Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Jumat, 30 Desember 2011
Oknum Guru SMP Pukuli Siswa
Sekayu, SN
Aksi kekerasan didunia pendidikan kembali terjadi. Seorang oknum guru SMPN 1 Sekayu berinisial Q diduga melakukan aksi kekerasan dengan memukul dan menendang seorang siswa kelas IX.2 bernama Billy Irawan Noranza bin M Ruswan, Warga Komplek Griya Randik Blok A1 No 11 Kayuara Sekayu, Muba. Akibatnya siswa tersebut mengalami benjolan dikepala dan memar di bagian kaki. Pihak keluargapun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muba kemudian korban langsung divisum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini, peristiwa tersebut terjadi Jumat (23/12) disaat korban akan mengerjakan soal ujian susulan di lab bahasa di sekolah. Namun tanpa alasan yang jelas, Oknum guru berinisial Q yang merupakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan datang menghampiri korban yang sedang duduk lalu memukul kepala korban satu kali dan menendang kaki korban sebanyak satu kali. Korban yang dipukul dan ditendang itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya menunduk dan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya.
Menurut korban Billy kejadian tersebut begitu cepat, dan dia tidak tahu mengapa oknum guru Q langsung memukulnya. “Aku saat itu nak ikut ujian susulan di lab bahasa. Belum dapat soal, begitu aku duduk dia (oknum guru Q) langsung mukul aku dikepala. Aku diem bae nahan sakit,” beber Billy.
Oknum guru tersebut langsung membawa tas keluar ruangan. Sedangkan billy mengaku tidak kosentrasi mengerjakan soal tersebut, namun begitu soal sudah dikerjakan diapun keluarga dan langsung mengadu kepada orang tuanya. Mengaku anaknya dianiaya oknum guru, Billy bersama Ibunya Irama Sapran langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muba. Adapun bukti laporan polisi LP/B-922/XOO/2011/Sumsel Res Muba tanggal 23 Desember 2011 yang diterima KA SPK III Brigpol Abdul Kholil.
Orang tua Korban, Ruswan mengatakan bekas tindak kekerasan yang dilakukan oknum guru itu membuat anaknya trauma dan semakin takut ke sekolah. “Dari hasil visum jelas ada benjolan dikepala karena dipukul gurunya. Kami minta agar dinas terkait menindak tegas. Karena tidak dibenarkan ada aksi kekerasan di sekolah,” tutur Ruswan.
Menyikapi aksi kekerasan itu, Kepala Sekolah SMPN 1 Sekayu Arsan Zumardi mengatakan telah memanggil oknum guru Q yang dimaksud. Diapun telah mengingatkan oknum guru tersebut untuk tidak melakukan aksi kekerasan. Namun menurut keterangan Arsan setelah memanggil oknum guru Q, aksi pemukulan dan penendangan siswa tersebut lantaran dia kesal dengan siswa tersebut. Lantaran siswa kerap tidak masuk sekolah sehingga tidak bisa mengerjakan soal. “Orang tuanya juga dengan kami (para guru) tidak kooperatif. Kami panggil kesekolah tidak mau. Jadi kami juga bingung,” tandas Arsan. (her)
Aksi kekerasan didunia pendidikan kembali terjadi. Seorang oknum guru SMPN 1 Sekayu berinisial Q diduga melakukan aksi kekerasan dengan memukul dan menendang seorang siswa kelas IX.2 bernama Billy Irawan Noranza bin M Ruswan, Warga Komplek Griya Randik Blok A1 No 11 Kayuara Sekayu, Muba. Akibatnya siswa tersebut mengalami benjolan dikepala dan memar di bagian kaki. Pihak keluargapun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muba kemudian korban langsung divisum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini, peristiwa tersebut terjadi Jumat (23/12) disaat korban akan mengerjakan soal ujian susulan di lab bahasa di sekolah. Namun tanpa alasan yang jelas, Oknum guru berinisial Q yang merupakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan datang menghampiri korban yang sedang duduk lalu memukul kepala korban satu kali dan menendang kaki korban sebanyak satu kali. Korban yang dipukul dan ditendang itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya menunduk dan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya.
Menurut korban Billy kejadian tersebut begitu cepat, dan dia tidak tahu mengapa oknum guru Q langsung memukulnya. “Aku saat itu nak ikut ujian susulan di lab bahasa. Belum dapat soal, begitu aku duduk dia (oknum guru Q) langsung mukul aku dikepala. Aku diem bae nahan sakit,” beber Billy.
Oknum guru tersebut langsung membawa tas keluar ruangan. Sedangkan billy mengaku tidak kosentrasi mengerjakan soal tersebut, namun begitu soal sudah dikerjakan diapun keluarga dan langsung mengadu kepada orang tuanya. Mengaku anaknya dianiaya oknum guru, Billy bersama Ibunya Irama Sapran langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muba. Adapun bukti laporan polisi LP/B-922/XOO/2011/Sumsel Res Muba tanggal 23 Desember 2011 yang diterima KA SPK III Brigpol Abdul Kholil.
Orang tua Korban, Ruswan mengatakan bekas tindak kekerasan yang dilakukan oknum guru itu membuat anaknya trauma dan semakin takut ke sekolah. “Dari hasil visum jelas ada benjolan dikepala karena dipukul gurunya. Kami minta agar dinas terkait menindak tegas. Karena tidak dibenarkan ada aksi kekerasan di sekolah,” tutur Ruswan.
Menyikapi aksi kekerasan itu, Kepala Sekolah SMPN 1 Sekayu Arsan Zumardi mengatakan telah memanggil oknum guru Q yang dimaksud. Diapun telah mengingatkan oknum guru tersebut untuk tidak melakukan aksi kekerasan. Namun menurut keterangan Arsan setelah memanggil oknum guru Q, aksi pemukulan dan penendangan siswa tersebut lantaran dia kesal dengan siswa tersebut. Lantaran siswa kerap tidak masuk sekolah sehingga tidak bisa mengerjakan soal. “Orang tuanya juga dengan kami (para guru) tidak kooperatif. Kami panggil kesekolah tidak mau. Jadi kami juga bingung,” tandas Arsan. (her)
DPRD Pagaralam Sahkan APBD Rp 523 M
Pagaralam, SN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, mengesahkan Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) 2012 senilai Rp 523 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan sebelum pembahasan Rp 419 miliar.
Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdulgani, Kamis (29/12) mengatakan, penambahan anggaran tersebut karena ternyata masih ada beberapa penambahan dari sektor pendapatan, termasuk bagi hasil pajak, bantuan program pemerintah pusat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Penyusunan anggaran itu merupakan aplikasi program kerja berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terdiri dari belanja pegawai Rp18,4 miliar, belanja barang dan jasa Rp 229,4 miliar, serta belanja modal Rp128 miliar," kata dia.
Ia mengungkapkan, sesuai target penyelesaikan pembahasan RAPBD bulan Desember 2011 ini, sehingga Februari 2012 program kerja disetiap SKPD sudah bisa berjalan. Karena masa verifikasi dari Gubernur Sumsel akan memakan waktu satu bulan.
"Kalau pengalaman tahun lalu penyelesaian pengesahan sering terhambat pembahasan, sehingga molor dan bahkan baru berjalan mendekati pertengahan tahun anggaran," ungkap dia.
Ruslan mengatakan, kondisi ini cukup berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah sehingga selalu menghambat program pembangunan, terutama pengerjaan proyek fisik.
"Belum lagi jika kondisi alam, cuaca dan faktor keterbatasan waktu sering menimbulkan persoalan dengan pelaksanaan kegiatan setiap SKPD," ungkap dia.
Ada beberapa item yang menjadi prioritas program kerja 2012 yaitu peningkatan pembangunan sarana transportasi, irigasi dan termasuk penyelesaian lapangan terbang (Lapter).
Sementara itu Walikota Pagaralam, Djazuli Kuris mengatakan, penyusunan program APBD 2012 tentunya harus dilakukan dengan mengendepankan efektifitas dan sasaran utama yang harus dicapai.
Contohnya, kata Djazuli, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja tidak langsung. Proyeksi struktur rancangan kebijakan umum anggaran (KUA), dan prioritas plafom anggaran sementara (PPAS), Pemkot Pagaralam pada tahun 2012, sektor pendapatan mencapai Rp497 miliar.
"Landasan penyusunan RAPBD tahun anggaran 2012 merupakan singkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah dan menunjang program pembangunan," kata dia pula.
Menurut dia, kalau dibandingkan dengan APBD tahun 2011 belanja langsung dianggarkan Rp320,9 miliar, sedangkan pada 2012 mengalami penurunan Rp271,8 miliar.
"Memang pada anggaran belanja langsung mengalami penurunan Rp49 miliar atau 15,29 persen. Penurunan pendapatan pada penyusunan RAPBD tahun 2012 tentunya perlu dilakan upaya untuk mencari sumber dana baru yang dapat mendukung pendapatan bagi daerah kedepannya," kata dia lagi.
Ia mengatakan, pada tahun 2009 lalu total APBD Kota Pagaralam mencapai Rp465 miliar, sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp99 miliar dan 2011 naik Rp34 miliar.
"Memang dengan bertambahnya umur Pagaralam tentunya sudah banyak kemajuan yang dapat mendorong peningkatan bagi daerah, dan tentunya pemasukan dari pusat juga dikurangi," kata dia pula.
"Bila dibandingkan dengan beberapa tahun lalu cukup banyak peningkatan yang dialami daerah ini terutama PAD dari sektor bagi hasil," kata dia lagi. (asn)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, mengesahkan Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) 2012 senilai Rp 523 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan sebelum pembahasan Rp 419 miliar.
Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdulgani, Kamis (29/12) mengatakan, penambahan anggaran tersebut karena ternyata masih ada beberapa penambahan dari sektor pendapatan, termasuk bagi hasil pajak, bantuan program pemerintah pusat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Penyusunan anggaran itu merupakan aplikasi program kerja berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terdiri dari belanja pegawai Rp18,4 miliar, belanja barang dan jasa Rp 229,4 miliar, serta belanja modal Rp128 miliar," kata dia.
Ia mengungkapkan, sesuai target penyelesaikan pembahasan RAPBD bulan Desember 2011 ini, sehingga Februari 2012 program kerja disetiap SKPD sudah bisa berjalan. Karena masa verifikasi dari Gubernur Sumsel akan memakan waktu satu bulan.
"Kalau pengalaman tahun lalu penyelesaian pengesahan sering terhambat pembahasan, sehingga molor dan bahkan baru berjalan mendekati pertengahan tahun anggaran," ungkap dia.
Ruslan mengatakan, kondisi ini cukup berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah sehingga selalu menghambat program pembangunan, terutama pengerjaan proyek fisik.
"Belum lagi jika kondisi alam, cuaca dan faktor keterbatasan waktu sering menimbulkan persoalan dengan pelaksanaan kegiatan setiap SKPD," ungkap dia.
Ada beberapa item yang menjadi prioritas program kerja 2012 yaitu peningkatan pembangunan sarana transportasi, irigasi dan termasuk penyelesaian lapangan terbang (Lapter).
Sementara itu Walikota Pagaralam, Djazuli Kuris mengatakan, penyusunan program APBD 2012 tentunya harus dilakukan dengan mengendepankan efektifitas dan sasaran utama yang harus dicapai.
Contohnya, kata Djazuli, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja tidak langsung. Proyeksi struktur rancangan kebijakan umum anggaran (KUA), dan prioritas plafom anggaran sementara (PPAS), Pemkot Pagaralam pada tahun 2012, sektor pendapatan mencapai Rp497 miliar.
"Landasan penyusunan RAPBD tahun anggaran 2012 merupakan singkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah dan menunjang program pembangunan," kata dia pula.
Menurut dia, kalau dibandingkan dengan APBD tahun 2011 belanja langsung dianggarkan Rp320,9 miliar, sedangkan pada 2012 mengalami penurunan Rp271,8 miliar.
"Memang pada anggaran belanja langsung mengalami penurunan Rp49 miliar atau 15,29 persen. Penurunan pendapatan pada penyusunan RAPBD tahun 2012 tentunya perlu dilakan upaya untuk mencari sumber dana baru yang dapat mendukung pendapatan bagi daerah kedepannya," kata dia lagi.
Ia mengatakan, pada tahun 2009 lalu total APBD Kota Pagaralam mencapai Rp465 miliar, sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp99 miliar dan 2011 naik Rp34 miliar.
"Memang dengan bertambahnya umur Pagaralam tentunya sudah banyak kemajuan yang dapat mendorong peningkatan bagi daerah, dan tentunya pemasukan dari pusat juga dikurangi," kata dia pula.
"Bila dibandingkan dengan beberapa tahun lalu cukup banyak peningkatan yang dialami daerah ini terutama PAD dari sektor bagi hasil," kata dia lagi. (asn)
AKDP Masih Sepi, Travel Melonjak
Muara Enim, SN
Menjelang pergantian tahun baru 2012, arus penumpang di terminal Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Muara Enim masih relatif sepi. Bahkan, sejumlah bus jurusan Muara Enim-Palembang terlihat mengantri. Sebaliknya, angkutan travel meningkat.
Kepala UPTD Terminal Kota Muara Enim, Fachroel mengatakan, hingga saat ini arus penumpang di terminal kota Muara Enim masih relatif normal. Bahkan, terkadang jumlah penumpang untuk jurusan Muara Enim-Palembang tidak terlalu banyak. Sepinya penumpang bus ini, diperkirakan karena kalah bersaing dengan angkutan travel.
“Memang, saat ini angkutan AKDP belum terjadi lonjakan penumpang. Terkadang, penumpang ke Palembang sepi. Tak jarang hanya sekitar 5-6 orang saja satu kali berangkat. Selebihnya banyak tujuan Prabumulih dan sekitarnya,” ujar Fachroel, Kamis (29/12).
Dilanjutkan Fachroel, dari total 32 unit bus AKDP yang ada, tercatat sekitar 10 hingga 15 unit bus yang keluar masuk terminal Muara Enim setiap harinya. Masing-masing berasal dari Perusahaan Otobis (PO) yang berbeda. Seperti Kamrata Jaya, Rico, Cahaya Enim, Family, dan Juwita.
“Mengenai ongkos angkutan setiap bus sama yakni Rp25.000 untuk ke Palembang dan Prabumulih Rp10.000. Kenaikan angkutan tak boleh dilakukan sepihak oleh pihak pengelola angkutan. Namun, harus berdasarkan ketentuan pemerintah,” jelasnya.
Salah satu sopir bus Jurusan Palembang, Surya mengungkapkan, dari tahun ke tahun jumlah penumpang angkutan bus memang tidak begitu banyak. Hal ini, dikarenakan banyak penumpang yang memilih menggunakan mobil pribadi, travel ataupun sepeda motor.
“Namun, kata dia, bila dibandingkan dengan hari biasa, menjelang tahun baru seperti saat ini jumlah penumpang sedikitnya tetap mengalami peningkatan,”jelasnya.
“Lonjakan jumlah penumpang ini akan ramai pada H-1 nanti. Jadi, kita para sopir ini masih punya harapan untuk satu dan dua hari ini,” ujarnya.
Senada, sopir lainnya, Lukman, menuturkan, hingga saat ini jumlah penumpang masih sama dengan hari-hari biasa. Kalaupun ada, lebih didominasi oleh penumpang jarak dekat.
Sementara itu, pengelola angkutan travel Regintan Wisata Gunaryanto kepada wartawan, menuturkan, menjelang tahun baru ini jumlah penumpang meningkat hingga 80 %. Dalam sehari, pihaknya bisa mengoperasikan sebanyak 25 unit mobil. Masing-masing, 25 unit angkutan dari Muara Enim dan 10 unit dari Palembang.
“Kalau hari biasa tidak semua armada kami operasikan paling sekitar 10 unit saja. Namun, saat ini semua kami operasikan. Dimana, keberangkatan travel ini hampir setiap jam full. Yakni mulai pukul 05.00 sampai 22.00 WIB,” terang dia.
Untuk tarifnya, lanjut dia, memang lebih mahal dari kendaraan umum lain seperti bis. Yakni Rp50.000 baik dari Palembang ataupun Muara Enim. Namun, pihaknya memberikan fasilitas yang lebih baik seperti full AC dan antar hingga alamat. (yud)
Menjelang pergantian tahun baru 2012, arus penumpang di terminal Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Muara Enim masih relatif sepi. Bahkan, sejumlah bus jurusan Muara Enim-Palembang terlihat mengantri. Sebaliknya, angkutan travel meningkat.
Kepala UPTD Terminal Kota Muara Enim, Fachroel mengatakan, hingga saat ini arus penumpang di terminal kota Muara Enim masih relatif normal. Bahkan, terkadang jumlah penumpang untuk jurusan Muara Enim-Palembang tidak terlalu banyak. Sepinya penumpang bus ini, diperkirakan karena kalah bersaing dengan angkutan travel.
“Memang, saat ini angkutan AKDP belum terjadi lonjakan penumpang. Terkadang, penumpang ke Palembang sepi. Tak jarang hanya sekitar 5-6 orang saja satu kali berangkat. Selebihnya banyak tujuan Prabumulih dan sekitarnya,” ujar Fachroel, Kamis (29/12).
Dilanjutkan Fachroel, dari total 32 unit bus AKDP yang ada, tercatat sekitar 10 hingga 15 unit bus yang keluar masuk terminal Muara Enim setiap harinya. Masing-masing berasal dari Perusahaan Otobis (PO) yang berbeda. Seperti Kamrata Jaya, Rico, Cahaya Enim, Family, dan Juwita.
“Mengenai ongkos angkutan setiap bus sama yakni Rp25.000 untuk ke Palembang dan Prabumulih Rp10.000. Kenaikan angkutan tak boleh dilakukan sepihak oleh pihak pengelola angkutan. Namun, harus berdasarkan ketentuan pemerintah,” jelasnya.
Salah satu sopir bus Jurusan Palembang, Surya mengungkapkan, dari tahun ke tahun jumlah penumpang angkutan bus memang tidak begitu banyak. Hal ini, dikarenakan banyak penumpang yang memilih menggunakan mobil pribadi, travel ataupun sepeda motor.
“Namun, kata dia, bila dibandingkan dengan hari biasa, menjelang tahun baru seperti saat ini jumlah penumpang sedikitnya tetap mengalami peningkatan,”jelasnya.
“Lonjakan jumlah penumpang ini akan ramai pada H-1 nanti. Jadi, kita para sopir ini masih punya harapan untuk satu dan dua hari ini,” ujarnya.
Senada, sopir lainnya, Lukman, menuturkan, hingga saat ini jumlah penumpang masih sama dengan hari-hari biasa. Kalaupun ada, lebih didominasi oleh penumpang jarak dekat.
Sementara itu, pengelola angkutan travel Regintan Wisata Gunaryanto kepada wartawan, menuturkan, menjelang tahun baru ini jumlah penumpang meningkat hingga 80 %. Dalam sehari, pihaknya bisa mengoperasikan sebanyak 25 unit mobil. Masing-masing, 25 unit angkutan dari Muara Enim dan 10 unit dari Palembang.
“Kalau hari biasa tidak semua armada kami operasikan paling sekitar 10 unit saja. Namun, saat ini semua kami operasikan. Dimana, keberangkatan travel ini hampir setiap jam full. Yakni mulai pukul 05.00 sampai 22.00 WIB,” terang dia.
Untuk tarifnya, lanjut dia, memang lebih mahal dari kendaraan umum lain seperti bis. Yakni Rp50.000 baik dari Palembang ataupun Muara Enim. Namun, pihaknya memberikan fasilitas yang lebih baik seperti full AC dan antar hingga alamat. (yud)
Konflik Lahan dan Aksi Anarkis
Oleh Agus Harizal Alwie TjikmatSANGAT menyedihkan, miris, dan mengherankan kondisi Bangsa ini. Kondisi terakhir terkuak, di balik amannya kondisi Negeri ternyata tersimpan kasus besar yang telah menghilangkan nyawa manusia dengan cara yang keji.
Tragedi Mesuji mengagetkan semua pihak, selama ini ada kasus yang tersimpan cukup lama tanpa ada penyelesaian.
Walaupun fakta di lapangan telah dinyatakan berbeda dengan yang dilaporkan, tetapi hilangnya nyawa anak manusia dengan cara yang tak normal telah terjadi. Kasus ini harus diusut tuntas.
Tak cukup sampai disitu, dalam dua minggu terakhir kita harus menyaksikan banyak peristiwa anarkis, main hakim sendiri, pembakaran, demo besar-besaran.
Dengan kenyataan ini, ada satu pertanyaan, sudah hilangkah kepercayaan rakyat, hingga harus bertindak brutal dan menyelesaikan masalah dengan cara-cara sendiri.
Pada minggu ini kita juga saksikan bentrokan polisi dengan warga di Bima yang telah menimbulkan trauma dan luka yang dalam di masyarakat Bima. Semua bermula dari kasus di tambang emas PT Sumber Mineral Nusantara (SMN).
Dalam kasus ini terjadi benturan antara rakyat dengan aparat. Disini menjadi contoh kepentingan yang lain menjadi utama dibandingkan melindungi rakyat.
Lalu kemarin rakyat dengan marah dan emosi
membakar habis rumah jabatan Bupati Kota Waringin Barat (Kobar), Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Aksi anarkis dilakukan karena tak setuju dengan pelantikan bupati dan wakil bupati.
Inilah Bumi Pertiwi yang kita cintai. Multi komplek problem menghinggapi Negeri ini, makin parahnya lagi persoalan-persoalan yang ada tak ada yang diselesaikan serius. Ujung-ujungnya kekecewaan yang ada di rakyat.
Saat ini khalayak apatis dan seperti putus asa dengan penguasa dan tindakan aparat, hal ini membuahkan aksi main hakim sendiri. Ketidaksetujuan membuahkan aksi main hakim sendiri. Rakyat melakukan ini karena kecewa dengan penegakan supremasi hukum yang lemah.
Untuk diketahui aksi main hakim sendiri berada di titik yang mengkhawatirkan, harusnya aparat cepat sigap.
Banyak sekali kasus yang diselesaikan oleh massa, karena polisi atau aparat yang datang terlambat.
Aksi main hakim sendiri dipengaruhi perasaan frustasi masyarakat terhadap kondisi bangsa yang morat marit. Terutama sektor perekonomian yang tak kunjung membaik dan kian menghimpit kehidupan ekonomi masyarakat. Tak luput juga kekecewaan terhadap supremasi hukum.
Aksi ini banyak dilakukan warga dengan ekonomi kurang mampu. Hanya untuk mengingatkan kita bersama,
saat ini rakyat kecewa dengan kondisi saat ini, sudah miskin, pemerintah seakan tak pernah mendengar dengan keluhan mereka. Ketika ada masalah atau konflik, emosi rakyat sangat cepat tersulut
Apapun alasannnya, aksi main hakim sendiri tetap tak diperbolehkan. Karena cara itu telah mengabaikan norma-norma dan aturan hukum yang sudah ditata di Republik ini. Polisi harus optimal menjalankan kewajibannya. Tidak ada pilih kasih atau perasaan takut dari aparatnya untuk bertindak tegas.
Harus dicari benang merah untuk setiap aksi main hakim sendiri. Misalnya yang paling bertanggungjawab dan yang menjadi pemicu awal. Untuk tindakan main hakim sendiri, Polisi harus repot untuk mengusut kasus ini secara hukum, khususnya jika polisi tiba saat aksi belum terjadi.
Tidak sebandingnya jumlah anggota polisi dan masyarakat, memang menjadi dasar pembelaan bagi polisi. Tetapi ini mutlak dilakukan, yang salah harus dihukum dan tegas dilakukan. Ini juga sebagai efek jera untuk semua pihak. (***)
8 Daerah Masuk Pengawasan Rawan Bencana
Palembang, SN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, Kamis (29/12) pagi, menggelar simulasi bencana yang dipusatkan di venue menembak, Jakabaring Sport City (JSC).
Simulasi yang diikuti sekitar 600 petugas dari unsur TNI AD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI, dan aparat kepolisian tersebut, dibuat sebagaimana jika terjadi bencana alam sesungguhnya.
Tak ubahnya penyelamatan sungguhan, simulasi ini juga dilengkapi dengan keberadaan petugas di posko dapur umum, posko kesehatan dan posko tenda pengungsi.
Kepala BPBD Sumsel, Yulizar Dinoto mengatakan, simulasi ini digelar sesuai instruksi Gubernur Alex Noerdin, mengingat beberapa kawasan di Sumsel berpotensi mengalami bencana alam seperti gunung meletus, banjir dan tanah longsor. Tercatat ada delapan daerah di Sumsel yang rawan bencana alam dan masuk dalam pengawasan BPBD Sumsel
“Beberapa daerah di Sumsel yang masuk pengawasan yakni Pagaralam, Lahat, Muara Enim, Banyuasin, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan, serta Musi Rawas,” rinci Yulizar.
Melalui simulasi ini kata Yulizar, diharapkan penanganan bencana lebih cepat dan koordinasi antar-instansi kian intensif. Dengan cara ini pula diharapkan tidak ada lagi ego masih-masing instansi dalam menanggulangi bencana.
“Kalo semua instansi bergabung, peralatan kita cukup. Koordinasi seperti ini yang perlu ditingkatkan. Supaya kita lebih siap menghadapi bencana,” ujar dia.
Bahkan, agar lebih tertib, Yulizar menyebut pihaknya juga sudah mengajukan SK penanggulangan bencana ke pemerintah provinsi agar ada tim khusus yang sudah disiapkan mengatasi bencana.
Sementara Komandan Korem 044 Gapo, Kolonel Infantri Dwiyanto Budi Prabowo mengatakan, simulasi ini harusnya lebih rutin digelar supaya menjadi gambaran yang jelas dari kejadian bencana yang sesungguhnya. Sehingga semua instansi terkait lebih mengetahui tugasnya masing-masing.
“Dengan gladi ini kita tentu bisa membayangkan bencana yang terjadi sesungguhnya, jadi petugas tidak kaget lagi mengatasinya. Sebab ketika di lapangan, tugas ini sebenarnya tidak mudah,” ujar Dwiyanto. (awj)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, Kamis (29/12) pagi, menggelar simulasi bencana yang dipusatkan di venue menembak, Jakabaring Sport City (JSC).
Simulasi yang diikuti sekitar 600 petugas dari unsur TNI AD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI, dan aparat kepolisian tersebut, dibuat sebagaimana jika terjadi bencana alam sesungguhnya.
Tak ubahnya penyelamatan sungguhan, simulasi ini juga dilengkapi dengan keberadaan petugas di posko dapur umum, posko kesehatan dan posko tenda pengungsi.
Kepala BPBD Sumsel, Yulizar Dinoto mengatakan, simulasi ini digelar sesuai instruksi Gubernur Alex Noerdin, mengingat beberapa kawasan di Sumsel berpotensi mengalami bencana alam seperti gunung meletus, banjir dan tanah longsor. Tercatat ada delapan daerah di Sumsel yang rawan bencana alam dan masuk dalam pengawasan BPBD Sumsel
“Beberapa daerah di Sumsel yang masuk pengawasan yakni Pagaralam, Lahat, Muara Enim, Banyuasin, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan, serta Musi Rawas,” rinci Yulizar.
Melalui simulasi ini kata Yulizar, diharapkan penanganan bencana lebih cepat dan koordinasi antar-instansi kian intensif. Dengan cara ini pula diharapkan tidak ada lagi ego masih-masing instansi dalam menanggulangi bencana.
“Kalo semua instansi bergabung, peralatan kita cukup. Koordinasi seperti ini yang perlu ditingkatkan. Supaya kita lebih siap menghadapi bencana,” ujar dia.
Bahkan, agar lebih tertib, Yulizar menyebut pihaknya juga sudah mengajukan SK penanggulangan bencana ke pemerintah provinsi agar ada tim khusus yang sudah disiapkan mengatasi bencana.
Sementara Komandan Korem 044 Gapo, Kolonel Infantri Dwiyanto Budi Prabowo mengatakan, simulasi ini harusnya lebih rutin digelar supaya menjadi gambaran yang jelas dari kejadian bencana yang sesungguhnya. Sehingga semua instansi terkait lebih mengetahui tugasnya masing-masing.
“Dengan gladi ini kita tentu bisa membayangkan bencana yang terjadi sesungguhnya, jadi petugas tidak kaget lagi mengatasinya. Sebab ketika di lapangan, tugas ini sebenarnya tidak mudah,” ujar Dwiyanto. (awj)
Subsidi Dicabut, Harga Tiket Naik
Musi Rawas, SN
Memasuki tahun anggaran 2012 Pemkab Musi Rawas (Mura) secara resmi mencabut subsidi bagi penumpang dengan rute bandara Silampari – Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Mulai 1 Januari 2012 harga tiket per penumpang Rp850 ribu atau naik Rp200 ribu dari harga saat disubsidi.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musi Rawas, Ari Narsa JS mengatakan, kenaikan harga tiket ini diberlakukan karena pada 2012 mendatang Pemkab Mura tidak lagi menganggarkan dana untuk subsidi. Sehingga penerbangan dari bandara silampari di berlakukan tarif penerbangan komersial.
“Tentu ada kenaikan harga tiket sebab tidak ada lagi subsidi dari pemkab Mura sehingga diberlakukan harga tiket penerbangan komersial,” katanya, Kamis (29/12).
Dijelaskannya, penerapan harga tiket tersebut selain tidak ada lagi subsidi, juga karena kondisi bandara Silampari saat ini sudah jauh lebih baik dan bisa didarati oleh pesawat komersil mengingat mulai dari panjang landasan maupun fasilitas pendukung lainnya dinilai sudah cukup baik.
“Selain terkait penghentian subsidi, kondisi bandara Silampari juga dinilai sudah mendukung untuk penerbangan komersil,” jelasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Musi Rawas, H. Gotri Suyanto juga mengatakan bahwa pencabutan subsidi terhadap pengoperasian bandara Silampari dikarenakan kondisi bandara dan fasilitas pendukungnnya juga sudah bisa untuk digunakan pesawat komersil.
“Dalam APBD tahun 2012 tidak ada lagi subsidi penerbangan dari bandara silampari karena dinilai sudah layak diberlakukan tarip penerbangan komersil,” demikian tandasnya. (fik)
Memasuki tahun anggaran 2012 Pemkab Musi Rawas (Mura) secara resmi mencabut subsidi bagi penumpang dengan rute bandara Silampari – Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Mulai 1 Januari 2012 harga tiket per penumpang Rp850 ribu atau naik Rp200 ribu dari harga saat disubsidi.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musi Rawas, Ari Narsa JS mengatakan, kenaikan harga tiket ini diberlakukan karena pada 2012 mendatang Pemkab Mura tidak lagi menganggarkan dana untuk subsidi. Sehingga penerbangan dari bandara silampari di berlakukan tarif penerbangan komersial.
“Tentu ada kenaikan harga tiket sebab tidak ada lagi subsidi dari pemkab Mura sehingga diberlakukan harga tiket penerbangan komersial,” katanya, Kamis (29/12).
Dijelaskannya, penerapan harga tiket tersebut selain tidak ada lagi subsidi, juga karena kondisi bandara Silampari saat ini sudah jauh lebih baik dan bisa didarati oleh pesawat komersil mengingat mulai dari panjang landasan maupun fasilitas pendukung lainnya dinilai sudah cukup baik.
“Selain terkait penghentian subsidi, kondisi bandara Silampari juga dinilai sudah mendukung untuk penerbangan komersil,” jelasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Musi Rawas, H. Gotri Suyanto juga mengatakan bahwa pencabutan subsidi terhadap pengoperasian bandara Silampari dikarenakan kondisi bandara dan fasilitas pendukungnnya juga sudah bisa untuk digunakan pesawat komersil.
“Dalam APBD tahun 2012 tidak ada lagi subsidi penerbangan dari bandara silampari karena dinilai sudah layak diberlakukan tarip penerbangan komersil,” demikian tandasnya. (fik)
2012, Produksi Gabah Kering Ditarget 3,8 Juta Ton
Palembang, SN
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel menargetkan produksi gabah kering di tahun 2012 mendatang, dapat mencapai 3,8 juta ton. Meskipun, pencapaian pada tahun 2011 ini, belum menyentuh target produksi sebesar 3,7 juta ton.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel, Hj Nelly Rasdiana, mengatakan untuk tahun 2011 ini, sasaran target produksi gabah kering hanya mencapai angka 3,35 juta ton, dari sasaran target gabah kering 3,7 juta ton.
“Yang menjadi kendala tidak tercapainya target, salah satunya masalah pergeseran waktu tanam, karena pengaruh dari iklim. Tapi, meski tidak mencapai apa yang menjadi target sasaran tersebut, Sumsel masih surplus, tidak sampai 5% atau 1,85 dibandingkan tahun 2010 lalu,” ungkapnya, di gedung DPRD Sumsel beberapa waktu lalu.
Untuk mencapai target sebesar 3,8 juta ton pada tahun 2012 nanti, kata Nelly, pihaknya akan mengadakan upaya-upaya, seperti menambah luas tanam.
“Kami akan bekerja sama dengan teman-teman dari Hutan Tanaman Indsutri (HTI) dan Perkebunan, untuk memanfaatkan lahannya sebelum tanaman pokoknya menghasilkan. Misalkan, dengan melakukan pola tumpang sari,” ujar dia.
Selama ini, daerah yang telah memberikan kontribusi besar atas sasaran target gabah kering tahun 2011 adalah Kabupaten Banyuasin. Dimana dari total 3,35 juta ton yang dihasilkan, sekitar 30% gabah kering berasal dari Banyuasin.
“Sedangkan untuk daerah yang kurang memberi kontribusi, kebanyakan daerah perkotaan seperti Prabumulih, Lubuk Linggau,” terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, menuturkan, bahwa anggaran yang disediakan untuk prioritas pembangunan Sumsel Lumbung Pangan, dalam bentuk kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
“Selain itu, juga untuk peningkatan produksi dan produktifitas dan mutu pangan, sebesar Rp23,2 miliar, untuk peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya air sebesar Rp95 miliar,” jelas Alex.
Pemprov Sumsel sendiri, kata Alex, telah menetapkan fokus pembangunan pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan industri yang mampu memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian.
“Secara konkrit, hal ini telah dijabarkan ke berbagai program, antara lain perluasan areal tanam (pencatakan sawah baru), peningkatan intensitas pertanaman (IP 200) dan perbaikan saluran irigasi yang mendukung luas areal tanam,” pungkasnya. (awj)
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel menargetkan produksi gabah kering di tahun 2012 mendatang, dapat mencapai 3,8 juta ton. Meskipun, pencapaian pada tahun 2011 ini, belum menyentuh target produksi sebesar 3,7 juta ton.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel, Hj Nelly Rasdiana, mengatakan untuk tahun 2011 ini, sasaran target produksi gabah kering hanya mencapai angka 3,35 juta ton, dari sasaran target gabah kering 3,7 juta ton.
“Yang menjadi kendala tidak tercapainya target, salah satunya masalah pergeseran waktu tanam, karena pengaruh dari iklim. Tapi, meski tidak mencapai apa yang menjadi target sasaran tersebut, Sumsel masih surplus, tidak sampai 5% atau 1,85 dibandingkan tahun 2010 lalu,” ungkapnya, di gedung DPRD Sumsel beberapa waktu lalu.
Untuk mencapai target sebesar 3,8 juta ton pada tahun 2012 nanti, kata Nelly, pihaknya akan mengadakan upaya-upaya, seperti menambah luas tanam.
“Kami akan bekerja sama dengan teman-teman dari Hutan Tanaman Indsutri (HTI) dan Perkebunan, untuk memanfaatkan lahannya sebelum tanaman pokoknya menghasilkan. Misalkan, dengan melakukan pola tumpang sari,” ujar dia.
Selama ini, daerah yang telah memberikan kontribusi besar atas sasaran target gabah kering tahun 2011 adalah Kabupaten Banyuasin. Dimana dari total 3,35 juta ton yang dihasilkan, sekitar 30% gabah kering berasal dari Banyuasin.
“Sedangkan untuk daerah yang kurang memberi kontribusi, kebanyakan daerah perkotaan seperti Prabumulih, Lubuk Linggau,” terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, menuturkan, bahwa anggaran yang disediakan untuk prioritas pembangunan Sumsel Lumbung Pangan, dalam bentuk kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
“Selain itu, juga untuk peningkatan produksi dan produktifitas dan mutu pangan, sebesar Rp23,2 miliar, untuk peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya air sebesar Rp95 miliar,” jelas Alex.
Pemprov Sumsel sendiri, kata Alex, telah menetapkan fokus pembangunan pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan industri yang mampu memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian.
“Secara konkrit, hal ini telah dijabarkan ke berbagai program, antara lain perluasan areal tanam (pencatakan sawah baru), peningkatan intensitas pertanaman (IP 200) dan perbaikan saluran irigasi yang mendukung luas areal tanam,” pungkasnya. (awj)
Penjualan Terompet Tahun Baru Masih Sepi
Prabumulih, SN
Penjualan terompet tahun baru di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabumulih masih terlihat sepi. Bila tahun lalu setiap mendekati H–3 perayaan malam tahun baru penjualannya mencapai paling sedikit sekitar Rp 300 ribu perhari, pada tahun ini di hari yang sama untuk mendapatkan penjualan angka sekitar Rp 100 ribu perhari sudah sangat sulit.
Salah satunya Anton (16), menurut warga Jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara ini, sejak menggelar dagangan terompet tahun barunya seminggu lalu jualannya hanya sedikit yang laku.
“Paling laku terjual satu sampai dua buah perharinya, bahkan beberapa hari ada tidak laku sama sekali,” aku remaja putus sekolah tersebut, ketika ditemui di lokasi jualannya di depan Masjid Annuqoba, Kamis (29/12) sore.
Lanjutnya, sejak dari pagi berjualan satu dagangannya pun belum ada yang laku terjual. Dia juga tidak mengetahui alasan pasti sepinya minat beli masyarakat sekarang ini, namun kondisi itu jelas diakuinya sangat merugikan dirinya dan juga para pedagang lainnya.
Padahal menurut Anton, selain lebih banyak pilihan jenis corak dan warna juga kualitas terompet yang ditawarkan lebih baik dari tahun–tahun sebelumnya. Begitupun soal harga yang dia tawarkan cukup terjangkau dan kompetitif. Misal untuk terompet motif naga berwarna–warni dan berbahan dasar dihargai sama Rp 25 ribu sedangkan terompet standar berbahan silver Rp 15 ribu perpcsnya. “Terompet–terompet ini aku ambil langsung dari Lampung,” jelas Anton sambil menawarkan salah satu motif terompet kepada seorang warga yang melintas didepan dagangannya.
Keluhan serupa dikatakan Yanto (45), selain penurunan penjualan terompet tahun baru kali ini cukup signifikan dibandingkan penjualan tahun 2010, juga kurang greget. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya jumlah pedagang musiman tersebut yang berjualan di sepanjang Jalan Negara tersebut.
“Kalu tahun kemarin, banjir wong yang berjualan terompet ini. Bahkan di kampung–kampung warga jugo ado, sekarang jingoklah agak sepi,” ungkap Yanto.
Dia membandingkan penjualan pada tahun sebelumnya, yakni sehari mampu menjual 20 hingga 30 terompet tapi di tahun ini terjual sekitar 3–5 terompet perhari saja sudah lumayan. “Dan itu banyaklah dak lakunyo alias sepi pembeli,” tambah Yanto.
Kondisi lesunya penjualan terompet tahun baru kali ini menurut Yanto, rata–rata sama dialami seluruh pedagang terompet. Diakuinya dia pun terpaksa mengambil alternatif dagangan lain untuk mengimbangi penjualan terompet tersebut. “Untung be aku ado dagangan sampingan lain cak jual petasan dan kembang api, kalu idak tekor nian,” sambung Yanto, yang mengaku sudah berjualan terompet sejak satu bulan lalu.
Sama dengan Anton, terompet yang ditawarkan Yanto juga beragam motif dan jenis warna terompet. Namun membedakannya adalah tempat produksi terompet yang ia peroleh dari Kertapati, Palembang dan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan dagangan milik Anton. Seperti terompet motif naga dia jual dengan harga Rp 15 ribu perpcs, dan bermotif biasa Rp 8 ribu. (and)
Penjualan terompet tahun baru di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabumulih masih terlihat sepi. Bila tahun lalu setiap mendekati H–3 perayaan malam tahun baru penjualannya mencapai paling sedikit sekitar Rp 300 ribu perhari, pada tahun ini di hari yang sama untuk mendapatkan penjualan angka sekitar Rp 100 ribu perhari sudah sangat sulit.
Salah satunya Anton (16), menurut warga Jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara ini, sejak menggelar dagangan terompet tahun barunya seminggu lalu jualannya hanya sedikit yang laku.
“Paling laku terjual satu sampai dua buah perharinya, bahkan beberapa hari ada tidak laku sama sekali,” aku remaja putus sekolah tersebut, ketika ditemui di lokasi jualannya di depan Masjid Annuqoba, Kamis (29/12) sore.
Lanjutnya, sejak dari pagi berjualan satu dagangannya pun belum ada yang laku terjual. Dia juga tidak mengetahui alasan pasti sepinya minat beli masyarakat sekarang ini, namun kondisi itu jelas diakuinya sangat merugikan dirinya dan juga para pedagang lainnya.
Padahal menurut Anton, selain lebih banyak pilihan jenis corak dan warna juga kualitas terompet yang ditawarkan lebih baik dari tahun–tahun sebelumnya. Begitupun soal harga yang dia tawarkan cukup terjangkau dan kompetitif. Misal untuk terompet motif naga berwarna–warni dan berbahan dasar dihargai sama Rp 25 ribu sedangkan terompet standar berbahan silver Rp 15 ribu perpcsnya. “Terompet–terompet ini aku ambil langsung dari Lampung,” jelas Anton sambil menawarkan salah satu motif terompet kepada seorang warga yang melintas didepan dagangannya.
Keluhan serupa dikatakan Yanto (45), selain penurunan penjualan terompet tahun baru kali ini cukup signifikan dibandingkan penjualan tahun 2010, juga kurang greget. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya jumlah pedagang musiman tersebut yang berjualan di sepanjang Jalan Negara tersebut.
“Kalu tahun kemarin, banjir wong yang berjualan terompet ini. Bahkan di kampung–kampung warga jugo ado, sekarang jingoklah agak sepi,” ungkap Yanto.
Dia membandingkan penjualan pada tahun sebelumnya, yakni sehari mampu menjual 20 hingga 30 terompet tapi di tahun ini terjual sekitar 3–5 terompet perhari saja sudah lumayan. “Dan itu banyaklah dak lakunyo alias sepi pembeli,” tambah Yanto.
Kondisi lesunya penjualan terompet tahun baru kali ini menurut Yanto, rata–rata sama dialami seluruh pedagang terompet. Diakuinya dia pun terpaksa mengambil alternatif dagangan lain untuk mengimbangi penjualan terompet tersebut. “Untung be aku ado dagangan sampingan lain cak jual petasan dan kembang api, kalu idak tekor nian,” sambung Yanto, yang mengaku sudah berjualan terompet sejak satu bulan lalu.
Sama dengan Anton, terompet yang ditawarkan Yanto juga beragam motif dan jenis warna terompet. Namun membedakannya adalah tempat produksi terompet yang ia peroleh dari Kertapati, Palembang dan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan dagangan milik Anton. Seperti terompet motif naga dia jual dengan harga Rp 15 ribu perpcs, dan bermotif biasa Rp 8 ribu. (and)
Kamis, 29 Desember 2011
Penderita Demam Berdarah Meningkat
Palembang, SN
Jumlah penderita Demam Berderah di Rumah Sakit Muhammad Husin (RSMH) Palembang dalam seminggu terakhir mengalami peningkatan.
Roisah, Ibu dari salah seorang penderita Demam Berdarah ditemui, Rabu (28/12) mengatakan anaknya Misbahul Fatah yang berusia 6 tahun dirawat di rawat di RSMH sejak Minggu (25/12). Namun karena pasien yang dirawat di sal anak-anak penuh, maka anaknya dirawat di lorong sal.
”Anak saya masuk RSMH pada Minggu (25/12). Dari awal masuk, anak saya sudah dirawat di lorong sal instalasi anak karena kamar penuh. Sampai hari ini (red, kemarin) anak saya juga masih dirawat lorong sal karena belum ada kamar yang kosong,” ungkapnya.
Terpisah, Humas RSMH dr Junaidi mengakui, terjadi peningkatan jumlah pasien Demam Berdarah dalam seminggu terakhir. Namun dia belum menerima laporan peningkatan jumlah pasien yang dirawat.
”Memang terjadi peningkatan jumlah pasien Demam Berdarah sejak beberapa hari terakhir. Bahkan kamar instalasi anak tidak cukup lagi menampung pasien. Sehingga kami merawat pasien di depan lorong sal anak,” terangnya. (pit)
Jumlah penderita Demam Berderah di Rumah Sakit Muhammad Husin (RSMH) Palembang dalam seminggu terakhir mengalami peningkatan.
Roisah, Ibu dari salah seorang penderita Demam Berdarah ditemui, Rabu (28/12) mengatakan anaknya Misbahul Fatah yang berusia 6 tahun dirawat di rawat di RSMH sejak Minggu (25/12). Namun karena pasien yang dirawat di sal anak-anak penuh, maka anaknya dirawat di lorong sal.
”Anak saya masuk RSMH pada Minggu (25/12). Dari awal masuk, anak saya sudah dirawat di lorong sal instalasi anak karena kamar penuh. Sampai hari ini (red, kemarin) anak saya juga masih dirawat lorong sal karena belum ada kamar yang kosong,” ungkapnya.
Terpisah, Humas RSMH dr Junaidi mengakui, terjadi peningkatan jumlah pasien Demam Berdarah dalam seminggu terakhir. Namun dia belum menerima laporan peningkatan jumlah pasien yang dirawat.
”Memang terjadi peningkatan jumlah pasien Demam Berdarah sejak beberapa hari terakhir. Bahkan kamar instalasi anak tidak cukup lagi menampung pasien. Sehingga kami merawat pasien di depan lorong sal anak,” terangnya. (pit)
Pengedar Inek di Kayuagung Diamankan
Kayuagung, SN
Rumah Siti Khodijah (38) di Kampung I Desa Arisan Buntal Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI digerbek polisi, Rabu (28/12) dini hari. Polisi menangkap dua pengedar Narkoba jenis ineks beserta barang bukti inek.
Mereka yang diringkus yakni Siti Khodijah dan Tomas Edison (27) warga Desa Terate Kecamatan SP Padang OKI. Siti Khodijah yang kerap mengedarkan menjual inek di kecamatan tersebut dan Tomas penyuplai inek dari Palembang. Barang bukti yang disita hanya 3,5 butir namun sebelum ditangkap, mereka sudah menjual 30 butir inek kepada seseorang.
Siti ditemui di ruang riksa Satres Narkoba Polres OKI kemarin mengatakan, inek yang sudah dijualnya dan barang bukti yang disita polisi dibelinya dari Tomas Edison. Tomas membelinya dengan warga di Plaju Palembang yang dijual lagi ke dirinya.
Kata Siti, banyak warga yang memesan inek kepadanya untuk dibawa ke hiburan orgen tunggal di beberapa desa di wilayahnya. Karena bisnis ini penghasilannya lumayan, iapun memesan inek kepada Tomas untuk membeli dengan seseorang di Palembang.
Sedangkan Tomas kemarin mengakui bila inek yang ada di Siti merupakan suplai darinya yang ia beli di Palembang. Ia bertransaksi di jalan di Plaju dengan seseorang yang tidak ia ketahui identitasnya.
Kapolres OKI AKBP Agus Fachtullah diwakili Kasatres Narkoba AKP Yusuf kepada wartawan mengatakan, kedua tersangka merupakan target operasi pihaknya sejak lama namun baru sekarang tertangkap. Tertangkapnya kedua tersangka karena pihaknya mendapat informasi di rumah Siti Khodijah terjadi transaksi narkoba. (iso)
Penerimaan Dana APBN Muba Turun
Sekayu, SN
Penerimaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 untuk Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan 10,26 persen. Pada TA 2011 Kabupaten Musi Banyuasin menerima Rp 54.357.249.000 turun, pada TA 2012 menjadi Rp 49.300.685.000.
Penurunan penerimaan dana APBN ini, diketahui pada kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) alokasi dana APBN kepada Kementerian/Lembaga/Instansi Vertikal di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin dan SKPD Muba, Rabu (28/12), di Auditorium Pemkab Muba. DIPA TA 2012 diserahkan oleh kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raden Muhammad Adil SH MH ke Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari.
Penyerahan DIPA TA 2012 disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan SKPD Kabupaten Musi Banyuasin. DIPA TA 2012 kemudian secara simbolis diserahkan oleh Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari kepada 8 perwakilan instansi penerima yaitu, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, Badan Pusat Statistik, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, dan Dinas Kesehatan.
“Penerimaan APBN seharusnya bertambah. Saya imbau kepada kepala SKPD untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam mencari dana pembangunan 2012. Jangan hanya menunggu kucuran dana pusat, namun harus betul-betul giat mencari sumber pendanaan pembangunan,” ujar Bupati Muba H Pahri Azhari.
Pahri mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan instrument pencairan dana APBN yang mempunyai peran penting. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga selaku pengguna anggaran, dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Untuk TA 2012, terdapat 18 Kementerian/Lembaga/Instansi vertikal di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin yang memperoleh dana APBN, yaitu sebanyak 23 DIPA dengan total anggaran sebesar Rp 94.703.054.000. Sedangkan di lingkungan Pemkab Muba terdapat 8 SKPD penerima yaitu total 10 DIPA dengan total dana sebesar Rp 49.300.685.000. Terdiri dari 1 DIPA Kantor Pusat (KP) kewenangan Ditjen Cipta Karya, 1 DIPA Urusan Bersama (UB) kewenangan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 7 DIPA kewenangan Tugas Pembantuan (TP).
Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil SH MH, mengatakan, penyerahan DIPA merupakan tanda dimulainya pelaksanaan TA 2012. Penyerahan sebelum awal tahun anggaran bukan tradisi tahunan, tetapi merupakan komitmen untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktu.
“Dengan demikian, seluruh instansi pemerintah dapat segera mengeksekusi rencana yang sudah ditetapkan, sesuai fungsinya masing-masing. Sehingga program pembangunan nasional yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya. (her)
Penerimaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 untuk Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan 10,26 persen. Pada TA 2011 Kabupaten Musi Banyuasin menerima Rp 54.357.249.000 turun, pada TA 2012 menjadi Rp 49.300.685.000.
Penurunan penerimaan dana APBN ini, diketahui pada kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) alokasi dana APBN kepada Kementerian/Lembaga/Instansi Vertikal di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin dan SKPD Muba, Rabu (28/12), di Auditorium Pemkab Muba. DIPA TA 2012 diserahkan oleh kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raden Muhammad Adil SH MH ke Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari.
Penyerahan DIPA TA 2012 disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan SKPD Kabupaten Musi Banyuasin. DIPA TA 2012 kemudian secara simbolis diserahkan oleh Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari kepada 8 perwakilan instansi penerima yaitu, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, Badan Pusat Statistik, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, dan Dinas Kesehatan.
“Penerimaan APBN seharusnya bertambah. Saya imbau kepada kepala SKPD untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam mencari dana pembangunan 2012. Jangan hanya menunggu kucuran dana pusat, namun harus betul-betul giat mencari sumber pendanaan pembangunan,” ujar Bupati Muba H Pahri Azhari.
Pahri mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan instrument pencairan dana APBN yang mempunyai peran penting. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga selaku pengguna anggaran, dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Untuk TA 2012, terdapat 18 Kementerian/Lembaga/Instansi vertikal di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin yang memperoleh dana APBN, yaitu sebanyak 23 DIPA dengan total anggaran sebesar Rp 94.703.054.000. Sedangkan di lingkungan Pemkab Muba terdapat 8 SKPD penerima yaitu total 10 DIPA dengan total dana sebesar Rp 49.300.685.000. Terdiri dari 1 DIPA Kantor Pusat (KP) kewenangan Ditjen Cipta Karya, 1 DIPA Urusan Bersama (UB) kewenangan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 7 DIPA kewenangan Tugas Pembantuan (TP).
Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil SH MH, mengatakan, penyerahan DIPA merupakan tanda dimulainya pelaksanaan TA 2012. Penyerahan sebelum awal tahun anggaran bukan tradisi tahunan, tetapi merupakan komitmen untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktu.
“Dengan demikian, seluruh instansi pemerintah dapat segera mengeksekusi rencana yang sudah ditetapkan, sesuai fungsinya masing-masing. Sehingga program pembangunan nasional yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya. (her)
Puluhan Tiang Listrik Nyaris Tumbang
Sekayu, SN
Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) belakangan ini tidak hanya membuat meluapnya Sungai Musi, tetapi juga membuat puluhan tiang listrik miring dan terancam tumbang. Salah satu yang terbaru ialah tiang listrik yang berdiri di pinggir jalan lintas tengah Betung-Sekayu, tepatnya antara Desa Epil dan Bailangu, Kecamatan Lais.
Pantauan koran ini di lapangan, Rabu (28/12) ada puluhan tiang listrik yang nyaris roboh hanya dalam dua kecamatan, yakni Kecamatan Babatsupat dan Lais. Besar kemungkinan di sejumlah kecamatan lainnya juga demikian.
Posisi tiang masih ditempatnya semula, namun kondisinya miring dengan kabal listrik masih melekat. Ada yang condong ke arah jalan, dan ada pula yang sebaliknya.
Menurut warga, miringnya tiang listrik ini dipengaruhi musim hujan yang terus turun. Dengan begitu kondisi tanah tempat tiang berdiri menjadi gembur sehingga tidak kuat menahan tekanan beban tiang yang terbuat dari beton tersebut.
Gangguan lainnya juga kerap disebabkan adanya pohon tumbang yang menimpa tiang atau kabalnya. Namun biasanya, jika ini terjadi akan terjadi korslet dan pemadaman lampu. Berbeda kasusnya jika hanya tiang yang miring, karena listrik tetap menyala.
"Tapi yang kita khawatirkan kalau tiba-tiba roboh, dan kebetulan ada orang di bawahnya. Karena cukup banyak tiang yang sudah miring dan condong ke arah jalan," kata cindra, warga lais. Hal senada dikatakan Karim, warga Babatsupat.
Menurut dia di kawasan jalan 108 yang menghubungkan Kecamatan Babatsupat dengan jalan lintas timur Palembang-Jambi juga banyak yang miring.
"Ya harapan kita agar pihak berwenang segera mengecek ke lokasi dan memperbaiki posisi tiang. Jangan sampai nanti sudah ada kejadian baru pura-pura perhatian," ujarnya.
Persoalan tiang listrik yang terancam roboh ini sebetulnya bukan hal yang baru, ini terjadi sejak tujuh bulan lalu sudah cukup banyak tiang listrik yang miring. Namun sejauh ini belum ada upaya serius dari PLN maupun pihak pemerintah yang mengelalola sebagian pelistriikan di Muba.
Kepala PLN Ranting Sekayu Yeyen membenarkan hal ini. Menurut dia, tiang listrik di wilayah Muba memang rentan kemiringan. Karena umumnya di wilayah ini terdiri dari rawa dan tanah gembur. "Kita sudah meningkatkan pantauan terhadap gangguan listrik. Secepat mungkin petugas kita di lapangan bergerak jika terjadi apa-apa," katanya beberapa waktu lalu. (her)
Jalan Rusak, Pahri Minta Perusahan Harus Proaktif
Sekayu, SN
Bupati Musi Banyuasin (Muba) H Pahri Azhari meminta kepada perusahan-perusahan baik itu perkebunan maupun pertambangan yang melintasi jalan Ulak Paceh-Simpang Sari harus proaktif dan tanggung jawab mengenai terjadinya beberapa titik kerusakan ruas jalan di kawasan tersebut.
“Saya minta kepada pihak perusahan-perusahan yang melintasi jalan Desa Ulak Paceh hingga ke Desa Simpang Sari ini harus proaktif dan tanggung jawab mengenai kerusakan jalan ini. Sebab jalan ini dibangun sebagai sarana transportasi warga yang melintas. Sehingga sudah sewajarnya bila mereka melintasi jalan ini harus bertanggung jawab dengan kerusakan yang terjadi,” ujar Pahri disela-sela melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kerusakan jalan di daerah tersebut didampingi SKPD terkait seperti Kepala Dinas PU BM, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, dan lainnya, Rabu (28/12).
Pahri pun sangat menyayangkan ada terjadinya beberapa portal yang dibangun di sekitar ruas jalan tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal portal tersebut dibangun untuk membatasi kendaraan angkutan yang lebihi kapasitas melintasi ruas jalan ini.
“Saya sangat kecewa ada pihak-pihak tertentu yang merusak keberadaan portal yang seharusnya memang dibangun untuk membatasi kendaraan angkutan yang melintas ruas jalan ini, dan ini sangat disayangkan,” tegas Pahri.
Karena itulah, guna hal tersebut jangan sampai terjadi lagi, Bupati menginstruksikan kepada SKPD terkait agar menyurati para perusahan-perusahan perkebunan dan pertambangan untuk dapat proaktif dan bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan disini, selain nantinya akan dibangun pos yang dilengkapi portal dan ditempatkan petugas Dinas Perhubungan untuk memantau kendaraan yang melintasi kawasan tersebut.
“Saya instruksikan kepada dinas terkait agar segera menyurati pihak perusahan-perusahan yang sering melintasi ruas jalan di kawasan ini untuk segera bertanggung jawab memperbaiki kondisi jalan yang rusak ini. Disekitar ruas jalan tersebut juga akan segera dibangun pos darurat, dan kedepan barulah akan dianggarkan pembangunan pos yang dilengkapi portal dan disiagakan petugas Dishub untuk memantau kawasan tersebut,” jelasnya.
Dengan harapan kedepan kerusakan jalan di kawasan ini tidak terjadi lagi, sehingga warga yang melintas lebih leluasa. Karena jalan ini dibangun untuk menunjang sarana transportasi masyarakat.”Jalan ini dibangun dengan anggaran cukup besar dari APBD Muba, karena itu perusahan-perusahan harus bertanggung jawab, kalau tidak mau silakan lewat jalan lain. Bila perlu perizanan perusahan akan kita cabut. Karena tidak mendukung kebijakan pemerintah mensejahterakan masyarakat,” tegas Pahri lagi.
Sementara itu, Yamin (45) warga setempat membenarkan ruas jalan ini rusak oleh angkutan perusahan perkebunan yang melintas dengan beban kendaraan melebihi tonase.
“Seharusnya kan pak tonase kendaraan itu sekitar 8 ton, tapi ini lebih besar sampai 15 ton angkutan kendaraan perusahan itu melintasi, dan sering kali terlihat semuanya kendaraan pengangkut sawit pak,” ujar Yamin curhat dengan Bupati Muba.
Pantauan dilapangan, terjadi sedikitnya lima titik kerusakan jalan dengan panjang sekitar 20-30 meter dengan kedalam titik 70 cm. Dimana kondisi jalan rusak dan berlumpur. Informasinya Hal ini disebabkan seringnya perusahan perkebunan seperti PT PINAGO, PT MBI, dan PT Pertambangan seperti PT Sesmix, PT Elnusa yang melintasi ruas jalan yang dibangun menelan dana sekitar Rp 9 Milyar lebih itu. (her)
Raskin ke-13 Didistribusikan ke RTM
Tebingtinggi, SN
Pihak Pemeritah Kecamatan Tebingtinggi mendistribusikan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) ke-13 untuk rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga sasaran (RTS), Rabu (28/12).
Bagi masyarakat yang selama ini hanya mengetahui raskin setiap bulannya, dalam artian 12 kali dalam setahun, kini bisa mengambil haknya ke pemerintah kelurahan atau desa setempat.
Setidaknya untuk wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Empatlawang dialokasikan sebanyak 87.000 Kg atau 87 ton raskin ini yang sebelumnya telah didistribusikan oleh Bulog Kabupaten Lahat ke panitia pendistribusian di Kecamatan Tebingtinggi sebanyak 42.975 didistribusikan kepada masyarakat dalam wilayah Kecamatan Tebingtinggi.
Camat Tebingtinggi selaku pelindung panitia pendistribusian, Kipli melalui Ketua Umum Panitia, Juarsah didampingi ketua pelaksana, Budi ketika ditemui di gudang penyimpanan yang berada di kawasan Pensiunan, Kelurahan Jayaloka, Kecamatan Tebingtinggi menegaskan, agar pihak pemerintah kelurahan ataupun pedesaan yang membagikan langsung kepada masyarakat memberikan raskin tersebut kepada masyarakat miskin yang berhak mendapatkannya.
“Masyarakat mungkin kebanyakan mengetahui Raskin ini diterima satu bulan sekali atau 12 bulan selama setahun. Nah, ini harus diketahui masyarakat, karena sekarang ini ada raskin paket akhir tahun atau raskin ke-13,” kata Budi.
Dikatakannya, untuk wilayah Kecamatan Tebingtinggi mendapatkan sebanyak 87 ton raskin. Jumlah tersebut sesuai dengan RTM dan setoran masyarakat yang sebelumnya sudah diajukan ke pemerintah desa ataupun kelurahan. Disini pihaknya mendistribusikan sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh pemerintah desa ataupun kelurahan itu sendiri. Raskin ini merupakan paket akhir tahun 2011, sesuai dengan storan desa peruntukkan desa masing-masing yang mana sudah mulai dilaksanakan terhitung dua hari.
“Karena raskin ini diletakkan di dalam gudang, sehingga gudang juga selalu dijaga siang malam untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, cuaca atau hujan terus mengguyur Empatlawang juga menjadi kendala untuk kelancaran pendistribusiannya. Ya, besok (hari ini,red) masih akan ada pendistribusian, karena sampai hari ini belum 50 persen yang didistibusikan," jelas Budi.
Lebih jauh ia mengatakan, karena raskin ini peruntukkan orang miskin, tentunya harus sampai kepada yang berhak, jangan sampai instansi terkait yang mendistribusikan menyalahgunakan, sehingga tidak sampai kepada masyarakat miskin tersebut. Apalagi program ini merupakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga bila tidak berjalan sesuai dengan prosedur maka masyarakat yang menjadi korban.
“Alhamdulillah kita tidak menunda-nunda pendistribusian, bila sudah didistribusikan dari Bulog Lahat, langsung kita distribusikan kepada pemerintah desa atau kelurahan, hanya saja karena kondisi cuaca yang tidak mengizinkan sehingga terpaksa kita simpan di gudang penyimpanan terlebih dahulu. Ya, kita secara bertahap mendistribusikannya, yang jelas akhir Desember ini semuanya harus selesai didistribusikan,” pungkasnya. (eko)
Isu Mutasi, Pejabat Kembali Ketar-ketir
Empat Lawang, SN
Roda pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dibawah pimpinan pasanga H Budi Antoni Aljufri SE MM-H Sofyan Djamal kembali bergulir,isu mutasi kembali berhembus,akibatnya tak sedikit pejabat ketar-ketir.
Kepala BKD kabupaten Empat Lawang januarsyah tidak menafik adanya mutasi di roda pemerintah kabupaten empat lawang namun tetap tidak berkomentar banyak dengan alasan hak perogratif Bupati."Ada memang tapi ini hak perogratif nya Bupati," kata Januarsyah.
Selanjutnya januarsyah menyampaikan pihaknya sudah menyampaikan kekosongan pejabat di roda organisasi kabupaten empat Lawang selanjutnya berharap di isi pejabat yang berkompeten dibidangnya, misalnya staf ahli yang kosong dan kepada DPPKAD yang ditinggalkan kepala dinas lama yang pensiun. "Jadi mau tidak mau ini harus di isi, terhitung 1 januari 2012 nanti pak amin sudah pensiun,maknya harus di isi," kata Januarsyah.
Mengenai pejabat yang di mutasi Januarsyah tidak mau memberikan komentar, alasan hak perokratif bupati karena jabatan amanah bukan seperti kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala yang merupakan hak bagi seorang PNS. "Setau kami hanya isi kekosongan,pejabat yang memasuki masa pensiun lainya juga sudah di perpanjang,jadi belum tau kalau ada yang di copot," ujarnya.
Sementara salah seorang Pejabat yang tidak mau disebutkan nama mengaku siap ditempatkan dimana saja, sebagai abdi negara akan menjalankan tugas sesuai bidang yang diamanahkan.
"Yang penting bekerja, tidak pandang bidang pekerjaanya, dan yang terakhir ikhlas karena harta, jabatan, dan kehormatan tidak dibawa mati namun tetap harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT," katanya.
Informasi yang diterima mutasi akan dilakukan januari 2012 mendatang. Mutasi dilakukan tidak hanya mengisi kekosongan jabatan namun lebih pada hasil evaluasi jabatan enam bulan selama ini. "Sesuai janji bupati mereka semua akan di evaluasi,setau kami ada yang di sopot akibat tidak amanah," pungkasnya. (eko)
Roda pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dibawah pimpinan pasanga H Budi Antoni Aljufri SE MM-H Sofyan Djamal kembali bergulir,isu mutasi kembali berhembus,akibatnya tak sedikit pejabat ketar-ketir.
Kepala BKD kabupaten Empat Lawang januarsyah tidak menafik adanya mutasi di roda pemerintah kabupaten empat lawang namun tetap tidak berkomentar banyak dengan alasan hak perogratif Bupati."Ada memang tapi ini hak perogratif nya Bupati," kata Januarsyah.
Selanjutnya januarsyah menyampaikan pihaknya sudah menyampaikan kekosongan pejabat di roda organisasi kabupaten empat Lawang selanjutnya berharap di isi pejabat yang berkompeten dibidangnya, misalnya staf ahli yang kosong dan kepada DPPKAD yang ditinggalkan kepala dinas lama yang pensiun. "Jadi mau tidak mau ini harus di isi, terhitung 1 januari 2012 nanti pak amin sudah pensiun,maknya harus di isi," kata Januarsyah.
Mengenai pejabat yang di mutasi Januarsyah tidak mau memberikan komentar, alasan hak perokratif bupati karena jabatan amanah bukan seperti kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala yang merupakan hak bagi seorang PNS. "Setau kami hanya isi kekosongan,pejabat yang memasuki masa pensiun lainya juga sudah di perpanjang,jadi belum tau kalau ada yang di copot," ujarnya.
Sementara salah seorang Pejabat yang tidak mau disebutkan nama mengaku siap ditempatkan dimana saja, sebagai abdi negara akan menjalankan tugas sesuai bidang yang diamanahkan.
"Yang penting bekerja, tidak pandang bidang pekerjaanya, dan yang terakhir ikhlas karena harta, jabatan, dan kehormatan tidak dibawa mati namun tetap harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT," katanya.
Informasi yang diterima mutasi akan dilakukan januari 2012 mendatang. Mutasi dilakukan tidak hanya mengisi kekosongan jabatan namun lebih pada hasil evaluasi jabatan enam bulan selama ini. "Sesuai janji bupati mereka semua akan di evaluasi,setau kami ada yang di sopot akibat tidak amanah," pungkasnya. (eko)
42,5 M Dana Pendamping RTSM Sumsel Terealisir
Banyuasin, SN
Dana pendamping bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di kota Pelembang, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2012 mencapai Rp 42,5 Milyar terealisir.
Dana masing-masing telah disalurkan di Palembang sebesar Rp 20,3 M, Banyuasin 10,7 M, OKI 11,6 M dicairkan terakhir pada triwulan IV tanggal 28 Desember 2011 dimasing-masing PKH yang bertugas di kecamatan.
Koordinator Wilayah (Korwil) Pendamping keluarga Harapan (PKH) Sumsel Arniza Nilawati seusai lokakarya district health account (DHA) di aula Bappeda Banyuasin Rabu (28/12) mengatakan, tahun 2011 ini telah menyalurkan 42,5 M dana pendamping di Kota Palembang, OKI dan Banyuasin.
“Kita hari ini (Kemarin,red) melakukan evaluasi penilaian pervorment dan kinerja PKH dan operator secara estavet di Banyuasin, Palembang, dan OKI, untuk dilaporkan ke Kemensos tanggal 5 Januari 2012 mendatang,” kata Niila akarab dipanggil.
Nila menilai, bantuan dari kementrian sosial di 3 tempat tersebut berdawarkan usaha pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan dibantu pemerintah kabupaten.
“Informasinya tahun 2012 nanti alokasi dana dan jumlah sasaran RTSM akan ditambah, sehingga masalah kemiskinan di Sumsel bisa terkatrol ketingkat yang lebih rendah,” kata Nila.
Nila mengkelaskan penerima bantuan dana pendamping dari kemensos antara lain. Satu RTSM mendapat uang pokok sebesar Rp 200 ribu/ tahun, ditambah lagi kalau didalam rumah ada ibu yang sedang hamil atau ada anak yang sekolah di bangku SD maka dapat tambahan Rp 400 ribu. Total Rp 600 ribu tahun/RTSM.
Kategori lainnya adalah RTSM mendapat uang pokok sebesar RP 200 ribu/tahun, ditambah lagi kalau didalam rumah tersebut memiliki anak yang sedang sekolah SMP mendapat tambahan dana Rp 800 ribu. Total Rp 1 juta/RTSM/ tahun.
Dapat ditarik kesimpulan, rata-rata minimum masing-masing penerima bantuan Program keluarga harapan untuk RTSM sebersar Rp 600 ribu, dan rata-rata maksimum Rp 1,3 juta dan, sampai dengan 2,2 juta/ tahun.
Sementara Kepala Dinas Sosial Drs Indra Hadi berjanji akan melakukan evaluasi terhadap RTSM sasaran, karena data yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuasin kurang akurat.
Ada laporan dari PKH, di rantau bayur satu warga orang kaya menerima dana pendamping, sedangkan disebelah rumahnya ada yang sangat miskin.
“Tahun 2011 kesalahan data tersebut tidak bisa dicabut, namun data tahun 2012 kesalahan sasaran akan kita lakukan evaluasi dan kita berikan dana tersebut bagi yang berhak menerimanya,” jelas Indra.
Sebanyak 12.267 Rumah Tanggga Sangat Miskin (RTSM) diKabupaten Banyuasin yang tersebar di 213 Desa dan 11 Kecamatan
dari data tersebut sebagai acuan untuk menerima bantuan hidup dari kementrian Sosial RI, untuk mengurangi angka kemiskinan.
Indra mengharapakan, agar para pendamping dilapangan bisa mengawasi para RTSM seperti memantau bagaimana anka-anak keluarga RTSM yang putus sekolah, petugas PKH diharapkan dapat membimbing, layaknya seorang pendamping.
"Ada 50 pendamping PKH di Banyuasin yang tersebar di 11 Kecamatan, bertugas sebagai pendamping RTSM, supaya bisa bekerja dengan hati dan berjiwa sosial, karena bukan hanya masalah pendidikan tetapi masalah, agama, sosial dan kesehatan menjadi tugas pendamping dilapangan," harapnya. (sir)
Job Fair Digelar Tahun Depan
Palembang, SN
Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang akan menggelar bursa kerja (job fair) pada tahun 2012 mendatang.
“Mudah-mudahan bisa terlaksana, dan bayak perusahaan yang berpartisipasi,” ujar Gunawan, Rabu (28/12).
Tahun 2011, bursa kerja ditiadakan. Alasannya, perhatian pemerintah terfokus pada perhelatan SEA Games di mana Palembang jadi salah satu tuan rumah.
Gunawan mengatakan, bursa kerja banyak manfaatnya. Bagi perusahaan, mereka dapat bertemu langsung dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Prosesnya juga tak bertele-tele. Bagi pencari kerja, kesempatan untuk melamar di perusahaan yang diinginkan tentu lebih besar.
“Bursa kerja ini juga untuk mengurangi penangguran di Palembang,” kata Gunawan.
Soal waktu dan tempat pelaksanaan bursa kerja, Gunawan mengatakan pihaknya masih mencari lokasi yang pas. Ia pribadi menginginkan tempat yang strategis, namun tidak berpotensi memacetkan jalan. Beberapa tahun terakhir bursa kerja digelar di GOR Kampus. Tapi GOR kini jadi Palembang Sport Convention Centre.
Selain bursa kerja, Dinas Tenaga Kerja juga melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan ketenagakerjaan. “Misalnya pelatihan montir, yang diikuti kurang lebih 100 peserta.”
Dinas ini juga rutin mengirimkan tenaga kerja ke luar Palembang, misalnya ke Batam. “Untuk saat ini baru Batam yang ada kerja sama dengan kita. Batam dipilih karena di sana banyak pabrik, selain di pulau Jawa. Kita tidak mungkin mengirim tenaga kerja ke Pulau Jawa karena di sana juga banyak penganggurannya,” Gunawan menerangkan.
Saat ini, 50 tenaga kerja untuk posisi operator akan diberangkatkan ke Batam. Puluhan tenaga kerja ini sudah mengikuti tes sebelumnya, dan tinggal menunggu keberangkatan dalam waktu dekat.(win)
Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang akan menggelar bursa kerja (job fair) pada tahun 2012 mendatang.
“Mudah-mudahan bisa terlaksana, dan bayak perusahaan yang berpartisipasi,” ujar Gunawan, Rabu (28/12).
Tahun 2011, bursa kerja ditiadakan. Alasannya, perhatian pemerintah terfokus pada perhelatan SEA Games di mana Palembang jadi salah satu tuan rumah.
Gunawan mengatakan, bursa kerja banyak manfaatnya. Bagi perusahaan, mereka dapat bertemu langsung dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Prosesnya juga tak bertele-tele. Bagi pencari kerja, kesempatan untuk melamar di perusahaan yang diinginkan tentu lebih besar.
“Bursa kerja ini juga untuk mengurangi penangguran di Palembang,” kata Gunawan.
Soal waktu dan tempat pelaksanaan bursa kerja, Gunawan mengatakan pihaknya masih mencari lokasi yang pas. Ia pribadi menginginkan tempat yang strategis, namun tidak berpotensi memacetkan jalan. Beberapa tahun terakhir bursa kerja digelar di GOR Kampus. Tapi GOR kini jadi Palembang Sport Convention Centre.
Selain bursa kerja, Dinas Tenaga Kerja juga melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan ketenagakerjaan. “Misalnya pelatihan montir, yang diikuti kurang lebih 100 peserta.”
Dinas ini juga rutin mengirimkan tenaga kerja ke luar Palembang, misalnya ke Batam. “Untuk saat ini baru Batam yang ada kerja sama dengan kita. Batam dipilih karena di sana banyak pabrik, selain di pulau Jawa. Kita tidak mungkin mengirim tenaga kerja ke Pulau Jawa karena di sana juga banyak penganggurannya,” Gunawan menerangkan.
Saat ini, 50 tenaga kerja untuk posisi operator akan diberangkatkan ke Batam. Puluhan tenaga kerja ini sudah mengikuti tes sebelumnya, dan tinggal menunggu keberangkatan dalam waktu dekat.(win)
Pemkot Palembang Siapkan 2 Bus Air
Palembang, SN
Pemerintah Kota Palembang menyiapkan dua bus air baru pada 2012 nanti, hal ini dikatakan Kepala Bidang Hubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Said Albar beberapa hari yang lalu.
Said menambakan, penambahan armada ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan fasilitas sarana transportasi air dan Sungai Musi. " Saat ini Pemerintah kota memiliki empat bus air dengan masing-masing bus berkapasitas 25-40 penumpang," terangnya.
Saat ini lanjut Said, mereka melayani rute dermaga bawah Jembatan Ampera menuju Sungai Lais dan Jakabaring. Bus air ini dilengkapi peralatan keamanan standar berupa jaket keselamatan dan pelampung.
“Tarifnya Rp 5.000 per penumpang,” sebut Albar.
Adapun untuk penambahan dua bus air baru itu, pemerintah mengalokasikan dari dana APBD 2011 senilai Rp 1,1 miliar untuk tiap bus. “ Pembuatan bus tersebut ditargetkan selesai awal tahun sehingga bisa langsung dioperasikan,” ujar Albar. Menurut dia, bus air merupakan sarana transportasi alternatif yang disiapkan untuk mendukung Palembang kota wisata sungai. Pemerintah kota juga menginterkoneksi bus air dengan bus Transmusi.
“Ini untuk memudahkan warga menyeberang dari Seberang Ulu ke Seberang Ilir dan sebaliknya,” kata Albar.
Dia menambahkan, pihaknya juga mengajukan penambahan 10 unit bus air ke pemerintah pusat. Hanya saja saat ini belum ada kepastian. Ia berharap bantuan itu segera terwujud sehingga bisa mendorong percepatan optimalisasi angkutan di Sungai Musi.(win)
Pemerintah Kota Palembang menyiapkan dua bus air baru pada 2012 nanti, hal ini dikatakan Kepala Bidang Hubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Said Albar beberapa hari yang lalu.
Said menambakan, penambahan armada ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan fasilitas sarana transportasi air dan Sungai Musi. " Saat ini Pemerintah kota memiliki empat bus air dengan masing-masing bus berkapasitas 25-40 penumpang," terangnya.
Saat ini lanjut Said, mereka melayani rute dermaga bawah Jembatan Ampera menuju Sungai Lais dan Jakabaring. Bus air ini dilengkapi peralatan keamanan standar berupa jaket keselamatan dan pelampung.
“Tarifnya Rp 5.000 per penumpang,” sebut Albar.
Adapun untuk penambahan dua bus air baru itu, pemerintah mengalokasikan dari dana APBD 2011 senilai Rp 1,1 miliar untuk tiap bus. “ Pembuatan bus tersebut ditargetkan selesai awal tahun sehingga bisa langsung dioperasikan,” ujar Albar. Menurut dia, bus air merupakan sarana transportasi alternatif yang disiapkan untuk mendukung Palembang kota wisata sungai. Pemerintah kota juga menginterkoneksi bus air dengan bus Transmusi.
“Ini untuk memudahkan warga menyeberang dari Seberang Ulu ke Seberang Ilir dan sebaliknya,” kata Albar.
Dia menambahkan, pihaknya juga mengajukan penambahan 10 unit bus air ke pemerintah pusat. Hanya saja saat ini belum ada kepastian. Ia berharap bantuan itu segera terwujud sehingga bisa mendorong percepatan optimalisasi angkutan di Sungai Musi.(win)
Banyaknya Bencana, Harusnya Jadi Pengalaman Berharga
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
BUMI Pertiwi, Indonesia, memang sangat rawan bencana, hal ini disebabkan banyak faktor. Untuk faktor geografi dan topografi sangat jelas, karena kita ketahui Bumi Pertiwi ini dilalui dua lempeng tektonik aktif hingga membuat banyak daerah rawan gempa.
Kemudian Indonesia juga banyak gunung berapi aktif, yang sewaktu-waktu dapat meletus. Tetapi dengan kondisi Indonesia yang sangat rawan bencana ini, harusnya menjadikan penguasa tak terlena dan terlupa untuk belajar dari pengalaman.
Sudah sejak dari dulu harusnya pemerintah membuat manajemen bencana di Negeri ini, ini tidak bisa tidak karena memang julukan bahwa Bumi Pertiwi berada wilayah 'panas' terjadinya bencana sudah sejak lama.
Tetapi semua yang terjadi di Republik ini, mulai dari tsunami, gunung meletus, banjir bandang, dan banyak bencana lainnya tak membuat penguasa tertegun untuk bertindak. Atau paling tidak mengantisipasi beberapa wilayah dan daerah yang rawan terjadi bencana.
Harusnya pemerintah menyadari Nusantara yang digugusi ribuan pulau-pulau ini dikeliling lautan yang luas, hingga tak heran faktor ini juga membuat banyak wilayah menjadi rentan bencana, mulai besarnya terjangan ombak sampai tsunami.
Kemudian penegakan supremasi hukum di Indonesia yang harus diperhatikan. Harus disadari banyaknya bencana alam juga disebabkan karena faktor kelalaian dan ketamakan oknum yang merusak banyak kekayaan alam di Bumi Pertiwi.
Kondisi ini juga bertambah parah karena hukum masih bisa dipermainkan dan penguasa tidak tegas. Tetapi untuk hal yang satu inipun pemerintah tak pernah belajar dari pengalaman. Lihat dan dengar, hukum masih bisa ditawar-tawar. Kalau memang terus begini, wajar saja bencana alam terus datang memporak-porandakan Negeri ini. (***)
Lapas Wanita Palembang Jadi Pilot Project
Palembang, SN
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) wilayah Sumatera Selatan (sumsel) akan mengusulkan Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat (lapas) perempuan Kelas IIA Palembang untuk menjadi pilot project Lapas di Indonesia.
Usulan ini menjadi program kerja DPR RI wilayah Sumsel tahun 2012 setelah ketiga kalinya melakukan kunjungan kerja ke lapas perempuan kelas II Palembang.
“Dari kebanyakan lapas perempuan yang ada , lapas perempuan kelas II A Palambang, pembinaan mayoritas penghuni yang tersandung kasus narkobanya sangat baik, sarana olahraga memadai,pelajaran rohaninya mencukupi dan mengasah seni dan keterampilan tahanan terus digalakan ini bisa menjadi pilot project di Indoensia," jelas DPD RI Wilayah Sumsel A Yani saat mengunjungi Lapas Perempuan Kelas II Palembang di jalan Merdeka Rabu (28/12).
Menurutnya, lapas yang terletak dipusat kota Palembang ini sangat krodit, mulai dari permasalahan penghuni (tahanan) yang melebihi kapasitas, sarana bangunan yang kurang memadai hingga terus menjamurnya peredaran narkoba didalamnya sebelum beralih menjadi lapas perempuan.
“Sebelumnya ini Rumah Tahana (rutan) kelas II Palembang untuk pria, nah belum genap satu tahun beralih menjadi Lapas pembinaan untuk perempuan sekarang ini, suasana mencekam serasa sirna setalah mendapat sentuhan tangan perempuan,”jelasnya.
Selaian secara langsung mendengar keluhan para tahanan di lapas tersbut, A Yani tidak segan melakukan kunjungan ke blok-blok tahanan, setiap ruangan keterampilan, ruang rawat inap, ruang kesehatan dan ruangan kerajinan tangan tidak luput secara langsung ditinjau untuk menjadi pembahasan ke pemerintah pusat.
“Kita juga menyerap aspirasi mereka, apa saja yang dibutuhkan untuk para tahanan, nah usulan meraka ini akan menjadi program kerja kita kepemerintah pusat, karena penjara bukan untuk ajang balas dendam melainkan untuk intropeksi serta berbuat benar,”jelasnya.
Meski dari berbagai sarana dan keterampilan dan pelajaran agam yang ada di rutan tersbut, A Yani juga prihatin dengan kondisi petugas sipir penjara yang terdiri dari kaum hawa tersebut, menurutnya jumlah sipir yang ada sangat jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah tahanan yang ada.
“Penambahan Sumber Daya Manusianya (SDM) juga akan menjadi prioritas program kerja kita, kemungkinan 2012 sudah mendapat penambahan petugas baru,”jelasnya.
Idealnya satu lapas yang terdiri dari 196 tahanan, masih kata A Yani, satu petugas bisa mengawasi dan memberikan penyluhan ke 10 narapidana.
“Sangat tidak ideal kalau dua orang harus menjaga ratusan orang, nah tahun 2012 akan kita usulakn penambahan 50 orang, namun sangat luar biasa lapas perempuan bisa menangulangi jumlah tahanan yang ada dengan cara pendekatan komunikasi,”jelasnya.
Selaian itu beberapa usulan untuk perbaikan atau renovasi ringan rutan tersebut juga akan menjadi pembahasan pogram kerja untuk diusulakn masuk dalam angaran pusat.
“Kita juga menerima masukan untuk perbaikan gedung, penambahan biaya opersional, seperti biaya listrik air bersih dan penambahan kuota biaya makan untuk tahanan, ‘tegasnya.
Sementara itu Kalapas Wanita kelas II A Palembang Rosnaida mengatakan, kebanyakan tahan yang ada 70 persen tersandung kasus narkoba, dan meraka lebih banyak mendapatkan pelatihan agama.
“Total 190 orang yang mendiamin tahanan ini yang terdiri dari 54 tahanan, 136 narapidana dan 3 bayi, nah dari mereka itu lebih dominan tersandung kasus narkoba,”jelasnya.
Meraka (tahanan-red) secara kontiyu mendapat pelatihan berupa pencerahan dengan ceramah-ceramah agama, hapalan Alquran,hiburan bersama, senam dan tidak ketinggalan berbagai keterampilan kerajinan tangan kita galakan bagi mereka.
“Ini semua kita lakukan setiap harinya hanya saja harinya kita sesuaikan, untuk senam bersama kita lakukan hari Jumat, karoekan kita berikan secara bergilirn per kamar, dan ceramah agama serta pengajian kita lakukan secara terus menerus setiap harinya,’tukasnya.(win)
150 Tukang Ojek Ikuti Sosialisasi UU Lalu Lintas
Muara Enim, SN
Sebanyak 150 tukang ojek mengikuti sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kantor Kecamatan Ujanmas, Muara Enim yang digelar oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Rabu (28/12).
Kepala Dishub Kabupaten Muara Enim, Fathurrahman dalam kegiatan sosialisasi menyatakan, sosialisasi tersebut menyangkut seluruh tata tertib lalu lintas. Diharapkan, nantinya seluruh elemen masyarakat tak terkecuali tukang ojeg dapat memahami dan melaksanakan UU yang dimaksud.
Dijelaskan Fathurrahman, UU No 22 Tahun 2009 merupakan pengganti UU No 14 Tahun 1992 tentang LLAJ pada fungsi lalu lintas. Tak hanya itu, UU ini juga mengatur tentang ancaman baik pidana kurungan maupun denda bagi para pelanggar lalu lintas.
“Denda pelanggaran ringan sebesar Rp.250 ribu dan pelanggaran berat Rp.500 ribu,” ujarnya.
Sesuai aturannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkendara aman (Safety Riding). Diantaranya melengkapi kendaraan bermotor dengan spion, lampu sein, rem serta kelengkapan surat-menyurat dan administrasi lainnya. Selanjutnya, menggunakan helm standard an menyalakan lampu kendaraan meskipun pada siang hari.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar, tingginya angka kecelakaan di jalan raya lebih banyak disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan. Seperti tidak menggunakan perlengkapan safety drive hingga melanggar aturan lalu lintas yang lain.
Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada dinas terkait agar selalu memberikan pembinaan, sesuai dengan UU yang telah diamanatkan kepada para pemakai jalan dan pengemudi.
Dalam kesempatan ini, lanjut dia, guna membantu meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas, pihaknya akan
memberikan satu buah helm dan rompi bagi setiap tukang ojek yang ada.
“Keberadaan ojek sebagai salah satu angkutan yang mudah dan murah bagi masyarakat, saat ini telah mendapatkan izin resmi dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Muara Enim. Tak hanya itu, kita juga menghimbau bagi para tukang ojek yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk dapat segera melengkapinya,” terang Muzakir.
Ditambahkan Kapolres muara Enim AKBP Budi Suryanto yang di dampingi Kepala Unit (Kanit) Laka Iptu Sutrisman menghimbau, kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri saat terjadi kecelakaan lalu lintas.
Sebaliknya para pelaku di serahkan kepada pihak berwajib. Selain itu, bagi para tukang ojek wajib melengkapi diri dengan safety drive dan surat menyurat lainnya. (yud)
Sebanyak 150 tukang ojek mengikuti sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kantor Kecamatan Ujanmas, Muara Enim yang digelar oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Rabu (28/12).
Kepala Dishub Kabupaten Muara Enim, Fathurrahman dalam kegiatan sosialisasi menyatakan, sosialisasi tersebut menyangkut seluruh tata tertib lalu lintas. Diharapkan, nantinya seluruh elemen masyarakat tak terkecuali tukang ojeg dapat memahami dan melaksanakan UU yang dimaksud.
Dijelaskan Fathurrahman, UU No 22 Tahun 2009 merupakan pengganti UU No 14 Tahun 1992 tentang LLAJ pada fungsi lalu lintas. Tak hanya itu, UU ini juga mengatur tentang ancaman baik pidana kurungan maupun denda bagi para pelanggar lalu lintas.
“Denda pelanggaran ringan sebesar Rp.250 ribu dan pelanggaran berat Rp.500 ribu,” ujarnya.
Sesuai aturannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkendara aman (Safety Riding). Diantaranya melengkapi kendaraan bermotor dengan spion, lampu sein, rem serta kelengkapan surat-menyurat dan administrasi lainnya. Selanjutnya, menggunakan helm standard an menyalakan lampu kendaraan meskipun pada siang hari.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar, tingginya angka kecelakaan di jalan raya lebih banyak disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan. Seperti tidak menggunakan perlengkapan safety drive hingga melanggar aturan lalu lintas yang lain.
Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada dinas terkait agar selalu memberikan pembinaan, sesuai dengan UU yang telah diamanatkan kepada para pemakai jalan dan pengemudi.
Dalam kesempatan ini, lanjut dia, guna membantu meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas, pihaknya akan
memberikan satu buah helm dan rompi bagi setiap tukang ojek yang ada.
“Keberadaan ojek sebagai salah satu angkutan yang mudah dan murah bagi masyarakat, saat ini telah mendapatkan izin resmi dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Muara Enim. Tak hanya itu, kita juga menghimbau bagi para tukang ojek yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk dapat segera melengkapinya,” terang Muzakir.
Ditambahkan Kapolres muara Enim AKBP Budi Suryanto yang di dampingi Kepala Unit (Kanit) Laka Iptu Sutrisman menghimbau, kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri saat terjadi kecelakaan lalu lintas.
Sebaliknya para pelaku di serahkan kepada pihak berwajib. Selain itu, bagi para tukang ojek wajib melengkapi diri dengan safety drive dan surat menyurat lainnya. (yud)
Puluhan Pedagang Datangi Gedung DPRD
Muara Enim, SN
Puluhan massa yang berasal dari forum pedagang pasar inpress menggelar aksi demo di halaman gedung DPRD Kabupaten Muara Enim, Rabu (28/12) sekitar pukul 10.00 WIB. Para pedagang kecewa dengan kenaikan retribusi pasar yang akan mulai di laksananan per 1 Januari 2012 mendatang.
Koordinator Forum Pedagang Pasar Inpress Feri Lintang menegaskan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan disahkan oleh pihak DPRD tidak pernah disosialisikan.
Bahkan menurut Feri, dalam prosesnya, pihak terkait tidak melibatkan para pedagang. Padahal, Perda tersebut mengatur tentang kenaikan tarif retribusi pasar seperti sewa petak dan los.
“Retribusi telah ditetapkan untuk petak dari sebelumnya Rp7000 naik menjadi Rp.30.000 per bulan. Sedangkan untuk kios naik dari Rp20.000 menjadi Rp60.000 per bulan,” beber Feri Lintang.
Para pedagang menolak adanya aturan perjanjian SK petak/los bagi para pedagang setiap tahunnya. Sebab, untuk setiap pembaharuan SK para pedagang harus dikenai biaya ratusan ribu rupiah.
Diakuinya, perda ini belum pernah disosialisasikan sebelumnya. Namun, per 1 Januari 2012 nanti, Perda ini sudah harus dilaksanakan. Maka, atas nama para pedagang menolak pemberlakuannya.
“Bila tidak, maka kami akan membawa massa yang lebih banyak lagi untuk menentang kenaikan retribusi ini,” ujar Feri.
Sama halnya, dikatakan salah satu pedagang pakaian Misnawati, pihaknya keberatan dengan adanya peraturan tentang retribusi tersebut. Bahkan, hal ini telah pernah di sampaikan kepada pihak DPRD namun belum mendapatkan tanggapan.
“Pokoknya kami minta pihak DPRD dapat memfasilitasi masalah kami ini agar dapat di temukan jalan keluar terbaiknya,” terang Misnawati.
Pedagang lainnya, Jon Effendi menuturkan pada dasarnya para pedagang ingin tertib dan menaati semua peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, sebelumnya sudah harus ada komonikasi dan koordinasi dengan para pedagang. Sehingga, aturan yang dibuat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
“Kami merasa tidak dilibatkan saat penggodokan aturan yang ada. Tiba-tiba, Perda yang baru sudah disahkan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu,” terang dia
Sementara Ketua komisi III DPRD Muara Enim, Devi Herianto menuturkan, Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ini memang disahkan oleh DPRD. Namun, bersama-sama dengan pihak Pemkab Muara Enim.
Dalam hal ini, salah satu poinnya adalah mengatur tentang pembaharuan SK setiap tahunnya. Hal ini, bertujuan untuk mengantisipasi adanya perbedaan pedagang yang di dengan yang ada dilapangan sebelumnya.
Begitu juga dengan kenaikan tarif retribusi. Hal ini, tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan pasar inpres bagi para pedagang. Mulai dari penambahan fasilitas hingga perbaikan sarana dan prasarana.
“Kendati demikian aspirasi dari para pedagang ini tetap akan kami tampung. Untuk selanjutnya akan kami fasilitasi pertemuan antara pihak pedagang dengan pihak eksekutif,” pungkas Devi. (yud )
Puluhan massa yang berasal dari forum pedagang pasar inpress menggelar aksi demo di halaman gedung DPRD Kabupaten Muara Enim, Rabu (28/12) sekitar pukul 10.00 WIB. Para pedagang kecewa dengan kenaikan retribusi pasar yang akan mulai di laksananan per 1 Januari 2012 mendatang.
Koordinator Forum Pedagang Pasar Inpress Feri Lintang menegaskan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan disahkan oleh pihak DPRD tidak pernah disosialisikan.
Bahkan menurut Feri, dalam prosesnya, pihak terkait tidak melibatkan para pedagang. Padahal, Perda tersebut mengatur tentang kenaikan tarif retribusi pasar seperti sewa petak dan los.
“Retribusi telah ditetapkan untuk petak dari sebelumnya Rp7000 naik menjadi Rp.30.000 per bulan. Sedangkan untuk kios naik dari Rp20.000 menjadi Rp60.000 per bulan,” beber Feri Lintang.
Para pedagang menolak adanya aturan perjanjian SK petak/los bagi para pedagang setiap tahunnya. Sebab, untuk setiap pembaharuan SK para pedagang harus dikenai biaya ratusan ribu rupiah.
Diakuinya, perda ini belum pernah disosialisasikan sebelumnya. Namun, per 1 Januari 2012 nanti, Perda ini sudah harus dilaksanakan. Maka, atas nama para pedagang menolak pemberlakuannya.
“Bila tidak, maka kami akan membawa massa yang lebih banyak lagi untuk menentang kenaikan retribusi ini,” ujar Feri.
Sama halnya, dikatakan salah satu pedagang pakaian Misnawati, pihaknya keberatan dengan adanya peraturan tentang retribusi tersebut. Bahkan, hal ini telah pernah di sampaikan kepada pihak DPRD namun belum mendapatkan tanggapan.
“Pokoknya kami minta pihak DPRD dapat memfasilitasi masalah kami ini agar dapat di temukan jalan keluar terbaiknya,” terang Misnawati.
Pedagang lainnya, Jon Effendi menuturkan pada dasarnya para pedagang ingin tertib dan menaati semua peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, sebelumnya sudah harus ada komonikasi dan koordinasi dengan para pedagang. Sehingga, aturan yang dibuat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
“Kami merasa tidak dilibatkan saat penggodokan aturan yang ada. Tiba-tiba, Perda yang baru sudah disahkan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu,” terang dia
Sementara Ketua komisi III DPRD Muara Enim, Devi Herianto menuturkan, Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ini memang disahkan oleh DPRD. Namun, bersama-sama dengan pihak Pemkab Muara Enim.
Dalam hal ini, salah satu poinnya adalah mengatur tentang pembaharuan SK setiap tahunnya. Hal ini, bertujuan untuk mengantisipasi adanya perbedaan pedagang yang di dengan yang ada dilapangan sebelumnya.
Begitu juga dengan kenaikan tarif retribusi. Hal ini, tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan pasar inpres bagi para pedagang. Mulai dari penambahan fasilitas hingga perbaikan sarana dan prasarana.
“Kendati demikian aspirasi dari para pedagang ini tetap akan kami tampung. Untuk selanjutnya akan kami fasilitasi pertemuan antara pihak pedagang dengan pihak eksekutif,” pungkas Devi. (yud )
Rakerprov KNPI Hasilkan 7 Rekomendasi
Palembang, SN
Hasil Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumsel yang dilangsungkan di Hotel Jayakarta Daira, menghasilkan tujuh rekomendasi ekternal.
Menurut Sekretaris steering committee Rakerprov DPD KNPI Sumsel, Kamil Habibi, bahwa semua rekomendasi ekternal yang ditelurkan DPD KNPI ini, merupakan masukan dari semua anggota DPD II dan dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
Tujuh rekomendasi ekternal tersebut kata Kamil, yakni mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel, untuk mendata ulang semua potensi-potensi konflik sengketa lahan, untuk segera difasilitasi dan diselesaikan. “Memang KNPI sendiri belum ada rencana membentuk tim untuk investigasi atau turun ke lapangan mengenai masalah ini, ini hanya desakan kita yang datang dari DPD KNPI kabupaten dan kota," kata Kamil, Rabu (28/12).
"Desakan itu kita tujukan kepada pemerintah, karena pihak yang harus menyelesaikan konflik sengketa itu adalah aparat pemerintah," tambah dia.
Rekomendasi ekternal lainnya, lanjut Kamil, mendesak eksekutif dan yudikatif untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta tauladan kepada masyarakat, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan.
“KNPI juga mendesak penegak hukum, agar segera menuntaskan kasus korupsi disegala bidang, demi tercapainya good government dan good gevernance,” tukasnya.
Selain itu, KNPI juga mendesak pemerintah melakukan optimalisasi terhadap program pendidikan dan kesehatan demi tercapainya masyarakat yang cerdas, bermartabat dan sejahatera.
“Kami juga mendesak Pemprov Sumsel, terutama SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melibatkan DPD KNPI Sumsel, secara maksimal dalam menjalankan program SKPD pada tahun 2012,” ujarnya lagi.
Selanjutnya kata Kamil, KNPI sebagai mitra pemerintah tempat berhimpunnya organisasi kepemudaan di Sumsel, maka KNPI Sumsel mendukung 7 program unggulan Pemprov Sumsel. “KNPI juga medukung terwujudnya toleransi dan keserasian dalam kehidupan antar umat beragama,” tambahnya.
Sementara saat membuka kegiatan Rakerprov Selasa (27/12) lalu, Ketua DPD KNPI Sumsel, H Budi Antoni Aljufri, mengatakan, bahwa KNPI Sumsel akan mencanangkan tiga program kerja.
“Kedepan, pemuda harus bisa lebih mandiri dan tidak tergantung dengan pemerintah. Jadi, salah satu program untuk pemuda ini, kita canangkan program ternak itik sebagai langkah awal wirausaha yang merupakan pintu gerbang kemandirian,” ungkapnya. (awj)
Hasil Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumsel yang dilangsungkan di Hotel Jayakarta Daira, menghasilkan tujuh rekomendasi ekternal.
Menurut Sekretaris steering committee Rakerprov DPD KNPI Sumsel, Kamil Habibi, bahwa semua rekomendasi ekternal yang ditelurkan DPD KNPI ini, merupakan masukan dari semua anggota DPD II dan dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
Tujuh rekomendasi ekternal tersebut kata Kamil, yakni mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel, untuk mendata ulang semua potensi-potensi konflik sengketa lahan, untuk segera difasilitasi dan diselesaikan. “Memang KNPI sendiri belum ada rencana membentuk tim untuk investigasi atau turun ke lapangan mengenai masalah ini, ini hanya desakan kita yang datang dari DPD KNPI kabupaten dan kota," kata Kamil, Rabu (28/12).
"Desakan itu kita tujukan kepada pemerintah, karena pihak yang harus menyelesaikan konflik sengketa itu adalah aparat pemerintah," tambah dia.
Rekomendasi ekternal lainnya, lanjut Kamil, mendesak eksekutif dan yudikatif untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta tauladan kepada masyarakat, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan.
“KNPI juga mendesak penegak hukum, agar segera menuntaskan kasus korupsi disegala bidang, demi tercapainya good government dan good gevernance,” tukasnya.
Selain itu, KNPI juga mendesak pemerintah melakukan optimalisasi terhadap program pendidikan dan kesehatan demi tercapainya masyarakat yang cerdas, bermartabat dan sejahatera.
“Kami juga mendesak Pemprov Sumsel, terutama SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melibatkan DPD KNPI Sumsel, secara maksimal dalam menjalankan program SKPD pada tahun 2012,” ujarnya lagi.
Selanjutnya kata Kamil, KNPI sebagai mitra pemerintah tempat berhimpunnya organisasi kepemudaan di Sumsel, maka KNPI Sumsel mendukung 7 program unggulan Pemprov Sumsel. “KNPI juga medukung terwujudnya toleransi dan keserasian dalam kehidupan antar umat beragama,” tambahnya.
Sementara saat membuka kegiatan Rakerprov Selasa (27/12) lalu, Ketua DPD KNPI Sumsel, H Budi Antoni Aljufri, mengatakan, bahwa KNPI Sumsel akan mencanangkan tiga program kerja.
“Kedepan, pemuda harus bisa lebih mandiri dan tidak tergantung dengan pemerintah. Jadi, salah satu program untuk pemuda ini, kita canangkan program ternak itik sebagai langkah awal wirausaha yang merupakan pintu gerbang kemandirian,” ungkapnya. (awj)
Penjaga Warung Dibunuh, Diduga Dendam
Prabumulih, SN
Saharudin bin Mustafa ( 65) ditemukan bersimpah darah tak bernyawa di warung milik Herman di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Senin ( 26/12) sekitar pukul18.00 Wib. Korban saat ditemukan dalam kondisi seperi orang tertidur di sebuah tempat tidur.
Warga Pakjo Palembang itu diduga dibunuh karena didagunya terdapat luka robek panjang 7 cm dan lebar 1 cm serta luka lecet dibawah dagu 3 cm dengan kedalaman 05, cm . Korban saat meninggal memakai baju kaus warna krim , celana panjang coklat dan berjaket kuning Yamaha. Dompet milik korban hilang sedangkan barang dagangan yang ada diwarung itu tidak ada yang hilang .
Setelah diperiksa dan dilakukan olah TKP oleh pihak Kepolisian Sektor Gelumbang yang dipimpin langsung Kapolsek Gelumbang AKP Rusmi SH dengan menggunakan ambulance jenazah dibawa ke Puskesmas Gelumbang untuk divisum. Diperkirakan korban tewas beberapa jam sebelumnya sebab darah segar ditubuhnya sudah membeku.
Pemilik warung, Herman ketika dikonfirmasi Koran ini mengaku bahwa korban adalah bekerja diwarungnya. Saat ditemukannya pada pukul 18.00 Wib korban sudah meninggal dengan luka didagu diperkirakan korban dipukul dengan kayu dan diperkirakan korban meninggal pada Senin malam sebab darah dibadannya sudah mengering.
Kapolsek Gelumbang AKP Rusmi SH membenarkan telah terjadi pembunuhan di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang tepatnya tak jauh dari SPBU. Diduga modusnya dendam sebab dagangan diwarung tidak ada yang hilang.
Dia yakin kasus pembunuhan ini dalam waktu dekat akan terungkap dan pelakunya berhasil diringkus. Pihaknya masih meminta ketarangan kepada saksi, barang bukti yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban berupa kayu sudah diamankan.
"Tolong doakan saja, TSKnya dalam waktu dekat tertangkap," ucapnya. (and)
Saharudin bin Mustafa ( 65) ditemukan bersimpah darah tak bernyawa di warung milik Herman di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Senin ( 26/12) sekitar pukul18.00 Wib. Korban saat ditemukan dalam kondisi seperi orang tertidur di sebuah tempat tidur.
Warga Pakjo Palembang itu diduga dibunuh karena didagunya terdapat luka robek panjang 7 cm dan lebar 1 cm serta luka lecet dibawah dagu 3 cm dengan kedalaman 05, cm . Korban saat meninggal memakai baju kaus warna krim , celana panjang coklat dan berjaket kuning Yamaha. Dompet milik korban hilang sedangkan barang dagangan yang ada diwarung itu tidak ada yang hilang .
Setelah diperiksa dan dilakukan olah TKP oleh pihak Kepolisian Sektor Gelumbang yang dipimpin langsung Kapolsek Gelumbang AKP Rusmi SH dengan menggunakan ambulance jenazah dibawa ke Puskesmas Gelumbang untuk divisum. Diperkirakan korban tewas beberapa jam sebelumnya sebab darah segar ditubuhnya sudah membeku.
Pemilik warung, Herman ketika dikonfirmasi Koran ini mengaku bahwa korban adalah bekerja diwarungnya. Saat ditemukannya pada pukul 18.00 Wib korban sudah meninggal dengan luka didagu diperkirakan korban dipukul dengan kayu dan diperkirakan korban meninggal pada Senin malam sebab darah dibadannya sudah mengering.
Kapolsek Gelumbang AKP Rusmi SH membenarkan telah terjadi pembunuhan di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang tepatnya tak jauh dari SPBU. Diduga modusnya dendam sebab dagangan diwarung tidak ada yang hilang.
Dia yakin kasus pembunuhan ini dalam waktu dekat akan terungkap dan pelakunya berhasil diringkus. Pihaknya masih meminta ketarangan kepada saksi, barang bukti yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban berupa kayu sudah diamankan.
"Tolong doakan saja, TSKnya dalam waktu dekat tertangkap," ucapnya. (and)
Forum Prabumulih Berjuang Gelar Aksi Demo
Prabumulih, SN
Kerugian akibat mobilisasi angkutan batubara tidak hanya merusak jalan yang dilintasinya, namun juga telah menyebabkan kerugian negara hingga mencapai miliaran rupiah akibat perbuatan atau aksi ribuan truk angkutan batubara yang membeli solar bersubsidi di sejumlah stasiuan pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dilewatinya.
Pernyataan itu diungkapkan salah satu koordinator aksi demo penolakan truk tambang batubara, Ghustoyib saat memulai aksi demo, Rabu (28/12) pagi. Menurutnya, pernyataan itu berdasarkan pantauan dan hasil survei yang telah dilakukan pihaknya di beberapa SPBU yang ada di sekitar wilayah Kota Prabumulih.
“Dampak aktivitas angkutan batubara sudah banyak merugikan rakyat dan negara, selain merusak jalan dan lingkungan juga merugikan negara hingga miliaran rupiah akibat perbuatan ribuan truk batubara yang membeli solar bersubsidi,” ungkap Ghustoyib, ditemui disela aksi demo massa Forum Prabumulih Berjuang (FPB), di depan halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau samping perkantoran DPRD Prabumulih.
Dia kalkulasikan sekitar 6000 truk batubara yang melintas di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kota Prabumulih setiap harinya. Apabila dikalikan komsumsi solar pertruk mencapai 200 liter perhari berarti 1.200.000 liter perhari habis diborong oleh 6000 truk batubara tersebut.
“Coba jumlahkan berapa nilai kerugian negara akibat pemakaian BBM jenis solar bersubsidi tersebut, dihitung dari selisih subsidi Rp 4.500 perliter. Berarti 6000 unit dikali 200 liter kemudian dikali lagi Rp 4.500 perliter, jadi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 5,4 Miliar perhari, bayangkan,” urai Ketua LSM NATO (Napi Tobat) tersebut.
Penyimpangan pembelian BBM solar bersubsidi oleh ribuan truk batubara itu menurut Ghustoyib, kedepan harus segera dihentikan oleh Pemerintah dan petugas aparat penegak hukum dengan menindak tegas sopir dan pemilik atau pengusaha angkutan batubaranya. “Termasuk pihak Pertamina dan pemilik Kios SPBU juga jangan menutup mata, laporkan dan tindak tegas bila perlu. Sebab minyak bersubsidi yang seharusnya dinikmati rakyat, ternyata disalahgunakan untuk kegiatan industri,” tambahnya, seraya menyayangkan lambannya upaya pemerintah menyelesaikan persoalan angkutan tambang batubara tersebut.
Sementara dari pantauan, aksi demo penolakan truk batubara oleh massa FPB berlangsung damai dan tertib. Namun meskipun demikian, puluhan petugas gabungan Polres dan Satuan Pol PP Prabumulih masih terus berjaga mengawal aksi puluhan massa yang memusatkan aksi unjuk rasanya di pinggiran Jalan Nasional Jenderal Sudirman. Para peserta demo terlihat tidak banyak menyampaikan orasinya dan lebih banyak duduk dan sibuk dengan obrolan masing–masing.
Bahkan usai mendapat santap siang para peserta demo terlihat satu persatu mulai meninggalkan lokasi demo. Disamping dikarenakan tidak ada aktivitas truk angkutan batubara yang melintas hari itu (kemarin, red) juga disebabkan pendekatan persuasif yang dilakukan pihak Polres Prabumulih terhadap rombongan massa tersebut.
“Ai lemak balek be, mobil truk batubara katek yang lewat jugo. Makan la sudah jugo,” cetus salah satu peserta demo, usai mendengarkan orasi pengarahan Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK yang langsung turun memimpin personil satuannya.
Sementara Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK mengatakan, pihaknya saat ini telah mengamankan atau menilang sekitar ratusan truk angkutan batubara. Umumnya disebutkan Yerry, pelanggaran dilakukan truk angkutan batubara tersebut dikarenakan banyak melebihi muatan tonase dan tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan.
“Setidaknya sampai saat ini sudah ada ratusan truk batubara yang kita tilang, kebanyakan dikarenakan melebihi tonase muatannya. Namun yang tidak lengkap surat menyurat kendaraannya juga ada,” ujar Yerry ditemui disela – sela mengamankan aksi demo.
Pihaknya juga tetap mengacu kepada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dalam menindak tegas truk angkutan batubara yang melanggar saat melintas dikawasan Kota Prabumulih. “Setidaknya dari laporan petugas kita sehari bisa sepuluh mobil truk batubara yang ditilang karena melanggar UU Lalu Lintas. Bukan masalah Do atau izinnya, itu tugas Dinas Perhubungan Provinsi,” tegas Yerry didampingi Kabag Ops Kompol Heri Yuniawan dan Kasat Lantas AKP Hardiman. (and)
Kerugian akibat mobilisasi angkutan batubara tidak hanya merusak jalan yang dilintasinya, namun juga telah menyebabkan kerugian negara hingga mencapai miliaran rupiah akibat perbuatan atau aksi ribuan truk angkutan batubara yang membeli solar bersubsidi di sejumlah stasiuan pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dilewatinya.
Pernyataan itu diungkapkan salah satu koordinator aksi demo penolakan truk tambang batubara, Ghustoyib saat memulai aksi demo, Rabu (28/12) pagi. Menurutnya, pernyataan itu berdasarkan pantauan dan hasil survei yang telah dilakukan pihaknya di beberapa SPBU yang ada di sekitar wilayah Kota Prabumulih.
“Dampak aktivitas angkutan batubara sudah banyak merugikan rakyat dan negara, selain merusak jalan dan lingkungan juga merugikan negara hingga miliaran rupiah akibat perbuatan ribuan truk batubara yang membeli solar bersubsidi,” ungkap Ghustoyib, ditemui disela aksi demo massa Forum Prabumulih Berjuang (FPB), di depan halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau samping perkantoran DPRD Prabumulih.
Dia kalkulasikan sekitar 6000 truk batubara yang melintas di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kota Prabumulih setiap harinya. Apabila dikalikan komsumsi solar pertruk mencapai 200 liter perhari berarti 1.200.000 liter perhari habis diborong oleh 6000 truk batubara tersebut.
“Coba jumlahkan berapa nilai kerugian negara akibat pemakaian BBM jenis solar bersubsidi tersebut, dihitung dari selisih subsidi Rp 4.500 perliter. Berarti 6000 unit dikali 200 liter kemudian dikali lagi Rp 4.500 perliter, jadi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 5,4 Miliar perhari, bayangkan,” urai Ketua LSM NATO (Napi Tobat) tersebut.
Penyimpangan pembelian BBM solar bersubsidi oleh ribuan truk batubara itu menurut Ghustoyib, kedepan harus segera dihentikan oleh Pemerintah dan petugas aparat penegak hukum dengan menindak tegas sopir dan pemilik atau pengusaha angkutan batubaranya. “Termasuk pihak Pertamina dan pemilik Kios SPBU juga jangan menutup mata, laporkan dan tindak tegas bila perlu. Sebab minyak bersubsidi yang seharusnya dinikmati rakyat, ternyata disalahgunakan untuk kegiatan industri,” tambahnya, seraya menyayangkan lambannya upaya pemerintah menyelesaikan persoalan angkutan tambang batubara tersebut.
Sementara dari pantauan, aksi demo penolakan truk batubara oleh massa FPB berlangsung damai dan tertib. Namun meskipun demikian, puluhan petugas gabungan Polres dan Satuan Pol PP Prabumulih masih terus berjaga mengawal aksi puluhan massa yang memusatkan aksi unjuk rasanya di pinggiran Jalan Nasional Jenderal Sudirman. Para peserta demo terlihat tidak banyak menyampaikan orasinya dan lebih banyak duduk dan sibuk dengan obrolan masing–masing.
Bahkan usai mendapat santap siang para peserta demo terlihat satu persatu mulai meninggalkan lokasi demo. Disamping dikarenakan tidak ada aktivitas truk angkutan batubara yang melintas hari itu (kemarin, red) juga disebabkan pendekatan persuasif yang dilakukan pihak Polres Prabumulih terhadap rombongan massa tersebut.
“Ai lemak balek be, mobil truk batubara katek yang lewat jugo. Makan la sudah jugo,” cetus salah satu peserta demo, usai mendengarkan orasi pengarahan Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK yang langsung turun memimpin personil satuannya.
Sementara Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK mengatakan, pihaknya saat ini telah mengamankan atau menilang sekitar ratusan truk angkutan batubara. Umumnya disebutkan Yerry, pelanggaran dilakukan truk angkutan batubara tersebut dikarenakan banyak melebihi muatan tonase dan tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan.
“Setidaknya sampai saat ini sudah ada ratusan truk batubara yang kita tilang, kebanyakan dikarenakan melebihi tonase muatannya. Namun yang tidak lengkap surat menyurat kendaraannya juga ada,” ujar Yerry ditemui disela – sela mengamankan aksi demo.
Pihaknya juga tetap mengacu kepada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dalam menindak tegas truk angkutan batubara yang melanggar saat melintas dikawasan Kota Prabumulih. “Setidaknya dari laporan petugas kita sehari bisa sepuluh mobil truk batubara yang ditilang karena melanggar UU Lalu Lintas. Bukan masalah Do atau izinnya, itu tugas Dinas Perhubungan Provinsi,” tegas Yerry didampingi Kabag Ops Kompol Heri Yuniawan dan Kasat Lantas AKP Hardiman. (and)
Rabu, 28 Desember 2011
Jalintim Banyak Lobang, Truk Hantam Fuso
Kayuagung, SN
Perbaikan Jalintim OKI memang selalu dilakukan setiap tahun terutama menjelang lebaran Fitri. Namun kondisi mulusnya jalan hanya bertahan kurang dari setahun sehingga Jalintim kembali mengalami kerusakan dan berlobang.
Kerusakan jalan dan lobang menganga ini kerap menjadi pemicu Lakalantas di sepanjang Jalintim OKI. Seperti yang terjadi Senin (26/12) malam lalu. Truk bermuatan barang ekspedisi menghantam bagian belakang fuso yang berada di depannya di Jalintim Desa Banding Anyar Kayuagung.
Akibat Lakalantas ini memang tidak ada korban jiwa, namun sopir dan kernet truk mengalami luka-luka ringan serta bagian depan truknya rusak berat. Sedangkan fuso yang ditabraknya justru melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan insiden itu.
Sopir truk B 9194 SI bernama Jon (39) didampingi kernetnya bernama Roy (21) ditemui di lokasi kejadian mengatakan, truk dan fuso berjalan beriringan dari arah Teluk Gelam menuju perkotaan Kayuagung. Saat di lokasi kejadian, fuso yang berada di depan tiba-tiba melakukan pengereman mendadak.
Kondisi inilah yang lambat diantisipasi dirinya saat mengendarai truk di belakang fuso. Kontan saja, truknya menghantam bagian belakang fuso yang berada di depan truknya. Usai kejadian, dirinya sempat mengalami trauma dan sulit berjalan.
Katanya, selama dirinya membawa barang eksedisi berbagai tujuan yang semuanya melintasi Jalintim OKI, ia sering melihat banyak terjadi Lakalantas. Pemicunya kata dia, kondisi jalan yang kerap rusak, minimnya rambu lalu lintas dan sopir yang mengantuk.
Kasat Lantas Polres OK AKP I Ketut SH SIK diwakili anggota Unit Pos Lakalantas Kayuagung Edison membenarkan terjadi insiden tersebut. Pihaknya sudah mendata truk dan identitas sopirnya namun fuso yang ditabrak melarikan diri. (iso)
Perbaikan Jalintim OKI memang selalu dilakukan setiap tahun terutama menjelang lebaran Fitri. Namun kondisi mulusnya jalan hanya bertahan kurang dari setahun sehingga Jalintim kembali mengalami kerusakan dan berlobang.
Kerusakan jalan dan lobang menganga ini kerap menjadi pemicu Lakalantas di sepanjang Jalintim OKI. Seperti yang terjadi Senin (26/12) malam lalu. Truk bermuatan barang ekspedisi menghantam bagian belakang fuso yang berada di depannya di Jalintim Desa Banding Anyar Kayuagung.
Akibat Lakalantas ini memang tidak ada korban jiwa, namun sopir dan kernet truk mengalami luka-luka ringan serta bagian depan truknya rusak berat. Sedangkan fuso yang ditabraknya justru melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan insiden itu.
Sopir truk B 9194 SI bernama Jon (39) didampingi kernetnya bernama Roy (21) ditemui di lokasi kejadian mengatakan, truk dan fuso berjalan beriringan dari arah Teluk Gelam menuju perkotaan Kayuagung. Saat di lokasi kejadian, fuso yang berada di depan tiba-tiba melakukan pengereman mendadak.
Kondisi inilah yang lambat diantisipasi dirinya saat mengendarai truk di belakang fuso. Kontan saja, truknya menghantam bagian belakang fuso yang berada di depan truknya. Usai kejadian, dirinya sempat mengalami trauma dan sulit berjalan.
Katanya, selama dirinya membawa barang eksedisi berbagai tujuan yang semuanya melintasi Jalintim OKI, ia sering melihat banyak terjadi Lakalantas. Pemicunya kata dia, kondisi jalan yang kerap rusak, minimnya rambu lalu lintas dan sopir yang mengantuk.
Kasat Lantas Polres OK AKP I Ketut SH SIK diwakili anggota Unit Pos Lakalantas Kayuagung Edison membenarkan terjadi insiden tersebut. Pihaknya sudah mendata truk dan identitas sopirnya namun fuso yang ditabrak melarikan diri. (iso)
Bawa Sabu, Pecatan Polisi Diringkus
Kayuagung, SN
Bamam SH yang pernah menjadi anggota Polri dan berdinas di Polres Lampung Timur namun dipecat, diringkus jajaran Polres Mesuji OKI karena memiliki Narkoba jenis sabu-sabu, Minggu (25/12) malam saat mendatangi Mapolsek Mesuji.
Tertangkapnya tersangka ini bermula saat ia mendatangi Polsek Mesuji OKI untuk menyelesaikan sebuah kasus Curas yang melibatkan anggota keluarganya. Namun cara dia berkomunikasi di Polsek itu, tidak sopan sehingga mencurigakan petugas.
Kapolsek Mesuji AKP Dwi Handoko didampingi Kasatreskrim Bripka Edward Alex Rais kemarin menerangkan, selain mengamankan tersangka pihaknya juga menyita 13 jie sabu-sabu dan sajam dari dalam tas sandang milik tersangka.
Kata Alex, kedatangan tersangka ke kantornya untuk mengambil barang bukti motor yang disita polisi karena terkait dugaan Curas, pelaku Curasnya diduga masih keluarga tersangka yang kini buron.
Polsek Mesuji kini sedang memburu Iwok yang masih tercatat sebagai keluarganya tersangka. Karena saat tersangka ditangkap dan memiliki sabu-sabu, Iwok langsung melarikan diri. Karena Iwok ikut bersama tersangka mendatangi Polsek Mesuji.
Kasatres Narkoba Polres OKI AKP Yusuf kemarin mengatakan, pihaknya sudah menerima serahan tersangka dari Polsek Mesuji yang kini sedang diproses lebih lanjut. Yusuf membenarkan apabila tersangka merupakan pecatan anggota Polri yang dulunya bertugas di Lampung. (iso)
Bamam SH yang pernah menjadi anggota Polri dan berdinas di Polres Lampung Timur namun dipecat, diringkus jajaran Polres Mesuji OKI karena memiliki Narkoba jenis sabu-sabu, Minggu (25/12) malam saat mendatangi Mapolsek Mesuji.
Tertangkapnya tersangka ini bermula saat ia mendatangi Polsek Mesuji OKI untuk menyelesaikan sebuah kasus Curas yang melibatkan anggota keluarganya. Namun cara dia berkomunikasi di Polsek itu, tidak sopan sehingga mencurigakan petugas.
Kapolsek Mesuji AKP Dwi Handoko didampingi Kasatreskrim Bripka Edward Alex Rais kemarin menerangkan, selain mengamankan tersangka pihaknya juga menyita 13 jie sabu-sabu dan sajam dari dalam tas sandang milik tersangka.
Kata Alex, kedatangan tersangka ke kantornya untuk mengambil barang bukti motor yang disita polisi karena terkait dugaan Curas, pelaku Curasnya diduga masih keluarga tersangka yang kini buron.
Polsek Mesuji kini sedang memburu Iwok yang masih tercatat sebagai keluarganya tersangka. Karena saat tersangka ditangkap dan memiliki sabu-sabu, Iwok langsung melarikan diri. Karena Iwok ikut bersama tersangka mendatangi Polsek Mesuji.
Kasatres Narkoba Polres OKI AKP Yusuf kemarin mengatakan, pihaknya sudah menerima serahan tersangka dari Polsek Mesuji yang kini sedang diproses lebih lanjut. Yusuf membenarkan apabila tersangka merupakan pecatan anggota Polri yang dulunya bertugas di Lampung. (iso)
Jalan Kayuagung-Jakabaring Minim Rambu
Kayuagung, SN
Jalan alternatif dari Kayuagung menuju Palembang rute Kayuagung-SP Padang, Jejawi-Rambutan hingga Jakabaring Palembang sejak puluhan tahun lalu hingga kini tetap bertahan minim rambu-rambu lalu lintas. Kondisi seperti sangat membahayakan pengguna jalan.
Rute jalan tersebut memang ada rambu-rambu lalu lintas yang sudah terpasang, namun jumlah sangat sedikit dan tidak sebanding dengan panjangnya jalan. Apalagi rambu-rambu yang sudah terpasang kondisinya banyak yang rusak dan tidak bisa membantu pengguna warga yang melintas.
Pantauan selama ini, kendaraan yang melintasi jalan tersebut cukup ramai dan padat. Pengguna jalan memakai jalan ini karena menghindari Jalintim Palembang-OI-OKI yang rawan kemacetan. Berbagai jenis dan ukuran kendaraan setiap hari melintasi jalan ini kecuali bus AKAP dan fuso serta tronton.
Kilik (30) warga SP Padang ditemui kemarin mengatakan, kondisi jalan ini cukup baik sehingga banyak warga yang lewat baik dari arah Kayuagung menuju Palembang dan sebaliknya. Memang jarak tempuhnya cukup jauh namun jarang macet.
Katanya, di sepanjang rute itu banyak pemukiman padat penduduk di sisi jalan, sisi lainnya merupakan sungai. Sedangkan untuk di kecamatan lain juga demikian bahkan ada yang kedua sisi jalan merupakan hutan atau perkebunan.
”Kalau di pemukiman penduduk, penerangan memakai lampu penduduk jadi pandangan jalan cukup terang. Tapi saat berada bukan di pemukiman penduduk, tak ada lampu penerangan padahal banyak tikungan tajam,”kata dia.
Kasatlantas Polres OKI AKP I Ketut S SH SIK dikonfirmasi menjelaskan, pemasangan rambu jalan bukan wewenang pihaknya. Namun partisipasi Polres OKI berupa memberikan sosialisasi dan imbauan untuk tertib berlalulintas. (iso)
Jalan alternatif dari Kayuagung menuju Palembang rute Kayuagung-SP Padang, Jejawi-Rambutan hingga Jakabaring Palembang sejak puluhan tahun lalu hingga kini tetap bertahan minim rambu-rambu lalu lintas. Kondisi seperti sangat membahayakan pengguna jalan.
Rute jalan tersebut memang ada rambu-rambu lalu lintas yang sudah terpasang, namun jumlah sangat sedikit dan tidak sebanding dengan panjangnya jalan. Apalagi rambu-rambu yang sudah terpasang kondisinya banyak yang rusak dan tidak bisa membantu pengguna warga yang melintas.
Pantauan selama ini, kendaraan yang melintasi jalan tersebut cukup ramai dan padat. Pengguna jalan memakai jalan ini karena menghindari Jalintim Palembang-OI-OKI yang rawan kemacetan. Berbagai jenis dan ukuran kendaraan setiap hari melintasi jalan ini kecuali bus AKAP dan fuso serta tronton.
Kilik (30) warga SP Padang ditemui kemarin mengatakan, kondisi jalan ini cukup baik sehingga banyak warga yang lewat baik dari arah Kayuagung menuju Palembang dan sebaliknya. Memang jarak tempuhnya cukup jauh namun jarang macet.
Katanya, di sepanjang rute itu banyak pemukiman padat penduduk di sisi jalan, sisi lainnya merupakan sungai. Sedangkan untuk di kecamatan lain juga demikian bahkan ada yang kedua sisi jalan merupakan hutan atau perkebunan.
”Kalau di pemukiman penduduk, penerangan memakai lampu penduduk jadi pandangan jalan cukup terang. Tapi saat berada bukan di pemukiman penduduk, tak ada lampu penerangan padahal banyak tikungan tajam,”kata dia.
Kasatlantas Polres OKI AKP I Ketut S SH SIK dikonfirmasi menjelaskan, pemasangan rambu jalan bukan wewenang pihaknya. Namun partisipasi Polres OKI berupa memberikan sosialisasi dan imbauan untuk tertib berlalulintas. (iso)
Kades Nantikan Realisasi Rp 1 M
Sekayu, SN
Sejumlah Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menantikan realisasi program Rp 1 miliar untuk satu desa yang dijanjikan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2012-2017. Macam-macam keinginan dan rencana pun kerap menjadi buah bibir untuk membelanjakan uang tersebut.
Bantuan satu desa Rp 1 miliar ini, merupakan program unggulan yang dijanjikan pasangan Pahri Azhari-Beni Hernedi jika terpilih dalam Pemilukada 27 September lalu. Mimpi keduanya pun jadi kenyataan. Setelah dipastikan terpilih, kini giliran masyarakat menagih janji. Program ini pun menjadi salah satu perbincangan hangat di kalangan masyarakat, khususnya Kades belakangan ini.
Kades Mulyorejo di Kecamatan Sungaililin, Sumarno mengaku sudah tidak sabar menerima bantuan dana tersebut. Namun hingga kini pihaknya belum mengetahui kapan itu akan direalisasikan. Meski demikian, pihaknya tidak bermaksud jumawa, karena memang masa kepemimpinan bupati terpilih belum dimulai.
“Program ini tentu akan sangat membantu pembangunan di desa kita. Tetapi kita belum tahu aturan mainnya, dan masih menunggu petunjuk dari Pemkab Muba. Yang pasti, semuanya akan dimulai dari musyawarah dan keinginan warga kita,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Kades Babat di Kecamatan Babatsupat, Fauzer Umar. Menurut dia, belum ada informasi terkait kapan realisasi program tersebut, termasuk petunjuk pelaksanaannya. Namun sebagai pimpinan desa, dirinya berharap dipercaya untuk membangun desa lebih baik melalui dana tersebut.
“Jangan tanya untuk apa uang itu. Ada banyak hal yang bisa kita perbuat dengan bantuan dana tersebut. Yang jelas, prioritas kita adalah kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak,” katanya.
Dari Kecamatan Keluang, Kades Tenggaro Hendri berpendapat, di balik kegembiraan bakal menerima Rp 1 miliar, ada tanggung jawab besar. Namun pihaknya, selalu siap mengikuti aturan dan prosedur terkait penggunaan dana tersebut.
“Mudah-mudahan jika itu terealisasi, kita bisa segera melakukan pemerataan pembangunan di desa kita. Kita juga tidak akan bekerja sendiri, banyak pihak kompeten yang akan dilibatkan. Agar betul-betul berjalan sesuai harapan,” tukasnya.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, pihaknya akan segera merealisasikan Rp 1 miliar untuk satu desa mulai 2012 mendatang. Namun untuk menuju realisasi tersebut, terlebih dahulu Pemkab Muba akan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya terlebih dahulu.
“Realisasi pasti. Tapi kita harus benar-benar siap. Sebab dana ini tidak sedikit. Untuk 2012, kita mulai pilot projeck untuk 50 desa dulu,” kata Pahri, meski belum bisa menyebutkan desa mana dulu.
Dijelaskan, tujuan program ini tidak lain untuk membuat desa mandiri dengan terlibat langsung dalam pembangunan di desa masing-masing sesuai keinginan warganya. Meski demikian, ada aturan yang tetap harus dijalankan. Termasuk dalam pembelanjaan atau pemanfaatannya.
“Uang ini 70 persen wajib untuk pembangunan fisik dan 30 persennya untuk tunjangan, termasuk honor perangkat. Pencairannya pun tidak sekaligus, melainkan berdasarkan usulan,” jelasnya.
Anggota Dewan Komisi III DPRD Muba Iin Febrianto berpendapat, realisasi program masyarakat desa mandiri melalui kucuran dana Rp 1 miliar untuk satu desa harus dipertimbangkan matang-matang. Jika tidak, bukan mustahil niat baik pemerintah daerah ini malah blunder dan membawa petaka. Politikus dari Partai Demokrat ini pun menyarankan agar Pemkab Muba mengupayakan konsultan dalam setiap proyek pembangunan terkait dana tersebut. Jika perlu, setiap kecamatan ada konsultan khusus.
“Uang Rp 1 M itu bukan sedikit. Di balik itu ada tanggung jawab yang besar baik bagi penerima maupun pemberi. Saran saya, sebelum direalisasikan pemerintah harus menguji kesiapan aparat desanya,” kata Iin, seraya menegaskan pihaknya siap mengawasi pemanfaatan dana dimaksud. (her)
Sejumlah Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menantikan realisasi program Rp 1 miliar untuk satu desa yang dijanjikan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2012-2017. Macam-macam keinginan dan rencana pun kerap menjadi buah bibir untuk membelanjakan uang tersebut.
Bantuan satu desa Rp 1 miliar ini, merupakan program unggulan yang dijanjikan pasangan Pahri Azhari-Beni Hernedi jika terpilih dalam Pemilukada 27 September lalu. Mimpi keduanya pun jadi kenyataan. Setelah dipastikan terpilih, kini giliran masyarakat menagih janji. Program ini pun menjadi salah satu perbincangan hangat di kalangan masyarakat, khususnya Kades belakangan ini.
Kades Mulyorejo di Kecamatan Sungaililin, Sumarno mengaku sudah tidak sabar menerima bantuan dana tersebut. Namun hingga kini pihaknya belum mengetahui kapan itu akan direalisasikan. Meski demikian, pihaknya tidak bermaksud jumawa, karena memang masa kepemimpinan bupati terpilih belum dimulai.
“Program ini tentu akan sangat membantu pembangunan di desa kita. Tetapi kita belum tahu aturan mainnya, dan masih menunggu petunjuk dari Pemkab Muba. Yang pasti, semuanya akan dimulai dari musyawarah dan keinginan warga kita,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Kades Babat di Kecamatan Babatsupat, Fauzer Umar. Menurut dia, belum ada informasi terkait kapan realisasi program tersebut, termasuk petunjuk pelaksanaannya. Namun sebagai pimpinan desa, dirinya berharap dipercaya untuk membangun desa lebih baik melalui dana tersebut.
“Jangan tanya untuk apa uang itu. Ada banyak hal yang bisa kita perbuat dengan bantuan dana tersebut. Yang jelas, prioritas kita adalah kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak,” katanya.
Dari Kecamatan Keluang, Kades Tenggaro Hendri berpendapat, di balik kegembiraan bakal menerima Rp 1 miliar, ada tanggung jawab besar. Namun pihaknya, selalu siap mengikuti aturan dan prosedur terkait penggunaan dana tersebut.
“Mudah-mudahan jika itu terealisasi, kita bisa segera melakukan pemerataan pembangunan di desa kita. Kita juga tidak akan bekerja sendiri, banyak pihak kompeten yang akan dilibatkan. Agar betul-betul berjalan sesuai harapan,” tukasnya.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, pihaknya akan segera merealisasikan Rp 1 miliar untuk satu desa mulai 2012 mendatang. Namun untuk menuju realisasi tersebut, terlebih dahulu Pemkab Muba akan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya terlebih dahulu.
“Realisasi pasti. Tapi kita harus benar-benar siap. Sebab dana ini tidak sedikit. Untuk 2012, kita mulai pilot projeck untuk 50 desa dulu,” kata Pahri, meski belum bisa menyebutkan desa mana dulu.
Dijelaskan, tujuan program ini tidak lain untuk membuat desa mandiri dengan terlibat langsung dalam pembangunan di desa masing-masing sesuai keinginan warganya. Meski demikian, ada aturan yang tetap harus dijalankan. Termasuk dalam pembelanjaan atau pemanfaatannya.
“Uang ini 70 persen wajib untuk pembangunan fisik dan 30 persennya untuk tunjangan, termasuk honor perangkat. Pencairannya pun tidak sekaligus, melainkan berdasarkan usulan,” jelasnya.
Anggota Dewan Komisi III DPRD Muba Iin Febrianto berpendapat, realisasi program masyarakat desa mandiri melalui kucuran dana Rp 1 miliar untuk satu desa harus dipertimbangkan matang-matang. Jika tidak, bukan mustahil niat baik pemerintah daerah ini malah blunder dan membawa petaka. Politikus dari Partai Demokrat ini pun menyarankan agar Pemkab Muba mengupayakan konsultan dalam setiap proyek pembangunan terkait dana tersebut. Jika perlu, setiap kecamatan ada konsultan khusus.
“Uang Rp 1 M itu bukan sedikit. Di balik itu ada tanggung jawab yang besar baik bagi penerima maupun pemberi. Saran saya, sebelum direalisasikan pemerintah harus menguji kesiapan aparat desanya,” kata Iin, seraya menegaskan pihaknya siap mengawasi pemanfaatan dana dimaksud. (her)
2012 Bantuan Perumahan PNS Naik
Palembang, SN
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bekerja sama dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) kembali memberikan bantuan uang muka (BUM) dan biaya membangun (BM) perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan nilai yang lebih besar. Jika tahun lalu hanya Rp10 juta, maka mulai tahun 2012 nilai bantuan naik menjadi Rp15 juta.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Husni Thamrin mengatakan, adanya bantuan ini diharapkan dapat memudahkan PNS di lingkungan Pemkot Palembang yang akan membeli rumah dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atau membangun rumah di tanah sendiri dengan fasilitas Kredit Membangun Rumah (KMR). Untuk itu, diimbau kepada PNS yang membutuhkan program ini, memanfaatkan layanan tersebut.
“Kita harapkan tidak ada lagi PNS yang tidak punya rumah karena salah satu wujud sejahtera adalah memiliki rumah. Kita akan mendata dan memverifikasi PNS yang ada. Akan kita prioritaskan dulu PNS yang belum punya rumah,”tegas Husni di sela-sela acara ‘pertemuan bisnis penyaluran program layanan BUM/BM Rp15 juta’ di Hotel Jayakarta Daira, kemarin.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Perencanaan Program dan Evaluasi Bapertarum PNS Eddy Pudjianto mengatakan, pihaknya memberikan kuota untuk tahun 2012 sebanyak 40.000 rumah untuk seluruh PNS di Indonesia. Angka ini menunjukkan kenaikan dua kali lipat dari kuota tahun 2011 sebanyak 10.000 rumah. Dengan adanya peningkatan nilai bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan minat PNS untuk menggunakan layanan Bapertarum. Mengingat penyerapan kuota bantuan perumahan tahun 2011 ini masih sangat minim, hingga saat ini saja belum mencapai 100 rumah yang diajukan.
“Sebenarnya tidak ada kendala dalam pengaturan, tapi memang mungkin masih banyak PNS yang belum paham untuk menggunakan layanan Bapertarum ini. Karena itu, kita terus lakukan sosialisasi seperti kegiatan hari ini dengan mendatangkan para stakeholder. Semoga target 40.000 rumah bisa terserap semuanya,” harap Eddy.
Eddy menjelaskan, dana Rp15 juta ini bersumber dari iuran Taperum PNS yang terkumpul dari seluruh PNS. Dimulai sejak diangkat, PNS membayar iuran perbulannya sesuai golongan. Untuk golongan IV sebesar Rp10.000 perbulan, golongan III Rp7.000, golongan II Rp5.000, dan golongan I Rp3.000. Kalau layanan ini tidak digunakan maka uang tersebut akan dikembalikan saat pensiun. “Adapun bagi PNS yang tidak menggunakan layanan ini sampai pensiun, kami yakinkan akan dilakukan pengembalian iuran,”ujarnya.
Eddy menjelaskan, dari total Rp15 juta tersebut, ada bantuan yang tidak dikembalikan dan dikembalikan ke pemerintah. Nilainya sesuai dengan golongan dan bisa dicicil perbulan. Untuk golongan I, misalnya, bantuan yang tidak dikembalikan nilainya Rp1,2 juta dengan cicilan mulai dari Rp 118.407 perbulan, golongan II Rp1,5 juta dengan cicilan Rp115.833 perbulan, dan golongan III Rp1,8 juta dengan cicilan Rp113.259 perbulan. “Hal ini diupayakan agar tidak memberatkan PNS karena akan langsung dipotong dari gaji perbulan,”kata dia.
Sedangkan bantuan yang dikembalikan, untuk golongan I Rp13,8 juta, golongan II Rp13,5 juta, dan golongan III Rp13,2 juta. “Bantuan yang dikembalikan ini dikenakan bunga maksimal 6% pertahun dengan masa pengembalian jangka waktu 15 tahun,” jelasnya.
Untuk pengajuan, tambah Eddy, cukup mengisi formulir permohonan yang direkomendasikan oleh atasan di masing-masing SKPD. Lampirkan salinan kartu pegawai dan SK kepangkatan terakhir, termasuk surat pernyataan belum memiliki rumah serta berkas dokumen pengajuan kredit lainnya yang dipersyaratkan pihak bank pelaksana, yakni Bank BTN atau Bank Bukopin.(win)
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bekerja sama dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) kembali memberikan bantuan uang muka (BUM) dan biaya membangun (BM) perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan nilai yang lebih besar. Jika tahun lalu hanya Rp10 juta, maka mulai tahun 2012 nilai bantuan naik menjadi Rp15 juta.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Husni Thamrin mengatakan, adanya bantuan ini diharapkan dapat memudahkan PNS di lingkungan Pemkot Palembang yang akan membeli rumah dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atau membangun rumah di tanah sendiri dengan fasilitas Kredit Membangun Rumah (KMR). Untuk itu, diimbau kepada PNS yang membutuhkan program ini, memanfaatkan layanan tersebut.
“Kita harapkan tidak ada lagi PNS yang tidak punya rumah karena salah satu wujud sejahtera adalah memiliki rumah. Kita akan mendata dan memverifikasi PNS yang ada. Akan kita prioritaskan dulu PNS yang belum punya rumah,”tegas Husni di sela-sela acara ‘pertemuan bisnis penyaluran program layanan BUM/BM Rp15 juta’ di Hotel Jayakarta Daira, kemarin.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Perencanaan Program dan Evaluasi Bapertarum PNS Eddy Pudjianto mengatakan, pihaknya memberikan kuota untuk tahun 2012 sebanyak 40.000 rumah untuk seluruh PNS di Indonesia. Angka ini menunjukkan kenaikan dua kali lipat dari kuota tahun 2011 sebanyak 10.000 rumah. Dengan adanya peningkatan nilai bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan minat PNS untuk menggunakan layanan Bapertarum. Mengingat penyerapan kuota bantuan perumahan tahun 2011 ini masih sangat minim, hingga saat ini saja belum mencapai 100 rumah yang diajukan.
“Sebenarnya tidak ada kendala dalam pengaturan, tapi memang mungkin masih banyak PNS yang belum paham untuk menggunakan layanan Bapertarum ini. Karena itu, kita terus lakukan sosialisasi seperti kegiatan hari ini dengan mendatangkan para stakeholder. Semoga target 40.000 rumah bisa terserap semuanya,” harap Eddy.
Eddy menjelaskan, dana Rp15 juta ini bersumber dari iuran Taperum PNS yang terkumpul dari seluruh PNS. Dimulai sejak diangkat, PNS membayar iuran perbulannya sesuai golongan. Untuk golongan IV sebesar Rp10.000 perbulan, golongan III Rp7.000, golongan II Rp5.000, dan golongan I Rp3.000. Kalau layanan ini tidak digunakan maka uang tersebut akan dikembalikan saat pensiun. “Adapun bagi PNS yang tidak menggunakan layanan ini sampai pensiun, kami yakinkan akan dilakukan pengembalian iuran,”ujarnya.
Eddy menjelaskan, dari total Rp15 juta tersebut, ada bantuan yang tidak dikembalikan dan dikembalikan ke pemerintah. Nilainya sesuai dengan golongan dan bisa dicicil perbulan. Untuk golongan I, misalnya, bantuan yang tidak dikembalikan nilainya Rp1,2 juta dengan cicilan mulai dari Rp 118.407 perbulan, golongan II Rp1,5 juta dengan cicilan Rp115.833 perbulan, dan golongan III Rp1,8 juta dengan cicilan Rp113.259 perbulan. “Hal ini diupayakan agar tidak memberatkan PNS karena akan langsung dipotong dari gaji perbulan,”kata dia.
Sedangkan bantuan yang dikembalikan, untuk golongan I Rp13,8 juta, golongan II Rp13,5 juta, dan golongan III Rp13,2 juta. “Bantuan yang dikembalikan ini dikenakan bunga maksimal 6% pertahun dengan masa pengembalian jangka waktu 15 tahun,” jelasnya.
Untuk pengajuan, tambah Eddy, cukup mengisi formulir permohonan yang direkomendasikan oleh atasan di masing-masing SKPD. Lampirkan salinan kartu pegawai dan SK kepangkatan terakhir, termasuk surat pernyataan belum memiliki rumah serta berkas dokumen pengajuan kredit lainnya yang dipersyaratkan pihak bank pelaksana, yakni Bank BTN atau Bank Bukopin.(win)
300 Lahan Pertanian di Palembang Hilang
Palembang, SN
Sejumlah pembangunan dan pengembangan wilayah pinggiran kota menjadi penyebab banyaknya ratusan hectare areal pertanian di Kota Palembang hilang.lebih ironisnya lagi berkurangnya lahan pertanian ini terus terjadi setiap tahunnya.
Kepala Dinas Perikanan, Perternakan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang Sudirman Tegoeh melalui Kepala Bidang (kabid) Tanaman Pangan dan Holtikultura DP2K Kota Palembang Hj Heralina mengatakan pihaknya tengan berupaya mensosialisasikan Undang-undang larangan penimbunan lahan pertanian. Khususnya untuk dilahan pertanian yang ada.
“ Kita lupa UU no berapa hanya saja kita akan terus melakukan sosialisasi. Salah satu pencegahannya tentang larangan penimbunan lahan pertanian, khususnya kawasan Kecamatan Kalidoni dan Gandus Palembang, karena dua kawasan ini akan terus dikembangkan untuk menjadi lahan pertanian,”jelasnya Selasa (27/12) saat ditemui di ruang kerjanya.
Lahan yang banyak dilakukan penimbunan ini kata Heralina, kebanyakan terjadi dilahan pertanian dikawasan Kertapati, Plaju dan Sematang Borang.
“ Kalau kita akumulasikan hingga tahun ini telah mencapai 300 ha lahan pertanian telah disulap menjadi rumah dan ruko-ruko,hingga saat inipun terus berkurang dari lahan pertanian yang ada 8.133 ha”katanya.
Mayoritas lahan tanam padi yang ada di Kota ini, masih katanya, terdiri dari tanam padi dilahan lebak yang menempati luas 40-60 kilo, lebak dangkal dan lebak dalam yang sisitem penyemaiannya atau cocok tanam dilakukan pada pertengah tahun mengingat pada tahun ini tidak terjadi arus pasang sungai.
“Sekarang untuk bidang pertanian kosong. Petani belum mulai bergerak untuk mengolah tanah, karena sekarang sedang mulai air pasang. Jadi belum menyemai. Untuk sekali tanamnya, dalam setahun biasnay dilkukan pada bulan Maret,”jelasnya.
Heralina juga menjelaskan meski banyaknya lahan tanam hilang akibat penimbunan, produksi padi di Kota Palembang tidak mengalami penurunan bahkan setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 5 persen.
Kalau 2010 hasil panen raya kita hanya mencapai 3,8 ton pertahunnya nah tahun ini mencapai 4,2 ton pertahunya,”jelasnya.
Ditahun 2012 ini, pihaknya akan melakukan penyebaran benih padi untuk 400 kelompok tani yang ada.yang tersebar di kawasan Gandus, Kertapati, Kalidoni dan Sematang Borang.
“ 25 ribu benih padi untuk dibagikan kepada 400 kelompok tani untuk disebar dilahan seluas 6.650 hektar dari luas keseluruhan 8.133 dari wilayah Gandus, Kalidoni, Kertapati dan Sematang Borang,”jelasnya.
Benih yang akan disebar katanya termasuk benih yang memiliki kualitas terbaik untuk tanaman padi, sehingga hasil produksi padi akan terus mengalami peningkatan.
“ Jenis IR42, Ciherang, IR64 dan lokal. Benih jenis ini dirasakan kualitasnya cukup bagus yang mana untuk pencapaian hasil panen setiap tahun terus mengalami peningkatan 5 persen,”katanya.
Ditempat yang sana Kasi Tanaman Pangan dan Holtikultura DP2K Palembang, H Suyatno menambahkan pihaknya berusaha maksimal untuk memanfaatkan ruang lahan pertanian yang ada agar menghasilkan panen tidak hanya satu kali dalam setahun melainkan dua kali. Salah satunya memanfaatkan sisa lahan pertanian 25 kilo perhektar dari 8.133 hektar didaerah Kalidoni.
“ Setiap tahan bertambah luas lahan pertanian dengan cara dalam setahun misalnya kita tanam dua kali. Jadi dalam setahun tidak satu kali panennya, tapi dua kali panen. Seperti didaerah tertentu yakni di Kalidoni,” jelasnya.
Kalidoni sendiri, menjadi kawasan kedua untuk andalan penghasil produksi padi yang ada. “Gandus potensinya 3000 hektar, dan sudah ditanami 1800 hektar. Termasuk kalidoni. " Tapi saya lupa berapa luas lahan pertaniannya yang sudah ditanami ". Untuk Kalidoni nomor dua luas potensi pertaniannya setelah Gandus,” pungkasnya.(win)
Sejumlah pembangunan dan pengembangan wilayah pinggiran kota menjadi penyebab banyaknya ratusan hectare areal pertanian di Kota Palembang hilang.lebih ironisnya lagi berkurangnya lahan pertanian ini terus terjadi setiap tahunnya.
Kepala Dinas Perikanan, Perternakan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang Sudirman Tegoeh melalui Kepala Bidang (kabid) Tanaman Pangan dan Holtikultura DP2K Kota Palembang Hj Heralina mengatakan pihaknya tengan berupaya mensosialisasikan Undang-undang larangan penimbunan lahan pertanian. Khususnya untuk dilahan pertanian yang ada.
“ Kita lupa UU no berapa hanya saja kita akan terus melakukan sosialisasi. Salah satu pencegahannya tentang larangan penimbunan lahan pertanian, khususnya kawasan Kecamatan Kalidoni dan Gandus Palembang, karena dua kawasan ini akan terus dikembangkan untuk menjadi lahan pertanian,”jelasnya Selasa (27/12) saat ditemui di ruang kerjanya.
Lahan yang banyak dilakukan penimbunan ini kata Heralina, kebanyakan terjadi dilahan pertanian dikawasan Kertapati, Plaju dan Sematang Borang.
“ Kalau kita akumulasikan hingga tahun ini telah mencapai 300 ha lahan pertanian telah disulap menjadi rumah dan ruko-ruko,hingga saat inipun terus berkurang dari lahan pertanian yang ada 8.133 ha”katanya.
Mayoritas lahan tanam padi yang ada di Kota ini, masih katanya, terdiri dari tanam padi dilahan lebak yang menempati luas 40-60 kilo, lebak dangkal dan lebak dalam yang sisitem penyemaiannya atau cocok tanam dilakukan pada pertengah tahun mengingat pada tahun ini tidak terjadi arus pasang sungai.
“Sekarang untuk bidang pertanian kosong. Petani belum mulai bergerak untuk mengolah tanah, karena sekarang sedang mulai air pasang. Jadi belum menyemai. Untuk sekali tanamnya, dalam setahun biasnay dilkukan pada bulan Maret,”jelasnya.
Heralina juga menjelaskan meski banyaknya lahan tanam hilang akibat penimbunan, produksi padi di Kota Palembang tidak mengalami penurunan bahkan setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 5 persen.
Kalau 2010 hasil panen raya kita hanya mencapai 3,8 ton pertahunnya nah tahun ini mencapai 4,2 ton pertahunya,”jelasnya.
Ditahun 2012 ini, pihaknya akan melakukan penyebaran benih padi untuk 400 kelompok tani yang ada.yang tersebar di kawasan Gandus, Kertapati, Kalidoni dan Sematang Borang.
“ 25 ribu benih padi untuk dibagikan kepada 400 kelompok tani untuk disebar dilahan seluas 6.650 hektar dari luas keseluruhan 8.133 dari wilayah Gandus, Kalidoni, Kertapati dan Sematang Borang,”jelasnya.
Benih yang akan disebar katanya termasuk benih yang memiliki kualitas terbaik untuk tanaman padi, sehingga hasil produksi padi akan terus mengalami peningkatan.
“ Jenis IR42, Ciherang, IR64 dan lokal. Benih jenis ini dirasakan kualitasnya cukup bagus yang mana untuk pencapaian hasil panen setiap tahun terus mengalami peningkatan 5 persen,”katanya.
Ditempat yang sana Kasi Tanaman Pangan dan Holtikultura DP2K Palembang, H Suyatno menambahkan pihaknya berusaha maksimal untuk memanfaatkan ruang lahan pertanian yang ada agar menghasilkan panen tidak hanya satu kali dalam setahun melainkan dua kali. Salah satunya memanfaatkan sisa lahan pertanian 25 kilo perhektar dari 8.133 hektar didaerah Kalidoni.
“ Setiap tahan bertambah luas lahan pertanian dengan cara dalam setahun misalnya kita tanam dua kali. Jadi dalam setahun tidak satu kali panennya, tapi dua kali panen. Seperti didaerah tertentu yakni di Kalidoni,” jelasnya.
Kalidoni sendiri, menjadi kawasan kedua untuk andalan penghasil produksi padi yang ada. “Gandus potensinya 3000 hektar, dan sudah ditanami 1800 hektar. Termasuk kalidoni. " Tapi saya lupa berapa luas lahan pertaniannya yang sudah ditanami ". Untuk Kalidoni nomor dua luas potensi pertaniannya setelah Gandus,” pungkasnya.(win)
Transmigrasi Tidak Tersedia Lahan
Empat Lawang, SN
Tidak tersedianya lahan untuk dijadikan lokasi penempatan transimigrasi membuat Pemkab Empat Lawang beberapa kali harus menolak permintaan daerah lain termasuk pemerintah pusat untuk menempatkan transmigran di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Dinsosnakertrans) Empatlawang Aminudin mengatakan, permintaan untuk menempatkan transmigran khususnya dari pulau Jawa sudah beberapa kali. Namun menurutnya, hal tersebut tidak bisa dipenuhi, karena tidak tersedianya lahan. Apalagi menurutnya, permintaan tersebut dalam jumlah sedikit, mencapai puluhan bahkan ratusan hektar.
“Jelas kita tidak memiliki lahan dengan jumlah sebanyak itu, jadi terpaksa tidak bisa kita penuhi,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk beberapa daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) memang ada beberapa daerah yang menyediakan lahan untuk transmigran baik dari pulau Jawa maupun lokal. Namun menurutnya, hal itu karena ketersediaan lahan diwilayah masing-masing.
Dia mencontohkan, untuk kabupaten Banyuasin beberapa tahun ini menerima transmigran dari pulau Jawa. Hal itu menurutnya, secara kewilayahan, banyak lahan di Banyuasin yang memang belum tergarap, terutama di wilayah lahan pasang surut.
Untuk tahun 2012 pihaknya akan kembali melakukan inventarisir ketersediaan lahan di Empatlawang secara menyeluruh. Sehingga, saat kembali ada permintaan penempatan transmigran terutama dari pemerintah pusat, kemungkinan besar bisa dipenuhi. Namun menurutnya, dirinya meyakini lokasinya tidak pada satu titik, kemungkinan menyebar di delapan kecamatan di Empat Lawang.
“Kalau untuk satu titik dalam jumlah yang luas dan banyak jelas tidak ada, paling-paling dalam satu kecamatan ada lima hektar dan itu menyebar,” ujarnya.
Sementara menurut tokoh masyarakat Empat Lawang Abuhasan Azhari, pemerintah daerah haruslah teliti saat akan menempatkan transmigran terutama di wilayah kabupaten Empatlawang.
Menurutnya, kebijakan dari Pemkab Empat Lawang untuk melakukan penolakan, sejauh ini dipandang adalah langkah yang tepat. Apalagi alasannya, karena ketersediaan lahan yang ada belum dipastikan. Karena menurutnya, hal yang paling utama harus dilakukan jika ingin menempatkan transmigran adalah memastikan hal dan kepemilikan lahan.
“Jika hal itu tidak dilakukan, jelas akan menimbulkan masalah dikemudian hari,” jelasnya.
Dikatakannya, untuk saat ini memang ketersediaan lahan khususnya untuk pertanian sudah sangat sedikit sekali. Karena secara kepemilikan, banyak tanah atau lahan yang sudah dimiliki warga, khususnya kepemilikan tanah adat. Sehingga jika dipaksakan untuk ditempati oleh pendatang, apalagi tanpa pelepasan yang jelas, hal itu jelas akan menimbulkan konflik. Apalagi menurutnya, secara kewilayahan Empatlawang banyak yang termasuk kedalam hutan kawasan.
“Mayoritas masyarakat Empatlawang adalah petani, saya yakin untuk masyarakat lokal saja masih banyak yang kurang, apalagi untuk pendatang,” ujarnya. (eko)
Tidak tersedianya lahan untuk dijadikan lokasi penempatan transimigrasi membuat Pemkab Empat Lawang beberapa kali harus menolak permintaan daerah lain termasuk pemerintah pusat untuk menempatkan transmigran di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Dinsosnakertrans) Empatlawang Aminudin mengatakan, permintaan untuk menempatkan transmigran khususnya dari pulau Jawa sudah beberapa kali. Namun menurutnya, hal tersebut tidak bisa dipenuhi, karena tidak tersedianya lahan. Apalagi menurutnya, permintaan tersebut dalam jumlah sedikit, mencapai puluhan bahkan ratusan hektar.
“Jelas kita tidak memiliki lahan dengan jumlah sebanyak itu, jadi terpaksa tidak bisa kita penuhi,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk beberapa daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) memang ada beberapa daerah yang menyediakan lahan untuk transmigran baik dari pulau Jawa maupun lokal. Namun menurutnya, hal itu karena ketersediaan lahan diwilayah masing-masing.
Dia mencontohkan, untuk kabupaten Banyuasin beberapa tahun ini menerima transmigran dari pulau Jawa. Hal itu menurutnya, secara kewilayahan, banyak lahan di Banyuasin yang memang belum tergarap, terutama di wilayah lahan pasang surut.
Untuk tahun 2012 pihaknya akan kembali melakukan inventarisir ketersediaan lahan di Empatlawang secara menyeluruh. Sehingga, saat kembali ada permintaan penempatan transmigran terutama dari pemerintah pusat, kemungkinan besar bisa dipenuhi. Namun menurutnya, dirinya meyakini lokasinya tidak pada satu titik, kemungkinan menyebar di delapan kecamatan di Empat Lawang.
“Kalau untuk satu titik dalam jumlah yang luas dan banyak jelas tidak ada, paling-paling dalam satu kecamatan ada lima hektar dan itu menyebar,” ujarnya.
Sementara menurut tokoh masyarakat Empat Lawang Abuhasan Azhari, pemerintah daerah haruslah teliti saat akan menempatkan transmigran terutama di wilayah kabupaten Empatlawang.
Menurutnya, kebijakan dari Pemkab Empat Lawang untuk melakukan penolakan, sejauh ini dipandang adalah langkah yang tepat. Apalagi alasannya, karena ketersediaan lahan yang ada belum dipastikan. Karena menurutnya, hal yang paling utama harus dilakukan jika ingin menempatkan transmigran adalah memastikan hal dan kepemilikan lahan.
“Jika hal itu tidak dilakukan, jelas akan menimbulkan masalah dikemudian hari,” jelasnya.
Dikatakannya, untuk saat ini memang ketersediaan lahan khususnya untuk pertanian sudah sangat sedikit sekali. Karena secara kepemilikan, banyak tanah atau lahan yang sudah dimiliki warga, khususnya kepemilikan tanah adat. Sehingga jika dipaksakan untuk ditempati oleh pendatang, apalagi tanpa pelepasan yang jelas, hal itu jelas akan menimbulkan konflik. Apalagi menurutnya, secara kewilayahan Empatlawang banyak yang termasuk kedalam hutan kawasan.
“Mayoritas masyarakat Empatlawang adalah petani, saya yakin untuk masyarakat lokal saja masih banyak yang kurang, apalagi untuk pendatang,” ujarnya. (eko)
Satu SKPD, Hanya Boleh Dua Mobdin
Musi Rawas, SN
Instruksi Bupati Musi Rawas (Mura) tentang pelarangan pemakaian mobil dinas (Mobdin) bagi pejabat akan segera dicabut, pejabat diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas hanya saja untuk satu dinas mendapat jatah dua mobil dinas.
Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Pemkab Musi Rawas H. Gotri Suyanto, setiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) akan dijatah dua mobil dinas. Satu untuk pejabat setara eselon II dan satu untuk pejabat eselon IIIA di setiap SKPD.
"Sudah ditetapkan untuk penggunaan mobil dinas untuk SKPD hanya ada dua moil dinas, sisa mobil yang ada akan di pool kan," ujarnya, Selasa (27/12).
Dijelaskannya, untuk mobil dinas atau kendaraan dinas yang lain tetap boleh digunakan hanya saja prosedurnya adalah pinjam pakai apabila, suatu dinas atau SKPD mempunyai kegiatan yang membutuhkan kendaraan dinas.
Sementara An (40), salah seorang pejabat dilingkungan kabupaten Musi Rawas menyambut baik pencabutan instruksi bupati terkait pelarangan penggunaan mobil dinas. Sebab, kendaraan dinas cukup penting untuk menunjang berbagai tugas kedinasan atau pekerjaan pejabat dilingkungan SKPD.
Namun katanya, kalau kendaraan lainnya bisa digunakan dengan cara pinjam pakai apabila ada kegiatan hal tersubut juga sangat baik untuk keteraturan penggunaan kendaraan dinas tersebut.
“Kita menyambut baik pencabutan instruksi bupati terkait larangan penggunaan mobil dinas yang mulai di berlakukan 4 Januari 2012 mendatang, terkait kendaraan lainnya yang bersifat pinjam pakai apabila ada kegiatan hal tersebut juga dinilai tepat untuk keteraturaan penggunaan kendaraan dinas itu sendiri,” jelasnya.
Sebagaiman di ketahui mobil dinas yang ada di pemerintah kabupaten Musi Rawas jumlahnya lebih dari 300 unit, Sementara jumlah SKPD hanya 67, belum lagi ditambah dengan kendaraan dinas roda dua. (fik)
Instruksi Bupati Musi Rawas (Mura) tentang pelarangan pemakaian mobil dinas (Mobdin) bagi pejabat akan segera dicabut, pejabat diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas hanya saja untuk satu dinas mendapat jatah dua mobil dinas.
Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Pemkab Musi Rawas H. Gotri Suyanto, setiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) akan dijatah dua mobil dinas. Satu untuk pejabat setara eselon II dan satu untuk pejabat eselon IIIA di setiap SKPD.
"Sudah ditetapkan untuk penggunaan mobil dinas untuk SKPD hanya ada dua moil dinas, sisa mobil yang ada akan di pool kan," ujarnya, Selasa (27/12).
Dijelaskannya, untuk mobil dinas atau kendaraan dinas yang lain tetap boleh digunakan hanya saja prosedurnya adalah pinjam pakai apabila, suatu dinas atau SKPD mempunyai kegiatan yang membutuhkan kendaraan dinas.
Sementara An (40), salah seorang pejabat dilingkungan kabupaten Musi Rawas menyambut baik pencabutan instruksi bupati terkait pelarangan penggunaan mobil dinas. Sebab, kendaraan dinas cukup penting untuk menunjang berbagai tugas kedinasan atau pekerjaan pejabat dilingkungan SKPD.
Namun katanya, kalau kendaraan lainnya bisa digunakan dengan cara pinjam pakai apabila ada kegiatan hal tersubut juga sangat baik untuk keteraturan penggunaan kendaraan dinas tersebut.
“Kita menyambut baik pencabutan instruksi bupati terkait larangan penggunaan mobil dinas yang mulai di berlakukan 4 Januari 2012 mendatang, terkait kendaraan lainnya yang bersifat pinjam pakai apabila ada kegiatan hal tersebut juga dinilai tepat untuk keteraturaan penggunaan kendaraan dinas itu sendiri,” jelasnya.
Sebagaiman di ketahui mobil dinas yang ada di pemerintah kabupaten Musi Rawas jumlahnya lebih dari 300 unit, Sementara jumlah SKPD hanya 67, belum lagi ditambah dengan kendaraan dinas roda dua. (fik)
12 Honorer Batal Jadi CPNS
Pagaralam, SN
Sebanyak 12 honorer di lingkungan Pemkot Pagaralam, batal diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
Kepala BKD Kota Pagaralam, Drs H Syafrudin Msi mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan sebanyak 193 honorer kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk diangkat menjadi CPNS, namun yang memenuhi persyaratan hanya 181 orang.
"Hingga saat ini baru ada informasi jika 181 orang yang memenuhi syarat untuk diresmikan menjadi CPNS formasi honorer 2011, sedangkan sisanya 12 orang lagi terkendala persyaratan administrasi, seperti masa kerja menjadi tenaga honorer selama lima tahun terputus," ungkap Syafrudin.
Ia mengimbau bagi pegawai honorer yang dinyatakan lulus menjadi CPNS, BKD tidak melakukan pemungutan seperti isu yang beredar yakni, bagi yang lulus harus menyetor Rp 5 juta.
"Jangan sampai kesempatan ini dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab dengan mendatangi pegawai honorer untuk menyetor uang kelulusan dan dengan mengirim uang melalui rekening bank. Kita belum mengetahui 12 orang yang tidak lulus bagaimana mau meminta uang kelulusan. Mereka ada yang berhenti satu hingga tiga bulan setelah itu sambung kembali, kita bisa lihat dari slip atau absensi saat menerima gaji setiap bulan," ungkapnya.
Dia mengatakan, untuk tenaga honorer merupakan yang terakhir dilakukan pengangkatan berdasarkan peraturan masa kerja selama lima tahun sejak 2005 lalu.
Syafrudin memaparkan, CPNS di Kota Pagaralam yang lulus 2010 berjumlah 548 orang. Diharapkan seluruh SK CPNS formasi 2010 itu cepat diterbitkan sehingga mereka bisa segera dilantik.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal SH mengatakan, seharusnya persyaratan yang diajukan diperiksa lebih teliti dan dapat dilengkapi agar SK CPNS bagi honorer semuanya bisa diterbitkan.
"Namun kecuali ada honorer yang tidak bisa melengkapi berkas sesuai persyaratan yang ditentukan. Sering terjadi ada yang tidak teliti dalam melengkapi berkas-berkas administrasi, akibatnya menjadi ganjalan dalam pengangkatan menjadi CPNS," ungkap dia.
Hal yang mesti diwaspadai, yakni berkas tidak ditindaklanjuti BKD untuk diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara, ketika ada peserta mengusulkan data baru untuk melengkapi.
”Hal-hal seperti inilah yang mesti dihindari. BKD mesti bekerja profesional, jangan sampai para honorer yang dinyatakan lulus seleksi, tapi posisinya menjadi tidak aman karena persyaratannya masih belum lengkap,” ungkapnya. (asn)
Sebanyak 12 honorer di lingkungan Pemkot Pagaralam, batal diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
Kepala BKD Kota Pagaralam, Drs H Syafrudin Msi mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan sebanyak 193 honorer kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk diangkat menjadi CPNS, namun yang memenuhi persyaratan hanya 181 orang.
"Hingga saat ini baru ada informasi jika 181 orang yang memenuhi syarat untuk diresmikan menjadi CPNS formasi honorer 2011, sedangkan sisanya 12 orang lagi terkendala persyaratan administrasi, seperti masa kerja menjadi tenaga honorer selama lima tahun terputus," ungkap Syafrudin.
Ia mengimbau bagi pegawai honorer yang dinyatakan lulus menjadi CPNS, BKD tidak melakukan pemungutan seperti isu yang beredar yakni, bagi yang lulus harus menyetor Rp 5 juta.
"Jangan sampai kesempatan ini dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab dengan mendatangi pegawai honorer untuk menyetor uang kelulusan dan dengan mengirim uang melalui rekening bank. Kita belum mengetahui 12 orang yang tidak lulus bagaimana mau meminta uang kelulusan. Mereka ada yang berhenti satu hingga tiga bulan setelah itu sambung kembali, kita bisa lihat dari slip atau absensi saat menerima gaji setiap bulan," ungkapnya.
Dia mengatakan, untuk tenaga honorer merupakan yang terakhir dilakukan pengangkatan berdasarkan peraturan masa kerja selama lima tahun sejak 2005 lalu.
Syafrudin memaparkan, CPNS di Kota Pagaralam yang lulus 2010 berjumlah 548 orang. Diharapkan seluruh SK CPNS formasi 2010 itu cepat diterbitkan sehingga mereka bisa segera dilantik.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal SH mengatakan, seharusnya persyaratan yang diajukan diperiksa lebih teliti dan dapat dilengkapi agar SK CPNS bagi honorer semuanya bisa diterbitkan.
"Namun kecuali ada honorer yang tidak bisa melengkapi berkas sesuai persyaratan yang ditentukan. Sering terjadi ada yang tidak teliti dalam melengkapi berkas-berkas administrasi, akibatnya menjadi ganjalan dalam pengangkatan menjadi CPNS," ungkap dia.
Hal yang mesti diwaspadai, yakni berkas tidak ditindaklanjuti BKD untuk diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara, ketika ada peserta mengusulkan data baru untuk melengkapi.
”Hal-hal seperti inilah yang mesti dihindari. BKD mesti bekerja profesional, jangan sampai para honorer yang dinyatakan lulus seleksi, tapi posisinya menjadi tidak aman karena persyaratannya masih belum lengkap,” ungkapnya. (asn)
Langganan:
Postingan (Atom)