Tukang Ojek di Kayuagung Ditembak

Kayuagung, SN
Ivantriono (18) warga Lingkungan IV Kelurahan Jua Jua Kecamatan Kota Kayuagung yang kesehariannya mengojek, ditembak jajaran Satreskrim Polres OKI seusai merampas tas Amelia (31) seorang PNS, Kamis (22/12).
Tersangka ditembak pada kaki kanannya karena berusaha kabur saat akan ditangkap polisi. Kini ia diamankan di Mapolres OKI beserta BB tas dan motor yang digunakan untuk beraksi merampas.
Aksi perampasan bermula saat korban Amelia mengendarai motor Mio melintas di Jalan Setinggar 2 Kayuagung ternyata motornya dipepet motor Honda Revo BG 4148 KO milik tersangka. Tersangka merampas tas sandang yang berada di pangkuan korban.
Korbanpun meresponnya dengan berteriak sehingga tersangka kabur membawa tas tersebut. Ternyata di lokasi penjambretan ada anggota polisi yang melihat kejadian dan langsung mengejar pelaku. Pelaku tertangkap di depan SDN 5 Kayuagung, namun saat akan dibekuk justru melawan dan mencoba kabur lagi.
Ivantriono ditemui di Polres OKI kemarin mengatakan, ia terpaksa menjambret karena butuh uang untuk menebus HP yang disudah digadaikannya Rp 100 ribu kepada teman dia. Sedangkan hasil mengojek kemarin baru dapat duit Rp 6 ribu.
Ia mengaku baru sekali menjambret yakni kemarin, itu dilakukan karena mendesak butuh uang. Ia kini hanya bisa menyesali perbuatannya di dalam sel kurungan Mapolres OKI.
Kasatreskrim Polres OKI H AKP Surahman kepada wartawan mengatakan, saat kejadian penjambretan ada anggotanya yang berada di TKP. Lalu anggota itu mengejar namun tersangka melawan untuk kabur sehingga terpaksa ditembak.(iso)

Kendaraan Ber Plat Luar Marak Di Muba

Sekayu,SN

Dinilai telah merugikan daerah, khususnya dari sisi pajak rencananya tim dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Muba dibantu kepolisian bakal menggelar razia pemeriksaan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB).
Pemeriksaan tersebut dilakukan guna menjaring dan mendata kendaraan dengan nomor polisi atau plat nomor luar daerah. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah H Hazuar Bidui mengungkapkan, nomor plat kendaraan dari luar yang banyak dipergunakan oleh masyarakat Muba dinilai telah merugikan daerah. Karena pajak yang dibayarkan untuk kendaraan tersebut, bukan kembali ke Kabupaten Muba maupun Provinsi Sumsel, namun kembali kedaerah di mana kendaraan tersebut berasal.
Menurutnya, kendaraan yang memiliki plat nomor luar menggunakan fasilitas khususnya jalan yang menggunakan APBD Kabupaten Muba maupun Povinsi Sumsel. Sehingga hal tersebut sangat tidak meguntungkan daerah, sebaliknya sangat merugikan.
“Jalan di kabupaten banyak dibangun menggunakan APBD Muba, yang menggunakannya kendaraan berplat nomor luar daerah. Hal tersebut tentunya sangat merugikan daerah, sehingga hal tersebut menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, menyikapi hal tersebut berencana melakukan pemeriksaan rutin, dengan tujuan menertibkan kendaraan plat nomor luar daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor.
Pemeriksaan dengan sasaran seluruh kendaraan dengan plat nomor luar daerah Sumsel (selain BG), seperti B dari Jakarta, D dari Bandung BH dari Jambi, BE dari Lampung, BD dari Bengkulu dan plat nomor lainnya. Selain itu, setiap tahun target penerimaan dari PKB terus mengalami peningkatan.
“Kita memang belum pernah melakukan hal tersebut, namun melihat semakin banyaknya kendaraan dari luar daerah masuk ke Muba,” katanya.
Menurut aturan, maksimal tiga bulan kendaraan plat luar harus dimutasikan ke daerah itu. Hal tersebut, berlandaskan PP No 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Jika tidak, jelas melanggar aturan dan dapat dikenakan sanksi tegas.
“Bagi kendaraan yang nantinya tertangkap, akan kita tanyakan alasan mengapa belum dimutasikannya plat tanda nomor kendaraan,” katanya.
Dia mengatakan, jika telah dilakukan penertiban maka data yang diperoleh akan dilaporkan dan ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian, untuk nantinya diajukan dalam program pemutihan. Karena dengan program itu, mungkin biaya yang dikeluarkan akan lebih ringan.
Dia mengakui, tingginya biaya balik nama kendaraan menjadi salah satu factor utama banyak orang yang tidak mentaati peraturan. Namun hal tersebut sebenarnya bukanalasan tepat. Karena orang yang mampu menggunakan mobil, maka memiliki rezeki yang lebih.
“Kita tetap pada pearturan yang berlaku, jika dilanggar maka akan berhadapan dengan hukum,” tukasnya.
Sementara itu, Kapolres Muba Toto AKBP Toto Wibowo mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan rencana tersebut. Karena hal tersebut, dapat membantu pihak Kepolisian dalam melakukan penertiban.
Namun pihaknya belum dapat memastikan, apakah ada pemutihan nantinya, tetapi data yang diperoleh dari hasil sebuah razia plat kendaraan, dikumpulkan sekaligus dan akan dilihat kembali.
“Jumlah kendaraan plat nomor luar daerah mencapai hampir 5% dari total kendaraan yang ada di Muba, khususnya kendaraan roda empat,” katanya.
Biasanya, besarnya jumlah kendaraan plat nomor luar disebabkan kemajuan yang telah dicapai Kabupaten Muba selama ini, sehingga banyak perusahaan dan atau kegiatan yang digelar di Muba menjadi salah satu faktorya.
Dia menambahkan, kendaraan plat luar jelas merugikan daerah karena menggunakan fasilitas di Muba namun membayar pajak di daerah lain. Melihat kondisi itu, pihaknya siap membatu Pemkab Muba jika memang membutuhkan bantuan.
“Kita siap bantu, jika memang dibutuhkan dalam melakukan penertiban plat nomor kendaran luar,” tegasnya. (her)

Sejumlah Fasilitas Stadion Serasan Sekate Rusak

SEKAYU, SN
Kegemaran warga Sekayu dan sekitarnya untuk berolahraga menjadi kurang nyaman. Pasalnya, sejumlah fasilitas venue olahraga seperti stadion serasan sekate sekayu dan stable berkuda sudah banyak mengalami kerusakan. Ironisnya kerusakan tersebut dibiarkan terjadi bertahun-tahun.
Seperti pantauan koran ini distadion serasan sekate, tampak jelas terlihat lintasan atletik yang memutar sepanjang 4x 100 meter mengalami kerusakan. Lintasan atletik yang terbuat dari karpet sintesis sudah bergelembung bak gelombang air laut dan sebagiannyapun sudah terkelupas. Hal ini praktis membuat latihan para atlet atletikpun terhenti. Selain itu juga, atap stable berkuda yang kerap digunakan bermain basket, voli, dan futsal jika hujan turun mengalami kebocoran. Sehingga air menggenangi lantai tersebut. Belum lagi lantai yang terbuat dari karpet sentesis yang mirip semen di stable berkuda itupun sudah mulai terkelupas.
Pengelola Stadion Serasan Sekate Sekayu, Husni mengatakan jika kerusakan lintasan atletik sudah mulai terjadi awal tahun 2008. Namun kerusakan tidak separah saat ini. Karpet lintasan atletik yang dibuat mirip seperti lintasan sesungguhnya berwarna coklat tanah itu awalnya bergembung kecil namun karena dibiarkan terus lama kelamaan membesar dan terkelupas. Hanya satu lintasan dari delapan lintasan bagian pinggir sekali yang masih bisa dipakai, selebihnya rusak parah. “Tiap pagi dan sore hanya bisa dipakai untuk main sepak bola, untuk lintasan lari lihat saja sendiri sudah rusak parah. Bergelembung seperti gelombang laut,” ungkap Husni.
Pihaknya, jelas Husni, sudah menyampaikan keluhan terkait rusaknya fasilitas stadion. Dan sempat ada petugas yang meninjau dengan mengukur dan mem-foto fasilitas yang rusak namun hingga sekarang belum juga ada perbaikan. “Padahal stadion ini sering dipakai untuk even-even besar dan banyak pejabat yang datang,” bebernya.
Menurut Husni, selain lintasan atletik, rumput di lapangan sepak bola juga sudah ada yang rusak. Dasar lapangan sudah tidak rata dan cendrung bergelombang akibat sering dimainkan. Lapangan sepak bola itu kerap menjadi tempat latihan Sekayu Youth Soccer Academy (SYSA) yakni sekolah sepak bola handal asal Muba untuk yang menjaring bibit pesebakbola sejak usia dini. Selain juga kerap dipakai instansi dan warga Sekayu lainnya.
“Saya kira perlu ada tambahan pintu khusus bagi para pemain sepak bola sehingga tidak sama-sama masuk satu pintu bersama wasit, penonton, dan official lainnya. Setahu saya fasilitas stadion harus dibenahi dan ditambah agar berstandar nasional. Seperti lampu besar agar stadion dapat dipakai malam hari. Dibagian tribun tempat dudukpun sekarangpun belum ada lampu,” ungkap Husni.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Muba, Syafaruddin menuturkan kerusakan fasilitas sejumlah venue olahraga bukan menjadi kewenangannya namun dinas PU Cipta Karya atau DKP (kebersihan dan taman) yang menganggarkan . Dinasnya hanya menganggarkan untuk pemeliharaan kecil dan bukan untuk rehap total. “Kalau ada bola lampu yang rusak kami bisa menggantinya. Lantai stable kotor tugas kami yang bersihkannya. Tapi kalau karpet sintesis yang rusak, belum dipasang lampu dan lainnya. Itu urusan dinas PU dan DKP, karena kami tidak diserahkan dana untuk itu,” pungkasnya. (her)

Harga Beras Meningkat Tajam

Pagaralam, SN

Harga beras di berbagai pasar tradisional, Kota Pagaralam, naik tajam dari sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp7.500/kilogram. Harga beras di pasar tradisional seperti Pasar Dempo Permai, Pasar Inpres, Pasar Seghepat Seghendi dan Pasar Sub Aggrobisnis Nendagung naik antara Rp1.000 per kilogram hingga Rp1.500 per Kg.
"Harga beras dalam beberapa hari ini kembali mengalami kenaikan mencapai angka cukup tinggi Rp7.500 per Kg, sementara sebelumnya hanya sekitar Rp5.800 per Kg dan Rp6.000 per Kg," kata Rena (45), pedagang beras pasar Inpres, Senin (26/12).
Menurut dia, kenaikan ini juga mendorong ketebatasan persediaan beras di pasaran, dan termasuk ditingkat agen pungumpul.
"Sekarang bukan hanya harga saja yang melambung dan bahkan terjadi kelangkaan, bahkan di tempat penggilingan padi juga sebagian sudah habis," ungkap dia.
Memang dalam kurun waktu beberapa minggu ini, kata dia, sudah beberapa kali terjadi kenaikan harga beras.
"Kami tidak tahu apa penyebab kenaikan harga beras cukup tinggi, sementara kondisi panen padi normal," ungkapnya.
"Baru tahun ini kalau harga beras mengalami kenaikan cukup tinggi sehingga sudah menjadikan masyarakat setempat paceklik, apalagi musim panen kopi tahun ini banyak gagal," tambah dia.
Senada, agen sembilan kebutuhan pokok (Sembako), Kota Pagaralam, Ateng mengatakan memang beras saat ini mulai mengalami kenaikan sekitar Rp200 per Kg, ditingkat agen pengumpul dan tentunya akan naik lagi ditingkat pengecer.
"Musim penghujan menjadikan petani yang sudah panen sulit menjemur padi dan sementara di mesin penggilingan sudah banyak kosong," ungkap dia.
Saat ini `produksi beras baik lokal dan sejumlah daerah penghasil beras seperti Lampung, Lahat dan Empat Lawang masa penen sudah berakhir sementara permintaan meningkat terutama jelang tahun baru.
"Kalau untuk stok dalam satu bulan ini cukup karena sudah disiapkan sekitar 300 ton meskipun permintaan meningkat," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Wali Kota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati M Kes mengatakan, perlu dilakukan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui dengan pasti seberapa jauh dampak kenaikan harga beras bagi warga.
"Kita ingin mengumpulkan data untuk mencari apa penyebab kenaikan harga beras cukup tinggi, padahal Pagaralam merupakan daerah penghasil," ungkap dia.
Daerah-daerah yang paling parah mengalami kelangkaan beras, kata Ida, belum ditemukan.
"Kalau kondisi terjadi kelangkaan pemerintah akan melakukan koordinasi dengan badan logistik untuk melalukan operasi pasar," ungkapnya. (asn)

Puluhan Sungai di Rantau Bayur Dilelang

Banyuasin, SN

Sebanyak 90 an anak sungai (Lebak Lebung,red) di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin telah dilelang pekan kemarin. Lokasi tersebut berada dibeberapa desa antara lain, Paldas, Desa Lebung, Desa Rantau Bayur dan sekitarnya. Pelelalangan mulai dilakukan sejak tanggal 19, 20, 22, dan 23 Desember 2011.
Sedikitnya di Desa Paldas dengan aset penghasilan lelang sebesar Rp 1 milyar dengan jumlah objek lelang sebanyak 40, dimana 35 objek lelang diserahkan kepada masyarakat setempat, dan 5 objek lainnya dilelang bebas.
"Kita selaku pembina hadir menyaksikan proses lelang Lebak Lebung yang dilakukan di desa Paldas pada tanggal 19 Desember 2011 lalu, setiap tahun pasti kita hadir dalam acara tahunan tersebut," ujar Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuasin, Ir Zulamadi Yasin melalui staf Pesisir dan Laut, Hadi, Senin (26/12).
Hadi mengatakan, Berdasarkan Perda No 20 tahun 2008 tentang Lelang Lebak Lebung mengatur panitia penyelenggara lelang dilaksanakan oleh kepala desa, kemudian Camat sebagai koordinator dan dinas perikanan dan kelautan sebagai pengawas.
"Didalam perda tersebut hasil lelang adalah dibagi untuk PAD Kabupaten sebesar 20 persen, kas desa 40 persen, dinas kelautan dan perikanan 5 persen, sisanya untuk Kades, BPD, camat, dan akomodasi penyelenggara," terang Hadi.
"Dinas mendapat 5 persen dari lelang tersebut, lalu yang didapat tersebut akan dikembalikan kepada mereka dengan restoking benih ikan pada lokasi lelang. Sedangkan desa yang mendapat bagian 40 persen untuk dikelola oleh mereka (Kades dan masyarakatnya)," tambah Hadi.
Dikatakan Hadi, di Banyuasin dari 15 Kecamatan ada 13 Kecamatan yang setiap tahunnya melakukan pelelangan, dimana kecamatan yang paling banyak adalah di Kecamatan Rantau Bayur mencapai 90 an, dan lainnya hanya puluhan objek lelang.
"Untuk 2 Kecamatan yang tidak melakukan pelelangan adalah Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Air Saleh, mengingat kecamatan tersebut penghasilan ikannya kurang dibanding kecamatan lainnya, faktor lainnya adalah jalur transportasi, kalau dilakukan lelang maka akan mengganggu arus transportasi air," ujar Hadi.
Sementara Warga Desa paldas Masruan sangat berharap dengan adanya objek lelang didesanya dapat mensejahterahkan masyarakat.
"Kami berharap dengan adanya Lebak Lebung desa kami Paldas khususnya di Dusun 3 Kedembo, dapat sejahtera,” harapnya. (sir)

Kenten Banyuasin Rusak Parah, Jalanan Macet Berjam Jam

Banyuasin, SN
Jalan Talang Keramat Kelurahan Kenten Kabupaten Banyuasin yang menghubungkan antara Kelurahan Kenten dan Kelurahan Talang Keramat, dan merupakan salah satu jalan alternatif bagi warga Kenten dan sekitarnya untuk menuju kota Pangkalan Balai maupun menuju Tanjung Api-Api, tanpa harus memutar melalui kota Palembang, kondisinya saat ini banyak yang rusak.
Kondisi ini menghambat para pengguna jalan, dan menyebabkan kemacetan panjang hampir setiap harinya.
”Saya sudah dua jam pak tapi kendaraan didepan saya belum juga maju-maju pak,” keluh Usman, salah satu supir truk bermuatan barang kelontongan dilokasi kemacetan yang tempatnya tidak jauh dari Pos TPR Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, Sabtu (24/12).
Menurut Usman, dalam kurun waktu dua tahun terakhir di jalan itu memang merupakan langganan macet, apalagi disaat-saat musim hujan.
“Di jalan ini banyak lobang-lobang yang dalam, bahkan lobangya ada sampai sedalam satu meteran jadi kita harus pelan-pelan sambil memilih jalan yang lobangnya tidak terlalu dalam,” katanya.
“Kalau macet memang langganan namun tidak separah saat musim hujan begini karena kita bisa cari-cari jalan yang lobangnya tidak begitu dalam, tapi kalau musim hujan begini lobangnya tergenang air jadi dak keliatan oleh karna itu dijalan ini sering terjadi mobil yang tergelimpang akibat masuk kelobang,” tambah Usman.
Menurut Informasi yang diperoleh bahwa beberapa waktu lalu masyarakat disekitaran Kenten telah mengadakan demontrasi menuntut agar mobil-mobil baik fuso maupun tronton dan container tidak melalui jalan tersebut, namun sampai saat ini masih saja terjadi.
Kapospol Kenten, M Daud Udin saat dikomfirmasi dikantornya menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai seberapa lama jalan itu sudah menjadi langganan kemacetan.
“Sejak dua bulan saya menjabat jalan itu sudah sering macet,” katanya. (sir)

Warga Ngeluh, Raskin Diatas Rp 2500/Kg

Muaradua, SN

Masyarakat Ranau di empat kecamatan meminta Pemkab OKU Selatan beserta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pers ikut andil dalam pengawasan proses pengalokasian beras miskin (raskin) bagi masyarakat yang tergolong keluarga miskin.
Pasalnya, selama ini distribusi raskin terindikasi disalah gunakan oleh oknum tak bertanggung jawab, salah satunya yakni harga jual raskin yang lebih dari Rp 2500 per Kg.
“Kita khawatir jika pengalokasian raskin ini tidak diawasi secara maksimal, maka peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan hal negatif semakin terbuka lebar, sementara saat ini yang terjadi harga beli raskin sampai tangan masyarakat lebih dari ketentuan pemerintah lebih dari Rp2500/Kg. Tarif yang melebihi harga standar raskin,” kata misnadi (43) warga Ranau, Senin (26/12) sembari mengatakan saat ini harga jual beras di OKU Selatan selalu meningkat dari waktu ke waktu.
Menurutnya, saat ini, harga jual beras yang berkualitas bagus di OKU Selatan mencapai Rp8.000/Kg. Hal ini tentunya akan sangat memancing keinginan dari oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penyaluran raskin.
“Harga jual raskin yang ditetapkan Pemerintah Rp1.600/kg tapi kenyataannya diterima masyarakat Rp 2500/kg, sementara harga beras umum mencapai Rp8.000/kg. Hal ini jelas akan menjadi peluang besar terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan bantuan raskin tersebut,” urainya.
Dikatakannya, dengan adanya upaya pengawasan yang efektif dari Pemerintah dan pihak terkait, diharapkan kepada panitia kecamatan dan perangkat desa betul-betul menyalurkan bantuan tersebut sesuai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak-juknis).
"Artinya, dengan efektifnya pengawasan, peluang bagi oknum panitia kecamatan dan perangkat desa untuk melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan bantuan raskin dalam hal penarikan komisi itu akan semakin sempit dan terbatas," katanya.
“Selama ini kasus raskin ini merupakan salah satu permasalahan paling sensitif dan rawan terjadi di Kabupaten OKU Selatan dan bahkan telah menyeret oknum camat jadi tersangka atas tindak penyelewengan raskin. Jadi jangan sampai ada camat atau perangkat desa lagi yang terjebak hingga masuk bui akibat melakukan penyalahgunaan bantuan raskin tersebut,” harapnya.
Terpisah, Irawan, Sekretaris LSM KOMID RI OKU Selatan saat dibincangi mengatakan, proses pendistribusian raskin yang selama ini terindikasi ada kejanggalan, karena adanya kepentingan–kepentingan pihak tertentu yakni dari panitia kecamatan hingga desa disinyalir adanya penarikan komisi.
"Pendistribusian raskin dengan melalui pos-pos kecamatan hingga desa disinyalir ada komisi yang diperuntukkan bagi oknum pejabat tertentu. Imbasnya harga raskin sampai pada yang berhak bertentangan dengan juklak yang ada,” ujar dia.
Lebih jauh diungkapkan Irawan, lembaganya masih berupaya mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak sehingga pada saatnya modus ini akan terkuak. ”Pada saatnya nanti kita akan buktikan bahwa sinyalemen pemberian komisi tersebut terungkap,” pungkasnya. (dan)

Sumsel Masih Miliki 46 Potensi Sengketa Lahan

Palembang, SN

Sumsel masih rawan untuk terjadinya sengketa lahan, berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan jajaran Polda Sumsel, sedikitnya masih ada 46 sengketa lahan yang berpotensi rawan, dan itu harus disikapi oleh semua pihak.
Hal ini diungkapkan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik Mulyana Arief Mansur, usai open house dikediamannya, Minggu (25/12). “Artinya kalau kita tidak sama-sama menahan diri kalau hulunya tidak diselesaikan ini kemungkinan terjadi di wilayah lain. Kami sudah inventarisir dan pada tahap korelatif ini bisa kita selesaikan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, hasil inventarisir pihaknya ini sudah disampaikan ke dinas dan instansi terkait. Soal potensi sengketa lahan ini Dikdik mengaku, tidak dapat menyalahgunakan siapapun yang sedang menjabat sekarang ini.
“Itu bisa dikatakan dosa atau keteledoran dibikin 15 tahun atau 7 tahun lalu yang orang-orangnya sudah selesai dimintai pertanggungjawaban, ya, limbahnya sekarang dan itu tugas kita bersama," imbuhnya.
Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Sumsel, Syaiful Islam menilai di Sumsel setidaknya ada 20 lebih kasus sengketa lahan yang harus segera di sikapi.
“Tanggal 6 Januari kita akan rapat dengan dinas dan instansi terkait mengenai sengketa lahan di Sumsel ini,” katanya.
Pihaknya tidak ingin kejadian sodong, mesuji, Muara Enim dan Banyuasin yang berawal dari kasus lahan terjadi kembali dan mengorbankan harta dan nyawa
"Prinsipnya lakukan evaluasi terhadap Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan yang menjadi sumber konflik, kebanyakan luas HGU di lapangan ternyata lebih luas dari kenyataan sehingga masyarakat di rugikan," ujar dia.
“Kita minta Pemprov Sumsel dan pihak Kabupaten dan kota menyikapi ini sehingga tidak terjadi sengketa lahan karena kita lihat keluarnya HGU untuk perkebunan dan HTI ada indikasi didominasi pengusaha besar dalam satu group,” tambah Politisi Partai Demokrat ini. (awj)

Bangun Stadion, Pemkab Gresik Kunjungi Sumsel

Palembang, SN

Pemkab Gresik, Jawa Timur berencana membangun stadion olahraga pada tahun 2012 mendatang. Untuk mendapat data dan gambaran stadion yang baik, Pemkab Gresik pun melakukan studi banding ke Sumsel, Sabtu (24/12).
Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik, M Najib ditemui di sela-sela kunjungannya ke stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ) mengatakan, pihaknya melakukan studi banding ke Sumsel karena pada 2012 nanti pihaknya berencana akan membangun stadion di Gresik. Dan yang menjadi acuan atau yang menjadi contoh untuk pembangunan stadionnya yaitu stadion GSJ.
"Ya kami ke provinsi Sumsel dalam rangka studi banding untuk mengetahui atau belajar bagaimana membangun stadion, baik dari sisi perencanaannya, pembangunannya, operasionalnya dan pengelolaannya,” terang Najib.
Ia mengungkapkan, alasan pihaknya menjadikan stadion GSJ sebagai acuan atas pembangunan stadion di Gresik salah satunya dikarenakan stadion GSJ merupakan tempat pembukaan dan penutupan SEA Games XXVI, November lalu.
“Selain itu juga stadion GSJ ini dari segi operasionalnya sudah berjalan dengan baik dan memiliki fasilitas yang lengkap dan stadionnya juga megah,” kata Najib.
Ia melajutkan, hasil studi banding yang dilakukan pihaknya ke stadion GSJ akan segera direalisasikan, sehingga dalam 2 hingga 3 tahun ke depan stadion Gresik telah terbangun.
“Selain terbangunnya stadion Gresik kita juga berharap fasilitas pendukung yang ada di stadion GSJ seperti stadion tertutup atau terbuka, waterboom, fasilitas jasa usaha perdagangan dan lainnya akan dibangun juga di stadion Gresik nantinya,” ujar dia.
Sementara itu Kepala Bidang Tata Perumahan dan Bangunan Dinas PU Cipta Karya Sumsel, Fazadi Afdanie yang mendampingi studi banding Pemkab Gresik menuturkan, selaku tuan rumah yang dikunjungi, pihaknya memberikan penjelasan mengenai apa-apa yang menjadi pertanyaan dari Pemkab Gresik.
“Kedatangan mereka kesini untuk belajar atau mengetahui pembangunan stadion GSJ, maka dari itu saya menjawab apa saja yang ditanyakan mulai dari kondisi stadion, cara pengelolaan Stadion GSJ dan mengenai pembangunan fasilitas pendukung hingga ke venues SEA Games,” urainya. (awj)

Kawanan Perampok di Prabumulih Resahkan Warga

Prabumulih, SN
Diancam empat perampok menggunakan senjata api dan sajam, isteri pedagang ayam Rita Sugiharto (20) terpaksa melepaskan kalung emas 24 karat seberat 3 suku miliknya.
Sementara korban, Nurlela (28) juga harus merelakan 8 suku emas setelah keduanya diikat tangan dan kakinya secara bersamaan dengan seutas tali plastik di rumahnya. Peristiwa perampokan ini terjadi Jumat (23/12) lalu di rumah korban di Lingkungan I RT 4 Kelurahan Gelumbang Prabumlih.
Menurut Rita, suaminya Harmoko waktu itu lagi pergi ke pasar pagi Gelumbang sementara yang tinggal di rumah dia dan kakak perempuan serta keponakannya saja. Saat kejadian dia mencuci piring di sumur belakang rumahnya, tanpa sepengetahuannya tiba-tiba datang dua lelaki tak dikenal langsung menodongkan pistol dan satu lagi menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat sambil menarik tanganya dan memaksa untuk masuk ke dalam rumahnya.
Rupanya didalam rumah sudah ada dua lelaki rekanan mereka yang juga menggunakan pistol dan pisau. Satu tersangka menanyakan simpanan uang sementara satunya lagi menggendong keponakannya sambil mengancam akan melukai bocah itu jika berteriak. Kedua pelaku lain usai mengikat korban langsung masuk kamar dan mengobrak abrik lemari pakaian dan mendapakan simpanan uang Rp 500 ribu.
Diungkapkan korban, ia sempat mengenal salah satu tersangka karena pernah melihatnya seminggu sebelumnya dimana waktu itu tersangkat empat menawar ayam Bangkok milik suaminya.
Sementara Nurlela mengaku kalau kejadian diperkirakan pada pukul 06.30 WIB . Dia sendiri sempat melihat nopol mobil warna metalik itu 2023 namun dia tidak paham apakah mobil jenis apa. Lagi pula diapun lupa apakah plat BG atau B sebab saat kejadian dia kurang memerhatikannnya sebab tak menduga kalau para tamu tak diundang itu menodong.
"Sebab pada awalnya berlaku sopan dan seolah ingin membeli ayam bahkan sempat meminta air minum. Aku dak nyangko kalau orang itu endak nodong sebab kelihatnnya sopan dan baik baik. Rupanya cara untuk ngelabui kami dan barang kali cara pelaku untuk mengetahui apakah aman atau tidak dan mengetahui kalau tidak ade jantan dirumah kami ini,” kenang Lela.
Para pelaku setelah menguras harta mereka berupa emas 24 karat 11 suku uang Rp 500 ribu serta Hp Nokia lalu kabur dengan mobilnya ke arah Desa Payabakal.
Dari tempat terpisah Kapolres Muara Enim melalui Kapolsek Gelumbang AKP Rusmi membenarkan kalau ada warga di RT 04 Gelumbang yang melapor ketodongan . Untuk mengungkap kasus ini pihaknya sedang melakukan penyidikan lebih lanjut ujarnya. (and)

Tapak Suci Muhammadiyah Terancam Bubar

Prabumulih, SN
Sempat berjaya dan memiliki ratusan murid tersebar di seluruh sudut Kota Prabumulih, kini Perguruan Pencak Silat Tapak Suci Muhammadiyah Cabang Wilayah Prabumulih terancam bubar dan ditinggalkan pengurusnya. Sejumlah kegiatan olah kanuragan atau bela diri yang biasanya dipusatkan di Sekolah Dasar Muhammadiyah, tidak jauh dari Pasar Inpres Prabumulih pun sudah sulit ditemui lagi.
Kevakuman salah satu aliran seni pencak silat ini sendiri, diakui salah satu pengurusnya H Ismed Nailis. Menurut Ismed, tidak berfungsinya organisasi pencak silat tapak suci beberapa bulan belakangan ini disebabkan kesibukan dan aktivitas sejumlah pengurus itu sendiri.
“Disamping kalu kita mau jujur, kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam hal ini Badan KONI Prabumulih menjadi salah satu penyebab vakumnya Perguruan Tapak Suci Cabang Wilayah Prabumulih,” ungkap Ismed, Jumat (23/12).
Menurut Ismed, sejumlah upaya penyelamatan dengan melakukan penyegaran dan pertemuan silaturahmi antar pengurus sudah dilakukan. Namun hal itu tetap tidak membuat organisasi bela diri dibawah kepengurusan Muhammadiyah wilayah cabang Prabumulih, mampu berjalan seperti yang diharapkan.
“Masing–masing masih nak sibuk dewek galo dan sebagian memang sudah spesimis. Padahal di Tapak Suci Prabumulih ini terdapat ratusan murid, kebanyakan dari tingkat pelajar SMP, SMA Muhammadiyah dan selebihnyo umum,” jelas pria yang juga menjabat Ketua Kosgoro Independent Prabumulih ini.
Menurut Ismed, selain memelajari ilmu ketangkasan dan jurus bela diri dalam pelajaran pencak silat tapak suci itu setiap pesertanya dididik untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan menguatkan mental tidak hanya untuk mengalahkan musuh tapi juga nafsu dalam diri peserta itu sendiri. “Sehingga terbentuklah karakter insan atau hamba Allah yang berilmu, beriman dan bertaqwa baik secara lahir maupun bathin,” tambahnya. (and)

Edisi Cetak 521, Kamis 22 Desember 2011 (advertorial)

Edisi Cetak 521, Kamis 22 Desember 2011

Warga Sodong Tak Kenali Lokasi & Korban di Video Mesuji

Sungai Sodong, SN
Video kasus Mesuji menunjukkan pembantaian warga. Kasus Mesuji yang terdapat pembantaian warga, menurut Komnas HAM adalah di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan (Sumsel). Dari penuturan warga Sungai Sodong, video kasus Mesuji agak janggal.
Untuk ke lapangan harus menempuh perjalanan darat selama 8-10 jam dari Lampung menuju akses jalan tanah berlumpur ke Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumsel. Kontras lantas menemui salah satu warga, Riyadi (bukan nama sebenarnya), pada Rabu (21/12).
Riyadi, yang sudah puluhan tahun menghuni tanah ulayat ini, mengatakan gesekan antara warga dari Suku Kayu Agung dan PT Sumber Wangi Alam (SWA) sejak tahun 1996. Riyadi membenarkan ada pembunuhan terhadap warga. Namun, Riyadi tak mengenali lokasi dan korban yang tergorok lehernya dalam video yang beredar.
"Kami tidak mengenali video tersebut terjadi di kampung ini. Karena bentuk bangunan yang berbeda dengan rumah kebanyakan di wilayah Kampung Sungai Sodong. Di Sungai Sodong itu rumah semuanya berbentuk panggung. Kan yang di video itu rumah rendah," tutur Riyadi.
Selain kejanggalan dari bentuk rumah, kejanggalan lain di video yang beredar adalah muka korban yang digorok. Riyadi membenarkan ada 2 warga Sungai Sodong, yaitu bernama Indra Syafii dan Syaktu Macan yang masih berkerabat. Salah satu warga tewas dengan leher hampir putus. Namun wajah 2 warga Sungai Sodong itu berbeda dengan dengan yang ada di video dan warga Sungai Sodong tak mengenali korban yang ada dalam video itu.
"Wajah para korban juga tidak ada yang kami kenal, dan kami bisa memastikan bahwa wajah tersebut bukanlah Indra dan Syaktu Macan," tegas Riyadi.
Sebelumnya, sejumlah warga mengadu ke Komisi III DPR mengenai upaya penggusuran terkait perluasan kebun sawit di Mesuji, Lampung, pada Rabu (14/12). Upaya penggusuran tersebut menggunakan cara kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa di ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan sawit asal Malaysia sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.
Tim advokasi kasus Mesuji di Lampung yaitu Bob Hasan didampingi Mayjen (Purn) Saurip Kadi, saat itu juga memutarkan video pembantaian kasus Mesuji. Ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria. Sementara tampak satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang telah terpenggal. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain memperlihatkan kerusakan rumah penduduk.
Saat dihubungi Bob Hasan mengatakan pihaknya selama ini mengadvokasi kasus Mesuji yang di Lampung, bukan yang di Sumsel.
Sebelumnya Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim ketika dihubungi Kamis (15/12) menjelaskan 3 kasus Mesuji di 2 provinsi yaitu Lampung dan Sumatera Selatan. Menurut Komnas HAM, 3 kasus itu adalah:
1. Kasus antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Peristiwa terjadi 21 April 2011. Ada pembunuhan, yakni 2 warga disembelih. Pembunuhan terhadap warga ini membuat warga marah karena menduga 2 warga tewas korban dari PT SWA. Akhirnya, warga menyerang PT SWA yang menyebabkan 5 orang tewas yaitu 2 orang Pam Swakarsa dan 3 orang karyawan perusahaan.
Sebelumnya, sejumlah warga mengadu ke Komisi III DPR mengenai upaya penggusuran terkait perluasan kebun sawit di Kabupaten Mesuji, Lampung. Upaya penggusuran tersebut menggunakan cara kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa di ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan sawit asal Malaysia sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.

2. Kasus antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terjadi sejak tahun 2009. PT Silva mendapatkan penambahan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Nah, penambahan HGU itu melebar hingga ke wilayah pemukiman warga sekitar. HGU ini menjadi sumber konflik karena warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di wilayah pemukiman diusir. Rumah-rumah warga dirobohkan.

Komnas HAM masih menyelidiki adanya korban dari kasus kedua ini. Sehingga, Komnas HAM belum menyatakan ada korban tewas dari kasus ini.

3. Kasus antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, pada 10 November 2011. PT BSMI ini memang letaknya berdekatan dengan PT Silva Inhutani. Ada penembakan terhadap warga yang dilakukan Brimob dan Marinir, 1 warga tewas dan 6 warga menderita luka tembak yang sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit hingga hari ini.
Polri sendiri memaparkan kasus PT Silva Inhutani dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Bentrokan yang terjadi pada 6 November 2010 ini menewaskan seorang warga. Dalam kasus ini 2 anggota polisi dikenai tindakan indisipliner.
Kadiv Humas Polri Irjen Saud Usman mengatakan latar belakang kasus warga dengan PT Silva Inhutani ini adalah sengketa lahan.
"Karena banyak masalah di Provinsi Lampung terkait sengketa lahan. Gubernur membentuk tim penertiban dengan SK Gubernur No. G/354/III.16/HK/2010 tanggal 21 Mei 2010, yang terdiri dari unsur Polda, Pemda, kanwil BPN, TNI, Polri dengan jumlah 53 personel," jelas Saud Usman.
Tim kerja perlindungan hutan ini tidak hanya bekerja di register 45 tapi juga ada di berbagai wilayah. Tim ini bertugas menertibkan lahan, karena di sana banyak warga yang melakukan perambahan hutan tanpa izin.
Para petugas dari tim sudah sering sosialisasi tentang pelarangan perambahan hutan. Sampai saat ini, kasus kehutanan yang melibatkan warga dan telah diproses di antaranya ada 14 kasus jual beli lahan dan 44 kasus perambahan hutan. Dan warga yang tinggal di register 45 berjanji akan meninggalkan wilayah tersebut sesuai kesepakatan dengan tim pada bulan Oktober 2010. Berikut kronologisnya:

6 November 2011 15.30 WIB

Tim akan melaksanakan penertiban mendapat penolakan dari warga yang menempati lahan bahkan warga melakukan penyerangan. Pada saat itu tim yang berjumlah 60 personel dipimpin oleh AKBP Priyo Wira Nugraha. Lokasi penyerangan di Simpang Harun.
Di dalam pelaksanaan penertiban, warga melawan, timbulah bentrok antara petugas dengan warga. Pada bentrok tersebut, ada warga yang mencoba membacok Ketua Tim, AKBP Priyo Wira Nugraha, sehingga dilakukan penembakan oleh aparat, dan berakibat 1 orang luka atas nama Nyoman Sumarje.
Akibat tembakan, maka muncul massa yang jumlahnya lebih besar, mereka mencoba mengejar aparat. Kemudian Kapolres daerah setempat tiba di TKP dan mencoba melakukan negoisasi dengan massa, tapi massa tetap anarkis. Kemudian salah satu tertembak atas nama Made Asta. Tertembak di perut dan meninggal.
"Khusus untuk kasus di Register 45, polisi menerapkan Protap 01 tentang penindakan massa yang anarkis. Kemudian kepada ketua tim AKBP Priyo Wira Nugraha, dan yang melakukan penembakan Bripda Setiawan, oleh Polda Lampung telah diproses hukuman indisipliner karena mereka melakukan penembakan tanpa perintah dari Kapolres. Sedangkan untuk penembak Made Asta masih dicari pelakunya," tandas Saud. (nwk/anw)

82 Ribu Siswa Ikuti Olimpiade Sains di Palembang

Palembang, SN
Sekitar 82 ribu siswa sekolah dasar dari 165 kabupaten dan kota di 33 provinsi di
Indonesia akan mengikuti Olimpiade Sains Kuark (OSK). Acara tersebut direncakan akan dibuka
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra pada 18 Februari 2012.
Menurut panitia penyelenggara, Armanto, Palembang dipilih karena Palembang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan dunia. Beragam even nasional dan internasional digelar. Perkembang pendidikan di Palembang juga relatif baik.
“Setiap tahun pun, Palembang selalu mengikutsertakan siswanya. Tahun 2011 ada 1.900
siswa yang ikut. Tahun depan kita harapkan bertambah peserta dari Palembang,” ujarnya, kemarin.
Menurut Armanto, OSK dirancang sebagai wadah berkompetisi di bidang sains. Tujuannya
untuk mendorong anak-anak Indonesia menyenangi sains, yang masih dianggap momok menakutkan bagi pelajar.
OSK 2012 dibagi tiga kategori. Level 1 untuk kelas 1-2 SD, level 2 untuk kelas 3-4, dan
level 3 untuk kelas 5-6. Adapun babak penyisihan dimulai pada 18 Februari, di daerah
masing-masing. Babak semifinal dimulai pada tanggal 28 April 2012, juga di daerah masing-masing. Dan babak final berlangsung di Jakarta pada 30 Juni 2012.
Di babak final, peserta akan melakukan eksperimen dan analisa tentang sains. Di Palembang, pendaftaran dibuka di Bimbel GSC atau di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
Sementara untuk pelaksanaannya akan dikoordinir dengan panitia kota dan pihak sekolah sebagai pengawas. Pendaftaran dibuka mulai Januari 2012, dengan biaya pendaftaran Rp 35.000. (win)

Tidak Terdaftar, 5 Ponpes di OKI ”Gigit Jari”

Kayuagung, SN
Dipastikan ada 5 Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten OKI yang harus ”gigit jari” karena tidak diberi bantuan apapun oleh Pemkab OKI layaknya Ponpes lainnya. Kelima Ponpes ini tidak memenuhi kriteria sehingga tidak terdaftar di pemerintah.
H Fahruddin Tauhid selaku Kabag Kesra Setda OKI, Rabu (21/12) kemarin memang tidak menyebutkan nama-nama Ponpes yang gigit jari tersebut, yang pasti Ponpes itu berada di dalam kabupaten ini dan salah satunya di Kecamatan Lempuing.
Fahruddin yang pernah menjabat Kabag Umum mengatakan, seluruh Ponpes di OKI jumlahnya 35 Ponpes yakni 30 Ponpes terdaftar pada pihaknya sehingga diakui dan diberi bantuan rutin setiap tahun dan 5 Ponpesnya sebaliknya.
Besarannya bantuan kata dia, semua Ponpes yakni 30 Ponpes tersebut mendapatkan bantuan uang sama rata tanpa membedakan kriteria apapun yakni Rp 11 juta per tahun. Anggaran yang digunakan menggunakan Pos Bantuan yang dianggarkan Bagian Kesra Setda OKI.
Dia menjelaskan ada beberapa persyaratan diantaranya Ponpes tersebut memiliki asrama pemondokan dan santrinya menginap di asrama, bisa pulang ke rumah hanya saat libur belajar.
”Jumlahnya santrinya juga harus banyak yakni di atas angka 100 orang santri,”kata Fahruddin sembari mengatakan pemberian bantuan dibayarkan per semester yakni Rp 5,5 juta setiap 6 bulan sekali. Selain bantuan uang, juga ada bantuan mobilier lainnya.
”Jadi 5 Ponpes itu harus segera memenuhi persyaratan yakni seluruh santrinya harus menginap di asrama, jumlahnya santrinya juga harus banyak. Bila syarat-syarat itu terpenuhi akan kami tinjau ke lapangan dan memberikan bantuan seperti Ponpes lainnya,” harap Kabag Kesra Setda OKI kemarin.
Lebih jauh diterangkan dia tentang Ponpes yang ada di OKI, sangat berpotensi karena tenaga pendidikan berpengalaman dan berpendidikan, santrinya juga berprestasi. Apalagi sebelum OKI dimekarkan menjadi Ogan Ilir, OKI punya 2 Ponpes megah yang terkenal yang kini berada di Ogan Ilir.
"2012 akan ada STQ tingkat provinsi di OKU. Saat STQ sebelumnya yakni 2010 lalu, OKI menjadi juara umum II, jadi tahun depan OKI menargetkan jadi juara umum I tingkat provinsi, ini target Pemkab OKI,” ujar Fahruddin sembari mengatakan bila ini terwujud akan menjadi kado istimewa baginya karena Oktober 2012 mendatang ia akan memasuki masa pensiun sebagai PNS. (iso)

Angkot & Taksi Wajib Berbahan Bakar Gas

Palembang, SN
Pemkot Palembang mulai tahun depan akan menerapkan Bahan Bakar Gas untuk angkutan kota dan taksi yang beroperasi di kota Palembang. Wacana tersebut mengemuka saat launching BBG di Kantor Walikota Palembang, Rabu (21/12).
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan, rencana tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan daerah menggunakan BBG untuk angkutan massal. Dalam kesempatan itu, pemerintah kota menerima bantuan 200 converter kit dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Converter kit ini buatan PT Dirgantara Indonesia.
Palembang sebetulnya menurut Eddy sudah menerapkan BBG pada 666 angkutan kota. Hanya saja program tersebut belum dikatakan berhasil. Soalnya baru 60 angkot saya yang aktif memakai converter kit.
“Karena kita belum ada bengkel untuk converter kit. Jadi, kalau ada kerusakan, para sopir angkot ini bingung mau kemana,” kata Eddy.
Ia berharap bantuan converter kit sekarang kualitasnya lebih baik. Akan lebih baik jika ada bengkel untuk perbaikan converter kita. “Sehingga jika ada masalah langsung bisa dibawa ke bengkel converter kit,” ujar Eddy.
Dikatakannya, jika program BBG ini berjalan lancar, pihaknya juga akan mengeluarkan surat edaran ke semua pom bensin (SPBU) agar tidak melayani angkot dan taksi yang tidak memiliki BBG.
“Angkot dan taksi nantinya wajib memakai BBG. Selain mengurangi penggunaan BBM bersubsidi, juga ramah lingkungan. Tentunya, kita juga akan melengkapi sarana pendukungnya, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG),” kata Eddy.
Rencananya, di Palembang akan dibangun lima SPBBG oleh Kementerian ESDM RI. Lokasinya tersebar di lima tempat, yakni di Jalan Kolonel Barlian, R Soekamto, Residen Abdul Rozak, Ki Merogan dan satu lagi masih dicari lokasi yang tepat di pusat kota.
Sementara itu Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Evita Legowo mengatakan, penggunaan BBG ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi di Indonesia.
Ditargetkan, pada tahun 2025 penggunaan BBM bersubsidi di Indonesia sudah makin berkurang atau hanya 20 persen saja.
“Subsidi BBM sangat tinggi, untuk tahun ini sampai Rp 168 triliun. Kalau buat kilang baru, bisa sampai dua kilang baru. Karena itu, sekarang kita terus berupaya untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi,” kata Evita.
Diakui Evita, program converter kit ini sudah pernah jalan di Palembang. Namun, belum optimal. “Memang. Karena dulu kita hanya bantu converter kit saja tidak menyiapkan bengkel. Sekarang, kita juga siapkan bengkel dan bantu bangun SPBBG, dan jaminannya sampai lima tahun,” katanya.
Untuk tahun depan, pemerintah pusat menargetkan program gasifikasi ini mulai berjalan di Pulau Jawa dan Bali.
“Tapi, karena kita lihat komitmen Palembang juga kuat untuk menerapkan gasifikasi. Jadi sekarang Kementerian ESDM bantu 200 converter kit lagi untuk Palembang,” pungkasnya.(**)

TPA di Pemulutan Barat Mengkhawatirkan

Indralaya, SN
Masalah sampah tampaknya sudah menjadi masalah sosial yang memang harus mendapat penanganan khusus mengingat sampah selalu berhubungan dengan soal kesehatan. Lain halnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Pemulutan Barat, Ogan Ilir lokasi TPA ini tidak terurus dan terkesan terabaikan oleh instansi terkait yang menangani soal sampah.
Salah seorang pemulung Asmawati yang biasa mengais barang bekas di TPA tersebut menuturkan, kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. “Ini sudah berjalan cukup lama semenjak pasca banjir lalu,” ujarnya.
Pantauan di lapangan, tumpukan sampah tidak berada dalam satu lokasi TPA melainkan berserakan kemana-mana tepatnya tumpukan tersebut berada di sisi jalan atau sekitar lebih kurang 100 meter.
Bahkan diatas kanal yang seharusnya menjadi aliran air justru terlihat tumpukan sampah yang lebih terlihat seperti kolam sampah dibandingkan kanal banjir. Tidak hanya itu, untuk memasuki TPA tersebut harus menyeberangi sebuah jembatan yang melewati kanal, namun karena jembatan tersebut juga dipenuhi sampah sepertinya kendaraan operasional sampah sulit memasuki lokasi sampah karena banyaknya tumpukan sampah tersebut.
Sementara itu pihak Badan Pertamanan dan Kebersihan Tata Kota (BPK) belum dapat dihubungi, namun menurut keterangan terdahulu memang pihak BPK saat ini baru memiliki beberapa kendaraan operasional pengangkut sampah. Kami baru memiliki 4 unit kontainer, 1 unit dumptruck dan 1 unit amrul dan itupun kondisinya sudah bisa dikatakan tidak layak. (man)

Resedivis Kambuhan Ditembak Tiga Lubang

Muara Enim,SN
Baru sebulan menghirup udara segar, resedivis kambuhan bernama Edi alias Bejo (26) warga Gang duku Talang Jawa Muara Enim, tersungkur ditembak
petugas dengan dua lubang di kaki kanannya, dan satu lubang pada kaki kirinya
karena melawan petugas saat akan ditangkap.
Tersangka merupakan (Daftar Pencarian Orang) DPO (Polisi Resort) Polres Muara Enim karena aksinya yang dijuluki sebagai spesialis pembobol rumah. Dari catatan Polres Muara Enim sedikitnya Lima TKP diantaranya, Lp/b-725/XII/ME tanggal 21 Desember 2011, kemudian korban lainnya, Sefta (34) warga Tangsi Muara Enim, membobol pesantren Assa’Adah dekat kompi.
Dari tangan tersangka diamankan dengan barang bukti 3 handphone, 9 helai pakaian, dan 2 celana panjang.
Penangkapan tersangka Bejo dimpimpin langsung (Kepala Unit) Kanit Pidum Ipda Robert bersama anggota Intelkam Polres Muara Enim yang mengendus
keberadaannya di kediamannya di gang duku Talang jawa. Ternyara keberadaan petugas lebih dulu diketahui tersangka.
Tak ayal, tersangka berusaha kabur dari kejaran petugas, kejar-kejaran terjadi di TKP, tak ingin buruannya kabur, petugas meletupkan tembakan peringatan tiga kali diudara. Hanya saja, tak digubris tersangka, bahkan ketika akan ditangkap berusaha melawan dan ingin melukai petugas.
Petugas pun langsung meletuskan tembakan hingga mengenai kaki kiri tersangka, namun satu peluru belum cukup, sebab tersangka masih sempat untuk kabur. Kembali tembakan kedua dan ketiga mengenai kedua kakinya hingga tersungkur.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi didampingi Kanit Pidum Ipda Robert menegaskan, tersangka merupakan DPO yang selama ini diincar petugas atas aksinya yang kerap meresahkan masyarakat karena membobol rumah.
Dikatakan Kasat, kalau tersangka telah 4 kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Kini pihaknya terus mengembangkan kasusnya guna mengungkap keterlibatan tersangka dengan kejahatan lainnya.
“Tersangka sudah kita amankan berikut barang buktinya di Polres Muara Enim,”pungkas Tri Wahyudi. (yud)

Bentrokan Sodong & Mesuji Cermin Rakyat Makin Anarkis

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

NEGERI kita tercinta saat ini makin terpuruk. Di tengah bencana alam yang terus terjadi dan ekonomi rakyat kelas bawah yang masih terpuruk, emosi masyarakat makin meningkat.
Menyatakan kesimpulan ini bukan tanpa alasan, karena lihatlah dari cara warga menyelesaikan masalah dan sikap terhadap orang yang bermasalah dengan hukum. Main hakim sendiri, emosi tak terkendali, sampai akhirnya bantrokan antar kelompok, kampung, desa, bahkan antar provinsi sering kita dengar.
Dalam banyak peristiwa, seakan rakyat tak percaya lagi dengan aparat dan perangkat hukumnya, hingga membuahkan aksi main hakim sendiri dan rakyat bertindak anarkis.
Kini aksi anarkis di Mesuji Sodong kembali terangkat ke permukaan. Aksi yang menewaskan belasan warga ini sangat disesalkan. Memang miris, mengherankan, dan sangat menyedihkan. Multi komplek masalah menghinggapi Negeri ini, makin parahnya lagi persoalan-persoalan yang ada tak ada yang diselesaikan serius dan tuntas. Ujung-ujungnya kekecewaan yang ada di rakyat. Khalayak apatis dan seperti putus asa dengan penguasa dan tindakan aparat, hal ini membuahkan aksi main hakim sendiri. Saat ini aksi main hakim sendiri sudah berada di titik yang mengkhawatirkan.
Apa yang terjadi di rakyat sendiri dipengaruhi sifat frustasi masyarakat terhadap kondisi bangsa yang morat marit. Terutama sektor perekonomian yang tak kunjung membaik dan kian menghimpit.
Tak luput juga kekecewaan terhadap supremasi hukum. Bila kita amati, aksi ini banyak dilakukan warga dengan ekonomi kurang mampu. Rakyat kecewa dengan kondisi saat ini, sudah miskin, pemerintah seakan tak pernah mendengar dengan keluhan mereka. Nah saat ada masalah atau konflik, emosi rakyat sangat cepat tersulut. Walaupun begitu, aksi main hakim sendiri tetap tak diperbolehkan. Karena cara itu telah mengabaikan norma-norma dan aturan hukum yang sudah ditata di Republik ini. (***)

400 Penderita Tumor Jinak Dapat Pengobatan Gratis

Muara Enim, SN

Sebanyak 400 orang penderita tumor jinak se-Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim mendapatkan pengobatan gratis dari Pemkab Muara Enim melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
“Pengobatan gratis bagi penderita tumor ini adalah program dari Pemkab Muara Enim yang dibiayai dari dana APBD,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Dr Yan Riyadi ketika launching
pemberantasan tumor jinak dan pencegahan tumor ganas oleh Bupati
Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar, bertempat di Puskesmas Tanjung Agung, Rabu (21/12).
Launching perdana pengobatan tumor jinak sengaja dilakukan bagi warga di wilayah Kecamatan Tanjung Agung karena berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan bahwa penderita tumor jinak lebih banyak ditemukan dibandingkan Kecamatan lain yakni sebanyak 400 orang.
Pengobatan gratis ini merupakan langkah awal atau pelopor dalam pemberantasan tumor jinak dan pencegahan tumor ganas di wilayah Kabupaten Muara Enim. Khusus di wilayah Kecamatan Tanjung Agung ditargetkan pada 2012 tidak ada lagi penderita tumor.
“Saat ini, telah terobati sebanyak 200 orang penderita tumor jinak. Sisanya sebanyak 200 orang lagi akan segera dilakukan pengobatan,” terang Yan.
Dikatakan Yan, dari hasil pendataan yang telah dilakukan, pihaknya menemukan satu orang penderita tumor ganas berupa tumor payudara. Saat ini, penderitanya telah kita rujuk ke rumah sakit guna mendapatkan pengobatan secara intensif.
Lebih lanjut dikatakannya, pemberantasan tumor jinak dan pencegahan tumor ganas di wilayah Kecamatan lain akan dilakukan secara bertahap dengan mendata masyarakat terlebih dahulu di wilayah Kecamatan masing-masing. Adapun petugas yang akan melakukan pengobatan merupakan tenaga ahli dari puskesmas kecamatan masing-masing.
Diharapkannya, program pemberantasan tumor jinak dan pencegahan tumor ganas oleh Pemkab Muara Enim, masyarakat kabupaten Muara Enim dapat terbebaskan dari penyakit tumor serta dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten muara enim berupa SMAS di 2012 khususnya dibidang kesehatan.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar mengharapkan kepada masyarakat agar tidak segan-segan memeriksakan kesehatannya, jika ditemukan ada benjolan-benjolan dibagian tubuhnya yang tumbuh tidak wajar sehingga penyakit tumor dapat dideteksi sejak dini dan dapat segera ditanggulangi.
“Kita berharap masyarakat dalam ikut berperan aktif dalam
menanggulangi penyakit tumor dengan memeriksakan diri ke puskesmas
setempat, jika ditemukan ada benjolan-benjolan yang mencurigakan yang tumbuh dibagian tubuhnya,” pungkas Muzakir. (yud)

Dewan Pertanyakan Dana Pembelian Tanah Rp 84 Miliar

Pagaralam, SN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, mempertanyakan dana pembelian lahan senilai Rp 84.526044.000.000. Pasalnya, masih banyak lahan yang diklaim milik Pemkot Pagaralam, tapi masih belum dilakukan ganti rugi dan pembebasan.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Dwikora Sastra Negara, Rabu (21/12).
Menurutnya, kalau lahan masih banyak belum di bebaskan ditambah lagi proses pembebasan hanya dilakukan melalui imbalan, jadi kemana dana APBD yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 84 miliar itu larinya.
"Kalau berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nomor 138.a.3./S/XVIII.PLG/05/2008 nilai aset tanah Rp84 miliar dengan luas 4.364.168 m2 namun dari jumlah itu yang telah memiliki sertifikat hanya seluas 95.711 m2 dengan nilai Rp7,566.463.000. Sedangkan tanah seluas 4.268.457 m2 dengan nilai Rp76,959.581.000 tidak jelas kebenaran statusnya," ungkapnya.
Sastra mengatakan, ada laporan dan ditemukan bukti dan data lahan yang sudah dibeli Pemkot Pagaralam, sama sekali tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan senilai Rp84 miliar, karena sebagain besar lahan yang diklaim sudah dibebaskan ternyata belum ada ganti rugi.
"Belum lagi luas lahan banyak tidak sesuai dengan data di lapangan, misalnya lokasi peternakan mencapai 60 hektare, tapi kenyataanya hanya berkisar 30 hektare, demikian juga dengan lahan lapangan terbang 200 hektare kemungkinan hanya sekitar 75 hektare, perkantoran Gunung Gare 60 hektare, dan lokasi pembangunan lapangan golf 60 hektare di Curum Embun, Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagaralam Utara," kata dia.
Ia mengatakan, tentunya untuk mengetahui secara rinci penggunaan anggaran dan jumlah lahan yang sudah dibeli perlu dilakukan audit tim independen.
"Kami selaku masyarakat justru bertanya-tanya, dimana lahannya dan mengapa masih banyak lahan belum diganti rugi, sedangkan anggaran yang sudah dikeluarkan cukup besar," ungkap dia.
Belum lagi, kata dia, dewan menemukan ada warga yang lahannya sudah digusur tapi hanya dipanjar Rp1 juta dan belum lagi ada yang memang sama sekali tidak dilakukan ganti rugi.
Ketua Tim Pengadaan Tanah, Drs H A Fachri, beberapa waktu lalu mengatakan sebelumnya ada beberapa lahan yang sudah dibebaskan baik yang dibeli langsung maupun berupa ganti rugi lahan tanam tumbuh sudah dilakukan, namun masih ada beberapa lagi perlu dilakukan penelitian baik pemilik yang sah dan batas-batas tanah.
"Meskipun sudah dalam posisi aman namun lahan tersebut baru bersifat kesepakatan ganti rugi dengan harga Rp 11 juta per hektare, nantinya dari harga tersebut akan dipotong pajak 15 persen, jadi total yang akan diterima pemilih lahan sekitar Rp 9,5 juta," kata dia.
Dia mengatakan, kalau untuk lapter awalnya lahan yang disedikan 80 hektare dengan pembebasan mencapai sekitar 85 persen, namun ternyata dari hasil uji kelayakan perlu dilakukan penambahan lagi untuk mencukupi keseluruhan sebanyak 200 hektare.
" Pemerintah mengingikan agar proses pembebasan lahan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama, masing-masing pihak tidak merasa di rugikan," kata dia lagi.
Dia menambahkan, proses ganti rugi lahan yang diberikan Pemkot Pagaralam sudah mengacu dengan peraturan dunia Internasional dan UU pertanahan sesui dengan nilai jual objek pajak (NJOP).
" Pemerintah sudah mempertimbangkan semua aspek dalam proses pembebasan lahan ini agar tidak merugikan masyarakat, namun disisi lain pemilik lahan juga harus proaktif agar prosesnya cepat selesai," katanya. (asn)

Produksi Beras Empat Lawang Diatas Standard Nasional

Empat Lawang, SN
Dari hasil sample empat ubinan panen raya di Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, tercatat hasil produksi beras mencapai 5,6 ton per hektare (Ha). Jumlah ini melebihi standar nasional yang hanya 4,5 ton beras/Ha.
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP3KP) Empat Lawang, Rudianto, ditemui Rabu (20/12) mengatakan, telah dilakukan panen raya yang diplot sebanyak empat ubinan di kecamatan Pasemah Air Keruh. Dengan hasil produksi gabah kering panen (GKP) sebanyak 10.620 GKP/Ha. Sedangkan gabah kering giling (GKP) sebanyak 8.840 GKP/Ha. Lalu untuk produksi beras mencapai 5,6 ton/Ha.
“Hasil produksi beras untuk empat ubinan yang dilakukan mencapai 5,6 ton. Hasil ini tentunya melebihi standar nasional yang hanya mencapai 4,5 ton/Ha,” ungkap Rudianto seraya menambahkan dari hasil tersebut tentunya memberikan pencerahan bagi masyarakat terutama petani di Empat Lawang.
"Setidaknya memang dipastikan bahwa kabupaten yang termuda di Sumsel ini bisa menjadi salah satu kabupaten sebagai lumbung pangan dan surplus beras di Sumsel," tambahnya lagi.

Ditambahkannya, Kabupaten Empat Lawang memiliki luas lahan 14.091 Ha. Terdiri dari 3 kali tanam sebanyak 1.954 Ha. Sedangkan 2 kali tanam sebanyak 7.377 Ha, dan 1 kali tanam 1.337 Ha.
“Sedangkan yang tidak ditanami padi seluas 1.379 Ha, sementara yang belum diusahakan sebanyak 373 Ha,” terangnya.
Maka dari itu, ia berharap kepada pemerintah Empat Lawang untuk menambahkan pegawai penyuluh pertanian di Kecamatan Pasemah Air Keruh, yang saat ini hanya memiliki 1 orang pegawai penyuluh pertanian, 1 orang SLPTT, dan 1 orang pegawai pemberantas hama penyakit.
“Kita akui masih minim penyuluh pertanian, namun semangat petani untuk meningkatkan produksi sangat tinggi,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri menjelaskan, hasil beras yang didapatkan dari lahan sawah di Pasemah Air Keruh yang melebihi batas standar nasional yang hanya 4,5 ton/Ha adalah motivasi bagi petani kecamatan lain di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.
“Dengan sistem pengairan lahan sawah yang sempurna dan menggunakan bibit yang cocok tentunya menghasilkan beras yang juga sempurna. Terlebih lagi telah dicanangkan program irigasi Lintang Kiri yang mampu menyirami lahan sawah yang nantinya mencapai 3.000 hektar di Muara Pinang, Lintang Kanan, dan sebagian di Pendopo,” pungkasnya. (eko)

Uang Lauk Pauk Pol PP Meningkat

Palembang, SN

Anggaran lauk pauk petugas Polisi Pamong Praja (Pol PP) tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika di tahun 2011 uang lauk pauk Pol PP sebesar Rp 450 ribu per bulan, mulai tahun 2012 mendatang, anggaran tersebut naik menjadi Rp 900 ribu perbulan.
Hal ini disampaikan Kasat Pol PP Sumsel, Muslimin ditemui di gedung DPRD Sumsel, Rabu (21/12).
Menurutnya, total uang lauk pauk untuk 250 personel Pol PP Sumsel yang dianggarkan dalam APBD Sumsel tahun 2012 sebesar Rp 2,790 miliar.
Diakuinya, anggaran untuk uang lauk pauk, petugas Polisi Pamong Praja (Pol) PP Sumsel sempat hilang dari mata anggaran 2012, namun akhirnya uang lauk pauk yang totalnya Rp2,790 miliar tersebut dapat dianggarkan.
"Tadinya teranggarkan secara resmi, namun terdelete, kita ajukan lagi karena itu hak pegawai, kita masukkan lagi dan di ACC DPRD Sumsel, kita bukan pegawai biasa, karena untuk Pol PP di berikan tunjangan khusus karena bekerja 24 jam,” terangnya.
Ia mengatakan, Pol PP adalah garda terdepan untuk mengamankan aset milik Pemprov dan kebijakan Pemprov Sumsel. Selain itu, even besar Pemprov Sumsel ikut diamankan Pol PP Sumsel.
“Kita garda terdepan sekali untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, kita mengadakan patroli tiga kali sehari, kalau ada tanah Pemprov dikuasai masyarakat kita persuasif meminta masyarakat jangan menduduki tanah tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya secara rutin mengamankan kawasan Jakabaring Sport City (JSC) termasuk mengadakan patroli di kawasan JSC dan lokasi aset milik Pemprov Sumsel lainnya.
Ia menambahkan, Pol PP Sumsel juga dalam waktu dekat belum akan melakukan penambahan personil, karena personil yang ada sekarang masih dinilai cukup dan memadai. (awj)

Media Dilarang Liput Kunjungan Wako di Rutan

Prabumulih, SN
Pelarangan meliput bagi sejumlah wartawan terjadi saat meliput kunjungan Walikota Prabumulih Drs H Rachman Djalili MM di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Prabumulih, Selasa (20/12) pagi. Tidak hanya dilarang masuk, para awak media ini juga tidak dibolehkan mengambil foto kegiatan Wako bersama Wakil Walikota Ir Ridho Yahya MM, dan sejumlah Kadin di Rutan yang beralamat di Jalan RA Kartini, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur tersebut.
Perlakuan yang tidak semestinya ditunjukkan petugas sipir, apalagi ketika liputan kunjungan Wako bersama pejabat tinggi lainnya terhadap sejumlah mantan pejabat lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang kini tengah menjalani masa tahanan di Rutan tersebut, akibat tersandung kasus korupsi.
Awalnya petugas sipir tidak melarang wartawan meliput, namun begitu usai memberikan data dan meninggalkan kartu pers dibagian penjagaan tiba–tiba salah seorang oknum sipir memanggil dan langsung menyuruh para wartawan keluar dari lingkungan Rutan dengan alasan dilarang untuk meliput. Ironisnya, pelarangan itu terjadi saat wartawan hendak masuk kedalam ruangan dimana Walikota Prabumulih bertemu dengan koleganya.
Pelarangan meliput dan mengambil foto oleh oknum sipir Rutan itu terkesan dibuat. Pasalnya, beberapa bulan sebelumnya tepatnya pada 26 Oktober 2011 yang lalu, saat pengurus DPC Partai Golkar menyambangi Rutan tersebut, wartawan diperkenankan masuk untuk meliput. Bahkan pada saat itu, wartawan sama sekali tidak dilarang untuk memfoto kegiatan tersebut.
“Maaf mas dilarang mengambil foto, atau silahkan tinggalkan peralatan anda disini jika mau meliput kedalam atau silahkan keluar,” singung salah seorang oknum penjaga sipir Rutan seraya mengatakan dirinya hanya menjalankan tugas dari pimpinan.
Mendapat perlakuan itu, para wartawan mencoba meminta penjelasan dari petugas sipir Rutan. Namun bukannya jawaban pas yang diperoleh malah oknum sipir tersebut mempersilahkan beberapa wartawan menanyakan langsung kepada Ermadi, petugas bagian administrasi Rutan Kelas IIB Prabumulih. Alasan dia, Ermadi lah yang memerintahkannya melarang wartawan mengambil gambar dan meliput.
Sementara Ermadi sendiri, ketika berhasil ditemui wartawan enggan berbicara banyak. Dirinya hanya mengatakan, sesuai aturan yang dikeluarkan Kemenkumham wartawan dilarang melakukan peliputan di Rutan.
“Silahkan baca saja aturan itu,” kata Ermadi, singkat seraya menunjukkan secarik kertas yang tertempel didinding tentang aturan peliputan di Rutan.
Merasa belum puas mendapat jawaban tersebut, para wartawan mencoba untuk menemui Kepala Rutan Kelas II B Prabumulih. Namun usaha itu gagal, lantaran Kepala Rutan tengah mengikuti Sertijab ditempatnya bertugas sebelumnya. “Bapak tidak ada, dia lagi mengikuti acara Sertijab ditempat bertugas lamanya,” jelas salah seorang petugas sipir lain, mencoba memberitahukan kepada sejumlah wartawan.
Sementara Walikota Prabumulih Drs H Rachman Djalili MM didampingi Wakil Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM, ditemui usai membesuk koleganya tersebut mengatakan, kunjungannya itu merupakan bentuk dukungan moril kepada jajarannya yang kini tengah menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Prabumulih itu.
“Sanjo bae, senanglah dikunjungi walaupun sedang kesusahan,” ujarnya singkat.
Ketika disinggung mengenai keadaan para mantan pejabat tersebut, Rachman menuturkan, semuanya dalam keadaan sehat dan bugar. “Sehat bugar, seperti apa adanya,” tandasnya, seraya berlalu pergi masuk kedalam mobil dinasnya.
Seperti diketahui, saat ini terdapat 4 orang mantan pejabat dilingkungan Pemkot Prabumulih yang tengah menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IIB Prabumulih. Keempat mantan pejabat itu, yakni mantan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kota Prabumulih Eddy Ermanto, terpidana kasus korupsi bibit karet fiktif, mantan Kadisdik Drs Edi Sumarno, dan mantan PPTK terpidana kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Amir Hamzah, yang merupakan terdakwa atas dugaan kasus Dana Administrasi Proyek (AP) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 serta Maimunah, mantan kepala sekolah Negeri 74 terpidana kasus DAK 2008. (and)

Edisi 520, Rabu 21 Desember 2011

Sejarah Palembang Akan Ditelusuri di Belanda

Palembang, SN
Kepala Badan Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi Kota Palembang Tabrani Moehsin mengatakan, pihaknya akan menelusuri peninggalan dokumen sejarah bangunan Jembatan Ampera.
Menurut Tabrani, sekitar 40 % spesifikasi atau data-data datail terkait pendirian Jembatan Ampera ada di museum Negeri Kincir Angin itu. Spesifikasi itu misalnya soal material, konstruksi Ampera.
“Kami juga akan menelusuri sejarah zuriat Kesultanan Palembang Darussalam di museum Belanda itu. Ini untuk melengkapi dokumen yang berkaitan dengan sejarah Kota Palembang,” ujar Tabrani, kemarin.
Diterangkannya, di Badar Arsip dan Dokumentasi, berbagai arsip pemerintah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah semuanya tersedia. Salah satunya arsip Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Dinas Tata Kota, tahun 1928.
“Untuk arsip SKPD lumayan lengkap. Hanya saja kami masih terus mengumpulkan dokumen, terutama terkait dengan sejarah Palembang,” kata Tabrani.
Ditambahkannya, terkait rencana penelusuran ke mesuem di Belanda, pihaknya akan meminta fasilitasi dari Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI).
“Kalau dana mencukupi 2012 bisa saja kita berangkat ke Belanda, untuk melihat secara langsung cerita-cerita yang berkaitan dengan kejayaan Palembang tempo dulu di museum Belanda,” ujar Tabrani.
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra menyambut baik kehadiran website Badan Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi.
“Dengan adanya website ini, pencarian buku dan arsip tidak lagi harus dilakukan manual. Cukup cari di Internet, hanya butuh waktu beberapa menit. Ini terobosan yang bagus,” kata Eddy sembari mengatakan, website Badan Arsip bisa dibuka di barpusdok.palembang.go.id.
Ia menilai arsip di Badar Arsip sudah tergolong lengkap. Hanya saja ruangan penyimpanan arsip belum mencukupi.
Disinggung soal dokumen di museum di Belanda, wali kota mengatakan, “Sebagian besar dokumen yang ada di museum di Belanda itu milik kita,"ujarnya. (***)

Bencana Terus Melanda, Semua Harus Waspada

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

KONDISI cuaca saat ini yang tidak menentu membuat siapa saja menjadi resah. Curah hujan yang tiba-tiba sangat tinggi dengan intensitas yang rutin telah mengacaukan banyak siklus dan rencana manusia.
Bukan hanya itu, bencana alam juga menjadi sering datang karena hujan yang sangat deras. Efek buruk lainnya di kalangan petani banyak lahan pertanian, perkebunan, perikanan yang rusak. Kemudian masa bercocok tanam yang tertunda, sehingga akan berdampak pada ketersediaan pangan.
Seperti saat ini, dalam satu hari saja kita rakyat yang berdiam di Bumi Pertiwi harus mendengar kejadian bencana alam yang membuat saudara dan teman kita menjadi korban. Dalam musim hujan ini seperti tak henti bencana alam datang menimpa.
Untuk kondisi bencana alam yang disebabkan aktivitas alam yang makin tak ramah, usaha yang dilakukan paling hanya melakukan cara agar korban tak semakin luas. Kemudian sebagai umat beragama, tak bisa tidak kita harus terus berdoa agar badai yang menimpa Negeri ini segera berlalu.
Dalam beberapa tahun ini memang tak habis derita Bumi Pertiwi ini. Secara kontinyu jutaan rakyat di Bumi Pertiwi harus melihat petaka yang menghampiri. Mulai dari bencana alam, banjir, gunung meletus, tanah langsor, banjir bandang dan beragam bencana yang datang dari alam. Karena saat ini musim penghujan, dimana-mana terjadi banjir yang membuat aktivitas manusia menjadi terganggu.
Tetapi untuk kondisi ini sebenarnya tak akan terjadi, bila sebelumnya kita ramah dengan alam dan lingkungan. Saat ini alam memang marah dan tak ramah untuk rakyat Bumi Pertiwi.
Untuk kondisi yang pertama disebabkan karena banyak oknum yang selama ini terus merusak alam, hal ini membuah ketidakseimbangan alam. Sedangkan untuk bencana karena aktivitas alam yang diluar perkiraan manusia, sebagai manusia yang terus berpikir dan punya keyakinan dengan Tuhan, hendaknya dijadikan renungan bahwa kita manusia sangat kecil jika dibandingkan dengan kuasa-Nya. Karena saat seperti sekarang ini, kita begitu kecil dan lemah di depan-Nya. Saat bencana alam meluluntahkan semuanya, dengan sekejap Tuhan Yang Maha Esa memusnahkanya semuanya tanpa terkecuali. Semoga badai ini segera berlalu.
Tanah Indonesia memang sangat rawan bencana, hal ini disebabkan banyak faktor. Untuk faktor geografi dan topografi sangat jelas, karena kita ketahui Bumi Pertiwi ini dilalui dua lempeng tektonik aktif hingga membuat banyak daerah rawan gempa.
Kemudian Indonesia juga banyak gunung berapi aktif, yang sewaktu-waktu dapat meletus. Faktor lainnya, Tanah Nusantara yang digugusi ribuan pulau-pulau ini dikeliling lautan yang luas, hingga tak heran faktor ini juga membuat banyak wilayah menjadi rentan bencana, mulai besarnya terjangan ombak sampai tsunami.
Hal lain yang membuat Indonesia sering diterpa bencana karena kelalaian dan ketamakan oknum yang merusak banyak kekayaan alam di Bumi Pertiwi. Kondisi ini juga bertambah parah karena hukum masih bisa dipermainkan dan penguasa tidak tegas.
Di tengah kondisi Nusantara yang memang rawan bencana ini, pemerintah masih kurang tanggap. Untuk faktor alam, masih saja penguasa tidak berkaca dari pengalaman yang menyakitkan di tahun-tahun sebelumnya. (***)

PT BPP Menbuka Akses Jalan Desa Sako Suban

Sekayu, SN
Musyawarah bersama antara Pemkab Musi Banyuasin (Muba), PT Bumi Persada Permai (BPP), PT Sentosa Bahagia Bersama (SBB) dan warga dusun III dan IV Desa Sakosuban, Kecamatan Batangharileko terkait pemblokiran jalan oleh BPP, Selasa (20/12), menuai kesepakatan. Kesediaan BPP membuka akses jalan dengan ketentuan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua dan roda empat kecil, dan membentuk tim pengamanan terpadu yang melibatkan BPP dan SBB untuk mengantisipasi illegal logging.
Musyawarah ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Muba, HM Hanafi dan dihadiri sejumlah perwakilan dari pihak PT BPP M Amin Cs, PT SBB Maman Cs, Camat Batanghari Leko Iskandar, Kapolsek Batanghari Leko AKP Edy, Kaur Pemerintahan Desa Sakosuban Karnadi, beberapa warga dan unsur terkait lainnya.
Mengawali pembicaraan, Camat Batangharileko Iskandar melaporkan, kondisi terkini di wilayah Sakosuban sehubungan dengan pemblokiran jalan minggu lalu cukup berpengaruh terhadap aktivitas warga. Khususnya, menyangkut semangat pembuatan e-KTP.
“Nah jika ini dibiarkan, tentu kita sangat mengkhawatirkan lunturnya semangat itu. Sebab jika warga harus menggunakan jalan alternatif lainnya, akan menempuh jarak ratusan kilometer,” kata Iskandar.
Menanggapi hal ini, Humas BPP M Amin menjelaskan, keputusan untuk membuat kanal pada jalan itu semata-mata untuk mengantisivasi maraknya illegal logging. Menurut dia, dengan menutup akses jalan kendaraan besar tidak bisa lewat dan memperkecil peluang penjarahan hutan di wilayah mereka. “Jujur saja kami tidak menganggap ada masalah soal ini. Silahkan saja warga mau pakai jalan itu. Cuma khsusus kendaraan besar tidak bisa,” ujarnya.
Selanjutnya, Sekda Muba H M Hanafi menegaskan, agar persoalan ini segera diselesaikan. Beberapa solusi yang ditawarkan pun mendapat respon positif oleh peserta rapat, hingga muncul beberapa kesepakatan. “Jadi, saya tidak mau dengar ada rakyat saya tidak bisa lewat gara-gara perusahaan menutup jalan. Jika itu terjadi, saya juga akan menutup jalan kami,” tegasnya. (her)

Kasus DBD Mulai Serang Kota Sekayu

Sekayu, SN
Semenjak diguyur hujan selama dua bulan terakhir Kabupaten Musi Banyuasin dan sekitarnya terutama Kota Sekayu kasus penyakit demam berdarah (DBD) mulai merebak menyerang warga.
Penyebaran penyakit ini salah satunya diakibatkan disekitar rumah warga dan pusat perkantoran di Kota Sekayu banyak tergenang air hujan. Tergenangnya air dilingkungan warga diakibatkan sistem drainase yang tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga disaat hujan turun air yang menggenangi selokan tidak bisa mengalir dengan baik karena tidak terdapat saluran pembuangan air khusus.
Merebaknya kasus demam berdarah yang sudah menyerang warga membuat sebagian besar kepala keluarga merasa prihatin dan meminta kepada pihak terkait untuk segera melakukan pencegahan berupa Fogging sebelum kasus tersebut menelan korban jiwa.
Berdasarkan pengamatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu, terdapat beberapa korban terserang penyakit demam berdarah yang dirawat di Ruangan Medang Kamar 5 D terbaring lemah akibat mengindap penyakit DBD.
Seperti yang diungkapkan orangtua Aldi Candra (16) warga Komplek DC Kecamatan Sekayu yang dirawat di RSUD Sekayu menjelaskan, anaknya selama empat hari telah dirawat akibat mengidap penyakit demam berdarah. Kemungkinan besar, merebaknya kasus tersebut diakibatkan mandegnya aliran drinase sehingga menggenangi lingkungan warga. Dengan banyaknya air tergenang, membuat perkebangan nyamuk demam berdarah semakin banyak. Hingga saat ini, sejak adanya pergantian musim, pihak terkait terutama dinas Kesehatan Kabupaten Muba belum pernah melakukan tindakan pencegahan berupa Fogging. Dan untuk mencegah semakin meluasnya berkembang penyakit demam berdarah, warga sekitar telah berupaya melakukan pencegahan seadanya berupa membersihkan sumabat air di selokan.
Diharapkan jelasnya, pemerintah harus proaktif menerjunkan tim guna mencegah beredarnya penyakit yang sangat dikhawatirkan warga. Sementara itu, menindaklanjuti keluhan warga, Kabit Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Muba Candra SKM Msi saat dikonfirmasi tidak bisa memberikan komentar. (her)

Usaha Galian C Ilegal di Banyuasin Makin Ramai

Banyuasin, SN
Usaha galian C tanah urug Ilegal di Kecamatan Talang Kelapa makin ramai, terbukti masuknya dua pengusaha baru Ahwad dan Ayin. Kedua pengusaha itu melakukan aktifitas penggalian tanah urug di Kelurahan Air Batu.
Dari data Distamben Kabupaten Banyuasin Desember 2011, tercatat hingga kini ada enam titik galian C illegal yang masih beroperasi, 4 titik di kelola 'orang lama' dan 2 titik galian dikelola 'orang baru'.
Kepala Seksi Trantib Kecamatan Talang Kelapa, Ujang SE mengatakan, pihaknya akan kembali melayangkan surat teguran pada 6 titik lokasi galian di dua wilayah Kelurahan Air Batu dan Kelurahan Sukomoro. Surat teguran itu intinya para pengusaha diminta agar menghentikan aktifitas pertambangan ilegal.
"Saat ini galian C bukannya berkurang jumlahnya, tetapi bertambah, malahan ada pemain baru yang mencoba mengadu nasib,” katanya.
Ujang menjelaskan, pihak Trantib akan terus berkoordinasi memberikan data dan laporan pada Distamben dan Sat Pol PP terkait semakin ramainya aktifitas ilegal galian tanah yang menimbulkan kerusakan alam.
“Bila terus dibiarkan maka galian C akan semakin ramai, bahkan bukan tidak mungkin pemodal dari luar masuk,” ujarnya.
Terpisah, Camat Talang Kelapa Yusrizal mengatakan, Kecamatan Talang Kelapa akan terus berupaya melakukan penertiban galian C ilegal, dengan melakukan koordinasi pada semua pihak.
“Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kecamatan Talang Kelapa, tapi menjadi tanggung jawab bersama, untuk mencegah terjadinya kerusakan alam yang di timbulkan galian C ilegal,” katanya. (sir)

Tembok Jembatan Muara Padang Mulai Retak

Banyuasin, SN
Tembok jembatan rangka baja yang dibangun tahun 2006 silam dibawah jembatan Muara Padang sepanjang 130 meter yang berfungsi sebagai pemecah ombak air sungai pasang tampak mulai ada keretakan. Patalnya lagi baut dan mur jembatan pada rangka bajanya beberapa buah lepas atau hilang.
Keretakan terjadi sejak 3 tahun lalu pada tembok penahan ombak hingga sekarang belum diperbaiki, sehingga dikhawatirkan keretakan akan semakin lebar karena kondisi jembatan semakin lama semakin padat arus kendaraan.
Warga Desa Margo Mulyo Kecamatan Muara Padang, Rohimin (45) mengatakan, jembatan Muara Padang adalah satu-satunya jembatan terpanjang saat ini, jembatan ini dibangun oleh pemerintah kabupaten dengan dana lebih dari Rp 10 milyar pada tahun 2005 lalu.
“Kondisi jembatan yang dibangun dengan menggunakan pondasi tiang pancang di tengah ditengah ada 2 titik, lalu pangkal jembatan. Masing-masing kondisi tiang pancang masih terlihat kokoh, dan tidak ada yang retak, namun sebaliknya keretakan tampak dipangkal tembok penahan jembatan," terang Rohimin ditemui, Selasa (20/12).
Rohimin mengatakan, retaknya tembok pemecah ombak air sungai jembatan Muara Padang dapat menyebabkan pergeseran jembatan apabila tidak segera diperbaiki, apalagi beberapa baut jembatan sudah berkurang entah lepas sendiri atau dicuri.
Senada dikatakan Yanto, warga Jalur 18 Desa Daya Utama Jembatan 2 Kecamatan Muara Padang, jembatan satu-satunya yang terbesar dan terpanjang terbentang di Muara Padang menjadi penghubung jalan darat antara Kecamatan Mariana dengan Kecamatan Muara Padang, Muara Sujian, dan Air Saleh.
Jembatan ini adalah jembatan kebanggaan orang tiga kecamatan yang biasa digunakan untuk rekreasi dihari libur dan hari besar lainnya untuk melihat pemandangan warga diatas jembatan sungai Muara Padang.
Yanto mengatakan, tembok jembatan yang retak akibat dari pergeseran tanah di bawah jembatan sehingga menyebabkan tembok penahan ombak retak.
“Perkiraan saya keretakan tembok pemecah ombah di bawah jembatan akibat pergesaran tanah,” kata Yanto.
Dikatakan Yanto, jembatan Muara Padang sejak dibangun tahun 2006 silam hingga saat ini belum pernah dilalui oleh truk-truk besar diatas 15 ton sehingga kondisinya memang masih kokoh dan utuh, namun disayangkan tingginya jembatan mencapai 2 meter dari jalan menyebabkan banyak pengendara roda dua yang terpeleset jatuh.
"Jalan kanan kiri jembatan belum dicor beton atau aspal sehingga jarak antara lantai jembatan dengan jalan terlalu tinggi apalagi saat hujan menyebabkan kendaraan roda dua dan roda empat sering terpeleset dan terbalik," tambahnya. (sir)

Pertanian Dapat Dana Hibah APBN Rp 245 M

Palembang, SN
Pertanian Sumsel patut bersyukur, pasalnya dana hibah dari APBN Pusat sebesar Rp 245 miliar lebih akan dikucurkan untuk memenuhi kebutuhan di bidang pertanian Sumsel tahun 2012 mendatang.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/12). Menurutnya, dana tersebut masih ada kemungkinan untuk bertambah.
Dana hibah tersebut kata Politisi Partai Gerindra ini, akan digunakan untuk membantu kebutuhan pertanian Sumsel, diantaranya untuk membeli peralatan pertanian, pembinaan tani, pembelian pupuk dan sebagainya untuk 15 kabupaten dan kota di Sumsel.
"Dengan adanya tambahan anggaran dana dari APBN itu tentunya cukup mengembirakan petani di Sumsel khususnya, karena masyarakat bisa melakukan usaha-usaha pertanian dengan baik," katanya.
Ia menambahkan, untuk anggaran pertanian di APBD Sumsel tahun 2012 ini dianggarkan Rp 23 miliar lebih. Dana tersebut diprioritaskan untuk menunjang pertanian di Sumsel, seperti untuk membeli alat-alat produksi, mesin padi, handtraktor, dan bibit.
"Dana Rp 23 miliar di APBD Sumsel tahun 2012 ini masih minim jika untuk memenuhi kebutuhan pertanian di Sumsel, tetapi alhamdulilah ada bantuan dana hibah dari APBN, bisa untuk memenuhi kebutuhan pertanian Sumsel," pungkasnya. (awj)

Perkebunan Sumsel Didominasi Investor

* Sumsel Masih Rawan Konflik Lahan

Palembang, SN
Lahan perkebunan di Sumsel yang mencapai 850 ribuan hektare diketahui masih dikuasai oleh investor atau pemodal besar baik itu dalam negeri maupun asing. Kondisi ini diakui sangat rawan untuk memicu terjadinya konflik antara warga dan perusahaan.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Singgih Himawan, Selasa (20/12). Perkebunan dimaksud mencakup perkebunan sawit, perkebunan karet dan perkebunan lainnya.
Ia mengatakan, untuk perkebunan sawit, dari luas keseluruhannya, hanya 40- 45 persennya saja yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Sementara 55 persennya dimiliki oleh para investor. "Kondisi ini tentunya sangat timpang dan rentan terjadinya konflik," katanya.
Sementara untuk perkebunan karet kata Singgih, kepemilikannya sangat bertolak belakang dengan kebun sawit. "Perkebunan karet hampir 95 persen dimiliki oleh rakyat sehingga sektor ini lebih tentram dan jauh dari konflik," ujarnya.
Sementara itu menurut Syawaludin, Staf pengajar IAIN Raden Fatah, konflik pertanahan atau agraria seperti kasus Sodong di Sumsel terjadi karena adanya ketimpangan dalam kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di daerah ini.
“Kepemilikan luas lahan perkebunan kelapa sawit milik swasta lokal dan asing di Sumsel seperti tidak terbatas. Perkebunan tersebut memiliki HGU yang luasnya mencapai puluhan ribu hektar. Ini menjadi salah satu pemicu konflik di lapangan," urainya.
Sehubungan dengan ini, Anggota Komisi I DPRD Sumsel, Slamet Soemosentono mengimbau, agar pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan terutama dalam bidang perkebunan lebih selektif. Tujuannya, meminimalisir potensi konflik di kalangan masyarakat dengan perusahaan seperti yang terjadi di Desa Sodong, Kabupaten OKI.
"Kita tidak mau peristiwa Sodong atau Mesuji terulang kembali di Sumsel, hanya karena perebutan lahan antara masyarakat dan perusahaan," katanya.
Ia menilai, potensi konflik di Sumsel terkait masalah lahan masih tinggi, salah satunya di kabupaten Banyuasin. "Untuk itulah pemberian izin HGU harus lebih selektif, perusahaan yang tidak memenuhi syarat tidak boleh dikeluarkan izin HGU-nya," ujar dia.
Senada anggota Komisi I DPRD Sumsel lainnya, Arwani Dheni, menuturkan, soal Sumsel yang menjadi nomor 7 wilayah terkonflik pertahanan, harus menjadi warning bagi seluruh stakeholder di Sumsel.
“Memang kita sadari, permasalahan pertanahan ini tidak selesai dalam waktu singkat dan tidak ada obat yang paten untuk menyelesaikannya. Tapi kita harus sadari kalau tidak diselesaikan dari sekarang ya kapan lagi," tuntasnya. (awj)

Kejari Prabumulih Bidik Calon Tersangka Baru

* Kasus Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Urip dan M Yamin

Prabumulih, SN
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih mulai membidik calon tersangka baru dalam kasus dugaan penyimpangan proyek Jalan Urip Sumoharjo dan M Yamin yang dikerjakan satu paket dengan nilai sekitar Rp 5 miliar. Penambahan calon tersangka pada kasus itu menyusul hasil pengembangan dan penyidikan yang dilakukan pihak Kejari Prabumulih terhadap beberapa saksi sebelumnya.
“Masih tahap dik (penyidikan, red), kemungkinan calon tersangkanya bisa bertambah,” ungkap Kepala Kejari Prabumulih Sri Astuti SH, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Alexander Rudy SH, ditemui diruangan kerjanya, Selasa (19/12) pagi kemarin.
Namun sama dengan sebelumnya, Alex masih enggan menyebut calon tersangka baru dalam kasus yang sempat merugikan uang negara sekitar Rp 800 juta (jumlah kerugian sebelum dilakukan perbaikan oleh BPK) tersebut. Dia sendiri hanya menyinggung calon tersangka baru itu berasal dari pihak konsultan.
Dengan bertambahnya calon tersangka baru ini, berarti sudah ada empat calon tersangka yang ditetapkan pihak Kejari Prabumulih dalam kasus dugaan penyimpangan proyek Jalan M Yamin dan Urip Sumoharjo tersebut. Penetapan para calon tersangka itu, menyusul hasil pemeriksaan ahli laboratorium Poltek Unsri yang menemukan kekurangan volume pada proyek tersebut.
Seperti pemberitaan sebelumnya, ketiga calon tersangka berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan kalangan kontraktor. Alex sendiri masih enggan menyebutkan nama – nama ketiga calon tersangka tersebut. “Tunggu hasil audit BPKP Sumsel diumumkan, baru para calon tersangkanya kita beritahukan,” ujar Alex..
Mencuatnya kasus proyek Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan M Yamin, setelah proyek yang ditender pada tahun 2010 lalu itu dikerjakan ulang pada tahun 2011. Dari hasil laporan lab terdapat kekurangan volume pada pekerjaan tersebut. “Namun kembali ditegaskan, jelas nilai kerugiannya kemarin pasti berbeda dengan hasil perhitungan dari petugas BPKP nanti. Sebab pekerjaannya sudah diperbaiki,” tambahnya. (and)

edisi cetak 519, Selasa 20 desember 2011

Pemain SFC & Persija Tawuran di Hotel, Polisi Turun Tangan

Palembang, SN
Insiden perkelahian pemain Sriwijaya FC dan Persija Jakarta di hotel setelah mereka bertanding kemungkinan besar akan dibawa ke ranah hukum. Manajemen Sriwijaya FC akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.
Peristiwa itu terjadi hari Minggu (18/12/2011), setelah kedua tim berduel di lapangan dalam lanjutan Indonesian Super League (ISL) di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, yang berkesudahan 2-1 untuk tuan rumah.
Seusai pertandingan, di Hotel Swarna Dwipa, Jln. Tasik, Palembang, terjadi pertikaian antarpemain. Menurut informasi, sempat terjadi cekcok antara pemain SFC Hilton Moreira dengan pemain Persija Ismed Sofyan di lantai lobi hotel. Pemain SFC yang lain, Thierry Gathuessi, datang untuk melerai, tapi diduga melakukan pemukulan terhadap Ismed.
Ismed lalu melapor pada rekan-rekannya, dan kemudian mengeroyok Gathuessi di lantai tiga. Ofisial Persija dilaporkan turut terlibat dalam perkelahian yang membuat geger sekaligus ketakutan, penghuni lain hotel tersebut.
Versi lain dari saksi mata bernama Ozi Maulana, penyanyi kafe hotel, ia melihat Ismed dan Hilton bertengkar di lobi, lalu beradu jotos. Ofisial dan pemain Persija lain yang melihat kejadian itu pun membantu Ismed memukuli Hilton.
Menyaksikan temannya dikeroyok, Keith Kayamba Gumbs dan Gathuessi datang mencoba melerai, tapi kemudian terbawa arus tawuran. Para pemain Persija lalu mengejar-ngejar pemain SFC sampai ke lantai tiga. Kaca pintu darurat lantai tiga pecah karena terkena pelemparan yang dilakukan ofisial Persija.
Dari tawuran yang liar itu Ismed dilaporkan mengalami luka di pipinya, sedangkan Hilton di bagian wajah. Manajer SFC, Hendri Zainuddin, berniat melapor ke Polrestabes Palembang, karena merasa pemainnya dikeroyok.
"Kita akan melaporkan kejadian ini ke Polresta. Kalau ada yang bersalah, kasus ini akan dibawa ke ranah hukum," demikian Hendri saat dihubungi wartawan, Minggu malam.
Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Palembang, Frido Situmorang, mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki kejadian tersebut. Untuk sementara, diduga motifnya berawal dari lapangan saat kedua tim bertanding.
Untuk diketahui, partai itu dimenangkan SFC dengan skor 2-1, diwarnai tiga kartu merah: dua untuk Persija dan satu untu tim tuan rumah. Bek Persija Fabiano dan Kayamba Gumbs diusir wasit karena sempat saling dorong dan nyaris berkelahi.
"Kita masih menyelidiki kejadian ini," ujar Frido Situmorang. "Berdasarkan olah TKP, kaca di lantai2 pintu darurat hotel pecah akibat lemparan benda tumpul."
Sementara itu Pelatih Persija Iwan Setiawan mengaku tidak melihat kejadian tersebut, tapi berharap ada penyelesaian secara baik-baik di antara orang-orang yang terlibat. ( a2s / mfi )