Empat Lawang, SN
Tidak masuk kerja namun telah mengisi absensi kehadirannya di kantor tempat dimana ditugaskan menjadi kebiasaan. Inilah yang terjadi dan terbukti pada inspeksi mendadak (sidak) tim Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empat Lawang, Sabtu (7/1) pertama enam hari kerja di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empat Lawang Januarsyah melalui Kabid Pengembangan Pegawai Rini Sutrismi menjelaskan, dilakukannya sidak pada hari ini (Sabtu kemarin, red) untuk melihat kedisiplinan pegawai menjalankan tugasnya dihari Sabtu pertama enam hari kerja. Dan ternyata setelah ditinjau secara sample di lingkungan sekretariat Pemkab Empat Lawang tak sedikit pegawai yang masih enggan disiplin.
“Ini dilakukan untuk hari pertama penerapan enam hari kerja tapi masih saja ada yang tidak masuk. Bahkan ironi bagi kita justru pegawai hadir dalam absen kepegawaian namun orangnya tidak ada di tempat, dengan kata lain bisa jadi pegawai tersebut menitip absen kepada teman kerjanya,” ungkap Rini.
Menurutnya, kondisi ini perlu akan diproses lebih lanjut. Yang mana pegawai kedapatan tidak berada ditempat namun telah mengisi absensi akan dipanggil didata. Sedangkan untuk hukuman tentu pihaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai.
“Kita mendata terlebih dahulu yang kedapatan baik itu menitip absen kepada temannya dan tidak masuk sama sekali tentu akan diproses sesuai dengan aturan yang ditetapkan,” imbuhnya seraya mengatakan hal ini telah dilaporkannya kepada Sekda Empat Lawang dan bahkan sampai kepada bupati Empat Lawang.
Sementara itu, Sekda Empat Lawang H Anwar Yakub mengatakan, pihaknya akan memanggil nama-nama yang tercatat oleh pihak BKD saat sidak hari ini (Sabtu 7/1, red) kemarin. Mengenai sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan aturan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai.
“Akan kita perketat yang tidak disiplin, tentunya dicatat hingga kedepan bila tidak masuk lagi akan diterapkan tahapan aturannya. Tidak menutup kemungkinan bila mencapai waktu tertentu bila tidak masuk terus menyebabkan bisa dipecat dari pegawai,” imbuhnya.
Ketika dikonfirmasi, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri sangat menyayangkan masih adanya para pegawai yang tidak memperhatikan peraturan kerja yang ditetapkan. Padahal perubahan jadwal untuk lebih mendisiplinkan PNS dan CPNS, dan bahkan perubahan jadwal kerja telah diserahkan kepada pegawai di Kabupaten Empat Lawang. Untuk masalah titip absen mulai dari yang menitip sampai yang dititipkan akan diberikan sanksi hukuman.
“Pihak BKD harus mendata jumlah pegawai yang tidak masuk itu, tidak menutup kemungkinan untuk mendatang akan kita sidak dengan waktu yang tidak informasikan kepada pegawainya,” tegasnya. (eko)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Senin, 09 Januari 2012
Harga Bahan Pokok Kian Melonjak
Empat Lawang, SN
Harga kebutuhan pokok berupa beras semakin mencekik warga kecamatan Muara Pinang. Betapa tidak, lazimnya harga beras hanya berkisar Rp 5.600 – Rp 6.000 per kilogramnya. Namun kini mencapai Rp 8.000/kg nya di kecamatan setempat.
Salah satu warga Muara Pinang, Rizal mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir sangat terasa kenaikan harga kebutuhan pokok berupa beras, yakni mencapai Rp 8.000/kg nya. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi warga. Karena biasanya harga beras hanya berkisar Rp 5.600 sampai dengan Rp 6.000.
“Beberapa Minggu terakhir kita sedikit mengalami kesulitan untuk mencari beras. Bahkan harganya pun melambung tinggi. Ini tentu mengkhawatirkan warga, karena dengan harga yang mencapai Rp 8.000 per kg tentu bisa mencekik ekonomi rumah tangga seperti kami ini,” katanya.
Lebih jauh Rizal berharap, kepada pemerintah setidaknya jangan menutup mata untuk mengatasi persoalan demikian. Apalagi katanya Kabupaten Empat Lawang itukan lumbung beras dan berpotensi besar daerah yang menghasilkan beras. Namun anehnya koq harga beras bisa melambung tinggi. Bahkan tak sedikit warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan beras.
“Bisa jadi memang ada di beberapa petak sawah yang mengalami gagal panen karena cuaca yang tidak menentu. Namun hal itu bukanlah persoalan yang menghambat bagi pemerintah untuk mengawasi secara betul ke lapangan. Kenapa masyarakat kesulitan untuk mendapatkan beras, dan kenapa harganya bisa melambung tinggi,” ujarnya seraya bertanya-tanya.
Warga lainnya, menilai harga beras sekarang ini sudah cukup tinggi, bila dibandingkan dengan kemampuan beli oleh masyarakat, terutama yang perekonomiannya menengah ke bawah.
“Bagi kami harga beras sekarang sudah terlalu tinggi. Ya, khawatir kalau harga itu terus meningkat, sehingga tidak bisa terjangkau oleh kami yang perekonomiannya lemah,” ujar Lena (42), warga kawasan Pasar Tebing Tinggi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Nurdin Jauhari melalui Kabid Perdagangan Irhan Gofar mengatakan, pihaknya belum mengetahui kenaikan harga beras ini, tetapi apabila memang ada kenaikan tentu kita akan menurunkan tim untuk turun kelapangan agar memantau penyebab kenaikan harga beras ini. Yang pasti kenaikan itu bisa saja disebabkan kebutuhan meningkat namun berasnya sedikit, ditambah lagi kondisi cuaca sekarang sangat mempengaruhi.
“Kita akan turun ke lapangan terlebih dahulu untuk mencari penyebabnya, dan melaporkan hal itu bupati apa yang harus dilakukan,” katanya. (eko)
Harga kebutuhan pokok berupa beras semakin mencekik warga kecamatan Muara Pinang. Betapa tidak, lazimnya harga beras hanya berkisar Rp 5.600 – Rp 6.000 per kilogramnya. Namun kini mencapai Rp 8.000/kg nya di kecamatan setempat.
Salah satu warga Muara Pinang, Rizal mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir sangat terasa kenaikan harga kebutuhan pokok berupa beras, yakni mencapai Rp 8.000/kg nya. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi warga. Karena biasanya harga beras hanya berkisar Rp 5.600 sampai dengan Rp 6.000.
“Beberapa Minggu terakhir kita sedikit mengalami kesulitan untuk mencari beras. Bahkan harganya pun melambung tinggi. Ini tentu mengkhawatirkan warga, karena dengan harga yang mencapai Rp 8.000 per kg tentu bisa mencekik ekonomi rumah tangga seperti kami ini,” katanya.
Lebih jauh Rizal berharap, kepada pemerintah setidaknya jangan menutup mata untuk mengatasi persoalan demikian. Apalagi katanya Kabupaten Empat Lawang itukan lumbung beras dan berpotensi besar daerah yang menghasilkan beras. Namun anehnya koq harga beras bisa melambung tinggi. Bahkan tak sedikit warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan beras.
“Bisa jadi memang ada di beberapa petak sawah yang mengalami gagal panen karena cuaca yang tidak menentu. Namun hal itu bukanlah persoalan yang menghambat bagi pemerintah untuk mengawasi secara betul ke lapangan. Kenapa masyarakat kesulitan untuk mendapatkan beras, dan kenapa harganya bisa melambung tinggi,” ujarnya seraya bertanya-tanya.
Warga lainnya, menilai harga beras sekarang ini sudah cukup tinggi, bila dibandingkan dengan kemampuan beli oleh masyarakat, terutama yang perekonomiannya menengah ke bawah.
“Bagi kami harga beras sekarang sudah terlalu tinggi. Ya, khawatir kalau harga itu terus meningkat, sehingga tidak bisa terjangkau oleh kami yang perekonomiannya lemah,” ujar Lena (42), warga kawasan Pasar Tebing Tinggi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Nurdin Jauhari melalui Kabid Perdagangan Irhan Gofar mengatakan, pihaknya belum mengetahui kenaikan harga beras ini, tetapi apabila memang ada kenaikan tentu kita akan menurunkan tim untuk turun kelapangan agar memantau penyebab kenaikan harga beras ini. Yang pasti kenaikan itu bisa saja disebabkan kebutuhan meningkat namun berasnya sedikit, ditambah lagi kondisi cuaca sekarang sangat mempengaruhi.
“Kita akan turun ke lapangan terlebih dahulu untuk mencari penyebabnya, dan melaporkan hal itu bupati apa yang harus dilakukan,” katanya. (eko)
RSUD Muaradua Tanpa Plang Nama
Muaradua, SN
Aksesibilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua tidak revresentatif. Alasannya pintu gerbang masuk rumah sakit kurang dari 1 KM dari jalan propinsi di Sabutan itu tidak dipasang Plang Nama sebagai petunjuk jalur masuk. Imbasnya hak warga untuk mendapatkan pelayanan terabaikan.
Seperti disampaikan Ramadan (55) warga Ranau yang menyayangkan pihak manajemen (RSUD) Muaradua terkesan mengabaikan hal-hal teknis aksesibilitas dan publikasi. "Calon pasien dari dalam dan luar daerah tidak mengetahui letak lokasi RSUD, tidak sedikit diantara mereka yang datang ke RSUD berkali-kali bertanya sebelum tiba dipersimpangan Sabutan," jelasnya.
Menurut dia kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama bahkan semenjak RSUD diresmikan dua tahun lalu hingga kemudian difungsikan luput dari perhatian pihak manajemen RSUD.
“Saya dan beberapa kawan hanya kasihan melihat calon pasien harus kesulitan masuk rumah sakit. Aksesibilitas gapura sebagai petunjuk jalur masuk harusnya dibuat supaya memudahkan warga calon pasien dan setiap masyarakat yang hendak berhubungan dengan RSUD merasa dilayani," tuturnya.
Senada disampaikan Puji (34), warga dari luar wilayah lain kecamatan Kisam. Menurut dia petunjuk Plang jalan masuk RSUD Muaradua memang luput dari perhatian. "hal-hal kecil namun pengaruhnya besar yang tidak semua warga tahu jika Muaradua telah berdiri RSUD. Sehingga jika didirikannya gapura di persimpangan jalan tidak sedikit manfaatnya sebagai media komunikasi dengan warga luar daerah,” tandasnya.
Pihaknya mengusulkan manajemen rumah sakit supaya lebih memperhatikan aksesibilitas masyarakat untuk berobat. Jika tetap dibiarkan persimpangan jalur masuk yang terjadi selama ini. "Selain tidak revresentatif pihak manajemen RSUD juga dinilai kurang peduli,” katanya.
Saat hendak dimintai keterangan ihwal aksesibilitas RSUD Muaradua, pihak Manajemen RSUD tidak menjawab telepon Suara Nusantara. Begitu juga saat dikirim pesan singkat, dia tidak membalas. (dan)
Aksesibilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua tidak revresentatif. Alasannya pintu gerbang masuk rumah sakit kurang dari 1 KM dari jalan propinsi di Sabutan itu tidak dipasang Plang Nama sebagai petunjuk jalur masuk. Imbasnya hak warga untuk mendapatkan pelayanan terabaikan.
Seperti disampaikan Ramadan (55) warga Ranau yang menyayangkan pihak manajemen (RSUD) Muaradua terkesan mengabaikan hal-hal teknis aksesibilitas dan publikasi. "Calon pasien dari dalam dan luar daerah tidak mengetahui letak lokasi RSUD, tidak sedikit diantara mereka yang datang ke RSUD berkali-kali bertanya sebelum tiba dipersimpangan Sabutan," jelasnya.
Menurut dia kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama bahkan semenjak RSUD diresmikan dua tahun lalu hingga kemudian difungsikan luput dari perhatian pihak manajemen RSUD.
“Saya dan beberapa kawan hanya kasihan melihat calon pasien harus kesulitan masuk rumah sakit. Aksesibilitas gapura sebagai petunjuk jalur masuk harusnya dibuat supaya memudahkan warga calon pasien dan setiap masyarakat yang hendak berhubungan dengan RSUD merasa dilayani," tuturnya.
Senada disampaikan Puji (34), warga dari luar wilayah lain kecamatan Kisam. Menurut dia petunjuk Plang jalan masuk RSUD Muaradua memang luput dari perhatian. "hal-hal kecil namun pengaruhnya besar yang tidak semua warga tahu jika Muaradua telah berdiri RSUD. Sehingga jika didirikannya gapura di persimpangan jalan tidak sedikit manfaatnya sebagai media komunikasi dengan warga luar daerah,” tandasnya.
Pihaknya mengusulkan manajemen rumah sakit supaya lebih memperhatikan aksesibilitas masyarakat untuk berobat. Jika tetap dibiarkan persimpangan jalur masuk yang terjadi selama ini. "Selain tidak revresentatif pihak manajemen RSUD juga dinilai kurang peduli,” katanya.
Saat hendak dimintai keterangan ihwal aksesibilitas RSUD Muaradua, pihak Manajemen RSUD tidak menjawab telepon Suara Nusantara. Begitu juga saat dikirim pesan singkat, dia tidak membalas. (dan)
Nasib Miranda di Tangan Nunun
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SETELAH Nunun Nurbaeti berhasil ditangkap di Bangkok, ada banyak harapan penanganan kasus pemilihan DGSBI yang berjalan sangat lambat akan terkuak. Karena kunci kasus ini ada di Nunun. Ia yang membagi-bagikan cek pelawat untuk anggota DPR dengan anjuran untuk memilih Miranda Gultom.
Sebenarnya perjalanan kasus ini tak terlalu rumit dan bertele-tele, karena Nunun pasti tahu dari mana asal uang untuk dibagi-bagikan ke wakil rakyat yang terhormat.
Bila saat ini Miranda Gultom tetap ngotot sok bersih dan tak tahu sumber uang yang dibagikan Nunun. Tentu sangat naif dan tak masuk akal. Siapa yang rela membagikan uang dan cek pelawat dalam jumlah besar tanpa ada alasan dan latarbelakang yang jelas. Dan itu diberikan dengan permintaan agar Miranda dipilih.
Untuk diketahui KPK saat ini tengah mengusut hubungan antara Nunun Nurbaeti beserta sejumlah stafnya dan juga mantan DGS BI Miranda Goeltom dalam kasus cek pelawat. Tak hanya itu saja, KPK juga mengusut kemungkinan pihak di belakang keduanya.
Tinggal menunggu aksi KPK untuk tegas dan jangan khawatir dengan intervensi, apalagi Nunun adalah isteri dari mantan Kapolri. Ini sangat diperlukan karena perjalanan kasus ini sudah sangat lama, dan banyak dugaan beraroma politik untuk saling menjatuhkan.
Hanya kalau kita pikir dengan logika uang yang digunakan untuk pemenangan Miranda Gultom bukan dari Nunun Nurbaetie. Karena jumlah uang Rp 24 Miliar sangat besar, nah ini yang menjadi tugas berat untuk mengungkapnya. Sanggup tidak KPK untuk membeberkannya, karena diyakini asal uang tersebut sudah diketahui KPK. Tinggal pembuktian dan data persidangan.
Lalu dari persidangan sendiri diketahui Nunun dan Miranda sudah saling kenal. Diketahui Miranda Gultom sendiri menjadi inisiator pertemuan belasan anggota FPDIP dari fraksi Komisi IX di Hotel Dharmawangsa. Di pertemuan ini, Miranda menjabarkan visi misinya supaya bisa terpilih menjadi DGBSI.
Miranda mengaku tidak ingat, siapa dari FPDIP yang pertama kali ia hubungi. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 45 itu berlangsung dalam suasana santai.
Dalam pertemuan itu, Miranda menjelaskan visi misi soal ekonomi bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Miranda juga berharap agar fit and proper test benar-benar diisi dengan pertanyaan yang menguji kompetensinya. Walaupun Miranda berkelit dan menyatakan semuanya sesuai jalur, orang normal saja tahu tempat pertemuan tersebut tidak lazim. Mengapa tidak di Gedung DPR yang sangat layak dan refresentatif.
Bantahan keras boleh saja dilakukan Miranda yang selalu bernampilan nyentrik, tetapi sangat aneh, orang secerdas dia pura-pura tak tahu apa dalih Nunun memberikan uang ke wakil rakyat, dan tak tahu asal muasal uangnya.
Saat ini rupanya Nunun tak mau tersiksa sendiri, ia secara pelan mulai menyebut dan menjelaskan apa dan siapa di balik bagi-bagi uang tersebut. (***)
Jalan Longsor, Aliran Sungai Lingsing Dialihkan
Lahat, SN
Longsor yang berada di Desa Banuayu Kecamatan Kikim Selatan hampir sepekan lalu yang berada di 2 titik membuat aliran sungai Lingsir dialihkan. Hal ini agar tidak membuat lokasi yang longsor tidak bertambah parah karena terjangan aliran sungai.
Sebagaimana diketahui, akibat longsor tersebut, 1 titik amblas di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah. Namun, kerusakan tersebut tidak separah dibandingkan kerusakan di Banuayu.
Menurut Imron (40), warga Desa Banuayu saat sedang mengukur kedalaman air, Jumat (6/1) mengatakan mereka mengalihkan jalan sementara melewati tanah kebun kopi milik warga. Dan melakukan penjagaan disekitar jalan yang longsor tersebut.
"Kalau tidak dijaga takutnya warga yang lewat akan celaka. Dan kami meminta sumbangan sukarela untuk menjaga jalan ini. Sebab, sudah ada warga yang hampir celaka saat melintasi jalan ini,” ujarnya.
Ia mengaku, menjaga siang dan malam menjaga di lokasi longsor. Sebab, kondisi jalan ini memang rawan bila tidak dijaga. Selain upaya masyarakat untuk menjaga dan membuat jalan sementara melewat kebun kopi ini. Untungnya segera pemerintah terkait mengalihkan aliran sungai lingsing yang ada supaya tidak langsung menerjang ke bibir sungai yang merupakan tembok jalan ini.
Sejak Rabu (4/1) hingga Jumat (6/1) alat berat yang diturunkan Pemkab Lahat melalui Dinas PU Bina Marga dan Pengairan bekerja untuk mengalihkan aliran sungai yang ada agar tidak langsung menerjang bibir jalanan ini.
Upaya selanjutnya juga pihak desa setempat mengajukan supaya bibir jalan yang longsor segera diperbaiki. Sebab wilayah ini merupakan akses jalan beberapa desa yang ada. Yakni Desa Banuayu, Tanjung Alam, Sirah Pulau, Tanjung Beringin, Pagar Jati, Penandingan, Jagabaya, Talang Tinggi, Sukajadi, Lubuk Nambulan dan Gunung Aji. “Dengan segera diperbaiki akses jalan ini menjadi lancar itu jelas harapan warga desa,” kata Kades Banuayu Marwansyah, Minggu (8/1). (zal)
Longsor yang berada di Desa Banuayu Kecamatan Kikim Selatan hampir sepekan lalu yang berada di 2 titik membuat aliran sungai Lingsir dialihkan. Hal ini agar tidak membuat lokasi yang longsor tidak bertambah parah karena terjangan aliran sungai.
Sebagaimana diketahui, akibat longsor tersebut, 1 titik amblas di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah. Namun, kerusakan tersebut tidak separah dibandingkan kerusakan di Banuayu.
Menurut Imron (40), warga Desa Banuayu saat sedang mengukur kedalaman air, Jumat (6/1) mengatakan mereka mengalihkan jalan sementara melewati tanah kebun kopi milik warga. Dan melakukan penjagaan disekitar jalan yang longsor tersebut.
"Kalau tidak dijaga takutnya warga yang lewat akan celaka. Dan kami meminta sumbangan sukarela untuk menjaga jalan ini. Sebab, sudah ada warga yang hampir celaka saat melintasi jalan ini,” ujarnya.
Ia mengaku, menjaga siang dan malam menjaga di lokasi longsor. Sebab, kondisi jalan ini memang rawan bila tidak dijaga. Selain upaya masyarakat untuk menjaga dan membuat jalan sementara melewat kebun kopi ini. Untungnya segera pemerintah terkait mengalihkan aliran sungai lingsing yang ada supaya tidak langsung menerjang ke bibir sungai yang merupakan tembok jalan ini.
Sejak Rabu (4/1) hingga Jumat (6/1) alat berat yang diturunkan Pemkab Lahat melalui Dinas PU Bina Marga dan Pengairan bekerja untuk mengalihkan aliran sungai yang ada agar tidak langsung menerjang bibir jalanan ini.
Upaya selanjutnya juga pihak desa setempat mengajukan supaya bibir jalan yang longsor segera diperbaiki. Sebab wilayah ini merupakan akses jalan beberapa desa yang ada. Yakni Desa Banuayu, Tanjung Alam, Sirah Pulau, Tanjung Beringin, Pagar Jati, Penandingan, Jagabaya, Talang Tinggi, Sukajadi, Lubuk Nambulan dan Gunung Aji. “Dengan segera diperbaiki akses jalan ini menjadi lancar itu jelas harapan warga desa,” kata Kades Banuayu Marwansyah, Minggu (8/1). (zal)
Beroperasi Diatas 3 Bulan, Kendaraan Plat Luar Wajib Mutasi
Prabumulih, SN
Bagi kendaraan mobil berplat luar yang beroperasi di wilayah Kota Prabumulih diatas 3 bulan, wajib mutasi. Hal itu ditegaskan Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (BPKB) Kota Prabumulih Dian Saputra, menyusul semakin banyaknya kendaraan mobil dan truk plat luar daerah yang beroperasi di kota nanas tersebut.
“Kendaraan mobil atau truk plat luar wajib mutasi surat KIR dan STNK kendaraannya, apabila mobil itu sudah beroperasi di wilayah sini (Kota Prabumulih, red) diatas 3 bulan. Ini Undang – Undang yang mengaturnya,” tegas pria yang akrab disapa Dian ini, kepada wartawan, Jum,at (8/1) pagi.
Menurut Dian, sampai saat ini pihaknya masih banyak menemukan sejumlah mobil perusahaan berplat luar berkeliaran hilir mudik di wilayah Kota Prabumulih. Lemahnya pengawasan petugas dan kurangnya kesadaran pemilik angkutan mobil atau perusahaan pengguna jasa kendaraan mobil tersebut, diakui Dian masih menjadi kendala serius pihaknya dalam menegakkan aturan tersebut.
Dari beberapa catatan di BPKB Prabumulih, jumlah terbanyak perusahaan yang memakai atau mengontrak jasa kendaraan mobil luar daerah berasal dari perusahaan eksploitasi dan kontraktor minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Prabumulih. “Antaranya para kontraktor dan sub kontraktor dari rekanan Pertamina, termasuk drilling servicenya banyak menggunakan kendaraan operasional dari luar daerah,” urai Dian, tanpa menyebut secara rinci jumlah mobil dan nama perusahaan itu.
Dian juga menyebut, selain pihaknya terus melakukan sosialisasi ke beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Prabumulih, pihaknya dalam waktu dekat ini berencana bersama petugas kepolisian dan instansi lainnya akan melakukan penertiban terkait kelengkapan surat (KIR dan STNK) dan izin operasional kendaraan. “Dan itu memang setiap tahun kita lakukan,” imbuhnya.
Sementara itu, masih rendahnya jumlah kendaraan mobil yang masuk menggurus perpanjangan KIR, izin trayek di BPKB hingga sekarang, menurut Dian disebabkan kurangnya kesadaran dari pemilik kendaraan. “Disamping itu memang wilayah Kota Prabumulih ini kecil,” sambung Dian.
Berdasarkan data petugas, setiap hari tercatat hanya sekitar 10 – 12 kendaraan mobil yang masuk mengurus ke BPKB Prabumulih. “Kenaikannya cukup signifikan walau masih sedikit kalau dibandingkan tahun 2010 lalu. Dan kenaikan terbesar disumbang dari pengadaan mobil – mobil baru di Pemerintah, dan Muspida,” tandasnya. (and)
Bagi kendaraan mobil berplat luar yang beroperasi di wilayah Kota Prabumulih diatas 3 bulan, wajib mutasi. Hal itu ditegaskan Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (BPKB) Kota Prabumulih Dian Saputra, menyusul semakin banyaknya kendaraan mobil dan truk plat luar daerah yang beroperasi di kota nanas tersebut.
“Kendaraan mobil atau truk plat luar wajib mutasi surat KIR dan STNK kendaraannya, apabila mobil itu sudah beroperasi di wilayah sini (Kota Prabumulih, red) diatas 3 bulan. Ini Undang – Undang yang mengaturnya,” tegas pria yang akrab disapa Dian ini, kepada wartawan, Jum,at (8/1) pagi.
Menurut Dian, sampai saat ini pihaknya masih banyak menemukan sejumlah mobil perusahaan berplat luar berkeliaran hilir mudik di wilayah Kota Prabumulih. Lemahnya pengawasan petugas dan kurangnya kesadaran pemilik angkutan mobil atau perusahaan pengguna jasa kendaraan mobil tersebut, diakui Dian masih menjadi kendala serius pihaknya dalam menegakkan aturan tersebut.
Dari beberapa catatan di BPKB Prabumulih, jumlah terbanyak perusahaan yang memakai atau mengontrak jasa kendaraan mobil luar daerah berasal dari perusahaan eksploitasi dan kontraktor minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Prabumulih. “Antaranya para kontraktor dan sub kontraktor dari rekanan Pertamina, termasuk drilling servicenya banyak menggunakan kendaraan operasional dari luar daerah,” urai Dian, tanpa menyebut secara rinci jumlah mobil dan nama perusahaan itu.
Dian juga menyebut, selain pihaknya terus melakukan sosialisasi ke beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Prabumulih, pihaknya dalam waktu dekat ini berencana bersama petugas kepolisian dan instansi lainnya akan melakukan penertiban terkait kelengkapan surat (KIR dan STNK) dan izin operasional kendaraan. “Dan itu memang setiap tahun kita lakukan,” imbuhnya.
Sementara itu, masih rendahnya jumlah kendaraan mobil yang masuk menggurus perpanjangan KIR, izin trayek di BPKB hingga sekarang, menurut Dian disebabkan kurangnya kesadaran dari pemilik kendaraan. “Disamping itu memang wilayah Kota Prabumulih ini kecil,” sambung Dian.
Berdasarkan data petugas, setiap hari tercatat hanya sekitar 10 – 12 kendaraan mobil yang masuk mengurus ke BPKB Prabumulih. “Kenaikannya cukup signifikan walau masih sedikit kalau dibandingkan tahun 2010 lalu. Dan kenaikan terbesar disumbang dari pengadaan mobil – mobil baru di Pemerintah, dan Muspida,” tandasnya. (and)
Pagaralam Terbaik di Festival Bunga Pasadena
Pagaralam, SN
Kota Pagaralam yang tergabung dalam tim Indonesia, mampu menunjukan prestasinya dengan meraih penghargaan terbaik atau The President's Tropy, pada kegiatan festival bunga di Pasadena, Amerika Serikat, 2 Januari 2012 lalu.
Dalam kegiatan yang disaksikan puluhan juta warga Amerika Serikat tersebut, Kota Pagaralam, memamerkan kendaraan hias dengan dikawal putri bunga.
Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati M Kes mengatakan, ada dua kendaraan hias yang ditampilkan dalam acara festival bunga di Pasadena yaitu desain Garuda Wisnu Kencana dan kendaraan hias bunga dari Kota Pagaralam.
"Pegelaran yang disaksikan jutaan penonton dan diikuti 44 peserta tim diantaranya Kota Pagaralam, dengan membawa nama negara Indonesia berhasil meraih penghargaan. Penghargaan ini merupakan urutan keempat dari 22 penghargaan yang diberikan kepada 44 peserta yang mengikuti festival bunga di Pasadena," ungkapnya, kemarin.
Menurutnya, merupakan kebanggaan bagi Kota Pagaralam, yang baru pertama kali mengikuti kegiatan tahunan yang cukup banyak mengundang perhatian masyarakat dunia dari berbagai negara.
"Keberhasilan meraih penghargaan tidak terlepas dengan kesuksesan Kota Pagaralam, dalam menyelenggarakan kegiatan festival Bunga Sumsel 2009 dan festival Bunga Nusantara 2011," ungkapnya.
Dia berharap, keberhasilan ini setidaknya akan memacu dan menjadi peluang petani bunga Kota Pagaralam untuk meningkatkan produktivitasnya. Selama ini di Sumsel masih dipenuhi dengan produk tanaman hias dari Bandung, Jawa Barat dan Banten, tentunya kedepan akan menjadi peluang bagi masyarakat Pagaralam dalam memasarkan tanaman bunga.
Kepala Bagian Humas Pemkot Pagaralam, Imam Pasli SSTP mengatakan, keberadaan Kota Pagaralam sebagai peserta pada festival bunga nusantara di Pasadena Amerika Serikat, membawa nama Indonesia, dan sudah mampu menujukkan kebolehannya dalam kegiatan bergengsi di dunia tersebut.
"Keikut sertaan Kota Pagaralam dalam acara festival Pasadena, diharapkan akan mendorong promosi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari manca negera," ungkapnya.
Dia mengatakan, persiapan untuk mengikuti kegiatan festival bunga sudah dilakukan sejak dua tahun lalu dengan menggelar festival bunga tingkat Sumsel dan Nusantara. (asn)
Kota Pagaralam yang tergabung dalam tim Indonesia, mampu menunjukan prestasinya dengan meraih penghargaan terbaik atau The President's Tropy, pada kegiatan festival bunga di Pasadena, Amerika Serikat, 2 Januari 2012 lalu.
Dalam kegiatan yang disaksikan puluhan juta warga Amerika Serikat tersebut, Kota Pagaralam, memamerkan kendaraan hias dengan dikawal putri bunga.
Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati M Kes mengatakan, ada dua kendaraan hias yang ditampilkan dalam acara festival bunga di Pasadena yaitu desain Garuda Wisnu Kencana dan kendaraan hias bunga dari Kota Pagaralam.
"Pegelaran yang disaksikan jutaan penonton dan diikuti 44 peserta tim diantaranya Kota Pagaralam, dengan membawa nama negara Indonesia berhasil meraih penghargaan. Penghargaan ini merupakan urutan keempat dari 22 penghargaan yang diberikan kepada 44 peserta yang mengikuti festival bunga di Pasadena," ungkapnya, kemarin.
Menurutnya, merupakan kebanggaan bagi Kota Pagaralam, yang baru pertama kali mengikuti kegiatan tahunan yang cukup banyak mengundang perhatian masyarakat dunia dari berbagai negara.
"Keberhasilan meraih penghargaan tidak terlepas dengan kesuksesan Kota Pagaralam, dalam menyelenggarakan kegiatan festival Bunga Sumsel 2009 dan festival Bunga Nusantara 2011," ungkapnya.
Dia berharap, keberhasilan ini setidaknya akan memacu dan menjadi peluang petani bunga Kota Pagaralam untuk meningkatkan produktivitasnya. Selama ini di Sumsel masih dipenuhi dengan produk tanaman hias dari Bandung, Jawa Barat dan Banten, tentunya kedepan akan menjadi peluang bagi masyarakat Pagaralam dalam memasarkan tanaman bunga.
Kepala Bagian Humas Pemkot Pagaralam, Imam Pasli SSTP mengatakan, keberadaan Kota Pagaralam sebagai peserta pada festival bunga nusantara di Pasadena Amerika Serikat, membawa nama Indonesia, dan sudah mampu menujukkan kebolehannya dalam kegiatan bergengsi di dunia tersebut.
"Keikut sertaan Kota Pagaralam dalam acara festival Pasadena, diharapkan akan mendorong promosi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari manca negera," ungkapnya.
Dia mengatakan, persiapan untuk mengikuti kegiatan festival bunga sudah dilakukan sejak dua tahun lalu dengan menggelar festival bunga tingkat Sumsel dan Nusantara. (asn)
2011, Dana Jamsoskes Terserap 60 Persen
Palembang, SN
Dana APBD Sumsel 2011 yang diperuntukkan bagi program jaminan sosial kesehatan masyarakat Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes) hanya terserap 60 persen. Besaran penyerapan dana Jamsoskes ini dianggap baik oleh Komisi V DPRD Sumsel.
Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Soefyan menilai, penyerapan dana Jamsoskes yang hanya 60 persen tersebut menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat Sumsel saat ini sudah membaik.
"Kalau dana ini hanya terserap 60 persen, kita jangan berasumsi itu tidak terpakai karena masyarakat tidak tahu, tapi asumsinya positip artinya masyarakat sehat," katanya, kemarin.
Ia mengungkapkan, keberadaan Jamsoskes di tengah-tengah masyarakat sangat membantu warga Sumsel terutama mereka yang golongan menengah kebawah. Ia menilai, serapan dana Jamsoskes yang hanya 60 persen itu, bukan berarti pemerintah kurang bersosialisasi, akan tetapi lebih karena masyarakat Sumsel sudah memahami arti kesehatan.
"Program Jamsoskes ini sudah tersosialisasi sampai ke bawah, itu jelas peruntukannya untuk Puskesmas, rumah sakit kabupaten, rujukan ke provinsi dan rujukan ke pusat dan itu sudah banyak digunakan," kata Politisi Partai Demokrat ini.
Ia menambahkan, sejauh ini klaim-klaim atas Jamsoskesmas masih terus berjalan baik dari provinsi maupun dari kabupaten karena dananya adalah dana sharing sampai Desember tahun 2012. (awj)
Dana APBD Sumsel 2011 yang diperuntukkan bagi program jaminan sosial kesehatan masyarakat Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes) hanya terserap 60 persen. Besaran penyerapan dana Jamsoskes ini dianggap baik oleh Komisi V DPRD Sumsel.
Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Soefyan menilai, penyerapan dana Jamsoskes yang hanya 60 persen tersebut menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat Sumsel saat ini sudah membaik.
"Kalau dana ini hanya terserap 60 persen, kita jangan berasumsi itu tidak terpakai karena masyarakat tidak tahu, tapi asumsinya positip artinya masyarakat sehat," katanya, kemarin.
Ia mengungkapkan, keberadaan Jamsoskes di tengah-tengah masyarakat sangat membantu warga Sumsel terutama mereka yang golongan menengah kebawah. Ia menilai, serapan dana Jamsoskes yang hanya 60 persen itu, bukan berarti pemerintah kurang bersosialisasi, akan tetapi lebih karena masyarakat Sumsel sudah memahami arti kesehatan.
"Program Jamsoskes ini sudah tersosialisasi sampai ke bawah, itu jelas peruntukannya untuk Puskesmas, rumah sakit kabupaten, rujukan ke provinsi dan rujukan ke pusat dan itu sudah banyak digunakan," kata Politisi Partai Demokrat ini.
Ia menambahkan, sejauh ini klaim-klaim atas Jamsoskesmas masih terus berjalan baik dari provinsi maupun dari kabupaten karena dananya adalah dana sharing sampai Desember tahun 2012. (awj)
Jumat, 06 Januari 2012
Kamis, 05 Januari 2012
7 Kecamatan di OKI Terancam Banjir
Kayuagung, SN
Musim hujan memang sudah berlangsung sejak 2 bulan lalu namun potensi terjadinya banjir diprediksi mulai akhir-akhir ini. Pemerintah dan masyarakat di berbagai daerah termasuk di Kabupaten OKI kini sedang mewaspadai banjir ini.
Untuk di Kabupaten OKI, sedikitnya ada 7 kecamatan yang setiap musim penghujan selalu rawan kebanjiran, yakni Kecamatan Tanjung Lubuk, Lempuing, Kayuagung, SP Padang, Jejawi, Pampangan dan Pangkalan Lampam.
Kesigapan Pemkab OKI untuk mengantisipasi dan menanggulangi banjir di wilayahnya sudah dipersiapkan sejak beberapa tahun terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah OKI sudah dibentuk dan kini siap bekerja, sejumlah SKPD lainpun siap memberikan bantuan.
Yusuf HS ST selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, jajaran siap bekerja dengan sudah membentuk Tim Reaksi Cepat untuk menghadapi bencana banjir yang berjumlah ratusan personil.
“Personilnya dari Dinsos, Dinkes, Sat Pol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan SKPD lainnya.”kata Yusuf sembari mengatakan bila terjadi kebanjiran di suatu wilayah, tim ini siap diturunkan kapan saja. Untuk di OKI, bencana alam yang paling diantisipasi adalah banjir.
Kata Yusuf, ada beberapa kecamatan yang setiap musim penghujan biasanya selalu kebanjiran. Seperti Kayuagung, SP Padang, Jejawi, Pangkalan Lampam, Teluk Gelam dan Lempuing. Persiapan yang dimiliki berupa logistik bantuan peralatan rumah tangga, logisitik obat-obatan, perahu karet, tenda dan lainnya.
“Kami berperan sebagai komando dalam bertugas. Karena bantuan sosial sudah ada Dinsos dan bantuan kesehatan siap dilakukan Dinkes. Bantuan keamanan ada Polri, TNI dan Sat Pol PP,” sambung Yusuf. (iso)
Musim hujan memang sudah berlangsung sejak 2 bulan lalu namun potensi terjadinya banjir diprediksi mulai akhir-akhir ini. Pemerintah dan masyarakat di berbagai daerah termasuk di Kabupaten OKI kini sedang mewaspadai banjir ini.
Untuk di Kabupaten OKI, sedikitnya ada 7 kecamatan yang setiap musim penghujan selalu rawan kebanjiran, yakni Kecamatan Tanjung Lubuk, Lempuing, Kayuagung, SP Padang, Jejawi, Pampangan dan Pangkalan Lampam.
Kesigapan Pemkab OKI untuk mengantisipasi dan menanggulangi banjir di wilayahnya sudah dipersiapkan sejak beberapa tahun terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah OKI sudah dibentuk dan kini siap bekerja, sejumlah SKPD lainpun siap memberikan bantuan.
Yusuf HS ST selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, jajaran siap bekerja dengan sudah membentuk Tim Reaksi Cepat untuk menghadapi bencana banjir yang berjumlah ratusan personil.
“Personilnya dari Dinsos, Dinkes, Sat Pol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan SKPD lainnya.”kata Yusuf sembari mengatakan bila terjadi kebanjiran di suatu wilayah, tim ini siap diturunkan kapan saja. Untuk di OKI, bencana alam yang paling diantisipasi adalah banjir.
Kata Yusuf, ada beberapa kecamatan yang setiap musim penghujan biasanya selalu kebanjiran. Seperti Kayuagung, SP Padang, Jejawi, Pangkalan Lampam, Teluk Gelam dan Lempuing. Persiapan yang dimiliki berupa logistik bantuan peralatan rumah tangga, logisitik obat-obatan, perahu karet, tenda dan lainnya.
“Kami berperan sebagai komando dalam bertugas. Karena bantuan sosial sudah ada Dinsos dan bantuan kesehatan siap dilakukan Dinkes. Bantuan keamanan ada Polri, TNI dan Sat Pol PP,” sambung Yusuf. (iso)
Hati Hati, 4 pasien Demam Berdarah Tewas
Sekayu, SN
Penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muba, sejak tiga bulan terakhir terdapat empat pasien DBD yang meninggal dunia setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit dan puskesmas. Keempat pasien tersebut berasal dari tiga kecamatan yakni kecamatan Bapat Supat 1 orang, kecamatan Sungai Lilin 1 orang dan Lumpatan Kecamatan Sekayu 2 orang.
Kabid Pencegahan, Pemberantasan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PPL) Dinkes Kabupaten Muba, Candra mengatakan peningkatan kasus DBD tahun 2011 sangat signifikan. Selama tahun 2010 hanya ada 36 pasien DBD namun pada tahun 2011 meningkat 10x lipat menjadi 303 pasien.
“Yang meninggal dunia karena DBD yang terdata resmi dari Dinkes berdasarkan laporan rumah sakit dan puskesmas ada 4 orang. Namun ada juga pasien yang langsung berobat ke Palembang namun tidak tertolong juga. Tahu-tahu sudah meninggal,” beber Candra di Sekayu kemarin.
Dengan kondisi tersebut, jelas Candra, sebenarnya status Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD sudah bisa diberlakukan sehingga harus secepat mungkin dilakukan upaya terpadu pemberantasan jentik nyamuk aedes Agepty. Untuk itulah dianjurkan seluruh masyarakat agar melakukan pola hidup bersih dan sehat dan melakukan gerakan 3 M plus (mengubur, menguras dan menimbun) ditambah dengan menaruh bubut abate dan memelihara ikan tempalo.
“Kita sudah bagikan 50 kg bubuk abate ke masing-masing Puskesmas di empat kecamatan yang dinilai sangat rawan penyebaran DBD yakni kecamatan Sekayu, Sungai Lilin, Bayung Lencir dan Keluang,” tandasnya.
Untuk itu, warga diminta siaga bahaya DBD dengan memperhatikan gejala-gejala penyakit tersebut. Penderita DBD jelasnya mengalami panas tinggi secara mendadak diatas 38% C, dengan masa inkubasi 2-7 hari setelah digigit nyamuk. Namun pasien DBD tidak identik harus mengalami bintik-bintik merah. Tidak mengalami juga dapat dikategorikan terserang DBD jika trombosit darahnya turun drastir.
“Ini harus diwaspadai. Biasanya setelah panas tinggi kemudian turun lagi. Belum tentu aman namun terkadang timbul lagi panasnya. Kalau tidak cepat ditanggulangi bisa meninggal dunia,” imbuh Candra.
Merebaknya kasus DBD di Muba dinilai warga masih minim sosialisasi dari instansi terkait baik dari Dinkes, Puskesmas dan Pustu. Justru yang nampak hanya perhatian berlebih terhadap sekolah atau perguruan tinggi dengan lebel kesehatan saja. Fakta ini didukung pengakuan masyarakat di wilayah kecamatan Keluang, Tungkaljaya, Bayunglencir, Sungaikeruh, bahkan Sekayu sendiri.
“Disini minim sekali sosialisasi. tidak pernah ada sosialisasi tentang kesehatan baik dari dinas mana pun. Umumnya sosialisasi itu dilakukan di tempat-tempat yang tidak jauh dari wilayah perkotaan,” ucap Ilham warga Keluang.
Sementara itu di sal rawat inap RSUD Sekayu, pasien DBD mengalami peningkatan. Beberapa pasien tampak terkulai lemas saat berbaring di ruangan Medang. Seorang pasien, YN warga Sekayu mengaku telah empat hari terbaring dirumah sakit karena menderita DBD. Diapun mengaku tidak tahu menahu tiba-tiba terserang demam panas dan dinyatakan dokter positif DBD.
Sang Ibu, Yani mengaku khawatir karena Trombosit anaknya setelah diperiksa turun dan lesu. “Namun kata dokter harus banyak minum air putih,” jelasnya di RSUD. Sedangkan merebaknya pasien DBD warga terus dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan pembersihan selokan yang tersumbat sehingga tidak ada air yang tergenang. Begitu juga bekas-bekas kaleng, plastik yang terdapat air tergenang langsung dibuang. (her)
PLN Sekayu Lakukan Pemadaman Listrik
Sekayu, SN
Pemadaman listrik oleh PT PLN (Persero) kembali terjadi. Direncanakan hari ini sedikitnya 1.000 rumah bakal mengalami pemadaman listrik karena ada pekerjaan pengoperasian jaringan listrik kabel tanah dan udara arah kecamatan Keluang. Dengan kondisi itu, PLN memastikan ada pemadaman di dua tempat yakni kota Sekayu dan kecamatan Keluang.
Manager ranting PT PLN Sekayu, Yeyen Muryono mengatakan pemadaman tersebut berlangsung mulai dari pukul 09.00 WIB-16.00 WIB karena ada pemasangan gardu dan pengoperasian jaringan listrik kabel tanah dan udara. “Untuk kantor pemerintahan seperti kantor Pemda tidak padam. Hal ini diupayakan agar pekerjaan perkantoran tidak terganggu,” ujar Yeyen di Sekayu kemarin.
Menurut Yeyen, petugasnya sudah disiapkan untuk melakukan pemasangan gardu sisipan di dekat wisma randik. Sekaligus mengoperasikan jaringan listrik kearah keluang kearah rumah makan pelangi. Para pekerja akan melakukan pekerjaan sekitar siang hari dengan terlebih dahulu menggali lobang sehingga listrik harus dipadamkan. “Ada sekitar 10 gardu yang terkena pemadaman sehingga 1000 rumah lebih akan padam listriknya,” beber Yeyen seraya menambahkan pihak PLN telah mengajukan pemberitahuan dengan nomor 005/103/SKYU/2011 tanggal 4 Januari 2012 yang ditujukan ke Bupati Muba, jajaran instansi pemerintah dan unsur muspida lainnya.
Yeyen menuturkan, dengan pemberitahuan tersebut, pihaknya meminta masyarakat memaklumi sehingga dapat menyiapkan sesuatunya. “Kita sebenarnya tidak ingin dilakukan pemadaman namun karena ada pemasangan gardu dan jaringan listrik terpaksa dilakukan. Namun kita berharap paling lama 4 jam pemadaman,” paparnya
Sementara itu, Warga Sekayu, Supri baru mengetahui bahwa akan dilakukan pemadaman listrik hingga belasan jam. Dengan begitu diapun akan mempersiapkan diri seperti mengecas baterai handphone sehingga saat pemadaman listrik tidak kesulitan. Selain itu juga akan menampung air untuk persiapan esok hari. “Harusnya PLN seperti itu, jika ada pemadaman harus disosialisasikan sehingga warga tidak bertanya-tanya. Sebab, akibat pemadaman listrik secara mendadak banyak warga apalagi tempat usaha rugi besar,” tandasnya. (her)
Duku Komering Mulai Panen
Kayuagung, SN
Warga di beberapa desa dalam kecamatan Kayuagung dan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI khususnya yang memiliki kebun duku kini sedang bergembira. Sejak beberapa hari lalu secara berangsur mereka sudah mulai memanen buahan yang dikenal dengan sebutan Duku Komering ini.
Dalam 1 hektar kebun duku rata-rata terdapat 15-20 batang dan bila dipanen menghasilkan berton-ton buah duku. Saat ini buah duku hanya mereka jual ke pengecer di sepanjang Jalintim saja, namun puncak panen nantinya duku bisa dijual ke Jawa.
Soto (50) warga Desa Kijang Ulu Kayuagung mengatakan, setahun dirinya bisa panen hingga 2 kali yakni saat ini Maret mendatang yang merupakan puncak panen. Sekali panen tidak bisa dilakukan seorang, namun dia menggunakan jasa beberapa orang warga setempat.
Untuk panen sekarang ini, duku dijual antara Rp 9 ribu-10 ribu/kg kepada pengecer, lalu pengecer menjualnya kembali ke konsumen dengan harga belasan ribu perkilo. Namun puncak panen Maret mendatang, duku harga akan sedikit turun karena semua perkebunan duku panen raya.
Mengenai penghasilan kata dia, pemilik kebun duku sangat kebanjiran uang karena dalam sebulan bisa menghasilkan uang dari panen duku sebesar Rp 30-40 juta. Penghasilan ini sangat dinanti warga yang memiliki kebun duku karena panen duku merupakan musiman.
Demikian juga sejumlah warga di beberapa desa dalam kecamatan Tanjung Lubuk yang kini mulai memanen duku. Tanjung Lubuk merupakan penghasil duku terbesar di Kabupaten OKI yang disusul Kayuagung dan SP Padang, Teluk Gelam, Pampangan.
Ina (31) warga Desa Kota Bumi Kecamatan Tanjung Lubuk menerangkan, warga bersyukur karena tahun ini kebun dukunya bisa panen. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, cuaca yang cenderung kemarau panjang berakibat warga gagal panen.
Sama dengan di Kayuagung, Ina mengungkapkan musim puncak panen duku di dalam kecamatannya akan dilakukan Februari-Maret nanti. Duku itu nantinya akan dijual ke Jakarta, Bandung dan sejumlah kota di Jawa karena permintaan duku di Sumatera sudah tercukupi mengingat banyaknya warga yang panen duku. (iso)
Dituduh Pungli, Wartawan dan LSM OI Berang
Indralaya, SN
Sejumlah pekerja media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Ogan Ilir merasa berang dan tidak terima akibat statemen Aswan Mukti selaku Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) OI.
Pasalnya Aswan Mukti yang juga sebagai rekanan pemborong tersebut mengeluarkan statemen di media yang mengatakan adanya oknum wartawan dan LSM OI melakukan tindakan intimidasi, pungli dan meminta uang pada pemborong atau anggota Gapensi OI.
Menanggapi hal tersebut belasan wartawan dan LSM OI kemarin (4/1) mendatangi Polres OI dan menyerahkan surat keberatan atas pemberitaan yang bersumber dari salah seorang pengurus Gapensi OI.
Kapolres OI, AKBP Deni Dharmapala melalui kasat intel, AKP Agus Slamet yang langsung menerima rombongan wartawan dan LSM OI, mengatakan permasalahan ini kita cari solusi yang terbaik dan titik terangnya jangan sampai ada kesalahpahaman.
"Kalau memang ada yang harus diproses secara hokum kita akan lakukan sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Gatmir, Ketua forum LSM dan Ormas Kabupatgen OI yang mengatakan, mereka sangat keberatan atas statemen Aswan Mukti karena ia tidak menyebutkan nama atau inisial oknum yang dituduhkan tersebut.
"Kalau faktanya seperti itu jelas Aswan Mukti menyudutkan lembaga secara keseluruhan,” tegasnya.
Sambungnya, melalui surat yang disampaikan ke Kapolres OI ini adalah sebagai laporan dan meminta untuk menindaklanjuti kepada narasumber agar dapat dipinta penjelasan dan klarifikasi.
”Kita juga meminta kepada KLetua Gapensi OI secara khusus akurat dan jelas untuk memberitahukan kepada kami oknum Wartawan dan LSM yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut sehingga tidak meimbulkan fitnah yang dampaknya akan meluas,” ujarnya.
Terpisah, beberapa pihak rekanan salah satunya pengawas lapangan, Iskandar saat dikonfirmasi permasalahan pungli tersebut, mengatakan tidak pernah mengalami hal itu bahkan hubungan dengan wartawan dan LSM OI sangat baik tidak ada hal-hal yang dapat saling merugikan atau mencemarkan nama baik. (man)
Sejumlah pekerja media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Ogan Ilir merasa berang dan tidak terima akibat statemen Aswan Mukti selaku Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) OI.
Pasalnya Aswan Mukti yang juga sebagai rekanan pemborong tersebut mengeluarkan statemen di media yang mengatakan adanya oknum wartawan dan LSM OI melakukan tindakan intimidasi, pungli dan meminta uang pada pemborong atau anggota Gapensi OI.
Menanggapi hal tersebut belasan wartawan dan LSM OI kemarin (4/1) mendatangi Polres OI dan menyerahkan surat keberatan atas pemberitaan yang bersumber dari salah seorang pengurus Gapensi OI.
Kapolres OI, AKBP Deni Dharmapala melalui kasat intel, AKP Agus Slamet yang langsung menerima rombongan wartawan dan LSM OI, mengatakan permasalahan ini kita cari solusi yang terbaik dan titik terangnya jangan sampai ada kesalahpahaman.
"Kalau memang ada yang harus diproses secara hokum kita akan lakukan sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Gatmir, Ketua forum LSM dan Ormas Kabupatgen OI yang mengatakan, mereka sangat keberatan atas statemen Aswan Mukti karena ia tidak menyebutkan nama atau inisial oknum yang dituduhkan tersebut.
"Kalau faktanya seperti itu jelas Aswan Mukti menyudutkan lembaga secara keseluruhan,” tegasnya.
Sambungnya, melalui surat yang disampaikan ke Kapolres OI ini adalah sebagai laporan dan meminta untuk menindaklanjuti kepada narasumber agar dapat dipinta penjelasan dan klarifikasi.
”Kita juga meminta kepada KLetua Gapensi OI secara khusus akurat dan jelas untuk memberitahukan kepada kami oknum Wartawan dan LSM yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut sehingga tidak meimbulkan fitnah yang dampaknya akan meluas,” ujarnya.
Terpisah, beberapa pihak rekanan salah satunya pengawas lapangan, Iskandar saat dikonfirmasi permasalahan pungli tersebut, mengatakan tidak pernah mengalami hal itu bahkan hubungan dengan wartawan dan LSM OI sangat baik tidak ada hal-hal yang dapat saling merugikan atau mencemarkan nama baik. (man)
Satpol-PP Kurangi Petugas Magang
Muara Enim, SN
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Muara Enim tahun 2012 ini, akan melakukan pengurangan jumlah pegawai magang di lingkungan kerjanya. Pasalnya, sejumlah pegawai dinilai tidak aktif dalam bertugas dan tidak disiplin.
“Sebelumnya, kami sudah melakukan teguran bagi para pegawai magang yang kerap tidak aktif dalam tugas. Namun, bila mereka masih tidak bisa mentaati aturan yang ada, maka terpaksa akan kita keluarkan,” ujar kepala Satpol PP Kabupaten Muara Enim, Riswandar, Rabu (4/1).
Riswandar mengatakan, saat ini SKPD Satpol PP Kabupaten Muara Enim memiliki 230 pegawai magang. Semua pegawai magang ini, telah dibagi dan ditempatkan di posnya masing-masing. Seperti kantor bupati, Kantor DPRD ME, pasar, kantor-kantor dinas, UPTD dan lain-lain.
“Namun, berapa jumlah pegawai magang yang akan kita keluarkan kita belum tahu. Sebab, kita masih harus melakukan rapat intern terlebih dahulu, untuk selanjutnya di musyawarahkan lagi dengan Bupati,” papar Riswandar.
Dilanjutkan Riswandar, para pegawai magang ini bukan termasuk pegawai honor daerah (Honda). Namun, mereka adalah tenaga sukarela yang bersedia membantu tugas pemerintah. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan seragampun mereka mengadakannya secara swadaya.
Saat ini rata-rata, para pegawai magang ini telah bertugas antara 6 bulan hingga 1,2 tahun. Dimana, sebagian dari mereka telah menerima pelatihan dari pihak Satpol-PP dan sebagian lagi masih menunggu giliran.
“Pada dasarnya, kami berharap semua pegawai magang ini dapat aktif semua. Namun, bila memang kondisinya tidak demikian maka kita tetap harus melakukan pengurangan,” ungkap dia.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muara Enim Herman Effendi menuturkan, terkait adanya rencana pengurangan pegawai magang ataupun honorer di lingkungan Satpol PP Kabupaten Muara Enim, dirinya tidak mengetahuinya. Pasalnya, hal tersebut menjadi urusan internal SKPD Satpol-PP.
Namun lanjut dia, untuk total Honor Daerah (Honda) di Kabupaten Muara Enim yang tersisa pada 2010 saat ini tercatat sebanyak 61 orang. Dimana mereka berasal dari semua SKPD. Mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan, tenaga teknis dan lain-lain.
Dalam hal ini, semuanya telah masuk dalam data base dan diverifikasi oleh pihak Badan Kepegawaian Pusat (BKP), sehingga tinggal menunggu pengangkatan.
“Namun, kapan pengangkatan itu dilaksanakan kami belum tahu. Namun, sesuai dengan semua prasyarat dan kriteria mereka ini semuanya akan diangkat,” terang dia
Sementara, kata dia, untuk honorer kategori dua atau yang tidak termasuk dalam quota APBD ataupun APBN angkatan tahun 2005 ke bawah tercatat masih lebih dari 1000 orang. Jumlah ini, sudah dilaporkan ke BKP namun untuk berkas-berkasnya belum di ajukan.
“Jumlahnya sudah kita berikan ke BKP namun untuk berkas dari masing-masing tenaga honorer belum kita ajukan. Jadi, untuk pengangkatan masih belum ada titik terang,” pungkasnya. (yud)
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Muara Enim tahun 2012 ini, akan melakukan pengurangan jumlah pegawai magang di lingkungan kerjanya. Pasalnya, sejumlah pegawai dinilai tidak aktif dalam bertugas dan tidak disiplin.
“Sebelumnya, kami sudah melakukan teguran bagi para pegawai magang yang kerap tidak aktif dalam tugas. Namun, bila mereka masih tidak bisa mentaati aturan yang ada, maka terpaksa akan kita keluarkan,” ujar kepala Satpol PP Kabupaten Muara Enim, Riswandar, Rabu (4/1).
Riswandar mengatakan, saat ini SKPD Satpol PP Kabupaten Muara Enim memiliki 230 pegawai magang. Semua pegawai magang ini, telah dibagi dan ditempatkan di posnya masing-masing. Seperti kantor bupati, Kantor DPRD ME, pasar, kantor-kantor dinas, UPTD dan lain-lain.
“Namun, berapa jumlah pegawai magang yang akan kita keluarkan kita belum tahu. Sebab, kita masih harus melakukan rapat intern terlebih dahulu, untuk selanjutnya di musyawarahkan lagi dengan Bupati,” papar Riswandar.
Dilanjutkan Riswandar, para pegawai magang ini bukan termasuk pegawai honor daerah (Honda). Namun, mereka adalah tenaga sukarela yang bersedia membantu tugas pemerintah. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan seragampun mereka mengadakannya secara swadaya.
Saat ini rata-rata, para pegawai magang ini telah bertugas antara 6 bulan hingga 1,2 tahun. Dimana, sebagian dari mereka telah menerima pelatihan dari pihak Satpol-PP dan sebagian lagi masih menunggu giliran.
“Pada dasarnya, kami berharap semua pegawai magang ini dapat aktif semua. Namun, bila memang kondisinya tidak demikian maka kita tetap harus melakukan pengurangan,” ungkap dia.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muara Enim Herman Effendi menuturkan, terkait adanya rencana pengurangan pegawai magang ataupun honorer di lingkungan Satpol PP Kabupaten Muara Enim, dirinya tidak mengetahuinya. Pasalnya, hal tersebut menjadi urusan internal SKPD Satpol-PP.
Namun lanjut dia, untuk total Honor Daerah (Honda) di Kabupaten Muara Enim yang tersisa pada 2010 saat ini tercatat sebanyak 61 orang. Dimana mereka berasal dari semua SKPD. Mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan, tenaga teknis dan lain-lain.
Dalam hal ini, semuanya telah masuk dalam data base dan diverifikasi oleh pihak Badan Kepegawaian Pusat (BKP), sehingga tinggal menunggu pengangkatan.
“Namun, kapan pengangkatan itu dilaksanakan kami belum tahu. Namun, sesuai dengan semua prasyarat dan kriteria mereka ini semuanya akan diangkat,” terang dia
Sementara, kata dia, untuk honorer kategori dua atau yang tidak termasuk dalam quota APBD ataupun APBN angkatan tahun 2005 ke bawah tercatat masih lebih dari 1000 orang. Jumlah ini, sudah dilaporkan ke BKP namun untuk berkas-berkasnya belum di ajukan.
“Jumlahnya sudah kita berikan ke BKP namun untuk berkas dari masing-masing tenaga honorer belum kita ajukan. Jadi, untuk pengangkatan masih belum ada titik terang,” pungkasnya. (yud)
Disperindag Cabut Izin Pengisian BBM Dengan Derigen
Muara Enim, SN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Muara Enim, terhitung 10 November 2011 lalu, tidak lagi mengeluarkan izin perpanjangan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan jerigen. Hal ini dikarenakan, pemberian izin sebelumnya masih mengalami permasalahan.
Kepala Disperindag Kabupaten Muara Enim Amrullah menuturkan, selama ini pihaknya telah mengeluarkan izin pembelian BBM menggunakan jerigen sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan pihak pertamina.
Adapun, syarat yang harus di penuhi yakni izin dari Lurah/Kepala Desa (Kades) setempat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Identitas diri (KTP, pas foto) dan surat permohonan serta sejumlah syarat lainnya.
Dimana, setelah semua syarat ini di penuhi maka, pemohon akan mendapatkan surat izin tanpa di pungut bayaran alias gratis. Namun, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba pihaknya harus mengalami pemeriksaan dari satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Muara Enim terkait dugaan korupsi/pungutan liar (pungli) izin tersebut. Hal ini, terjadi akibat adanya laporan dari oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.
“Padahal, kami sudah berupaya melayani dan membantu semua masyarakat sesuai dengan ketentuannya. Namun, bagaimanapun juga kami siap menjalani semua prosesnya,” ujar Amrullah di ruang kerjanya, Rabu (4/1).
Amrullah mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 158 lembar izin pembelian BBM dengan menggunakan derijen.
Dalam hal ini, masing-masing pemohon berhak mendapatkan quota 60 liter BBM per hari di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) terdekat.
Selanjutnya, BBM yang di peroleh dapat diperjualbelikan kembali. Dimana, izin ini berlaku selama tiga bulan, dan selanjutnya pemohon harus terus melakukan perpanjangan di setiap periodenya.
“Memang, keberadaan penjual eceran ini sebenarnya sangat membantu masyarakat. Utamanya bagi mereka ynag tinggal di daerah pelosok dan jauh dari SPBU. Ataupun, untuk mengisi traktor ataupun mesin gen set yang tidak mungkin di bawa ke SPBU,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, akibat adanya kejadian ini pihaknya terpaksa tidak akan lagi mengeluarkan ataupun melakukan perpanjangan bagi izin tersebut. Sebab, upaya pihaknya untuk membantu warga masyarakat dengan memberikan kemudahan izin nyatanya telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menebarkan fitnah yang tidak bertanggung jawab.
“Kami belum akan mengeluarkan izin ataupun perpanjang terlebih dahulu. Terakhir izin kami keluarkan bulan November 2011. Artinya bila pada Februari 2012 ini masih ada yang melakukan pembelian menggunakan jerigen artinya, itu ilegal dan tanpa izin,” tegas Amrullah.
Kedepan, lanjut dia, bila memang pihak Pertamina masih ingin memberikan izin tersebut maka harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) ataupun petunju teknis (Juknis) yang jelas. Seperti berapa meter jarak dari SPBU yang diperbolehkan bagi penjual BBM eceran untuk berjualan, begitu pula dengan pembelian quota BBM harus benar-benar menggunakan kartu kendali pembelian.
“Dengan aturan yang jelas semacam ini di harapkan dapat lebih tertib dan tak ada lagi pihak yang harus dikambinghitamkan,” terang dia.
Ditambahkan, Sekretaris Disperindag Kabupaten Muara Enim Hendra Suryadi menuturkan, kelangkaan penjual BBM eceran akan sangat terasa bagi para masyarakat yang ada di daerah terpencil dan pedesaan yang jauh dari SPBU. Namun demikian, saat ini pihaknya tak bisa berbuat banyak karena adanya kasus tersebut.
“Kami harap pihak Pertamina dapat segera mengatasi masalah ini, misalnya mampu menjangkau peredaran minyak di daerah-daerah pedesaan,” ucap dia.
Salah satu pedagang BBM eceran, Karmin menuturkan, saat ini pihaknya terpaksa menghentikan aktifitas penjualan minyak ecerannya. Sebab, izin yang ia miliki sudah habis masa berlakunya dan tak bisa lagi di perpanjang. Biasanya untuk setiap derigen dengan kapasitas di atas 10 liter maka ia akan dikenakan biaya tambahan Rp5000 oleh petugas POM.
Sedangkan untuk pengisian dengan derigen di atas 50 liter maka harga premium ditetapkan Rp 4800 perliter dari yang seharusnya Rp4500. (yud)
Mobdin Tidak Terpakai Ditampung di Terminal
Musi Rawas, SN
Instruksi Bupati Musi Rawas (Mura) terkait larangan menggunakan mobil dinas bagi pejabat di lingkungan Pemkab Mura resmi dicabut. Setiap instansi atau dinas hanya mendapat jatah dua mobil dinas (Mobdin), selebihnya mobil dinas dikumpulkan di Terminal Tipe A Simpang Periuk Lubuklinggau.
“Kita akan tempatkan personil untuk mengawasi demi keamanan mobil dinas tersebut selama di tempatkan di terminal,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musi Rawas, Ari Narsa JS, Rabu (4/1).
Berdasarkan pantauan di lingkungan pemkab Musi Rawas, kemarin, pejabat esolan II dan IIIa sudah terlihat kembali menggunakan mobil dinas yang biasa digunakan sebelumnya. Hanya saja jumlah kendaraan dinas yang terlihat lebih sedikit dari sebelumnya, namun dalam satu instansi atau dinas terlihat mobil dinas lebih dari dua unit.
“Iya kita kembali menggunakan mobil dinas, karena isntruksi bupati terkait dengan hal ini telah dicabut, ini akan mendukung tugas dan pekerjaan kedinasan tentunya,” ujar Har, salah seorang pejabat dinas di Musi Rawas.
Sebagaimana diketahui jumlah mobil dinas yang ada dilingkungan pemkab Mura lebih dari 300 unit, artinya akan banyak mobil dinas yang tidak terpakai, sehingga mobil yang tidak terpakai tersebut akan dikumpulkan dan di terminal. (fik)
Instruksi Bupati Musi Rawas (Mura) terkait larangan menggunakan mobil dinas bagi pejabat di lingkungan Pemkab Mura resmi dicabut. Setiap instansi atau dinas hanya mendapat jatah dua mobil dinas (Mobdin), selebihnya mobil dinas dikumpulkan di Terminal Tipe A Simpang Periuk Lubuklinggau.
“Kita akan tempatkan personil untuk mengawasi demi keamanan mobil dinas tersebut selama di tempatkan di terminal,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musi Rawas, Ari Narsa JS, Rabu (4/1).
Berdasarkan pantauan di lingkungan pemkab Musi Rawas, kemarin, pejabat esolan II dan IIIa sudah terlihat kembali menggunakan mobil dinas yang biasa digunakan sebelumnya. Hanya saja jumlah kendaraan dinas yang terlihat lebih sedikit dari sebelumnya, namun dalam satu instansi atau dinas terlihat mobil dinas lebih dari dua unit.
“Iya kita kembali menggunakan mobil dinas, karena isntruksi bupati terkait dengan hal ini telah dicabut, ini akan mendukung tugas dan pekerjaan kedinasan tentunya,” ujar Har, salah seorang pejabat dinas di Musi Rawas.
Sebagaimana diketahui jumlah mobil dinas yang ada dilingkungan pemkab Mura lebih dari 300 unit, artinya akan banyak mobil dinas yang tidak terpakai, sehingga mobil yang tidak terpakai tersebut akan dikumpulkan dan di terminal. (fik)
Ketegasan Untuk Angkutan Batubara Jangan Hanya Lisan
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
UNTUK kesekian kalinya angkutan truk batubara yang mengangkut bahan tambang menelan korban. Kali ini seorang siswa SMP di Wilayah Merapi Lahat sampai tewas karena truk batubara dikemudikan dengan ngebut.
Ini untuk catatan duka kesekian kalinya yang harus membuat pemerintah dan aparat tegas, bahwa angkutan bahan tambang memang tidak boleh dan dilarang untuk melintas di jalan umum.
Teringat kesenangan sesaat warga Lahat kala bahan galian batubara banyak ditemukan di Lahat. Langsung di benak rakyat akan ada kemakmuran dan Lahat menjadi maju dan berkembang karena banyaknya pembangunan.
Tetapi harapan dan cita-cita masyarakat Kabupaten Lahat dapat menikmati berkah dari kayanya bahan galian batubara di daerah tersebut jauh dari angan-angan.
Makin banyak Kuasa Pertambangan (KP) beroperasi tak mengubah kehidupan warga kota Lahat secara menyeluruh, sebaliknya mereka menjadi penonton terhadap hiruk pikuk sibuknya operasi pertambangan dan truk yang mengangkut batubara.
Diyakini banyak warga yang tak tahu bahwa angkutan bahan tambang tak boleh melalui jalan raya atau jalan umum. Ataupun karena rakyat apatis alias tak peduli dengan apa yang dilakukan pemerintah.
Ketika truk angkutan batubara menabrak seorang pelajar hingga tewas, warga Lahat kembali terenyak. Bahkan di lapangan, truk yang menabrak pelajar SMP tersebut langsung dimasukkan warga ke anak sungai.
Sempat ada satu fase euforia kesenangan luar biasa dari warga kota ini, dengan banyaknya aktifitas tambang batubara. Mereka senang dan bangga karena Bumi Seganti Setungguan ternyata menyimpan jutaan ton batubara di dalam perut bumi.
Tetapi kesenangan hanya dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan tahun di jari, warga tak begitu peduli. Apalagi mereka tak 'menyicip' enak dari banyaknya batubara yang dikeruk setiap detik.
Memang sejak era Otonomi Daerah ditetapkan dan berlaku, pemerintah daerah tingkat II diberi kuasa penuh untuk membuat keputusan. Di Kabupaten Lahat banyak bermunculkan KP-KP yang mengeksplorasi pertambangan batubara.
Transportasi yang digunakan masih menggunakan jalan umum, tentu dampak langsung berupa kerusakan jalan sangat terasa. Harusnya sudah dibuat dan dipikirkan 'win-win solution' untuk kondisi ini. Jangan sampai dampak jalan yang cepat rusak, justru merugikan orang lain atau rakyat banyak. Dengan kerusakan jalan, siapa yang bertanggungjawab, di lain sisi semua pengguna jalan mengeluh dan menggerutu. Apalagi kalau sudah ada korban warga yang tewas. Apakah harus menunggu korban berikutnya?
Hal yang dirasakan warga saat ini mereka mulai melihat kerusakan ekosistem dan lingkungan, cuaca yang makin panas. Bila kita lihat dari jalan raya, ada beberapa titik tanah merah di perbukitan yang menandakan ada eksplorasi batubara. Tak hanya efek buruk lainnya seluruh warga Sumsel kini menikmati rusaknya jalan sepanjang jalur Lahat-Palembang. Untuk kemacetan luar biasa ini telah menjadi isu nasional.
Untuk tahun 2012 ini Pemerintah Provinsi Sumsel sudah mengatur angkutan batubara ini. Bagaimana aplikasi nyata dari aturan yang dikeluarkan ini? Kita lihat dan tunggu bagaimana penerapannya di lapangan.
Beberapa KP saat ini sudah mengeruk batubara di dasar perut bumi Kabupaten Lahat. Harus dipertanyakan apa yang didapatkan Pemda Lahat untuk semuanya.
Memang ada efek positif dari kondisi ini, yang utama tentu pajak dan biaya perizinan bisa masuk ke kas daerah. Kemudian perekrutan sumber daya manusia tentu dapat membantu mengurangi pengangguran di wilayah itu.
Lalu apakah dampak dari pertambangan sudah
dipikirkan sejak awal, karena banyak contoh aktivitas tambang berakibat buruk daerah. Saat bahan tambang habis yang tersisa hanya kerusakan alam, kemisikinan dan pemukiman yang ditinggalkan begitu saja. (***)
Kasat Brimobda Sumsel Diganti
* Usung Program Brimob Memasyarakat
Tampuk pimpinan di satuan Brimob Polda Sumsel resmi berganti, setelah pada, Rabu (4/1) dilakukan serah terima tugas dan tanggung jawab Kasat Brimob Polda Sumsel dari pejabat lama Kombes Pol Drs Reguel Siagian kepada pejabat baru Kombes (Pol) Drs H Adeni Mohan DP MM, MBA, di lapangan Mako Brimob Polda Sumsel.
Upacara serah terima tugas tersebut dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen (Pol) Dikdik Mulyana Arif, dan dihadiri Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI S Widjonarko, dan para pejabat teras di Satuan Brimob Polda Sumsel.
Kombes (Pol) Drs H Adeni Mohan sebelum menjabat Kasat Brimob Polda Sumsel, merupakan Kasat Brimob Polda Bangka Belitung (Babel). Sementara Kasat Brimob Polda Sumsel yang lama, Kombes Pol Drs Reguel Siagian dipindah tugaskan ke Markas Besar Polri di Jakarta.
Ditemui usai upacara, Kombes (Pol) Adeni Mohan menyatakan, dirinya mengusung tiga program unggulan yang akan diterapkannya selama ia memimpin yaitu, zero pelanggaran bagi anggota Brimob, kemudian zero kriminal dalam radius 5 Km dari Mako Brimob Polda Sumsel, dan terakhir Brimob memasyarakat dalam rangka stabilitas Brimob dengan TNI, Brimob dengan Pemerintah Daerah, Brimob dengan masyarakat, LSM, jurnalis baik cetak maupun elektronik, dan lain sebagainya.
"Ini program yang akan kami lakukan di Sumsel ini. Mudah-mudahan rekan-rekan mendukung kami dalam rangka Brimob Masyrakat, karena kita juga bagian dari masyarakat," harap dia.
Adeni mengaku, keamanan di Sumsel sejauh ini sudah kondusif, namun perlu dilakukan peningkatan keamanan lagi, untuk menjaga stabilitas. "Sejauh ini, kita belum terpikir untuk menambah personel, karena itu bergantung dari pusat, kita lihat kondisi, tapi sejauh ini Sumsel masih kondusif," urainya.
Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Dikdik Mulyana Arif dalam sambutannya, mengatakan serah terima jabatan merupakan hal yang biasa, selain untuk regenerasi dan promosi bagi anggota Polri, juga sebagai perwujudan komitmen Polri dalam menjunjung tinggi dinamika dan struktur organisasi. (awj)
Bekas Galian Proyek Jalan Pangkul Telan Korban Jiwa
Prabumulih, SN
Bekas tanah galian proyek pembukaan jalan baru Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, Selasa (3/1) sore sekitar pukul 17.31 WIB, menelan korban jiwa. Seorang anak bernama Aditya (6) warga setempat, ditemukan tewas tenggelam di lokasi bekas galian proyek yang didanai dari APBN 2011 tersebut.
Peristiwa tenggelamnya bocah SD kelas 1, putra pasangan Juridin (35) dan Cik Ita (27) itu spontan membuat warga sekitar Desa Pangkul heboh. Pasalnya, sehari sebelum kejadian lokasi bekas galian proyek jalan yang memiliki ukuran kedalaman sekitar 6 meter dan lebar sekitar 5 meter tersebut juga nyaris merenggut nyawa anak Plt Kepala Desa (Kades) Pangkul, Poli.
“Tapi untung saja, cepat diketahui oleh pembantunya. Bahkan pak, bukan kedua kali ini saja, kejadian tenggelamnya anak yang berenang di lokasi bekas galian proyek ini, beberapa hari sebelumnya anak Pak Mali juga hampir tewas tenggelam tapi masih cepat ditolong warga yang juga berenang di lokasi ini,” ujar Jono (37) warga Desa Pangkul, sambil menunjukkan lokasi tenggelamnya korban, Rabu (4/1).
Menurut Jono, warga sebelumnya sudah sering memeringatkan anak–anak saat bermain dan berenang di lokasi bekas galian jalan yang bakal menjadi jalan penghubung Desa Pangkul dengan Desa Kemang, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim. Selain dikarenakan air yang menggenangi bekas galian proyek itu cukup dalam, juga jauh dari lokasi desa.
Sementara menurut warga Desa Pangkul lainnya, Yadi (32), mengaku tidak begitu mengetahui pasti sejak kapan lokasi galian itu dipakai sebagai tempat berenang. Namun yang jelas dikatakannya, usai pelaksana kontraktornya meninggalkan lokasi pekerjaan tersebut, banyak warga desa dan anak–anak bermain dan berenang di tempat itu. “Kalau kata warga lain, air di lokasi bekas galian proyek ini tidak menyebabkan gatal kulit seperti di tempat lain. Makanya selalu ramai,” kata Yadi.
Terpisah, War (39) paman korban saat ditemui dirumah duka (orang tua korban), Dusun III, Desa Pangkul mengaku pasrah dan ikhlas atas musibah yang menimpa keponakannya tersebut. Dia juga mengaku terkejut dan tidak percaya, pasalnya sebelum kejadian korban terlihat masih bermain disekitar rumah bersama teman – temannya.
“Jam 5 sore dia bermain disekitar rumah, tahu–tahunya sudah dapat kabar dia meninggal tenggelam di lokasi bekas galian proyek itu,” kenang paman korban.
Korban sendiri disebutkannya, memang tidak bisa berenang. Namun diduga karena melihat teman–temannya asyik bermain dan berenang di lokasi tersebut, korban pun ikut terjun ke dalam lokasi bekas galian proyek yang dialiri air sungai batang hari kelekar yang meluap dikarenakan diguyuri hujan dalam beberapa minggu ini.
“Saat itu yang melihat aditya melompat ke air bekas galian, Nodon teman korban. Melihat korban tidak segera muncul ke permukaan air, ia pun memberitahukannya ke ayahnya yang saat itu juga ikut mandi dan berenang di lokasi itu. Diduga adit (korban, red) sudah tenggelam sekitar sepuluh menitan, dan berhasil ditemukan Usman ayah Nodon tapi sudah tidak bernyawa lagi,” ujar War, saat ditemui didampingi keluarga dan tetangga korban.
Korban yang merupakan putra tunggal pasangan Juridin dan Cik Ita, pagi tadi sekitar pukul 09.00 WIB, langsung dimakamkan di TPU Desa Pangkul yang berada tidak jauh dari rumahnya.
Sementara itu, Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK, melalui Kabag Ops Kompol Heri Yuniawan, ketika dikomfirmasi koran ini, Rabu (4/1) sore, mengaku belum mendapat informasi terkait tewasnya bocah SD tersebut di lokasi bekas galian proyek Jalan Desa Pangkul–Desa Kemang.
“Kita belum dapat informasi itu, kapan kejadiannya? Pihak keluarga korban sampai saat ini belum ada yang melapor ke kita, tapi nanti akan kita cek,” tukas Heri. (and)
Bekas tanah galian proyek pembukaan jalan baru Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, Selasa (3/1) sore sekitar pukul 17.31 WIB, menelan korban jiwa. Seorang anak bernama Aditya (6) warga setempat, ditemukan tewas tenggelam di lokasi bekas galian proyek yang didanai dari APBN 2011 tersebut.
Peristiwa tenggelamnya bocah SD kelas 1, putra pasangan Juridin (35) dan Cik Ita (27) itu spontan membuat warga sekitar Desa Pangkul heboh. Pasalnya, sehari sebelum kejadian lokasi bekas galian proyek jalan yang memiliki ukuran kedalaman sekitar 6 meter dan lebar sekitar 5 meter tersebut juga nyaris merenggut nyawa anak Plt Kepala Desa (Kades) Pangkul, Poli.
“Tapi untung saja, cepat diketahui oleh pembantunya. Bahkan pak, bukan kedua kali ini saja, kejadian tenggelamnya anak yang berenang di lokasi bekas galian proyek ini, beberapa hari sebelumnya anak Pak Mali juga hampir tewas tenggelam tapi masih cepat ditolong warga yang juga berenang di lokasi ini,” ujar Jono (37) warga Desa Pangkul, sambil menunjukkan lokasi tenggelamnya korban, Rabu (4/1).
Menurut Jono, warga sebelumnya sudah sering memeringatkan anak–anak saat bermain dan berenang di lokasi bekas galian jalan yang bakal menjadi jalan penghubung Desa Pangkul dengan Desa Kemang, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim. Selain dikarenakan air yang menggenangi bekas galian proyek itu cukup dalam, juga jauh dari lokasi desa.
Sementara menurut warga Desa Pangkul lainnya, Yadi (32), mengaku tidak begitu mengetahui pasti sejak kapan lokasi galian itu dipakai sebagai tempat berenang. Namun yang jelas dikatakannya, usai pelaksana kontraktornya meninggalkan lokasi pekerjaan tersebut, banyak warga desa dan anak–anak bermain dan berenang di tempat itu. “Kalau kata warga lain, air di lokasi bekas galian proyek ini tidak menyebabkan gatal kulit seperti di tempat lain. Makanya selalu ramai,” kata Yadi.
Terpisah, War (39) paman korban saat ditemui dirumah duka (orang tua korban), Dusun III, Desa Pangkul mengaku pasrah dan ikhlas atas musibah yang menimpa keponakannya tersebut. Dia juga mengaku terkejut dan tidak percaya, pasalnya sebelum kejadian korban terlihat masih bermain disekitar rumah bersama teman – temannya.
“Jam 5 sore dia bermain disekitar rumah, tahu–tahunya sudah dapat kabar dia meninggal tenggelam di lokasi bekas galian proyek itu,” kenang paman korban.
Korban sendiri disebutkannya, memang tidak bisa berenang. Namun diduga karena melihat teman–temannya asyik bermain dan berenang di lokasi tersebut, korban pun ikut terjun ke dalam lokasi bekas galian proyek yang dialiri air sungai batang hari kelekar yang meluap dikarenakan diguyuri hujan dalam beberapa minggu ini.
“Saat itu yang melihat aditya melompat ke air bekas galian, Nodon teman korban. Melihat korban tidak segera muncul ke permukaan air, ia pun memberitahukannya ke ayahnya yang saat itu juga ikut mandi dan berenang di lokasi itu. Diduga adit (korban, red) sudah tenggelam sekitar sepuluh menitan, dan berhasil ditemukan Usman ayah Nodon tapi sudah tidak bernyawa lagi,” ujar War, saat ditemui didampingi keluarga dan tetangga korban.
Korban yang merupakan putra tunggal pasangan Juridin dan Cik Ita, pagi tadi sekitar pukul 09.00 WIB, langsung dimakamkan di TPU Desa Pangkul yang berada tidak jauh dari rumahnya.
Sementara itu, Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK, melalui Kabag Ops Kompol Heri Yuniawan, ketika dikomfirmasi koran ini, Rabu (4/1) sore, mengaku belum mendapat informasi terkait tewasnya bocah SD tersebut di lokasi bekas galian proyek Jalan Desa Pangkul–Desa Kemang.
“Kita belum dapat informasi itu, kapan kejadiannya? Pihak keluarga korban sampai saat ini belum ada yang melapor ke kita, tapi nanti akan kita cek,” tukas Heri. (and)
Jalinsum Tergenang Air dan Rawan Longsor
Lahat, SN
Awal tahun 2012 ini terlihat banyak kendaraan yang memasuki Kabupaten Lahat, baik berlibur maupun melewati saja untuk singgah di daerah yang berdekatan dengan Lahat.
Namun kondisi hujan yang terus mengguyur menyebabkan beberapa jalan lintas Sumatera (Jalinsum) yang ada tergenang air.
Belum lagi jalan yang berlobang-lobang dan retak terdapat di beberapa kecamatan yang ada sehingga membuat pengendara yang ada harus hati-hati dan hafal kondisi di lapangan.
Seperti yang terlihat di Jalinsum Lahat-Pagaralam yang ada di sekitar Kecamatan Pulau Pinang, Tanjung Tebat, Pagar Gunung hingga ke perbatasan Pagaralam.
“Sementara rambu-rambu yang ada tidak menunjukan bahwa di jalur tersebut berbahaya, sementara tikungan dan jurang berada di sisi kiri dan kanan jurang. Belum Lagi titik yang rawan longsor yang ada disana,” jelas Cik Jang (50) warga yang melintas dan akan mudik ke kota Pagaralam dari Palembang melintasi Lahat.
Menurut Cik Jang, dia harus hati-hati saat melintas belum lagi banyak lobang-lobang yang terdapat di jalan tersebut.
Genangan air yang ada misalnya di wilayah desa Karang Dalam Kecamatan Pulau Pinang, sangat mengganggu pandangan pengendara yang lewat sementara di sisi jalan terdapat jurang. Di Desa Tanjung Mulak juga terlihat bekas lonsoran batu yang terjadi sekitar dua minggu belakangan terdapat di dua titik yang ada.
Saat dikonfirmasi pada Camat Pulau Pinang Darmi Palentina mengungkapkan, mereka juga berencana melaporkan kerusakan jalan kepada pihak terkait. “Bekas longsoran tersebut selain dibersihkan secara bergotong royong juga dilaporkan pada pihak Dinas Pekerjaan Umum untuk membantu membersihkan longsoran yang ada sekitar dua minggu lalu,” jelas Darmi.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Drs Syaifudin bahwa untuk rambu lalu lintas memang dananya sangat terbatas dan mereka sudah berusaha mengusulkan hal ini.
“Rencananya 2012 dianggarkan untuk di sekitar kecamatan Pulau Pinang, setelah sebelumnya anggaran rambu yang ada dilakukan bagi yang dalam kota terlebih dahulu,” jelasnya. (zal)
Selasa, 03 Januari 2012
Retribusi Terminal Kayuagung Ditarget 1,7 Milyar
Kayuagung, SN
Penerimaan retribusi Terminal Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada 2012 ini ditargetkan sebesar Rp 1,7 miliar. Target ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2011 sebesar Rp 1,5 miliar tapi terelisasi hanya Rp 1,2 miliar.
Kepala Terminal Kayuagung M Saman menerangkan, pihaknya mengakui target di tahun 2011 belum tercapai tetapi kalau melihat hasil realisasinya sudah mendekati tercapai. Walau target tahun 2012 lebih tinggi pihak optimis akan terealisasi karena banyak faktor mendukung.
Tahun 2012 ini, kendaraan bermuatan seperti truk, tronton, bus pariwisata dan fuso akan masuk dulu ke dalam terminal dan membayar retribusi di pos pintu masuk. Sedangkan tahun 2011 lalu kendaraan tidak masuk terminal, kadang-kadang membayar tidak sesuai dengan nilai retribusi.
”Sekarang ini terminal sedang diperbaiki, seluruh kendaraan yang ditarik retribusi akan masuk ke terminal, ini akan mengurangi kebocoran retribusi,” terangnya.
Selain itu, sudah disahkannya Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal yang didalam Perda tersebut retribusi terminal mengalami kenaikan 90%. Untuk bus pariwisata sebelumnya Rp 3000 sekarang naik menjadi Rp 5000, kemudian retribusi fuso dari Rp 3000 naik menjadi Rp 5000. Selanjutnya tronton sebelumnya Rp 5000 naik Rp 8000 dan truk dari Rp 1000 naik menjadi Rp 2000.
“Dengan adanya kenaikan retribusi angkutan dan sistem penyetoran retribusi secara langsung di pos terminal, maka kita yakin target tersebut bisa tercapai, kemudian kebocoran dilapangan yang selama ini kemungkinan dilakukan oleh oknum penarik retribusi dapat diminimalisir,” ungkapnya. (iso)
Penerimaan retribusi Terminal Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada 2012 ini ditargetkan sebesar Rp 1,7 miliar. Target ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2011 sebesar Rp 1,5 miliar tapi terelisasi hanya Rp 1,2 miliar.
Kepala Terminal Kayuagung M Saman menerangkan, pihaknya mengakui target di tahun 2011 belum tercapai tetapi kalau melihat hasil realisasinya sudah mendekati tercapai. Walau target tahun 2012 lebih tinggi pihak optimis akan terealisasi karena banyak faktor mendukung.
Tahun 2012 ini, kendaraan bermuatan seperti truk, tronton, bus pariwisata dan fuso akan masuk dulu ke dalam terminal dan membayar retribusi di pos pintu masuk. Sedangkan tahun 2011 lalu kendaraan tidak masuk terminal, kadang-kadang membayar tidak sesuai dengan nilai retribusi.
”Sekarang ini terminal sedang diperbaiki, seluruh kendaraan yang ditarik retribusi akan masuk ke terminal, ini akan mengurangi kebocoran retribusi,” terangnya.
Selain itu, sudah disahkannya Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal yang didalam Perda tersebut retribusi terminal mengalami kenaikan 90%. Untuk bus pariwisata sebelumnya Rp 3000 sekarang naik menjadi Rp 5000, kemudian retribusi fuso dari Rp 3000 naik menjadi Rp 5000. Selanjutnya tronton sebelumnya Rp 5000 naik Rp 8000 dan truk dari Rp 1000 naik menjadi Rp 2000.
“Dengan adanya kenaikan retribusi angkutan dan sistem penyetoran retribusi secara langsung di pos terminal, maka kita yakin target tersebut bisa tercapai, kemudian kebocoran dilapangan yang selama ini kemungkinan dilakukan oleh oknum penarik retribusi dapat diminimalisir,” ungkapnya. (iso)
Pintu Air Pemulutan Sebabkan Jalan Berlobang
Indralaya, SN
Keberadaan pintu air yang sebagian kurang terawat dan banyak tidak berfungsi lagi berdampak pada penggerusan tanah dan menyebabkan jalan menjadi berlobang. Seperti di Kecamatan Pemulutan Barat.
Terutama pada musim hujan saat ini, seperti di desa-desa yang ada di Kecamatan Pemulutan Induk dan Pemulutan Barat pintu airnya memang sedikit meresahkan warga, karena kalau lagi hujan deras badan jalan di pintu air tersebut banyak yang amblas karena terdorong oleh air yang mengalir di gorong-gorong tersebut.
Pantauan di lapangan, ada beberapa titik di kawasan pemulutan yang sebagian jalannya amblas di karenakan dorongan air di pintu air tersebut, di antaranya di Desa Muara Dua Kecamatan Pemulutan Induk, serta Desa Kamal dan Desa Pulau Negara yang ada di Kecamatan Pemulutan Barat.
Najemi (42) salah seorang warga setempat mengatakan, sangat menghawatirkan keadaan tersebut, karena takut akan merusak badan jalan dan akan meresahkan para pengendara yang sering melintas di daerah tersebut.
“Keadaan ini sangat menghawatirkan kita, karena lobang itu akan bertambah dalam bila terus terkena dorongan air tersebut, dan parahnya badan jalan akan ikut amblas karena tanahnya terus longsor, apalagi ditambah musim hujan seperti ini,” katanya.
Kami sangat berharap, sambungnya, Semoga dari pihak terkait dapat mengatasi permasalahan ini, karena sangat di sayangkan jalan di daerah kita sudah mulai bagus, tetapi karena keberadaan pintu air yang hampir sudah tidak ada fungsinya itu dapat merusak tekstur jalan tersebut,” harapnya.
Menanggapi hal ini, Camat Pemulutan Barat, Zaidan SSos mengatakan, agar masyarakat untuk bersabar karena pemerintah masih terus mengusahakan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
“Harapan saya agar masyarakat dapat bersabar,menunggu tindak lanjut dari pemerintah, karena pemerintah sekarang terus berupaya dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan-pembangaunan yang sedang di lakukan,” ujarnya. (man)
Keberadaan pintu air yang sebagian kurang terawat dan banyak tidak berfungsi lagi berdampak pada penggerusan tanah dan menyebabkan jalan menjadi berlobang. Seperti di Kecamatan Pemulutan Barat.
Terutama pada musim hujan saat ini, seperti di desa-desa yang ada di Kecamatan Pemulutan Induk dan Pemulutan Barat pintu airnya memang sedikit meresahkan warga, karena kalau lagi hujan deras badan jalan di pintu air tersebut banyak yang amblas karena terdorong oleh air yang mengalir di gorong-gorong tersebut.
Pantauan di lapangan, ada beberapa titik di kawasan pemulutan yang sebagian jalannya amblas di karenakan dorongan air di pintu air tersebut, di antaranya di Desa Muara Dua Kecamatan Pemulutan Induk, serta Desa Kamal dan Desa Pulau Negara yang ada di Kecamatan Pemulutan Barat.
Najemi (42) salah seorang warga setempat mengatakan, sangat menghawatirkan keadaan tersebut, karena takut akan merusak badan jalan dan akan meresahkan para pengendara yang sering melintas di daerah tersebut.
“Keadaan ini sangat menghawatirkan kita, karena lobang itu akan bertambah dalam bila terus terkena dorongan air tersebut, dan parahnya badan jalan akan ikut amblas karena tanahnya terus longsor, apalagi ditambah musim hujan seperti ini,” katanya.
Kami sangat berharap, sambungnya, Semoga dari pihak terkait dapat mengatasi permasalahan ini, karena sangat di sayangkan jalan di daerah kita sudah mulai bagus, tetapi karena keberadaan pintu air yang hampir sudah tidak ada fungsinya itu dapat merusak tekstur jalan tersebut,” harapnya.
Menanggapi hal ini, Camat Pemulutan Barat, Zaidan SSos mengatakan, agar masyarakat untuk bersabar karena pemerintah masih terus mengusahakan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
“Harapan saya agar masyarakat dapat bersabar,menunggu tindak lanjut dari pemerintah, karena pemerintah sekarang terus berupaya dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan-pembangaunan yang sedang di lakukan,” ujarnya. (man)
Rumah Warga Retak Akibat Pengeboman Sesmik
Sekayu, SN
Puluhan warga Desa Toman, Kecamatan Babattoman, Kabupaten Musi Banyuasin kesal, lantaran bangunan rumah mereka retak-retak akibat getaran sesmik (pengeboman sumber minyak) yang dilakukan PT Elnusa di wilayah mereka. Senin (2/1), warga memaksa pihak Elnusa menemui mereka untuk mempertanggungjawabkan kerusakan tersebut, namun belum ada kejelasan.
“Kami sudah menghubungi pihak Elnusa untuk musyawarah dan minta kejelasan mengenai ganti rugi kerusakan. Tapi yang datang tidak berkompeten dan tidak bisa membuat keputusan. Kami beri waktu beberapa hari lagi, kalau masih tidak ada kejelasan warga siap mendatangi camp mereka,” ujar Endang, salah seorang warga yang ikut berkumpul untuk mengetahui kejelasan tentang ganti rugi kerusakan rumahnya akibat pengaruh sesmik dimaksud.
Mewakili warga yang hadir, Endang menjelaskan, PT Elnusa mulai melakukan pengeboran di wilayah mereka sejak September lalu. Lokasi titik pengeboran hanya sekitar 400 meter dari pemukiman atau rumah-rumah warga Desa Toman. Untuk mengetahui sumber minyak di lokasi tersebut, Elnusa harus mengebom pada kedalaman tertentu. Getaran dari pengeboman inilah yang memicu retaknya sejumlah bangunan milik warga.
“Bapak bisa lihat sendiri, dinding, bak mandi, teras, termasuk karpus atap rumah warga banyak yang retak. Beberapa bulan lalu pihak Elnusa sudah mengukur keretakan, dan sudah menandai dengan spidol. Tapi hanya sebatas itu, tidak ada komunikasi soal ganti rugi. Memangnya kami bodoh,” tambahnya.
Hal senada dikatakan, Ali warga lainnya. Dinding bangunan Mini Market miliknya tinggal menunggu waktu untuk roboh. Beberapa tanda pengukuran dari pihak Elnusa seperti yang dijelaskan Endang pun ada di sekitar keretakan dinding tersebut. Menurut dia, kedatanagan Elnusa untuk mengambil minyak di wilayah Babattoman tidak ada sosialisasi kepada masyarakat.
“Mereka tau-tau datang, dan sudah melakukan pengeboran. Maaf Pak, rumah kami dibangun dengan jerih payah sendiri dan tidak ada bantuan dari pemerintah atau siapa pun. Jangan perusahaan seenaknya saja membuat kerusakan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, warga menumpahkan segala persoalan yang ada. Menurut mereka, tidak ada sosialisasi dari Elnusa maupun aparat desa dan kecamatan terkait aktivitas pengeboran minyak di sekitar pemukiman mereka. Tidak masalah bagi warga, asal tidak membuat kerusakan.
“Kades waktu kami tanya soal itu, katanya itu program pemerintah. Kami tidak mau tahu soal itu Pak. Kami hanya ingin ganti kerusakan rumah kami,” tambah Kowi, selanjutnya mengatakan, Elnusa sudah selesai melakukan pengeboran sekitar sebulan lalu dan kini sudah berpindah ke wilayah Kasmaran dan Ulakpaceh, Kecamatan Lawangwetan. Dia berharap warga yang ada di sekitar wilayah ini juga berhati-hati terhadap pengaruh sesmik Elnusa. Tidak hanya membuat kerusakan pada bangunan, Elnusa juga dituding sudah menghancurkan jalan Km 1 Desa toman.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muba Ir Zulfakar mengatakan, sudah berulang kali mengingatkan dan memanggil pihak Elnusa terkait keluhan warga. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan. Saat ini pihaknya masih menyiapkan lankah tegas untuk mengatasi persoalan ini. Terlebih operasional Elnusa tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Distamben Muba, melainkan dari BP Migas.
“Kita akan menyiapkan langkah tegas untuk mengatasi persoalan ini. Mereka sudah kita panggil tapi belum ada tanggapan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada penyelesaian,” tegasnya. (her)
Puluhan warga Desa Toman, Kecamatan Babattoman, Kabupaten Musi Banyuasin kesal, lantaran bangunan rumah mereka retak-retak akibat getaran sesmik (pengeboman sumber minyak) yang dilakukan PT Elnusa di wilayah mereka. Senin (2/1), warga memaksa pihak Elnusa menemui mereka untuk mempertanggungjawabkan kerusakan tersebut, namun belum ada kejelasan.
“Kami sudah menghubungi pihak Elnusa untuk musyawarah dan minta kejelasan mengenai ganti rugi kerusakan. Tapi yang datang tidak berkompeten dan tidak bisa membuat keputusan. Kami beri waktu beberapa hari lagi, kalau masih tidak ada kejelasan warga siap mendatangi camp mereka,” ujar Endang, salah seorang warga yang ikut berkumpul untuk mengetahui kejelasan tentang ganti rugi kerusakan rumahnya akibat pengaruh sesmik dimaksud.
Mewakili warga yang hadir, Endang menjelaskan, PT Elnusa mulai melakukan pengeboran di wilayah mereka sejak September lalu. Lokasi titik pengeboran hanya sekitar 400 meter dari pemukiman atau rumah-rumah warga Desa Toman. Untuk mengetahui sumber minyak di lokasi tersebut, Elnusa harus mengebom pada kedalaman tertentu. Getaran dari pengeboman inilah yang memicu retaknya sejumlah bangunan milik warga.
“Bapak bisa lihat sendiri, dinding, bak mandi, teras, termasuk karpus atap rumah warga banyak yang retak. Beberapa bulan lalu pihak Elnusa sudah mengukur keretakan, dan sudah menandai dengan spidol. Tapi hanya sebatas itu, tidak ada komunikasi soal ganti rugi. Memangnya kami bodoh,” tambahnya.
Hal senada dikatakan, Ali warga lainnya. Dinding bangunan Mini Market miliknya tinggal menunggu waktu untuk roboh. Beberapa tanda pengukuran dari pihak Elnusa seperti yang dijelaskan Endang pun ada di sekitar keretakan dinding tersebut. Menurut dia, kedatanagan Elnusa untuk mengambil minyak di wilayah Babattoman tidak ada sosialisasi kepada masyarakat.
“Mereka tau-tau datang, dan sudah melakukan pengeboran. Maaf Pak, rumah kami dibangun dengan jerih payah sendiri dan tidak ada bantuan dari pemerintah atau siapa pun. Jangan perusahaan seenaknya saja membuat kerusakan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, warga menumpahkan segala persoalan yang ada. Menurut mereka, tidak ada sosialisasi dari Elnusa maupun aparat desa dan kecamatan terkait aktivitas pengeboran minyak di sekitar pemukiman mereka. Tidak masalah bagi warga, asal tidak membuat kerusakan.
“Kades waktu kami tanya soal itu, katanya itu program pemerintah. Kami tidak mau tahu soal itu Pak. Kami hanya ingin ganti kerusakan rumah kami,” tambah Kowi, selanjutnya mengatakan, Elnusa sudah selesai melakukan pengeboran sekitar sebulan lalu dan kini sudah berpindah ke wilayah Kasmaran dan Ulakpaceh, Kecamatan Lawangwetan. Dia berharap warga yang ada di sekitar wilayah ini juga berhati-hati terhadap pengaruh sesmik Elnusa. Tidak hanya membuat kerusakan pada bangunan, Elnusa juga dituding sudah menghancurkan jalan Km 1 Desa toman.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muba Ir Zulfakar mengatakan, sudah berulang kali mengingatkan dan memanggil pihak Elnusa terkait keluhan warga. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan. Saat ini pihaknya masih menyiapkan lankah tegas untuk mengatasi persoalan ini. Terlebih operasional Elnusa tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Distamben Muba, melainkan dari BP Migas.
“Kita akan menyiapkan langkah tegas untuk mengatasi persoalan ini. Mereka sudah kita panggil tapi belum ada tanggapan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada penyelesaian,” tegasnya. (her)
17 Satpam Terima Penghargaan Dari Kapolres Muba
Sekayu, SN
Sebanyak 17 Orang anggota Satuan Pengamanan (Satpam) dari perusahan pertambangan dan perkebunan, yakni 10 anggota dari PT Satria Ralesa Bumi Nusa (SRB), 3 anggota PT KMP, dan 2 anggota PT Pinago Utama, serta 2 anggota dari PT MBI menerima penghargaan dari Kapolres Musi Banyuasin (Muba) AKBP Toto Wibowo SKP.
Penghargaan yang diserahkan secara simbolis oleh Plt Sekda Muba Ir H M Hanafi MM ini disela-sela memperingati Hari Ulang Tahun ke- 31 Satpam yang digelar di lapangan Markas Polisi Resort (Polres) Muba, Senin (2/1)
“Penghargaan yang diberikan kepada 17 Satpam ini karena jasa dan dedikasi mereka yang telah membantu tugas Polres Muba dalam mengungkap kasus-kasus terutama kasus pencurian yang ada di wilayah Muba,” ujar Kapolres Muba dalam sambutannya usai memimpin Upacara HUT Satpam ke-31.
Dalam HUT Satpam ke-31 ini, Kapolres Muba juga membacakan amanah dari Kapolri Jenderal Polisi Drs Timur Pradopo yang mengharapkan dapat terus ditingkatkannya fungsi dan peran satpam pada penerapan industrial security dalam rangka intensifikasi kemitraan bersama Polri guna terpeliharannya Kamtibmas.
“Ini dilakukan untuk memberikan inovasi, semangat perubahan yang harus direalisasikan bersama dengan mengedepankan komitmen, kerja sama, dan konsistensi dari segenap anggota satuan pengamanan di Indonesia, dan seluruh Stakeholder dalam rangka mendapatkan pengakuan profesionalitas di bidang industrial security di Indonesia,” kata Toto membacakan amanah dari Kapolri.
Sementara mengenai pengungkapan kasus-kasus yang telah dilakukan oleh para satpam ini diantaranya, pengungkapan kasus pencurian terpal Pit (HDPE) di lokasi cluster Lais pada 17 Januari 2011 lalu, pengungkapan kasus pencurian pipa di YARD 18 Lais pada 28 Maret 2011, penungkapan kasus pencurian Tapping di lokasi Tempirai Utara pada 17 Juni 2011 serta beberapa kasus-kasus lainnya yang telah diungkap oleh 17 anggota Satpam ini.
Dalam kegiatan tersebut juga, selain ditampilkannya aktraksi dan senam borgol oleh 18 orang perwakilan Satpam, dan karateka binaan Kapolres Muba, serta juga diserahkan piala-piala lomba dalam rangka HUT Satpam ke-31 ini. (her)
Sebanyak 17 Orang anggota Satuan Pengamanan (Satpam) dari perusahan pertambangan dan perkebunan, yakni 10 anggota dari PT Satria Ralesa Bumi Nusa (SRB), 3 anggota PT KMP, dan 2 anggota PT Pinago Utama, serta 2 anggota dari PT MBI menerima penghargaan dari Kapolres Musi Banyuasin (Muba) AKBP Toto Wibowo SKP.
Penghargaan yang diserahkan secara simbolis oleh Plt Sekda Muba Ir H M Hanafi MM ini disela-sela memperingati Hari Ulang Tahun ke- 31 Satpam yang digelar di lapangan Markas Polisi Resort (Polres) Muba, Senin (2/1)
“Penghargaan yang diberikan kepada 17 Satpam ini karena jasa dan dedikasi mereka yang telah membantu tugas Polres Muba dalam mengungkap kasus-kasus terutama kasus pencurian yang ada di wilayah Muba,” ujar Kapolres Muba dalam sambutannya usai memimpin Upacara HUT Satpam ke-31.
Dalam HUT Satpam ke-31 ini, Kapolres Muba juga membacakan amanah dari Kapolri Jenderal Polisi Drs Timur Pradopo yang mengharapkan dapat terus ditingkatkannya fungsi dan peran satpam pada penerapan industrial security dalam rangka intensifikasi kemitraan bersama Polri guna terpeliharannya Kamtibmas.
“Ini dilakukan untuk memberikan inovasi, semangat perubahan yang harus direalisasikan bersama dengan mengedepankan komitmen, kerja sama, dan konsistensi dari segenap anggota satuan pengamanan di Indonesia, dan seluruh Stakeholder dalam rangka mendapatkan pengakuan profesionalitas di bidang industrial security di Indonesia,” kata Toto membacakan amanah dari Kapolri.
Sementara mengenai pengungkapan kasus-kasus yang telah dilakukan oleh para satpam ini diantaranya, pengungkapan kasus pencurian terpal Pit (HDPE) di lokasi cluster Lais pada 17 Januari 2011 lalu, pengungkapan kasus pencurian pipa di YARD 18 Lais pada 28 Maret 2011, penungkapan kasus pencurian Tapping di lokasi Tempirai Utara pada 17 Juni 2011 serta beberapa kasus-kasus lainnya yang telah diungkap oleh 17 anggota Satpam ini.
Dalam kegiatan tersebut juga, selain ditampilkannya aktraksi dan senam borgol oleh 18 orang perwakilan Satpam, dan karateka binaan Kapolres Muba, serta juga diserahkan piala-piala lomba dalam rangka HUT Satpam ke-31 ini. (her)
Kasus Leasing Paling Dominan
q YLKI Imbau Konsumen Pro Aktif
Palembang, SN
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Selatan RM Taufik Husni mengatakan, sepanjang 2011, pihaknya menerima 396 pengaduan konsumen.
Tahun kemarin, pengaduan ke YLKI sebanyak 393, dan didominasi kasus perumahan. Diikuti kemudian leasing, migas/elpiji, transportasi, dan jasa hiburan.
Adapun tahun 2011, pengaduan konsumen terhadap leasing menempati peringkat pertama. “Ada 41 pengaduan,” ujar Taufik, Senin (2/1) di kantornya.
Diikuti kemudian pengaduan layanan masyarakat (38 kasus), selular/undian/SMS (37 kasus)…selengkapnya lihat tabel.
Dari ratusan kasus itu, sekitar 75 persen sudah diselesaikan melalui mediasi dan advokasi. Sisanya tidak selesai karena kesalaha konsumen.
Menurut Taufik, konsumen mengeluhkan penarikan barang secara arogan oleh pihak leasing. Mereka dinilai tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah dan kemanusiaan.
Sebetulnya masyarakat atau pemakai produk leasing itu punya itikad baik untuk membayar. Tapi karena ada persoalan seperti keperluan keluarga atau musibah, pembayaran ke leasing jadi terlambat.
Yang jadi persoalan, pihak leasing, ujar Taufik, “Tanpa didahului surat peringatan pertama, keuda, dan ketiga, langsung mengambil paksa barang, dengan mengerahkan debt collector yang kadang tidak jelas.”
Taufik menyayangkan langkah ini. Seharusnya konsumen diberi peringatan dulu, diajak duduk bersama mencari solusi. “Jika konsumen membandel, seperti menjual atau melarikan barang, sebaiknya melapor ke kepolisian,” imbuh Taufik.
Di sisi lain, Taufik menyambut baik pro aktif masyarakat atau konsumen melapor ke YLKI. Meningkatnya pengaduan dari masyarakat, kata Taufik, mengindikasikan konsumen kini lebih cerdas dan mandiri dalam memilih barang serta telah mengerti akan hak mereka.
YLKI, kata Taufik, juga mengimbau konsumen untuk aktif melapor jika menemukan produk barang elektronik atau makanan dari luar, misal dari Cina, yang tidak ada keterangan dalam bahasa Indonesia, berlabel halal atau sesuai Standar Nasional Indonesia.
“Sangat berbahaya jika tidak ada keterangan berbahasa Indonesia, terutama untuk produk makanan dan kesehatan,” ujar Taufik, seraya meminta pihak terkait juga mempersempit ruang gerak barang yang tidak berstandar internasional masuk ke Indonesia.
“Pengawasan harus dimulai dari hulunya, pintu masuknya barang-barang tersebut.” Taufik menambahkan, tahun ini pihaknya juga membuka layanan kontak pengaduan baru. Selain nomor pengaduan (0711) 319887, konsumen bisa juga menelepon di nomor (0711) 354444.
“Silahkan konsumen melapor jika menemukan ada pelanggaran hak maupun produk yang tidak berbahasa Indonesia,” kata Taufik.(win)
Palembang, SN
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Selatan RM Taufik Husni mengatakan, sepanjang 2011, pihaknya menerima 396 pengaduan konsumen.
Tahun kemarin, pengaduan ke YLKI sebanyak 393, dan didominasi kasus perumahan. Diikuti kemudian leasing, migas/elpiji, transportasi, dan jasa hiburan.
Adapun tahun 2011, pengaduan konsumen terhadap leasing menempati peringkat pertama. “Ada 41 pengaduan,” ujar Taufik, Senin (2/1) di kantornya.
Diikuti kemudian pengaduan layanan masyarakat (38 kasus), selular/undian/SMS (37 kasus)…selengkapnya lihat tabel.
Dari ratusan kasus itu, sekitar 75 persen sudah diselesaikan melalui mediasi dan advokasi. Sisanya tidak selesai karena kesalaha konsumen.
Menurut Taufik, konsumen mengeluhkan penarikan barang secara arogan oleh pihak leasing. Mereka dinilai tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah dan kemanusiaan.
Sebetulnya masyarakat atau pemakai produk leasing itu punya itikad baik untuk membayar. Tapi karena ada persoalan seperti keperluan keluarga atau musibah, pembayaran ke leasing jadi terlambat.
Yang jadi persoalan, pihak leasing, ujar Taufik, “Tanpa didahului surat peringatan pertama, keuda, dan ketiga, langsung mengambil paksa barang, dengan mengerahkan debt collector yang kadang tidak jelas.”
Taufik menyayangkan langkah ini. Seharusnya konsumen diberi peringatan dulu, diajak duduk bersama mencari solusi. “Jika konsumen membandel, seperti menjual atau melarikan barang, sebaiknya melapor ke kepolisian,” imbuh Taufik.
Di sisi lain, Taufik menyambut baik pro aktif masyarakat atau konsumen melapor ke YLKI. Meningkatnya pengaduan dari masyarakat, kata Taufik, mengindikasikan konsumen kini lebih cerdas dan mandiri dalam memilih barang serta telah mengerti akan hak mereka.
YLKI, kata Taufik, juga mengimbau konsumen untuk aktif melapor jika menemukan produk barang elektronik atau makanan dari luar, misal dari Cina, yang tidak ada keterangan dalam bahasa Indonesia, berlabel halal atau sesuai Standar Nasional Indonesia.
“Sangat berbahaya jika tidak ada keterangan berbahasa Indonesia, terutama untuk produk makanan dan kesehatan,” ujar Taufik, seraya meminta pihak terkait juga mempersempit ruang gerak barang yang tidak berstandar internasional masuk ke Indonesia.
“Pengawasan harus dimulai dari hulunya, pintu masuknya barang-barang tersebut.” Taufik menambahkan, tahun ini pihaknya juga membuka layanan kontak pengaduan baru. Selain nomor pengaduan (0711) 319887, konsumen bisa juga menelepon di nomor (0711) 354444.
“Silahkan konsumen melapor jika menemukan ada pelanggaran hak maupun produk yang tidak berbahasa Indonesia,” kata Taufik.(win)
Kasus Mesuji, Cermin Rakyat Anarkis, dan Tak Terkendali
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
BUMI Indonesia kita tercinta saat ini makin terpuruk. Di tengah bencana alam yang terus terjadi dan ekonomi rakyat kelas bawah yang masih terpuruk, emosi masyarakat makin meningkat.
Menyatakan kesimpulan ini bukan tanpa alasan, karena lihatlah dari cara warga menyelesaikan masalah dan sikap terhadap orang yang bermasalah dengan hukum. Main hakim sendiri, emosi tak terkendali, sampai akhirnya bantrokan antar kelompok, kampung, desa, bahkan antar provinsi sering kita dengar.
Dalam banyak peristiwa, seakan rakyat tak percaya lagi dengan aparat dan perangkat hukumnya, hingga membuahkan aksi main hakim sendiri dan rakyat bertindak anarkis.
Seperti kasus Mesuji yang sempat lama terpendam. Ini semua cerminan rakyat makin anarkis dan tak percaya lagi dengan pemerintah. Oknum aparat juga menyelesaikan dengan cara tak benar, hingga rakyat kecil yang jadi korban.
Aksi yang menewaskan belasan warga ini sangat disesalkan, apalagi pemicunya karena hal yang sepele. Memang miris, mengherankan, dan sangat menyedihkan. Multi komplek masalah menghinggapi Negeri ini, makin parahnya lagi persoalan-persoalan yang ada tak ada yang diselesaikan serius dan tuntas.
Ujung-ujungnya kekecewaan yang ada di rakyat. Khalayak apatis dan seperti putus asa dengan penguasa dan tindakan aparat, hal ini membuahkan aksi main hakim sendiri. Saat ini aksi main hakim sendiri sudah berada di titik yang mengkhawatirkan.
Apa yang terjadi di rakyat sendiri dipengaruhi sifat frustasi masyarakat terhadap kondisi bangsa yang morat marit. Terutama sektor perekonomian yang tak kunjung membaik dan kian menghimpit.
Tak luput juga kekecewaan terhadap supremasi hukum. Bila kita amati, aksi ini banyak dilakukan warga dengan ekonomi kurang mampu. Rakyat kecewa dengan kondisi saat ini, sudah miskin, pemerintah seakan tak pernah mendengar dengan keluhan mereka. Nah saat ada masalah atau konflik, emosi rakyat sangat cepat tersulut. Walaupun begitu, aksi main hakim sendiri tetap tak diperbolehkan. Karena cara itu telah mengabaikan norma-norma dan aturan hukum yang sudah ditata di Republik ini.
Kita berharap kasus ini cepat dituntaskan.Siapapun yang bersalah harus berhadapan dengan hukum. Hal ini penting ditegakkan agar hukum bisa disegani dan tidak dianggap sebelah mata. (***)
Lebihi Kapasitas, Truk Dilarang Melintas
Palembang, SN
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Masripin Thoyib mengatakan, Gubernur Sumatera Selatan melarang truk bermuatan batu bara melebih kapasitas melintas di Kota Palembang. “Kebijakan ini untuk mengantisipasi kemacetan dan kecelakaan di kota ini,” ujar Masripin, saat dibincangi seusai menghadiri acara di PDAM Tirta Musi, Senin (02/01/12).
Ia mengatakan surat edaran Gubernur terkait pelarangan ini mulai diberlakukan mulai 1 Januari 2012. Dalam surat itu, “Truk batu bara yang bermuatan lebih dari 200 ribu ton dilarang melintas Kota Palembang,” sebut Masripin.
Pelarangan truk over kapasitas juga untuk mengurangi beban Jembatan Musi II. Selama ini truk batu bara kerap melintas di jembatan alternatif itu.
Masripin mengatakan dinasnya akan menindak tegas sopir truk yang membangkang dengan aturan ini. “Sanksinya, akan kita usir ke luar Palembang, atau ditilang.”
Masripin menambahkan, angkutan batu bara juga disepakati dilarang melintas di jalan dalam kota Palembang mulai pukul 6 pagi hingga pukl 6 sore.
Jika aturan ini dilanggar, angkutan dihentikan dan dilarang beroperasi sampai batas waktu yang ditentukan, yakni pukul 6 sore.
“Kendaraan itu dikandangkan dulu di Terminal Karya Jaya. Setelah itu, lewat jam 6 sore baru boleh berjalan lagi,” ujar Masripin pula.(win)
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Masripin Thoyib mengatakan, Gubernur Sumatera Selatan melarang truk bermuatan batu bara melebih kapasitas melintas di Kota Palembang. “Kebijakan ini untuk mengantisipasi kemacetan dan kecelakaan di kota ini,” ujar Masripin, saat dibincangi seusai menghadiri acara di PDAM Tirta Musi, Senin (02/01/12).
Ia mengatakan surat edaran Gubernur terkait pelarangan ini mulai diberlakukan mulai 1 Januari 2012. Dalam surat itu, “Truk batu bara yang bermuatan lebih dari 200 ribu ton dilarang melintas Kota Palembang,” sebut Masripin.
Pelarangan truk over kapasitas juga untuk mengurangi beban Jembatan Musi II. Selama ini truk batu bara kerap melintas di jembatan alternatif itu.
Masripin mengatakan dinasnya akan menindak tegas sopir truk yang membangkang dengan aturan ini. “Sanksinya, akan kita usir ke luar Palembang, atau ditilang.”
Masripin menambahkan, angkutan batu bara juga disepakati dilarang melintas di jalan dalam kota Palembang mulai pukul 6 pagi hingga pukl 6 sore.
Jika aturan ini dilanggar, angkutan dihentikan dan dilarang beroperasi sampai batas waktu yang ditentukan, yakni pukul 6 sore.
“Kendaraan itu dikandangkan dulu di Terminal Karya Jaya. Setelah itu, lewat jam 6 sore baru boleh berjalan lagi,” ujar Masripin pula.(win)
Pemerintah Mulai Diberlakukan Enam Hari Kerja
Empat Lawang, SN
Inspeksi mendadak (sidak) di hari pertama kerja usai tahun Baru 2012 dan memasuki penerapan enam hari kerja, pemerintah Empat Lawang masih mendapati beberapa pegawai yang dinilai kurang disiplin. Tentu saja hal itu akan diberlakukan sanksi sesuai dengan aturan bagi pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan.
“Masih ada beberapa pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan, mereka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan aturan,”kata Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri usai sidak ke dinas, badan, kantor Pemkab Empat Lawang, Senin (2/1).
Sambung HBA, pihaknya merasa sedikit lega dengan kedisiplinan di Empat Lawang yang menunjukkan adanya peningkatan. Yang sebelumnya tidak masuk tanpa keterangan masih banyak, namun kini sudah berangsur memperhatikannya. Kendatipun masih ada beberapa pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan, akan tetapi sebagian besar dari mereka telah memberikan surat izin ataupun surat keterangan menandakan bahwa mereka tidak masuk lantaran sakit, izin, maupun sebagainya. Setidaknya hal ini yang mesti diperhatikan bagi pegawai, bila tidak bisa masuk kerja harus memberikan surat izin, keterangan, dan sebagainya. Karena ya itu tadi, dunia kerja bagi pemerintah itu ada aturannya.
“Namun jangan sampai mengakali hanya bermodalkan surat izin ataupun surat keterangan lantas dengan mudahnya sering tidak masuk kerja. Bisa jadi suatu waktu pihaknya akan mengecek langsung ke lapangan,” tuturnya.
Lebih jauh HBA mengingatkan, pemerintah Empat Lawang telah menerapkan enam hari kerja bagi pegawai di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati. Sebagaimana telah dikirimkan surat edaran ke seluruh dinas, badan, kantor masuk kerja seperti biasa dan pulang pada pukul 14.00 WIB. Kecuali pada hari Jumat yang pulang lebih cepat, karena umat Islam hendak melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka dari itu patut diperhatikan bagi PNS di Empat Lawang untuk menaatinya. Karena bisa jadi dalam waktu tertentu pihaknya akan kembali turun ke dinas, badan, kantor memastikan pegawai di Empat Lawang melaksanakan tugasnya dengan maksimal.
“Saat ini sudah diterapkan enam hari kerja dengan pulang lebih cepat pada pukul 14.00 WIB. Nanti kapan-kapan kita pantau pada hari Sabtu, tentu di waktu yang dirahasiakan,” pungkasnya. (eko)
Inspeksi mendadak (sidak) di hari pertama kerja usai tahun Baru 2012 dan memasuki penerapan enam hari kerja, pemerintah Empat Lawang masih mendapati beberapa pegawai yang dinilai kurang disiplin. Tentu saja hal itu akan diberlakukan sanksi sesuai dengan aturan bagi pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan.
“Masih ada beberapa pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan, mereka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan aturan,”kata Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri usai sidak ke dinas, badan, kantor Pemkab Empat Lawang, Senin (2/1).
Sambung HBA, pihaknya merasa sedikit lega dengan kedisiplinan di Empat Lawang yang menunjukkan adanya peningkatan. Yang sebelumnya tidak masuk tanpa keterangan masih banyak, namun kini sudah berangsur memperhatikannya. Kendatipun masih ada beberapa pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan, akan tetapi sebagian besar dari mereka telah memberikan surat izin ataupun surat keterangan menandakan bahwa mereka tidak masuk lantaran sakit, izin, maupun sebagainya. Setidaknya hal ini yang mesti diperhatikan bagi pegawai, bila tidak bisa masuk kerja harus memberikan surat izin, keterangan, dan sebagainya. Karena ya itu tadi, dunia kerja bagi pemerintah itu ada aturannya.
“Namun jangan sampai mengakali hanya bermodalkan surat izin ataupun surat keterangan lantas dengan mudahnya sering tidak masuk kerja. Bisa jadi suatu waktu pihaknya akan mengecek langsung ke lapangan,” tuturnya.
Lebih jauh HBA mengingatkan, pemerintah Empat Lawang telah menerapkan enam hari kerja bagi pegawai di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati. Sebagaimana telah dikirimkan surat edaran ke seluruh dinas, badan, kantor masuk kerja seperti biasa dan pulang pada pukul 14.00 WIB. Kecuali pada hari Jumat yang pulang lebih cepat, karena umat Islam hendak melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka dari itu patut diperhatikan bagi PNS di Empat Lawang untuk menaatinya. Karena bisa jadi dalam waktu tertentu pihaknya akan kembali turun ke dinas, badan, kantor memastikan pegawai di Empat Lawang melaksanakan tugasnya dengan maksimal.
“Saat ini sudah diterapkan enam hari kerja dengan pulang lebih cepat pada pukul 14.00 WIB. Nanti kapan-kapan kita pantau pada hari Sabtu, tentu di waktu yang dirahasiakan,” pungkasnya. (eko)
Realisasi ADD Tidak Transparan
Muaradua, SN
Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) secara factual yang turun pada sejumlah desa masih terkesan tidak transparan. Akibatnya ADD banyak bermasalah hasil fisik pembangunan yang tidak jelas dan tidak jarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan berakhir diprotes warga.
"ADD Pemerintah Kabupaten OKU Selatan yang diharapkan agar betul-betul dipergunakan untuk pembangunan yang bermanfaat dan dirasakan langsung masyarakat hendaknya menjadi perhatian dari semua pihak,” kata Suwito anggota DPRD OKU Selatan.
Menurutnya, kurangnya pengawasan dalam hal penggunaan ADD menyebabkan terjadi distorsi terhadap penggunaannya, sehingga diperlukan adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan penggunaannya. "Jangan dengan semakin banyak bantuan dari pemerintah pusat dan daerah semakin banyak pula melahirkan jiwa-jiwa koruptor yang baru,” tegasnya.
Dia menambahkan, pertanggungjawaban penggunaan dana ADD juga harus jelas danakurat. Ia berharap tidak ada toleransi apapun terhadap pejabat desa atau siapapun yang
didapati menyelewengkan dana ADD untuk keperluan yang tidak jelas.
“Kita harapkan kepada Pemkab OKU Selatan dalam melakukan pengawasan dan pengontrolan, evaluasi terhadap dana ADD berjalan, hasil fisik pembangunan di setiap desa yang menggunakan dana ADD, harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga keberhasilan pembangunan masing-masing desa dengan dana ADD bisa mencitrakan, bahwa para pejabat desa dan Pemkab OKU Selatan memiliki jiwa pengabdian tinggi. Masyarakat jangan sungkan-sungkan atau takut untuk melaporkan jika ada kejanggalan-kejanggalan dalam penggunaan dana ADD kepada yang berwajib untuk diproses hukum. Karena pengawasan dana ADD merupakan tanggung jawab bersama,” terangnya. (dan)
Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) secara factual yang turun pada sejumlah desa masih terkesan tidak transparan. Akibatnya ADD banyak bermasalah hasil fisik pembangunan yang tidak jelas dan tidak jarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan berakhir diprotes warga.
"ADD Pemerintah Kabupaten OKU Selatan yang diharapkan agar betul-betul dipergunakan untuk pembangunan yang bermanfaat dan dirasakan langsung masyarakat hendaknya menjadi perhatian dari semua pihak,” kata Suwito anggota DPRD OKU Selatan.
Menurutnya, kurangnya pengawasan dalam hal penggunaan ADD menyebabkan terjadi distorsi terhadap penggunaannya, sehingga diperlukan adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan penggunaannya. "Jangan dengan semakin banyak bantuan dari pemerintah pusat dan daerah semakin banyak pula melahirkan jiwa-jiwa koruptor yang baru,” tegasnya.
Dia menambahkan, pertanggungjawaban penggunaan dana ADD juga harus jelas danakurat. Ia berharap tidak ada toleransi apapun terhadap pejabat desa atau siapapun yang
didapati menyelewengkan dana ADD untuk keperluan yang tidak jelas.
“Kita harapkan kepada Pemkab OKU Selatan dalam melakukan pengawasan dan pengontrolan, evaluasi terhadap dana ADD berjalan, hasil fisik pembangunan di setiap desa yang menggunakan dana ADD, harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga keberhasilan pembangunan masing-masing desa dengan dana ADD bisa mencitrakan, bahwa para pejabat desa dan Pemkab OKU Selatan memiliki jiwa pengabdian tinggi. Masyarakat jangan sungkan-sungkan atau takut untuk melaporkan jika ada kejanggalan-kejanggalan dalam penggunaan dana ADD kepada yang berwajib untuk diproses hukum. Karena pengawasan dana ADD merupakan tanggung jawab bersama,” terangnya. (dan)
Kelurahan Terima Bantuan Operasional Motor
Muara Enim, SN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim menyerahkan 16 unit bantuan kendaraan dinas roda dua bagi kelurahan yang ada dalam Kabupaten Muara Enim. Kegiatan tersebut berpusat di halaman kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Senin (2/1).
"Dengan bantuan ini diharapkan kegiatan operasional yang ada di masing-masing kelurahan dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih baik serta memuaskan masyarakat," ujar Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Muara Enim, Andy Wijaya usai kegiatan penyerahan bantuan kendaraan dinas.
Andy mengatakan dari 16 unit kendaraan tersebut, sebanyak tiga unit di serahkan bagi kelurahan yang ada di Kecamatan Lawang Kidul, enam unit untuk Kelurahan dalam Kecamatan Muara Enim, enam unit bagi Kelurahan Dalam Kecamatan Talang Ubi serta satu unit bagi Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang.
“Tak hanya itu, pihak Pemkab juga membagikan satu unit kendaraan dinas roda dua bagi Setda Kabupaten Muara Enim dan satu unit untuk pinjam pakai bagi operasional Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Muara Enim,” terangnya.
Dilanjutkan Andy, pembagian bantuan kendaraan dinas roda dua ini, diupayakan akan dilakukan secara bergulir bagi setiap kelurahan yang ada. Sehingga, dapat menjadi motivasi bagi peningkatan kinerja pihak aparatur yang ada.
"Bantuan ini berasal dari APBD Kabupaten Muara Enim 2011. Nantinya pada tahun-tahun kedepan, kita berharap program bantuan ini dapat terus di gulirkan," ungkap dia. (yud)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim menyerahkan 16 unit bantuan kendaraan dinas roda dua bagi kelurahan yang ada dalam Kabupaten Muara Enim. Kegiatan tersebut berpusat di halaman kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Senin (2/1).
"Dengan bantuan ini diharapkan kegiatan operasional yang ada di masing-masing kelurahan dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih baik serta memuaskan masyarakat," ujar Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Muara Enim, Andy Wijaya usai kegiatan penyerahan bantuan kendaraan dinas.
Andy mengatakan dari 16 unit kendaraan tersebut, sebanyak tiga unit di serahkan bagi kelurahan yang ada di Kecamatan Lawang Kidul, enam unit untuk Kelurahan dalam Kecamatan Muara Enim, enam unit bagi Kelurahan Dalam Kecamatan Talang Ubi serta satu unit bagi Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang.
“Tak hanya itu, pihak Pemkab juga membagikan satu unit kendaraan dinas roda dua bagi Setda Kabupaten Muara Enim dan satu unit untuk pinjam pakai bagi operasional Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Muara Enim,” terangnya.
Dilanjutkan Andy, pembagian bantuan kendaraan dinas roda dua ini, diupayakan akan dilakukan secara bergulir bagi setiap kelurahan yang ada. Sehingga, dapat menjadi motivasi bagi peningkatan kinerja pihak aparatur yang ada.
"Bantuan ini berasal dari APBD Kabupaten Muara Enim 2011. Nantinya pada tahun-tahun kedepan, kita berharap program bantuan ini dapat terus di gulirkan," ungkap dia. (yud)
Parkir di Pagaralam Square Wajib Bawa STNK
Pagaralam, SN
Pengelola parkir Pagaralam Square (PS), memberlakukan aturan bagi pemilik kendaraan, harus membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), saat berbelanja ditempat tersebut.
"Saat ini warga Kota Pagaralam yang ingin berkunjung ke Pagaralam Square (PS) untuk berbelanja harus membawa STNK. Pasalnya pihak menajemen PS memberlakukan aturan baru," kata Kepala Pengamanan PS Wancik, Senin (2/1).
Menurutnya, peraturan ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan akan aksi pencurian kendaraan bermotor, terutama bagi pengunjung yang membawa kendaraan roda dua dan parkir di kawasan PS.
"Kita berlakukan untuk meminimalisir terjadinya pencurian kendaraan beermotor. Kalau ada pengunjung yang tidak menunjukan STNK, maka sepeda motor ditahan atau diberi waktu untuk mengambil surat-menyurat tersebut. Kalau tidak sepeda motor tersebut akan diserahkan ke kantor polisi, karena dikhawatirkan terjadi pencurian kendaraan bermotor," ungkapnya.
Ia menambahkan, peraturan ini diberlakukan sudah sejak beberapa hari lalu, hal itu karena saat ini kasus pencurian motor diparkiran cukup meningkat.
Lanjutnya, bagi pengunjung yang bisa menunjukan STNK parkir digratiskan. "Kita ingin agar pengunjung merasa aman dengan adanya peraturaan tersebut meninggalkan motor saat berbelanja ditempat kami," ungkapnya.
Sementara itu Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin mengatakan, memang peran serta semua pihak akan dapat meningkatkan pengamanan lingkungan dan tempat keramaian seperti PS dan sumpermarket lainnya.
"Perlunya peran serta masyarakat akan dapat mendukung terciptanya Kantibmas, termasuk keamanan lingkungan dengan Siskamling," ungkapnya. (asn)
Pengelola parkir Pagaralam Square (PS), memberlakukan aturan bagi pemilik kendaraan, harus membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), saat berbelanja ditempat tersebut.
"Saat ini warga Kota Pagaralam yang ingin berkunjung ke Pagaralam Square (PS) untuk berbelanja harus membawa STNK. Pasalnya pihak menajemen PS memberlakukan aturan baru," kata Kepala Pengamanan PS Wancik, Senin (2/1).
Menurutnya, peraturan ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan akan aksi pencurian kendaraan bermotor, terutama bagi pengunjung yang membawa kendaraan roda dua dan parkir di kawasan PS.
"Kita berlakukan untuk meminimalisir terjadinya pencurian kendaraan beermotor. Kalau ada pengunjung yang tidak menunjukan STNK, maka sepeda motor ditahan atau diberi waktu untuk mengambil surat-menyurat tersebut. Kalau tidak sepeda motor tersebut akan diserahkan ke kantor polisi, karena dikhawatirkan terjadi pencurian kendaraan bermotor," ungkapnya.
Ia menambahkan, peraturan ini diberlakukan sudah sejak beberapa hari lalu, hal itu karena saat ini kasus pencurian motor diparkiran cukup meningkat.
Lanjutnya, bagi pengunjung yang bisa menunjukan STNK parkir digratiskan. "Kita ingin agar pengunjung merasa aman dengan adanya peraturaan tersebut meninggalkan motor saat berbelanja ditempat kami," ungkapnya.
Sementara itu Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin mengatakan, memang peran serta semua pihak akan dapat meningkatkan pengamanan lingkungan dan tempat keramaian seperti PS dan sumpermarket lainnya.
"Perlunya peran serta masyarakat akan dapat mendukung terciptanya Kantibmas, termasuk keamanan lingkungan dengan Siskamling," ungkapnya. (asn)
50-an Psikolog Belum Dibayar Panitia SEA Games
Jakarta, SN
50-an Psikolog belum dibayar panitia SEA Games. Mereka pun mengadu lewat surat pembaca Kompas edisi Senin (2/1). Di sana ditulis mereka belum mendapat imbalan yang dijanjikan panitia SEA Games.
"Kini pesta sudah selesai dan meninggalkan tanda tanya besar di benak psikolog yang sudah bekerja keras dari pagi hingga malam, karena hingga saat ini pembayaran jasa belum juga diterima. Masih ingatkah panitia terhormat pada utangnya terhadap psikolog?" tulis Ninuk dan Joy yang mengatasnamakan psikolog.
Tidak jelas disebutkan berapa nilai kontrak yang belum dibayarkan panitia SEA Games. Para psikolog itu bekerja sejak Juli 2011 dan mereka bertugas membantu seleksi petugas SEA Games seperti liasion officer, pekerja administrasi, dan teknisi lapangan.
Sayangnya Ketua Harian INASOC (Indonesia SEA Games Organising Committee) Rachmat Gobel belum bisa memberikan konfirmasi. detikcom sudah mencoba menghubungi telepon selulernya namun tidak diangkat, konfirmasi lewat SMS juga belum mendapat balasan.
Namun keterangan kepastian soal pembayaran diberikan Menpora Andi Mallarangeng. Menurut Andi, sepenuhnya pembayaran bagi para psikolog itu tanggung jawab INASOC, dan akan sesegera mungkin dituntaskan.
"Sedang dalam proses menyelesaikan semuanya. Kita harapkan bisa selesai segera mungkin. Selesai SEA Games INASOC melakukan rapat-rapat untuk melakukan penyelesaian karena banyak sekali yang harus diselesaikan. Semua tanggung jawab pasti akan diselesaikan," kata Andi. (ndr/nrl)
50-an Psikolog belum dibayar panitia SEA Games. Mereka pun mengadu lewat surat pembaca Kompas edisi Senin (2/1). Di sana ditulis mereka belum mendapat imbalan yang dijanjikan panitia SEA Games.
"Kini pesta sudah selesai dan meninggalkan tanda tanya besar di benak psikolog yang sudah bekerja keras dari pagi hingga malam, karena hingga saat ini pembayaran jasa belum juga diterima. Masih ingatkah panitia terhormat pada utangnya terhadap psikolog?" tulis Ninuk dan Joy yang mengatasnamakan psikolog.
Tidak jelas disebutkan berapa nilai kontrak yang belum dibayarkan panitia SEA Games. Para psikolog itu bekerja sejak Juli 2011 dan mereka bertugas membantu seleksi petugas SEA Games seperti liasion officer, pekerja administrasi, dan teknisi lapangan.
Sayangnya Ketua Harian INASOC (Indonesia SEA Games Organising Committee) Rachmat Gobel belum bisa memberikan konfirmasi. detikcom sudah mencoba menghubungi telepon selulernya namun tidak diangkat, konfirmasi lewat SMS juga belum mendapat balasan.
Namun keterangan kepastian soal pembayaran diberikan Menpora Andi Mallarangeng. Menurut Andi, sepenuhnya pembayaran bagi para psikolog itu tanggung jawab INASOC, dan akan sesegera mungkin dituntaskan.
"Sedang dalam proses menyelesaikan semuanya. Kita harapkan bisa selesai segera mungkin. Selesai SEA Games INASOC melakukan rapat-rapat untuk melakukan penyelesaian karena banyak sekali yang harus diselesaikan. Semua tanggung jawab pasti akan diselesaikan," kata Andi. (ndr/nrl)
Truk Batubara Rusak Jalan Menuju TAA
Palembang, SN
Buruknya kondisi jalan menuju Tanjung Api-api (TAA) membuat Dewan Sumsel berang. Itu sebabnya, dewan akan memanggil Dinas Perhubungan dan PU untuk memastikan penyebab kerusakan dan jalan keluarnya.
Demikian diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi. Menurutnya, kerusakan jalan mulai terjadi dari simpang bandara tepatnya di KM 15 hingga KM 30. Sepanjang jalan tersebut banyak lubang dan jalan hancur, sehingga sangat menghawatirkan.
”Kondisi ini akibat truk batubara yang melintas setiap hari, beban yang dibawa didipastikan melampaui kemampuan jalan yang hanya 12 ton hingga 15 ton. Sedangkan kendaraan itu mencapai 30 ton, artinya sudah over kapasitas,” tegasnya.
Yudha mengatakan, melihat kondisi rusak parah itu dewan akan memanggil pihak terkait dan mempertanyakan komitmen mereka. Sesuai Pergub yang mengatur larangan melintas mulai 1 Januari, maka aturan yang dimuat juga harus jelas.
”Kita minta dalam aturannya itu harus jelas isi pelarangan yang termasuk dalam Pergub, baik lokasi larangan, maupun beban angkut,” ungkap Politisi PDI Perjuangan itu.
Pria berkacamata itu menambahkan, sejauh ini daerah masih menanggung beban untuk perawatannya. Sebab statusnya masih belum jelas. Namun, perawatannya masuk ke APBD Sumsel.
”Kita masih mengupayakan agar jalan akses TAA bisa masuk jalan nasional, jadi anggarannya bisa dibebankan kepada pusat. Namun, keinginan itu masih harus menunggu sampai TAA bisa menjadi jalan penghubung antar provinsi dengan cara menyelesaikan pelabuhan lautnya,” tutup Yudha.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha jasa Angkutan (Apjat) mengkritik kebijakan gubernur yang melarang truk-truk batubara bermuatan 8 ton keatas untuk beroperasional mulai 1 Januari 2012.
Dalam surat keputusan (SK) gubernur 1018/Jan/2011 kurang lebih menerangkan bahwa mulai 1 Januari truk batubara diatas 12 ton tidak diperbolehkan lagi melintasi jalan umum, kemudian mulai 1 Maret 2012, seluruh truk batubara tidak diperbolehkan melintasi jalan umum.
"Akibat SK ini, kami sebagai pengusaha angkutan sangat dirugikan, karena otomatis mulai 1 Januari truk fuso yang kami miliki harus dikandangkan, padahal untuk satu fuso saja, kami harus mengeluarkan uang hingga Rp 800 juta," ungkap Ketua Apjat, Chairudin Yusuf, Senin (2/1).
"Apakah tidak ada solusi lain, kecuali yang tertulis di SK gubernur. Kami siap duduk bareng untuk mencari win-win solution mengatasi permasalahan ini," harap Chairudin. (awj)
Buruknya kondisi jalan menuju Tanjung Api-api (TAA) membuat Dewan Sumsel berang. Itu sebabnya, dewan akan memanggil Dinas Perhubungan dan PU untuk memastikan penyebab kerusakan dan jalan keluarnya.
Demikian diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi. Menurutnya, kerusakan jalan mulai terjadi dari simpang bandara tepatnya di KM 15 hingga KM 30. Sepanjang jalan tersebut banyak lubang dan jalan hancur, sehingga sangat menghawatirkan.
”Kondisi ini akibat truk batubara yang melintas setiap hari, beban yang dibawa didipastikan melampaui kemampuan jalan yang hanya 12 ton hingga 15 ton. Sedangkan kendaraan itu mencapai 30 ton, artinya sudah over kapasitas,” tegasnya.
Yudha mengatakan, melihat kondisi rusak parah itu dewan akan memanggil pihak terkait dan mempertanyakan komitmen mereka. Sesuai Pergub yang mengatur larangan melintas mulai 1 Januari, maka aturan yang dimuat juga harus jelas.
”Kita minta dalam aturannya itu harus jelas isi pelarangan yang termasuk dalam Pergub, baik lokasi larangan, maupun beban angkut,” ungkap Politisi PDI Perjuangan itu.
Pria berkacamata itu menambahkan, sejauh ini daerah masih menanggung beban untuk perawatannya. Sebab statusnya masih belum jelas. Namun, perawatannya masuk ke APBD Sumsel.
”Kita masih mengupayakan agar jalan akses TAA bisa masuk jalan nasional, jadi anggarannya bisa dibebankan kepada pusat. Namun, keinginan itu masih harus menunggu sampai TAA bisa menjadi jalan penghubung antar provinsi dengan cara menyelesaikan pelabuhan lautnya,” tutup Yudha.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha jasa Angkutan (Apjat) mengkritik kebijakan gubernur yang melarang truk-truk batubara bermuatan 8 ton keatas untuk beroperasional mulai 1 Januari 2012.
Dalam surat keputusan (SK) gubernur 1018/Jan/2011 kurang lebih menerangkan bahwa mulai 1 Januari truk batubara diatas 12 ton tidak diperbolehkan lagi melintasi jalan umum, kemudian mulai 1 Maret 2012, seluruh truk batubara tidak diperbolehkan melintasi jalan umum.
"Akibat SK ini, kami sebagai pengusaha angkutan sangat dirugikan, karena otomatis mulai 1 Januari truk fuso yang kami miliki harus dikandangkan, padahal untuk satu fuso saja, kami harus mengeluarkan uang hingga Rp 800 juta," ungkap Ketua Apjat, Chairudin Yusuf, Senin (2/1).
"Apakah tidak ada solusi lain, kecuali yang tertulis di SK gubernur. Kami siap duduk bareng untuk mencari win-win solution mengatasi permasalahan ini," harap Chairudin. (awj)
Senin, 02 Januari 2012
Tahun 2012 Angkutan Batubara Diatur Tegas
* Banyak Capaian Positif Untuk Sumsel
* Penyelesaian Hutang SEA Games Dilakukan
Palembang, SN
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin memaparkan sejumlah pencapaian dan aspek-aspek penting di tahun 2011 dan rencana di tahun 2012. Diantaranya pengaturan tegas untuk angkutan batubara yang membuat kemacetan luar biasa. Selain itu diatur dan disegerakan penyelesaian hutang SEA Games.
Hal ini disampaikan di hadapan wartawan media massa cetak dan elektronik pada Konferensi Pers Akhir Tahun Gubernur Sumsel di Griya Agung Palembang, Sabtu (31/1) malam.
Alex Noerdin melontarkan beberapa wacana, salah satunya masalah konflik lahan yang ada di Sumsel sekitar 50 kasus konflik lahan, Pemerintah Provinsi Sumsel memprioritaskan 50 persen terselesaikan (rampung tahun 2013).
"Masih banyak pekerjaan rumah yang dilakukan Pemprov Sumsel. Kita akan menyelesaikan konflik lahan ini selesai dari 50 kasus lahan, prioritaskan 50 persen harusdiselesaikan pada akhir 2013," ujarnya.
Dijelaskannya, pemrintah mencatat ada sekitar 50 kasus konflik lahan yang terjadi di OKI, Ogan Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Persoalan ini akan segera dicarikan solusinya dengan melibatkan para pihak. “Karena ada preseden penyelesaian kasus Bima, maka pemerintah terus bertekad menyelesaikan konflik tersebut,” ungkapnya.
Alex juga menuturkan, Program Rumah Murah, khususnya Rumah Murah Tipe 21, yang saat ini kelangsungannya terhalang UU No. 1 Tahun 2011 produk Kemenpera.
“Pemprov Sumsel tengah mencarikan solusi atas persoalan ini. Terlebih di dalamnya, memuat larangan pembuatan rumah tipe 21 bagi masyarakat," katanya.
Alex juga mengklarifikasi, terkait isu bahwa Gubernur Sumsel terkesan tidak sigap, dalam melarang angkutan batubara di jalan umum, karena Gubernur memiliki usaha angkutan atau pertambangan batubara, maka dirinya perlu menegaskan beberapa hal.
“Gubernur Sumsel ataupun keluarganya tidak punya satu usaha pun yang bergerak di bidang tambang batubara. Masih adanya angkutan batubara yang melintas di jalan umum, itu semata-mata karena jalan khusus angkutan batubara hingga kini belum selesai, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Agar angkutan batubara tidak menimbulkan kemacetan di jalan umum, sejauh ini telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Sumsel yang intinya melarang angkutan batubara berkompoi dan bermuatan di atas 8 ton,” tegasnya.
Dijelaskannya, terhadap pelanggaran yang ada, tambah Alex, Pemda melalui Dishub Sumsel, telah berulangkali melakukan sidak dan pengawasan. Namun, persoalannya kewenangan menilang kendaraan yang melanggar bukan menjadi kewenangan pihak Dishub. Ke depan, untuk mengatasi hal ini akan kian diintensifkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Dijelaskannya, untuk jalan khusus batubara untuk mengatasi kemacetan di jalan umum, pihaknya akan mentargetkan kelar pada April 2012. Rencananya, Januari 2012 semua angkutan batubara tidak lagi melintas di jalan umum.
“Ini harus tertunda karena jalan khusus angkutan batubara baru kelar dan dapat dioperasikan April 2012. Penyebabnya, ada sekitar 2 km pada ujung jalan di kawasan Pelabuhan Muara Telang yang perlu pembangunan infrastruktur (jalan) karena di sana tanah gambut. Sementara bagian lain dari jalan khusus sepanjang 210 km, telah selesai dan siap dilalui angkutan batubara. Jalan khusus itu dari Lahat menuju Tanjung Api Api (TAA), melalui perkebunan,” paparnya.
Dia menambahkan, ada juga jalan khusus batubara lain yang dalam proses penyelesaian pembangunan, yakni oleh PT Servo, sepanjang 228 km. Jalan khusus itu, mulai dari Lahat, Muara Enim, lalu ke Banyuasin dan berakhir di Tanjung Lago, kawasan TAA.
"Selain PT Servo, ada investor lain juga yang berminat membuat jalan khusus batubara dari Lahat ke TAA. Untuk yang melalui kereta api (KA), PT Adani Indonesia saat ini sedang mempersiapkan perizinan yang diperlukan sembari terus mematangkan konsep pengerjaan infrastruktur double track khusus batubara dari Lahat ke TAA,” terangnya. (pit)
* Penyelesaian Hutang SEA Games Dilakukan
Palembang, SN
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin memaparkan sejumlah pencapaian dan aspek-aspek penting di tahun 2011 dan rencana di tahun 2012. Diantaranya pengaturan tegas untuk angkutan batubara yang membuat kemacetan luar biasa. Selain itu diatur dan disegerakan penyelesaian hutang SEA Games.
Hal ini disampaikan di hadapan wartawan media massa cetak dan elektronik pada Konferensi Pers Akhir Tahun Gubernur Sumsel di Griya Agung Palembang, Sabtu (31/1) malam.
Alex Noerdin melontarkan beberapa wacana, salah satunya masalah konflik lahan yang ada di Sumsel sekitar 50 kasus konflik lahan, Pemerintah Provinsi Sumsel memprioritaskan 50 persen terselesaikan (rampung tahun 2013).
"Masih banyak pekerjaan rumah yang dilakukan Pemprov Sumsel. Kita akan menyelesaikan konflik lahan ini selesai dari 50 kasus lahan, prioritaskan 50 persen harusdiselesaikan pada akhir 2013," ujarnya.
Dijelaskannya, pemrintah mencatat ada sekitar 50 kasus konflik lahan yang terjadi di OKI, Ogan Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Persoalan ini akan segera dicarikan solusinya dengan melibatkan para pihak. “Karena ada preseden penyelesaian kasus Bima, maka pemerintah terus bertekad menyelesaikan konflik tersebut,” ungkapnya.
Alex juga menuturkan, Program Rumah Murah, khususnya Rumah Murah Tipe 21, yang saat ini kelangsungannya terhalang UU No. 1 Tahun 2011 produk Kemenpera.
“Pemprov Sumsel tengah mencarikan solusi atas persoalan ini. Terlebih di dalamnya, memuat larangan pembuatan rumah tipe 21 bagi masyarakat," katanya.
Alex juga mengklarifikasi, terkait isu bahwa Gubernur Sumsel terkesan tidak sigap, dalam melarang angkutan batubara di jalan umum, karena Gubernur memiliki usaha angkutan atau pertambangan batubara, maka dirinya perlu menegaskan beberapa hal.
“Gubernur Sumsel ataupun keluarganya tidak punya satu usaha pun yang bergerak di bidang tambang batubara. Masih adanya angkutan batubara yang melintas di jalan umum, itu semata-mata karena jalan khusus angkutan batubara hingga kini belum selesai, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Agar angkutan batubara tidak menimbulkan kemacetan di jalan umum, sejauh ini telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Sumsel yang intinya melarang angkutan batubara berkompoi dan bermuatan di atas 8 ton,” tegasnya.
Dijelaskannya, terhadap pelanggaran yang ada, tambah Alex, Pemda melalui Dishub Sumsel, telah berulangkali melakukan sidak dan pengawasan. Namun, persoalannya kewenangan menilang kendaraan yang melanggar bukan menjadi kewenangan pihak Dishub. Ke depan, untuk mengatasi hal ini akan kian diintensifkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Dijelaskannya, untuk jalan khusus batubara untuk mengatasi kemacetan di jalan umum, pihaknya akan mentargetkan kelar pada April 2012. Rencananya, Januari 2012 semua angkutan batubara tidak lagi melintas di jalan umum.
“Ini harus tertunda karena jalan khusus angkutan batubara baru kelar dan dapat dioperasikan April 2012. Penyebabnya, ada sekitar 2 km pada ujung jalan di kawasan Pelabuhan Muara Telang yang perlu pembangunan infrastruktur (jalan) karena di sana tanah gambut. Sementara bagian lain dari jalan khusus sepanjang 210 km, telah selesai dan siap dilalui angkutan batubara. Jalan khusus itu dari Lahat menuju Tanjung Api Api (TAA), melalui perkebunan,” paparnya.
Dia menambahkan, ada juga jalan khusus batubara lain yang dalam proses penyelesaian pembangunan, yakni oleh PT Servo, sepanjang 228 km. Jalan khusus itu, mulai dari Lahat, Muara Enim, lalu ke Banyuasin dan berakhir di Tanjung Lago, kawasan TAA.
"Selain PT Servo, ada investor lain juga yang berminat membuat jalan khusus batubara dari Lahat ke TAA. Untuk yang melalui kereta api (KA), PT Adani Indonesia saat ini sedang mempersiapkan perizinan yang diperlukan sembari terus mematangkan konsep pengerjaan infrastruktur double track khusus batubara dari Lahat ke TAA,” terangnya. (pit)
Belasan Rumah di Kayuagung Mulai Kebanjiran
Kayuagung, SN
Musim hujan yang telah mulai sejak 3 bulan lalu kini mulai dirasakan dampak negatifnya berupa debit air yang makin banyak. Akibatnya, bangunan dan rumah yang berada di dataran rendah tentu saja akan mengalami kebanjiran.
Seperti yang terjadi di Desa Kijang Ulu Kecamatan Kayuagung, hujan yang melanda daerah tersebut selama beberapa hari terakhir berturut-turut mengakibatkan belasan rumah warga terendam air. Bahkan ketinggian air mencapai paha kaki orang dewasa bahkan pinggang.
Eka (30) warga Desa Kijang Ulu Kampung IV Dusun Beti Jaya kemarin mengatakan, rumahnya sudah mengalami kebanjiran sejak sebulan lalu karena musim hujan, apalagi sungai di desanya kini pasang. Kondisi demikian juga dialami warga lain di dusun-dusun dalam desa Kijang Ulu.
Katanya, rumah di sana mayoritas berbentuk panggung dan bagian bawahnya seperti gudang yang biasa dipergunakan untuk menyimpan padi. Karena banjir, maka padi terpaksa harus diungsikan ke rumah bagian atas. Sedangkan barang berharga lainnya seperti motor terpaksa diungsikan ke rumah warga lain yang tidak kebanjiran.
Budianto (36) warga Dusun Beti Jaya mengungkapkan, banjir seperti ini memang setiap tahun terjadi, tetapi tahun inilah yang terparah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, selain itu juga dengan sering terjadinya banjir seperti ini maka sudah hampir 3 tahun ini warga desa tidak bersawah lagi karena lahannya terendam air.
Ia berharap, pemerintah agar mencarikan solusi bagi warga di sana karena bila ini berlarut-larut sangat menggangu warga dalam beraktivitas. Misalnya seperti membangun bendungan air yang berasal dari sungai di Sukadana sehingga dengan begitu debit air dapat dimonitor.
"Tetapi banjir seperti ini baru kali ini dan akan menyurut bila musim pasang dan hujan tidak lagi yaitu sekitar beberapa bulan ke depan jadi untuk saat ini hanya bisa menunggu saja agar air cepat surut," tukasnya. (iso)
Muba Waspadai Lima Titik Rawan Konflik
Sekayu, SN
Kasus kekerasan yang memakan korban nyawa akibat sengketa lahan di Sodong, Ogan Komering Ilir (OKI) dan Bima harus menjadi pelajaran semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba). Sebab, sejauh ini Bumi Serasan Sekate masih menyimpan bom waktu yang kapan saja bisa meledak terkait sengketa lahan antara warga dengan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan, dan kelompok warga dengan kelompok warga lainnya.
Sejauh ini, kepolisian di wilayah hukum Polres Muba sudah menginfentarisir beberapa titik kasus sengketa lahan yang rawan konflik. Hal itu dilihat berdasarkan gejolak yang ditimbulkan masyarakat belakangan ini. Setidaknya lima titik sengketa lahan yang berpotensi akan meledak, jika tidak segera ditanggulangi dengan cepat dan tepat. Antara lain, saling klim lahan antar perusahaan tambang RJM dan BSS yang melibatkan warga di wilayah Kecamatan Bayunglencir. Selanjutnya, perusahaan perkebunan PTPN dengan warga Talangucin soal inti Plasma, PT WAM dengan warga Rawasilir, Musi Rawas (Mura) soal klim lahan, Astaka Dodol dengan PIP, termasuk program cetak sawah (transmigrasi) di wilayah Kecamatan Lalan.
“Semua daerah tentu memiliki konflik yang sama terkait sengketa lahan ini. Kita berharap masyarakat kita tidak terprofokasi. Di sisi lain pemerintah bersama aparat sesegera mungkin mencari solusi baik melalui mediasi maupun dengan mengintensifkan komunikasi,” ujar Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kasat Reskrim AKP Maruly Pardede saat dikonfirmasi belum lama ini.
Menurut dia, sejauh ini gejolak yang ditimbulkan terkait sengketa lahan di Muba masih sebatas musyawarah antar kedua belah pihak. Ada yang sudah mengarah kepada tindakan anarkis dengan pengerahan massa, namun bisa dinetralisir.
“Ada dua perusahaan yang dalam beberapa bulan ini bersitegang sampai melibatkan massa. Untuk yang ini penanganan kasusnya diambil alih Polda, karena keduanya saling lapor,” terangnya.
Pengamatan koran ini dalam tujuh bulan terakhir, di wilayah Muba memang kerap terdengar ada gejolak terkait sengketa lahan ini. Namun sejauh ini, gejolak tersebut baru sebatas penyampaian aspirasi dan musyawarah untuk mencari penyelesaian, disamping menejemen konflik yang cukup berhasil dilakukan Pemkab Muba. Terakhir sekitar sebulan lalu, saling klim lahan garapan muncul dari dua perusahaan di wilayah Kecamatan Sangadesa antara PIP dan Astaka Dodol.
Untuk kasus ini Pemkab Muba tak ingin kecolongan. Bersama aparat dan dinas terkait lainnya, Bupati Muba H Pahri Azhari langsung turun menengahi hingga konflik bisa diredam seiring dibentuknya tim khusus untuk mengatasi persoalan itu. Dari sejumlah permasalahan yang ada, tumpang tindih perizinan, penggandaan sertifikat tanah, termasuk tanah adat, lazim menjadi pemicu konflik tersebut. (her)
Kasus kekerasan yang memakan korban nyawa akibat sengketa lahan di Sodong, Ogan Komering Ilir (OKI) dan Bima harus menjadi pelajaran semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba). Sebab, sejauh ini Bumi Serasan Sekate masih menyimpan bom waktu yang kapan saja bisa meledak terkait sengketa lahan antara warga dengan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan, dan kelompok warga dengan kelompok warga lainnya.
Sejauh ini, kepolisian di wilayah hukum Polres Muba sudah menginfentarisir beberapa titik kasus sengketa lahan yang rawan konflik. Hal itu dilihat berdasarkan gejolak yang ditimbulkan masyarakat belakangan ini. Setidaknya lima titik sengketa lahan yang berpotensi akan meledak, jika tidak segera ditanggulangi dengan cepat dan tepat. Antara lain, saling klim lahan antar perusahaan tambang RJM dan BSS yang melibatkan warga di wilayah Kecamatan Bayunglencir. Selanjutnya, perusahaan perkebunan PTPN dengan warga Talangucin soal inti Plasma, PT WAM dengan warga Rawasilir, Musi Rawas (Mura) soal klim lahan, Astaka Dodol dengan PIP, termasuk program cetak sawah (transmigrasi) di wilayah Kecamatan Lalan.
“Semua daerah tentu memiliki konflik yang sama terkait sengketa lahan ini. Kita berharap masyarakat kita tidak terprofokasi. Di sisi lain pemerintah bersama aparat sesegera mungkin mencari solusi baik melalui mediasi maupun dengan mengintensifkan komunikasi,” ujar Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kasat Reskrim AKP Maruly Pardede saat dikonfirmasi belum lama ini.
Menurut dia, sejauh ini gejolak yang ditimbulkan terkait sengketa lahan di Muba masih sebatas musyawarah antar kedua belah pihak. Ada yang sudah mengarah kepada tindakan anarkis dengan pengerahan massa, namun bisa dinetralisir.
“Ada dua perusahaan yang dalam beberapa bulan ini bersitegang sampai melibatkan massa. Untuk yang ini penanganan kasusnya diambil alih Polda, karena keduanya saling lapor,” terangnya.
Pengamatan koran ini dalam tujuh bulan terakhir, di wilayah Muba memang kerap terdengar ada gejolak terkait sengketa lahan ini. Namun sejauh ini, gejolak tersebut baru sebatas penyampaian aspirasi dan musyawarah untuk mencari penyelesaian, disamping menejemen konflik yang cukup berhasil dilakukan Pemkab Muba. Terakhir sekitar sebulan lalu, saling klim lahan garapan muncul dari dua perusahaan di wilayah Kecamatan Sangadesa antara PIP dan Astaka Dodol.
Untuk kasus ini Pemkab Muba tak ingin kecolongan. Bersama aparat dan dinas terkait lainnya, Bupati Muba H Pahri Azhari langsung turun menengahi hingga konflik bisa diredam seiring dibentuknya tim khusus untuk mengatasi persoalan itu. Dari sejumlah permasalahan yang ada, tumpang tindih perizinan, penggandaan sertifikat tanah, termasuk tanah adat, lazim menjadi pemicu konflik tersebut. (her)
Langganan:
Postingan (Atom)