jalan masih gelap. “Ya, namanya musibah, tak bisa ditolak lagi,” katanya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Lantas
didampingi Kanit Laka Iptu Sutrisman, Kamis (15/12), membenarkan
kejadian tersebut. “Tak ada korban jiwa, sekarang sopir truk masih
menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” pungkas Kanit Laka. (yud)
KPK yang Diintervensi dan Meninggalkan Kasus Century
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
DI penghujung masa jabatannya ternyata Pimpinan KPK mengakui kalau mereka selama selalu diintervensi alias ditekan. Siapa lagi kalau bukan pihak eksekutif dan legislatif yang melakukan perbuatan itu.
Dengan kondisi seperti ini, jelas suatu jawaban terhadap lambannya kerja dari komisi ini. Selama ini rakyat seperti mau muntah dengan tarik ulur penanganan kasus yang sangat bertele-tele.
Ada satu kasus besar yang sangat merugikan Bangsa dan martabat Negeri, dan ternyata itu ditinggalkan pimpinan KPK yang habis masa jabatannya Desember ini. Kasus tersebut adalah kasus Bank Century.
Hanya mengulasa, kasus Bank Century telah memberikan dampak luas yang buruk untuk Bangsa ini. Lihat dan ingat, saat kasus ini mulai dilakukan, sudah puluhan triliun uang rakyat mengalir tidak pada tempatnya.
Memang petinggi di Bank Century sudah dihukum, tetapi hukuman yang diberikan tidak sampai lima tahun. Kemudian kasus ini juga telah melahirkan banyak korban, mulai dari munculnya istilah 'cicak dan buaya', jatuhnya korban Kabareskrim Susno Duadji.
Konflik panas antara KPK dan Polri juga melahirkan hubungan yang tak harmonis dari kedua lembaga tersebut.
Kalau kita berandai-andai, coba penguasa Negeri ini tak ngotot melindungi orang-orangg tertentu dari kasus ini. Tentu dampak kasus Bank Century tak akan seluas seperti sekarang.
Tetapi sampai saat ini dengar keterangan pers dari Presiden SBY, dengan yakin Kepala Negara masih berkeyakinan Boediono dan Sri Mulyani tetap dalam posisi yang paling benar. Itu untuk kondisi sekarang, kita tarik ulur saat Pansus Bank Century masih bekerja. Perang urat syarat harus terjadi di Senayan, yang semuanya ada karena sikap ngotot orang-orang tertentu yang merasa paling benar.
Saat Pansus terus bekerja, mulai terjadi blok-blok dan sikap kekanak-kanakan dari banyak wakil rakyat. Tak jarang debat kusir yang sangat kasar terjadi, dan itu semua menjadi tontonan bagi rakyat Indonesia. Tetapi mereka yang bersikap keras ini seakan dibiarkan oleh pihak-pihak tertentu.
Jelas ini menandakan, bahwa mereka seakan menjadi umpan dan ujung tombak parpol tertentu dengan tujuan untuk mengamankan kekuasaan.
Kemudian saat Pansus mulai mendekati akhir masa kerja, sangat terlihat jelas mulai terjadi 'perselingkuhan' dan 'pengkhiahatan' diantara teman dan kelompok yang selama ini berkoalisi. Saat paripurna digelarpun sangat jelas, betapa banyak energi yang terbuang sia-sia yang sangat jelas tujuannya sangat nampak, untuk mengulur-ulur waktu, siapa tahu lobi-lobi politik bisa merubah sikap seseorang. Tetapi nyatanya garis keras yang diungkapkan kelompok kontra pemerintah terus menguat bahkan di menit-menit terakhir banyak kejutan-kejutan tak terduga terjadi. Di mana banyak wakil rakyat yang pro pemeritah, dengan tegas membangkang. Buah dari sikap pemerintah, bisa jadi direcall atau dipecat dari parpol asalnya. (***)
86 Persen Desa di Mura Sudah Berlistrik
Musi Rawas, SN
Pemerintah kabupaten Musi Rawas (Mura) terus berupaya mengejar target Musi Rawas terang hingga tahun 2014 mendatang. Sampai dengan saat ini sekitar 86 persen desa yang ada di Mura sudah menikmati aliran listrik.
Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas, Johan Firdaus, pemerintah kabupaten Mura setiap tahun selalu menganggarkan dana untuk jaringan listrik bagi desa atau daerah yang belum berlistrik. Pada tahun ini ada tujuh titik lokasi pemasangan jaringan listrik baru.
“Untuk mengaliri apinya saat ini tengah kita upayakan,” katanya, ditemui, Kamis (15/12).
Dikatakannya, untuk anggaran tahun 2012 ini pihaknya masih melakukan pembahasan terkait jumlah anggaran yang dibutuhkan dan titik – titik mana saja yang akan dipasang jaringan listrik.
“Untuk tahun depan masih kita bahas, yang jelas target kita Musi Rawas terang 2014 mendatang bisa tercapai,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan Johan, dari jumlah desa yang ada sekarang ini sekitar 76 persen sudah menikmati listrik dan sekitar sisanya 10 persen masih diupayakan untuk masuk api listrik. "Sebab jaringannya sudah terpasang," tambahnya. (fik)
Pemerintah kabupaten Musi Rawas (Mura) terus berupaya mengejar target Musi Rawas terang hingga tahun 2014 mendatang. Sampai dengan saat ini sekitar 86 persen desa yang ada di Mura sudah menikmati aliran listrik.
Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas, Johan Firdaus, pemerintah kabupaten Mura setiap tahun selalu menganggarkan dana untuk jaringan listrik bagi desa atau daerah yang belum berlistrik. Pada tahun ini ada tujuh titik lokasi pemasangan jaringan listrik baru.
“Untuk mengaliri apinya saat ini tengah kita upayakan,” katanya, ditemui, Kamis (15/12).
Dikatakannya, untuk anggaran tahun 2012 ini pihaknya masih melakukan pembahasan terkait jumlah anggaran yang dibutuhkan dan titik – titik mana saja yang akan dipasang jaringan listrik.
“Untuk tahun depan masih kita bahas, yang jelas target kita Musi Rawas terang 2014 mendatang bisa tercapai,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan Johan, dari jumlah desa yang ada sekarang ini sekitar 76 persen sudah menikmati listrik dan sekitar sisanya 10 persen masih diupayakan untuk masuk api listrik. "Sebab jaringannya sudah terpasang," tambahnya. (fik)
Transmigran Minta Jaminan Keselamatan
Palembang, SN
Banyaknya kasus kriminalitas terhadap peserta transmigrasi di Sumsel menjadi salah satu keluhan transmigran asal jawa. Hal ini diungkapkan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nursasmito saat mengunjungi Banggar DPRD Sumsel, Rabu (14/12).
Dikatakannya, keluhan keamanan dari transmigran tersebut, didapatnya setelah mengunjungi transmigran asal Yogya di Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Muba.
Selain meminta jaminan keamanan kata dia, para transmigran juga meminta percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan Air Balui dengan desa lainnya.
"Informasi ini kami dapat setelah sebelumnya kami mengunjungi para transmigran di Air Balui. Dari pengamatan kami, memang infrastruktur disana masih kurang. Oleh karena itu, kalau bisa masalah ini dapat menjadi perhatian," kata Nursasmito.
Ia menambahkan, karena sudah bertransmigrasi, DPRD Yogya tidak dapat mengalokasikan dana apapun untuk kepentingan yang diminta para transmigran. "Tidak ada alokasi anggaran untuk transmigran di DPRD Yogya," katanya.
Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD Sumsel, Achmad Djauhari mengakui, masalah keamanan transmigran di Sumsel masih menjadi kendala. Menurutnya, terjadinya aksi kriminalitas terhadap transmigran asal jawa, karena bentuk keirian masyarakat lokal akan kesuksesan pendatang.
"Transmigran asal jawa di sini dapat menjadi contoh bagi masyarakat Sumsel, tidak sedikit dari mereka yang berhasil dan memiliki rumah permanen yang representatif, selain itu mereka juga memiliki kebun sawit dan karet, hal ini kadang-kadang yang menjadi pemicu keirian masyarakat lokal, sehingga terjadilah aksi kriminalitas," ungkapnya.
Sedangkan Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Soefyan mengatakan, apa yang disampaikan anggota DPRD Yogya terkait permintaan jaminan keamanan, akan disampaikan ke pihak terkait seperti Polda dan kepolisian daerah tempat transmigran bermukim.
"Masalah ini akan kami sampaikan ke pihak terkait, dan menjadi masukan buat baik kami," ujar dia. (awj)
Banyaknya kasus kriminalitas terhadap peserta transmigrasi di Sumsel menjadi salah satu keluhan transmigran asal jawa. Hal ini diungkapkan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nursasmito saat mengunjungi Banggar DPRD Sumsel, Rabu (14/12).
Dikatakannya, keluhan keamanan dari transmigran tersebut, didapatnya setelah mengunjungi transmigran asal Yogya di Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Muba.
Selain meminta jaminan keamanan kata dia, para transmigran juga meminta percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan Air Balui dengan desa lainnya.
"Informasi ini kami dapat setelah sebelumnya kami mengunjungi para transmigran di Air Balui. Dari pengamatan kami, memang infrastruktur disana masih kurang. Oleh karena itu, kalau bisa masalah ini dapat menjadi perhatian," kata Nursasmito.
Ia menambahkan, karena sudah bertransmigrasi, DPRD Yogya tidak dapat mengalokasikan dana apapun untuk kepentingan yang diminta para transmigran. "Tidak ada alokasi anggaran untuk transmigran di DPRD Yogya," katanya.
Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD Sumsel, Achmad Djauhari mengakui, masalah keamanan transmigran di Sumsel masih menjadi kendala. Menurutnya, terjadinya aksi kriminalitas terhadap transmigran asal jawa, karena bentuk keirian masyarakat lokal akan kesuksesan pendatang.
"Transmigran asal jawa di sini dapat menjadi contoh bagi masyarakat Sumsel, tidak sedikit dari mereka yang berhasil dan memiliki rumah permanen yang representatif, selain itu mereka juga memiliki kebun sawit dan karet, hal ini kadang-kadang yang menjadi pemicu keirian masyarakat lokal, sehingga terjadilah aksi kriminalitas," ungkapnya.
Sedangkan Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Soefyan mengatakan, apa yang disampaikan anggota DPRD Yogya terkait permintaan jaminan keamanan, akan disampaikan ke pihak terkait seperti Polda dan kepolisian daerah tempat transmigran bermukim.
"Masalah ini akan kami sampaikan ke pihak terkait, dan menjadi masukan buat baik kami," ujar dia. (awj)
Kamis, 15 Desember 2011
Perkosa dan Bunuh ABG, Remaja Divonis 9 tahun
Kayuagung, SN
Faqih remaja berusia 17 tahun divonis penjara selama 9 tahun 6 bulan dalam persidangan di PN Kayuagung, Rabu (14/12). Terdakwa terbukti telah memperkosa dan membunuh Novi Fajar Wati yang masih Anak Baru Gede (ABG) berusia 11 tahun.
Terdakwa merupakan warga Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir dan Novi Fajar Wati (11) tercatat sebagai santri Ponpes Nurul Yaqin Desa Tanjung Atap Barat. Sidang dipimpin oleh majelis hakim diketuai Teguh Arifiano SH dan anggotanya Arlen Veronika SH dan Alfarobi SH.
Dalam persidangan kemarin, sejumlah hal yang memberatkan terdakwa berupa sering memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak diakui sama sekali atas perbuatanya. Namun dibantah oleh kedua saksi Purbalisan yaitu Saepudin dan TH Sitohang selaku penyidik pembantu dalam pemeriksaan pertama.
Terdakwa turut membantu melakukan pembunuhan dan pemerkosaan itu atas suruhan pamannya bernama Farid, akibat perbuatan terdakwa telah meninggalkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat khususnya warga Desa Tanjung Atap dan meninggalkan penderitaan yang sangat dalam kepada keluarga korban.
Terdakwa divonis sesuai pidana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 56 ayat 1 dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dipotong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan di denda Rp 60 juta subside 6 bulan.
Pantauan di PN Kayuagung kemarin, ratusan keluarga korban juga datang ke pengadilan untuk menyaksikan jalannya persidangan. Ratusan personil Polres OKI tampat menjaga ketat jalan sidang dan memeriksa setiap orang yang memasuki halaman pengadilan.
Fatimah yang merupakan ibu korban mengaku sudah merasa puas dengan putusan majelis hakim tersebut, mereka menilai terdakwa memang pantas dijatuhi hukuman berat. “Kami merasa puas dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa, itu artinya dia memang terbukti bersalah. selama ini terdakwa selalu berkelit, sekarang dia sudah terbukti dan kami semua sudah merasa lega,” katanya.
Terdakwa Faqih mengaku pikir-pikir atas putusan majelis hakim tersebut, setelah sidang usai Faqih dijaga ketat oleh polisi dan wajahnya di tutup dengan jaket saat dibawa keluar dari ruang sidang, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Diberitakan sebelumnya, Faqih bersama pamannya bernama Farid (sidang terpisah) telah memperkosa dan membunuh korban, Senin (19/9) sekitar pukul 16 30 WIB bertempat di rumah milik Hj Saadah di lingkungan Ponpes Nurul Yakin. (iso)
Gas Elpiji Kurang, Warga Betung Ngeluh ke DPR
Banyuasin, SN
Warga Betung yang kesal karena timbangan gas elpiji 3 Kg kurang, Warga yang kesal lalu menyempaikan keluhannya kepada anggota DPRD Banyuasin saat dewan Reses Minggu lalu.
Seperti dikatakan oleh DPRD Dapil Betung saat paripurna hasil reses Senin (12/12) kemarin mengaku menerima laporan dari warga Betung.
“Warga mengeluh dengan kami akibat gas elpigi 3 Kg yang dibelinya di toko lekas habis, setelah ditimbang ternyata isi gasnya yang kurang,” kata Tismon anggota DPRD Banyuasin.
Tismon mengatakan, dewan mendapatkan informasi dari masyarakat, agar supaya dinas Koperindag Banyuasin melakukan sidak ke Betung. Warga Kelurahan Betung Asni saat membenarkan isi gas elpiji yang kurang, akibatnya gas tidak tahan lama. “Rata-rata penggunaan gas tabung 3 Kg hanya 9 hari, seharusnya pemakaian normal dengan gas yang utuh bisa 15 hari,” jelas ibu rumah tangga ini.
Kasus gas elpiji kurang terjadi sejak bulan oktober 2011 lalu, sampai saat ini belum juga ada oknum yang tertangkap petugas, ironisnya lagi sasarannya masyarakat yang dikorbankan.
“Kami menginginkan ada yang mengawasi penjualan elpiji 3 Kg karena gas masih dalam susbsidi pemerintah,” kata Asni.
Sementara Kepala Dinas Koperindag UKM dan PM kabuapten banyuasin Ir Anna Suzana mengatakan, baru kalai ini mendengar laporan.
“Saya baru kalai ini mendapat laporan, dengan dasar laporan itulah kita akan koordinasi dulu dengan BPPT dan pertambangan,” kata Anna. Anna mengisayaratkan, memang kadang ada juga yang bisa mempermainkan gas dengan dikurangi isinya, dan pengurangan itu bisa saja dilakukan saat pengisian.
Anna tidak mau menyebutkan pengisian pada distributor mana yang dimaksud, namun di Banyuasin ini memang ada beberpa distributor elpigi 3 Kg. (sir)
Warga Betung yang kesal karena timbangan gas elpiji 3 Kg kurang, Warga yang kesal lalu menyempaikan keluhannya kepada anggota DPRD Banyuasin saat dewan Reses Minggu lalu.
Seperti dikatakan oleh DPRD Dapil Betung saat paripurna hasil reses Senin (12/12) kemarin mengaku menerima laporan dari warga Betung.
“Warga mengeluh dengan kami akibat gas elpigi 3 Kg yang dibelinya di toko lekas habis, setelah ditimbang ternyata isi gasnya yang kurang,” kata Tismon anggota DPRD Banyuasin.
Tismon mengatakan, dewan mendapatkan informasi dari masyarakat, agar supaya dinas Koperindag Banyuasin melakukan sidak ke Betung. Warga Kelurahan Betung Asni saat membenarkan isi gas elpiji yang kurang, akibatnya gas tidak tahan lama. “Rata-rata penggunaan gas tabung 3 Kg hanya 9 hari, seharusnya pemakaian normal dengan gas yang utuh bisa 15 hari,” jelas ibu rumah tangga ini.
Kasus gas elpiji kurang terjadi sejak bulan oktober 2011 lalu, sampai saat ini belum juga ada oknum yang tertangkap petugas, ironisnya lagi sasarannya masyarakat yang dikorbankan.
“Kami menginginkan ada yang mengawasi penjualan elpiji 3 Kg karena gas masih dalam susbsidi pemerintah,” kata Asni.
Sementara Kepala Dinas Koperindag UKM dan PM kabuapten banyuasin Ir Anna Suzana mengatakan, baru kalai ini mendengar laporan.
“Saya baru kalai ini mendapat laporan, dengan dasar laporan itulah kita akan koordinasi dulu dengan BPPT dan pertambangan,” kata Anna. Anna mengisayaratkan, memang kadang ada juga yang bisa mempermainkan gas dengan dikurangi isinya, dan pengurangan itu bisa saja dilakukan saat pengisian.
Anna tidak mau menyebutkan pengisian pada distributor mana yang dimaksud, namun di Banyuasin ini memang ada beberpa distributor elpigi 3 Kg. (sir)
Gaji Honorer Naik 2 Kali Lipat
Palembang, SN
Kabar gembira bagi tenaga honorer di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang. Mulai tahun depan, pemerintah kota ini menaikkan gaji upah kerja tenaga honorer dua kali lipat. Yakni dari Rp 600 ribu menjadi Rp 1,1 juta per bulan. Ini tertuang dalam Surat Wali Kota Palembang Nomor 842/002808/IX tertanggal 7 Desember. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II Ahmad Nopan,kemarin.
Kepastian upah kerja honorer ini, setelah APBD Kota Palembang tahun anggaran 2012 disetujui dan disahkan oleh DPRD Palembang dalam rapat paripurna dewan, Selasa (13/12).
Kenaikan gaji ini, berdasarkan pertimbangan naiknya upah minimum regional di 2012 mendatang senilai Rp 1.195.000.
“Upah ini sudah bisa dibayarkan Januari 2012 mendatang,” ujarnya.
Menurut dia, kenaikan ini sudah wajar karena sebanding dengan profesi lain di perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan UMR. Tenaga honorer di SKPD Pemerintah Kota Palembang sebanyak 1.892 orang. Mereka tersebar di 17 dinas, 12 badan, 9 kantor, dan 12 bagian serta 1 satuan.
Untuk membayar upah kerja tenaga honorer ini, APBD pemerintah kota harus terkuras Rp 24.987.600.000 atau hampir Rp 25 miliar per tahun. Angka ini didapat dari perhitungan sebagai berikut: upah kerja 1.893 tenaga honorer Rp 1,1 juta dikalikan tiap bulan maka didapat angka Rp 2.082.300.000. Angka ini lantas dikalikan 365 atau satu tahun, hasilnya Rp 24.987.600.000.
Ia belum tahu di instansi mana penganggaran terbanyak untuk upah tenaga honorer. “Tapi kalau di mitra kerja kami, Komisi II, penganggaran paling banyak di Dinas Pendapatan Daerah, Rp 287 juta setahun,” ujar Ahmad Nopan.
Mitra kerja Komisi II lainnya yakni Dinas Perhubungan, dengan penganggaran Rp 139 juta untuk tenaga honorer. Kemudian Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (sekitar Rp 99 juta), Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Rp 89 juta), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (sekitar Rp 52 juta).
“Kalau penganggarannya paling besar artinya jumlah tenaga honorernya paling banyak,” ujarnya.
Terkait APBD Kota Palembang tahun 2012 dijelaskannya, ada peningkatan 5,54 persen. Yakni menjadi Rp 1,983 triliun dari sebelumnya Rp 1,873 triliun pada 2011. Target untuk pendapatan asli daerah meningkat Rp 277,576 miliar atau meningkat 37,99 persen dari tahun 2011 yang sebesar Rp 172,117 miliar. Target retribusi justru mengalami penurunan hingga 5,14 persen. Dari sebelumnya Rp 90,795 miliar menjadi Rp 85,650 miliar.
“Turun karena berdasarkan UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi yang berkurang. Jadi, pemasukannya pindah ke pajak,” ujar Ahmad Nopan.
Menanggapi hal tersebut Walikota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan, terkait kenaikan upah bagi tenaga honorer, pemerintah kota sudah ketuk palu, artinya sudah sah.
“Kita justru ingin menyamai UMR Rp 1,1 juta tersebut,” katanya.
Menurutnya, Pemkot Palembang tidak mungkin berpatokan dengan standar upah yang lama bila semua upah buruh maupun pegawai dibayar dengan standar UMR.
Soal penerimaan CPNS untuk tahun 2012, Eddy mengatakan sebetulnya pemerintah kota ingin melakukan perekrutan. “Tapi karena Palembang ada moratorium (penundaan sementara) dengan pemerintah pusat, jadi kita tak bisa menerima PNS,” tutur Eddy.
Apalagi, dalam pembahasan DPRD Kota Palembang, juga disampaikan bahwa tak ada penerimaan PNS di tahun 2012.
Kendati begitu, wali kota berharap ada pertimbangan lain dari Kementerian Dalam Negeri terkait penerimaan PNS ini. (***)
Penegakan Hukum di Muba Terkesan Mandul
Sekayu, SN
Penegakan hukum di Wilayah Kabupaten Muba terkesan Mandul, hal tersebut terlihat dalam persidangan yang berlangsung kemarin, Rabu (14/12). Sidang kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2007 dengan tersangkanya Musri (35) warga Desa Kayu Ara Kecamatan Sekayu memasuki tahun keempat belum pernah dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum.
Bahkan dalam setiap persidangan, tersangka seperti bukannya seorang pelaku yang duduk dikursi pesakitan. Melihat fakta tersebut, Suryani (37) istri korban didampingi keluarganya sehabis mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sekayu dengan muka sedih meminta kepada Hakim dan Jaksa untuk bertindak adil agar tersangka dilakukan penahanan sesuai dengan perbuatannya.
Dijelaskan Suryani, selama ini dirinya bersama keluarga sudah mengajukan permohonan kepada penyidik Kepolisian Polres Muba untuk segera menahan tersangka. Namun hingga sekarang tersangka tidak pernah dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum, bahkan tersangka bebas melanglang buana pergi kemana-mana bagaikan bukan seorang tersangka kasus pembunuhan.
Menurut Suryani, kasus pembunuhan Abu Nasif (42) suaminya terjadi pada tanggal 26 Oktober tahun 2007 sekitar pukul 24.30 Wib dini hari di Talang Cawang Kecamatan Sekayu, dengan tersangkanya Musri (35) yang tidak lain tetangganya sendiri. Kejadian berawal, korban yang sebagai ketua RT setempat menerimah temuan kepingan Karet dari warganya yang diduga hasil curian. Karena tidak bertuan, korban menahan kepingan karet tersebut hingga diketahui siapa pemiliknya. Entah mengapa, pada saat itu, datang tersangka dengan membawa golok menemui korban. Tanpa tau penyebabnya, tersangka yang sudah kerasukan syetan langsung melayangkan goloknya ketubuh korban. Merasa nyawanya terancam, korbanpun melakukan perlawanan hingga terjadi duel dengan tersangka. Korban yang mengalami luka parahpun tewas, sedangkan tersangka yang dalam kondisi terluka dibagian tubuhnya dilarikan warga ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu.
Sementara itu, menurut Deni Zulkarnain SH Kasi Pidum Kajari Sekayu, apabila suatu kasus sudah memasuki proses persidangan, semua kewenangan ada pada majelis Hakim Persidangan. Terkait tidak ditahannya tersangka, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Hakim mungkin Hakim mempunyai alasan sehingga tersangka tidak ditahan. (her)
Buta Aksara Empat Lawang Turun
Empat Lawang, SN
Dalam waktu tiga tahun akhir, masyarakat buta aksara di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati semakin menurun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Empat Lawang untuk memberantas buta aksara semakin tampak.
Kepala Dinas Pendidikan H Syahril melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sekaligus Ketua Panitia (HAI) ke 46 Rita Purwaningsih menyampaikan, pemerintah Empat Lawang terus berjuang untuk menuntaskan buta aksara yang masih ada. Seperti di tahun 2009 tingkat keaksaraan di Empat Lawang masih 9,04 %. Kemudian tahun 2010 turun menjadi 7,75 % sedangkan 2011 kembali turun menjadi 6,78 % dari jumlah penduduk 221.176 jiwa. Artinya keberhasilan pemerintah Empat Lawang sudah mencapai 2,26 % dalam memberantas buta aksara.
“Kita berupaya kedepan seluruh masyarakat Empat Lawang minimal bisa baca tulis hitung (calistung) dan bebas dari buta aksara ditargetkan tahun 2016,”kata Rita.
Mengenai pelatihan tutor keaksaraan, sambung Rita, digelar dalam rangka memperingati Hari Aksara Internasional ke 46. Dengan pelatihan Keaksaraan Fungsional (KF) dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se Kabupaten Empat Lawang sebanyak 140 orang dari 6 PKBM.
“Ini tidak lain adalah upaya untuk memberantas buta aksara di Kabupaten Empat Lawang,”pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri melalui Sekda H Anwar Yakub mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan pendidikan secara inklusif dengan cara memperluas akses terhadap bahan bacaan dan kecakapan hidup. Terutama bagi kelompok tertinggal itulah sebabnya dalam program keaksaraan kita mengenal istilah keaksaraan fungsional sebagai upaya untuk mendorong terjadinya percepatan dalam pengentasan ke tuna aksaraan yang bersinergi dengan program penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan manusia berkarakter.
“Program pemberantasan tuna aksara yang telah berjalan baik selama dua tahun terakhir di Empat Lawang ini patut diapresiasi. Namun bukan berarti hanya berhenti disini, melainkan terus berupaya secara bersama menuju Empat Lawang EMASS,” imbuhnya.
Harus diakui, sambung Anwar, upaya meningkatkan keaksaraan dan ketrampilan atau kecakapan hidup kaum perempuan masih tertinggal itu tidaklah mudah. Membutuhkan strategi yang tepat dan mengenai sasaran. Makanya sangat membutuhkan dukungan dan support dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah, melainkan juga dari semua pihak yang ada di Empat Lawang.
“Pemerintah mengajak insan pendidikan, Pejabat pemerintah dan segenap masyarakat untuk berlomba-lomba menekan angka tuna aksara dan memberikan perhatian yang lebih untuk dunia pendidikan menuju pembangunan Empat Lawang EMASS,” pungkas Anwar. (eko)
Dalam waktu tiga tahun akhir, masyarakat buta aksara di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati semakin menurun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Empat Lawang untuk memberantas buta aksara semakin tampak.
Kepala Dinas Pendidikan H Syahril melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sekaligus Ketua Panitia (HAI) ke 46 Rita Purwaningsih menyampaikan, pemerintah Empat Lawang terus berjuang untuk menuntaskan buta aksara yang masih ada. Seperti di tahun 2009 tingkat keaksaraan di Empat Lawang masih 9,04 %. Kemudian tahun 2010 turun menjadi 7,75 % sedangkan 2011 kembali turun menjadi 6,78 % dari jumlah penduduk 221.176 jiwa. Artinya keberhasilan pemerintah Empat Lawang sudah mencapai 2,26 % dalam memberantas buta aksara.
“Kita berupaya kedepan seluruh masyarakat Empat Lawang minimal bisa baca tulis hitung (calistung) dan bebas dari buta aksara ditargetkan tahun 2016,”kata Rita.
Mengenai pelatihan tutor keaksaraan, sambung Rita, digelar dalam rangka memperingati Hari Aksara Internasional ke 46. Dengan pelatihan Keaksaraan Fungsional (KF) dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se Kabupaten Empat Lawang sebanyak 140 orang dari 6 PKBM.
“Ini tidak lain adalah upaya untuk memberantas buta aksara di Kabupaten Empat Lawang,”pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri melalui Sekda H Anwar Yakub mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan pendidikan secara inklusif dengan cara memperluas akses terhadap bahan bacaan dan kecakapan hidup. Terutama bagi kelompok tertinggal itulah sebabnya dalam program keaksaraan kita mengenal istilah keaksaraan fungsional sebagai upaya untuk mendorong terjadinya percepatan dalam pengentasan ke tuna aksaraan yang bersinergi dengan program penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan manusia berkarakter.
“Program pemberantasan tuna aksara yang telah berjalan baik selama dua tahun terakhir di Empat Lawang ini patut diapresiasi. Namun bukan berarti hanya berhenti disini, melainkan terus berupaya secara bersama menuju Empat Lawang EMASS,” imbuhnya.
Harus diakui, sambung Anwar, upaya meningkatkan keaksaraan dan ketrampilan atau kecakapan hidup kaum perempuan masih tertinggal itu tidaklah mudah. Membutuhkan strategi yang tepat dan mengenai sasaran. Makanya sangat membutuhkan dukungan dan support dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah, melainkan juga dari semua pihak yang ada di Empat Lawang.
“Pemerintah mengajak insan pendidikan, Pejabat pemerintah dan segenap masyarakat untuk berlomba-lomba menekan angka tuna aksara dan memberikan perhatian yang lebih untuk dunia pendidikan menuju pembangunan Empat Lawang EMASS,” pungkas Anwar. (eko)
Kecamatan SU I & IT II Dimekarkan
Palembang, SN
Dari 16 kecamatan yang ada saat ini, mulai tahun 2012 akan ada 18 kecamatan di Palembang.Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur II bakal dipecah atau dimekarkan.Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang, Darmawan, kemarin.
“Dua kecamatan itu sudah sangat padat. Sehingga sudah layak untuk dimekarkan,” ujarnya.
Dijelaskannya, di kecamatan Seberang Ulu I jumlah penduduknya sebanyak 182.372 jiwa. Di Kecamatan Ilir Timur II penduduknya sekitar 160 ribu lebihdan IT II itu sudah 160 ribu lebih.
Padahal, berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2000, satu kecamatan itu idealnya memiliki 7.500 jiwa dengan luas wilayah 10 kilometer persegi. Sedangkan untuk kelurahan, idealnya hanya ada empat kelurahan saja.
“Saat ini untuk SU I ada 10 kelurahan dan IT II ada 12 kelurahan. Ini sudah terlalu padat. Makanya, kami setujui adanya pemekaran kecamatan ini,” ujar anggota DPRD Kota Palembang dari dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.
“Kalau sudah terlalu padat penduduknya, itu akan menyulitkan bagi kecamatan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan,” katanya.
Untuk dananya, kata Darmawan, dianggarkan dalam APBD 2012 sebesar Rp 200 juta. “Nanti Pemkot akan membentuk tim teknis untuk mempersiapkan pemekaran kecamatan ini,"jelasnya.
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan, pemekaran kecamatan merupakan upaya mempercepat pelayanan publik. “Kalau kecamatan terlampau padat, itu bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” kata Eddy.
Dijelaskannya, saat ini ada 16 kecamatan di Palembang yaitu Kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Kemuning, Kalidoni. Kemudian Kecamatan Sako, Sukarami, Alang-Alang Lebar, Sematang Borang, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Kecamatan Plaju, Kertapati, dan Kecamatan Gandus. (**)
Dari 16 kecamatan yang ada saat ini, mulai tahun 2012 akan ada 18 kecamatan di Palembang.Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur II bakal dipecah atau dimekarkan.Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang, Darmawan, kemarin.
“Dua kecamatan itu sudah sangat padat. Sehingga sudah layak untuk dimekarkan,” ujarnya.
Dijelaskannya, di kecamatan Seberang Ulu I jumlah penduduknya sebanyak 182.372 jiwa. Di Kecamatan Ilir Timur II penduduknya sekitar 160 ribu lebihdan IT II itu sudah 160 ribu lebih.
Padahal, berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2000, satu kecamatan itu idealnya memiliki 7.500 jiwa dengan luas wilayah 10 kilometer persegi. Sedangkan untuk kelurahan, idealnya hanya ada empat kelurahan saja.
“Saat ini untuk SU I ada 10 kelurahan dan IT II ada 12 kelurahan. Ini sudah terlalu padat. Makanya, kami setujui adanya pemekaran kecamatan ini,” ujar anggota DPRD Kota Palembang dari dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.
“Kalau sudah terlalu padat penduduknya, itu akan menyulitkan bagi kecamatan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan,” katanya.
Untuk dananya, kata Darmawan, dianggarkan dalam APBD 2012 sebesar Rp 200 juta. “Nanti Pemkot akan membentuk tim teknis untuk mempersiapkan pemekaran kecamatan ini,"jelasnya.
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan, pemekaran kecamatan merupakan upaya mempercepat pelayanan publik. “Kalau kecamatan terlampau padat, itu bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” kata Eddy.
Dijelaskannya, saat ini ada 16 kecamatan di Palembang yaitu Kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Kemuning, Kalidoni. Kemudian Kecamatan Sako, Sukarami, Alang-Alang Lebar, Sematang Borang, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Kecamatan Plaju, Kertapati, dan Kecamatan Gandus. (**)
Balita Melepuh Tersiram Kuah Soto
Sekayu, SN
Sungguh malang nasib yang dialami Jundi, bocah tiga tahun, warga Jalur Dua Transmigrasi Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Muba. Badannya melepuh tersiram kuah soto yang dimasak orang tuanya dikantin sekolah. Akibatnya, bocah itu harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sekayu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi Rabu (14/12) sekitar pukul 09.00 WIB. Hal ini bermula ketika korban mengikuti ibunya berjualan dikantin sekolah di SDN 4 Air Balui.
Saat korban sedang duduk dikursi, tiba-tiba saja turun dan menabrak ceret dan kuah soto yang sedang dimasak orang tuanya. Saat itulah korban terjatuh terlentang dan kuah soto yang dimasak, tumpah ke tubuh korban.
“Anak saya langsung nangis dan teriak sambil badannya kejang kepanasan,” ujar Ayah korban, Miyono(33) ditemui di RSUD Sekayu, Rabu (14/12).
Melihat kondisi itu, korban langsung diangkat namun baju yang dipakai lengket ke badan akibat tersiram air panas tadi. Kontan saja sang ayah langsung membuka baju tersebut. Karena kondisinya cukup parah korban sempat dibawa ke Puskesmas Ngulak namun akhirnya dirujuk ke RSUD Sekayu.
“Untunglah pak tidak kena wajahnya. Semenjak kejadian itu anak kami tidak bisa tidur dan hanya menangis terus. Setelah dikasih obat penenang barulah bisa tidur pulas,” jelas Miyono yang didamping sang istri, Magfiroh (24).
Menurut Magfiroh, dirinya tidak ada firasat apa-apa anaknya harus mengalami musibah tersebut. Hanya saja sejak beberapa sebelumnya dia merasa tidak tenang. Sang Ibupun heran karena biasanya sang anak tidak pernah apa-apa saat turut menemani sang Ibu memasak di kantin sekolah.
“Dia (anak) biasanya duduk dikursi dan kalau mau turun ngomong dulu. Tapi kali ini tidak, langsung turun dan menyenggol panci kuah soto,” tandasnya. (her)
Bupati Lahat Bangun Jalan Akses Daerah Terisolir
Pagaralam, SN
Pemerintah Kabupaten Lahat, membangun jalan desa sepanjang 6 kilometer untuk mengatasi keterbatasan sarana transportasi di daerah yang masih terisolir.
"Saya sudah tinjau langsung ruas jalan desa yang akan dibangun dengan panjang 6 kilomter dan lebar 4 meter, penghubung antar ibu kota Kecamatan Pajarbulan, Kabupaten Lahat, dan beberara desa kawasan perbukitan Talang Sumur, dan Desa Sumur," ungkap Bupati Lahat, Saifudin Aswari Rivai, Selasa (13/12).
Dikatakanya, jalan itu nantinya akan dapat membuka akses untuk beberapa desa dan kawasan perkebunan di sekitar Bukit Barisan, Lahat. Memang ada beberapa kecamatan di wilayah Lahat letaknya berada disekitar Kota Pagaralam, seperti Kecamatan Jarai, Pajarbulan, Kota Agung, Muara Payang dan Tanjungsakti.
"Pembukaan jalan desa sudah menjadi program utama bagi pemerintah daerah, khususnya yang masih sulit terjangkau kendaraan," ungkap dia.
Ia mengatakan, ada sekitar 600 kepala keluarga (KK), yang akan menikmati jalan tersebut bila sudah selesai pembangunannya.
"Kalau kondisi saat ini memang jalan itu masih mengalami kerusakan cukup parah, selain berlumpur dan tidak bisa dilalui kendaraan biasa kecuali mobil off road," ungkapnya.
Dia mengatakan, memang keberadaan Kecamatan Pajarbulan, berada sekitar 15 kilomter dari Kota Pagaralam, dan 64 kilomter dari ibu kota Kabupaten Lahat, masih cukup banyak daerah yang membutuhkan pembuatan jalan.
"Daerah ini terdiri dari tiga kecamatan yaitu Jarai, Murapayang dan Pajarbulan, memiliki sekitarb 51 desa dengan luas sekitar 10.000 m2," ungkapnya.
Sementara itu tokoh masyarakat setempat, Balkis, mengatakan keberadaan jalan penghubung, akan menjadi salah satu pendukung kemajuan daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Kita sudah puluhan tahun mendambakan pembangunan jalan akses ke sejumlah desa terpencil di tiga kecamatan tersebut, dan baru 2011 ini dapat diwujudkan pemerintah," ungkap dia.
Menurut Balkis, ketiga kecamatan ini merupakan salah satu lumbung pangan di Kabupaten Lahat, dan bila semua sarana transportasi sudah dibangun maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat," ungkapnya. (asn)
Pemerintah Kabupaten Lahat, membangun jalan desa sepanjang 6 kilometer untuk mengatasi keterbatasan sarana transportasi di daerah yang masih terisolir.
"Saya sudah tinjau langsung ruas jalan desa yang akan dibangun dengan panjang 6 kilomter dan lebar 4 meter, penghubung antar ibu kota Kecamatan Pajarbulan, Kabupaten Lahat, dan beberara desa kawasan perbukitan Talang Sumur, dan Desa Sumur," ungkap Bupati Lahat, Saifudin Aswari Rivai, Selasa (13/12).
Dikatakanya, jalan itu nantinya akan dapat membuka akses untuk beberapa desa dan kawasan perkebunan di sekitar Bukit Barisan, Lahat. Memang ada beberapa kecamatan di wilayah Lahat letaknya berada disekitar Kota Pagaralam, seperti Kecamatan Jarai, Pajarbulan, Kota Agung, Muara Payang dan Tanjungsakti.
"Pembukaan jalan desa sudah menjadi program utama bagi pemerintah daerah, khususnya yang masih sulit terjangkau kendaraan," ungkap dia.
Ia mengatakan, ada sekitar 600 kepala keluarga (KK), yang akan menikmati jalan tersebut bila sudah selesai pembangunannya.
"Kalau kondisi saat ini memang jalan itu masih mengalami kerusakan cukup parah, selain berlumpur dan tidak bisa dilalui kendaraan biasa kecuali mobil off road," ungkapnya.
Dia mengatakan, memang keberadaan Kecamatan Pajarbulan, berada sekitar 15 kilomter dari Kota Pagaralam, dan 64 kilomter dari ibu kota Kabupaten Lahat, masih cukup banyak daerah yang membutuhkan pembuatan jalan.
"Daerah ini terdiri dari tiga kecamatan yaitu Jarai, Murapayang dan Pajarbulan, memiliki sekitarb 51 desa dengan luas sekitar 10.000 m2," ungkapnya.
Sementara itu tokoh masyarakat setempat, Balkis, mengatakan keberadaan jalan penghubung, akan menjadi salah satu pendukung kemajuan daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Kita sudah puluhan tahun mendambakan pembangunan jalan akses ke sejumlah desa terpencil di tiga kecamatan tersebut, dan baru 2011 ini dapat diwujudkan pemerintah," ungkap dia.
Menurut Balkis, ketiga kecamatan ini merupakan salah satu lumbung pangan di Kabupaten Lahat, dan bila semua sarana transportasi sudah dibangun maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat," ungkapnya. (asn)
Palembang Penerima Dana BOS Terbesar 2012
Palembang, SN
Dana bantuan sekolah (BOS) tahun 2012 tetap akan di gulirkan, Sumsel masih akan menerima dana yang bersumber dari APBN tersebut sebesar Rp 814.067.820.000. Dari besaran dana ini, Kota Palembang menjadi penerima dana BOS terbesar tahun 2012.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Sumsel, RHM Rasyidi, Rabu (14/12). Menurutnya, dana BOS ini akan segera cair, saat ini, dana tersebut sudah masuk di pos lain-lain pendapatan APBD provinsi Sumsel tahun 2012.
“Mekanismenya, dana pusat (APBN) masuk ke kas Pemprov baru setelah itu langsung di distribusikan ke kabupaten dan kota melalui dinas pendidikan masing-masing dan langsung ke kas sekolah masing-masing,” terangnya.
Dikatakannya, alasan Kota Palembang menerima porsi dana BOS terbesar, karena dari segi penduduk dan sekolah, Palembang paling banyak.
Ia menambahkan, karena dana BOS ini bantuan pusat, maka sudah sewajarnya DPRD Sumsel mengawasi pengalokasian dan penggunaan dana ini.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Ade Karyana melalui Sekretaris Dinas Bonny Syafrian menuturkan, target pemerintah pusat, dana BOS dapat diterima sekolah pada 6-19 Januari. Untuk merealisasikan target tersebut, kini disiapkan SK Gubernur, tim manajemen BOS, Peraturan Gubernur (Pergub), dan data siswa terbaru dari kabupaten/kota.
“Data siswa mungkin tidak ada perubahan, karena bukan dari semester genap ke ganjil. Rencananya, sejak 2 Januari, pemerintah pusat sudah mulai mengirimkan ke daerah. Dalam sosialisasi nanti akan disampaikan petunjuk teknis BOS dari Kementerian Pendidikan, alokasi dana dari Kementerian Keuangan, dan tentang mekanisme pencairan dari Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Perubahan mekanisme pencairan, mulai tahun depan dana BOS dari Kemenkeu RI ke kas umum provinsi kemudian dikirim ke rekening sekolah.
“Dana tersebut telah disiapkan sebesar Rp814 miliar. Untuk periode pertama, Januari-Maret dipastikan sudah sejak awal periode diterima sekolah. Selain perubahan mekanisme penyaluran, jumlah penerima juga bertambah,” ujar dia.
Perubahan jumlah yang diterima, tingkat SD sebesar Rp580.000 per siswa per tahun, SMP sebesar Rp710.000. Sedangkan sebelumnya, SD di kabupaten menerima Rp397.000 dan di kota Rp400.000. Tingkat SMP untuk kabupaten sebesar Rp570.000 dan kota Rp75.000 per siswa per tahun.
“Mulai tahun depan baik di kota maupun kabupaten, setiap siswa mendapat bantuan dalam jumlah yang sama,” pungkasnya. (awj)
Dana bantuan sekolah (BOS) tahun 2012 tetap akan di gulirkan, Sumsel masih akan menerima dana yang bersumber dari APBN tersebut sebesar Rp 814.067.820.000. Dari besaran dana ini, Kota Palembang menjadi penerima dana BOS terbesar tahun 2012.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Sumsel, RHM Rasyidi, Rabu (14/12). Menurutnya, dana BOS ini akan segera cair, saat ini, dana tersebut sudah masuk di pos lain-lain pendapatan APBD provinsi Sumsel tahun 2012.
“Mekanismenya, dana pusat (APBN) masuk ke kas Pemprov baru setelah itu langsung di distribusikan ke kabupaten dan kota melalui dinas pendidikan masing-masing dan langsung ke kas sekolah masing-masing,” terangnya.
Dikatakannya, alasan Kota Palembang menerima porsi dana BOS terbesar, karena dari segi penduduk dan sekolah, Palembang paling banyak.
Ia menambahkan, karena dana BOS ini bantuan pusat, maka sudah sewajarnya DPRD Sumsel mengawasi pengalokasian dan penggunaan dana ini.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Ade Karyana melalui Sekretaris Dinas Bonny Syafrian menuturkan, target pemerintah pusat, dana BOS dapat diterima sekolah pada 6-19 Januari. Untuk merealisasikan target tersebut, kini disiapkan SK Gubernur, tim manajemen BOS, Peraturan Gubernur (Pergub), dan data siswa terbaru dari kabupaten/kota.
“Data siswa mungkin tidak ada perubahan, karena bukan dari semester genap ke ganjil. Rencananya, sejak 2 Januari, pemerintah pusat sudah mulai mengirimkan ke daerah. Dalam sosialisasi nanti akan disampaikan petunjuk teknis BOS dari Kementerian Pendidikan, alokasi dana dari Kementerian Keuangan, dan tentang mekanisme pencairan dari Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Perubahan mekanisme pencairan, mulai tahun depan dana BOS dari Kemenkeu RI ke kas umum provinsi kemudian dikirim ke rekening sekolah.
“Dana tersebut telah disiapkan sebesar Rp814 miliar. Untuk periode pertama, Januari-Maret dipastikan sudah sejak awal periode diterima sekolah. Selain perubahan mekanisme penyaluran, jumlah penerima juga bertambah,” ujar dia.
Perubahan jumlah yang diterima, tingkat SD sebesar Rp580.000 per siswa per tahun, SMP sebesar Rp710.000. Sedangkan sebelumnya, SD di kabupaten menerima Rp397.000 dan di kota Rp400.000. Tingkat SMP untuk kabupaten sebesar Rp570.000 dan kota Rp75.000 per siswa per tahun.
“Mulai tahun depan baik di kota maupun kabupaten, setiap siswa mendapat bantuan dalam jumlah yang sama,” pungkasnya. (awj)
Selasa, 13 Desember 2011
Pengadaan Kendaraan Dinas Distanak Disoalkan
Banyuasin, SN
Pengadaan dua unit kendaraan dinas di Dinas Pertanian dan Peternakan dipersoalkan. Pasalnya selain dilakukan sebelum ketentuan harga nasional keluar, harga dua unit kendraan dinas masing – masing Ford Everest BG 1118 JZ dan Suzuki APV BG 1113 JZ tidak sesuai dengan ketentuan harga yang ada dalam rencana kerja anggaran (RKA-SKPD).
Ketua Forum Komunikasi Kajian Strategis dan Ketahanan Nasional (Fokustannas) Nizar AR kepada koran ini mengatakan, dalam rincian RKA-SKPD, harga satuan mobil dinas sebesar Rp 250 juta.
Sedangkan harga mobil Ford Everest dibeli oleh Distanak sebesar Rp 343.500.000 dan mobil APV seharga Rp 151.775.000. “RKA itu adalah acuan bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan. Yang kami tanyakan, dari mana Dinas Pertanian dan Peternakan bisa membeli kendaraan dinas yang harganya melebihi satuan yang ditetapkan RKA tersebut. Jelas-jelas pembelian dua kendaraan dinas itu bermasalah,“ katanya.
Masih dikatakan Nizar, harga tersebut sesuai dengan berita acara pembayaran dan kuitansi yang ditandatangani oleh Ir Madian Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan Vreddy Hartono selaku Branch Manager PT Citra Abadi Indah Cemerlang.
“Sedangkan untuk harga APV sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK) yang juga ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPK dan Dodik SE selaku Branch Manager PT Nusa Sarana Citra Bakti,“ jelasnya.
Ironisnya lagi kata Nizar, pembayaran dua unit kendaraan dinas tersebut dilakukan pada bulan Maret 2011 atau sekitar satu bulan setelah dibukanya penawaran dan penunjukkan langsung.
Masih berdasarkan RKA, lanjut Nizar, dua unit kendaraan dinas tersebut dimasukkan dalam program pelayanan administrasi perkantoran, pada mata anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bergabung dengan pelayanan administrasi perkantoran lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 698.842.316.
“Padahal seharusnya pengadaan mobil dinas masuk dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dari mata pasal ini sudah terlihat adanya ketidakjelasan program dan realisasi anggaran," bebernya.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ir Madian didampingi Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa Sujana Anwar SP kepada koran ini menjelaskan, pengadaan kendaraan dinas di instansinya memang dilakukan berdasarkan penunjukkan langsung (PL) berdasarkan Kepres No 54 Tahun 2010.
“Kami bekerja berdasarkan Kepres ini, jadi tidak menyalahi aturan kalau pembelian kendaraan dinas dilakukan menggunakan penunjukkan langsung," katanya.
Soal waktu pelaksanaan, dikatakan Madian yang memesan kendaraan dinas pada bulan Februari bukan hanya Dinas Pertanian saja. “Banyak yang mesan pada bulan itu, bukan disini bae, ada juga yang dari Januari, dan harganya berdasarkan harga patokan pemerintah bukan harga pasar,“ ujarnya.
Lalu bagaimana dengan harga satuan sebesar Rp 250 juta berdasarkan RKA ? dijelaskan Madian, harga satuan adalah unit untuk mengklopkan saja. “Jadi yang penting tidak melebihi dari harga plafonnya. Jadi kalau harga Rp 500 juta untuk dua unit, tidak mesti satu unit itu harganya Rp 250 juta, masa APV harganya Rp 250 juta, jadi kita pakai subsidi silang," tuturnya.
Tidak harus APV atau Everest, bisa saja membeli kendaraan lain yang spesifikasinya mendekati yang diinginkan dan harganya masuk dalam plafon anggaran ? “Kalau kami nak beli APV, sebab kalau dibuat ford atau APV kan tidak boleh, itu kan menyebut merek, jadi waktu lelang baru disebutkan spesifikasi. Yang jelas itu tidak merugikan pemerintah," tuturnya.
Diakui Madian kesalahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan hanya kesalahan administrasi saja. “ Sudahlah yang seperti itu saja dijadikan masalah," pungkasnya. (sir)
21 Tahun Boster PDAM Milik Pemkab OKI Terbengkalai
Kayuagung, SN
Makin banyak asset berharga milik Pemkab OKI yang terkesan terbengkalai dan tanpa perawatan bahkan tidak difungsikan lagi. Kini boster milik PDAM Tirta Agung Kayuagung di pasar Kayuagung sudah 21 tahun tidak difungsikan.
Rozali selaku pegawai di PDAM Tirta Agung kepada wartawan kemarin mengatakan, boster dimaksud berkapasitas 300 kubik air yang dibangun tahun tahun 1989 namun hanya berfungsi 1 tahun yakni hingga tahun 1990.
“Jadi sudah 21 tahun tidak dioperasikan, boster ini menjadi bangunan tertinggi di sekitar pasar Kayuagung,” terang dia sembari mengatakan hingga kini boster itu belum jelas apakah akan difungsikan lagi atau justru terbengkalai selamanya.
Alasan terbengkai katanya, ia tidak mengetahui secara pasti dari managemen PDAM Tirta Agung. Namun yang pasti ada kemungkinan kerusakan pada mesin atau lainnya yang membutuhkan biaya tinggi untuk memperbaikinya.
Solusi dari pihaknya terhadap kebutuhan air bersih jelas dia, pihaknya sudah memdirikan penampung air yang berkapasitas 3000 liter yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM yang berdomili di dalam perkotaaan Kayuagung saja. (iso)
Makin banyak asset berharga milik Pemkab OKI yang terkesan terbengkalai dan tanpa perawatan bahkan tidak difungsikan lagi. Kini boster milik PDAM Tirta Agung Kayuagung di pasar Kayuagung sudah 21 tahun tidak difungsikan.
Rozali selaku pegawai di PDAM Tirta Agung kepada wartawan kemarin mengatakan, boster dimaksud berkapasitas 300 kubik air yang dibangun tahun tahun 1989 namun hanya berfungsi 1 tahun yakni hingga tahun 1990.
“Jadi sudah 21 tahun tidak dioperasikan, boster ini menjadi bangunan tertinggi di sekitar pasar Kayuagung,” terang dia sembari mengatakan hingga kini boster itu belum jelas apakah akan difungsikan lagi atau justru terbengkalai selamanya.
Alasan terbengkai katanya, ia tidak mengetahui secara pasti dari managemen PDAM Tirta Agung. Namun yang pasti ada kemungkinan kerusakan pada mesin atau lainnya yang membutuhkan biaya tinggi untuk memperbaikinya.
Solusi dari pihaknya terhadap kebutuhan air bersih jelas dia, pihaknya sudah memdirikan penampung air yang berkapasitas 3000 liter yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM yang berdomili di dalam perkotaaan Kayuagung saja. (iso)
Baru selesai Dibangun, Jalan Ulak Pace Kembali Rusak
Sekayu, SN
Rencana pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) membangun jalan desa Ulak Pace Kecamatan Lawang Wetan dengan anggaran APBD 2010 sebesar 12 Miliar lebih diharapkan mampu mengerakan roda perekonomian masyarakat sudah sangat tepat. Namun sangat disesalkan pembangunan jalan yang baru satu tahun tersebut kembali rusak akibat sering dilalui kendaraan Sismik dan Sawit diduga melebihi tonase.
Dari pantauan dilokasi, jalan sepanjang 10 km tersebut beberapa titik telah mengalami kerusakan yang cukup sangat parah. Pada bagian badan jalan banyak terdapat lobang dengan kedalaman 50 – 80 cm. Kondisi ini semakin diperparah dengan aktifitas kendaraan truk pengangkut petugas sismik dari satu perusahaan minyak serta truk sawit.
Kondisi tersebut, jelas mempersulit masyarakat yang biasa menggunakan jalan tersebut untuk aktifitas berkebun, dan beberapa masyarakat yang menjadikan jalan tersebut sebagai jalur alternatif untuk ke Kecamatan Batang Hari Leko dan beberapa kecamatan lainnya.
Menurut Sipen (38), warga Desa Ulak Paceh Jaya, jalan tersebut baru saja diperbaiki pada 2010 yang lalu. Awalnya jalan tersebut, sempat dipasang portal dari cor beton di awal jalan dan akhir jalan. Namun para pemilik truk-truk sawit yang melebih tonase merobohkan portal tersebut. Sehingga kendaraan tersebut lah yang menyebabkan kerusakan jalan.
Selain itu, lanjutkan, adanya perbedaan tebal tipisnya penggunaan aspal pada saat pengaspalan jalan dirinya menduga penyebab kerusakan tersebut. Karena dimana jalan-jalan yang aspalnya tebal dan dilakukan pengecoran menggunakan semen sulit rusak.
“Saya melihat sendiri saat beberapa mobil truk sawit merobohkan portalnya, tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka berkelompok dan sengaja,” ujarnya saat melintasi jalan yang buruk.
Sementara itu, warga lainnya Kaiser (40) mengutarakan hal yang sama bahwa kondisi jalan yang rusak tersebut sangat menganggu aktivitas warga yang ingin menjual hasil pertanian pada setiap hari Jum’at. Jika tidak segera diperbaiki, ditakutkan akan semakin memperparah kondisi tersebut.
“Kami berharap ada segera penanganan lebih lanjut, karena kondisi akan semakin parah,” tukasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Muba H Suhaimi melalui Kabid Jalan dan Jembatan, Zainal Abidin mengatakan jalan sepanjang 10 kilometer tersebut akan dilakukan perbaikan melalui pemeliharaan pada tahun depan, dengan anggaran sekitar Rp3 milar. Menyikapi adanya desakan dari warga tersebut, pihaknya meminta warga untuk bersabar.
“Jalan tersebut, telah masuk dalam anggaran pada 2012 mendatang dengan anggaran sekitar Rp3 milar. Sehingga diharapkan kepada masyarakat untuk bersabar,” katanya. (her)
Penghulu KUA Empat Lawang Masih Minim
Empat Lawang, SAN
Hingga kini jumlah penghulu di jajaran Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Empat Lawang masih kurang. Diantaranya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Pinang dan Sikap Dalam, maka untuk mensiasatinya kepala KUA terpaksa melakukan rangkap tugas.
Kepala Kankemenag Empat Lawang Khusrin mengatakan, memang salah satu tupoksi dari KUA adalah sebagai penghulu. Namun menurutnya, posisi dan tugas seorang penghulu memang sangat dibutuhkan di kantor KUA. Pihaknya berharap ada penambahan petugas penghulu di dua kecamatan tersebut untuk menunjang efektifitas tugas seorang KUA.
“Memang kepala KUA langsung merangkap sebagai penghulu, tapi tugas sebagai penghulu sebaiknya dilaksanakan oleh petugas yang memang jabatannya sebagai penghulu,” ujarnya seraya mengatakan untuk kecamatan Sikap Dalam, tugas sebagai penghulu dijalankan oleh kepala KUA Ulu Musi, hal ini dikarenakan KUA kecamatan tersebut belum terbentuk dan masih menginduk ke kecamatan Ulu Musi.
Khusrin menambahkan, syarat menjadi seorang penghulu di tingkat KUA haruslah memenuhi syarat, salah satunya latar belakang pendidikanya harus disiplin ilmu Syariah. Selain itu, syarat lain yang harus dimiliki adalah pengetahuan dibidang kepenghuluan. Hal itu dapat dibuktikan saat seleksi penerimaan calon penghulu.
”Syarat-syarat itu memang harus dimiliki oleh seorang penghulu,” katanya.
Dia mengatakan, untuk tugas penghulu di tingkat pedesaan dilaksanakan oleh petugas P3N. Untuk Kabupaten Empat Lawang jumlah P3N sudah cukup sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada. Namun hanya kurang itu ada di penghulu.
Sementara Kakanwil Kemenag Sumatera Selatan H. Najib Haitami saat dikonfirmasi mengenai kekurangan jumlah penghulu ditingkat KUA di Sumatera Selatan masih sangat banyak. Hal ini menurutnya, tidak bisa dipenuhi sekaligus. Namun berdasarkan kuota penerimaan pegawai dilingkungan Kanwil Kemenag Sumsel yang memang dialokasikan untuk jabatan penghulu.
Dia mengatakan, jabatan penghulu di KUA merupakan jabatan fungsional, sama dengan posisi jabatan penyuluh. Meskipun jabatan KUA merangkap jabatan penghulu, namun untuk KUA posisi jabatanya adalah strukrural.
“Masih banyak kekurangan pegawai untuk jabatan penghulu, tapi saya lupa angka pastinya,” ujarnya kemarin ketika dihubungi. (eko)
Proyek Jalan Provinsi Diprotes Warga
Muaradua, SN
Warga Ranau OKU Selatan memprotes pekerjaan hotmik pemeliharaan jalan berkala anggaran 2011, yang menelan dana 4 milyar lebih pada ruas jalan provinsi perbatasan Provinsi Lampung hingga perbatasan OKU Selatan-OKU. Pasalnya, warga menilai pemerintah provinsi utamanya dinas PU provinsi tutup mata dengan kualitas pekerjaan hotmik pada beberapa titik yang berasal dari anggaran pemerintah Provinsi Sumsel tersebut sangatlah buruk atau dibuat asal jadi.
“Untuk menumpahkan kekecewaan warga berinisiatif untuk membuat surat protes yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin serta Dinas PU provinsi,” kata Mahyudin (45) warga Ranau.
Dalam surat protes tersebut lanjut Mahyudin warga menyatakan bahwa kwalitas jalan sangatlah buruk, dan menghimbau kepada dinas terkait maupun DPRD provinsi melakukan sidak. "Selanjutnya kepada aparat penegak hukum menindak siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena telah mengakibatkan kerugian negara,” ujarnya.
Dikatakannya, warga menilai proyek jalan yang diperkirakan menelan dana 4 milyar lebih ternyata hanya menggunakan aspal hotmik berkwalitas rendah sehingga membuat jalan bergelombang tidak rata terdapat gundukan-gundukan aspal,
“Saat berkendaran layaknya seperti mengendarai kuda. Ketebalan aspalpun tidak sesuai standar, yang mengherankan pelaksana proyek (kontraktor) tidak memasang plang proyek. Kami heran kenapa semua ini terjadi kemana pengawas PU atau konsultan proyek, apa kerja mereka, kami menduga pengawasan teknis pekerjaan terkesan kongkalikong dengan rekanan,” terang Mahyudin.
Terpisah Rojali Ketua Nasdem kecamatan Muaradua meminta Kepala Dinas PU Propinsi selaku penanggungjawab pekerjaan tersebut untuk menunda jadwal PHO sebelum rekanan memperbaiki pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB yang ada.
"Kami akan pantau terus pekerjaan tersebut dan bila tidak ada tindak lanjut kami akan minta aparat penegak hukum untuk memeriksa kebocoran anggaran tersebut. Pekerjaan ini jelas merugikan negara jadi wajar saja masyarakat mengeluhkan hasil dari pekerjaan dan kami minta kadis untuk meninjau langsung pekerjaan, agar matanya terbuka jika proyek itu tidak beres dan bermasalah,” pungkasnya. (dan)
Wanita Parubaya Tewas Ditaman GOR ME
Muara Enim, SN
Seorang wanita tanpa identitas yang diperkirakan berusia 35 tahun mengenakan pakaian daster warna merah tua ditemukan tak bernyawa lagi di siring dinding taman Gedung Olahraga (GOR) Pancasila Muara Enim (ME), Senin (11/12) sekitar pukul 05.30 WIB.
Dari informasi yang dihimpun dilapangan, ditemukannya jasad korban, bermula saat, Irawan yang merupakan petugas UPTD GOR akan membersihkan dan mematikan lampu taman di lokasi.
Tanpa diduganya, di siring dinding taman yang dalamnya hanya setengah meter terlihat sesosok tubuh yang mengapung dengan posisi terlungkup dengan mengenakan pakaian daster warna merah tua.
Tak ayal, Irawan pun kaget, lalu dilaporkannya ke Polres Muara Enim. Mengingat, lokasi terletak di pinggir jalan raya, penemuan mayat itu pun menjadi tontonan warga dan pengendara baik sepeda motor maupun mobil ketika melintas.
Tak lama kemudian, Tim Identifikasi Polres Muara Enim mendatangi TKP sekaligus melarikan mayat korban ke Rumah Sakit HM Rabain untuk dilakukan visum. Anehnya, korban tak mengenakan celana dalam. Di tempat tersebut ditemukan sandal warna hijau milik korban.
Dari pengakuan Irawan, pagi tersebut dia tak menyangka kalau melihat jasad wanita parubaya tak benyawa lagi ditaman GOR. Atas kejadian tersebut, dia melaporkannya ke Polres Muara Enim.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi, membenarkan kejadian tersebut. Mengenai penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan petugas. (yud)
Kasus Nunun dan Miranda Gultom yang Bertele-tele
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
BILA kita melihat perjalanan kasus suap pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI. Kentara sekali pengusutannya sangat bertele-tele. Terlalu banyak hal yang ditutupi dari kasus suap pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI.
Bisa jadi KPK sengaja mengulur waktu, karena banyak kepentingan di belakang kasus ini. Contohnya yang diduga kuat memberikan uang suap Nunun Nurbaeti, sudah sangat lamam lari ke luar negeri. Dan bagaimana dengan
Miranda Gultom sendiri? KPK harus fair untuk menangani kasus ini, kalau tidak cibiran akan kembali datang untuk komisi ini.
Sebelumnya banyak sekali hal-hal janggal yang berupa temuan baru di persidangan yang harusnya cepat ditindaklanjuti. Misalnya, ternyata Paskah Suzetta pernah bertemu dengan Nunun Nurbaeti jauh sebelum pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI. Ini harusnya hal yang menarik untuk mencari data dan bukti baru.
Keanehan lagi yang sangat nampak dari kasus ini, biasanya untuk penyelidikan kasus korupsi dimulai dengan penyuap, penerima suap, dan motif suap. Tetapi, yang dilakukan KPK justru sebaliknya. KPK hanya mengusut penerima suap, sedangkan penyuapnya belum ditelusuri. Bahkan penahanan terhadap tersangka pun terkesan tiba-tiba karena kasus ini baru diusut lagi. Padahal, sebelumnya sudah ada yang disidangkan.
KPK sendiri dalam perjalanan pegusutan kasus ini
sempat tarik ulur mencari sosok penyuap para mantan anggota dewan.
Ini kan sangat lucu, KPK menjadi bahan tertawaan. Sejak awal, hadirkan Nunun dan Miranda, mustahil mereka tak tahu dari mana asal uang tersebut. Karena tak mungkin yang memberikan uang tersebut tak punya hubungan dengan Miranda. Apa urusannya tiba-tiba ada yang memberi uang kepada anggota DPR dengan suruhan memilih Miranda.
Dengan banyak temuan kejanggalan ini, kasus ini dijadikan motif dendam politik, karena maaf-maaf saja penyelidikan dan penahanan para tersangka kasus ini bersamaan dengan berjalannya hak angket pajak di DPR dan pengusutan kasus Century.
Jadi sangat benar kalau banyak yang mempertanyakan keputusan KPK untuk penyelidikan tersebut.
Kita berharap KPK bisa adil untuk menangani kasus ini. Sudahlah wahai KPK, jangan lagi banyak alasan dengan menyatakan sedang mencari bukti kuat untuk menarik Miranda di kasus ini. Karena terpilihnya saja lewat suap, ya ini suatu langkah hukum kuat untuk mengusutnya.
Seperti diketahui nama mantan DGS BI Miranda Gultom disebut dalam dakwaan lima tersangka kasus dugaan suap pemenangannya sebagai DGS BI pada 2004 silam, yaitu Agus Condro, Max Moein, William Tutuarima, Poltak Sitorus dan Rusman Lumbantoruan.
Miranda disebut menjanjikan para anggota Komisi IX periode 1999-2004 uang senilai Rp 300 juta sampai Rp 500 juta, jika mereka bersedia memilih dirinya menjadi DGS Bank Indonesia kala itu. KPK sendiri harusnya mencatat nama Miranda sudah disebut berulangkali.
Tetapi masih saja berkilah KPK masih membutuhkan bukti permulaan yang cukup untuk dapat memproses hukum Miranda. Karena pengakuan para tersangka dianggap tidak cukup untuk membuat KPK dapat memproses hukum Miranda. (***)
Mura Terima Bantuan 12 Unit Mobil Internet
Musi Rawas, SN
Untuk mewujudkan pemerataan sebaran akses informasi dan teknologi di Musi Rawas, Kementerian Informasi dan Komunikasi memberikan bantuan berupa 12 unit mobil internet.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) kabupaten Musi Rawas, Ari Narsa JS, mobil internet ini nantinya akan dikelola langsung oleh masyarakat. Sebab dengan adanya bantuan mobil internet ini nantinya bisa difungsikan untuk akses internet bagi masyarakat.
“Karena sifatnya mobile maka dimanapun nantinya masyarakat bias memanfaatkannya,” katanya, Senin (12/12).
Dikatakannya, mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) ini dilengkapi dengan peralatan berupa enam unit perangkat komputer ditambah server, genset, televisi. Untuk pengelolaannya akan diserahkan langsung kepada masyarakat dengan mekanisme yang nantinya diatur agar semua lapisan masyarakat bisa memanfaatkannya.
“Nanti dalam hal pengelolaannya akan kita atur agar semua bisa menikmatinya,” tambahnya.
Sementara Wakil Bupati Musi Rawas, H. Hendra Gunawan yang menerima langsung mobil internet tersebut mengatakan bahwa bantuan ini akan banyak mendatangkan manfaat. Selain pemerataan infomasi dan teknologi juga akses internet akan terasa lebih mudah.
"Banyak sekali manfaatnya, masyarakat bisa mengakses internet yang dikelola oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Karena sifatnya mobile, dimana saja bisa diakses," demikian tandasnya. (fik)
Untuk mewujudkan pemerataan sebaran akses informasi dan teknologi di Musi Rawas, Kementerian Informasi dan Komunikasi memberikan bantuan berupa 12 unit mobil internet.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) kabupaten Musi Rawas, Ari Narsa JS, mobil internet ini nantinya akan dikelola langsung oleh masyarakat. Sebab dengan adanya bantuan mobil internet ini nantinya bisa difungsikan untuk akses internet bagi masyarakat.
“Karena sifatnya mobile maka dimanapun nantinya masyarakat bias memanfaatkannya,” katanya, Senin (12/12).
Dikatakannya, mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) ini dilengkapi dengan peralatan berupa enam unit perangkat komputer ditambah server, genset, televisi. Untuk pengelolaannya akan diserahkan langsung kepada masyarakat dengan mekanisme yang nantinya diatur agar semua lapisan masyarakat bisa memanfaatkannya.
“Nanti dalam hal pengelolaannya akan kita atur agar semua bisa menikmatinya,” tambahnya.
Sementara Wakil Bupati Musi Rawas, H. Hendra Gunawan yang menerima langsung mobil internet tersebut mengatakan bahwa bantuan ini akan banyak mendatangkan manfaat. Selain pemerataan infomasi dan teknologi juga akses internet akan terasa lebih mudah.
"Banyak sekali manfaatnya, masyarakat bisa mengakses internet yang dikelola oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Karena sifatnya mobile, dimana saja bisa diakses," demikian tandasnya. (fik)
Dewan Minta Aset Wisata Ditertibkan
Pagaralam, SN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kota Pagaralam, meminta aset wisata yang masih merupakan milik perseorangan harus ditertibkan dan sudah semestinya dilakukan pembebasan jadi milik pemerintah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).
"Kita mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam mendata ulang semua aset wisata yang dijadikan milik pribadi, untuk sesegera mungkin melakukan pembebasan, karena kalau tidak akan merugikan daerah dalam sektor pemasukan," ungkap Wakil Ketua I DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal, SH, Senin (12/12).
Menurutnya, tempat wisata tidak akan berkembang jika masih jadi milik pribadi. "Masih ada beberapa aset wisata yang diklaim masyarakat setempat, seperti air terjun Curup Embun, air terjun Curup Mangkok, air terjun Lematang, curup Peghing, hutan bambu dan termasuk lokasi wisata megalit.
Rasmizal menambahkan, demikian juga dengan tiga kolam berukuran sekitar antara 3 hingga 4 hektare yang terdapat diberbagai daerah seperti tebad Reban di Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagaralam Utara, tebad Muaratenang di Kelurahan Kancediwe, Kecamatan Dempo Selatan, di tebad Tanjungaro, di Kelurahan Rebah Tinggi, dan beberapa lainnya.
"Sebetulnya aset wisata itu harus dikelola pemerintah tidak lagi dikuasai pribadi masyarakat dan demikian juga dengan lahan perlu dilakukan pembebasan. Namun pemerintah harus bersikap persuasif jangan menggunakan kekuasaan agar masyarakat mengerti demi kemajuan daerah," ungkapnya.
Kalau aset itu, kata dia, masih dimiliki masyarakat yang jelas pemeliharaan dan pelestariannya pun tidak akan maksimal. Contohnya saja lahan yang terdapat megalit atau peninggalan sejarah tidak satupun terjaga keasliannya.
"Ketidak mengertian masyarakat dapat merusak alam dan kawasan yang nantinya menjadi cagar budaya dan lokasi wisata. Perlu menjadi perhatian pemerintah kota untuk menyelamatkan berbagai aset wisata tersebut karena kalau tidak salah satu sumber pendapatan asli daerah akan hilang. Kalau ini dibiarkan jadi milik pribadi, yang jelas warga akan kesulitan biaya perawatan dan pengelolaanya tidak akan maksimal dilakukan," ungkapnya..
Menurut dia, Pemkot Pagaralam harus bertindak cepat membebaskan lahan yang terdapat sejumlah aset wisata, agar tidak tumpang tindih kepemilikan, sebab saat ini dewan menilai masih banyak lahan terdapat aset wisata belum dibebaskan.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati mengatakan, memang persoalan yang dihadapi pemerintah sebagian besar aset wisata masih dikelola warga setempat, karena selama ini kebanyakan lahan itu menjadi tempat pemeliharaan kopi dan persawahan.
Sehingga dengan keadaan tersebut, kata dia, pemerintah juga kesulitan untuk melakukan pembebasan. Kondisi inilah membuat berbagai aset daerah tersebut belum direhab dan membangun sarana pendukung lainnya.
"Kita akan jadikan pertibanganan kedepannya untuk mendata kembali semua aset wisata, sehingga dapat mempermudah pebebasan dan termasuk diusulkan pembentukan peraturan daerah (Perda)," katanya. (asn)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kota Pagaralam, meminta aset wisata yang masih merupakan milik perseorangan harus ditertibkan dan sudah semestinya dilakukan pembebasan jadi milik pemerintah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).
"Kita mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam mendata ulang semua aset wisata yang dijadikan milik pribadi, untuk sesegera mungkin melakukan pembebasan, karena kalau tidak akan merugikan daerah dalam sektor pemasukan," ungkap Wakil Ketua I DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal, SH, Senin (12/12).
Menurutnya, tempat wisata tidak akan berkembang jika masih jadi milik pribadi. "Masih ada beberapa aset wisata yang diklaim masyarakat setempat, seperti air terjun Curup Embun, air terjun Curup Mangkok, air terjun Lematang, curup Peghing, hutan bambu dan termasuk lokasi wisata megalit.
Rasmizal menambahkan, demikian juga dengan tiga kolam berukuran sekitar antara 3 hingga 4 hektare yang terdapat diberbagai daerah seperti tebad Reban di Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagaralam Utara, tebad Muaratenang di Kelurahan Kancediwe, Kecamatan Dempo Selatan, di tebad Tanjungaro, di Kelurahan Rebah Tinggi, dan beberapa lainnya.
"Sebetulnya aset wisata itu harus dikelola pemerintah tidak lagi dikuasai pribadi masyarakat dan demikian juga dengan lahan perlu dilakukan pembebasan. Namun pemerintah harus bersikap persuasif jangan menggunakan kekuasaan agar masyarakat mengerti demi kemajuan daerah," ungkapnya.
Kalau aset itu, kata dia, masih dimiliki masyarakat yang jelas pemeliharaan dan pelestariannya pun tidak akan maksimal. Contohnya saja lahan yang terdapat megalit atau peninggalan sejarah tidak satupun terjaga keasliannya.
"Ketidak mengertian masyarakat dapat merusak alam dan kawasan yang nantinya menjadi cagar budaya dan lokasi wisata. Perlu menjadi perhatian pemerintah kota untuk menyelamatkan berbagai aset wisata tersebut karena kalau tidak salah satu sumber pendapatan asli daerah akan hilang. Kalau ini dibiarkan jadi milik pribadi, yang jelas warga akan kesulitan biaya perawatan dan pengelolaanya tidak akan maksimal dilakukan," ungkapnya..
Menurut dia, Pemkot Pagaralam harus bertindak cepat membebaskan lahan yang terdapat sejumlah aset wisata, agar tidak tumpang tindih kepemilikan, sebab saat ini dewan menilai masih banyak lahan terdapat aset wisata belum dibebaskan.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati mengatakan, memang persoalan yang dihadapi pemerintah sebagian besar aset wisata masih dikelola warga setempat, karena selama ini kebanyakan lahan itu menjadi tempat pemeliharaan kopi dan persawahan.
Sehingga dengan keadaan tersebut, kata dia, pemerintah juga kesulitan untuk melakukan pembebasan. Kondisi inilah membuat berbagai aset daerah tersebut belum direhab dan membangun sarana pendukung lainnya.
"Kita akan jadikan pertibanganan kedepannya untuk mendata kembali semua aset wisata, sehingga dapat mempermudah pebebasan dan termasuk diusulkan pembentukan peraturan daerah (Perda)," katanya. (asn)
Januari 2012, Dermaga 35 Ilir dipindahkan ke TAA
Palembang, SN
Penyeberangan Palembang - Bangka Belitung (Babel) yang biasanya melalui dermaga 35 ilir, pada akhir Januari 2012 dipastikan sudah berpindah ke pelabuhan Tanjung Api-api (TAA).
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Sumsel, Ir H Sarimuda, ditemui di kantor gubernur Sumsel, Senin (12/12).
Sarimuda mengungkapkan, paling lambat pada minggu ketiga Januari atau akhir Januari 2012, pemindahan dermaga 35 ilir ke TAA sudah dilakukan, dan rencananya pemidahan dermaga tersebut akan disaksikan langsung Menteri Perhubungan RI.
Menurut Sarimuda, dengan dilakukannya pemindahan ini masyarakat Palembang yang akan ke Babel dapat lebih cepat sampai karena waktu tempuhnya hanya 3-4 jam.
“Dengan dilakukannya pemindahan ini maka dapat menghemat waktu atau jarak tempuh. Kalau dari Dermaga 35 Ilir waktunya 9 jam sedangkan kalau dari TAA hanya 4 jam,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskan Sarimuda, untuk Infrastruktur di pelabuhan TAA sendiri sudah tersedia atau sudah selesai.
“Jalan Utama ke Dermaga sudah selesai dibangun, untuk transportasi kita sudah beroperasi 2 unit bus Damri saat ini. Nanti akan kita sesuaikan dengan jumlah penumpang jika ada peningkatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya sudah melakukan uji coba kelayakan dermaga yang baru dan hasilnya dermaga tersebut layak dipakai. Selain itu pihaknya juga sudah melakukan uji coba jalur angkutan massal perintis (bus khusus) yang dilakukan sejak satu tahun terakhir.
"Kedepannya, pelayanan kapal cepat (jetfoil) yang selama ini berada di Pelabuhan Boombaru 5 Ilir Palembang juga akan dipindahkan ke TAA tetapi untuk waktunya masih belum ditentukan,” ungkapnya.
Selanjutnya kata Sarimuda, untuk dermaga 35 ilir tetap akan di fungsikan, tetapi hanya menjadi pelabuhan lokal. "Dermaga 35 ilir ini tidak akan ditutup karena akan digunakan untuk dermaga tongkang dan kapal kecil,” tutupnya. (awj)
Langganan:
Postingan (Atom)