Empat Lawang, SN
Sebanyak 333 honorer Kategori Satu (K-I) di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati yang diajukan untuk diverifikasi dan validasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), hanya 13 orang dinyatakan tidak lulus. Hal tersebut disampaikan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri, SE, MM ketika jumpa pers penyampaian tentang honorer kategori satu yang lulus verifikasi BKN, diruang rapat Pemkab Empat Lawang, Kamis (19/4).
“Alhamdulillah dari 333 honorer K-I oleh Pemkab Empat Lawang diajukan, yang lulus sebanyak 320 orang. Sedangkan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) 13 orang,” ujar HBA.
Dijelaskannya, ini merupakan berkat usaha dari pemerintah dalam hal ini Bupati dan BKD Empat Lawang dengan memperjuangkan hingga ke BKN, karena sebelumnya dari 333 orang seleksi data hasil pertama hanya 278 orang, sehingga 55 orang tidak lulus. Namun upaya terus dilakukan dan alhasilnya 55 diverifikasi ulang, sehingga hanya 13 orang tidak lulus.
“Akan tetapi yang 13 orang tersebut janganlah berkecil hati, pemerintah akan terus berupaya mempejuangkan dengan mengikut sertakan dalam kategor dua (K-2),” katanya.
Selain itu juga, untuk Kabupaten Empat Lawang harus berbangga sebab dari pengajuan 333 orang, dinyatakan lulus sebesar 95 persen. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia hanya sebagian yang lulus seperti di Kabupaten Malang dengan mengajukan lebih kurang 2000 K-I hanya 3 orang yang lulus verifikasi, sedangkan di salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara dengan mengajukan 6000 K-I ternyata hasil dari BKN sama sekali tidak terdaftar sehingga dinyatakan tidak ada K-I.
“Kerjakeras dari Bupati dan BKD Empat Lawang yang bermalam-malam untuk memperjuangkan 333 honorer K-I menuai hasil, sebab tidak ada yang bisa memperjuangkan honorer K-I ini diluar kecuali pemerintah,” tegas pria yang hobi olahraga otomotif ini.
Sementara Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah, SH, MM mengungkapkan 320 honorer K-I tersebut merupakan final verifikasi BKN dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Sedangkan untuk 13 orang dinyatakan TMK, sesuai surat edaran Menpan dan RB akan diusahakan pada K-II yang nantinya ikut dalam test bersamaan formasi umum. Akan tetapi persyaratan untuk tes nantinya tidak lebih dari 46 tahun.
“Yang lulus verifikasi insyaallah dipastikan menjadi PNS, tinggal melengkapi berkas saja tanpa mengikut test,”ujarnya seraya mengungkapkan sedangkan nama-nama lulus verifikasi BKN akan dipublikasikan pada media cetak dan elektonik selama 14 hari sesuai edaran dari Menpan dan RB. (eko)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Jumat, 20 April 2012
Rabu, 18 April 2012
Pilkada Langsung, Korupsi, dan Sengketa
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SEJAK Pilkada langsung diterapkan untuk pemilihan bupati/walikota dan gubernur, sangat teras aroma demokrasi yang berbeda di Negeri ini. Cita-cita agar kepala daerah dipilih rakyat, hingga melahirkan pemimpin yang memang murni keinginan khalayak menjadi nyata.
Tetapi tahukah anda, pilkada langsung juga membuahkan petaka untuk Bangsa ini. Hal ini disebabkan pemahaman politik dan demokrasi yang tidak sama di rakyat memunculkan sikap tak siap kalah. Kondisi ini membuahkan sengketa yang kerap berkepanjangan. Sikap inipun semakin pas, karena di setiap pilkada yang digelar memang banyak kecurangan. Tak pelak MK yang selama ini menangani sengketa pilkada harus kerja ekstra, karena rata-rata pilkada di Indonesia berbuah konflik.
Tak hanya itu Pilkada langsung juga membuahkan petaka lainnya yakni. Untuk diketahui KPK menilai mata rantai korupsi dimulai sejak proses pemilihan kepala daerah. Salah satu pangkal musababnya adalah budaya percukongan kala calon maju dalam Pilkada. Nah, untuk mencegah korupsi, budaya cukong harus dihilangkan.
Diketahui puluhan kepala daerah terjerat kasus korupsi. Beberapa sudah dibui dan beberapa lainnya masih dalam proses. Mendagri Gamawan Fauzi pun sudah memecat sejumlah kepala daerah yang dipidana.
Jelas demokrasi dan euforia kebebasan yang terbuka lebar sejak rezim Orba tak selamanya berbuah positif. Pujian yang diberikan bahwa demokrasi Bangsa kita, hanya menjadi momok menakutkan, karena nyatanya banyak kerugian yang harus diterima dari demokrasi langsung yang seperti uji coba ini.
Tak hanya masalah konflik dan sengketa yang menjadi buah buruk dari pilkada langsung. Bila kita cermati pelaksanaan Pemilukada yang diselenggarakan saat ini sudah jauh dari cita-cita demokrasi sebelumnya.
Untuk biaya, banyak dana yang tak semestinya harus dibelanjakan sia-sia, banyak kecurangan, kericuhan dan kekurangan-kekurangan lainnya.
Dengan banyaknya keributan dan konflik sebagai buah dari Pemilukada langsung ini, memang ada baiknya pelaksanaan Pemilukada dikaji ulang agar lebih baik lagi. Perlu dicarikan tata cara dan metode yang tepat dan bermanfaat, efektif dan efisien. (***)
Smart Card Transmusi Sudah Mulai Digunakan
Palembang, SN
Inofasi terus dilakukan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) demi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengunanya,salah satu yang dilakukan adalah penggunaan Smart card sebagai alat pembayaran.
Penerapan Smart Card sebagai alat pembayaran jasa Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi muali dilaksanakan secara bertahap di semua koridor sejak Senin (9/4) yang lalu.
Direktur Operasional SP2J Yusransyah Ishak mengatakan, saat ini sudah tersebar sekitar 3000 kartu dan sudah banyak digunakan masyarakat pengguna jasa Transmusi. Smart Card yang persis kartu pulsa ini terdiri dari kartu sekali pakai dan kartu isi ulang. Sementara yang dominan dibeli masyarakat yakni yang kartu isi ulang.
“Sudah bisa didapatkan di terminal tujuan akhir dan terminal transit. Belum dijual di pasar bebas, nanti kalau sudah berjalan penuh baru akan dijual di tempat lain,” kata Yusransyah yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Dalam penggunaan smart card isi ulang ini, sambung Yusran, penumpang yang memiliki smart card boleh berhutang di limit Rp 0. Dengan begitu, jika pulsa dalam smart card sudah tidak ada lagi atau Rp 0, maka penumpang tetap diperbolehkan naik. Nantinya, tarif Rp 4.000 pada pemakaian limit baru akan dipotong pada penggunaan smart card selanjutnya saat penumpang sudah mengisi pulsa lagi. “Sehingga, kalau ada masyarakat membeli pulsa seharga Rp10.000, maka saat tapping (membayar tarif) akan langsung dipotong Rp 8.000. Karena, sebelumnya pernah tidak bayar Rp 4.000,”jelasnya.
Tapi, dia menegaskan, tetap bisa digunakannya limit Rp 0 ini hanya bisa digunakan sekali saja. Sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pihaknya bagi masyarakat pengguna. “Cukup sekali saja Rp 0 bisa dipakai. Kalau smart cardnya belum diisi lagi dan penumpang tetap naik transmusi lagi, berarti pulsanya sudah minus Rp 4.000, maka kartunya akan langsung invalid, harus isi ulang dulu,”ujar Yusransyah.
Meski sudah menerapkan penggunaan smart card, pihaknya masih menerima pembayaran dengan tiket sambil menunggu kendala pada sistem perapian pada bis sudah teratasi. Mengingat aki untuk Transmusi cukup besar sampai 200 ampere yang berpengaruh pada sistem smart card readernya, meski hanya dibutuhkan 5 ampere.“Kita masih terkendala pada sistem pengapian di armada bisnya (untuk penggunaan smart card). Untuk mengatasi perapian ini sementara, kami sudah mendapatkan alat untuk menahan panas dari aki yang saat ini dalam proses pemasangan,”jelasnya.
Yusran memastikan, pihaknya menargetkan penggunaan smart card transmusi secara penuh akan dilakukan pada bulan Mei mendatang. Hal ini berarti pemakaian tiket tidak akan berlaku lagi.(win)
Inofasi terus dilakukan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) demi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengunanya,salah satu yang dilakukan adalah penggunaan Smart card sebagai alat pembayaran.
Penerapan Smart Card sebagai alat pembayaran jasa Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi muali dilaksanakan secara bertahap di semua koridor sejak Senin (9/4) yang lalu.
Direktur Operasional SP2J Yusransyah Ishak mengatakan, saat ini sudah tersebar sekitar 3000 kartu dan sudah banyak digunakan masyarakat pengguna jasa Transmusi. Smart Card yang persis kartu pulsa ini terdiri dari kartu sekali pakai dan kartu isi ulang. Sementara yang dominan dibeli masyarakat yakni yang kartu isi ulang.
“Sudah bisa didapatkan di terminal tujuan akhir dan terminal transit. Belum dijual di pasar bebas, nanti kalau sudah berjalan penuh baru akan dijual di tempat lain,” kata Yusransyah yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Dalam penggunaan smart card isi ulang ini, sambung Yusran, penumpang yang memiliki smart card boleh berhutang di limit Rp 0. Dengan begitu, jika pulsa dalam smart card sudah tidak ada lagi atau Rp 0, maka penumpang tetap diperbolehkan naik. Nantinya, tarif Rp 4.000 pada pemakaian limit baru akan dipotong pada penggunaan smart card selanjutnya saat penumpang sudah mengisi pulsa lagi. “Sehingga, kalau ada masyarakat membeli pulsa seharga Rp10.000, maka saat tapping (membayar tarif) akan langsung dipotong Rp 8.000. Karena, sebelumnya pernah tidak bayar Rp 4.000,”jelasnya.
Tapi, dia menegaskan, tetap bisa digunakannya limit Rp 0 ini hanya bisa digunakan sekali saja. Sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pihaknya bagi masyarakat pengguna. “Cukup sekali saja Rp 0 bisa dipakai. Kalau smart cardnya belum diisi lagi dan penumpang tetap naik transmusi lagi, berarti pulsanya sudah minus Rp 4.000, maka kartunya akan langsung invalid, harus isi ulang dulu,”ujar Yusransyah.
Meski sudah menerapkan penggunaan smart card, pihaknya masih menerima pembayaran dengan tiket sambil menunggu kendala pada sistem perapian pada bis sudah teratasi. Mengingat aki untuk Transmusi cukup besar sampai 200 ampere yang berpengaruh pada sistem smart card readernya, meski hanya dibutuhkan 5 ampere.“Kita masih terkendala pada sistem pengapian di armada bisnya (untuk penggunaan smart card). Untuk mengatasi perapian ini sementara, kami sudah mendapatkan alat untuk menahan panas dari aki yang saat ini dalam proses pemasangan,”jelasnya.
Yusran memastikan, pihaknya menargetkan penggunaan smart card transmusi secara penuh akan dilakukan pada bulan Mei mendatang. Hal ini berarti pemakaian tiket tidak akan berlaku lagi.(win)
Program Ris PNPM, Rp 250 Juta perdesa
Lahat, SN
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lahat Ir Herman Oemar MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Program Burhanudin mengatakan, setidaknya untuk program Ris PNPM yang didanai dari ADB Load, khusus Bumi Seganti Setungguan sebanyak 33 desa dari enam kecamatan.
“2012, program Ris PNPM untuk Kabupaten Lahat sendiri dialokasikan sebanyak 33 desa di enam kecamatan,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Rincinya, Kecamatan Merapi Timur dialokasikan dua desa yakni, Gedung Agung dan Nanjungan, selanjutnya, Pseksu dua desa (Muara Cawang dan Tanjung Raya), Pagar Gunung ada 16 desa meliputi, Bandung Agung, Siring Agung, Karang Agung, Tanjung Agung, Gemilar Ulu, Gemilar Ilir, lalu, Desa Penantian, Batu Rusa, Padang, Rimba Sujud, Kedaton, Lesung Batu, Danau, Pagaralam, Merindu, dan Desa Muara Dua.
Berikutnya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi terdapat lima desa diantaranya, Negeri Kaya, Lubuk Dalam, Pajar Bulan, Pulau Panas, dan Gunung Kerto, kemudian, Kecamatan Kikim Barat lima desa (Jajaran Baru, Jajaran Lama, Wonerejo, Suka Merindu, dan Wanaraya), dan Kecamatan Kikim Tengah tiga desa (Banyumas, Kepala Siring dan Maspura).
sebelum ditentukan jenis pengerjaannya, maka, terlebih dahulu dibentuk organisasi masyarakat setempat (OMS) dengan dilakukan musyawarah dengan penduduk.
“Bentuk OMS dengan dihadiri lebih dari 50 persen warga yang hadir, walaupun tidak hadir tapi mendapatkan undangan dan menyatakan setuju, kemudian dibubuhi tanda tangan, maka, termasuk juga,” ungkap Burhanudin
Burhanudin menuturkan, dimana tugas OMS tersebut bertanggung jawab penuh dengan fisik dan keuangan yang akan dikerjakan nanti, dimana, pembentukan OMS itu merupakan hasil musyawarah desa.
“Dana yang akan diberikan kepada desa mendapatkan Ris PNPM tersebut berjumlah Rp 250 juta tiap desanya, sedangkan pekerjaan yang akan diberikan hasil musyawarah berupa pembangunan jalan setapak atau jembatan lebih diprioritaskan bagi penduduk usaha tani, kalau tidak ada dialokasikan didalam desa, selain itu, SPAL, dan air bersih,” paparnya lugas.
Ia menyebutkan, program Ris PNPM ini tidak diperkenakan untuk dibangun atau merenovasi masjid atau balai desa, sebab, hal tersebut tidak termasuk dalam petunjuk yang ditetapkan.
“Sebab ini, harus dipertanggung jawabkan laporannya kepada DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, dimana, masyarakatlah yang membuat, mengerjakan dan memanfaatkan sarana itu. Untuk dana diberikan tiga termin, termin pertama se besar 40%, II (30%), dan III (30%),” tukas Burhanudin. (zal)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lahat Ir Herman Oemar MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Program Burhanudin mengatakan, setidaknya untuk program Ris PNPM yang didanai dari ADB Load, khusus Bumi Seganti Setungguan sebanyak 33 desa dari enam kecamatan.
“2012, program Ris PNPM untuk Kabupaten Lahat sendiri dialokasikan sebanyak 33 desa di enam kecamatan,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
Rincinya, Kecamatan Merapi Timur dialokasikan dua desa yakni, Gedung Agung dan Nanjungan, selanjutnya, Pseksu dua desa (Muara Cawang dan Tanjung Raya), Pagar Gunung ada 16 desa meliputi, Bandung Agung, Siring Agung, Karang Agung, Tanjung Agung, Gemilar Ulu, Gemilar Ilir, lalu, Desa Penantian, Batu Rusa, Padang, Rimba Sujud, Kedaton, Lesung Batu, Danau, Pagaralam, Merindu, dan Desa Muara Dua.
Berikutnya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi terdapat lima desa diantaranya, Negeri Kaya, Lubuk Dalam, Pajar Bulan, Pulau Panas, dan Gunung Kerto, kemudian, Kecamatan Kikim Barat lima desa (Jajaran Baru, Jajaran Lama, Wonerejo, Suka Merindu, dan Wanaraya), dan Kecamatan Kikim Tengah tiga desa (Banyumas, Kepala Siring dan Maspura).
sebelum ditentukan jenis pengerjaannya, maka, terlebih dahulu dibentuk organisasi masyarakat setempat (OMS) dengan dilakukan musyawarah dengan penduduk.
“Bentuk OMS dengan dihadiri lebih dari 50 persen warga yang hadir, walaupun tidak hadir tapi mendapatkan undangan dan menyatakan setuju, kemudian dibubuhi tanda tangan, maka, termasuk juga,” ungkap Burhanudin
Burhanudin menuturkan, dimana tugas OMS tersebut bertanggung jawab penuh dengan fisik dan keuangan yang akan dikerjakan nanti, dimana, pembentukan OMS itu merupakan hasil musyawarah desa.
“Dana yang akan diberikan kepada desa mendapatkan Ris PNPM tersebut berjumlah Rp 250 juta tiap desanya, sedangkan pekerjaan yang akan diberikan hasil musyawarah berupa pembangunan jalan setapak atau jembatan lebih diprioritaskan bagi penduduk usaha tani, kalau tidak ada dialokasikan didalam desa, selain itu, SPAL, dan air bersih,” paparnya lugas.
Ia menyebutkan, program Ris PNPM ini tidak diperkenakan untuk dibangun atau merenovasi masjid atau balai desa, sebab, hal tersebut tidak termasuk dalam petunjuk yang ditetapkan.
“Sebab ini, harus dipertanggung jawabkan laporannya kepada DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, dimana, masyarakatlah yang membuat, mengerjakan dan memanfaatkan sarana itu. Untuk dana diberikan tiga termin, termin pertama se besar 40%, II (30%), dan III (30%),” tukas Burhanudin. (zal)
Narkoba di OKUS Beredar Bebas
Muaradua, SN
Sebagian masyarakat menilai bahwa lancarnya transaksi narkoba di beberapa titik di OKU Selatan terutama di Caffe “Gunung Pasir” sepertinya bukan menjadi rahasia umum lagi sebab narkoba tersebut sudah beredar bebas, terbukti kepolisian setempat beberapa hari lalu berhasil menangkap salah seorang yang diduga pemakai dan pengedar jenis narkoba.
Menurut Kamal bukan nama sebenarnya yang tidak jarang berkunjung ke Caffe tersebut saat dikonfirmasi wartawan SN mengatakan, umumnya para pengunjung itu tidak sedikit pengguna narkoba jenis ekstasi dan barang terlarang tersebut.
"Narkoba ini tidak sulit didapatkan di OKU Selatan penjualnya banyak,” katanya.
Sejumlah masyarakat yang dijumpai Wartawan SN mengatakan dugaan di Muaradua tidak hanya pil ekstasi bahkan sabu sudah sejak dahulu terjadi dan bahkan anak-anak seusia sekolahpun menjadi korban. "Akibat pengaruh pil ekstasi yang di konsumsi, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut maka bisa jadi berimbas terhadap pengaruh buruk tak terkecuali anak-anak,” ujar salah seorang warga setempat yang namanya tidak ingin disebutkan.
Ditambahkan sudah bukan rahasia lagi bahwa fenomena tempat hiburan malam seperti Caffe karaoke, identik dengan minuman beralkohol, jika tidak cukup diberi batasan-batasan penyedia sarana tempat hiburan oleh pihak-pihak terkait dipastikan keberadaan tempat-tempat hiburan malam menimbulkan akses negatif.
"Polisi ditantang untuk lebih sigap lagi menangkap pengguna dan pengedar narkoba, sebab hal ini berpotensi berakibat membahayakan warga OKUS sendiri terutama generasi-generasi muda,” pungkasnya. (dan)
Sebagian masyarakat menilai bahwa lancarnya transaksi narkoba di beberapa titik di OKU Selatan terutama di Caffe “Gunung Pasir” sepertinya bukan menjadi rahasia umum lagi sebab narkoba tersebut sudah beredar bebas, terbukti kepolisian setempat beberapa hari lalu berhasil menangkap salah seorang yang diduga pemakai dan pengedar jenis narkoba.
Menurut Kamal bukan nama sebenarnya yang tidak jarang berkunjung ke Caffe tersebut saat dikonfirmasi wartawan SN mengatakan, umumnya para pengunjung itu tidak sedikit pengguna narkoba jenis ekstasi dan barang terlarang tersebut.
"Narkoba ini tidak sulit didapatkan di OKU Selatan penjualnya banyak,” katanya.
Sejumlah masyarakat yang dijumpai Wartawan SN mengatakan dugaan di Muaradua tidak hanya pil ekstasi bahkan sabu sudah sejak dahulu terjadi dan bahkan anak-anak seusia sekolahpun menjadi korban. "Akibat pengaruh pil ekstasi yang di konsumsi, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut maka bisa jadi berimbas terhadap pengaruh buruk tak terkecuali anak-anak,” ujar salah seorang warga setempat yang namanya tidak ingin disebutkan.
Ditambahkan sudah bukan rahasia lagi bahwa fenomena tempat hiburan malam seperti Caffe karaoke, identik dengan minuman beralkohol, jika tidak cukup diberi batasan-batasan penyedia sarana tempat hiburan oleh pihak-pihak terkait dipastikan keberadaan tempat-tempat hiburan malam menimbulkan akses negatif.
"Polisi ditantang untuk lebih sigap lagi menangkap pengguna dan pengedar narkoba, sebab hal ini berpotensi berakibat membahayakan warga OKUS sendiri terutama generasi-generasi muda,” pungkasnya. (dan)
Rabu, 11 April 2012
Drainase Buruk dan Ancaman Banjir Tahunan
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat]
TURUNNYA hujan dengan frekwensi tinggi di Palembang hingga mengakibatkan banjir diyakini masih akan tinggi untuk bulan-bulan
berikutnya. Sangat disayangkan saat hujan turun, ternyata banjir atau daerah yang tergenang sangat banyak. Bahkan kondisinya makin parah. Hal ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu, apalagi daerah yang tergenang makin luas dan kondisinya makin parah.
Jelas hal ini menyiksa warga, karena tiap kali hujan harus berhadapan dengan kondisi yang tak menyenangkan. Genangan air yang makin tinggi diperkirakan, karena drainase di Kota Palembang buruk dan tak diperhatikan.
Hanya untuk diketahui dalam definisinya, drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Dalam Bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong-gorong di bawah tanah. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir.
Untuk kondisi saat ini, sudahkan drainase di Kota Palembang berfungsi optimal? Apalagi Kota Palembang pernah mendapat predikat sebagai kota ber drainase terbaik di Indonesia.
Memang untuk tak menentunya perubahan alam dan iklim saat ini tentu saja membuat perubahan besar untuk bumi ini. Hal ini berpengaruh besar untuk kehidupan manusia. Tetapi teknologi didukung anggaran yang ada, harusnya banjir makin sedikit.
Tidak seperti sekarang, hujan sedikit saja, sepanjang Jalan Sudirman, Jalan Kapten Arivai dan jalan utama lainnya tergenang cukup tinggi. Apalagi yang parah, di Kota Palembang musim penghujan biasanya dibarengi dengan naiknya air, atau yang disebut warga dengan air pasang naik.
Pemerintah Kota Palembang diharapkan juga cepat sigap dan melakukan antisipasi untuk kondisi buruk ini. Jangan sampai saat efek terburuk sudah terjadi, baru melakukan gerakan. Saat ini belum terlambat untuk melakukan sesuatu. (***)
Warga 2 Desa Desak Perusahaan Jebol Tanggul
Kayuagung, SN
Warga masyarakat Desa Penyandingan Kecamatan SP Padang dan Desa Berkat Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering ilir (OKI) menuntut PT Waringin Agro Jaya (WAJ) untuk menjebol tanggul yang berada di perbatasan kedua desa agar dibuat jembatan.
Tanggul yang dibangun PT WAJ yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini sudah menggangu aktifitas warga dalam mencari ikan. Saat mencari ikan di rawa-rawa itu, warga terpaksa mengangkat perahunya karena terhalang tanggul.
Dampak lain yang merugikan warga akibat tanggul tersebut, tanggulpun membelah lahan persawahan di sana. Akibatnya, sawah tergenang air karena air hujan tidak bisa mengalir. Wargapun tidak bisa menanam padi karena tingginya air di persawahan.
Hal ini sudah disampaikan warga ke Pemkab OKI dan direspon saat itu juga. Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM diwakili Asisten II Setda OKI Drs Edward Candra kemarin mendatangi lokasi tersebut untuk melihat keadaan di lapangan.
Ali warga Desa Penyandingan mengatakan, akibat tanggung itu dirinya dan warga lain yang mencari ikan menggunakan perahu terpaksa mengangkat perahu ketika melintas di sana akibat tanggul menghalangi laju perahu.
Tasu Hianmika selaku Kades Ulak Depati menambahkan, warga di 2 desa dimaksud berharap agar tanggung itu dijebol dan dibuatkan jembatan agar perahu bisa melintas. Katanya, selama beberapa tahun ini warga sudah bersabar adanya tanggul itu.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda OKI kepada wartawan menerangkan, Pemkab OKI berharap perusahaan mengabulkan tuntutan warga. Hal ini karena kenyataan di lapangan, rawa itu ditimbun dengan tanah untuk jadi jalan namun tidak dibuat jembatan sehingga air dan perahu tidak bisa mengalir. (iso)
Kota Palembang Dikepung Banjir
* Banyak Drainase Tidak Bekerja Maksimal
Palembang, SN
Sepertinya Pemerintah Kota Palembang harus lebih memaksimalkan lagi penangan masalah yang saat ini menjadi "momok" untuk tiap kota besar, yaitu banjir. Bagai mana tidak, dari pantauan Selasa (10/4) sore hingga pukul 18.00 masih terlihat genangan air di beberapa ruas jalan.
Hujan yang terjadi sekitar 2 jam ini, membuat genangan pada sebagian besar ruas jalan yang banyak dilalui kendaraan.
Genangan yang terjadi di tiap titik beragam, seperti yang terjadi di Jalan May Salim Batubara air yang tergenang di jalan mencapai paha orang dewasa. Hal ini diperparah lagi dengan mampetnya beberapa drainase di tepi-tepi jalan yang membuat air tetap tergenang.
Lain lagi di Jalan MP Mangku Negara tepatnya di depan Komplek Perumahan Kenten Permai. Air yang menggenangi jalan mencapai ketingian 30 centimeter (cm).
Dari pantauan dilapanan, ketingian air yang mencapai 30 cm ini membuat beberapa kendaraan roda dua mengalami mogok akibat kalpot kendaraan kemasukan air.
Seperti yang dialami Sukardi (35) warga jalan Enim yang terlihat sedang memeperbaiki kendaraanya yang kemasukan air, " airnya tinggi dan masuk kedalam kenalpot saya juga membasahi busi jadi saya harus mengeringkannya agar motor saya bisa hidup lagi," terangnya.
Sukardi mengeluhkan perhatian pemerintah dalam mengatasi banjir, karena dirinya menilai perhatian pemerintah dalam mengatasi banjir hanya pada daerah-daerah tertentu saja , " pemerintah harusnya juga perhatikan daerah banjir yang lain, jangan di pusat kota saja, "keluhnya.
Bukan hanya menyulitkan pengguna jalan saat melintasi daerah-daerah yang tergenang air, banir kali ini juga mengakibatkan kemacetan yang panjang karena imbas dari pengenangan tersebut.
Sepertinya hal ini harus benar-benar diperhatiakn oleh pemerintah kota karena, apabila kondisi cuaca yang seperti ini terus terjadi, bukan tidak mungkin kota palembang lumpuh terendam banjir yang mengepung kota.(win)
32 Ribu Siswa Miskin Terima Beasiswa
Palembang, SN
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui Kantor Pos Palembang, membagikan sebanyak 32 ribu bea siswa kepada siswa miskin tingkat sekolah dasar.
Kementrian memberikan beasiswa kepada lima Kbupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kelima daerah tersebut yaitu, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang.
Sejak pagi hari sekitar pukul 07.30 wib, Kantor Pos Palembang di Jalan Merdeka sudah ramai dipadati siswa serta para orang tuanya untuk mencairkan beasiswa dari kementrian tersebut.
“Setiap siswa dapat Rp 360 ribu,” ujar Wakil Kepala Kantor Pos Palembang Fediyan Syahputra, dibincangi hari ini di kantornya.
Fediyan menerangkan, penyaluran dana bea siswa kini diberikan langsung ke siswa penerima. Tahun lalu, dana diberikan dulu ke kepala sekolah yang lantas menyalurkannya ke siswa.
“ Ini memang instruksi dari Kemendikbud RI. Karena itu, mulai kemarin sampai akhir Mei nanti, kami langsung membayarkan beasiswa ini kepada siswa,” kata Fediyan.
Pemerintah menggelontorkan dana APBN Rp 11 miliar untuk pembayaran bea siswa bagi pelajar miskin, ini. Tahap awal, PT Pos mencairkan dana bea siswa untuk 9.800 siswa SD di Palembang.
“ Setelah itu, baru dijadwalkan ke 4 kabupaten/kota lain,” ujar Fediyan.
Untuk mendapatkan uang bea siswa, kata Fediyan, wali murid harus mengajak serta siswa yang menerima beasiswa. Jika tidak, uang beasiswa tidak diberikan.
“ Karena perintahnya, harus langsung diberikan kepada siswa. Selain itu, harus membawa foto kopi raport dan kuitansi sebagai bukti sudah menerima uang.” terangnya.
Salah seorang guru di SD Negeri 48, yang ikut mendampingi anak didiknya menerima bea siswa, saat dibincangi mengatakan, sekolahnya mengajukan 30 siswa ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olaharga Kota Palembang, untuk menerima bea siswa.
“ Semuanya disetujui. Kami mengajukan nama siswa kami yang kurang mampu ini sejak setengah tahun lalu, dan baru menerima bantuan sekarang,” kata guru yang tidak mau namanya disebutkan ini.
Di tempat yang sama, Ramlan, orang tua Ismail Rama, siswa SD Negeri 66 Lemabang, mengaku bersyukur anaknya mendapat bantuan.
“ Ya, lumayan Rp 360 ribu, bisa membantu anak untuk ujian,” kata Ramlan.
Tahun kemarin, anak Ramlah juga menerima bantuan serupa, yang disalurkan melalui kepala sekolah.
Uangnya buat apa? “ Uang ini akan saya pakai untuk beli seragam anak saya yang saat ini sudah kelas 6 SD dan akan melanjutkan ke SMP,” terang Ramlan, yang sehari-harinya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan di Palembang.
Lain lagi nasib anak Ujang, tukang parkir di Kantor Pos Palembang. Ujang mengatakan anaknya tidak dapat bea siswa.
“ Saya sudah menghadap ke sekolah tempat anak saya, tapi katanya anak saya belum masuk giliran. Baru tahun depan dapat, ya terpaksa nunggu tahun depan,” kata Ujang.(win)
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui Kantor Pos Palembang, membagikan sebanyak 32 ribu bea siswa kepada siswa miskin tingkat sekolah dasar.
Kementrian memberikan beasiswa kepada lima Kbupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kelima daerah tersebut yaitu, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang.
Sejak pagi hari sekitar pukul 07.30 wib, Kantor Pos Palembang di Jalan Merdeka sudah ramai dipadati siswa serta para orang tuanya untuk mencairkan beasiswa dari kementrian tersebut.
“Setiap siswa dapat Rp 360 ribu,” ujar Wakil Kepala Kantor Pos Palembang Fediyan Syahputra, dibincangi hari ini di kantornya.
Fediyan menerangkan, penyaluran dana bea siswa kini diberikan langsung ke siswa penerima. Tahun lalu, dana diberikan dulu ke kepala sekolah yang lantas menyalurkannya ke siswa.
“ Ini memang instruksi dari Kemendikbud RI. Karena itu, mulai kemarin sampai akhir Mei nanti, kami langsung membayarkan beasiswa ini kepada siswa,” kata Fediyan.
Pemerintah menggelontorkan dana APBN Rp 11 miliar untuk pembayaran bea siswa bagi pelajar miskin, ini. Tahap awal, PT Pos mencairkan dana bea siswa untuk 9.800 siswa SD di Palembang.
“ Setelah itu, baru dijadwalkan ke 4 kabupaten/kota lain,” ujar Fediyan.
Untuk mendapatkan uang bea siswa, kata Fediyan, wali murid harus mengajak serta siswa yang menerima beasiswa. Jika tidak, uang beasiswa tidak diberikan.
“ Karena perintahnya, harus langsung diberikan kepada siswa. Selain itu, harus membawa foto kopi raport dan kuitansi sebagai bukti sudah menerima uang.” terangnya.
Salah seorang guru di SD Negeri 48, yang ikut mendampingi anak didiknya menerima bea siswa, saat dibincangi mengatakan, sekolahnya mengajukan 30 siswa ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olaharga Kota Palembang, untuk menerima bea siswa.
“ Semuanya disetujui. Kami mengajukan nama siswa kami yang kurang mampu ini sejak setengah tahun lalu, dan baru menerima bantuan sekarang,” kata guru yang tidak mau namanya disebutkan ini.
Di tempat yang sama, Ramlan, orang tua Ismail Rama, siswa SD Negeri 66 Lemabang, mengaku bersyukur anaknya mendapat bantuan.
“ Ya, lumayan Rp 360 ribu, bisa membantu anak untuk ujian,” kata Ramlan.
Tahun kemarin, anak Ramlah juga menerima bantuan serupa, yang disalurkan melalui kepala sekolah.
Uangnya buat apa? “ Uang ini akan saya pakai untuk beli seragam anak saya yang saat ini sudah kelas 6 SD dan akan melanjutkan ke SMP,” terang Ramlan, yang sehari-harinya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan di Palembang.
Lain lagi nasib anak Ujang, tukang parkir di Kantor Pos Palembang. Ujang mengatakan anaknya tidak dapat bea siswa.
“ Saya sudah menghadap ke sekolah tempat anak saya, tapi katanya anak saya belum masuk giliran. Baru tahun depan dapat, ya terpaksa nunggu tahun depan,” kata Ujang.(win)
Kejari OKUS Pastikan Dana KUBE Dalam Penyelidikan Polres
Muaradua, SN
Kejari OKU Selatan memastikan tidak dapat melakukan penyelidikan terkait kasus pemberitaan media massa atas bantuan dana KUBE yang disinyalir adanya dugaan pemotongan sesuai desakan sejumlah elemen masyarakat. Pasalnya, penyelidikan atas kasus tersebut itu sedang dalam Penyelidikan (lidik) Polres setempat.
"Permintaan elemen masyarakat untuk melakukan penyelidikan itu sepengetahuan kami dalam penyelidikan Polres meski sampai saat ini kami masih belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan," kata Dudi kepala kejaksaan negeri OKU Selatan.
Namun, Dudi membantah hal itu jika institusinya menolak upaya penyelidikan kasus dugaan Dana KUBE OKU Selatan anggaran Tahun 2011. Pasalnya, pihaknya sudah memastikan semua yang berkaitan dengan KUBE Polres yang menangani .
"Kami mengetahui jika Polres saat itu sedang menggali informasi seputar permasalahan KUBE . Kalau kami diminta melakukan penyelidikan dalam perkara tersebut, itu bukan wewenang kejaksaan ," ujar Dudi.
Meski demikian, terpisah salah seorang sumber mengatakan jika selama ini para pihak telah dipanggal Polres OKU Selatan diantaranya WL, PB, MS. ”Saya mengetahui jika mereka telah dipanggil Polres terkait dugaan penyimpangan dana KUBE waktu itu, tapi anehnya tidak ada tindak lanjutnya,” ujar sumber yang tidak mau disebut namanya. (dan)
Kejari OKU Selatan memastikan tidak dapat melakukan penyelidikan terkait kasus pemberitaan media massa atas bantuan dana KUBE yang disinyalir adanya dugaan pemotongan sesuai desakan sejumlah elemen masyarakat. Pasalnya, penyelidikan atas kasus tersebut itu sedang dalam Penyelidikan (lidik) Polres setempat.
"Permintaan elemen masyarakat untuk melakukan penyelidikan itu sepengetahuan kami dalam penyelidikan Polres meski sampai saat ini kami masih belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan," kata Dudi kepala kejaksaan negeri OKU Selatan.
Namun, Dudi membantah hal itu jika institusinya menolak upaya penyelidikan kasus dugaan Dana KUBE OKU Selatan anggaran Tahun 2011. Pasalnya, pihaknya sudah memastikan semua yang berkaitan dengan KUBE Polres yang menangani .
"Kami mengetahui jika Polres saat itu sedang menggali informasi seputar permasalahan KUBE . Kalau kami diminta melakukan penyelidikan dalam perkara tersebut, itu bukan wewenang kejaksaan ," ujar Dudi.
Meski demikian, terpisah salah seorang sumber mengatakan jika selama ini para pihak telah dipanggal Polres OKU Selatan diantaranya WL, PB, MS. ”Saya mengetahui jika mereka telah dipanggil Polres terkait dugaan penyimpangan dana KUBE waktu itu, tapi anehnya tidak ada tindak lanjutnya,” ujar sumber yang tidak mau disebut namanya. (dan)
Mobil Dinas Tabrak Bus AKDP
Banyuasin, SN
Mobil dinas sekretariat Pemkab banyuasin jenis Mitsubishi Kuda BG 60 J yang dikendarai oleh Iwan (22) menabrak mobil bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) BG 7241 JA Yang dikendarai oleh Arnol Warga Kecamatan Betung, Selasa (10/4) sekitar pukul 14.30 WIB di Jalintim KM 43, sekitar 50 meter dari Pom Bensin Sterio.
Penumpang mobil kuda ada empat orang diantaranya, Mery (32) mengalami luka robek kening bagian kanan, Siti Rohani (47) terkilir bagian tangan dan leher, Ali (30) terkilir, dan sopir Iwan (22) hanya terkilir.
Kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan disebabkan oleh faktor cuaca buruk karena saat kejadian sedang hujan lebat sehingga menghalangi jarak pandang masing-masing kendaraan. “Saat saya mengendarai mobil kuda dari arah Betung-Palembang melihat mobil bus AKDP memotong kendaraan lain, dan saya banting stir keluar berem jalan, lalu berusaha naik dan mobil bus menabrak mobil saya dari samping kanan,” kata Iwan.
Sementara penumpang didalam mobil kuda yang seluruhnya adalah pegawai sekretariat Pemkab Banyuasin satu dari empat orang mengalami luka robek dikening akibat terbentur besi mobil.
Siti Rohani (45) pegawai dinas mengatakan, akibat kerasnya benturan yang terjadi menyebabkan kondisi mobil kuda berbalik arah, mengalami kerusakan pada bemper depan sebelah kanan.
“Akibatnya seluruh penumpang mengeluhkan terkilir dan satu orang lagi mengalami luka robek bagian kening sebelah kanan,” jelas Siti.
Sementara Sopir mobil bus AKDP Arnol memberikan keterangan berbeda dengan sopir mobil Kuda, karena saat itu mobil kuda yang menabrak mobilnya dari samping. “Saya berusaha menghindari tabrakan dari samping, namun mobil Kuda yang keluar berem lalu menabrak mobil saya,” kata Arnol.
Arnol mengatakan, kalau ada mobil lain dirinya tidak mengetahui, hanya saja saat itu mobil kuda menabrak.
Sementara Kapolres Banyuasin AKBP Agus Setiawan melalui AKP Andi Supriadi membenarkan tabrakan antara mobil Bus AKDP dengan mobil kuda sekitar pukul 24.30 wib.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut hanya saja seorang penumpang mobil kuda mengalami luka robek dibagian kening dan sudah langsung diobati di RSUD Banyuasin. Korban luka robek kening atas nama Meri, langsung dibawa pulang kelaurganya.
Dari pantauan di RSUD Banyuasin tampak sejumlah pejabat sekretariat Pemda seperti Asisten III Hazairin Zaini ikut menjenguk korban dan didampingi stafnya. Hazairin Zaini menyempatkan diri menjenguk korban kecelakaan. (sir)
Mobil dinas sekretariat Pemkab banyuasin jenis Mitsubishi Kuda BG 60 J yang dikendarai oleh Iwan (22) menabrak mobil bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) BG 7241 JA Yang dikendarai oleh Arnol Warga Kecamatan Betung, Selasa (10/4) sekitar pukul 14.30 WIB di Jalintim KM 43, sekitar 50 meter dari Pom Bensin Sterio.
Penumpang mobil kuda ada empat orang diantaranya, Mery (32) mengalami luka robek kening bagian kanan, Siti Rohani (47) terkilir bagian tangan dan leher, Ali (30) terkilir, dan sopir Iwan (22) hanya terkilir.
Kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan disebabkan oleh faktor cuaca buruk karena saat kejadian sedang hujan lebat sehingga menghalangi jarak pandang masing-masing kendaraan. “Saat saya mengendarai mobil kuda dari arah Betung-Palembang melihat mobil bus AKDP memotong kendaraan lain, dan saya banting stir keluar berem jalan, lalu berusaha naik dan mobil bus menabrak mobil saya dari samping kanan,” kata Iwan.
Sementara penumpang didalam mobil kuda yang seluruhnya adalah pegawai sekretariat Pemkab Banyuasin satu dari empat orang mengalami luka robek dikening akibat terbentur besi mobil.
Siti Rohani (45) pegawai dinas mengatakan, akibat kerasnya benturan yang terjadi menyebabkan kondisi mobil kuda berbalik arah, mengalami kerusakan pada bemper depan sebelah kanan.
“Akibatnya seluruh penumpang mengeluhkan terkilir dan satu orang lagi mengalami luka robek bagian kening sebelah kanan,” jelas Siti.
Sementara Sopir mobil bus AKDP Arnol memberikan keterangan berbeda dengan sopir mobil Kuda, karena saat itu mobil kuda yang menabrak mobilnya dari samping. “Saya berusaha menghindari tabrakan dari samping, namun mobil Kuda yang keluar berem lalu menabrak mobil saya,” kata Arnol.
Arnol mengatakan, kalau ada mobil lain dirinya tidak mengetahui, hanya saja saat itu mobil kuda menabrak.
Sementara Kapolres Banyuasin AKBP Agus Setiawan melalui AKP Andi Supriadi membenarkan tabrakan antara mobil Bus AKDP dengan mobil kuda sekitar pukul 24.30 wib.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut hanya saja seorang penumpang mobil kuda mengalami luka robek dibagian kening dan sudah langsung diobati di RSUD Banyuasin. Korban luka robek kening atas nama Meri, langsung dibawa pulang kelaurganya.
Dari pantauan di RSUD Banyuasin tampak sejumlah pejabat sekretariat Pemda seperti Asisten III Hazairin Zaini ikut menjenguk korban dan didampingi stafnya. Hazairin Zaini menyempatkan diri menjenguk korban kecelakaan. (sir)
Jalan Talang Padang-Ulu Musi Rawan Lakalantas
Empat Lawang, SN
Jalan lingkar Talang Padang-Ulu Musi rawan lakalantas, pasalnya padangan tertutup semak belukar yang menyebabkan jalan menyempit. Hal ini tentu saja membuat rasa kecemasan tersendiri bagi pengguna jalan terutama sopir angkutan pedesaan (angdes).
Seperti yang di katakan Parwan (27), salah seorang sopir angdes mengatakan, kondisi jalan yang melintasi Talang Padang hingga ke Ulu Musi tampaknya masih banyak yang tidak terawat. Betapa tidak, rerumputan yang menutupi badan jalan sangat tampak di sepanjang jalan itu.
“Kayaknya tidak terawat oleh petugas kebersihan. Karena memang daerahnya cukup sepi,” kata Parwan.
Kondisi ini tentu saja mencemaskan para sopir. Setiap menjalani kendaraan dan berhadapan dengan kendaraan di arah berlawanan, sering hampir terjadi kecelakaan.
“Rumputnya sangat tinggi dan menutupi jalan, jadi kita lebih berhati-hati menjalankan kendaraan angkutannya,” kata Parwan.
Sebagaimana profesi yang dijalankan Parwan, bahwa dirinya adalah seorang sopir yang tugasnya mengantar penumpang dari arah Talang Padang ke Ulu Musi. Jadi, dalam menjalankan tugasnya itu harus dengan ekstra hati-hati. Terlebih lagi pengguna jalan berupa kendaraan motor. Mereka sering kebut-kebutan jalankan motornya.
“Kalau tidak hati-hati pasti terjadi kecelakaan. Kan bisa merugikan berbagai pihak. Terutama keselamatan penumpang saya,” ujarnya.
Selain rawan kecelakaan, sambung Marwan, rumput yang membayangi jalan itupun bisa membuat goresan pada kendaraan. Ini terbukti setelah sering kali melintasi jalan tersebut, saat tiba di pangkalan mobil, terlihat jelas di pinggiran mobil terdapat goresan yang memanjang seperti goresan benda-benda tajam. Nah, dipastikan goresan itu berasal dari rerumputan yang keras tadi.
“Rerumputan ini juga dapat mengores kendaraan, contohnya disisi kiri mobil saya ini terlihat bekas goresannya,” tambahnya.
Makanya, selaku sopir angdes, ia hanya bisa berharap kepada pemerintah agar ada solusi yang terbaik untuk jalan itu. Terutama demi kelangsungan mengantarkan penumpang dari Talang Padang – Pendopo - Ulu Musi maupun sebaliknya.
”Ya semoga pemerintah memangkas rumput di sepanjang jalan itu,” katanya.
Sementara itu, camat Ulu Musi Asnan Ghozi mengatakan, hal itu sudah menjadi agendanya dalam waktu dekat akan dilakukan penebasan bersama masyarakat.
”Sudah kita layangkan surat ke kades-kades untuk senantiasa gotong royong bersama masyarakat menebas rumput liar itu,” katanya. (eko)
Jalan lingkar Talang Padang-Ulu Musi rawan lakalantas, pasalnya padangan tertutup semak belukar yang menyebabkan jalan menyempit. Hal ini tentu saja membuat rasa kecemasan tersendiri bagi pengguna jalan terutama sopir angkutan pedesaan (angdes).
Seperti yang di katakan Parwan (27), salah seorang sopir angdes mengatakan, kondisi jalan yang melintasi Talang Padang hingga ke Ulu Musi tampaknya masih banyak yang tidak terawat. Betapa tidak, rerumputan yang menutupi badan jalan sangat tampak di sepanjang jalan itu.
“Kayaknya tidak terawat oleh petugas kebersihan. Karena memang daerahnya cukup sepi,” kata Parwan.
Kondisi ini tentu saja mencemaskan para sopir. Setiap menjalani kendaraan dan berhadapan dengan kendaraan di arah berlawanan, sering hampir terjadi kecelakaan.
“Rumputnya sangat tinggi dan menutupi jalan, jadi kita lebih berhati-hati menjalankan kendaraan angkutannya,” kata Parwan.
Sebagaimana profesi yang dijalankan Parwan, bahwa dirinya adalah seorang sopir yang tugasnya mengantar penumpang dari arah Talang Padang ke Ulu Musi. Jadi, dalam menjalankan tugasnya itu harus dengan ekstra hati-hati. Terlebih lagi pengguna jalan berupa kendaraan motor. Mereka sering kebut-kebutan jalankan motornya.
“Kalau tidak hati-hati pasti terjadi kecelakaan. Kan bisa merugikan berbagai pihak. Terutama keselamatan penumpang saya,” ujarnya.
Selain rawan kecelakaan, sambung Marwan, rumput yang membayangi jalan itupun bisa membuat goresan pada kendaraan. Ini terbukti setelah sering kali melintasi jalan tersebut, saat tiba di pangkalan mobil, terlihat jelas di pinggiran mobil terdapat goresan yang memanjang seperti goresan benda-benda tajam. Nah, dipastikan goresan itu berasal dari rerumputan yang keras tadi.
“Rerumputan ini juga dapat mengores kendaraan, contohnya disisi kiri mobil saya ini terlihat bekas goresannya,” tambahnya.
Makanya, selaku sopir angdes, ia hanya bisa berharap kepada pemerintah agar ada solusi yang terbaik untuk jalan itu. Terutama demi kelangsungan mengantarkan penumpang dari Talang Padang – Pendopo - Ulu Musi maupun sebaliknya.
”Ya semoga pemerintah memangkas rumput di sepanjang jalan itu,” katanya.
Sementara itu, camat Ulu Musi Asnan Ghozi mengatakan, hal itu sudah menjadi agendanya dalam waktu dekat akan dilakukan penebasan bersama masyarakat.
”Sudah kita layangkan surat ke kades-kades untuk senantiasa gotong royong bersama masyarakat menebas rumput liar itu,” katanya. (eko)
Selasa, 10 April 2012
KP Batubara Lahat Terus Menuai Masalah
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
MANTAN Bupati Lahat H Harunata nampaknya harus menuai masalah akibat sikapnya yang telah mencabut izin kuasa pertambangan (KP) batubara PTBA pada tahun 2003-2008. PTBA telah melaporkannya ke KPK.
Laporan dilakukan karena dalam kasus ini patut diduga kuat terdapat unsur korupsi di dalamnya. Hal ini bukan main-main dan isapan jempol karena kemarin Patrialis Akbar yang pernah menjabat menteri hukum dan HAM Patrialis Akbar, mendatangi KPK dan melaporkannya. Patrialis sendiri sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam.
Tentu langkah pelaporan ini sebagai langkah serius dari PTBA untuk menuntut wilayah KP mereka yang mereka sebut sudah dicaplok. Dalam catatan PT Bukit Asam merupakan BUMN yang lebih dulu memiliki kuasa pertambangan dan memiliki hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan berdasarkan pasal 25 ayat 2 peraturan pemerintah No 32 tahun 1969.
Dugaan tindak korupsi terjadi karena pejabat yang telah mengeluarkan KP patut diduga telah mengalihkan KP tambang batubara Lahat ke pihak lain.
Sejak era Otonomi Daerah ditetapkan dan berlaku, pemerintah daerah tingkat II diberi kuasa penuh untuk membuat keputusan. Di Kabupaten Lahat banyak bermunculkan KP-KP yang mengeksplorasi pertambangan batubara. Beberapa KP saat ini sudah mengeruk batubara di dasar perut bumi Kabupaten Lahat. Harus dipertanyakan apa yang didapatkan Pemda Lahat untuk semuanya.
Sedangkan selama ini, harapan masyarakat Kabupaten Lahat dapat menikmati berkah dari kayanya bahan galian batubara di daerah tersebut jauh dari angan-angan. Makin banyak Kuasa Pertambangan beroperasi tak mengubah kehidupan warga kota Lahat secara menyeluruh, sebaliknya mereka menjadi penonton terhadap hiruk pikuk dan sibuknya operasi pertambangan.
Sempat ada euforia kesenangan luar biasa dari warga kota ini, dengan banyaknya aktifitas tambang batubara. Mereka senang dan bangga karena Bumi Seganti Setungguan ternyata menyimpan jutaan ton batubara di dalam perut bumi. Tetapi kesenangan hanya dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan tahun di jari, warga tak begitu peduli. Apalagi mereka tak 'menyicip' enak dari banyaknya batubara yang dikeruk setiap detik.
Bila saat ini PTBA mengadukan dugaan pencaplokan wilayah KP mereka suatu hal yang wajar. Inipun menjadi pelajaran berharga untuk tak main-main dengan kewenangan yang ada. Walaupun otonomi daerah memberikan kuasa yang luas, jangan sampai sikap kepala daerah menjadi kebablasan.
Kemudian dampak dari pertambangan apakah sudah dipikirkan sejak awal, karena banyak contoh aktivitas tambang berakibat buruk daerah. Saat bahan tambang habis yang tersisa hanya kerusakan alam, kemisikinan dan pemukiman yang ditinggalkan begitu saja. Efek buruk ini sudah dirasakan warga Lahat. Untuk melakukan aktivitas tambang harus mengacu ke Undang-Undang Tambang.
Kita wajib mengingatkan ini, karena kita sebagai manusia jangan egois sendiri mengeksplorasi bahan tambang secara membabibuta tanpa memikirkan dampak buruknya. Di Kabupaten Lahat sekarang sudah banyak kerusakan hutan, kemudian ekplorasi besar-besaran dari bahan tambang batubara dapat berakibat buruk bagi ciri khas wilayah Lahat 'Bukit Serelo'.
Hal yang paling parah adalah efek buruk karena sistem transportasi yang digunakan masih menggunakan jalan umum, tentu dampak langsung berupa kerusakan jalan sangat terasa.
Semuanya karena kegiatan tambang tak dilakukan terencana dan mengabaikan kepentingan banyak pihak. Kondisi ini memunculkan pendapat, pemilik KP hanya berpikir bagaimana mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. (***)
Empat Lawang Bangun RS Pratama
Empat Lawang, SN
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Bumi Saling Kruani Sangi Kerawati bakal membangun rumah sakit Pratama. Rumah sakit ini rencananya bakal dibangun di Kecamatan Pendopo, persisnya di lahan Puskesmas Kecamatan Pendopo.
"Puskesmas Pendopo akan kita jadikan rumah sakit Pratama," terang Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA), Senin (9/4).
Dijelaskannya, rumah sakit Pratama adalah rumah sakit tanpa class. Jadi tidak ada istilah pasien kelas VIP, kelas 1 atapun kelas 2. Meski begitu, untuk fasilitas, layanan dan lainnya sudah standar rumah sakit besar. Semua poly pelayanan akan disiapkan.
Lanjut HBA, untuk pembangunan rumah sakit ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 50 miliar. Dana ini dialokasikan dari anggaran pusat (APBN). Dan jika tidak ada halangan, tahun ini juga pembangunan rumah sakit Pratama akan dimulai.
Lebih jauh HBA mengatakan, untuk Puskesmas Pendopo akan bergeser ke Kecamatan Pendopo Barat (Pemekaran Kecamatan Pendopo) yang lokasinya di Padang Surau.
Nantinya, tidak hanya Puskesmas yang bakal dibangun di kawasan ini, perkantoran Kecamatan dan Polsekpun rencananya akan dibangun di kawasan Padang Surau.
"Kedepannya, kawasan ini yang dulunya dikenal sebagai kawanan rawan keamanan akan berubah menjadi kawasan yang ramai. Konsep ini mudah-mudahan bisa menekan angka kriminal di Empat Lawang," katanya.
Khusus untuk rumah sakit daerah, lanjut dia,
akan dibangun di kawasan Jalan Poros. Jadi, pasien rujukan dari layanan kesehatan di wilayah Kecamatan bisa di rujuk ke rumah sakit daerah. Melalui layanan ini diharapkan pelayanan kesehatan di Empat Lawang lebih bisa ditingkatkan.
"Hanya saja, ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (eko)
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Bumi Saling Kruani Sangi Kerawati bakal membangun rumah sakit Pratama. Rumah sakit ini rencananya bakal dibangun di Kecamatan Pendopo, persisnya di lahan Puskesmas Kecamatan Pendopo.
"Puskesmas Pendopo akan kita jadikan rumah sakit Pratama," terang Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA), Senin (9/4).
Dijelaskannya, rumah sakit Pratama adalah rumah sakit tanpa class. Jadi tidak ada istilah pasien kelas VIP, kelas 1 atapun kelas 2. Meski begitu, untuk fasilitas, layanan dan lainnya sudah standar rumah sakit besar. Semua poly pelayanan akan disiapkan.
Lanjut HBA, untuk pembangunan rumah sakit ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 50 miliar. Dana ini dialokasikan dari anggaran pusat (APBN). Dan jika tidak ada halangan, tahun ini juga pembangunan rumah sakit Pratama akan dimulai.
Lebih jauh HBA mengatakan, untuk Puskesmas Pendopo akan bergeser ke Kecamatan Pendopo Barat (Pemekaran Kecamatan Pendopo) yang lokasinya di Padang Surau.
Nantinya, tidak hanya Puskesmas yang bakal dibangun di kawasan ini, perkantoran Kecamatan dan Polsekpun rencananya akan dibangun di kawasan Padang Surau.
"Kedepannya, kawasan ini yang dulunya dikenal sebagai kawanan rawan keamanan akan berubah menjadi kawasan yang ramai. Konsep ini mudah-mudahan bisa menekan angka kriminal di Empat Lawang," katanya.
Khusus untuk rumah sakit daerah, lanjut dia,
akan dibangun di kawasan Jalan Poros. Jadi, pasien rujukan dari layanan kesehatan di wilayah Kecamatan bisa di rujuk ke rumah sakit daerah. Melalui layanan ini diharapkan pelayanan kesehatan di Empat Lawang lebih bisa ditingkatkan.
"Hanya saja, ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (eko)
Jembatan Tanah Abang-Payuputat Habiskan Rp 60 Milyar
Muara Enim, SN
Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 60 milyar.
“Pembangunan jembatan penghubung Payuputat- Tanah Abang ini sudah dirancang dalam beberapa tahun lalu. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar,” ungkap Anggota DPRD Sumsel asal dapil Muara Enim- Prabumulih Rizal Kenedi dalam resesnya bersama anggota DPRD Sumsel berapa waktu lalu Muara Enim.
Pembangunan jembatan tersebut kata Rizal, tentunya harus mendapat dukungan terutama dari kabupaten Muara Enim maupun Prabumulih. Sebab, pembangunan jembatan ini menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang.
“Pada prinsipnya, provinsi dan Prabumulih siap melakukan dana sharing untuk pembangunan jembatan ini. Agar rencananya ini bisa terealisasi juga dibutuhkan dukungan dari Pemkab Muara Enim,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, jika nantinya ada sharing, misalnya dari Muara Enim dan Prabumulih masing-masing Rp10 miliar, kemudian juga dianggarkan melalui provinsi dan pemerintah pusat. Pastinya, rencana pembangunan jembatan penghubung Tanah Abang- Payuputat ini akan terealisasi ditahun-tahun mendatang.
“Kalau jembatan ini terwujud dibangun, dipastikan pembangunan dan perekonomian dua daerah (Muara Enim- Prabumulih) akan semakin berkembang. Untuk Detail Engenering Design (DED) sudah selesai,” papar Rizal.
Sementara itu, Sekretaris PU BM Muara Enim Ahmad Yani mengungkapkan, untuk pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat, Pemkab Muara Enim belum dilibatkan sama sekali terkait rencana tersebut.
“Kita belum mengetahui secara persis DED dan studi kelayakan pembangunan jembatan itu,” urai dia.
Sementara itu, Asisten II Pemkab Muara Enim Drs Hasanudin menambahkan, setahu dirinya terkait rencana pembangunan jembatan itu diketahui baru sebatas lisan saja. Belum ada pembahasan secara bersama-sama oleh dua daerah dan provinsi.
“Seharusnya ada koordinasi, duduk satu meja antara Prabumulih, Muara Enim dan pihak provinsi. Agar rencana ini bisa terwujud,” tukas Asisten II.
Ditanggapinya, Rizal Kenedi, mengenai hal tersebut, nantinya akan diupayakan paling tidak akan ada koordinasi antara Dinas PU BM Muara Enim, PU BM Prabumulih dan pihak provinsi termasuk DPRD Sumsel.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar menyambut baik jika nantinya pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat terwujud. Namun pembangunan jembatan tersebut tentunya menghabiskan dana yang cukup besar.
Oleh sebab itu kata Muzakir, karena pembangunan jembatan tersebut menghubungkan antara dua kabupaten, Muara Enim dan Prabumlih. Tentunya harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk anggarannya, dapat dilakukan dengan dana sharing, antara kabupaten, Provinsi maupun pemerintah pusat. (yud)
Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 60 milyar.
“Pembangunan jembatan penghubung Payuputat- Tanah Abang ini sudah dirancang dalam beberapa tahun lalu. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar,” ungkap Anggota DPRD Sumsel asal dapil Muara Enim- Prabumulih Rizal Kenedi dalam resesnya bersama anggota DPRD Sumsel berapa waktu lalu Muara Enim.
Pembangunan jembatan tersebut kata Rizal, tentunya harus mendapat dukungan terutama dari kabupaten Muara Enim maupun Prabumulih. Sebab, pembangunan jembatan ini menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang.
“Pada prinsipnya, provinsi dan Prabumulih siap melakukan dana sharing untuk pembangunan jembatan ini. Agar rencananya ini bisa terealisasi juga dibutuhkan dukungan dari Pemkab Muara Enim,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, jika nantinya ada sharing, misalnya dari Muara Enim dan Prabumulih masing-masing Rp10 miliar, kemudian juga dianggarkan melalui provinsi dan pemerintah pusat. Pastinya, rencana pembangunan jembatan penghubung Tanah Abang- Payuputat ini akan terealisasi ditahun-tahun mendatang.
“Kalau jembatan ini terwujud dibangun, dipastikan pembangunan dan perekonomian dua daerah (Muara Enim- Prabumulih) akan semakin berkembang. Untuk Detail Engenering Design (DED) sudah selesai,” papar Rizal.
Sementara itu, Sekretaris PU BM Muara Enim Ahmad Yani mengungkapkan, untuk pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat, Pemkab Muara Enim belum dilibatkan sama sekali terkait rencana tersebut.
“Kita belum mengetahui secara persis DED dan studi kelayakan pembangunan jembatan itu,” urai dia.
Sementara itu, Asisten II Pemkab Muara Enim Drs Hasanudin menambahkan, setahu dirinya terkait rencana pembangunan jembatan itu diketahui baru sebatas lisan saja. Belum ada pembahasan secara bersama-sama oleh dua daerah dan provinsi.
“Seharusnya ada koordinasi, duduk satu meja antara Prabumulih, Muara Enim dan pihak provinsi. Agar rencana ini bisa terwujud,” tukas Asisten II.
Ditanggapinya, Rizal Kenedi, mengenai hal tersebut, nantinya akan diupayakan paling tidak akan ada koordinasi antara Dinas PU BM Muara Enim, PU BM Prabumulih dan pihak provinsi termasuk DPRD Sumsel.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar menyambut baik jika nantinya pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat terwujud. Namun pembangunan jembatan tersebut tentunya menghabiskan dana yang cukup besar.
Oleh sebab itu kata Muzakir, karena pembangunan jembatan tersebut menghubungkan antara dua kabupaten, Muara Enim dan Prabumlih. Tentunya harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk anggarannya, dapat dilakukan dengan dana sharing, antara kabupaten, Provinsi maupun pemerintah pusat. (yud)
Pol PP Bongkar Reklame Liar Dan Kadaluarsa
Palembang, SN
Pajak reklame merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) cukup potensial di kota Palembang ini, tapi sangat disayangkan tidak sedikit reklame yang didirikan oleh usaha baik rumah makan hingga bengkel pres per mobil yang menempati pingiran disepanjang jalan Basuki Rahmat disinyalir tidak memiliki izin.
Ketua Tim Operasional Rekomndasi Reklame Tata kota Palembang Junkis Julianto mengatakan hampir 10 persen reklame yang berdiri disepanjang jalan Basuki Rahmat kecamatan Kemuning Palembang tidak memiliki izin.
“ Kita hanya bersifat merekomendasikan saja, namun dari sejumlah reklame dan bangunan yang berdiri di kawasan jalan Basuki Rahmat ini hampir 10 persenya menyalahi aturan,” jelasnya Senin (9/4) disela-sela penertiban dikawasan tersebut.
Junkis menyebutkan mayoritas bangunan dan reklame yang menyalahi aturan di dominasi usaha kecil seperti perbengkelan hingga warung rumah makan dan reklame berukuran 1mx3m.
“ Sudah tiga kali kita berikan peringatakan dan tidak diindahkan, dan hari ini kita bersama sat Pol PP melakukan penertiban, karena berdirinya reklame dan bangungan di sepanjang jalan ini sudah merusak estitika kota,”ungkapnya.
Selaian kawasan jalan Basuki Rahmat masih kata junkis, menyalahi dan merusak estetika kota dengan berdirinya reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga menyebar secara merata di kota Palembang ini.
“ Tidak hanya dijalan Basuki Rahmat meski tidak banyak, akan tetapi reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga banyak terdapat dikawasan kota ini,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Aris Saputra mengatakan sebelumnya pemilik reklame warung rumah makan hingga bengkel press per mobil telah diberikan peringatan, hanya saja hingga Sp3 yang diberikan hingga saat ini tidak di indahkan.
“ Sudah kita berikan peringatan baik itu bengkel dan bangunan yang ada di pingiran jalan Basuki rahmat ini, baik dari kelurahan maupun instansi terkait, hanya saja mereka membangkang,” tegas Aris.
Selaian tidak memiliki izin, bangunan yang berdiri tersebut, kata Aris juga telah menghilangkan hak-hak pengunan jalan, bahkan pemilik bangunan tidak segan melakukan pengecoran secara permanen sehingga menghilangkan resapan air.
“ Ini juga dalam rangka menegakan perda serta untuk mempercantik kota kita terlebih lagi saat ini sedang dilakukan penilaian adipura yang mana bangunan mereka dirikan sudah ditas lahan Daerah Milik Jalan (DMJ),” ungkapnya. Berdiri bangunan dan reklame di DMJ ini, kata Aris dipastikan tidak memiliki izin.
“ Masalah ada yang komplein dengan kebijakan ini akan kita tanguhkan dan akan kita cek lahan dan SIUPnya, kalau izin resmi akan kita beri toleransi,” katanya
Setelah dilakukan penertiban dengan menerjunkan 60 personil serta didukung petugas dari dinas tata kota, dispenda dan pihak kecamatan dan kelurahan sebagai pemilik wilyah ,bangunan yang telah di bongkar akan dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
“ Kalau mereka kembali memasang apa yang kita bongkar semua barangnya akan kita sita dan di sidangkan yustitisi,” jelasnya.
Pantauan dilapangan selama penertiban berlangusng tak pelak, kemacetan di ruas jalan dari Jembatan Fly over hingga 1 km Jalan Basuki Rahmat terjadi,akibat banyak kendaraan yang berhenti untuk melihat pembongkaran tersebut dilangsungkan.(win)
Blue Bird Tambah 50 Armada Baru
Palembang, SN
Blue Bird Taksi semakin mengembangkan sayapnya. Setelah sempat mendapat kecaman tidak boleh beroperasi di area bandara SMB II Palembang, kini taksi berlogo burung ini dipertengahan bulan April akan menambah armadanya sebanyak 50 unit lagi setelah sebelumnya sudah beroperasi 50 unit. Bahkan akses operasi layananannya yang mobil juga akan mengincar pasar di kawasan Kertapati dan Perumnas.
“ Incoming call kita terus bertambah. Suply dan demand nya tidak seimbang. Sehingga nanti di pertengahan bulan sampai akhir bulan, sekarang lagi proses perizinan ada penambahan 50 armada. Kita tetap mobile. Sekarang yang operasi 50. Jadi nambah 50 lagi pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan bisa mengakomodir di kawasan Kertapati dan Perumnas,” kata Brand Manajer Blue Bird Palembang, Rudi Alwazan.
Dijelaskannya, untuk saat ini tarif taksi blue bird alami kenaikan 20 persen sejak diberlakukan 28 Maret kemarin setelah ditetapkan Organda dan Pemerintah Kota (Pemkot). “ Kita sudah melakukan perubahan tarif argo. Per kilometer naik Rp 500, kemudian perbuka pintu naik Rp 1.000. jadi ada kenaikan 20 persen. masyarakat tidak diberatkan, karena kecil sekali kenaikan agronya,” terang dia.
Mudah - mudahan, lanjut Rudi, dengan bertambahnya armada pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal, " mudah - mudahan setelah penambahan armada pelayanan semkin maksimal dan masyrakat puas dengan pelanan kami," pungkasnya.(win)
Pajak reklame merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) cukup potensial di kota Palembang ini, tapi sangat disayangkan tidak sedikit reklame yang didirikan oleh usaha baik rumah makan hingga bengkel pres per mobil yang menempati pingiran disepanjang jalan Basuki Rahmat disinyalir tidak memiliki izin.
Ketua Tim Operasional Rekomndasi Reklame Tata kota Palembang Junkis Julianto mengatakan hampir 10 persen reklame yang berdiri disepanjang jalan Basuki Rahmat kecamatan Kemuning Palembang tidak memiliki izin.
“ Kita hanya bersifat merekomendasikan saja, namun dari sejumlah reklame dan bangunan yang berdiri di kawasan jalan Basuki Rahmat ini hampir 10 persenya menyalahi aturan,” jelasnya Senin (9/4) disela-sela penertiban dikawasan tersebut.
Junkis menyebutkan mayoritas bangunan dan reklame yang menyalahi aturan di dominasi usaha kecil seperti perbengkelan hingga warung rumah makan dan reklame berukuran 1mx3m.
“ Sudah tiga kali kita berikan peringatakan dan tidak diindahkan, dan hari ini kita bersama sat Pol PP melakukan penertiban, karena berdirinya reklame dan bangungan di sepanjang jalan ini sudah merusak estitika kota,”ungkapnya.
Selaian kawasan jalan Basuki Rahmat masih kata junkis, menyalahi dan merusak estetika kota dengan berdirinya reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga menyebar secara merata di kota Palembang ini.
“ Tidak hanya dijalan Basuki Rahmat meski tidak banyak, akan tetapi reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga banyak terdapat dikawasan kota ini,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Aris Saputra mengatakan sebelumnya pemilik reklame warung rumah makan hingga bengkel press per mobil telah diberikan peringatan, hanya saja hingga Sp3 yang diberikan hingga saat ini tidak di indahkan.
“ Sudah kita berikan peringatan baik itu bengkel dan bangunan yang ada di pingiran jalan Basuki rahmat ini, baik dari kelurahan maupun instansi terkait, hanya saja mereka membangkang,” tegas Aris.
Selaian tidak memiliki izin, bangunan yang berdiri tersebut, kata Aris juga telah menghilangkan hak-hak pengunan jalan, bahkan pemilik bangunan tidak segan melakukan pengecoran secara permanen sehingga menghilangkan resapan air.
“ Ini juga dalam rangka menegakan perda serta untuk mempercantik kota kita terlebih lagi saat ini sedang dilakukan penilaian adipura yang mana bangunan mereka dirikan sudah ditas lahan Daerah Milik Jalan (DMJ),” ungkapnya. Berdiri bangunan dan reklame di DMJ ini, kata Aris dipastikan tidak memiliki izin.
“ Masalah ada yang komplein dengan kebijakan ini akan kita tanguhkan dan akan kita cek lahan dan SIUPnya, kalau izin resmi akan kita beri toleransi,” katanya
Setelah dilakukan penertiban dengan menerjunkan 60 personil serta didukung petugas dari dinas tata kota, dispenda dan pihak kecamatan dan kelurahan sebagai pemilik wilyah ,bangunan yang telah di bongkar akan dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
“ Kalau mereka kembali memasang apa yang kita bongkar semua barangnya akan kita sita dan di sidangkan yustitisi,” jelasnya.
Pantauan dilapangan selama penertiban berlangusng tak pelak, kemacetan di ruas jalan dari Jembatan Fly over hingga 1 km Jalan Basuki Rahmat terjadi,akibat banyak kendaraan yang berhenti untuk melihat pembongkaran tersebut dilangsungkan.(win)
Blue Bird Tambah 50 Armada Baru
Palembang, SN
Blue Bird Taksi semakin mengembangkan sayapnya. Setelah sempat mendapat kecaman tidak boleh beroperasi di area bandara SMB II Palembang, kini taksi berlogo burung ini dipertengahan bulan April akan menambah armadanya sebanyak 50 unit lagi setelah sebelumnya sudah beroperasi 50 unit. Bahkan akses operasi layananannya yang mobil juga akan mengincar pasar di kawasan Kertapati dan Perumnas.
“ Incoming call kita terus bertambah. Suply dan demand nya tidak seimbang. Sehingga nanti di pertengahan bulan sampai akhir bulan, sekarang lagi proses perizinan ada penambahan 50 armada. Kita tetap mobile. Sekarang yang operasi 50. Jadi nambah 50 lagi pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan bisa mengakomodir di kawasan Kertapati dan Perumnas,” kata Brand Manajer Blue Bird Palembang, Rudi Alwazan.
Dijelaskannya, untuk saat ini tarif taksi blue bird alami kenaikan 20 persen sejak diberlakukan 28 Maret kemarin setelah ditetapkan Organda dan Pemerintah Kota (Pemkot). “ Kita sudah melakukan perubahan tarif argo. Per kilometer naik Rp 500, kemudian perbuka pintu naik Rp 1.000. jadi ada kenaikan 20 persen. masyarakat tidak diberatkan, karena kecil sekali kenaikan agronya,” terang dia.
Mudah - mudahan, lanjut Rudi, dengan bertambahnya armada pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal, " mudah - mudahan setelah penambahan armada pelayanan semkin maksimal dan masyrakat puas dengan pelanan kami," pungkasnya.(win)
Ratusan Honorer di OKI Kecewa
Kayuagung, SN
Ratusan tenaga honorer yang mengabdi di Kabupaten OKI kecewa karena mereka dinyatakan tidak lulus verifikasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat. Sejak beberapa hari terakhir, mereka bergantian mendatangi Posko Pengaduan di BKD OKI.
Kekecewaan mereka ini setelah melihat hasil pengumuman tenaga honorer kategori I yang dinyatakan BKN lulus verifikasi untuk diangkat menjadi CPNS ternyata tidak ada nama mereka. BKN hanya meluluskan 62 orang walaupun jumlah yang diajukan BKD ke BKN mencapai lebih dari 350 orang.
Mereka yang mendatangi BKD OKI ini seolah-olah “Curhat” ke kantor tersebut dan mempertanyakan alasan mereka tidak lulus dan hanya 62 orang (2 orang dicoret) saja yang lulus verifikasi. Apalagi dari 62 orang yang lulus itu, ternyata ada yang SKnya “lebih muda” dibandingkan honorer yang tidak lulus.
Nurani, tenaga honorer bidang pendidik yang mengabdi di Kecamatan Tulung Selapan OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, dia nekad mendatangi BKD di Kayuagung yang jauh dari Tulung Selapan untuk mempertanyakan hal itu. Ia sudah menjadi tenaga honorer sekitar 17 tahun, namun tidak lulus verifikasi.
Mengapa yang sudah sangat lama mengabdi seperti saya ini tidak diprioritaskan lulus, justru yang lulus honorer yang belum lama bertugas. Saya ke sini untuk mempertanyakan hak saya, jika bukan hak saya tidak akan saya harapkan,”keluhnya.
Posko Pengaduan di BKD OKI ini dibuka sejak jam 8 pagi hingga jam 4 sore sesuai jam kerja kantor tersebut. Sejak Jumat lalu, sudah ada ratusan tenaga honorer dari berbagai kecamatan di OKI yang silih berganti mendatangi posko itu dengan tujuan yang sama.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretaris BKD OKI Ahmad Kholik kepada wartawan menjelaskan, pihaknya memfasilitasi tempat penampungan keluhan yang dilontarkan ratusan honorer yang tidak puas dengan pengumuman hasil verifikasi yang dikeluarkan BKN Pusat. (iso)
Ratusan tenaga honorer yang mengabdi di Kabupaten OKI kecewa karena mereka dinyatakan tidak lulus verifikasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat. Sejak beberapa hari terakhir, mereka bergantian mendatangi Posko Pengaduan di BKD OKI.
Kekecewaan mereka ini setelah melihat hasil pengumuman tenaga honorer kategori I yang dinyatakan BKN lulus verifikasi untuk diangkat menjadi CPNS ternyata tidak ada nama mereka. BKN hanya meluluskan 62 orang walaupun jumlah yang diajukan BKD ke BKN mencapai lebih dari 350 orang.
Mereka yang mendatangi BKD OKI ini seolah-olah “Curhat” ke kantor tersebut dan mempertanyakan alasan mereka tidak lulus dan hanya 62 orang (2 orang dicoret) saja yang lulus verifikasi. Apalagi dari 62 orang yang lulus itu, ternyata ada yang SKnya “lebih muda” dibandingkan honorer yang tidak lulus.
Nurani, tenaga honorer bidang pendidik yang mengabdi di Kecamatan Tulung Selapan OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, dia nekad mendatangi BKD di Kayuagung yang jauh dari Tulung Selapan untuk mempertanyakan hal itu. Ia sudah menjadi tenaga honorer sekitar 17 tahun, namun tidak lulus verifikasi.
Mengapa yang sudah sangat lama mengabdi seperti saya ini tidak diprioritaskan lulus, justru yang lulus honorer yang belum lama bertugas. Saya ke sini untuk mempertanyakan hak saya, jika bukan hak saya tidak akan saya harapkan,”keluhnya.
Posko Pengaduan di BKD OKI ini dibuka sejak jam 8 pagi hingga jam 4 sore sesuai jam kerja kantor tersebut. Sejak Jumat lalu, sudah ada ratusan tenaga honorer dari berbagai kecamatan di OKI yang silih berganti mendatangi posko itu dengan tujuan yang sama.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretaris BKD OKI Ahmad Kholik kepada wartawan menjelaskan, pihaknya memfasilitasi tempat penampungan keluhan yang dilontarkan ratusan honorer yang tidak puas dengan pengumuman hasil verifikasi yang dikeluarkan BKN Pusat. (iso)
Sengketa PT Aditarwan - Warga Terus Berlanjut
Lahat, SN
Selisih paham antara warga Desa Pagardin dan Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Aditarwan mengenai lahan belum juga selesai. Pada Senin (9/4) kemarinn rapat pembahasan ini dilanjutkan di kantor Pemkab Lahat yang dipimpin Asisten I, Drs H Ahdin Djasri MM namun tetap menemui hasil.
Perwakilan dari warga, Hasibuan mengemukakan di lapangan adanya perselisihan mengenai tapal batas lahan, baik itu lahan inti dan plasma, lahan plasma seluas sekitar 100 hektar (Ha). PT Aditarwan menyatakan kalau lahan yang diperselisihkan sudah diserahkan ke warga. Namun kenyataan di lapangan belum ada realisasinya. Tidak hanya itu, status quo yang ada di lahan tersebut sampai saat ini juga tak jelas.
“Jika perusahaan mengaku sudah menyerahkan hal ini ke warga, kami rasa itu bohong. Kenyataannya di lapangan semuanya nihil,” ungkap Hasibuan.
Menurutnya, semua yang diklaim perusahaan itu kemungkinan baru sebatas administrasi saja tapi untuk kenyataan di lapangan, semuanya belum sama sekali direalisasikan. Termasuk pada berkas-berkas surat karena ada beberapa versi surat.
“Kami akan tetap mempertahankan sikap kami sesuai bukti yang kami miliki. Mengenai rapat ini, kami simpulkan intinya buntu," terangnya.
Sementara Hendra Mulya perwakilan pihak perusahaan menegaskan, sebenarnya apa yang dituntut warga itu memiliki beberapa kekeliruan. Seperti di dalam rapat, warga mengemukakan titik tapal batas yang salah. Sebab, yang dimaksud tersebut sebenarnya bukanlah titik tapal batas, melainkan titik Poligon saja. Ini jelas tidak bisa diterima perusahaan, apalagi jika dikemukakan kami yang menyalahi aturan, kami disini juga memegang data kongkrit.
“Kami pegang data akurat kok, berikut juga mengenai surat keterangan atau bukti lainnya. Semua ini jelas siap kami adu dan uji petikkan kebenarannya,” tegas Hendra.
Menurut Hendra, dalam rapat memang masih terjadi kebuntuan. Namun, jika suatu saat atau kedepannya akan dilakukan crosscek langsung, perusahaan dengan lapang dada siap, dan sanggup beradu data di lapangannya. “Kami sangat menginginkan adanya kejelasan dalam masalah ini, bila perlu memang kita sama-sama turun ke lapangan,” tegas Hendra.
Terpisah, Asisten I Pemkab Lahat, Drs H Ahdin Djasri MM mengatakan, melihat kondisi yang ada, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk tim, guna melakukan cek lapangan hingga pengukuran ulang. “Demi pertimbangan kejelasan, dalam waktu dekat akan diadakan pengukuran ulang,” Jelas Ahdin. (zal)
Selisih paham antara warga Desa Pagardin dan Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Aditarwan mengenai lahan belum juga selesai. Pada Senin (9/4) kemarinn rapat pembahasan ini dilanjutkan di kantor Pemkab Lahat yang dipimpin Asisten I, Drs H Ahdin Djasri MM namun tetap menemui hasil.
Perwakilan dari warga, Hasibuan mengemukakan di lapangan adanya perselisihan mengenai tapal batas lahan, baik itu lahan inti dan plasma, lahan plasma seluas sekitar 100 hektar (Ha). PT Aditarwan menyatakan kalau lahan yang diperselisihkan sudah diserahkan ke warga. Namun kenyataan di lapangan belum ada realisasinya. Tidak hanya itu, status quo yang ada di lahan tersebut sampai saat ini juga tak jelas.
“Jika perusahaan mengaku sudah menyerahkan hal ini ke warga, kami rasa itu bohong. Kenyataannya di lapangan semuanya nihil,” ungkap Hasibuan.
Menurutnya, semua yang diklaim perusahaan itu kemungkinan baru sebatas administrasi saja tapi untuk kenyataan di lapangan, semuanya belum sama sekali direalisasikan. Termasuk pada berkas-berkas surat karena ada beberapa versi surat.
“Kami akan tetap mempertahankan sikap kami sesuai bukti yang kami miliki. Mengenai rapat ini, kami simpulkan intinya buntu," terangnya.
Sementara Hendra Mulya perwakilan pihak perusahaan menegaskan, sebenarnya apa yang dituntut warga itu memiliki beberapa kekeliruan. Seperti di dalam rapat, warga mengemukakan titik tapal batas yang salah. Sebab, yang dimaksud tersebut sebenarnya bukanlah titik tapal batas, melainkan titik Poligon saja. Ini jelas tidak bisa diterima perusahaan, apalagi jika dikemukakan kami yang menyalahi aturan, kami disini juga memegang data kongkrit.
“Kami pegang data akurat kok, berikut juga mengenai surat keterangan atau bukti lainnya. Semua ini jelas siap kami adu dan uji petikkan kebenarannya,” tegas Hendra.
Menurut Hendra, dalam rapat memang masih terjadi kebuntuan. Namun, jika suatu saat atau kedepannya akan dilakukan crosscek langsung, perusahaan dengan lapang dada siap, dan sanggup beradu data di lapangannya. “Kami sangat menginginkan adanya kejelasan dalam masalah ini, bila perlu memang kita sama-sama turun ke lapangan,” tegas Hendra.
Terpisah, Asisten I Pemkab Lahat, Drs H Ahdin Djasri MM mengatakan, melihat kondisi yang ada, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk tim, guna melakukan cek lapangan hingga pengukuran ulang. “Demi pertimbangan kejelasan, dalam waktu dekat akan diadakan pengukuran ulang,” Jelas Ahdin. (zal)
Rabu, 04 April 2012
Michael Jamie Coyne, Bek Baru SFC
Palembang, SN
Setelah melepas gelandang Syamsul Khairuddin Senin, (2/4) Sriwijaya FC langsung mengikat center bek asal Australia, Michael Jamie Coyne guna memperkuat Laskar Wong Kito di putaran kedua Liga Super Indonesia (ISL) ini.
"Kami umumkan Selasa (3/4), sudah ada kepastian dari agennya, bahwa Michael Jamie Coyne atau biasa dipanggil Jamie Coyne akan memperkuat SFC di putaran kedua ISL 2011/2012. Kesepakatan sudah dibuat namun semua keputusan nantinya kami serahkan kepada pelatih yang tahu urusan teknis," kata Direktur Teknik Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM).
Diakui Hendri, manajemen cukup kesulitan mendapatkan center bek berkualitas di antara jeda kompetisi dari putaran satu ke putaran dua Indonesian Super League (ISL) 2011/2012. Terutama yang berpengalaman di ISL, karena selain terikat kontrak, mereka dipertahankan oleh klub mereka masing-masing. Makanya, setelah beberapa hari ini berjibaku, kami putuskan membuat kesepakatan dengan pemain asing asal Australia.
Seperti diketahui, Jamie Coyne berpostur 187 dan kelahiran Sidney Australia, 2 Januari 1982. Dia bisa bermain di posisi center bek atau bek sayap kanan. Tetapi selama berkiprah selama 10 tahun di Liga Utama Australia, dia memang identik dengan posisi sebagai center bek.
Pemain ini juga pernah bermain dan menjalani pendidikan di West Ham United klub Liga Primer Inggris pada tahun 1998-1999. Kemudian kembali ke tanah kelahirannya Australia dan memperkuat klub profesional, Perth SC pada musim 2000-2002 sebanyak 47 kali penampilan, kemudian bermain untuk Perth Glory sebanyak 33 kali pada 2002-2004.
Selanjutnya pindah ke Ado Den Haag 2004-2005 dan mencoba peruntungan, namun tidak lama lantaran terbelit cedera serta tidak mendapatkan tempat, dia balik ke Perth Glory dan bermain sebanyak 119 kali pada rentang waktu 2005-2011. Kemudian terakhir pindah ke Sidney SC pada awal musim 2011/2012 dan tampil sebanyak 15 kali, namun ia memilih pindah karena ingin mencoba atmosfer Liga Super Indonesia (ISL).
Coyne akan datang pada Rabu (4/4) malam, karena berdasarkan jadwal keberangkatannya. Dia bertolak dari Sidney dengan pada 4 April pukul 12.00, dalam perjalanan normal dia akan tiba di Palembang malam hari.
"Informasi dan data yang kami dapatkan, dia pemain bagus, namun kami dari manajemen mengharapkan rekan-rekan suporter, fans, masyarakat Sumsel dan pecinta sepakbola untuk melihat permainannya dan memberikan penilaian bersama-sama. Terutama kepada pelatih yang nantinya bisa diharapkan melihat kualitasnya apakah cocok dengan skema permainan SFC. Kita harapkan Jamie bisa memperkuat SFC pada putaran kedua," terangnya. (rhd)
Muscab Gapensi Muba Dinilai Tidak Sah
Sekayu, SN
Terkait Dualisme pada pengurusan tubuh organisasi Gapensi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang menggelar Muscab 20 Januari 2011 tahun lalu dengan melahirkan kepengurusan baru yakni Mustopa Hamid terpilih secara aklamasi, meski ketua lama Gapensi Damsin Ucin SH menyatakan, muscab tersebut tidak sah dan illegal.
Sehingga cukup lama dan tidak ada kabar beritanya terlihat kantor Gapensi di Jalan wahid Udin terkesan Terbengkalai tidak ada aktifitas yang terlihat, ternyata persoalan ini sudah masuk ke ranah hukum. Kemarin (3/4) digelar sidang keputusannya di Pengadilan Negeri (PN) Sekayu dengan hakim ketuanya Yudi Noviandri SH yang dihadiri para penggugat dan tergugat yang dikuasakan kepada pengacaranya masing-masing. Penggugat dari Damsi Ucin SH dan H Bahrul Sofyan SH diserahkan kepada pengacaranya Hepriyadi SH, sedangkan tergugat yakni panitia Muscab (Ketua terpilih) , BPD Gapensi Sumsel dan Pusat dikuasakan kepada Bambang Haryanto SH.
Sekedar mengingatkan, pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) BPC Gapensi Kabupaten Muba berlangsung pada 20 Januari 2011, Muscab sendiri tidak dihadiri Ketuanya Damsih Ucin SH dan Sekretarisnya H Bahrul Sofyan SH. Namun tetap dilangsungkan hingga melahirkan kepengurusan baru yakni yakni Mutofa Hamid terpilih sebagai ketua Gapensi Muba secara aklamasi.
Sementara Ketua BPC Gapensi Muba Damsih Ucin SH dan Sekretarisnya H Bahrul Sofyan SH mengatakan, Muscab BPC Gapensi yang tetap dilaksanakan itu, dinyatakan tidak sah dan illegal.
Sementara Mustopa Hamid ketika dikonfirmasikan terkait keputusan ini belum bersedia memberikan komentarnya. "Kita serahkan kepada pengcara kita untuk melakukan langkah selanjutnya," kata Mustopa. (her)
Terkait Dualisme pada pengurusan tubuh organisasi Gapensi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang menggelar Muscab 20 Januari 2011 tahun lalu dengan melahirkan kepengurusan baru yakni Mustopa Hamid terpilih secara aklamasi, meski ketua lama Gapensi Damsin Ucin SH menyatakan, muscab tersebut tidak sah dan illegal.
Sehingga cukup lama dan tidak ada kabar beritanya terlihat kantor Gapensi di Jalan wahid Udin terkesan Terbengkalai tidak ada aktifitas yang terlihat, ternyata persoalan ini sudah masuk ke ranah hukum. Kemarin (3/4) digelar sidang keputusannya di Pengadilan Negeri (PN) Sekayu dengan hakim ketuanya Yudi Noviandri SH yang dihadiri para penggugat dan tergugat yang dikuasakan kepada pengacaranya masing-masing. Penggugat dari Damsi Ucin SH dan H Bahrul Sofyan SH diserahkan kepada pengacaranya Hepriyadi SH, sedangkan tergugat yakni panitia Muscab (Ketua terpilih) , BPD Gapensi Sumsel dan Pusat dikuasakan kepada Bambang Haryanto SH.
Sekedar mengingatkan, pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) BPC Gapensi Kabupaten Muba berlangsung pada 20 Januari 2011, Muscab sendiri tidak dihadiri Ketuanya Damsih Ucin SH dan Sekretarisnya H Bahrul Sofyan SH. Namun tetap dilangsungkan hingga melahirkan kepengurusan baru yakni yakni Mutofa Hamid terpilih sebagai ketua Gapensi Muba secara aklamasi.
Sementara Ketua BPC Gapensi Muba Damsih Ucin SH dan Sekretarisnya H Bahrul Sofyan SH mengatakan, Muscab BPC Gapensi yang tetap dilaksanakan itu, dinyatakan tidak sah dan illegal.
Sementara Mustopa Hamid ketika dikonfirmasikan terkait keputusan ini belum bersedia memberikan komentarnya. "Kita serahkan kepada pengcara kita untuk melakukan langkah selanjutnya," kata Mustopa. (her)
Herman Deru Siap Maju Pilgub 2013
Prabumulih, SN
Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU), H Herman Deru menegaskan, ia siap maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel periode 2013–2015 mendatang. Pernyataan itu, tanpa ragu dia sampaikan saat menghadiri acara silaturahmi antara pengurus Paguyuban Putra Jawa Sumatera (Pujasuma) Kota Prabumulih dengan H Herman Deru, di Sekretariat Pujasuma Prabumulih, Minggu (1/4) lalu.
“Insya Allah, jika Tuhan meridhoi dan hasil survey banyak yang mendukung maka saya siap untuk maju Pilgub,” tegasnya dihadapan pengurus dan anggota Pujasuma Prabumulih.
Terkait rencana itu, Bupati OKU Timur dua periode ini pun meminta doa dan dukungan dari keluarga besar, sekaligus pengurus, dan anggota Pujasuma Prabumulih. Sementara itu, Ketua Paguyuban Putra Jawa Sumatera (Pujasuma) Kota Prabumulih, Sumaryono SH, ditemui usai acara, menilai H Herman Deru SH MM, merupakan sosok yang pantas memimpin Sumsel lima tahun kedepan.
Sumaryono mengatakan itu karena H Herman Deru dinilai telah berhasil dalam memimpin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU). Hal itu dibutikan dari banyaknya prestasi yang diraih oleh Kabupaten OKU Timur dalam lima tahun terakhir.
Tidak hanya itu sampai disitu saja, H Herman Deru juga dinilai telah berhasil menjaga kerukunan antar agama maupun suku bangsa yang ada di Kabupaten OKU Timur. Bahkan atas kepeduliannya tersebut, terutama terhadap masyarakat Jawa yang ada diperantauan, H Herman Deru mendapatkan apresiasi dari Keraton Surakarta Hadiningrat berupa pemberian gelar khusus yakni Kanjeng Raden Haryo (KRH) Haji Mengkudiningrat SH MM, pada akhir tahun 2011 yang lalu.
“Dengan diberikannya gelar tersebut, H Herman Deru kini bukan hanya bagian dari kita saja tapi juga merupakan sesepuh bagi masyarakat Jawa yang ada diperantauan,” jelas Sumaryono, dengan nada semangat.
Selain memuji keberhasilan erman Deru, dalam kesempatan itu ketua paguyuban Pujasuma Prabumulih ini, juga mengajak seluruh warga Pujasuma untuk tetap bersatu dan tak gampang terbujuk rayu oleh pasangan Pilgub lainya mari kita dukung H Herman Deru untuk menjadi orang satu di Sumsel ini. (and)
Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU), H Herman Deru menegaskan, ia siap maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel periode 2013–2015 mendatang. Pernyataan itu, tanpa ragu dia sampaikan saat menghadiri acara silaturahmi antara pengurus Paguyuban Putra Jawa Sumatera (Pujasuma) Kota Prabumulih dengan H Herman Deru, di Sekretariat Pujasuma Prabumulih, Minggu (1/4) lalu.
“Insya Allah, jika Tuhan meridhoi dan hasil survey banyak yang mendukung maka saya siap untuk maju Pilgub,” tegasnya dihadapan pengurus dan anggota Pujasuma Prabumulih.
Terkait rencana itu, Bupati OKU Timur dua periode ini pun meminta doa dan dukungan dari keluarga besar, sekaligus pengurus, dan anggota Pujasuma Prabumulih. Sementara itu, Ketua Paguyuban Putra Jawa Sumatera (Pujasuma) Kota Prabumulih, Sumaryono SH, ditemui usai acara, menilai H Herman Deru SH MM, merupakan sosok yang pantas memimpin Sumsel lima tahun kedepan.
Sumaryono mengatakan itu karena H Herman Deru dinilai telah berhasil dalam memimpin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU). Hal itu dibutikan dari banyaknya prestasi yang diraih oleh Kabupaten OKU Timur dalam lima tahun terakhir.
Tidak hanya itu sampai disitu saja, H Herman Deru juga dinilai telah berhasil menjaga kerukunan antar agama maupun suku bangsa yang ada di Kabupaten OKU Timur. Bahkan atas kepeduliannya tersebut, terutama terhadap masyarakat Jawa yang ada diperantauan, H Herman Deru mendapatkan apresiasi dari Keraton Surakarta Hadiningrat berupa pemberian gelar khusus yakni Kanjeng Raden Haryo (KRH) Haji Mengkudiningrat SH MM, pada akhir tahun 2011 yang lalu.
“Dengan diberikannya gelar tersebut, H Herman Deru kini bukan hanya bagian dari kita saja tapi juga merupakan sesepuh bagi masyarakat Jawa yang ada diperantauan,” jelas Sumaryono, dengan nada semangat.
Selain memuji keberhasilan erman Deru, dalam kesempatan itu ketua paguyuban Pujasuma Prabumulih ini, juga mengajak seluruh warga Pujasuma untuk tetap bersatu dan tak gampang terbujuk rayu oleh pasangan Pilgub lainya mari kita dukung H Herman Deru untuk menjadi orang satu di Sumsel ini. (and)
Warga Keluhkan Pelayanan PLN Indralaya
Indralaya, SN
Dalam beberapa hari ini pelayanan listrik di wilayah PLN Ranting Indralaya dikeluhkan warga karena sering mati atau byarpet.
Akibatnya pelanggan merasa dirugikan karena dalam setiap harinya hampir 5 kali mengalami pemadaman tanpa diadakan pemberitahuan sebelumnya dengan masyarakat. sehingga warg tidak siap dengan keadaan tersebut.
”Beberapa hari ini kami sangat mengalami kerugian, semalam saja pemadaman terjadi
sebanyak 6 kali, akibatnya lampu bohlam saya mengalami kebakaran,” ujar Hermi warga sakatiga.
Senada dengan Jesica rahmtillh warga Tanjung Batu yang mengeluhkan hal serupa, bahwa sejak 10 hari terakhir ini lampu sering mati hidup (byarpet) yang membuat beberapa alat elektronik menjadi rusak, seperti lampu yang terbakar dan kipas angin yang konslet.
“Dengan keadaan seperti ini kami sebagai warga sangat berharap agar pihak PLN segera memberikan solusi agar tidak merugikan masyarakat lebih banyak lagi,” harapnya.
Sementara itu, Rohimin Solihin selaku manager PLN Indralaya saat dikonfirmasi mengatakan, pemadaman tersebut terjadi karena adanya gangguan pada kabel listrik yang tersenggol oleh mobil. Selain itu adanya tiang listrik yang roboh akibat angin yang di sertai hujan. ”Pemadaman tersebut kami lakukan untuk mencegah kerusakan yang
lebih parah,” ujarnya.
“Kami dari pihak PLN telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal, tim kami telah turun kelapangan untuk membersihkan ranting-ranting yang berada di atas kabel listrik, makanya kami harap agar kepada warga yang ranting pohonnya ada di depan rumah untuk di bersihkan sehingga tidak mengganggu aliran listrik,” paparnya. (man)
Dalam beberapa hari ini pelayanan listrik di wilayah PLN Ranting Indralaya dikeluhkan warga karena sering mati atau byarpet.
Akibatnya pelanggan merasa dirugikan karena dalam setiap harinya hampir 5 kali mengalami pemadaman tanpa diadakan pemberitahuan sebelumnya dengan masyarakat. sehingga warg tidak siap dengan keadaan tersebut.
”Beberapa hari ini kami sangat mengalami kerugian, semalam saja pemadaman terjadi
sebanyak 6 kali, akibatnya lampu bohlam saya mengalami kebakaran,” ujar Hermi warga sakatiga.
Senada dengan Jesica rahmtillh warga Tanjung Batu yang mengeluhkan hal serupa, bahwa sejak 10 hari terakhir ini lampu sering mati hidup (byarpet) yang membuat beberapa alat elektronik menjadi rusak, seperti lampu yang terbakar dan kipas angin yang konslet.
“Dengan keadaan seperti ini kami sebagai warga sangat berharap agar pihak PLN segera memberikan solusi agar tidak merugikan masyarakat lebih banyak lagi,” harapnya.
Sementara itu, Rohimin Solihin selaku manager PLN Indralaya saat dikonfirmasi mengatakan, pemadaman tersebut terjadi karena adanya gangguan pada kabel listrik yang tersenggol oleh mobil. Selain itu adanya tiang listrik yang roboh akibat angin yang di sertai hujan. ”Pemadaman tersebut kami lakukan untuk mencegah kerusakan yang
lebih parah,” ujarnya.
“Kami dari pihak PLN telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal, tim kami telah turun kelapangan untuk membersihkan ranting-ranting yang berada di atas kabel listrik, makanya kami harap agar kepada warga yang ranting pohonnya ada di depan rumah untuk di bersihkan sehingga tidak mengganggu aliran listrik,” paparnya. (man)
OKI Belum Bentuk UMK
Kayuagung, SN
Sudah banyak kabupaten dan kota di Indonesia yang telah memiliki dan menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah masing-masing. UMK sangat berpihak kepada buruh atau pekerja karena nominalnya cenderung lebih besar dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Untuk di Sumatera Selatan (Sumsel), UMP tahun 2012 sebesar Rp 1.195.220 berlaku untuk di kabupaten dan kota yang belum memiliki UMK. Hingga saat ini sejumlah daerah di Sumsel sudah memiliki UMK, seperti di Palembang dan Ogan Ilir.
Bahkan UMK di Palembang tahun 2012 diusulkan naik 16 persen atau sekitar Rp 271 ribu dari UMK yang berlaku tahun lalu Rp 1 095 831. Untuk sektor-sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel untuk kabupaten dan kota yang tidak ada UMK seperti Palembang, tetap memberlakukan UMP.
Bagaimana dengan UMK di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)? ternyata di kabupaten yang luas wilayahnya mencapai lebih dari 19 ribu kilometer persegi dan memiliki banyak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan peternakan ini belum membentuk UMK.
H Sumijarno SSos selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) OKI saat ditemui, Selasa (3/4) siang membenarkan bila OKI belum memiliki UMK. UMK mungkin akan dibentuk tahun ini dan mulai berlaku 2013.
Dijelaskannya, karena belum memiliki UMK sendiri, kabupaten ini jelas masih berpedoman kepada UMP yang dikeluarkan Pemprov Sumsel melalui Disnakertrans Sumsel yang ditandatangani gubernur. Menurutnya, pelaksanaan UMP di OKI selama ini sudah berjalan baik dan tidak ada kendala berarti.
Namun katanya, bukan berarti OKI akan tinggal diam dan hanya mengandalkan UMP, OKI juga akan meniru sejumlah kabupaten dan kota yang sudah membuat dan memiliki UMK sendiri. ”Tahun ini akan dibahas dengan melibatkan semua pihak untuk pembuatan UMK itu,” janji Sumijarno.
Pria yang sebelumnya menjabat Kabag Kesra Setda OKI ini menambahkan, dalam pembentukan UMK bukan hal mudah jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. ”Jadi UMK mungkin baru bisa kita terapkan tahun depan,” sambung dia. (iso)
Sudah banyak kabupaten dan kota di Indonesia yang telah memiliki dan menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah masing-masing. UMK sangat berpihak kepada buruh atau pekerja karena nominalnya cenderung lebih besar dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Untuk di Sumatera Selatan (Sumsel), UMP tahun 2012 sebesar Rp 1.195.220 berlaku untuk di kabupaten dan kota yang belum memiliki UMK. Hingga saat ini sejumlah daerah di Sumsel sudah memiliki UMK, seperti di Palembang dan Ogan Ilir.
Bahkan UMK di Palembang tahun 2012 diusulkan naik 16 persen atau sekitar Rp 271 ribu dari UMK yang berlaku tahun lalu Rp 1 095 831. Untuk sektor-sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel untuk kabupaten dan kota yang tidak ada UMK seperti Palembang, tetap memberlakukan UMP.
Bagaimana dengan UMK di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)? ternyata di kabupaten yang luas wilayahnya mencapai lebih dari 19 ribu kilometer persegi dan memiliki banyak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan peternakan ini belum membentuk UMK.
H Sumijarno SSos selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) OKI saat ditemui, Selasa (3/4) siang membenarkan bila OKI belum memiliki UMK. UMK mungkin akan dibentuk tahun ini dan mulai berlaku 2013.
Dijelaskannya, karena belum memiliki UMK sendiri, kabupaten ini jelas masih berpedoman kepada UMP yang dikeluarkan Pemprov Sumsel melalui Disnakertrans Sumsel yang ditandatangani gubernur. Menurutnya, pelaksanaan UMP di OKI selama ini sudah berjalan baik dan tidak ada kendala berarti.
Namun katanya, bukan berarti OKI akan tinggal diam dan hanya mengandalkan UMP, OKI juga akan meniru sejumlah kabupaten dan kota yang sudah membuat dan memiliki UMK sendiri. ”Tahun ini akan dibahas dengan melibatkan semua pihak untuk pembuatan UMK itu,” janji Sumijarno.
Pria yang sebelumnya menjabat Kabag Kesra Setda OKI ini menambahkan, dalam pembentukan UMK bukan hal mudah jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. ”Jadi UMK mungkin baru bisa kita terapkan tahun depan,” sambung dia. (iso)
Warga Desa Prambatan Datangi Kantor Bupati
Mura Enim, SN
Sejumlah warga Desa Prambatan, Kecamatan Abab, mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Warga mengadu, karena PT Golden Blosom Sumatera (GBS) dinilai telah ingkar janji terkait rencana perbaikan jalan desa yang sudah rusak parah.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Prambatan Kecamatan Abab, Sofian (55) menjelaskan, sesuai janji perusahaan PT GBS, pada tanggal 8 Juni 2011 lalu, pihak perusahaan bersedia melakukan perbaikan jalan dengan aspal. Hanya saja, hingga sekarang ini belum ada realisasinya.
"Kita sangat menyesalkan pihak PT GBS yang tidak memenuhi janjinya," ujar Sofian di kantor Pemkab Muara Enim, Selasa (3/4).
Sama halnya dikatakan warga lainnya, Thomas, keluhan warga tersebut sudah lama. Namun sepertinya pihak PT GBS, ingkar janji tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya.
“Kita meminta Pemkab Muara Enim untuk menjembatani menyelesaikan permasalahan tersebut,” harapnya.
Dilanjutkannya, jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan PT GBS tersebut jalan dari Karang Agung- Prambatan sepanjang 9 km. Kemudian Prambatan- Batu Tugu sepanjang 4,5 km.
Jalan tersebut kata Thomas, dahulunya pernah diaspal hotmix, tapi sejak PT GBS masuk pada 2006 lalu dan sering dilalui kendaraan sawit PT GBS membuat, jalan ini menjadi rusak parah seperti sekarang ini.
Menurut Thomas, pada pertengahan Juni lalu, PT GBS berjanji dengan masyarakat akan memperbaiki jalan yang rusak ini. Tapi, hingga sekarang realisasinya belum ada sama sekali. Oleh karenanya pihaknya meminta kepada pak bupati agar bisa memfasilitasi, supaya PT GBS menepati janjinya kepada rakyat.
"Tadi kita bertemu dengan Asisten I Bulgani, katanya akan memanggil manajemen PT GBS, sesuai dengan surat perjanjian tersebut," tukas Thomas.
Dirut PT GBS Rudyansyah yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa jalan yang dilalui oleh perusahaan adalah ruas jalan Desa Prambatan- Desa Karang Agung, sedangkan untuk jalan Batu Tugu, itu tidak dilalui oleh kendaraan PT GBS. Saat ini, sudah di perbaiki tetapi tidak secara keseluruhan hanya pada titik-titik yang rusak saja.
“Saat ini, kondisi jalan masih bagus. Dan, bagian yang rusak telah kita perbaiki,” pungkasnya. (yud)
Sejumlah warga Desa Prambatan, Kecamatan Abab, mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Warga mengadu, karena PT Golden Blosom Sumatera (GBS) dinilai telah ingkar janji terkait rencana perbaikan jalan desa yang sudah rusak parah.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Prambatan Kecamatan Abab, Sofian (55) menjelaskan, sesuai janji perusahaan PT GBS, pada tanggal 8 Juni 2011 lalu, pihak perusahaan bersedia melakukan perbaikan jalan dengan aspal. Hanya saja, hingga sekarang ini belum ada realisasinya.
"Kita sangat menyesalkan pihak PT GBS yang tidak memenuhi janjinya," ujar Sofian di kantor Pemkab Muara Enim, Selasa (3/4).
Sama halnya dikatakan warga lainnya, Thomas, keluhan warga tersebut sudah lama. Namun sepertinya pihak PT GBS, ingkar janji tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya.
“Kita meminta Pemkab Muara Enim untuk menjembatani menyelesaikan permasalahan tersebut,” harapnya.
Dilanjutkannya, jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan PT GBS tersebut jalan dari Karang Agung- Prambatan sepanjang 9 km. Kemudian Prambatan- Batu Tugu sepanjang 4,5 km.
Jalan tersebut kata Thomas, dahulunya pernah diaspal hotmix, tapi sejak PT GBS masuk pada 2006 lalu dan sering dilalui kendaraan sawit PT GBS membuat, jalan ini menjadi rusak parah seperti sekarang ini.
Menurut Thomas, pada pertengahan Juni lalu, PT GBS berjanji dengan masyarakat akan memperbaiki jalan yang rusak ini. Tapi, hingga sekarang realisasinya belum ada sama sekali. Oleh karenanya pihaknya meminta kepada pak bupati agar bisa memfasilitasi, supaya PT GBS menepati janjinya kepada rakyat.
"Tadi kita bertemu dengan Asisten I Bulgani, katanya akan memanggil manajemen PT GBS, sesuai dengan surat perjanjian tersebut," tukas Thomas.
Dirut PT GBS Rudyansyah yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa jalan yang dilalui oleh perusahaan adalah ruas jalan Desa Prambatan- Desa Karang Agung, sedangkan untuk jalan Batu Tugu, itu tidak dilalui oleh kendaraan PT GBS. Saat ini, sudah di perbaiki tetapi tidak secara keseluruhan hanya pada titik-titik yang rusak saja.
“Saat ini, kondisi jalan masih bagus. Dan, bagian yang rusak telah kita perbaiki,” pungkasnya. (yud)
Lima Sungai Tercemar Limbah Rumah Tangga
Pagaralam, SN
Lima sungai di Kota Pagaralam, dipenuhi limbah rumah tangga, yakni sungai Air Betung, Selangis, Lematang, dan Perikan.
Pantauan, Selasa (3/4) tumpukan sampah plastik mengapung memenuhi permukaan sungai Air betung yang mengalir di sepanjang Kecamatan Pagaralam Utara dan Pagaralam Selatan. Demikian juga dengan sungai Perikan yang berada di wilayah kecamatan Pagaralam selatan.
Pencemaran limbah yang berasal dari sampah rumah tangga dan plastik itu terlihat memenuhi sungai dan sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu dipengaruhi pesatnya pembangunan pemukiman penduduk di hulu dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).
Deny, warga Pagaralam Selatan, mengatakan, sampah yang menumpuk pada bebatuan sepanjang aliran sungai tersebut menyebabkan air sungai semakin kotor dan berbau. Tak heran, ikan air tawar menjadi semakin sulit dicari.
"Yang parah sekarang bukan sampah dari rumah saja. Dari TPA pun saya lihat banyak yang dijatuhkan ke sungai. Contohnya bisa dilihat kan, selain kain ada juga boks makanan bekas catering dan sampah-sampah lain yang tidak dapat di uraikan," tuturnya.
Warga lainnya Redi menuturkan, tumpukan sampah terparah selalu terjadi bila hujan deras. Sampah bisa semakin menumpuk dan menyumbat aliran air. Dia berharap pemerintah dapat segera membersihkan dan mengatasi volume sampah yang semakin lama semakin bertambah sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian. Apalagi Kota Pagaralam katanya saat ini sudah mendapatkan piala Adipura," tukasnya.
Kepala Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman Kota Pagaralam, Saiful, Selasa (3/4), mengatakan, pihaknya masih kesulitan untuk membersihkan aliran sungai dari sampah. Sebab, selain terbatasnya peralatan, terbatasnya personil juga menjadi salah satu kendala.
"Tapi paling tidak kita akan melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada warga yang tinggal di wilayah sepanjang aliran sungai untuk membangun saluran limbah khusus dan tidak mencemari sungai, serta tidak membuang sampah di dalam sungai," tandasnya. (asn)
Lima sungai di Kota Pagaralam, dipenuhi limbah rumah tangga, yakni sungai Air Betung, Selangis, Lematang, dan Perikan.
Pantauan, Selasa (3/4) tumpukan sampah plastik mengapung memenuhi permukaan sungai Air betung yang mengalir di sepanjang Kecamatan Pagaralam Utara dan Pagaralam Selatan. Demikian juga dengan sungai Perikan yang berada di wilayah kecamatan Pagaralam selatan.
Pencemaran limbah yang berasal dari sampah rumah tangga dan plastik itu terlihat memenuhi sungai dan sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu dipengaruhi pesatnya pembangunan pemukiman penduduk di hulu dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).
Deny, warga Pagaralam Selatan, mengatakan, sampah yang menumpuk pada bebatuan sepanjang aliran sungai tersebut menyebabkan air sungai semakin kotor dan berbau. Tak heran, ikan air tawar menjadi semakin sulit dicari.
"Yang parah sekarang bukan sampah dari rumah saja. Dari TPA pun saya lihat banyak yang dijatuhkan ke sungai. Contohnya bisa dilihat kan, selain kain ada juga boks makanan bekas catering dan sampah-sampah lain yang tidak dapat di uraikan," tuturnya.
Warga lainnya Redi menuturkan, tumpukan sampah terparah selalu terjadi bila hujan deras. Sampah bisa semakin menumpuk dan menyumbat aliran air. Dia berharap pemerintah dapat segera membersihkan dan mengatasi volume sampah yang semakin lama semakin bertambah sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian. Apalagi Kota Pagaralam katanya saat ini sudah mendapatkan piala Adipura," tukasnya.
Kepala Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman Kota Pagaralam, Saiful, Selasa (3/4), mengatakan, pihaknya masih kesulitan untuk membersihkan aliran sungai dari sampah. Sebab, selain terbatasnya peralatan, terbatasnya personil juga menjadi salah satu kendala.
"Tapi paling tidak kita akan melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada warga yang tinggal di wilayah sepanjang aliran sungai untuk membangun saluran limbah khusus dan tidak mencemari sungai, serta tidak membuang sampah di dalam sungai," tandasnya. (asn)
Sumsel Tuan Rumah Kejuaraan Renang Asia Group
Palembang, SN
Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia khususnya Sumsel semakin menguat. Setelah sebelumnya dipercaya menjadi tuan rumah SEA Games XXVI, dan even internasional lainnya, Juni mendatang, Sumsel kembali dipercaya sebagai tuan rumah kejuaraan renang asia group kelompok umur.
Hal ini dinyatakan Komisi Tekhnik Loncat Indah Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Pengprov Sumsel, Adi Wahyuono, di temui di venues aquatic, Jakabaring Sport City (JSC), Selasa (3/4).
Ia mengatakan, kejuaraan renang asia group tersebut diikuti 11 negara-negara asia tenggara diantaranya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Singapura, Kamboja, Laos, dan Timur Leste.
"Ke-11 negara yang akan ikut merupakan negara-negara yang mengikuti SEA Games XXVI lalu," katanya.
Menurut dia, kemungkinan besar peserta kejuaraan renang asia group ini akan lebih banyak dibandingkan saat pelaksanaan SEA Games lalu, karena kejuaraan renang ini memperlombakan kelompok umur.
"Kita perkirakan setiap negara itu akan mengirimkan 40-50 atletnya, itu belum ditambah dengan ofisial dan pelatih masing-masing negara. Untuk atlet kita sendiri, sekarang mereka sedang TC di Senayan Jakarta," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, terpilihnya Sumsel sebagai tuan rumah kejuaraan renang kelompok umur ini, tidak terlepas dari kualitas venues aquatic yang dimiliki Sumsel, karena sejauh ini, venues aquatic Sumsel adalah yang terbaik yang dimiliki Indonesia.
"Kalau di hari biasa, venues aquatic ini tetap kita berdayakan sebagai tempat latihan para atlet renang dan loncat indah," pungkasnya. (awj)
Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia khususnya Sumsel semakin menguat. Setelah sebelumnya dipercaya menjadi tuan rumah SEA Games XXVI, dan even internasional lainnya, Juni mendatang, Sumsel kembali dipercaya sebagai tuan rumah kejuaraan renang asia group kelompok umur.
Hal ini dinyatakan Komisi Tekhnik Loncat Indah Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Pengprov Sumsel, Adi Wahyuono, di temui di venues aquatic, Jakabaring Sport City (JSC), Selasa (3/4).
Ia mengatakan, kejuaraan renang asia group tersebut diikuti 11 negara-negara asia tenggara diantaranya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Singapura, Kamboja, Laos, dan Timur Leste.
"Ke-11 negara yang akan ikut merupakan negara-negara yang mengikuti SEA Games XXVI lalu," katanya.
Menurut dia, kemungkinan besar peserta kejuaraan renang asia group ini akan lebih banyak dibandingkan saat pelaksanaan SEA Games lalu, karena kejuaraan renang ini memperlombakan kelompok umur.
"Kita perkirakan setiap negara itu akan mengirimkan 40-50 atletnya, itu belum ditambah dengan ofisial dan pelatih masing-masing negara. Untuk atlet kita sendiri, sekarang mereka sedang TC di Senayan Jakarta," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, terpilihnya Sumsel sebagai tuan rumah kejuaraan renang kelompok umur ini, tidak terlepas dari kualitas venues aquatic yang dimiliki Sumsel, karena sejauh ini, venues aquatic Sumsel adalah yang terbaik yang dimiliki Indonesia.
"Kalau di hari biasa, venues aquatic ini tetap kita berdayakan sebagai tempat latihan para atlet renang dan loncat indah," pungkasnya. (awj)
Dewan Prihatin Venues Atletik & Menembak Terbengkalai
Palembang, SN
Setidaknya dua venues eks SEA Games XXVI yang berlokasi di Jakabaring Sport City (JSC) yakni, venue atletik dan menembak dinilai membutuhkan perhatian khusus, karena kondisinya saat ini terbengkalai.
Hal ini membuat prihatin anggota DPRD Sumsel daerah pemilihan (Dapil) Kota Palembang, setelah melihat langsung ke tiga venues, mulai dari venues aquatic, atletik dan menembak, dalam rangka kunjungan reses.
“Kami lihat ini sudah terbengkalai dan butuh perawatan darurat dan sebaiknya langsung diserahkan kepada SKPD,” ungkap koordinator Dapil I DPRD Sumsel, Achmad Djauhari, ketika melihat-lihat kondisi lantai dua venues menembak.
Selain prihatin dengan kondisi venue menembak, Djauhari juga mengaku prihatin dengan kondisi venus lapangan atletik yang banyak ditumbuhi rumput, bahkan tinggi rumput sudah melebihi tinggi kaki orang dewasa.
“Terutama venues Atletik. Apalagi, pengelolaan venues (Atletik) itu diserahkan kepada BPN, yang notabene adalah instansi vertikal dan bukan dibawah koordinasi gubernur. Itu bagaimana cara perawatannya,” kritik Djauhari.
Meski demikian, Politisi Partai Demokrat ini menilai, tidak terawatnya eks venue SEA Games ini tidak terlepas dari tidak adanya dana perawatan venues di APBD Sumsel. Selain itu, ketiga venue yang dikunjungi pembayarannya belum tuntas.
"Perawatan ini harus dikelola oleh khusus, apakah namanya itu satgas atau dari Dispora yang mengkoordinir, begitu juga keuangannya. Namun untuk biaya perawatan, terus terang saja belum ada di APBD, ini yang harus dialokasikan, kalau tidak lihat saja pasti tambah terbengkalai,” bebernya.
Selain banyak yang harus dilakukan pada tiga venues tersebut, Djauhari juga mengharapkan, kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin, agar rencana pendirian sekolah tinggi olahraga itu dibangun dengan segera. Agar fasilitas-fasilitas yang ada saat ini bisa langsung digunakan dan tidak mubazir. “Kemudian semua yang bisa dibuka untuk publik, apakah itu renang silahkan untuk dikembangkan, agar bisa mengembalikan biaya perawatan,” imbuhnya.
Selain itu katanya, kawasan JSC bisa juga dijadikan sebagai kawasan wisata olahraga. "Karena, ketika area yang pernah dipakai atlet se-Asia tenggara itu dikembangkan dan menjadi ramai, tentu semua ini akan menjadi kebanggaan kita," pungkas Wakil Ketua DPRD Sumsel ini. (awj)
Larangan Angkutan Batubara Diminta Dilanjutkan
Lahat, SN
Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Ir Hudson Arpan menegaskan, pihaknya dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Lahat akan mematuhi surat edaran Gubernur Sumsel yang menyatakan pada 1 April ini angkutan tidak akan melintas di jalan umum.
“Tentunya hal itu, hanya akan dilakukan dari 1-4 April 2012 saja, 5 April kita akan kembali beraktifitas mengangkut batubara ke Palembang dan arah Lampung, sebab, Pemerintah Provinsi Sumsel sama sekali tidak memberikan solusi yang baik,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bila larangan ini terus berlanjut hal ini berkaitan dengan tenaga kerja dari angkutan batubara, sopir, dan perusahaan penambangannya, kalau semuanya tidak berjalan dengan baik, maka, ribuan karyawan menyangkut kemaslahatan akan terkatung-katung.
“Ribuan karyawan dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat akan rugi, terlebih lagi menyangkut soal perut hal ini perlu dipikirkan, kalaupun pada 5 April angkutan tetap diberhentikan maka kita akan parkir sepanjang rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumsel,” pungkasnya.
Senada, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Lahat Balfas Zaman menuturkan, perusahaan akan mengikuti surat edaran tersebut, termasuk juga instruksi dari AABKL.
Sementara itu dari sejumlah kalangan LSM di Kabupaten Lahat seperti yang disampaikan Amin Bahaye, Koordinator Forum Komunikasi Anak Negeri, Surat Edaran Gubernur SS harus diberlakukan dan itu harga mati. Sebab penderitaan yang dialami seluruh pengguna jalan akibat dari angkutan batu bara ini sudah sangat luar biasa,Orang yang ngotot tetap ingin melanggar surat ederan gubernur ini adalah segelintir orang yang menikmatinya saja sementara rakyat bukan saja di Kabupaten Lahat tetapi sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara ini sangat tersiksa.
"Harapan kami sebagai masyarakat bukan saja menyetop angkutan batubara ini tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah agar eksploitasi batubara ini segera dihentikan," tegas Amin. (rhd)
Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Ir Hudson Arpan menegaskan, pihaknya dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Lahat akan mematuhi surat edaran Gubernur Sumsel yang menyatakan pada 1 April ini angkutan tidak akan melintas di jalan umum.
“Tentunya hal itu, hanya akan dilakukan dari 1-4 April 2012 saja, 5 April kita akan kembali beraktifitas mengangkut batubara ke Palembang dan arah Lampung, sebab, Pemerintah Provinsi Sumsel sama sekali tidak memberikan solusi yang baik,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bila larangan ini terus berlanjut hal ini berkaitan dengan tenaga kerja dari angkutan batubara, sopir, dan perusahaan penambangannya, kalau semuanya tidak berjalan dengan baik, maka, ribuan karyawan menyangkut kemaslahatan akan terkatung-katung.
“Ribuan karyawan dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat akan rugi, terlebih lagi menyangkut soal perut hal ini perlu dipikirkan, kalaupun pada 5 April angkutan tetap diberhentikan maka kita akan parkir sepanjang rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumsel,” pungkasnya.
Senada, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Lahat Balfas Zaman menuturkan, perusahaan akan mengikuti surat edaran tersebut, termasuk juga instruksi dari AABKL.
Sementara itu dari sejumlah kalangan LSM di Kabupaten Lahat seperti yang disampaikan Amin Bahaye, Koordinator Forum Komunikasi Anak Negeri, Surat Edaran Gubernur SS harus diberlakukan dan itu harga mati. Sebab penderitaan yang dialami seluruh pengguna jalan akibat dari angkutan batu bara ini sudah sangat luar biasa,Orang yang ngotot tetap ingin melanggar surat ederan gubernur ini adalah segelintir orang yang menikmatinya saja sementara rakyat bukan saja di Kabupaten Lahat tetapi sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara ini sangat tersiksa.
"Harapan kami sebagai masyarakat bukan saja menyetop angkutan batubara ini tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah agar eksploitasi batubara ini segera dihentikan," tegas Amin. (rhd)
Larangan Angkutan Batubara Diminta Dilanjutkan
Lahat, SN
Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Ir Hudson Arpan menegaskan, pihaknya dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Lahat akan mematuhi surat edaran Gubernur Sumsel yang menyatakan pada 1 April ini angkutan tidak akan melintas di jalan umum.
“Tentunya hal itu, hanya akan dilakukan dari 1-4 April 2012 saja, 5 April kita akan kembali beraktifitas mengangkut batubara ke Palembang dan arah Lampung, sebab, Pemerintah Provinsi Sumsel sama sekali tidak memberikan solusi yang baik,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bila larangan ini terus berlanjut hal ini berkaitan dengan tenaga kerja dari angkutan batubara, sopir, dan perusahaan penambangannya, kalau semuanya tidak berjalan dengan baik, maka, ribuan karyawan menyangkut kemaslahatan akan terkatung-katung.
“Ribuan karyawan dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat akan rugi, terlebih lagi menyangkut soal perut hal ini perlu dipikirkan, kalaupun pada 5 April angkutan tetap diberhentikan maka kita akan parkir sepanjang rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumsel,” pungkasnya.
Senada, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Lahat Balfas Zaman menuturkan, perusahaan akan mengikuti surat edaran tersebut, termasuk juga instruksi dari AABKL.
Sementara itu dari sejumlah kalangan LSM di Kabupaten Lahat seperti yang disampaikan Amin Bahaye, Koordinator Forum Komunikasi Anak Negeri, Surat Edaran Gubernur SS harus diberlakukan dan itu harga mati. Sebab penderitaan yang dialami seluruh pengguna jalan akibat dari angkutan batu bara ini sudah sangat luar biasa,Orang yang ngotot tetap ingin melanggar surat ederan gubernur ini adalah segelintir orang yang menikmatinya saja sementara rakyat bukan saja di Kabupaten Lahat tetapi sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara ini sangat tersiksa.
"Harapan kami sebagai masyarakat bukan saja menyetop angkutan batubara ini tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah agar eksploitasi batubara ini segera dihentikan," tegas Amin. (rhd)
Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Ir Hudson Arpan menegaskan, pihaknya dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Lahat akan mematuhi surat edaran Gubernur Sumsel yang menyatakan pada 1 April ini angkutan tidak akan melintas di jalan umum.
“Tentunya hal itu, hanya akan dilakukan dari 1-4 April 2012 saja, 5 April kita akan kembali beraktifitas mengangkut batubara ke Palembang dan arah Lampung, sebab, Pemerintah Provinsi Sumsel sama sekali tidak memberikan solusi yang baik,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bila larangan ini terus berlanjut hal ini berkaitan dengan tenaga kerja dari angkutan batubara, sopir, dan perusahaan penambangannya, kalau semuanya tidak berjalan dengan baik, maka, ribuan karyawan menyangkut kemaslahatan akan terkatung-katung.
“Ribuan karyawan dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat akan rugi, terlebih lagi menyangkut soal perut hal ini perlu dipikirkan, kalaupun pada 5 April angkutan tetap diberhentikan maka kita akan parkir sepanjang rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumsel,” pungkasnya.
Senada, Direktur Operasional CV Lahat Maju Bersama (LMB) Lahat Balfas Zaman menuturkan, perusahaan akan mengikuti surat edaran tersebut, termasuk juga instruksi dari AABKL.
Sementara itu dari sejumlah kalangan LSM di Kabupaten Lahat seperti yang disampaikan Amin Bahaye, Koordinator Forum Komunikasi Anak Negeri, Surat Edaran Gubernur SS harus diberlakukan dan itu harga mati. Sebab penderitaan yang dialami seluruh pengguna jalan akibat dari angkutan batu bara ini sudah sangat luar biasa,Orang yang ngotot tetap ingin melanggar surat ederan gubernur ini adalah segelintir orang yang menikmatinya saja sementara rakyat bukan saja di Kabupaten Lahat tetapi sepanjang jalan yang dilalui angkutan batubara ini sangat tersiksa.
"Harapan kami sebagai masyarakat bukan saja menyetop angkutan batubara ini tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah agar eksploitasi batubara ini segera dihentikan," tegas Amin. (rhd)
Selasa, 03 April 2012
28 Jabatan Pemprov Eselon Kosong
Palembang, SN
Dari 1088 pejabat struktural di lingkungan Pemprov Sumsel, sebanyak 28 jabatan struktural saat ini ternyata masih kosong baik eselon II, III maupun eselon IV. Selain itu, ada empat pejabat eselon dua yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Solichin Daud. Menurutnya, kekosongan jabatan struktural tersebut diungkapkan langsung Sekda Sumsel, Yusri Effendi saat rapat dengan Komisi I, Senin (2/4).
"Hasil rapat kita dengan Sekda Sumsel, diketahui masih ada 28 jabatan struktural di lingkungan Pemprov yang masih kosong. Jabatan ini terbagi diantaranya untuk jabatan eselon II A ada dua orang yakni, jabatan Asisten III dan IV, kemudian eselon II B ada tiga orang, dan sisanya untuk jabatan eselon III dan IV," ungkap Politisi Partai Hanura ini.
Dengan kekosongan jabatan tersebut katanya, Komisi I meminta agar Pemprov segera mengisi dan menempatkan orang untuk menduduki jabatan tersebut. Tujuannya, agar roda pemerintahan dapat berjalan maksimal.
"Tadi sudah kita sampaikan, agar pejabat yang kosong itu segera di isi. Dan Sekda berjanji, dalam waktu dekat pejabat struktural yang kosong ini akan diisi," imbuhnya.
Ia menambahkan, selain kekosongan jabatan tersebut, Komisi I juga mengingatkan Pemprov Sumsel agar mengantisipasi dan menyiapkan pengganti empat jabatan yang juga akan segera lowong, karena keempat pejabat itu sudah memasuki masa pensiun.
Keempatnya yakni, Kepala Kesatuan Badan Pendidikan dan Latihan (Kaban Diklat), Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Kepala Dinas Pertanian dan Sekretaris Dewan Sumsel.
"Dalam tahun ini empat jabatan itu dipastikan kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, kita minta Pemprov Sumsel segera menyiapkan pengganti keempatnya, agar tidak terjadi kekosongan jabatan," imbuhnya.
Bagaimana dengan pencalonan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin sebagai calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta, apakah juga menganggu kinerja pemerintahan dan pembangunan di Pemprov Sumsel, termasuk sampai saat ini masih kosongnya 28 jabatan struktural tersebut?
"Itu memang tidak kita singgung dalam rapat tadi, namun kita yakin pencalonan Alex sebagai Cagub DKI Jakarta tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan dan pembangunan di Sumsel," katanya menanggapi. (awj)
Terlalu Ringan Untuk Seorang Maling Uang Rakyat!
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
M Nazaruddin yang sempat menjadi petinggi Partai Demokrat dan tersandung kasus mega korupsi, kemarin dituntut hukuman 7 tahun penjara. Terdakwa menyatakan bahwa tuntutan itu terlalu berat dan berkilah ia menjadi korban dari sebuah rekayasa kasus korupsi. Padahal untuk seorang yang sudah maling uang rakyat ratusan miliar dan telah mengorbankan harga diri sebuah Bangsa, hukuman itu terlalu ringan.
Tentu saja ada rentetan alasan untuk tuntutan yang diarahkan ke Nazaruddin. Salah satu alasan pemberatnya adalah tidak kooperatifnya Nazar dalam mengikuti proses hukum. Nazaruddin telah memberikan citra buruk sebagai anggota DPR. Dia juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Alasan tersebut tentu masuk akal, tetapi hal yang terberat harusnya harga diri Bangsa telah dipermalukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini, karena selama ini partai tersebut menyatakan perang terhadap korupsi. Nyatanya lingkaran setan korupsi sudah melilit kemana-mana, termasuk ke wakil rakyat dari partai yang sama Anggelina Sondakh. Tak hanya itu, nama Anas Urbaningrum terus disebut di persidangan. Bahkan Menpora Andi Malarangeng, harus duduk di kursi persidangan.
Sudah saatnya ada revolusi bagi Bangsa ini untuk menghukum berat pelaku korupsi. Ini untuk memberikan efek jera bagi para pejabat yang sangat suka maling uang rakyat.
Hanya untuk gambaran bagi kita, di Negeri Cina bagi yang ketahuan korupsi akan menerima hukuman yang sangat berat. Pelakunya jelas dihukum mati, lalu keluarga yang menikmati uang haram tersebut juga diberikan hukuman yang berat.
Korea Selatan sempat terpuruk karena dua rezim kepemimpinan Presidennya sarat korupsi. Tetapi perangkat hukum dan rakyatnya bersatu untuk menumpasanya, dengan memberikan hukuman sangat berat. Bahkan dua mantan Presiden mereka yang melakukan korupsi dihukum karena korupsi.
Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan aneka kekayaan negeri, harusnya rakyat menjadi makmur. Tetapi kondisi sebaliknya, pejabat makin kaya dan rakyat miskin terus bertambah.
Dalam perjalanan kasusnya, Nazaruddin telah 'bernyanyi' kasus karupsi wisma atlet banyak melibatkan petinggi dan kader PD. Hanya sebagai ulasan, Partai Demokrat yang saat ini tengah berkuasa dan sepanjang sejarahnya selalu baik-baik alias sangat santun. Tetapi dengan kasus ini akhirnya terbongkar juga 'borok' PD. Padahal selama ini Presiden sebagai Pembina PD selalu menyatakan di garda terdepan untuk pemberantasan korupsi.
Sejak kasus korupsi Wisma Atlet menyeruak dan diduga keras melibatkan kader Partai Demokrat, partai penguasa tersebut sudah menyiapkan sanksi bagi kadernya yang terlibat korupsi.
KPK sendiri sangat kentara tak berani mengungkap kasus ini lebih jauh. Harus ada ketangguhan untuk membongkar KKN di tubuh Partai Demokrat, jangan sampai kasus ini menggantung atau hilang seperti kasus lainnya.
Karena mengikuti kasus ini sangat aneh, SBY seperti melempar 'pepesan kosong'. Sudah diungkapan Presiden Yudhoyono meminta KPK menyelesaikan dengan tuntas kasus dugaan suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kenyataannya berbeda dalam aplikasi di lapangan, kasus ini berjalan tarik ulur, pelan, dan sangat hati-hati. (***)
Warga Teluk Tenggulang Ngadu ke Pemkab
Banyuasin, SN
Sejumlah warga dari kelompok Komarudin warga Desa Teluk Tengulang Kecamatan Tungkal Ilir Banyuasin mengklaim memiliki tanah seluas 3000 Ha. Hal itu diklaim sesuai dengan peta yang dimiliki dalam surat Pesirah tahun 1970 an zaman orang tua Komarudin Alm Lewa meninggal tahun 1980 silam. Karena tidak mendapatkan ganti rugi, Warga Teluk Tenggulang Ngadu ke Pemkab.
Komarudin menunjukan peta lokasi tanah dengan ditandai 13 parit dimana parit pertama sampai enam masuk dusun Teluk Akar dan parit tujuh sampai parit tiga belas masuk dusun Air Itam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Banyuasin.
Rencana kelompok Komarudin dari tiga belas batang parit yang diketahui kepala desa Teluk Tenggulang akan dijual oleh anggota kelompoknya bersama warga dua dusun tersebut dan sebagian akan dijadikan lahan plasma kelapa sawit kepada perusahan.
“Saya minta dengan yang berkepentingan dan mewakili kepala-kepala parit di dua dusun Teluk Akar dan Air Itam agar lahan kami dikeluarkan dari PT Sumber Terang Agro Lestari (STAL) dan kami sudah ada persetujuan dengan kades akan dijual dengan PT Hanita Karya dan perusahaan Hanita sudah mengukur 1628 Ha,” kata Komarudin.
Sementara Kuasa Hukum Komaruddin Daidi mengatakan, pihaknya telah menemui bupati banyuasin Ir H Amiruddin Inoed setuju untuk dibuatkan plasma dan menunjuk Komarudin klien kami menjadi koordinator ketua parit.
Pada dasarnya keinginan masyarakat klien kami ingin membuat plasma didukung oleh bupati, apalagi pada prinsipnya kami tidak pernah menerima ganti rugi dari PT STAL, dan klien kami bekerja sama dengan masyarakat pada intinya masih bekerja sama dengan kades.
“Klien kami mengakui adanya pembebasan lahan desa seluas 1800 ha yang dibebasakan oleh kades, artinya lahan lainnya yang belum dibebaskan milik masyarakat klien kami,” kata Dadi.
Sementara mantan Sekdes tahun tahun 1985 Juga mantan anggot DPRD Banyuasin Abdillah Rifki membenarkan alm Lewa pernah memiliki surat pengelolaan parit di Teluk Tenggulang sekitar tahun 1970 atau zaman pesirah. Setelah alm Lewa meninggal tahun 1980 keluarga tidak kembali lagi, lalu masuk pak Rabe 1980an sehingga menjadi kepala parit.
“Namun kalau perkiraan saya pak Komarudin mengaku memiliki 3000 an ha lahan disitu tidak mungkin karena satu buah parit saja paling panjang 200 M-400 Meter jadi kalau ditarik dari 13 parit berarti paling banyak 60 an Ha.
“Saya hanya pelaku sejarah ingin meluruskan, kalau masalah parit adalah parit masalah tanah terpisah, jadi kalau diakui Komarudin satu parit 60 ha/ parit dikalihkan 13 parit sama dengan 800 ha itu berlebihan,” kata Rifki.
Dalam rapat mediasi yang dipimpin oleh Asisten I Ir Husnan Bhakti didampingi oleh Kadis Hutbun Ir Syuhada Aziz dan Kabag Tapem Senen Har Camat Tungkal Ilir Suroharjo, Senin (2/4) diputuskan untuk mengukur ulang lahan.
Rapat mediasi yang berjalan saling klaim kepemilikan tanah dilokasi parit antara Komarudin dengan pak Rabe tersebut dinilai oleh asisten I Husnan Bhakti sebagai rapat yang mentah, karena peta diatas kertas masing-masing kelompok saling tarik dan ukur masing-masing.
Husnan menambahkan, setelah urusan luas lahan dilokasi diukur, baru datang ke sini jadi rapat bisa jelas.
Kades Teluk Tenggulang Ansori menambahkan, masyarakat Desa Teluk Tenggulang telah menjual lahan dilokasi yang diklaim Komarudin seluas 1800 Ha dengan pembayaran dimuka pada tahun 2009 sebesar Rp 2,7 Milyar. Tahun 2009 perusahaan dilokasi PT Sumber Terang Agro Lestari (STAL) telah membebaskan lahan kurang lebih 1800 ha karena dengan asumsi harga tanah per hektar adalah Rp 1500 kepada 65 kelompok di desa Teluk Tenggulang.
Sementara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebuanan Banyuasin Ir Syuhada Aziz MSi mengatakan, sudah ada surat izin lokasi PT STAL di Tenggulang. Izin lokasi baru bisa diterbitkan tetapi harus clean dan clear. “Selagi ada masalah, kami dishutbun juga akan menunda izin lokasi PT STAL,” kata Syuhada.
Management perusahaan PT STAL sendiri saat rapat ini tidak dhadir artinya rapat ini hanya bertepuk sebelah tangan saja. (sir)
Jalan Beji Mulyo-Brojaya Timur Rusak
* 4 Perusahaan Terkesan Tutup Mata
Sekayu, SN
Kerusakan badan jalan penghubung antar desa Beiji Mulyo-desa Brojaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sejak tiga bulan terakhir semakin parah. Sepanjang 3 Km jalan aspal berlobang akibat sering dilalui truk muatan sawit milik empat perusahaan perkebunan yakni PT Lonsum, PT Pinang Mas, PT Gudang Garam dan PT Pinago.
Warga sendiri menilai keberadaan empat perusahaan terkesan tutup mata dengan kondisi kerusakan jalan didesa mereka, akibatnya tidak sedikit warga menilai perusahaan terkesan tutup mata dengan kondisi jalan yang rusak didesa mereka. Selain itu juga warga mengharapkan agar perusahaan yang ada dapat menjalankan program SCR secara nyata untuk memperbaiki badan jalan tersebut.
“Alangkah baiknya jika empat perusahaan yang ada dapat bersama-sama melakukan perbaikan jalan. Jangan hanya mengangkut hasil bumi saja dan membiarkan jalan desa kami rusak,” Ungkap Suroto (44) warga Beiji Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya.
Warga sendiri mengharapkan agar pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya dapat segera mencari solusi guna merangkul keempat perusahaan untuk segera memperbaiki jalan didesa mereka, bukan hanya menunggu dana APBD hanya sekedar untuk melakukan perbaikan jalan desa yang dihapit oleh tiga perusahan tersebut.
“Pak camat kan tinggal didesa ini mas, setiap hari mobil nya melintas. Masa ngak tau. Maka itu kita menyarankan agar pemerintah kecamatan dapat menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan dalam memperbaiki jalan desa kami,” tambah Suroto.
Terkait hal ini Camat Tungkal Jaya, Sugeng Riyadi SPd, MM belum dapat memberikan keterangan mengingat HP yang bersangkutan tidak aktif. (her)
Sekayu, SN
Kerusakan badan jalan penghubung antar desa Beiji Mulyo-desa Brojaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sejak tiga bulan terakhir semakin parah. Sepanjang 3 Km jalan aspal berlobang akibat sering dilalui truk muatan sawit milik empat perusahaan perkebunan yakni PT Lonsum, PT Pinang Mas, PT Gudang Garam dan PT Pinago.
Warga sendiri menilai keberadaan empat perusahaan terkesan tutup mata dengan kondisi kerusakan jalan didesa mereka, akibatnya tidak sedikit warga menilai perusahaan terkesan tutup mata dengan kondisi jalan yang rusak didesa mereka. Selain itu juga warga mengharapkan agar perusahaan yang ada dapat menjalankan program SCR secara nyata untuk memperbaiki badan jalan tersebut.
“Alangkah baiknya jika empat perusahaan yang ada dapat bersama-sama melakukan perbaikan jalan. Jangan hanya mengangkut hasil bumi saja dan membiarkan jalan desa kami rusak,” Ungkap Suroto (44) warga Beiji Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya.
Warga sendiri mengharapkan agar pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya dapat segera mencari solusi guna merangkul keempat perusahaan untuk segera memperbaiki jalan didesa mereka, bukan hanya menunggu dana APBD hanya sekedar untuk melakukan perbaikan jalan desa yang dihapit oleh tiga perusahan tersebut.
“Pak camat kan tinggal didesa ini mas, setiap hari mobil nya melintas. Masa ngak tau. Maka itu kita menyarankan agar pemerintah kecamatan dapat menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan dalam memperbaiki jalan desa kami,” tambah Suroto.
Terkait hal ini Camat Tungkal Jaya, Sugeng Riyadi SPd, MM belum dapat memberikan keterangan mengingat HP yang bersangkutan tidak aktif. (her)
8 PNS Terbaik di OKI Umroh Gratis
Kayuagung, SN
Delapan orang PNS terbaik di jajaran Pemkab OKI merasa bangga karena bakal diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemkab OKI untuk melaksanakan umroh secara gratis. Mereka merupakan PNS pilihan dan terbaik diantaranya lainnya.
Mereka yakni Drs Yuliadi (Dinas Pendidikan), M Ali Guntur (Dinas Peternakan), Abdul Somad SSos (Dinas Kehutanan), Muchammad Rusdan SE (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi), Johan Arifin SSos MSi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Lismarini SKM (Sekretariat Korpri), Sri Yunida Agustina SKM (RSUD Kayuagung) dan Husien Asnawi SP (Badan Lingkungan Hidup).
Kepala Badan Kepegawian dan Diklat (BKD) OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretarisnya Ahmad Kholik kemarin mengatakan, penetapan 8 PNS yang dinyatakan terbaik tahun 2012 tersebut setelah melalui tahapan seleksi yang cukup lama.
“Penilaian yang kita lakukan bukan asal-asalan, mereka harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu seperti penilaian di SKPD masing-masing, tes wawancara sampai observasi langsung yang kita lakukan di lingkungan tempat tinggal masing-masing PNS tersebut,” ujarnya.
Dikatakan Maulan, saat ini para PNS yang berhak mendapatkan reward berangkat umroh tengah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk paspor keberangkatan. “Bagi yang muslim akan kita umrohkan dan bagi yang non muslim juga akan kita berangkatkan setara dengan umroh, misalkan kristen akan kita berangkatkan ke Yerussalem,” jelasnya.
Ditambahkan Maulan, pemberian reward bagi PNS terbaik ini pertama dilakukan di Kabupaten OKI dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel) serta akan dilakukan kembali di tahun-tahun mendatang. “Insyaallah tahun depan akan kita lakukan program seperti ini,” tandasnya. (iso)
Delapan orang PNS terbaik di jajaran Pemkab OKI merasa bangga karena bakal diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemkab OKI untuk melaksanakan umroh secara gratis. Mereka merupakan PNS pilihan dan terbaik diantaranya lainnya.
Mereka yakni Drs Yuliadi (Dinas Pendidikan), M Ali Guntur (Dinas Peternakan), Abdul Somad SSos (Dinas Kehutanan), Muchammad Rusdan SE (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi), Johan Arifin SSos MSi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Lismarini SKM (Sekretariat Korpri), Sri Yunida Agustina SKM (RSUD Kayuagung) dan Husien Asnawi SP (Badan Lingkungan Hidup).
Kepala Badan Kepegawian dan Diklat (BKD) OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretarisnya Ahmad Kholik kemarin mengatakan, penetapan 8 PNS yang dinyatakan terbaik tahun 2012 tersebut setelah melalui tahapan seleksi yang cukup lama.
“Penilaian yang kita lakukan bukan asal-asalan, mereka harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu seperti penilaian di SKPD masing-masing, tes wawancara sampai observasi langsung yang kita lakukan di lingkungan tempat tinggal masing-masing PNS tersebut,” ujarnya.
Dikatakan Maulan, saat ini para PNS yang berhak mendapatkan reward berangkat umroh tengah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk paspor keberangkatan. “Bagi yang muslim akan kita umrohkan dan bagi yang non muslim juga akan kita berangkatkan setara dengan umroh, misalkan kristen akan kita berangkatkan ke Yerussalem,” jelasnya.
Ditambahkan Maulan, pemberian reward bagi PNS terbaik ini pertama dilakukan di Kabupaten OKI dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel) serta akan dilakukan kembali di tahun-tahun mendatang. “Insyaallah tahun depan akan kita lakukan program seperti ini,” tandasnya. (iso)
Pagaralam Mulai Kembangkan Potensi Perkebunan Sawit
Pagaralam, SN
Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah kota (Pemkot) Pagaralam, mulai melakukan pengembangan sektor perkebunan sawit di Kecamatan Dempo Selatan dengan luas lahan sekitar 1000 hektare. Demikian diungkapkan Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati M Kes, Senin (2/4).
Diakuinya, potensi pengembangan kelapa sawit di Pagaralam secara besar-besaran sudah tidak mungkin, selain lahan sudah terbatas dan tidak semua daerah tersebut cocok di tanami sawit terutama di kawasan perbukitan dantebing curam.
"Memang ada sebagian warga mulai mencoba melakukan budidaya sektor perkebunan alternatif yaitu sawit dan karet, meski masih dalam tahap uji coba," ungkapnya.
Kalau untuk uji coba ada sekitar 150 hektare yang dilakukan petani setempat bukan perusahaan perkebunan. Ternyata hasilnya sudah cukup memuaskan terutama buah yang dihasilkan cukup baik.
"Baru sebagin kecil petani yang mencoba beralih profesi dari kopi kepada tanaman keras tersebut. Memang modal yang harus dikeluarkan cukup besar dan demikian juga dengan lahan yang harus disediakan," ungkapnya.
Ia mengatakan, kalau kopi dengan modal Rp3 juta sudah bisa tanam hingga mendapatkan hasil panen pertama, sedangkan sawit dan karet selain lahan harus luas biaya olah yang harus dikeluarkan juga cukup besar.
"Kalau untuk bibit saja kemungkinan petani harus mengeluarkan modal Rp12.000/batang sedangkan karet Rp7.000 dengan rata-rata antara 125 batang per hektare untuk sawit dan 425 batang untuk karet. Belum lagi biaya pengolahan seperti pupuk, racun rumput dan biaya pengolahan lainnya," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Pagaralam, Ir Sarbani mengatakan ada beberapa daerah di Kota Pagaralam yang cukup potensial jika dikembangkan beberapa komuditi tanaman keras seperti karet dan sawit, selain kultur tanah dan suhu juga sudah lebih panas bila dibandingkan dengan daerah sekitar Gunung Dempo yaitu Kecamatan Dempo Utara, Pagaralam Selatan dan Pagaralam Utara.
"Pengembangan tanaman karet dan sawit sudah mulai dilakukan petani Pagaralam, namun masih cukup terbatas karena masyarakat lokal masih terbisa dengan tanaman turun menurut yaitu kopi," ungkapnya.
Katanya, sejak tahun 2010 lalu pemerintah sudah menyiapkan sekitar 500 hektare lahan untuk perkebunan karet di Kecamatan Dempo Tengah, sedangkan sawit di Dempo Selatan.
"Sudah cukup banyak petani Pagaralam beralih menanam alternatif lain seperti kakao, karet termasuk sawit, karna jika menggantungkan dengan kopi hasilnya tidak maksimal hanya setahun sekali, itupun kalau hasil panen baik," ungkapnya. (asn)
Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah kota (Pemkot) Pagaralam, mulai melakukan pengembangan sektor perkebunan sawit di Kecamatan Dempo Selatan dengan luas lahan sekitar 1000 hektare. Demikian diungkapkan Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati M Kes, Senin (2/4).
Diakuinya, potensi pengembangan kelapa sawit di Pagaralam secara besar-besaran sudah tidak mungkin, selain lahan sudah terbatas dan tidak semua daerah tersebut cocok di tanami sawit terutama di kawasan perbukitan dantebing curam.
"Memang ada sebagian warga mulai mencoba melakukan budidaya sektor perkebunan alternatif yaitu sawit dan karet, meski masih dalam tahap uji coba," ungkapnya.
Kalau untuk uji coba ada sekitar 150 hektare yang dilakukan petani setempat bukan perusahaan perkebunan. Ternyata hasilnya sudah cukup memuaskan terutama buah yang dihasilkan cukup baik.
"Baru sebagin kecil petani yang mencoba beralih profesi dari kopi kepada tanaman keras tersebut. Memang modal yang harus dikeluarkan cukup besar dan demikian juga dengan lahan yang harus disediakan," ungkapnya.
Ia mengatakan, kalau kopi dengan modal Rp3 juta sudah bisa tanam hingga mendapatkan hasil panen pertama, sedangkan sawit dan karet selain lahan harus luas biaya olah yang harus dikeluarkan juga cukup besar.
"Kalau untuk bibit saja kemungkinan petani harus mengeluarkan modal Rp12.000/batang sedangkan karet Rp7.000 dengan rata-rata antara 125 batang per hektare untuk sawit dan 425 batang untuk karet. Belum lagi biaya pengolahan seperti pupuk, racun rumput dan biaya pengolahan lainnya," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Pagaralam, Ir Sarbani mengatakan ada beberapa daerah di Kota Pagaralam yang cukup potensial jika dikembangkan beberapa komuditi tanaman keras seperti karet dan sawit, selain kultur tanah dan suhu juga sudah lebih panas bila dibandingkan dengan daerah sekitar Gunung Dempo yaitu Kecamatan Dempo Utara, Pagaralam Selatan dan Pagaralam Utara.
"Pengembangan tanaman karet dan sawit sudah mulai dilakukan petani Pagaralam, namun masih cukup terbatas karena masyarakat lokal masih terbisa dengan tanaman turun menurut yaitu kopi," ungkapnya.
Katanya, sejak tahun 2010 lalu pemerintah sudah menyiapkan sekitar 500 hektare lahan untuk perkebunan karet di Kecamatan Dempo Tengah, sedangkan sawit di Dempo Selatan.
"Sudah cukup banyak petani Pagaralam beralih menanam alternatif lain seperti kakao, karet termasuk sawit, karna jika menggantungkan dengan kopi hasilnya tidak maksimal hanya setahun sekali, itupun kalau hasil panen baik," ungkapnya. (asn)
Pemilukada Lubuklinggau Digelar 20 Oktober
Lubuklinggau, SN
Melalui rapat pleno, Senin (2/4) KPU Kota Lubuklinggau menetapkan jadwal dan tahapan pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kota Lubuklinggau periode 2012 -2017. Dari tahapan yang di tetapkan pemilukada daerah ini akan di laksanakan pada 20 Oktober 2012.
Menurut Ketua KPU Lubuklinggau, Umar Zipin Marbe dengan sudah adanya penetapan pemilukada maka pihaknya mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelacaran pelaksanaan pemilukada tersebut. Dalam waktu dekat ini maka akan di bentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK).
“Langkah awal dalam waktu dekat ini kita akan merekrut anggota PPK, mulai tanggal 5 April 2012 mendatang,” katanya.
Selain itu, Umar Zipin menambahkan semua tahapan yang sudah di tetapkan akan dilaksanakan dan dijalankan sebagamana jadwalnya.
Sementara Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga KPU Lubuklinggau, Hendri Alma Wijaya mengatakan bahwa jadwal dan tahapan pemilukada ini di tetapkan setelah melalui serangkaian koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumsel maupun KPU Pusat.
Intinya dari hasil koordinasi yang dilakukan tersebut bahwa semua tahapan pemilukada kota Lubuklinggau dilaksanakan dalam tahun 2012 ini, termasuk penyelesaian apabila ada sengketa hasil pemilukada dan juga kemungkinan terjadi pemilihan dua putaran.
“Dengan sudah adanya penetapan tahapan pemilukada Kota Lubuklinggau ini kita berkeyakinan semuanya bisa dilaksanakan sesuai jadwal dan bisa kita selesaikan dalam tahun ini juga,” demikian tandasnya. (fik)
Melalui rapat pleno, Senin (2/4) KPU Kota Lubuklinggau menetapkan jadwal dan tahapan pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kota Lubuklinggau periode 2012 -2017. Dari tahapan yang di tetapkan pemilukada daerah ini akan di laksanakan pada 20 Oktober 2012.
Menurut Ketua KPU Lubuklinggau, Umar Zipin Marbe dengan sudah adanya penetapan pemilukada maka pihaknya mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelacaran pelaksanaan pemilukada tersebut. Dalam waktu dekat ini maka akan di bentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK).
“Langkah awal dalam waktu dekat ini kita akan merekrut anggota PPK, mulai tanggal 5 April 2012 mendatang,” katanya.
Selain itu, Umar Zipin menambahkan semua tahapan yang sudah di tetapkan akan dilaksanakan dan dijalankan sebagamana jadwalnya.
Sementara Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga KPU Lubuklinggau, Hendri Alma Wijaya mengatakan bahwa jadwal dan tahapan pemilukada ini di tetapkan setelah melalui serangkaian koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumsel maupun KPU Pusat.
Intinya dari hasil koordinasi yang dilakukan tersebut bahwa semua tahapan pemilukada kota Lubuklinggau dilaksanakan dalam tahun 2012 ini, termasuk penyelesaian apabila ada sengketa hasil pemilukada dan juga kemungkinan terjadi pemilihan dua putaran.
“Dengan sudah adanya penetapan tahapan pemilukada Kota Lubuklinggau ini kita berkeyakinan semuanya bisa dilaksanakan sesuai jadwal dan bisa kita selesaikan dalam tahun ini juga,” demikian tandasnya. (fik)
Tas Dijambret Pegawai Terjungkal
Baturaja, SN
Tas sandang milik Irda (25) yang berboncengan dengan temanya Linda (25) Pegawai bagian ekonomi Setda OKU, Senin (2/4) sekitar pukul 12.30 wib di jambret dua pemuda tak dikenal. Kejadian persis di depan kantor Dinsosnaker Km 3 Kemelak, mengakibatkan Irda harus dirawat inap setelah kepala korban mengalami benturan penyebab sepeda motor yang di kendarainya terjungkal di terjang penjahat .
Irda yang dibonceng oleh temanya Linda menggunakan sepeda motor supra berencana memanfaatkan waktu istirahat siang untuk pulang terlebih dahulu karena keperluan penting, namun nahas di akui Linda dua orang pemuda yang menggunakan sepeda motor Satria tanpa pelat nomor kendaraan ini merampas tas sandang Irda yang posisinya duduk di belakang Linda persis di depan KLK Dinsosnakertrans Kabupaten OKU.
"Awalnya kami tidak curiga manakala sepeda motor satria yang ada di belakang kami tancap gas ingin mendahului, nyatanya saat sepeda motor pelaku mendekat ternyata Tas sandang milik Irda direbut oleh salah satu pelaku lalu sepeda motor kami di terjang oleh penjambret hingga oleng dan terjungkal," terang Linda.
Sementara Kepala Bagian Ekonomi Setda OKU, Joni Amran yang mendapat kabar anak buahnya mendapat musibah langsung meluncur ke UGD RSUD Dr Ibnusutowo.
"Kebetulan saya baru usai melayat dan mendapat telpon jika dua anak buah saya di jambret orang tak di kenal, lalu sepeda motornya terjungkal hingga Irda harus di rawat inap karena bagian kepalanya dikhawatirkan terkena benturan benda tumpul, kalau Linda alhamdulillah hanya lecet lecet sedikit dan sudah di perbolehkan pulang, kerugian yang di derita semua milik Irda uang tunai sekitar 800 ribu yang di taruh dalam dompet juga di dalam tas, kartu ATM dan surat penting lainya, harapan kami penjambretan bersepeda motor yang sudah lama meresahkan warga OKU ini bisa dideteksi oleh polisi secepatnya karena kejadian seperti ini sudah menimpa pegawai kita untuk kesekian kalinya,“ harap Joni. (had)
Tas sandang milik Irda (25) yang berboncengan dengan temanya Linda (25) Pegawai bagian ekonomi Setda OKU, Senin (2/4) sekitar pukul 12.30 wib di jambret dua pemuda tak dikenal. Kejadian persis di depan kantor Dinsosnaker Km 3 Kemelak, mengakibatkan Irda harus dirawat inap setelah kepala korban mengalami benturan penyebab sepeda motor yang di kendarainya terjungkal di terjang penjahat .
Irda yang dibonceng oleh temanya Linda menggunakan sepeda motor supra berencana memanfaatkan waktu istirahat siang untuk pulang terlebih dahulu karena keperluan penting, namun nahas di akui Linda dua orang pemuda yang menggunakan sepeda motor Satria tanpa pelat nomor kendaraan ini merampas tas sandang Irda yang posisinya duduk di belakang Linda persis di depan KLK Dinsosnakertrans Kabupaten OKU.
"Awalnya kami tidak curiga manakala sepeda motor satria yang ada di belakang kami tancap gas ingin mendahului, nyatanya saat sepeda motor pelaku mendekat ternyata Tas sandang milik Irda direbut oleh salah satu pelaku lalu sepeda motor kami di terjang oleh penjambret hingga oleng dan terjungkal," terang Linda.
Sementara Kepala Bagian Ekonomi Setda OKU, Joni Amran yang mendapat kabar anak buahnya mendapat musibah langsung meluncur ke UGD RSUD Dr Ibnusutowo.
"Kebetulan saya baru usai melayat dan mendapat telpon jika dua anak buah saya di jambret orang tak di kenal, lalu sepeda motornya terjungkal hingga Irda harus di rawat inap karena bagian kepalanya dikhawatirkan terkena benturan benda tumpul, kalau Linda alhamdulillah hanya lecet lecet sedikit dan sudah di perbolehkan pulang, kerugian yang di derita semua milik Irda uang tunai sekitar 800 ribu yang di taruh dalam dompet juga di dalam tas, kartu ATM dan surat penting lainya, harapan kami penjambretan bersepeda motor yang sudah lama meresahkan warga OKU ini bisa dideteksi oleh polisi secepatnya karena kejadian seperti ini sudah menimpa pegawai kita untuk kesekian kalinya,“ harap Joni. (had)
Langganan:
Postingan (Atom)