Kayuagung, SN
Pembalap motor asal OKI yang biasanya mengikuti kejuaraan motocross dan grasstrack, Petrik Kristian Adi Candra (34) warga Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji OKI ditangkap polisi karena membawa Narkoba jenis sabu-sabu, Senin (16/1) malam di jalan desa Desa Sukasari Mesuji Raya.
Selain menangkap dirinya sekitar pukul 21 00 WIB, petugas dari Polsub Sektor Mesuji Raya juga menyita 12 paket sabu-sabu seharga Rp 3,8 juta yang disimpan di bawah jok motor tersangka. Kini tersangka dan barang bukti diamankan di Polres OKI.
Kasatres Narkoba Polres OKI AKP Yusuf ditemui di ruang kerjanya kemarin siang menerangkan, tersangka sudah lama menjadi incaran pihaknya karena diduga kerap mengedarkan narkoba di wilayah Mesuji dan sekitarnya.
”Tersangka ini merupakan pembalap motor asal OKI, namun selain menjadi atlet balap motor ternyata juga berbisnis narkoba. Kini mendapat informasi bila tersangka usai bertransaksi Narkoba dengan warga Lampung, lalu kita melakukan upaya mengintrusikan seluruh Polsek untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan,” ujarnya.
Dijelaskan Yusuf, narkoba yang dimiliki tersangka berasal dari Lampung dan tersangka ini merupakan pemakai dan pengedar. Transaksi dilakukan di Jalintim OKI-Lampung dan kini polisi sedang memburu pengedar lainnya yang merupakan jaringan.
Tersangka ditemui di Polres OKI kemarin mengatakan, narkoba yang dimilikinya itu diperoleh dari seseorang yang tidak dikenalnya saat bertranskasi di Jalintim dekat Jembatan Timbang Mesuji. Sebelum serah terima narkoba, dilakukan komunikasi via telpon.
Jelasnya, narkoba itu bukan untuk dijual namun dikonsumsi sendiri karena sudah setahun terakhir kecanduan narkoba sabu. Ia kencaduan karena awalnya hanya coba-coba dari ajakan temannya yang sudah lama sebagai pencandu.
"Setiap ada kejuaraan balap motor saya selalu turun (ikut) dan sering juga menjadi juara, terakhir ikutan balap waktu diselenggarakan di Mesuji,” kata dia. (iso)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 18 Januari 2012
Yuris Palimbani Jabat Ketua Forpes
Kayuagung, SN
KH Yuris Palimbani AHM SH menjabat Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Pondok Pesantren (Forpes) Ogan Komering Ilir (OKI) periode 2012-2015 mendatang menggantikan KH Syamsuddin Annur SAg selaku ketua periode sebelumnya.
Yuris Palimbani merupakan pengasuh dan pimpinan Ponpes Tauhidil Muchlisin di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran OKI, sedangkan Syamsuddin Annur pimpinan Ponpes An Nur Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing OKI.
Terpilihnya Yuris Palimbani menggantikan Syamsuddin Annur saat dilakukan musyawarah di Ponpes An Nur, Minggu (15/1) lalu. Yuris Palimbani terpilih secara aklamasi dari pemilik suara yang berasal dari sekitar 40 Ponpes di OKI yang terdaftar di Pemkab OKI dan Kementerian Agama (Kemenag) OKI.
Yuris Palimbani sebagai Ketua DPD Forpes OKI terpilih saat ditemui di Ponpes yang dipimpinnya, Selasa (17/1) kemarin mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun formatur kepengurusan DPD Forpes OKI. Pelantikan pengurus ini akan dilakukan setelah pelantikan pengurus DPW Forpes Sumsel yang juga akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Pengurus DPD Forpes OKI nanti akan dilantik Ketua DPW Forpes Sumsel KH Hendra Zainuddin SAg MPdI yang juga pimpinan Ponpes Aliyah Cendikia Palembang,” kata dia sembari mengatakan pelantikan Insya Allah akan dihadiri Bupati OKI dan sejumlah pejabat di jajaran Pemkab OKI dan unsur Muspida.
Terkait “arah” DPD Forpes OKI nantinya sambung dia, Forpes merupakan organisasi/perkumpulan pimpinan Ponpes yang didominasi kyai, ustadz dan ustadzah se-OKI. Jadi forum ini harus dimuliakan dan netral dalam dunia politik.
Program kerja yang sedang disiapkan forum ini dikatakannya, akan lebih peka dan peduli terhadap daerahnya yakni terlibat dalam bidang sosial berupa penanganan bencana alam seperti banjir dan kebakaran, terlibat dalam even baik tingkat kabupaten dan provinsi, aktif dalam peringatan hari besar Islam.
“Semua penghafal Al quran dan santri akan kita himpun,” kata Yuris Palimbani yang juga menjabat Wakil Ketua I Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (PC LMB-NU) OKI ini sembari mengatakan sekretariat DPD Forpes OKI berada di Ponpes Tauhidil Muchlisin di Jalan Lintas Timur KM 85 Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran OKI.
KH Syamsuddin Annur SAg selaku Ketua DPD Forpes OKI periode 2009-2012 dan kini menjadi penasehat DPD Forpes OKI menambahkan, Forpes OKI harus segera konsolidasi dengan baik dengan seluruh Ponpes, menyusun program kerja yang bermanfaat, berkoordinasi dengan pemerintah.
Susunan pengurus DPD Forpes OKI periode 2012-2015 yakni 9 orang penasehat yang semuanya kyai, KH Yuris Palimbani AHM SH selaku ketua dan ada 2 orang wakil ketua, Ki Fahrul Anam SPdI selaku sekretaris dan 1 orang wakil sekretaris, KH A Masluk Arrodly NB selaku bendahara dan seorang wakil bendahara, dan 4 orang ketua bidang yang beranggotaan belasan orang.(iso)
KH Yuris Palimbani AHM SH menjabat Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Pondok Pesantren (Forpes) Ogan Komering Ilir (OKI) periode 2012-2015 mendatang menggantikan KH Syamsuddin Annur SAg selaku ketua periode sebelumnya.
Yuris Palimbani merupakan pengasuh dan pimpinan Ponpes Tauhidil Muchlisin di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran OKI, sedangkan Syamsuddin Annur pimpinan Ponpes An Nur Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing OKI.
Terpilihnya Yuris Palimbani menggantikan Syamsuddin Annur saat dilakukan musyawarah di Ponpes An Nur, Minggu (15/1) lalu. Yuris Palimbani terpilih secara aklamasi dari pemilik suara yang berasal dari sekitar 40 Ponpes di OKI yang terdaftar di Pemkab OKI dan Kementerian Agama (Kemenag) OKI.
Yuris Palimbani sebagai Ketua DPD Forpes OKI terpilih saat ditemui di Ponpes yang dipimpinnya, Selasa (17/1) kemarin mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun formatur kepengurusan DPD Forpes OKI. Pelantikan pengurus ini akan dilakukan setelah pelantikan pengurus DPW Forpes Sumsel yang juga akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Pengurus DPD Forpes OKI nanti akan dilantik Ketua DPW Forpes Sumsel KH Hendra Zainuddin SAg MPdI yang juga pimpinan Ponpes Aliyah Cendikia Palembang,” kata dia sembari mengatakan pelantikan Insya Allah akan dihadiri Bupati OKI dan sejumlah pejabat di jajaran Pemkab OKI dan unsur Muspida.
Terkait “arah” DPD Forpes OKI nantinya sambung dia, Forpes merupakan organisasi/perkumpulan pimpinan Ponpes yang didominasi kyai, ustadz dan ustadzah se-OKI. Jadi forum ini harus dimuliakan dan netral dalam dunia politik.
Program kerja yang sedang disiapkan forum ini dikatakannya, akan lebih peka dan peduli terhadap daerahnya yakni terlibat dalam bidang sosial berupa penanganan bencana alam seperti banjir dan kebakaran, terlibat dalam even baik tingkat kabupaten dan provinsi, aktif dalam peringatan hari besar Islam.
“Semua penghafal Al quran dan santri akan kita himpun,” kata Yuris Palimbani yang juga menjabat Wakil Ketua I Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (PC LMB-NU) OKI ini sembari mengatakan sekretariat DPD Forpes OKI berada di Ponpes Tauhidil Muchlisin di Jalan Lintas Timur KM 85 Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran OKI.
KH Syamsuddin Annur SAg selaku Ketua DPD Forpes OKI periode 2009-2012 dan kini menjadi penasehat DPD Forpes OKI menambahkan, Forpes OKI harus segera konsolidasi dengan baik dengan seluruh Ponpes, menyusun program kerja yang bermanfaat, berkoordinasi dengan pemerintah.
Susunan pengurus DPD Forpes OKI periode 2012-2015 yakni 9 orang penasehat yang semuanya kyai, KH Yuris Palimbani AHM SH selaku ketua dan ada 2 orang wakil ketua, Ki Fahrul Anam SPdI selaku sekretaris dan 1 orang wakil sekretaris, KH A Masluk Arrodly NB selaku bendahara dan seorang wakil bendahara, dan 4 orang ketua bidang yang beranggotaan belasan orang.(iso)
Gadaikan Motor Dinas Kades Tanjung Atap Barat Dipecat
Indralaya, SN
Kades Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (OI), A Fadil Rosyad diduga menggelapkan sepeda motor. Akibat dari perbuatannya Fadil harus kehilangan jabatannya karena dipecat secara tidak hormat setelah dilayangkan surat peringatan dan panggilan dari Inspektorat Pemkab OI.
Dikatakan Inspektur Inspektorat OI H Aziz Sani Paris MM, Selasa (17/1), ternyata Kades Tanjung Atap Barat A Fadil Rosyad tidak hanya mengadaikan motor dinas namun juga sering melakukan perjudian.
Saat disinggung masalah pengunduran diri kades tersebut Aziz mengatakan tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari kades yang bersangkutan melainkan pemecatan secara tidak hormat karena tiga kali tidak memenuhi surat panggilan.
“Kades itu datang membawa surat pengunduran setelah surat pemecatan keluar. Sekarang tinggal menunggu Surat Keputusan dari bupati yang sedang dalam proses," terangnya.
Unruk menduduki posisi Kades sekarang, hal itu bukan tugas dari Inspektorat melainkan wewenang dari Camat.
“Pjs bukan tanggung jawab kami namun biasanya posisi tersebut langsng digantikan Sekretaris Desa (Sekdes),” tandasnya. (man)
Kades Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (OI), A Fadil Rosyad diduga menggelapkan sepeda motor. Akibat dari perbuatannya Fadil harus kehilangan jabatannya karena dipecat secara tidak hormat setelah dilayangkan surat peringatan dan panggilan dari Inspektorat Pemkab OI.
Dikatakan Inspektur Inspektorat OI H Aziz Sani Paris MM, Selasa (17/1), ternyata Kades Tanjung Atap Barat A Fadil Rosyad tidak hanya mengadaikan motor dinas namun juga sering melakukan perjudian.
Saat disinggung masalah pengunduran diri kades tersebut Aziz mengatakan tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari kades yang bersangkutan melainkan pemecatan secara tidak hormat karena tiga kali tidak memenuhi surat panggilan.
“Kades itu datang membawa surat pengunduran setelah surat pemecatan keluar. Sekarang tinggal menunggu Surat Keputusan dari bupati yang sedang dalam proses," terangnya.
Unruk menduduki posisi Kades sekarang, hal itu bukan tugas dari Inspektorat melainkan wewenang dari Camat.
“Pjs bukan tanggung jawab kami namun biasanya posisi tersebut langsng digantikan Sekretaris Desa (Sekdes),” tandasnya. (man)
Nita Thalia Goyang Bumi Serasan Sekate
Sekayu, SN
Ribuan masyarakat di Kota Sekayu, dan beberapa kecamatan lainnya tumpah ruah memadati lapangan gelanggan remaja atau Lapangan STIER dalam gelaran pesta rakyat. Dihibur oleh Nita Thalia, artis ibukota ini berhasil menggoyang masyarakat Bumi Serasan Sekate, Senin Malam (16/1).
Pesta rakyat yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) ini untuk menghibur warga Muba sekaligus ungkapan rasa terimakasih, usai dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati Muba H Pahri Azhari dan Beni Hernedi.
Tampak Hadiri langsung Bupati Muba H Pahri Azhari beserta istri dan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi beserta istri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Muba, Kepala Dinas,Badan SKPD Muba.
Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, digelarnya kegiatan pesta rakyat ini sebagai ungkapan terimakasih kepada masyarakat yang telah menyukseskan dan menjaga keamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Muba berlangsung aman dan kondusif. Karena itulah, setelah digelarnya Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati ini, orang nomor satu di Bumi Serasan Sekate ini mengajak masyakat Mubau dapat bersatu kembali dan jangan sampai terpecah belah lagi.
“Marilah kita bersama-sama membangun Muba yang lebih baik lagi. Untuk itu diharapkan adanya pesta rakyat ini dapat terus meningkatkan jalinan silaturahim antara Pemkab Muba dan masyarakat. Diharapkan adanya pesta rakyat ini, masyarakat terhibur selain tentunya masyakat pun yang hadir dapat menikmati lantunan lagu, juga diimbau dapat menjaga keamanan agar tetap kondusif,” kata Pahri.
Malam hiburan rakyat ini, selain ditampilkan pesta kembang api, Bupati Muba H Pahri Azhari juga menghibur masyarakat dengan menembangkan lagu dangdut favoritnya Terajana, dan Wakil Bupati Beni Hernedi menyanyikan lagu dari Wali Band berjudul Yank, sambil ditemani istrinya dan dua artis lokal dari Kota Palembang.
Dalam pesta rakyat yang menghibur masyarakat Kota Sekayu dan sekitarnya itu, Nita Thalia yang mengenakan kostum ala rocker dangdut tersebut, menembangkan delapan lagu dangdut diantaranya lagu berjudul alamat palsu. “Mana masyarakat Sekayu, ayo goyangggg,” ujar Nita Thalia sembari mengajak satu warga ke panggung memberikan Compatc Disc (CD) albumnya. (her)
DPR Makin Jauh dari Rakyat
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
MAKIN lama tingkah anggota DPR di Senayan makin menyakitkan hati rakyat. Tak henti wakil rakyat kita menuai kontroversi yang rata-rata hujatan. Tetapi mereka saat ini sangat tak peka, sebaliknya terus membela diri.
Banyak sekali anggaran di DPR yang nilainya fantastis dan mengundang keheranan. Nyatanya semua itu tak digubris. Contohnya terdata rencana pembangunan gedung baru DPR yang menelan anggaran Rp 800 miliar batal.
Namun pada anggaran untuk proyek perawatan gedung DPR selama tahun 2012 tercatat nilai totalnya mencapai Rp 500 miliar. Ini kan akal-akalan yang sangat pedih untuk rakyat.
Kemudian dengan kondisi saat ini, lihat dan dengar, banyak sekali usulan, kebijakan, kesepakatan, hasil rapat yang jauh sekali dari keinginan rakyat.
Saat isu panas mulai menggelinding, akhirnya anggota Dewan terus disibukkan dengan klarifikasi citra akibat isu-isu yang sebenarnya diproduksi oleh anggota DPR itu sendiri.
Apakah mereka tak sadar citra buruk selama ini sudah sangat tercipta, karena khalayak umum sangat mudah menilai, banyak produk di DPR yang jauh sekali dengan keberpihakan terhadap rakyat.
Kemudian kemewahan wakil rakyat ada di ruang rapat baru Banggar DPR yang telah selesai dibangun dengan anggaran Rp 20 miliar. Ruang rapat baru tersebut sangat luar biasa mewah.
Pengerjaan ruang Banggar DPR semuanya telah tuntas. Ada tiga unit LCD berukuran 3x2 meter telah berfungsi semua, demikian juga dengan wireless microphone yang sudah terpasang di setiap meja. Yang menarik adalah kursi-kursi anggota Banggar DPR. Ratusan kursi-kursi ini masih rapih terbungkus plastik.
Pertanyaan mengarah ke wakil rakyat kita di legislatif dan perlemen sangat penting. Karena sampai saat ini DPR ini terus-menerus memproduksi persoalan yang justru memperburuk kondisi Bangsa. Belum lagi banyak sekali anggota DPR yang tersandung kasus korupsi.
Bahkan sudah ada yang masuk bui.
Rakyat hanya berharap, cobalah usulan wakil rakyat itu memang berpihak ke kepentingan orang banyak. Sekali-kali gelindingkan isu yang memang mementingkan umat. Jangan dong Pak, setiap terangkat ke permukaan isu yang muncul hanya untuk kepentingan sendiri, atau ujung-ujungnya duit. (***)
Pemkot Anggarkan Dana 1.5 Milyar Bantu Masjid Dan Musholla
Palembang, SN
Pemerintah Kota (pemkot) Palembang tahun ini menganggarkan dana senilai Rp 1,5 miliar dari APBD untuk bantuan masjid dan musholla. Jumlah ini sama seperti tahun lalu.
“Tapi, kami upayakan akan ada penambahan jika memang dibutuhkan,” kata Kepala Subbagian Urusan Agama Bagian Sosial Masyarakat Setda Kota Palembang Alhidir di ruang kerjanya, Senin (16/1).
Masjid-masjid yang menerima bantuan jumlahnya juga tak bertambah, tetap 224 masjid, dengan masing-masing kecamatan ada 14 masjid yang dipilih untuk mendapat bantuan.
“Camat mengusulkan masjid yang akan menerima bantuan,” ujar Alhidir pula.
Ia menyebut pemberian bantuan akan disesuaikan. Walikota memberikan bantuan dikisaran Rp 10-20 juta, dan Wakil Walikota sekitar Rp 7,5-10 juta.
Diakui Alhidir, bantuan untuk 224 masjid ini memang masih belum bisa mengcover jumlah masjid yang ada di Palembang.
“Palembang saat ini sudah ada sekitar 784 masjid. Karena itu, setiap tahunnya harus kita periksa. Yang kita prioritaskan yang belum pernah mendapat bantuan,” ujar dia.
Mengenai gerakan seribu satu masjid, tambah Alhidir, saat ini terus berlanjut. Setiap tahunnya selalu ada masjid yang dibangun.
“Tahun 2011 lalu ada 782 masjid, awal tahun ini sudah ada dua masjid, jadi total ada 784 masjid. Gerakan seribu satu masjid ini akan terus dilanjutkan. Khususnya untuk daerah pinggiran kota yang belum memadai fasilitas ibadahnya,” kata Alhidir.(win)
Pemerintah Kota (pemkot) Palembang tahun ini menganggarkan dana senilai Rp 1,5 miliar dari APBD untuk bantuan masjid dan musholla. Jumlah ini sama seperti tahun lalu.
“Tapi, kami upayakan akan ada penambahan jika memang dibutuhkan,” kata Kepala Subbagian Urusan Agama Bagian Sosial Masyarakat Setda Kota Palembang Alhidir di ruang kerjanya, Senin (16/1).
Masjid-masjid yang menerima bantuan jumlahnya juga tak bertambah, tetap 224 masjid, dengan masing-masing kecamatan ada 14 masjid yang dipilih untuk mendapat bantuan.
“Camat mengusulkan masjid yang akan menerima bantuan,” ujar Alhidir pula.
Ia menyebut pemberian bantuan akan disesuaikan. Walikota memberikan bantuan dikisaran Rp 10-20 juta, dan Wakil Walikota sekitar Rp 7,5-10 juta.
Diakui Alhidir, bantuan untuk 224 masjid ini memang masih belum bisa mengcover jumlah masjid yang ada di Palembang.
“Palembang saat ini sudah ada sekitar 784 masjid. Karena itu, setiap tahunnya harus kita periksa. Yang kita prioritaskan yang belum pernah mendapat bantuan,” ujar dia.
Mengenai gerakan seribu satu masjid, tambah Alhidir, saat ini terus berlanjut. Setiap tahunnya selalu ada masjid yang dibangun.
“Tahun 2011 lalu ada 782 masjid, awal tahun ini sudah ada dua masjid, jadi total ada 784 masjid. Gerakan seribu satu masjid ini akan terus dilanjutkan. Khususnya untuk daerah pinggiran kota yang belum memadai fasilitas ibadahnya,” kata Alhidir.(win)
Dewan Dukung Inofasi SMK
Palembang, SN
Melihat gencarnya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam berkreasi dan berinofasi merakit dan menciptakan produk siap pakai membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) memberikan dukungan penuh.
Dikatakan Angota DPR Komisi IV Ir H Suardi, DPR sangat mendukung apa yang dilakukan oleh siswa SMK yang bisa dan mulai memproduksi barang-barang yang bersifat ekonomis "kita sangat mendukung penuh apa yang dilakukan siswa SMK, dan itu sangat baik untuk para siswa sendiri," ujarnya saat ditemui di ruangannya Selasa (17/01).
Suardi menagatakan, Dewan memang tidak memiliki anggaran khusus untuk perakitan yang dilakukan siswa. " Kita tidak memiliki dana khususu karena kita sifatnya hanya mengawasi, melegeslasi dan menyetujui, namun kalau memang dari dinas menanggarkan dan kita nilai memang layak kita akan mendukung penuh, karena tekhnisnya semua ada di dinas, "ujar Suardi.
Selain itu Suardi menambakan, seandainya memang SMK tesebut sudah memiliki setandar produk yang telah diakui, dewan lebih sangat mendukung karena nantinya bisa terus diproduksi dan bisa mengahasilkan karena bersifat ekonomis," kalau memang telah memiliki standar produk kita pasti sangat mendukung, "tegasnya.
Menanggapi soal lata atau ikut-ikutan sisaw SMK dari daerah lain Suardi mengatakan, bisa jadi itu suatu awal yang baik walaupun biasanya yang namanya ikut-ikutan itu tidak akan bertahan lama," kalau ikut-ikutan memang tidak akan bertahan lama namun ini bisa menjadi motifasi untuk siswa lainnya,"terangnya.
Melihat siswa SMK dari daerah lain yang telah dulu bisa merakit mobil Suardi mengatakan, itu semua dikarenakan dalam kurikulum mereka sudah ada dan tinggal pengaplikasiannya, "mereka memang telah ada kurukulumnya dan kita belum memiliki, kalau soal merakit memang setiap siswa telah bisa dan telah belajar hal tersebut, "tegasnya.
Dalam perkembangannya kreatifitas siswa SMK sekarang ini bisa dibilang sangat maju, dimana untuk Kota Palembang sendiri siswa SMK telah bisa merakit laptop dan sepeda motor walaupun masih harus di sempurnakan lagi.(win)
Melihat gencarnya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam berkreasi dan berinofasi merakit dan menciptakan produk siap pakai membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) memberikan dukungan penuh.
Dikatakan Angota DPR Komisi IV Ir H Suardi, DPR sangat mendukung apa yang dilakukan oleh siswa SMK yang bisa dan mulai memproduksi barang-barang yang bersifat ekonomis "kita sangat mendukung penuh apa yang dilakukan siswa SMK, dan itu sangat baik untuk para siswa sendiri," ujarnya saat ditemui di ruangannya Selasa (17/01).
Suardi menagatakan, Dewan memang tidak memiliki anggaran khusus untuk perakitan yang dilakukan siswa. " Kita tidak memiliki dana khususu karena kita sifatnya hanya mengawasi, melegeslasi dan menyetujui, namun kalau memang dari dinas menanggarkan dan kita nilai memang layak kita akan mendukung penuh, karena tekhnisnya semua ada di dinas, "ujar Suardi.
Selain itu Suardi menambakan, seandainya memang SMK tesebut sudah memiliki setandar produk yang telah diakui, dewan lebih sangat mendukung karena nantinya bisa terus diproduksi dan bisa mengahasilkan karena bersifat ekonomis," kalau memang telah memiliki standar produk kita pasti sangat mendukung, "tegasnya.
Menanggapi soal lata atau ikut-ikutan sisaw SMK dari daerah lain Suardi mengatakan, bisa jadi itu suatu awal yang baik walaupun biasanya yang namanya ikut-ikutan itu tidak akan bertahan lama," kalau ikut-ikutan memang tidak akan bertahan lama namun ini bisa menjadi motifasi untuk siswa lainnya,"terangnya.
Melihat siswa SMK dari daerah lain yang telah dulu bisa merakit mobil Suardi mengatakan, itu semua dikarenakan dalam kurikulum mereka sudah ada dan tinggal pengaplikasiannya, "mereka memang telah ada kurukulumnya dan kita belum memiliki, kalau soal merakit memang setiap siswa telah bisa dan telah belajar hal tersebut, "tegasnya.
Dalam perkembangannya kreatifitas siswa SMK sekarang ini bisa dibilang sangat maju, dimana untuk Kota Palembang sendiri siswa SMK telah bisa merakit laptop dan sepeda motor walaupun masih harus di sempurnakan lagi.(win)
TKI Sumsel Lirik Hongkong
Palembang, SN
Jika selama ini Malaysia jadi tujuan favorit tenaga kerja asal Sumatera Selatan, kini mereka mulai melirik Hong Kong sebagai tempat mencari nafkah sebagai penata laksana rumah tangga.
Berdasarkan catatan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang, jumlah TKI yang berangkat ke Hong Kong terus meningkat. Tahun 2010 hanya 15 TKI, kini jumlahnya melonjak jadi 82 orang.
Faktor gaji diyakini jadi alasan utama para TKI Sumsel memilih Hong Kong. “Gajinya jauh lebih besar, bisa tiga kali lipat lebih dari Malaysia. Makanya banyak yang beralih ke Hong Kong walaupun lokasinya lebih jauh,” kata Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan BP3TKI Palembang, Ahmad Salaby, Senin (16/1).
Dalam sebulan, ujar Salaby, TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Hong Kong bisa mengantongi Rp gaji 4,5 juta. “Di Malaysia hanya Rp 1,7-1,8 juta per bulan.”
Moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia dan Arab Saudi oleh pemerintah sejak tahun kemarin, disebutkan Salaby juga jadi pemicu TKI asal Sumsel melirik Hong Kong.
“Ada pula yang ke Singapura dan Taiwan,” ujarnya, seraya menambahkan provinsi tetangga Sumsel, misalnya Lampung, juga mulai memberangkatkan TKInya sejak 2011 lalu.
Secara keseluruhan, hingga akhir tahun 2011, total TKI asal Sumsel yang diberangkatkan melalui BP3TKI menurun tajam. Tercatat hanya 1.090 TKI saja yang diberangkatkan, yakni 716 ke Malaysia, 149 ke Singapore, 82 ke hongkong, 44 ke Taiwan dan sisanya ke Qatar. Pada 2010, pengiriman TKI sebanyak 1.831 orang.
Kendati ada perbedaan kultur dan bahasa antara Indonesia dan Hong Kong, Salaby mengatakan itu tidak jadi persoalan. Sebab, sebelum diberangkatkan, TKI ini terlebih dulu diberikan pembekalan. Sehingga mereka benar-benar siap bekerja, berkomunikasi, dan menggunakan berbagai peralatan elektronik pendukung.
Sebelumnya, Kepala BP3TKI Palembang, Sri Haryanti mengatakan minat masyarakat Sumsel menjadi TKI masih sangat tinggi. Terutama mereka yang berasal dari Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin.
“Banyak juga TKI yang sukses, Ini mememotivasi warga lainnya di Sumsel untuk jadi TKI di luar negeri,” ujar Sri.(win)
Jika selama ini Malaysia jadi tujuan favorit tenaga kerja asal Sumatera Selatan, kini mereka mulai melirik Hong Kong sebagai tempat mencari nafkah sebagai penata laksana rumah tangga.
Berdasarkan catatan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang, jumlah TKI yang berangkat ke Hong Kong terus meningkat. Tahun 2010 hanya 15 TKI, kini jumlahnya melonjak jadi 82 orang.
Faktor gaji diyakini jadi alasan utama para TKI Sumsel memilih Hong Kong. “Gajinya jauh lebih besar, bisa tiga kali lipat lebih dari Malaysia. Makanya banyak yang beralih ke Hong Kong walaupun lokasinya lebih jauh,” kata Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan BP3TKI Palembang, Ahmad Salaby, Senin (16/1).
Dalam sebulan, ujar Salaby, TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Hong Kong bisa mengantongi Rp gaji 4,5 juta. “Di Malaysia hanya Rp 1,7-1,8 juta per bulan.”
Moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia dan Arab Saudi oleh pemerintah sejak tahun kemarin, disebutkan Salaby juga jadi pemicu TKI asal Sumsel melirik Hong Kong.
“Ada pula yang ke Singapura dan Taiwan,” ujarnya, seraya menambahkan provinsi tetangga Sumsel, misalnya Lampung, juga mulai memberangkatkan TKInya sejak 2011 lalu.
Secara keseluruhan, hingga akhir tahun 2011, total TKI asal Sumsel yang diberangkatkan melalui BP3TKI menurun tajam. Tercatat hanya 1.090 TKI saja yang diberangkatkan, yakni 716 ke Malaysia, 149 ke Singapore, 82 ke hongkong, 44 ke Taiwan dan sisanya ke Qatar. Pada 2010, pengiriman TKI sebanyak 1.831 orang.
Kendati ada perbedaan kultur dan bahasa antara Indonesia dan Hong Kong, Salaby mengatakan itu tidak jadi persoalan. Sebab, sebelum diberangkatkan, TKI ini terlebih dulu diberikan pembekalan. Sehingga mereka benar-benar siap bekerja, berkomunikasi, dan menggunakan berbagai peralatan elektronik pendukung.
Sebelumnya, Kepala BP3TKI Palembang, Sri Haryanti mengatakan minat masyarakat Sumsel menjadi TKI masih sangat tinggi. Terutama mereka yang berasal dari Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin.
“Banyak juga TKI yang sukses, Ini mememotivasi warga lainnya di Sumsel untuk jadi TKI di luar negeri,” ujar Sri.(win)
Pelantikan PNS formasi 2009, HBA Tes Panca Prasetya Korpri
* CPNS Banyak Tidak Hafal
Empat Lawang, SN
Ada yang menarik dalam pengambilan sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 Kabupaten Empat Lawang Selasa (17/1), Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM secara spontan menguji kemampuan CPNS, terutama hapalan panca prasetya korpri.
Ternyata setelah dipanggil ke depan banyak CPNS yang tidak hafal, sehingga harus mundur dan diberikan waktu 10 menit untuk menghapal, menariknya lagi masi ada CPNS yang terbatah-batah dan kembali lupa hafalannya.
Suasana menjadi tegang karena tidak hanya Panca Prasetya yang dites namun Pancasila,lagu indonesia raya bahkan visi misi serta grand Strategi Empat Lawang Emas juga di tes, nama yang dipanggil pun di acak mulai dari peserta yang datang terlambat sampai nama yang di pilih undangan yang hadir.
Suasana kembali tegang saat mantan Ketua DPRD Lahat mengancam akan menunda pengangkatan CPNS yang tidak hafal. Namun tidak lama kemudian suasan menjadi ramai karena ketidak hapalan peserta menjadi gelak tawa undangan, terutama salah pengucapan pancasila yang singkat itu. "Saya hanya ingin membina mental dan melihat langsung hasil Prajabatan selama ini, ternyata masih banyak yang tidak hafal," kata HBA, kemarin.
Selaku Abdi Negara kata HBA PNS seharus memahami Panca Prasetya Korpri, menjalankannya dengan sesungguh hati. Bukan membocorkan rahasia negara yang patut dirahasiakan. Apalagi sampai memberikan copy dokumen ke pihak yang tidak bertanggung jawab karena mengharap imbalan yang tidak seberapa. "Saya harap PNS Empat Lawang yang baik, disiplin, rajin dan bertanggung jawab,serta dapat menjaga nama baik kabupaten Empat Lawang," katanya.
Selanjutnya dalam kesempatan ini HBA menyampaikan Kecerdasan dan kemampuan PNS juga menjadi tanggung jawab kepala SKPD yang juga turut mengawasi dan membina PNS yang dilingkungannya, jangan sebaliknya malah melindungi PNS yang bobrok, misalnya tidak melaporkan PNS yang bandel. "Jika ini terjadi kepala SKPD yang akan saya sanksi, terlebih dalam penerapan dan pengawasan enam hari kerja," ujar HBA.
Semenatara itu pada pengucapan sumpah mendapat pengawalan ketat, tidak hanya pegawai BKD yang mengawasi namun beberapa anggota sat pol pp dipimpin kasat pol pp turun memperhatikan peserta.
Hal ini dilakukan agar 480 CPNS yang diambil sumpah mengucapkan sumpah.sisi lain Pada kesempatan ini juga HBA mengucapkan selamat kepada 480 CPNS yang diambil sumpah, berharap menjadi PNS yang baik dan dibanggakan bangsa dan Negara. (eko)
Empat Lawang, SN
Ada yang menarik dalam pengambilan sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 Kabupaten Empat Lawang Selasa (17/1), Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM secara spontan menguji kemampuan CPNS, terutama hapalan panca prasetya korpri.
Ternyata setelah dipanggil ke depan banyak CPNS yang tidak hafal, sehingga harus mundur dan diberikan waktu 10 menit untuk menghapal, menariknya lagi masi ada CPNS yang terbatah-batah dan kembali lupa hafalannya.
Suasana menjadi tegang karena tidak hanya Panca Prasetya yang dites namun Pancasila,lagu indonesia raya bahkan visi misi serta grand Strategi Empat Lawang Emas juga di tes, nama yang dipanggil pun di acak mulai dari peserta yang datang terlambat sampai nama yang di pilih undangan yang hadir.
Suasana kembali tegang saat mantan Ketua DPRD Lahat mengancam akan menunda pengangkatan CPNS yang tidak hafal. Namun tidak lama kemudian suasan menjadi ramai karena ketidak hapalan peserta menjadi gelak tawa undangan, terutama salah pengucapan pancasila yang singkat itu. "Saya hanya ingin membina mental dan melihat langsung hasil Prajabatan selama ini, ternyata masih banyak yang tidak hafal," kata HBA, kemarin.
Selaku Abdi Negara kata HBA PNS seharus memahami Panca Prasetya Korpri, menjalankannya dengan sesungguh hati. Bukan membocorkan rahasia negara yang patut dirahasiakan. Apalagi sampai memberikan copy dokumen ke pihak yang tidak bertanggung jawab karena mengharap imbalan yang tidak seberapa. "Saya harap PNS Empat Lawang yang baik, disiplin, rajin dan bertanggung jawab,serta dapat menjaga nama baik kabupaten Empat Lawang," katanya.
Selanjutnya dalam kesempatan ini HBA menyampaikan Kecerdasan dan kemampuan PNS juga menjadi tanggung jawab kepala SKPD yang juga turut mengawasi dan membina PNS yang dilingkungannya, jangan sebaliknya malah melindungi PNS yang bobrok, misalnya tidak melaporkan PNS yang bandel. "Jika ini terjadi kepala SKPD yang akan saya sanksi, terlebih dalam penerapan dan pengawasan enam hari kerja," ujar HBA.
Semenatara itu pada pengucapan sumpah mendapat pengawalan ketat, tidak hanya pegawai BKD yang mengawasi namun beberapa anggota sat pol pp dipimpin kasat pol pp turun memperhatikan peserta.
Hal ini dilakukan agar 480 CPNS yang diambil sumpah mengucapkan sumpah.sisi lain Pada kesempatan ini juga HBA mengucapkan selamat kepada 480 CPNS yang diambil sumpah, berharap menjadi PNS yang baik dan dibanggakan bangsa dan Negara. (eko)
Pemimpin Umat Budha Sumbagsel Wafat
Palembang, SN
Pemimpin umat Budha wilayah II Sumbagsel, Bante (Biksu) Vajra Giri Mahastavirya pada Senin (16/1) wafat dalam usia 82 tahun.
Wafatnya Sangha Agung Indonesia wilayah II ini cukup membuat umat Budha khususnya yang berada di Sumbagsel merasa kehilangan karena almarhum dikenal dekat dengan semua kalangan.
Tokoh umat Budha Sumsel, Johan Ong menjelaskan, rencananya almarhum dikremasi Rabu (18/1) pukul 13.00 WIB dengan dihadiri 55 biksu dari seluruh Indonesia serta umat Budha di Sumbagsel.
"Selama hidup Bante Vajra Giri Mahastavirya dikenal dengan siapapun. Dia juga dikenal enerjik meski sudah berusia lanjut. Sosok almarhum semasa hidup mampu menginspirasi kami semua," terang Johan Ong. (rhd)
Pemimpin umat Budha wilayah II Sumbagsel, Bante (Biksu) Vajra Giri Mahastavirya pada Senin (16/1) wafat dalam usia 82 tahun.
Wafatnya Sangha Agung Indonesia wilayah II ini cukup membuat umat Budha khususnya yang berada di Sumbagsel merasa kehilangan karena almarhum dikenal dekat dengan semua kalangan.
Tokoh umat Budha Sumsel, Johan Ong menjelaskan, rencananya almarhum dikremasi Rabu (18/1) pukul 13.00 WIB dengan dihadiri 55 biksu dari seluruh Indonesia serta umat Budha di Sumbagsel.
"Selama hidup Bante Vajra Giri Mahastavirya dikenal dengan siapapun. Dia juga dikenal enerjik meski sudah berusia lanjut. Sosok almarhum semasa hidup mampu menginspirasi kami semua," terang Johan Ong. (rhd)
Dua Mayat Ditemukan Penuh Luka Bacokan
Inderalaya, SN
Warga Desa Arisan Deras Kecamatan Rantau Panjang di hebohkan atas penemuan 2 mayat laki-laki dengan keadaan tubuh yang bersimbah darah pada Selasa (17/1).
Tubuh mayat yang penuh dengan luka tusukan tersebut ditemukan tergeletak di pinggir jalan desa arisan deras. Kedua mayat tersebut ditemukan saksi pedagang ayam masing-masing Birin (22) dan Edi (26), keduanya warga Kelurahan Tanjung Raja dan saksi jalili (50), warga kelurahan Tajung raja selatan sekitar pukul 00.45 WIB.
Sedangkan motif pembunuhan belum jelas, dikarenakan Kepolisian Tanjung Raja masih mencari bukti-bukti terkait pembunuhan tersebut. Yang terlihat oleh saksi pertamakali adalah kaki mayat yang timbul diantara rerumputan sedangkan tubuh korban tertutup semak belukar.
Korban yang identitasnya diketahui bernama, Puad (50) warga Desa Pematang Kroya Kecamatan Eantau Panjang dan diketahui meninggalkan seorang istri yang tengah hamil 8 bulan. Korban meninggal dengan kondisi mengenaskan.
Selain itu korban juga mengalami luka robek di perut sepanjang 15 cm, sedangkan korban Sangkut (30) yang tak lain adalah keponakan puad sendiri, mengalami luka tusuk di kepala.
Kedua mayat tersebut langsung dilarikan ke puskesmas tanjung raja untuk divisum setelah itu kedua koban langsung dikebumikan keluarga.
Kapolsek Tanjung Raja AKP Edi Siregar saat dimintai keterangan menjelaskan, saat petugas mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kedua korban sudah dalam keadaan meninggal dengan luka di sekujur tubuh.
“Untuk saat ini belum ada laporan dari pihak keluarga,diduga kuat kedua korban ini dibunuh,tapi saya optimis pembunuhan ini secepatnya akan kami bongkar dan pelaku pembunuhan masih terus kami selidiki” tuturnya. (man)
Warga Desa Arisan Deras Kecamatan Rantau Panjang di hebohkan atas penemuan 2 mayat laki-laki dengan keadaan tubuh yang bersimbah darah pada Selasa (17/1).
Tubuh mayat yang penuh dengan luka tusukan tersebut ditemukan tergeletak di pinggir jalan desa arisan deras. Kedua mayat tersebut ditemukan saksi pedagang ayam masing-masing Birin (22) dan Edi (26), keduanya warga Kelurahan Tanjung Raja dan saksi jalili (50), warga kelurahan Tajung raja selatan sekitar pukul 00.45 WIB.
Sedangkan motif pembunuhan belum jelas, dikarenakan Kepolisian Tanjung Raja masih mencari bukti-bukti terkait pembunuhan tersebut. Yang terlihat oleh saksi pertamakali adalah kaki mayat yang timbul diantara rerumputan sedangkan tubuh korban tertutup semak belukar.
Korban yang identitasnya diketahui bernama, Puad (50) warga Desa Pematang Kroya Kecamatan Eantau Panjang dan diketahui meninggalkan seorang istri yang tengah hamil 8 bulan. Korban meninggal dengan kondisi mengenaskan.
Selain itu korban juga mengalami luka robek di perut sepanjang 15 cm, sedangkan korban Sangkut (30) yang tak lain adalah keponakan puad sendiri, mengalami luka tusuk di kepala.
Kedua mayat tersebut langsung dilarikan ke puskesmas tanjung raja untuk divisum setelah itu kedua koban langsung dikebumikan keluarga.
Kapolsek Tanjung Raja AKP Edi Siregar saat dimintai keterangan menjelaskan, saat petugas mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kedua korban sudah dalam keadaan meninggal dengan luka di sekujur tubuh.
“Untuk saat ini belum ada laporan dari pihak keluarga,diduga kuat kedua korban ini dibunuh,tapi saya optimis pembunuhan ini secepatnya akan kami bongkar dan pelaku pembunuhan masih terus kami selidiki” tuturnya. (man)
Kepergok Curi Motor, ABG Diamankan
Muara Enim, SN
Nasib sial dialami, Taufik bin Umroni (17), anak baru gede (ABG) yang tinggal Dusun III Desa Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim, belum sempat menikmati hasil curian sepeda motor, tersangka keburu ditangkap pemiliknya, honorer PBK, Ferdinan Bin Nazarudin warga Dusu I Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim.
Kejadiannya, Selasa (17/1) sekitar pukul 15.30 WIB, ketika korban bersama istrinya sedang asik nonton acara TV di ruang tamu rumahnya. Lalu, korban mendengar suara gaduh dari teras, karena curiga, korban mengintip dibalik tirai jendela.
Terkejutnya lagi, ada dua tersangka yang mencoba mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BG 2046 OF miliknya. Hanya saja, keduanya berbagi tugas, ada yang menjadi eksekutor, dan tersangka satunya lagi menunggu diatas motor di pinggir jalan.
Namun, tersangka tak berhasil membawa kabur, lantaran cakram motor tergembok. Dalam hitungan detik saja, korban keluar langsung menyergap tersangka. Kendati, tersangka sempat kabur, namun berhasil ditangkap korban tak jauh dari halaman rumah. Tak ayal, korban yang kesal dengan ulah tersangka diduga melampiaskannya dengan memberikan bogem mentah.
Bahkan warga sekitar yang mengetahui hal tersbut berusaha untuk
menghakiminya, namun beruntung ada petugas Polsek Gunung Megang yang ketika itu sedang berpatroli. Kemudian, mengamankan pelaku ke Polsek Gunung Megang untuk diperoses lebih lanjut.
Sementara tersangka lainnya, pada saat kejadian telah menunggu di pingir jalan, langsung tancap gas dengan sepeda motornya, karena rekannya telah berhasil ditangkap pemiliknya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi didampingi Kapolsek AKP Ahmad Jais, Selasa (17/1) membenarkan telah mengamankan tersangka di Polsek Gunung Megang. Pihaknya, kini masih melakukan pemeriksaan terjadap tersangka curanmor tersebut.
Mengenai pelaku lainnya yang berhasil kabur kata Tri, masih dalam pengejaran anggota. Tentunya, dengan tertangkapnya tersangka curanmor ini, menjadi jalan guna mengungkap kasus curanmor lainnya yang diduga melibatkan tersangka. Mengingat, pihaknya telah menerima banyak laporan terkait pencurian kendaraan bermotor. (yud)
Nasib sial dialami, Taufik bin Umroni (17), anak baru gede (ABG) yang tinggal Dusun III Desa Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim, belum sempat menikmati hasil curian sepeda motor, tersangka keburu ditangkap pemiliknya, honorer PBK, Ferdinan Bin Nazarudin warga Dusu I Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim.
Kejadiannya, Selasa (17/1) sekitar pukul 15.30 WIB, ketika korban bersama istrinya sedang asik nonton acara TV di ruang tamu rumahnya. Lalu, korban mendengar suara gaduh dari teras, karena curiga, korban mengintip dibalik tirai jendela.
Terkejutnya lagi, ada dua tersangka yang mencoba mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BG 2046 OF miliknya. Hanya saja, keduanya berbagi tugas, ada yang menjadi eksekutor, dan tersangka satunya lagi menunggu diatas motor di pinggir jalan.
Namun, tersangka tak berhasil membawa kabur, lantaran cakram motor tergembok. Dalam hitungan detik saja, korban keluar langsung menyergap tersangka. Kendati, tersangka sempat kabur, namun berhasil ditangkap korban tak jauh dari halaman rumah. Tak ayal, korban yang kesal dengan ulah tersangka diduga melampiaskannya dengan memberikan bogem mentah.
Bahkan warga sekitar yang mengetahui hal tersbut berusaha untuk
menghakiminya, namun beruntung ada petugas Polsek Gunung Megang yang ketika itu sedang berpatroli. Kemudian, mengamankan pelaku ke Polsek Gunung Megang untuk diperoses lebih lanjut.
Sementara tersangka lainnya, pada saat kejadian telah menunggu di pingir jalan, langsung tancap gas dengan sepeda motornya, karena rekannya telah berhasil ditangkap pemiliknya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi didampingi Kapolsek AKP Ahmad Jais, Selasa (17/1) membenarkan telah mengamankan tersangka di Polsek Gunung Megang. Pihaknya, kini masih melakukan pemeriksaan terjadap tersangka curanmor tersebut.
Mengenai pelaku lainnya yang berhasil kabur kata Tri, masih dalam pengejaran anggota. Tentunya, dengan tertangkapnya tersangka curanmor ini, menjadi jalan guna mengungkap kasus curanmor lainnya yang diduga melibatkan tersangka. Mengingat, pihaknya telah menerima banyak laporan terkait pencurian kendaraan bermotor. (yud)
14 Calon Wako Pagaralam Mulai Sosialisasi
Pagaralam, SN
Pergantian Walikota Pagaralam, hanya tinggal satu tahun lagi 2013, namun calon kepala daerah yang akan bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu tersebut sudah mulai bermunculan, dan bersosialisasi.
Sedikitnya ada 14 nama yang muncul meramaikan bursa calon Walikota Pagaralam seperti Suharindi, Spd MM (anggota DPRD Sumsel), Alpian SH (anggota DPRD Kota Pagaralam), Dwikora Sasatra Negara, SH (anggota DPRD Kota Pagaralam), Ida Fitriati M Kes (wakil walikota Pagaralam), Budiarto Marsul (anggota DPRD Sumsel), Mukti Sulaiman, (Asisten Pemerintahan Pemprov Sumsel), Yulizar Dinoto (Kepala BPBD Sumsel) dan Aruji Kartawinata (anggota DPRD Sumsel).
Kemudian, Suzana Septiana (kepala Dinas Koperasi Lubuk Linggau), Sofyan Djamal (wakil Bupati Empatlawang), Muchtar (kepala Dinas), Kusaimi Yatip (asisten II Pemkot Pagaralam), Haryanto (Kepala Dinas PPKA), Ruslan Abdul Gani, SE (Ketua DPRD Kota Pagaralam).
"Kita serahkan pencalonan sebagai Walikota Pagaralam kepada Partai Amanat Nasional (PAN). Saya selalu menjalankan komunikasi dengan partai," kata Suharindi.
Lanjutnya, dukungan masyarakat terhadap dirinya untuk pencalonan wali kota itu sudah banyak sampai sekarang ini.
"Partai tentunya mengutamakan kader yang layak untuk dicalonkan, dan berdasarkan kondisi dukungan di masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, kalau pasangannya sendiri, itu nanti dipikirkan dan tentunya disesuaikan dengan bagaimana hasil survei.
"Kalau mengenai sejumlah nama sebagai anggota dewan yang telah menyatakan siap untuk maju pada pemilihan kepala daerah di Kota Pagaralam, ia menyatakan, wajar dan itu boleh saja sebagai warga negara," ungkapnya.
Senada diungkapkan, Alpian, semua kandidat mempunyai kans pada pemilihan Walikota Pagaralam, namun tergantung dukungan baik dari partai dan masyarakat.
"Namun kita berharap siapapun yang menjadi walikota harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pengelolaan potensi alam dan kebutuhan masyarakat paling mendasar," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, Ida Fitriati mengatakan, jika dipercaya masyarakat ia akan maju menjadi calon Walikota Pagaralam pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2013 mendatang.
"Kita perlu melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintaha saat ini, terutama dalam menggali semua potensi wisata alam dan peninggalan sejarah yang sudah banyak mengundang decak kagum dunia internasional," ungkapnya.
Pagaralam sudah banyak kemajuan dan perlu dilakukan pembangunan secara kesinambungan seperti program pembangunan bidang wisata dan ekonomi kerakyatan.
"Saya ingin mengabdikan diri untuk kemajuan Kota Pagaralam, jika dipercaya menjadi Walikota Pagaralam," ungkapnya. (asn)
Pergantian Walikota Pagaralam, hanya tinggal satu tahun lagi 2013, namun calon kepala daerah yang akan bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu tersebut sudah mulai bermunculan, dan bersosialisasi.
Sedikitnya ada 14 nama yang muncul meramaikan bursa calon Walikota Pagaralam seperti Suharindi, Spd MM (anggota DPRD Sumsel), Alpian SH (anggota DPRD Kota Pagaralam), Dwikora Sasatra Negara, SH (anggota DPRD Kota Pagaralam), Ida Fitriati M Kes (wakil walikota Pagaralam), Budiarto Marsul (anggota DPRD Sumsel), Mukti Sulaiman, (Asisten Pemerintahan Pemprov Sumsel), Yulizar Dinoto (Kepala BPBD Sumsel) dan Aruji Kartawinata (anggota DPRD Sumsel).
Kemudian, Suzana Septiana (kepala Dinas Koperasi Lubuk Linggau), Sofyan Djamal (wakil Bupati Empatlawang), Muchtar (kepala Dinas), Kusaimi Yatip (asisten II Pemkot Pagaralam), Haryanto (Kepala Dinas PPKA), Ruslan Abdul Gani, SE (Ketua DPRD Kota Pagaralam).
"Kita serahkan pencalonan sebagai Walikota Pagaralam kepada Partai Amanat Nasional (PAN). Saya selalu menjalankan komunikasi dengan partai," kata Suharindi.
Lanjutnya, dukungan masyarakat terhadap dirinya untuk pencalonan wali kota itu sudah banyak sampai sekarang ini.
"Partai tentunya mengutamakan kader yang layak untuk dicalonkan, dan berdasarkan kondisi dukungan di masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, kalau pasangannya sendiri, itu nanti dipikirkan dan tentunya disesuaikan dengan bagaimana hasil survei.
"Kalau mengenai sejumlah nama sebagai anggota dewan yang telah menyatakan siap untuk maju pada pemilihan kepala daerah di Kota Pagaralam, ia menyatakan, wajar dan itu boleh saja sebagai warga negara," ungkapnya.
Senada diungkapkan, Alpian, semua kandidat mempunyai kans pada pemilihan Walikota Pagaralam, namun tergantung dukungan baik dari partai dan masyarakat.
"Namun kita berharap siapapun yang menjadi walikota harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pengelolaan potensi alam dan kebutuhan masyarakat paling mendasar," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, Ida Fitriati mengatakan, jika dipercaya masyarakat ia akan maju menjadi calon Walikota Pagaralam pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2013 mendatang.
"Kita perlu melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintaha saat ini, terutama dalam menggali semua potensi wisata alam dan peninggalan sejarah yang sudah banyak mengundang decak kagum dunia internasional," ungkapnya.
Pagaralam sudah banyak kemajuan dan perlu dilakukan pembangunan secara kesinambungan seperti program pembangunan bidang wisata dan ekonomi kerakyatan.
"Saya ingin mengabdikan diri untuk kemajuan Kota Pagaralam, jika dipercaya menjadi Walikota Pagaralam," ungkapnya. (asn)
Kontraktor Lokal Ngeluh Proyek Diborong Oknum Oknum
Baturaja, SN
Kontraktor lokal yang tergabung pada asosiasi BPC Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesi (Gapensi) dan Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional (Gapeksindo) Kabupaten OKU mengeluhkan permainan oknum Dewan, oknum PNS, oknum TNI dan oknum Polri yang sering terlibat langsung dalam pengerjaan proyek APBD hingga mengakibatkan kiprah asosiasi menjadi berkurang dan rezeki mereka di rampas .
Keterlibatan oknum ini terungkap, Selasa (17/1) dalam rapat bersama dengan antara anggota dan pengurus asosiasi Gapensi bersama Gapeksindo Kabupaten OKU sebagai upaya persiapan para penyedia jasa menghadapi lelang tender proyek APBD OKU tahun 2012.
Rapat pengurus bersama anggota kedua asosiasi kontraktor ini juga mengungkap sering berbelitnya adminitrasi yang disyaratkan panitia lelang hingga banyak anggotanya terpaksa gigit jari karena tidak bisa lagi melakukan daftar ulang.
“Harapan kami kedepan itu jika administrasinya bisa dipermudah kenapa harus dipersulit, dan kepada Pemerintah Daerah tolonglah ada prioritas terlebih dahulu untuk kita pengusaha lokal yang benar-benar profesinya, bukan proyek itu diberikan kepada oknum yang semata mencari untung," harap Ketua Gapensi OKU, Fuad Efendi.
Dalam rapat bersama ini terungkap pula jika lelang tender yang terjadi di Kabupaten OKU terahir ini sudah terjadi pelanggaran berdasarkan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang secara jelas dan gamblang melarang PNS, Angota DPRD, TNI dan Polri ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Kalau selama ini banyak oknum yang melibatkan diri dalam proses pelalangan proyek APBD yang lalu biarlah berlalu, tapi kedepan para oknum ini tidak usah lagi “bermain” kami semua tau siapa dan bagaimana cara mereka, hargailah profesi kami yang cuma ingin mencari sesuap nasi tanpa ada penghasilan dari gaji seperti mereka, mari kita dukung program pemerintah ini secara nyata dan berkesinambungan, bertindak Fair dan transparan ini harapan semua anggota tanpa bermaksud menyudutkan siapa dan siapa," terang Fuad. (had)
Kontraktor lokal yang tergabung pada asosiasi BPC Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesi (Gapensi) dan Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional (Gapeksindo) Kabupaten OKU mengeluhkan permainan oknum Dewan, oknum PNS, oknum TNI dan oknum Polri yang sering terlibat langsung dalam pengerjaan proyek APBD hingga mengakibatkan kiprah asosiasi menjadi berkurang dan rezeki mereka di rampas .
Keterlibatan oknum ini terungkap, Selasa (17/1) dalam rapat bersama dengan antara anggota dan pengurus asosiasi Gapensi bersama Gapeksindo Kabupaten OKU sebagai upaya persiapan para penyedia jasa menghadapi lelang tender proyek APBD OKU tahun 2012.
Rapat pengurus bersama anggota kedua asosiasi kontraktor ini juga mengungkap sering berbelitnya adminitrasi yang disyaratkan panitia lelang hingga banyak anggotanya terpaksa gigit jari karena tidak bisa lagi melakukan daftar ulang.
“Harapan kami kedepan itu jika administrasinya bisa dipermudah kenapa harus dipersulit, dan kepada Pemerintah Daerah tolonglah ada prioritas terlebih dahulu untuk kita pengusaha lokal yang benar-benar profesinya, bukan proyek itu diberikan kepada oknum yang semata mencari untung," harap Ketua Gapensi OKU, Fuad Efendi.
Dalam rapat bersama ini terungkap pula jika lelang tender yang terjadi di Kabupaten OKU terahir ini sudah terjadi pelanggaran berdasarkan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang secara jelas dan gamblang melarang PNS, Angota DPRD, TNI dan Polri ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Kalau selama ini banyak oknum yang melibatkan diri dalam proses pelalangan proyek APBD yang lalu biarlah berlalu, tapi kedepan para oknum ini tidak usah lagi “bermain” kami semua tau siapa dan bagaimana cara mereka, hargailah profesi kami yang cuma ingin mencari sesuap nasi tanpa ada penghasilan dari gaji seperti mereka, mari kita dukung program pemerintah ini secara nyata dan berkesinambungan, bertindak Fair dan transparan ini harapan semua anggota tanpa bermaksud menyudutkan siapa dan siapa," terang Fuad. (had)
Pasar Prabumulih Harus Segera Ditata
Prabumulih, SN
Masyarakat Kota Prabumulih mendesak Pasar Inpres Prabumulih kembali ditata karena sudah sangat semrawut. Amirudin (43) warga Jalan Sudirman, Prabumulih, Selasa (17/1) mengatakan, Pasar Inpres Prabumulih terkesan tidak dikelola dengan baik di mana para pedagang berjualan hampir memakan separuh badan jalan.
Dikatakannya, bila pasar tradisional itu tidak ditata sesegera mungkin dikhawatirkan Kota Prabumulih akan tidak terlihat indah dan sulit mendapat meraih piala Adipura.
“Perbandingannya di pusat pertokoan maupun mal warga berbelanja memperoleh kenyamanan dan pelayanan yang baik. Sementara di pasar tradisional warga mendapati kondisi becek, semrawut dan tidak nyaman,” katanya.
Sementara Herman (26) warga Jalan Arimbi Prabumulih mengakui, arus lalu lintas (lalin) di Kota Prabumulih makin semrawut seiring makin meningkatnya aktivitas pasar dan banyaknya kendaraan melewati Jalan Sudirman Prabumulih.
Kemacetan lalin paling parah terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih mulai dari persimpangan rel kereta api (KA) depan Bank BNI sampai di simpang kantor Walikota Prabumulih.
Ada beberapa titik pada ruas jalan itu dijadikan sopir bus antarkota sebagai terminal bayangan. Bahkan beberapa lokasi dijadikan sopir tempat ngetem antara lain depan Mapolsek Prabumulih Timur, depan Bank BNI, depan Hotel Rolfelia, dan lokasi lainnya.
Pada ruas jalan protokol tersebut, arus lalintas lancar hanya bisa ditemui pada malam hari. Selebihnya kemacetan semakin parah dan laju kendaraan terpaksa merayap.
Kemacetan lain makin parah setelah beberapa titik jalan di seberang Pasar Inpres Prabumulih sudah banyak berlubang.
“Sudah pasti macet kak, sebab semua aktivitas terpusat di sini. Mulai dari pasar, pertokoan, perkantoran, tempat ngetem bus, dan angkutan kota serta parkir yang sering meluber ke jalan,” kata Herman.
Kadishub Prabumulih Kosim Cik Aming mengaku sudah mengingatkan pengelola parkir agar tak melakukan parkir hingga berlapis-lapis.
"Selain itu kita juga berjaga-jaga disejumlah titik kemacetan untuk mengatur lalu lintas di depan pasar inpres," ujarnya. (and)
Masyarakat Kota Prabumulih mendesak Pasar Inpres Prabumulih kembali ditata karena sudah sangat semrawut. Amirudin (43) warga Jalan Sudirman, Prabumulih, Selasa (17/1) mengatakan, Pasar Inpres Prabumulih terkesan tidak dikelola dengan baik di mana para pedagang berjualan hampir memakan separuh badan jalan.
Dikatakannya, bila pasar tradisional itu tidak ditata sesegera mungkin dikhawatirkan Kota Prabumulih akan tidak terlihat indah dan sulit mendapat meraih piala Adipura.
“Perbandingannya di pusat pertokoan maupun mal warga berbelanja memperoleh kenyamanan dan pelayanan yang baik. Sementara di pasar tradisional warga mendapati kondisi becek, semrawut dan tidak nyaman,” katanya.
Sementara Herman (26) warga Jalan Arimbi Prabumulih mengakui, arus lalu lintas (lalin) di Kota Prabumulih makin semrawut seiring makin meningkatnya aktivitas pasar dan banyaknya kendaraan melewati Jalan Sudirman Prabumulih.
Kemacetan lalin paling parah terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih mulai dari persimpangan rel kereta api (KA) depan Bank BNI sampai di simpang kantor Walikota Prabumulih.
Ada beberapa titik pada ruas jalan itu dijadikan sopir bus antarkota sebagai terminal bayangan. Bahkan beberapa lokasi dijadikan sopir tempat ngetem antara lain depan Mapolsek Prabumulih Timur, depan Bank BNI, depan Hotel Rolfelia, dan lokasi lainnya.
Pada ruas jalan protokol tersebut, arus lalintas lancar hanya bisa ditemui pada malam hari. Selebihnya kemacetan semakin parah dan laju kendaraan terpaksa merayap.
Kemacetan lain makin parah setelah beberapa titik jalan di seberang Pasar Inpres Prabumulih sudah banyak berlubang.
“Sudah pasti macet kak, sebab semua aktivitas terpusat di sini. Mulai dari pasar, pertokoan, perkantoran, tempat ngetem bus, dan angkutan kota serta parkir yang sering meluber ke jalan,” kata Herman.
Kadishub Prabumulih Kosim Cik Aming mengaku sudah mengingatkan pengelola parkir agar tak melakukan parkir hingga berlapis-lapis.
"Selain itu kita juga berjaga-jaga disejumlah titik kemacetan untuk mengatur lalu lintas di depan pasar inpres," ujarnya. (and)
Kebun Karet Perbatasan Jadi Rebutan
Prabumulih, SN
Kebun karet yang berada di perbatasan Kabupaten Muara Enim dengan Ogan Ilir (OI) tepatnya di wilayah desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim menjadi rebutan dua keluarga. Akibat perebutan itu kebun dirusak oleh salah satu yang mengaku pemilik tanah.
Menurut Nasroni (39) perusakan batang karet diatas kebun milik orangtuanya Hasanudin bin Anuwar (60) dilakukan dengan sengaja oleh A Rasyid dan rekannya yang berjumlah sekitar 15 orang pada Sabtu (14/1) lalu. Akibatnya batang karet yang sebelumnya berjumlah 360 batang kini tinggal 50 batang.
Dijelaskan Nasroni, orangtuanya sudah melaporkan kejadian itu ke Polsek Gelumbang pada 24 November 2011 lalu dan pihak kepolisian telah melakukan police line.
"Namun di lapangan ternyata para TSK masih melakukan perusakan dan tak menghiraukan peringatan polisi itu," kata Nasroni.
Dijelaskannya, orangtuanya mengusahakan kebun itu pada 1986 lalu dan selama ini tidak ada masalah dari siapapun sehingga dalam waktu tak kurang dari 20 tahun keluarga mereka menyadap karet. Namun pada November lalu kebun mereka ditebang orang suruhan Rasyid, warga Jalan Sei Rambang No 6 Pakjo Palembang.
Ditambahkannya, sebelumnya pada tahun 1987 memang ada sengketa dengan H Syarkowi dan di pengadilan Ogan Komering Ilir, mereka dinyatakan menang oleh pengadilan.
Nasroni juga heran mengapa saat orangtuanya di panggil pihak Polsek dan bertemu dengan Rasyid, polisi meminta agar membagi lahan menjadi dua bagian dari dua hektar.
“Aneh aku ngapo dio minta bagian padahal lahan itu sudah ada surat dari pemerintah setempat termasuk wilayah Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Muara Enim," ujarnya.
Sementara Rasyid justru mengaku kalau lahan itu miliknya dan dia memiliki surat SKT termasuk wilayah Ogan Ilr (OI) bukan Muara Enim .
"Kita siap menghadapi tuntutan yang dilaporkan ke Polsek Gelumbang," katanya.
Dikatakannya, dia pernah menyampaikan masalah ini dengan Bupati Ogan Ilir dan membenarkan kalau lahan yang disengketakan itu termasuk wilayah Kecamatan Indra Laya Utara Kabupaten Ogan Ilir.
Sedangkan Kapolsek Gelumbang, AKP Romi MN SH melalui Kanit Reskrim Iptu Robi Sugara SH membenarkan, ia sudah menerima laporan dari korban Hasanudin terkait adanya perusakan kebun karet tersebut.
"Kita juga sudah memanggil tersangka namun kita mengalami kesulitan lantaran wilayah itu ada dua surat yakni masuk Muara Enim dan masuk Desa Bakung Ogan Ilir," terangnya. (and)
Kebun karet yang berada di perbatasan Kabupaten Muara Enim dengan Ogan Ilir (OI) tepatnya di wilayah desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim menjadi rebutan dua keluarga. Akibat perebutan itu kebun dirusak oleh salah satu yang mengaku pemilik tanah.
Menurut Nasroni (39) perusakan batang karet diatas kebun milik orangtuanya Hasanudin bin Anuwar (60) dilakukan dengan sengaja oleh A Rasyid dan rekannya yang berjumlah sekitar 15 orang pada Sabtu (14/1) lalu. Akibatnya batang karet yang sebelumnya berjumlah 360 batang kini tinggal 50 batang.
Dijelaskan Nasroni, orangtuanya sudah melaporkan kejadian itu ke Polsek Gelumbang pada 24 November 2011 lalu dan pihak kepolisian telah melakukan police line.
"Namun di lapangan ternyata para TSK masih melakukan perusakan dan tak menghiraukan peringatan polisi itu," kata Nasroni.
Dijelaskannya, orangtuanya mengusahakan kebun itu pada 1986 lalu dan selama ini tidak ada masalah dari siapapun sehingga dalam waktu tak kurang dari 20 tahun keluarga mereka menyadap karet. Namun pada November lalu kebun mereka ditebang orang suruhan Rasyid, warga Jalan Sei Rambang No 6 Pakjo Palembang.
Ditambahkannya, sebelumnya pada tahun 1987 memang ada sengketa dengan H Syarkowi dan di pengadilan Ogan Komering Ilir, mereka dinyatakan menang oleh pengadilan.
Nasroni juga heran mengapa saat orangtuanya di panggil pihak Polsek dan bertemu dengan Rasyid, polisi meminta agar membagi lahan menjadi dua bagian dari dua hektar.
“Aneh aku ngapo dio minta bagian padahal lahan itu sudah ada surat dari pemerintah setempat termasuk wilayah Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Muara Enim," ujarnya.
Sementara Rasyid justru mengaku kalau lahan itu miliknya dan dia memiliki surat SKT termasuk wilayah Ogan Ilr (OI) bukan Muara Enim .
"Kita siap menghadapi tuntutan yang dilaporkan ke Polsek Gelumbang," katanya.
Dikatakannya, dia pernah menyampaikan masalah ini dengan Bupati Ogan Ilir dan membenarkan kalau lahan yang disengketakan itu termasuk wilayah Kecamatan Indra Laya Utara Kabupaten Ogan Ilir.
Sedangkan Kapolsek Gelumbang, AKP Romi MN SH melalui Kanit Reskrim Iptu Robi Sugara SH membenarkan, ia sudah menerima laporan dari korban Hasanudin terkait adanya perusakan kebun karet tersebut.
"Kita juga sudah memanggil tersangka namun kita mengalami kesulitan lantaran wilayah itu ada dua surat yakni masuk Muara Enim dan masuk Desa Bakung Ogan Ilir," terangnya. (and)
Rambu Lalin di Kikim Minim
Lahat, SN
Kawasan rawan kecelakan di Jalinsum Kikim dan Jalinsum Pulau Pinang ternyata minim rambu lalu lintas. Padahal kawasan ini memiliki jalak berkelok dan jurang terjal.
Rawannya kawasan itu membuat kecelakaan sering terjadi. Sepanjang tahun 2011 saja sudah banyak terjadi kecelakaan bis, mobil, truk maupun motor yang masuk ke jurang tersebut.
Kapolres Lahat AKBP Benny Subandi SIK melalui Kasatlantas AKP Al Jufri mengatakan, kawasan Kikim memang memiliki jalanan yang terbis dan rawan.
“Apalagi kondisi rambu-rambu yang masih kurang sudah langsung kita laporkan ke instansi terkait. Bahkan secara spontan kita juga membuat plang peringatan tanda hati-hati di daerah rawan itu,” jelas Al Jufri, Selasa (17/1).
Dia juga prihatin atas kejadian yang menimpa warga akibat terbaliknya Bus Loreba di Jalinsum Desa Gunung Kerto Kecamatan Kikim Timur, kemarin.
Terpisah, Camat Kikim Timur Abdurrahman mengatakan, pihaknya juga sudah melihat lokasi-lokasi yang terdapat banyak tikungan dan tanjakan yang belum memiliki rambu.
“Di tebing Ulak Bumi Desa Gunung Kerto itu sebenarnya dulu sudah ada besi pengamannya namun saat terjadi kecelakaan ada kendaraan yang menghantamnya dan roboh sehingga besinya lepas di jurang tersebut,” jelas Abdurrahman.
“Kalau dihitung sekitar lebih dari 6 kali terjadi kendaraan yang masuk ke jurang. Sementara untuk awal tahun 2012 saja sudah satu kali ini. Wilayah yang rawan yakni memang Gunung Kerto dan Padu Raksa. Semua yang terjadi sudah beberapa kali pula kita membuat laporannya ke dinas dan instansi terkait,” ujarnya.
Salah satu warga, Tomi (34) warga Bungamas Kikim Timur ini mengatakan, wilayah Kikim memang rawan karena banyak tikungan dan tanjakan disertai jurang.
”Padahal rambu-rambu yang ado tu kurang, jadi memang sering sekali terjadi kecelakaan disano tu,” jelas Tomi. Mereka sangat berharap kepada instansi terkait jalan yang rawan untuk segera diperbaiki dan rambu-rambu yang ada dipasang sebagai peringatan bagi pengendara yang lewat untuk lebih berhati-hati.
Kadishubkominfo Lahat Syaifuddin beberapa waktu lalu dimintai keterangannya mengatakan hal ini juga sudah mereka usulkan ke tingkat pusat dan provinsi. Sebab jalan tersebut merupakan jalan negara.
“Memang belum bisa semua terealisasi mengingat dana yang diperlukan sangat besar. Jadi bergiliran dan sebagian baru terealisasi,” katanya. (zal)
Kawasan rawan kecelakan di Jalinsum Kikim dan Jalinsum Pulau Pinang ternyata minim rambu lalu lintas. Padahal kawasan ini memiliki jalak berkelok dan jurang terjal.
Rawannya kawasan itu membuat kecelakaan sering terjadi. Sepanjang tahun 2011 saja sudah banyak terjadi kecelakaan bis, mobil, truk maupun motor yang masuk ke jurang tersebut.
Kapolres Lahat AKBP Benny Subandi SIK melalui Kasatlantas AKP Al Jufri mengatakan, kawasan Kikim memang memiliki jalanan yang terbis dan rawan.
“Apalagi kondisi rambu-rambu yang masih kurang sudah langsung kita laporkan ke instansi terkait. Bahkan secara spontan kita juga membuat plang peringatan tanda hati-hati di daerah rawan itu,” jelas Al Jufri, Selasa (17/1).
Dia juga prihatin atas kejadian yang menimpa warga akibat terbaliknya Bus Loreba di Jalinsum Desa Gunung Kerto Kecamatan Kikim Timur, kemarin.
Terpisah, Camat Kikim Timur Abdurrahman mengatakan, pihaknya juga sudah melihat lokasi-lokasi yang terdapat banyak tikungan dan tanjakan yang belum memiliki rambu.
“Di tebing Ulak Bumi Desa Gunung Kerto itu sebenarnya dulu sudah ada besi pengamannya namun saat terjadi kecelakaan ada kendaraan yang menghantamnya dan roboh sehingga besinya lepas di jurang tersebut,” jelas Abdurrahman.
“Kalau dihitung sekitar lebih dari 6 kali terjadi kendaraan yang masuk ke jurang. Sementara untuk awal tahun 2012 saja sudah satu kali ini. Wilayah yang rawan yakni memang Gunung Kerto dan Padu Raksa. Semua yang terjadi sudah beberapa kali pula kita membuat laporannya ke dinas dan instansi terkait,” ujarnya.
Salah satu warga, Tomi (34) warga Bungamas Kikim Timur ini mengatakan, wilayah Kikim memang rawan karena banyak tikungan dan tanjakan disertai jurang.
”Padahal rambu-rambu yang ado tu kurang, jadi memang sering sekali terjadi kecelakaan disano tu,” jelas Tomi. Mereka sangat berharap kepada instansi terkait jalan yang rawan untuk segera diperbaiki dan rambu-rambu yang ada dipasang sebagai peringatan bagi pengendara yang lewat untuk lebih berhati-hati.
Kadishubkominfo Lahat Syaifuddin beberapa waktu lalu dimintai keterangannya mengatakan hal ini juga sudah mereka usulkan ke tingkat pusat dan provinsi. Sebab jalan tersebut merupakan jalan negara.
“Memang belum bisa semua terealisasi mengingat dana yang diperlukan sangat besar. Jadi bergiliran dan sebagian baru terealisasi,” katanya. (zal)
Senin, 16 Januari 2012
Buruh Dirampok 4 OTD
Empat Lawang, SN
Perampokan kembali terjadi di Empat Lawang, kali ini apes dialami Erliansyah (25) warga Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, pria yang berprofesi sebagai buruh ini ingin pulang kerumah yang berada di daerah Tanjung Beringin dengan menggunakan motor jenis Mio bernopol BG 2182 EF.
Setiba di lokasi kejadian persisnya ditanjakan dengan terowongan dihadang oleh empat orang tidak dikenal dengan menggunakan dua unit motor, dan senjata tajam jenis parang, seketika korbanpun menyerahkan motornya karena nyawanya terancam. Peristiwa tersebut terjadi Jumat (13/1) sekitar pukul 23.30 WIB.
Informasi yang didapat menyebutkan, korban hendak pulang kerumah dari arah pemkab, namun tiba-tiba tepatnya di tanjakan dekat terowongan, korban diiringi empat orang tidak dikenal dengan menggunakan dua motor jenis Yamaha Mio berwarna putih dan RX King warna hitam, keduanya tidak ada nopol. Seketika motor jenis Mio langsung memotong dan memepet korban, sedangkan motor jenis RX King menghadang dari belakang, keempat pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam dengan mengancam.
“Kalau tidak berikan motor, kamu akan saya bunuh seketika korban yang sendirian merasa kalah jumlah akhirnya menyerahkan motornya kepada pelaku. ”Aku Erliansyah dihadapan penyidik, Sabtu (14/1).
Sementara Kapolres Lahat AKBP Beni Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utomo, membenarkan kejadian tersebut. Di mana korban telah melapor ke Polsek. Sedangkan korban menderita kerugian lebih kurang Rp 12 juta
“Kita telah menerima laporan korban, dan saat ini kasusnya sedang dalam penyelidikan,” kata Dwi singkat, kemarin (15/1). (eko)
Perampokan kembali terjadi di Empat Lawang, kali ini apes dialami Erliansyah (25) warga Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, pria yang berprofesi sebagai buruh ini ingin pulang kerumah yang berada di daerah Tanjung Beringin dengan menggunakan motor jenis Mio bernopol BG 2182 EF.
Setiba di lokasi kejadian persisnya ditanjakan dengan terowongan dihadang oleh empat orang tidak dikenal dengan menggunakan dua unit motor, dan senjata tajam jenis parang, seketika korbanpun menyerahkan motornya karena nyawanya terancam. Peristiwa tersebut terjadi Jumat (13/1) sekitar pukul 23.30 WIB.
Informasi yang didapat menyebutkan, korban hendak pulang kerumah dari arah pemkab, namun tiba-tiba tepatnya di tanjakan dekat terowongan, korban diiringi empat orang tidak dikenal dengan menggunakan dua motor jenis Yamaha Mio berwarna putih dan RX King warna hitam, keduanya tidak ada nopol. Seketika motor jenis Mio langsung memotong dan memepet korban, sedangkan motor jenis RX King menghadang dari belakang, keempat pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam dengan mengancam.
“Kalau tidak berikan motor, kamu akan saya bunuh seketika korban yang sendirian merasa kalah jumlah akhirnya menyerahkan motornya kepada pelaku. ”Aku Erliansyah dihadapan penyidik, Sabtu (14/1).
Sementara Kapolres Lahat AKBP Beni Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utomo, membenarkan kejadian tersebut. Di mana korban telah melapor ke Polsek. Sedangkan korban menderita kerugian lebih kurang Rp 12 juta
“Kita telah menerima laporan korban, dan saat ini kasusnya sedang dalam penyelidikan,” kata Dwi singkat, kemarin (15/1). (eko)
AHLI AMERIKA TELITI LOKASI KANDUNGAN EMAS
Pagaralam, SN -
Salah seorang tenaga ahli dari Amerika Serikat, melakukan penelitian terhadap kandungan emas di Bukit Kayu Manis, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, yang memiliki luas lahan 10.000 hektare. Sudah cukup banyak penemuan yang dapat dijadikan sebagai bukti dan bahan kajian jika di wilayah Kecamatan Dempo Utara, cukup banyak memiliki kandungan emas, khususnya jenis bantuan-batuan banyak mengandung pirit dan tembaga. Bahkan kalau dilihat dari hasil penelitian luas arela yang memiliki kandungan emas bisa mencapai 10.000 hektare. Demikian diungkapkan peneliti dari Amerika Serikat (AS) David, Minggu (15/1).
Menurut dia, kalau melihat dari jenis bebatuan yang sering ditemui di dalam sungai Selagis yang berada disekitar perbukitan itu, cukup banyak kandungan pirit dan butiran pasir tembaga. Harus menggunakan alat seperti senter yang dapat menembus bongkahan batu mengandung emas.
"Untuk mendukung penelitian ini diperlukan pembebasan lahan sekitar satu hektare, namun demikian untuk mengelola kandungan emas membutuhkan tenaga ahli dan biaya yang tidak sedikit, karena kondisi bebantuan di kawasan Bukit Kayu Manis, keadaannya cukup keras bisa beberapa kali lipat dari yang bisa," ungkapnya.
Peleburan batu itu, kata David, harus menggunakan teknologi canggih agar emas yang bisa dihasilkan benar-benar sempurna.
"Saya meyakini kandungan emas di daerah Pagaralam, cukup besar hanya saja hasil dilakukan pengelolaan agar tidak merusak alam," kata dia pula.
Senada diungkapkan peneliti asal Pagaralam Tedy, kalau untuk saat ini baru melakukan pencarian urat dan titik lokasi yang memiliki kandungan emas. Namun kalau melihat dari kondisi alam cukup banyak tanda-tanda jika daerah Pagaralam, memiliki bahan tambang berupa logam mulia.
"Memang sudah cukup banyak tenaga ahli melakukan penelitian tentang kandunga emas di Pagaralam, seperti dari Negara Jepang dan termasuk Amerika Serikat," ungkapnya.
Menurut dia, kalau dari hasil penelitian beberapa ahli mancana negara tersebut kandungan emas yang ada di Pagaralam, mencapai puluhan ribu haktere.
"Luas lahan itu termasuk perkampungan Dusun Tegurwangi, Pagardin, Jambar Akar, Ujan Mas dan cawang Baru, Kecamatan Dempo Utara," ungkap dia.
Sementara itu Kepala Bagian sumber daya alam (SDA), Pemerintah Kota Pagaralam, Najamudin mengatakan, kalau untuk saat ini sudah dilakukan pengujian di laboraturium giologi di Bandung, belum ada perkembangan memuaskan tentang kandungan emas di Pagaralam.
"Hasil pengujian atau penelitian tenaga ahli dari Badung, kadar emas masih cukup kecil sehingga belum laik untuk di eksplorasi," kata dia.
Namun demikian, kata dia, pengambilan sampel baru dibeberapa lokasi saja, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan ada penemuan baru di tempat lain yang merupakan uratnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, H Hariyanto SE MM MBA mengatakan adanya temuan emas di Bukit Kayumanis, Kelurahan Muarasiban, masih dalam proses penelitian dan melakukan pendataan lahan.
"Kami juga sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah aset termasuk lokasi penemuan yang baru ini. Sebetulnya kami masih harus melakukan pengkajian lebih lanjut, guna mengetahui kadar emas berapa jumlah kandungannya," ungkap dia.
Menurut dia, bila dilihat dari kondisi alam, cukup banyak sumberdaya alam yang terdapat di Kota Pagaralam, termasuk yang bernilai sejarah seperti, megalit, arca, dan sumber panas bumi terbesar kedua di dunia (ASN)
Salah seorang tenaga ahli dari Amerika Serikat, melakukan penelitian terhadap kandungan emas di Bukit Kayu Manis, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, yang memiliki luas lahan 10.000 hektare. Sudah cukup banyak penemuan yang dapat dijadikan sebagai bukti dan bahan kajian jika di wilayah Kecamatan Dempo Utara, cukup banyak memiliki kandungan emas, khususnya jenis bantuan-batuan banyak mengandung pirit dan tembaga. Bahkan kalau dilihat dari hasil penelitian luas arela yang memiliki kandungan emas bisa mencapai 10.000 hektare. Demikian diungkapkan peneliti dari Amerika Serikat (AS) David, Minggu (15/1).
Menurut dia, kalau melihat dari jenis bebatuan yang sering ditemui di dalam sungai Selagis yang berada disekitar perbukitan itu, cukup banyak kandungan pirit dan butiran pasir tembaga. Harus menggunakan alat seperti senter yang dapat menembus bongkahan batu mengandung emas.
"Untuk mendukung penelitian ini diperlukan pembebasan lahan sekitar satu hektare, namun demikian untuk mengelola kandungan emas membutuhkan tenaga ahli dan biaya yang tidak sedikit, karena kondisi bebantuan di kawasan Bukit Kayu Manis, keadaannya cukup keras bisa beberapa kali lipat dari yang bisa," ungkapnya.
Peleburan batu itu, kata David, harus menggunakan teknologi canggih agar emas yang bisa dihasilkan benar-benar sempurna.
"Saya meyakini kandungan emas di daerah Pagaralam, cukup besar hanya saja hasil dilakukan pengelolaan agar tidak merusak alam," kata dia pula.
Senada diungkapkan peneliti asal Pagaralam Tedy, kalau untuk saat ini baru melakukan pencarian urat dan titik lokasi yang memiliki kandungan emas. Namun kalau melihat dari kondisi alam cukup banyak tanda-tanda jika daerah Pagaralam, memiliki bahan tambang berupa logam mulia.
"Memang sudah cukup banyak tenaga ahli melakukan penelitian tentang kandunga emas di Pagaralam, seperti dari Negara Jepang dan termasuk Amerika Serikat," ungkapnya.
Menurut dia, kalau dari hasil penelitian beberapa ahli mancana negara tersebut kandungan emas yang ada di Pagaralam, mencapai puluhan ribu haktere.
"Luas lahan itu termasuk perkampungan Dusun Tegurwangi, Pagardin, Jambar Akar, Ujan Mas dan cawang Baru, Kecamatan Dempo Utara," ungkap dia.
Sementara itu Kepala Bagian sumber daya alam (SDA), Pemerintah Kota Pagaralam, Najamudin mengatakan, kalau untuk saat ini sudah dilakukan pengujian di laboraturium giologi di Bandung, belum ada perkembangan memuaskan tentang kandungan emas di Pagaralam.
"Hasil pengujian atau penelitian tenaga ahli dari Badung, kadar emas masih cukup kecil sehingga belum laik untuk di eksplorasi," kata dia.
Namun demikian, kata dia, pengambilan sampel baru dibeberapa lokasi saja, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan ada penemuan baru di tempat lain yang merupakan uratnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, H Hariyanto SE MM MBA mengatakan adanya temuan emas di Bukit Kayumanis, Kelurahan Muarasiban, masih dalam proses penelitian dan melakukan pendataan lahan.
"Kami juga sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah aset termasuk lokasi penemuan yang baru ini. Sebetulnya kami masih harus melakukan pengkajian lebih lanjut, guna mengetahui kadar emas berapa jumlah kandungannya," ungkap dia.
Menurut dia, bila dilihat dari kondisi alam, cukup banyak sumberdaya alam yang terdapat di Kota Pagaralam, termasuk yang bernilai sejarah seperti, megalit, arca, dan sumber panas bumi terbesar kedua di dunia (ASN)
KPU Butuh Rp 36 M untuk Pilwako 2013
Palembang, SN
KPU Palembang perlahan-lahan sudah melakukan persiapan dalam menghadapi pemilihan walikota (Pilwako) Palembang 2013 mendatang, termasuk soal pembiayaan pemilihan orang nomor satu Palembang ini.
Ketua KPU Palembang, Eftiyani mengungkapkan, estimasi dana pelaksanaan Pilwako 2013 mencapai Rp 36 miliar. Dana tersebut katanya, belum final dan masih bisa berkurang.
Menurutnya, besar kemungkinan calon yang akan maju pada 2013 mendatang lebih dari dua orang, itu artinya, ada kemungkinan dilakukan putaran kedua, atau bahkan putaran ketiga.
"Rencana keperluan dana penyelenggaraan itu, belum termasuk apabila terjadi pemungutan suara dua kali, akibat pada putaran pertama tidak ada calon yang mendapat suara 50+1. Nah, ini dapat lebih buruk lagi, dalam artian bukan tidak mungkin dilakukan pemungutan suara sampai tiga kali, artinya, setelah dilakukan putaran kedua, pada putaran itu ada calon yang menggugat ke MK (mahkamah konstitusi) dan menang, kemudian MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang," terang dia, kemarin.
"Jika ini terjadi, kebutuhan dana penyelenggaraan otomatis akan membengkak, bahkan dana Rp 36 miliar yang kita perkirakan cukup untuk penyelenggaraan Pilwako, bukan tidak mungkin akan kurang," tambah dia.
Lebih lanjut dikatakannya, tahapan Pilwako Palembang sudah dilakukan pada 2012 ini, dan perkiraan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 12 miliar.
"Dana itu sebagian sudah ada di APBD Induk Kota Palembang, dan sebagian lainnya, kemungkinan akan dianggarkan di ABT," katanya.
Disisi lain, ia menambahkan, hingga 31 Desember 2011 lalu Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Palembang sudah menyentuh angka 1,225 juta jiwa.
Menurut Eftiyani, data tersebut diketahui setelah KPU Palembang, berkomunikasi hampir setiap bulan dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dalam rangka persiapan Pemilukada 2013.
“Kalau berdasarkan data terakhir, saat koordinasi dengan Dukcapil diakhir Desember 2011 lalu, posisi wajib KTP Palembang per 31 Desember 2011, sudah berada diangka 1,225 juta jiwa. Kalau sudah wajib KTP kan, sudah memenuhi syarat untuk mata pilih,” katanya.
Eftiyani menjelaskan, dari angka tersebut tidak menutup kemungkinan bisa diatas itu lagi. Karena data itu hanya sampai dengan akhir 2011.
“Kunci dari semua persoalan Pemilukada kan tentang DPT. Tapi untuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) biasanya, akan kita dapatkan 6 bulan sebelum tahapan,” katanya. (awj)
KPU Palembang perlahan-lahan sudah melakukan persiapan dalam menghadapi pemilihan walikota (Pilwako) Palembang 2013 mendatang, termasuk soal pembiayaan pemilihan orang nomor satu Palembang ini.
Ketua KPU Palembang, Eftiyani mengungkapkan, estimasi dana pelaksanaan Pilwako 2013 mencapai Rp 36 miliar. Dana tersebut katanya, belum final dan masih bisa berkurang.
Menurutnya, besar kemungkinan calon yang akan maju pada 2013 mendatang lebih dari dua orang, itu artinya, ada kemungkinan dilakukan putaran kedua, atau bahkan putaran ketiga.
"Rencana keperluan dana penyelenggaraan itu, belum termasuk apabila terjadi pemungutan suara dua kali, akibat pada putaran pertama tidak ada calon yang mendapat suara 50+1. Nah, ini dapat lebih buruk lagi, dalam artian bukan tidak mungkin dilakukan pemungutan suara sampai tiga kali, artinya, setelah dilakukan putaran kedua, pada putaran itu ada calon yang menggugat ke MK (mahkamah konstitusi) dan menang, kemudian MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang," terang dia, kemarin.
"Jika ini terjadi, kebutuhan dana penyelenggaraan otomatis akan membengkak, bahkan dana Rp 36 miliar yang kita perkirakan cukup untuk penyelenggaraan Pilwako, bukan tidak mungkin akan kurang," tambah dia.
Lebih lanjut dikatakannya, tahapan Pilwako Palembang sudah dilakukan pada 2012 ini, dan perkiraan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 12 miliar.
"Dana itu sebagian sudah ada di APBD Induk Kota Palembang, dan sebagian lainnya, kemungkinan akan dianggarkan di ABT," katanya.
Disisi lain, ia menambahkan, hingga 31 Desember 2011 lalu Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Palembang sudah menyentuh angka 1,225 juta jiwa.
Menurut Eftiyani, data tersebut diketahui setelah KPU Palembang, berkomunikasi hampir setiap bulan dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dalam rangka persiapan Pemilukada 2013.
“Kalau berdasarkan data terakhir, saat koordinasi dengan Dukcapil diakhir Desember 2011 lalu, posisi wajib KTP Palembang per 31 Desember 2011, sudah berada diangka 1,225 juta jiwa. Kalau sudah wajib KTP kan, sudah memenuhi syarat untuk mata pilih,” katanya.
Eftiyani menjelaskan, dari angka tersebut tidak menutup kemungkinan bisa diatas itu lagi. Karena data itu hanya sampai dengan akhir 2011.
“Kunci dari semua persoalan Pemilukada kan tentang DPT. Tapi untuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) biasanya, akan kita dapatkan 6 bulan sebelum tahapan,” katanya. (awj)
Hanan-Herawaty Pasangan Calon Pilkada Prabumulih
Prabumulih ,SN -
Pasangan calon walikota dan wakil walikota Prabumulih mulai bermunculan. Yakni, mantan wakil bupati Muara enim Hanan Zulkarnain dipastikan akan berpasangan dengan Hj Herawaty (istri walikota Prabumulih, Drs H Rachman Djalili, red). Sedangkan, wakil walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya belum memastikan untuk berpasangan dengan siapa untuk maju walikota periode 2013-2018.
Berdasarkan pantauan, Minggu (15/1) kalender calon walikota dan wakil walikota Prabumulih sudah banyak tersebar diseluruh masyarakat Kota Prabumulih. Seperti kalender, Hanan Zulkarnain, Ir Ridho Yahya MM, Hj Herawaty, dan Rizal Kenedi.
Budiansyah (40) warga Jl Sudirman, Kelurahan Tugu Kecik, Prabumulih mengaku sudah mendapatkan kalender oleh calon walikota Prabumulih. “Ya, sudah satu minggu saya dapat kalender bergambarkan calon walikota Prabumulih. Saya dapat tiga kalender calon walikota dan wakil walikota Prabumulih yakni gambar Hanan Zulkarnain, Ridho Yahya, Hj Herawaty, dan Rizal Kenedi,” ungkap Budi.
Memang, menurut dia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Prabumulih sudah mulai dekat. “Yang saya tahu 2012 ini sudah memasuki tahapan pilkada. 2013 nanti baru pemilihannya,” jelas Budi.
Sementara itu, sumber yang nggan namanya ditulis dalam koran mengakui, sudah ada salah satu calon resmi akan berpasangan. “Hanan Zulkarnain akan pasangan istri pak walikota sekarang (Hj Herawaty, red),” tegasnya.
Bahkan, ia memastikan, pada pilkada nanti pasangan Hanan-Herawaty nanti akan diusung partai Demokrat dan PAN. “Insya Allah, Hanan-Herawaty akan berpasangan pada pilkada 2013 nanti,” ungkapnya. (and)
Pasangan calon walikota dan wakil walikota Prabumulih mulai bermunculan. Yakni, mantan wakil bupati Muara enim Hanan Zulkarnain dipastikan akan berpasangan dengan Hj Herawaty (istri walikota Prabumulih, Drs H Rachman Djalili, red). Sedangkan, wakil walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya belum memastikan untuk berpasangan dengan siapa untuk maju walikota periode 2013-2018.
Berdasarkan pantauan, Minggu (15/1) kalender calon walikota dan wakil walikota Prabumulih sudah banyak tersebar diseluruh masyarakat Kota Prabumulih. Seperti kalender, Hanan Zulkarnain, Ir Ridho Yahya MM, Hj Herawaty, dan Rizal Kenedi.
Budiansyah (40) warga Jl Sudirman, Kelurahan Tugu Kecik, Prabumulih mengaku sudah mendapatkan kalender oleh calon walikota Prabumulih. “Ya, sudah satu minggu saya dapat kalender bergambarkan calon walikota Prabumulih. Saya dapat tiga kalender calon walikota dan wakil walikota Prabumulih yakni gambar Hanan Zulkarnain, Ridho Yahya, Hj Herawaty, dan Rizal Kenedi,” ungkap Budi.
Memang, menurut dia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Prabumulih sudah mulai dekat. “Yang saya tahu 2012 ini sudah memasuki tahapan pilkada. 2013 nanti baru pemilihannya,” jelas Budi.
Sementara itu, sumber yang nggan namanya ditulis dalam koran mengakui, sudah ada salah satu calon resmi akan berpasangan. “Hanan Zulkarnain akan pasangan istri pak walikota sekarang (Hj Herawaty, red),” tegasnya.
Bahkan, ia memastikan, pada pilkada nanti pasangan Hanan-Herawaty nanti akan diusung partai Demokrat dan PAN. “Insya Allah, Hanan-Herawaty akan berpasangan pada pilkada 2013 nanti,” ungkapnya. (and)
Penderita DBD Terus Bertambah
Prabumulih SN –
Jumlah penderita penyakit demam berdarah dengue atau disingkat DBD di wilayah Kota Prabumulih terus bertambah. Hal itu dilihat dari jumlah pasien yang berobat di RSUD Kota Prabumulih dan tempat pelayanan medis lainnya. Berdasarkan catatan RS plat merah milik Pemerintah Kota Prabumulih saja hingga minggu kedua Januari 2012, tercatat sebanyak 38 pasien.
Menurut Direktur Umum RSUD Kota Prabumulih Dr Hj Irmy Tati A MKM, melalui Kepala Tata Usaha (KTU) Risma Jum,at (13/1) lalu mengatakan “ , jumlah itu sudah cukup tinggi bila dibandingkan jumlah pasien pada minggu yang sama di tahun sebelumnya. Bahkan jika kondisi cuaca tidak menentu seperti sekarang terjadi hingga beberapa minggu kedepan, dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat dibandingkan tahun 2011 yang total berjumlah 100 penderita DBD.
“Cukup tinggi jumlah penderita DBD sampai minggu kedua Januari tahun ini. Bila kedepan cuacanya masih seperti inilah dikhawatirkan jumlahnya akan terus bertambah. Umumnya banyak diderita oleh anak – anak dan orang tua,” ungkap Risma, saat ditemui diruangan kerjanya, akhir pekan kemarin.
Dia mengatakan, dari catatan total 100 penderita DBD yang berobat di RSUD Prabumulih sepanjang tahun 2011, terbanyak berasal dari wilayah Kota Prabumulih yakni mencapai 76 pasien. Sementara sisanya berasal dari sejumlah Kecamatan wilayah Kabupaten Muara Enim. “Diantaranya seperti Kecamatan Gelumbang dan Lembak. Namun yang terbanyak jumlah pasien didua kecamatan itu, Gelumbang,” jelas Risma tanpa menyebut pasti jumlah pasiennya.
Namun dari jumlah itu, disebutkannya sebanyak 99 pasien dinyatakan sembuh dan 1 pasiennya lagi meninggal dunia, yakni atas nama Mat Sali warga Jalan Simpang Penimur, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat. Menurut hasil catatan rekam medik pihak RSUD, penderita DBD meninggal ini dikarenakan memang faktor usia lanjut yakni sekitar 71 tahun.
“Seluruh pasien DBD tahun kemarin, 99 diantaranya sembuh dan 1 pasien meninggal dunia. Kalau tidak salah, dia meninggal pada akhir bulan Desember 2011 kemarin dikarenakan memang faktor usianya,”jelas Rima singkat. (and)
Jumlah penderita penyakit demam berdarah dengue atau disingkat DBD di wilayah Kota Prabumulih terus bertambah. Hal itu dilihat dari jumlah pasien yang berobat di RSUD Kota Prabumulih dan tempat pelayanan medis lainnya. Berdasarkan catatan RS plat merah milik Pemerintah Kota Prabumulih saja hingga minggu kedua Januari 2012, tercatat sebanyak 38 pasien.
Menurut Direktur Umum RSUD Kota Prabumulih Dr Hj Irmy Tati A MKM, melalui Kepala Tata Usaha (KTU) Risma Jum,at (13/1) lalu mengatakan “ , jumlah itu sudah cukup tinggi bila dibandingkan jumlah pasien pada minggu yang sama di tahun sebelumnya. Bahkan jika kondisi cuaca tidak menentu seperti sekarang terjadi hingga beberapa minggu kedepan, dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat dibandingkan tahun 2011 yang total berjumlah 100 penderita DBD.
“Cukup tinggi jumlah penderita DBD sampai minggu kedua Januari tahun ini. Bila kedepan cuacanya masih seperti inilah dikhawatirkan jumlahnya akan terus bertambah. Umumnya banyak diderita oleh anak – anak dan orang tua,” ungkap Risma, saat ditemui diruangan kerjanya, akhir pekan kemarin.
Dia mengatakan, dari catatan total 100 penderita DBD yang berobat di RSUD Prabumulih sepanjang tahun 2011, terbanyak berasal dari wilayah Kota Prabumulih yakni mencapai 76 pasien. Sementara sisanya berasal dari sejumlah Kecamatan wilayah Kabupaten Muara Enim. “Diantaranya seperti Kecamatan Gelumbang dan Lembak. Namun yang terbanyak jumlah pasien didua kecamatan itu, Gelumbang,” jelas Risma tanpa menyebut pasti jumlah pasiennya.
Namun dari jumlah itu, disebutkannya sebanyak 99 pasien dinyatakan sembuh dan 1 pasiennya lagi meninggal dunia, yakni atas nama Mat Sali warga Jalan Simpang Penimur, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat. Menurut hasil catatan rekam medik pihak RSUD, penderita DBD meninggal ini dikarenakan memang faktor usia lanjut yakni sekitar 71 tahun.
“Seluruh pasien DBD tahun kemarin, 99 diantaranya sembuh dan 1 pasien meninggal dunia. Kalau tidak salah, dia meninggal pada akhir bulan Desember 2011 kemarin dikarenakan memang faktor usianya,”jelas Rima singkat. (and)
Jumat, 13 Januari 2012
Kamis, 12 Januari 2012
Muba Kekurangan PNS 3.763
*Prioritas Tenaga Kesehatan dan Guru
SEKAYU,SN
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) meminta pemerintah pusat dapat mengkaji moratorium PNS dikabupaten tersebut. Pasalnya, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan (Sumsel) masih banyak membutuhkan PNS sebanyak 3.763 khususnya diprioritaskan tenaga kesehatan dan guru.
Kepala BKD Kabupaten Muba, Rusydan mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan penambahan PNS ke pemerintah pusat sebanyak 3.763 yakni 103 untuk tenaga teknis, 1764 tenaga guru, dan 1896 untuk tenaga kesehatan. “Kita masih banyak kekurangan PNS. Dan Nanti pusat akan menyeleksi apakah Muba layak untuk ditambah PNS,” ungkap Rusydan di Sekayu kemarin.
Lebih lanjut Rusydan menuturkan, kabupaten Muba untuk tambahan PNS dari kajian berdasarkan rasio anggaran dan jumlah penduduk dirasakan sudah tepat. Dengan jumlah penduduk diatas 600.000 memang membutuhkan 12.000 (2%) PNS namun hal itu jelas Rusydan tidak harus seperti itu. Jumlah PNS yang ada saat ini sekitar 8500 PNS dirasakan masih kurang sehingga perlu ditambah. Belum lagi jelas Rusydan rasio anggaran kabupaten Muba terhadap belanja pegawai masih dibawah 30% sehingga tidak akan memberatkan APBD.
Sedangkan kebutuhan PNS akan diprioritaskan penerimaan tenaga kesehatan dan guru, namun jika ada kajian dari pemerintah pusat seperti dari BKAN dan KemenPAN perlu ditambah tenaga teknis BKD siap memfasilitasi seperti dibuka formasi . “ Kalau tidak terpaksa tahun ini atau tahun depan penerimaan PNS tidak ada tenaga teknis namun khusus untuk guru dan kesehatan,” beber Rusydan.
Namun jelas Rusydan untuk tahun ini dirasakan penambahan CPNS cukup mendesak karena Muba dirasakan kekurangan guru dan tenaga kesehatan. Untuk itu dia berharap agar pemerintah pusat dapat mengabulkan keinginan penambahan PNS. Untuk itu Muba siap dinilai berdasarkan analisa dan beban kerja. “Belum lagi setiap tahun ada PSN yang pensiun sehingga perlu diisi. Kita siap dikaji pemerintah pusat,” terangnya. (her)
SEKAYU,SN
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) meminta pemerintah pusat dapat mengkaji moratorium PNS dikabupaten tersebut. Pasalnya, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan (Sumsel) masih banyak membutuhkan PNS sebanyak 3.763 khususnya diprioritaskan tenaga kesehatan dan guru.
Kepala BKD Kabupaten Muba, Rusydan mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan penambahan PNS ke pemerintah pusat sebanyak 3.763 yakni 103 untuk tenaga teknis, 1764 tenaga guru, dan 1896 untuk tenaga kesehatan. “Kita masih banyak kekurangan PNS. Dan Nanti pusat akan menyeleksi apakah Muba layak untuk ditambah PNS,” ungkap Rusydan di Sekayu kemarin.
Lebih lanjut Rusydan menuturkan, kabupaten Muba untuk tambahan PNS dari kajian berdasarkan rasio anggaran dan jumlah penduduk dirasakan sudah tepat. Dengan jumlah penduduk diatas 600.000 memang membutuhkan 12.000 (2%) PNS namun hal itu jelas Rusydan tidak harus seperti itu. Jumlah PNS yang ada saat ini sekitar 8500 PNS dirasakan masih kurang sehingga perlu ditambah. Belum lagi jelas Rusydan rasio anggaran kabupaten Muba terhadap belanja pegawai masih dibawah 30% sehingga tidak akan memberatkan APBD.
Sedangkan kebutuhan PNS akan diprioritaskan penerimaan tenaga kesehatan dan guru, namun jika ada kajian dari pemerintah pusat seperti dari BKAN dan KemenPAN perlu ditambah tenaga teknis BKD siap memfasilitasi seperti dibuka formasi . “ Kalau tidak terpaksa tahun ini atau tahun depan penerimaan PNS tidak ada tenaga teknis namun khusus untuk guru dan kesehatan,” beber Rusydan.
Namun jelas Rusydan untuk tahun ini dirasakan penambahan CPNS cukup mendesak karena Muba dirasakan kekurangan guru dan tenaga kesehatan. Untuk itu dia berharap agar pemerintah pusat dapat mengabulkan keinginan penambahan PNS. Untuk itu Muba siap dinilai berdasarkan analisa dan beban kerja. “Belum lagi setiap tahun ada PSN yang pensiun sehingga perlu diisi. Kita siap dikaji pemerintah pusat,” terangnya. (her)
Pupuk Bersubsidi Berubah Pink
* Pusri Jamin Stok Pupuk Aman
Palembang, SN
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Mentan) tentang ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp 1.800/kg mulai 1 Januari 2012. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT Pusri Palembang, Eko Sunarko, Rabu (11/1) di Hotel Novotel Palembang.
Dijelaskannya, untuk PT Pusri Palembang produksi pupuk urea bersubsidi dari warna putih ke warna pink dimulai sejak 1 Oktober 2011. Perubahan warna pupuk dari putih ke pink dilakukan sebagai bentuk pengamanan dan pencegahan dari timbulnya penyimpangan tata niaga pupuk di lapangan. Selain itu untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pupuk urea berwana pink telah memiliki persyaratan mutu sesuai SNI.
"Karena itu terhitung 1 Januari 2012 seluruh pupuk urea bersubsidi yang beredar di pasaran adalah pupuk urea berwarna pink,"tegasnya didampinggi Direktur Komersil, Hilman Taufik, Direktur Produksi Djohan Safri, Direktur Teknik & Pengembangan, Benny Haryoso dan Direktur SDM & Umum, Irwansyah sembari mengatakan, pupuk urea warna pink memiliki komposisi yang sama persis dengan pupuk urea warna putih. Zat pewarna yang digunakan sama dengan pewarna pada makanan atau sesuai dengan standar food grade dan ramah lingkungan.
Menurutnya, telah dilakukan sosialisasi perubahan pupuk urea pink di seluruh wilayah kerja di bawa tanggung jawab PT Pusri Palembang. Sosialisasi dilakukan dengan demonstrasi pemupukan di beberapa demplot. "Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan petani terhadap pupuk urea Pusri,"ujarnya.
Sementara itu terkait ketersediaan pupuk dikatakannya, PT Pusri Palembang menjamin ketersediaan pupuk urea, natrium fosfat kalium (NPK) dan organik aman memasuki musim tanam tahun ini. Dengan membentuk posko pemantauan ketersediaan stok pupuk, meningkatkan koordinasi internal serta berkoordinasi dengan pihak KP3 diupayakan penyerapan pupuk bersubsidi dapat lebih optimal.
Saat ini dijelaskan Eko ketersediaan pupuk yang berada di Sumsel, khususnya untuk pupuk urea mencapai 228.700 ton/tahun, pupuk NPK sekitar 122.900 ton/tahun dan pupuk organic sekitar 22.800 ton/tahun.
“Iklim cuaca yang tidak menentu saat ini cenderung menggeser musim tanam. Biasanya musim tanam yang dilakukan petani dimulai Oktober hingga Maret, namun kini bergeser ke Desember. Hal seperti inilah yang menjadikan pupuk itu tidak terserap maksimal,” katanya.
Kendatipun demikian, kata dia, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin agar pupuk itu terserap baik dengan menarik pupuk yang didistribusikan ke Bangka sekitar 157.000 ton ke Palembang untuk kemudian dijadikan sebagai pupuk bersubsidi.
Untuk pengamanan pupuk di kabupaten dan kota di Sumsel ini, lanjut dia, pihaknya membuka posko layanan masyarakat dan berkoordinasi dengan distributor untuk membuat daftar petugas lapangan.
“Kami bentuk 60 posko di provinsi Indonesia. Dari petugas lapangan inilah nanti akan ketahuan mana kecamatan di kabupaten dan kota yang lebih membutuhkan pupuk sehingga akan cepat diambil tindakan,” terangnya.
Disamping itu, pihaknya pula akan mengambil langkah pengamanan lain dengan bertindak tegas terhadap distributor yang kerap melakukan penyimpangan di lapangan seperti dengan menjual harga pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), melakukan penjualan secara eceran dalam satuan kiloan ataupun mengurangi jatah kelompok tani secara sengaja sehingga menimbulkan kericuhan di lapangan.
Hingga saat ini, dikatakannya, ada sekitar 456 distributor resmi yang mendistribusikan pupuk urea ini ke kalangan petani.
“Bagi distributor yang bermain dilapangan, kami tidak segan-segan merekomendasikan ke Disperindag untuk membekukan statusnya. Bahkan selama 2011 saja, di Sumsel ini ada sekitar 2 distributor yang dikenakan sanksi pencabutan izin distribusinya,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Komersil PT Pusri Palembang, Hilman Taufik menambahkan pada Januari ini pengadaan alokasi pupuk untuk Palembang mencapai 160.000 ton. Hanya saja permasalahan kelangkaan kerap kali terjadi di luar Palembang sehingga menimbulkan kepanikan kalangan petani.
“Melalui sistem distribusi tertutup diupayakan dapat meminimalisir penyalahgunaan pupuk ini. Jadi tidak semua orang bisa membeli pupuk ini, kecuali khusus bagi kelompok petani sesuai dengan Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK),” pungkasnya.(ima)
Palembang, SN
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Mentan) tentang ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp 1.800/kg mulai 1 Januari 2012. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT Pusri Palembang, Eko Sunarko, Rabu (11/1) di Hotel Novotel Palembang.
Dijelaskannya, untuk PT Pusri Palembang produksi pupuk urea bersubsidi dari warna putih ke warna pink dimulai sejak 1 Oktober 2011. Perubahan warna pupuk dari putih ke pink dilakukan sebagai bentuk pengamanan dan pencegahan dari timbulnya penyimpangan tata niaga pupuk di lapangan. Selain itu untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pupuk urea berwana pink telah memiliki persyaratan mutu sesuai SNI.
"Karena itu terhitung 1 Januari 2012 seluruh pupuk urea bersubsidi yang beredar di pasaran adalah pupuk urea berwarna pink,"tegasnya didampinggi Direktur Komersil, Hilman Taufik, Direktur Produksi Djohan Safri, Direktur Teknik & Pengembangan, Benny Haryoso dan Direktur SDM & Umum, Irwansyah sembari mengatakan, pupuk urea warna pink memiliki komposisi yang sama persis dengan pupuk urea warna putih. Zat pewarna yang digunakan sama dengan pewarna pada makanan atau sesuai dengan standar food grade dan ramah lingkungan.
Menurutnya, telah dilakukan sosialisasi perubahan pupuk urea pink di seluruh wilayah kerja di bawa tanggung jawab PT Pusri Palembang. Sosialisasi dilakukan dengan demonstrasi pemupukan di beberapa demplot. "Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan petani terhadap pupuk urea Pusri,"ujarnya.
Sementara itu terkait ketersediaan pupuk dikatakannya, PT Pusri Palembang menjamin ketersediaan pupuk urea, natrium fosfat kalium (NPK) dan organik aman memasuki musim tanam tahun ini. Dengan membentuk posko pemantauan ketersediaan stok pupuk, meningkatkan koordinasi internal serta berkoordinasi dengan pihak KP3 diupayakan penyerapan pupuk bersubsidi dapat lebih optimal.
Saat ini dijelaskan Eko ketersediaan pupuk yang berada di Sumsel, khususnya untuk pupuk urea mencapai 228.700 ton/tahun, pupuk NPK sekitar 122.900 ton/tahun dan pupuk organic sekitar 22.800 ton/tahun.
“Iklim cuaca yang tidak menentu saat ini cenderung menggeser musim tanam. Biasanya musim tanam yang dilakukan petani dimulai Oktober hingga Maret, namun kini bergeser ke Desember. Hal seperti inilah yang menjadikan pupuk itu tidak terserap maksimal,” katanya.
Kendatipun demikian, kata dia, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin agar pupuk itu terserap baik dengan menarik pupuk yang didistribusikan ke Bangka sekitar 157.000 ton ke Palembang untuk kemudian dijadikan sebagai pupuk bersubsidi.
Untuk pengamanan pupuk di kabupaten dan kota di Sumsel ini, lanjut dia, pihaknya membuka posko layanan masyarakat dan berkoordinasi dengan distributor untuk membuat daftar petugas lapangan.
“Kami bentuk 60 posko di provinsi Indonesia. Dari petugas lapangan inilah nanti akan ketahuan mana kecamatan di kabupaten dan kota yang lebih membutuhkan pupuk sehingga akan cepat diambil tindakan,” terangnya.
Disamping itu, pihaknya pula akan mengambil langkah pengamanan lain dengan bertindak tegas terhadap distributor yang kerap melakukan penyimpangan di lapangan seperti dengan menjual harga pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), melakukan penjualan secara eceran dalam satuan kiloan ataupun mengurangi jatah kelompok tani secara sengaja sehingga menimbulkan kericuhan di lapangan.
Hingga saat ini, dikatakannya, ada sekitar 456 distributor resmi yang mendistribusikan pupuk urea ini ke kalangan petani.
“Bagi distributor yang bermain dilapangan, kami tidak segan-segan merekomendasikan ke Disperindag untuk membekukan statusnya. Bahkan selama 2011 saja, di Sumsel ini ada sekitar 2 distributor yang dikenakan sanksi pencabutan izin distribusinya,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Komersil PT Pusri Palembang, Hilman Taufik menambahkan pada Januari ini pengadaan alokasi pupuk untuk Palembang mencapai 160.000 ton. Hanya saja permasalahan kelangkaan kerap kali terjadi di luar Palembang sehingga menimbulkan kepanikan kalangan petani.
“Melalui sistem distribusi tertutup diupayakan dapat meminimalisir penyalahgunaan pupuk ini. Jadi tidak semua orang bisa membeli pupuk ini, kecuali khusus bagi kelompok petani sesuai dengan Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK),” pungkasnya.(ima)
Ratusan Rumah Warga Desa Sri Kembang Retak
* Akibat Seismic PT Sari Pari
Banyuasin, SN
Ratusan rumah milik warga di Desa Sri Kembang Kecamatan Betung retak, selain itu puluhan pohon karet yang telah berproduksi tumbang, penyebabnya karena seismic yang dilakukan oleh PT Sari Pari (Subkon PT Medco Energi).
Warga mengancam akan memboikot ekspolorasi minyak bumi yang akan dilakukan, jika rumah warga dan kebun karet yang tumbang belum dilakukan ganti rugi.
Arifin (50) warga Rt 6 Desa Sri Kembang Kecamatan Betung menuturkan, rumah miliknya mengalami keretakan, saat PT Sari Pari melakukan seismic.
“Kejadiannya sekitar bulan November lalu, namun yang
saya sesalkan sampai sekarang belum ada niat baik dari perusahaan itu untuk memberikan ganti rugi,“ katanya.
Selain dinding rumah yang retak, lanjut Arifin, tanah yang ada dalam sumur ambles, sehingga sumur tersebut tidak bisa digunakan. “Belum lagi pohon karet dan durian yang tumbang dan rontok, semuanya sampai sekarang tidak diinventarisir, apalagi dilakukan ganti rugi,“ jelasnya.
Hal senada dikatakan Lusi warga Sri Kembang lainnya. Menurut Lusi, warga menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. “Kami paham pak, eksplorasi yang dilakukan demi kepentingan masyarakat banyak, namun dampaknya dirasakan oleh kami. Yang kami inginkan, ada keseimbangan dengan kami, setidaknya kami diberikan kompensasi kerugian yang kami derita," tuturnya.
Kades Sri Kembang Yusmeri, kepada wartawan mengakui dampak yang Seismic yang dilakukan oleh PT Sari Pari. Menurutnya, data yang dihimpun dari pendamping dilapangan, setidaknya ratusan rumah mengalami keretakan.
Dari jumlah ini, baru 19 rumah yang dilakukan pendataan, sisanya belum sama sekali. “Memang kerja yang dilakukan oleh PT Sari Pari dilapangan termasuk lambat, sebab keretakan tersebut terjadi pada akhir November, namun sampai sekarang belum dilakukan pendataan, apalagi ganti rugi,“ tuturnya.
Yusmeri berharap, Pemkab Banyuasin dapat memfasilitasi proses ganti rugi yang diklaim oleh masyarakat. “ Saya sudah sampaikan dengan mereka (PT Sari Pari), bahkan warga mengancam akan merusak fasilitas milik PT Sari Pari, namun sepertinya belum ada tanggapan dari mereka," tambahnya.
Terpisah, Kepala BP Migas melalui Staf Operasi BP Migas Perwakilan Sumbagsel Haswanto Jaya seusai rapat eksplorasi PT Medco di ruang rapat Bupati Banyuasin mengaku belum yakin penyebab retaknya rumah warga akibat seismic yang dilakukan PT Sari Pari.
“Saya tida bisa memastikan penyebab retaknya rumah warga, dan rusaknya tanaman karetdan durian, sebab perusahaan Sari Pari sebelum melakukan sismic telah mendapatkan UKL/PL dulu dari BLH dalam proses operasionalnya,“ katanya.
Haswanto menambahkan, Eksplorasi yang sedang dilakukan adalah dalam tahap eksplorasi seismic PT Sari Pari belum sampai eksplorasi minyak jadi tidak perlu melakukan pembebasan lahan.
“Dari kedalaman 9 meter dengan lebar 10 cm dalam sismic menambah bahan peledak kedalam tanah, efeknya getarnya kedalam bukan keatas, jadi dalam uji seimic tidak menimbulkan suara hanya seperti bunyi petasan dari bambu, lagi pula sesmic tidak menyebabkan material keluar ke atas,” katanya.
Namun dikatakan Haswanto, BP migas melalui PT Medco akan memanggil PT Sari Pari untuk keterangan lebih lanjut. “Kalau memang ada rumah warga yang temboknya retak, lalu gentingnya bocor, atau tumbuhan karet atau apa yang rusak, maka bisa jadi sismic mengalami kegagalan operasinya sebab hasil analisa laboratorium di kabupaten Lahat, dan sismic tidak berdampak pada tanaman karet dan keretakan dinding rumah," tambahnya. (sir)
Banyuasin, SN
Ratusan rumah milik warga di Desa Sri Kembang Kecamatan Betung retak, selain itu puluhan pohon karet yang telah berproduksi tumbang, penyebabnya karena seismic yang dilakukan oleh PT Sari Pari (Subkon PT Medco Energi).
Warga mengancam akan memboikot ekspolorasi minyak bumi yang akan dilakukan, jika rumah warga dan kebun karet yang tumbang belum dilakukan ganti rugi.
Arifin (50) warga Rt 6 Desa Sri Kembang Kecamatan Betung menuturkan, rumah miliknya mengalami keretakan, saat PT Sari Pari melakukan seismic.
“Kejadiannya sekitar bulan November lalu, namun yang
saya sesalkan sampai sekarang belum ada niat baik dari perusahaan itu untuk memberikan ganti rugi,“ katanya.
Selain dinding rumah yang retak, lanjut Arifin, tanah yang ada dalam sumur ambles, sehingga sumur tersebut tidak bisa digunakan. “Belum lagi pohon karet dan durian yang tumbang dan rontok, semuanya sampai sekarang tidak diinventarisir, apalagi dilakukan ganti rugi,“ jelasnya.
Hal senada dikatakan Lusi warga Sri Kembang lainnya. Menurut Lusi, warga menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. “Kami paham pak, eksplorasi yang dilakukan demi kepentingan masyarakat banyak, namun dampaknya dirasakan oleh kami. Yang kami inginkan, ada keseimbangan dengan kami, setidaknya kami diberikan kompensasi kerugian yang kami derita," tuturnya.
Kades Sri Kembang Yusmeri, kepada wartawan mengakui dampak yang Seismic yang dilakukan oleh PT Sari Pari. Menurutnya, data yang dihimpun dari pendamping dilapangan, setidaknya ratusan rumah mengalami keretakan.
Dari jumlah ini, baru 19 rumah yang dilakukan pendataan, sisanya belum sama sekali. “Memang kerja yang dilakukan oleh PT Sari Pari dilapangan termasuk lambat, sebab keretakan tersebut terjadi pada akhir November, namun sampai sekarang belum dilakukan pendataan, apalagi ganti rugi,“ tuturnya.
Yusmeri berharap, Pemkab Banyuasin dapat memfasilitasi proses ganti rugi yang diklaim oleh masyarakat. “ Saya sudah sampaikan dengan mereka (PT Sari Pari), bahkan warga mengancam akan merusak fasilitas milik PT Sari Pari, namun sepertinya belum ada tanggapan dari mereka," tambahnya.
Terpisah, Kepala BP Migas melalui Staf Operasi BP Migas Perwakilan Sumbagsel Haswanto Jaya seusai rapat eksplorasi PT Medco di ruang rapat Bupati Banyuasin mengaku belum yakin penyebab retaknya rumah warga akibat seismic yang dilakukan PT Sari Pari.
“Saya tida bisa memastikan penyebab retaknya rumah warga, dan rusaknya tanaman karetdan durian, sebab perusahaan Sari Pari sebelum melakukan sismic telah mendapatkan UKL/PL dulu dari BLH dalam proses operasionalnya,“ katanya.
Haswanto menambahkan, Eksplorasi yang sedang dilakukan adalah dalam tahap eksplorasi seismic PT Sari Pari belum sampai eksplorasi minyak jadi tidak perlu melakukan pembebasan lahan.
“Dari kedalaman 9 meter dengan lebar 10 cm dalam sismic menambah bahan peledak kedalam tanah, efeknya getarnya kedalam bukan keatas, jadi dalam uji seimic tidak menimbulkan suara hanya seperti bunyi petasan dari bambu, lagi pula sesmic tidak menyebabkan material keluar ke atas,” katanya.
Namun dikatakan Haswanto, BP migas melalui PT Medco akan memanggil PT Sari Pari untuk keterangan lebih lanjut. “Kalau memang ada rumah warga yang temboknya retak, lalu gentingnya bocor, atau tumbuhan karet atau apa yang rusak, maka bisa jadi sismic mengalami kegagalan operasinya sebab hasil analisa laboratorium di kabupaten Lahat, dan sismic tidak berdampak pada tanaman karet dan keretakan dinding rumah," tambahnya. (sir)
37 Perusahaan di Banyuasin Belum miliki HGU
Banyuasin, SN
Separuh lebih perusahaan perkebunan di Banyuasin atau sekitar 37 dari 56 Perusahaan perkebunan baik sawit maupun karet belum memiliki kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi II DPRD Banyuasin M Hadi Solekan (Geger) seusai rapat membahas masalah perkebunan di Komisi II, Rabu (11/1).
Geger mengatakan, artinya perkebunaan tesebut hanya baru mendapat izin lokasi saja dari bupati, dan dewan hanya menginfentarisir perkebunan yang bermasalah di Banyuasin untuk menyelesaikan administrsinya ke pemerintah. Terutama perkebunan swasta, yang dikelola belum HGU, dan dalam waktu dekat dewan juga akan mendata lagi perusaan mana saja yang dikatagorikan mandeg kegiatannya karena laporan diatas kertas juga bisa tidak sama dengan dilapangan.
Lanjutnya, selain itu juga terdapat peruahaan perkebunan di Banyuasin ini yang sampai sekarang belum menyelesaiakan pembukaan lahan semetara izin dari bupati sudah keluar beberapa tahun lalu.
“Ini artinya peruahaan itu lambat, biarkan saja, kita mendesak untuk mencabut izin lokasinya, dan tidak usah dicarikan investor baru lainnya, karena masalah tanah di sini sangat banyak, kita gak mau ketambahan masalah lagi, efektifkan peruahaan yang ada saja dulu,” katanya.
Geger menuturkan, memang beberapa perkebunan yang sudah mendapat izin lokasi tapi belum digarap-garap, mereka beralasan masih mengurus perizinan di kementerian karena hutan konservasi.
“Namun alasan itu bisa kita terima akan tetapi kita ingin mengecek langsung kelokasi apa benar masalah itu menyebabkan lambat mengerjakan,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk saat ini DPRD khusnya komisi II belum ada yang mengajukan pansus DPR terkait permasalahan perkebunan, karena kalau datanya lengkap baru berencana dpr akan mengadakan pansus terhadap kasus perkebuan.
Dijelaskan Geger, masalah yang dimaksud diantaranya adalah, program plasma yang sampai saat ini belum terasa, terlebih partisipasi perusahaan terhadap masyarakat sekitar dengan program CSR belum terasa. (sir)
Separuh lebih perusahaan perkebunan di Banyuasin atau sekitar 37 dari 56 Perusahaan perkebunan baik sawit maupun karet belum memiliki kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi II DPRD Banyuasin M Hadi Solekan (Geger) seusai rapat membahas masalah perkebunan di Komisi II, Rabu (11/1).
Geger mengatakan, artinya perkebunaan tesebut hanya baru mendapat izin lokasi saja dari bupati, dan dewan hanya menginfentarisir perkebunan yang bermasalah di Banyuasin untuk menyelesaikan administrsinya ke pemerintah. Terutama perkebunan swasta, yang dikelola belum HGU, dan dalam waktu dekat dewan juga akan mendata lagi perusaan mana saja yang dikatagorikan mandeg kegiatannya karena laporan diatas kertas juga bisa tidak sama dengan dilapangan.
Lanjutnya, selain itu juga terdapat peruahaan perkebunan di Banyuasin ini yang sampai sekarang belum menyelesaiakan pembukaan lahan semetara izin dari bupati sudah keluar beberapa tahun lalu.
“Ini artinya peruahaan itu lambat, biarkan saja, kita mendesak untuk mencabut izin lokasinya, dan tidak usah dicarikan investor baru lainnya, karena masalah tanah di sini sangat banyak, kita gak mau ketambahan masalah lagi, efektifkan peruahaan yang ada saja dulu,” katanya.
Geger menuturkan, memang beberapa perkebunan yang sudah mendapat izin lokasi tapi belum digarap-garap, mereka beralasan masih mengurus perizinan di kementerian karena hutan konservasi.
“Namun alasan itu bisa kita terima akan tetapi kita ingin mengecek langsung kelokasi apa benar masalah itu menyebabkan lambat mengerjakan,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk saat ini DPRD khusnya komisi II belum ada yang mengajukan pansus DPR terkait permasalahan perkebunan, karena kalau datanya lengkap baru berencana dpr akan mengadakan pansus terhadap kasus perkebuan.
Dijelaskan Geger, masalah yang dimaksud diantaranya adalah, program plasma yang sampai saat ini belum terasa, terlebih partisipasi perusahaan terhadap masyarakat sekitar dengan program CSR belum terasa. (sir)
2.414 Sertifikat Tanah Prona Akan Diedarkan
Kayuagung, SN
Sepanjang tahun 2012 ini sebanyak 2.414 lembar sertifikat tanah yang disubsidi pemerintah melalui program nasional (Prona) akan segera diterbitkan dan diedarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKI kepada masyarakat dan warga transmigrasi.
Syofian Tadalung selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada BPN OKI kemarin mengatakan, untuk sertifikat Prona atau untuk masyarakat umum akan diterbitkan 1 414 sertifikat dan sisanya 1 000 sertifikat untuk warga transmigrasi sehingga totalnya sebanyak 2.414 lembar.
Namun katanya, pemerintah hanya membantu proses pembuatn sertifikatnya saja karena biaya pengukuran, materai dan BPHT ditanggung pemohon atau pemilik tanah. Namun warga OKI harus memenuhi banyak syarat pembuatan sertifikat tanah melalui prona ini.
Syarat itu kata dia, KTP, bukti pembayaran PBB, alas hak yang dilengkapi surat pengantar dari Kades atau lurah setempat dan surat pendukung lainnya. Syarat itu harus dipenuhi agar terhindar dari kasus sengketa tanah dan lahan.
Sedangkan untuk warga transmigrasi sambung Syofian, kelengkapan syarat-syarat untuk mengurus sertifikat diurus Disnakertrans, jadi BPN OKI tinggal menerima berkas dari dinas tersebut. Bagi pemohon, tidak boleh mengajukan lebih dari satu sertifikat untuk satu sertifkat dibatasi maksimal luas lahan 1 hektar.
Lalu sambungnya, untuk lahan pertanian juga dibatasi maksimal 5 hektar, bila lebih dari 5 hektar tidak akan dilayani. Kemudian proses pembuatan sertifikat tanah paling cepat 97 hari bahkan bisa juga sampai lebih dari lima bulan.
”Pembuatan sertifikat tanah yang lama karena prosesnya panjang, kita harus mempelajari berkas yang masuk dari pemohon, kemudian kita harus melakukan pengukuran kembali untuk menetapkan batas petah lokasi, kemudian kita pelajari lagi jangan sampai tanah itu statusnya sengketa dengan orang lain,” tuturnya.
Kepala BKN OKI Tri Astuti menambahkan, tahun ini Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel menerbitkan 18 214 lembar sertifikat gratis Prona. Untuk Kabupaten OKI hanya ada dua paket yakni Prona dan transmigrasi yang berjumlah 2 414 sertifikat. (iso)
Sepanjang tahun 2012 ini sebanyak 2.414 lembar sertifikat tanah yang disubsidi pemerintah melalui program nasional (Prona) akan segera diterbitkan dan diedarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKI kepada masyarakat dan warga transmigrasi.
Syofian Tadalung selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada BPN OKI kemarin mengatakan, untuk sertifikat Prona atau untuk masyarakat umum akan diterbitkan 1 414 sertifikat dan sisanya 1 000 sertifikat untuk warga transmigrasi sehingga totalnya sebanyak 2.414 lembar.
Namun katanya, pemerintah hanya membantu proses pembuatn sertifikatnya saja karena biaya pengukuran, materai dan BPHT ditanggung pemohon atau pemilik tanah. Namun warga OKI harus memenuhi banyak syarat pembuatan sertifikat tanah melalui prona ini.
Syarat itu kata dia, KTP, bukti pembayaran PBB, alas hak yang dilengkapi surat pengantar dari Kades atau lurah setempat dan surat pendukung lainnya. Syarat itu harus dipenuhi agar terhindar dari kasus sengketa tanah dan lahan.
Sedangkan untuk warga transmigrasi sambung Syofian, kelengkapan syarat-syarat untuk mengurus sertifikat diurus Disnakertrans, jadi BPN OKI tinggal menerima berkas dari dinas tersebut. Bagi pemohon, tidak boleh mengajukan lebih dari satu sertifikat untuk satu sertifkat dibatasi maksimal luas lahan 1 hektar.
Lalu sambungnya, untuk lahan pertanian juga dibatasi maksimal 5 hektar, bila lebih dari 5 hektar tidak akan dilayani. Kemudian proses pembuatan sertifikat tanah paling cepat 97 hari bahkan bisa juga sampai lebih dari lima bulan.
”Pembuatan sertifikat tanah yang lama karena prosesnya panjang, kita harus mempelajari berkas yang masuk dari pemohon, kemudian kita harus melakukan pengukuran kembali untuk menetapkan batas petah lokasi, kemudian kita pelajari lagi jangan sampai tanah itu statusnya sengketa dengan orang lain,” tuturnya.
Kepala BKN OKI Tri Astuti menambahkan, tahun ini Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel menerbitkan 18 214 lembar sertifikat gratis Prona. Untuk Kabupaten OKI hanya ada dua paket yakni Prona dan transmigrasi yang berjumlah 2 414 sertifikat. (iso)
Warga Mesuji Raih Innova
Kayuagung, SN
Parlin warga Dusun VI Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI meraih hadiah grandprize 1 unit mobil Toyota Kijang Innova hasil undian tabungan Penggerak Potensi Daerah (Pesirah) Bank SumselBabel Cabang Kayuagung, Rabu (11/1).
Hadiah utama berupa 2 unit motor Honda Supra X masing-masing diterima Sutanto warga Dusun II Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya OKI dan Ipik Gandamana warga Dusun I Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing OKI.
Lalu hadiah 1 unit lemari es didapat Karsa warga Jalan Flamboyan Desa Degung Rejo Kecamatan Mesuji OKI, hadiah 1 unit televisi Sony 40 inchi disabet Junainah warga Dusun IV Desa Kijang Ulu Kecamatan Kota Kayuagung dan hadiah 1 unit laptop diraih Doktaulina Sianturi warga Jalan RSU Lingkungan III Kayuagung.
Pengundian yang dilakukan di halaman kantor Bank SumselBabel cabang Kayuagung dan dihadiri Wabup OKI H Engga Dewata Z SSos serta sejumlah pejabat di jajaran Pemkab OKI ini juga memberikan undian hadiah hiburan kepada nasabah yang hadir berupa sejumlah kompor gas, blender, payung, setrika dan alat pemasak nasi.
Zulnelfi SH selaku Kepala Cabang Bank SumselBabel Kayuagung mengatakan, selama tahun 2011 pihaknya berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga hanya Rp 295,5 milyar. Ternyata jumlah ini paling kecil dibandingkan di kabupaten dan kota lainnya, seperti di Muba mencapai Rp 1,2 triliun dan bahkan di Mura tembus angka Rp 2 triliun.
“Jumlah nasabah per 31 Desember 2011 lalu mencapai 41 384 nasabah, laba yang diperolah bank ini selama tahun 2011 lalu sekitar Rp 46,5 miliar,” sambungnya sembari mengatakan pihaknya sudah memberikan konstribusi ke Pemkab OKI berupa PAD tahun 2011 sebesar Rp 6,3 miliar.
Lebih jauh dikatakannya, Bank SumselBabel sudah mengundi hadiah super grandprize di PTC Palembang dengan menyiapkan sejumlah hadiah yang harus dipilih diantaranya Honda New Accord, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, emas batangan dan uang tunai Rp 420 juta.
“Pemenang super grandprizenya merupakan warga Babel,” ujar dia sembari mengatakan undian grandprize kemarin berlaku untuk semua nasabah Bank SumselBabel cabang Kayuagung, Bank Sumsel Capem Tugu Mulyo dan Capem Tulung Selapan.
Sedangkan Wabup OKI secara singkat mengatakan, warga yang sudah menabung berarti turut memberikan konstribusi dalam membangun daerah dan aktif memberikan kemajuan daerah. Bank SumselBabel Kayuagung harus baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat OKI. (iso)
Parlin warga Dusun VI Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI meraih hadiah grandprize 1 unit mobil Toyota Kijang Innova hasil undian tabungan Penggerak Potensi Daerah (Pesirah) Bank SumselBabel Cabang Kayuagung, Rabu (11/1).
Hadiah utama berupa 2 unit motor Honda Supra X masing-masing diterima Sutanto warga Dusun II Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya OKI dan Ipik Gandamana warga Dusun I Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing OKI.
Lalu hadiah 1 unit lemari es didapat Karsa warga Jalan Flamboyan Desa Degung Rejo Kecamatan Mesuji OKI, hadiah 1 unit televisi Sony 40 inchi disabet Junainah warga Dusun IV Desa Kijang Ulu Kecamatan Kota Kayuagung dan hadiah 1 unit laptop diraih Doktaulina Sianturi warga Jalan RSU Lingkungan III Kayuagung.
Pengundian yang dilakukan di halaman kantor Bank SumselBabel cabang Kayuagung dan dihadiri Wabup OKI H Engga Dewata Z SSos serta sejumlah pejabat di jajaran Pemkab OKI ini juga memberikan undian hadiah hiburan kepada nasabah yang hadir berupa sejumlah kompor gas, blender, payung, setrika dan alat pemasak nasi.
Zulnelfi SH selaku Kepala Cabang Bank SumselBabel Kayuagung mengatakan, selama tahun 2011 pihaknya berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga hanya Rp 295,5 milyar. Ternyata jumlah ini paling kecil dibandingkan di kabupaten dan kota lainnya, seperti di Muba mencapai Rp 1,2 triliun dan bahkan di Mura tembus angka Rp 2 triliun.
“Jumlah nasabah per 31 Desember 2011 lalu mencapai 41 384 nasabah, laba yang diperolah bank ini selama tahun 2011 lalu sekitar Rp 46,5 miliar,” sambungnya sembari mengatakan pihaknya sudah memberikan konstribusi ke Pemkab OKI berupa PAD tahun 2011 sebesar Rp 6,3 miliar.
Lebih jauh dikatakannya, Bank SumselBabel sudah mengundi hadiah super grandprize di PTC Palembang dengan menyiapkan sejumlah hadiah yang harus dipilih diantaranya Honda New Accord, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, emas batangan dan uang tunai Rp 420 juta.
“Pemenang super grandprizenya merupakan warga Babel,” ujar dia sembari mengatakan undian grandprize kemarin berlaku untuk semua nasabah Bank SumselBabel cabang Kayuagung, Bank Sumsel Capem Tugu Mulyo dan Capem Tulung Selapan.
Sedangkan Wabup OKI secara singkat mengatakan, warga yang sudah menabung berarti turut memberikan konstribusi dalam membangun daerah dan aktif memberikan kemajuan daerah. Bank SumselBabel Kayuagung harus baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat OKI. (iso)
PLN Ranting OI Alami Kerugian Rp 852 Juta
Indralaya, SN
Akibat banyaknya tunggakan masyarakat untuk membayar rekening listrik pada waktu yang sudah ditentukan, sehingga ditahun 2011 lalu PLN ranting Indralaya mengalami kerugian sebesar Rp 852 juta.
Kerugian tersebut rata-rata disebabkan karena adanya pengguna PLN yang menunggak pembayaran hingga berbulan bulan, yang menunggak tersbeut sekitar 8 persen dari jumlah pengguna PLN di OI sekarang terdapat kurang lebih 47 ribu.
Pelanggan yang sudah menunggak melewati batas yang sudah ditentukan yaitu selama 3 bulan, maka pemasanga dicabut. Jika belum dilunasi hingga tahun ini, pengguna PLN pasca bayar akan dialihkan program PLN Prabayar.
Manajer PLN Ranting Indralaya, Rohimi Solihin, kemarin (11/1), saat dikonfirmasi mengatakan, sudah menjadi keputusan dari pihak pusat, jika sudah diputuskan, maka pengguna PLN harus beralih ke PLN prabayar.
Dikatakannya Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari penerapan PLN prabayar, selain pengguna dapat mengola dan mengendalikan sendiri pemakaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar, pln prabayar juga tidak berpotensi untuk menunggak.
“Pemasangan juga lebih mudah, calon pengguna cukup mendatangi kantor PLN dan mengajukan permohonan dengan membawa tanda pengenal dan lainnya, kemudian akan disurvey jika layak maka akan lagnsung dipasangkan,” ujarnya.
Dengan banyaknya kerugian ditahun lalu, Rohimi meghimbau agar pengguna PLN dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. (man)
Akibat banyaknya tunggakan masyarakat untuk membayar rekening listrik pada waktu yang sudah ditentukan, sehingga ditahun 2011 lalu PLN ranting Indralaya mengalami kerugian sebesar Rp 852 juta.
Kerugian tersebut rata-rata disebabkan karena adanya pengguna PLN yang menunggak pembayaran hingga berbulan bulan, yang menunggak tersbeut sekitar 8 persen dari jumlah pengguna PLN di OI sekarang terdapat kurang lebih 47 ribu.
Pelanggan yang sudah menunggak melewati batas yang sudah ditentukan yaitu selama 3 bulan, maka pemasanga dicabut. Jika belum dilunasi hingga tahun ini, pengguna PLN pasca bayar akan dialihkan program PLN Prabayar.
Manajer PLN Ranting Indralaya, Rohimi Solihin, kemarin (11/1), saat dikonfirmasi mengatakan, sudah menjadi keputusan dari pihak pusat, jika sudah diputuskan, maka pengguna PLN harus beralih ke PLN prabayar.
Dikatakannya Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari penerapan PLN prabayar, selain pengguna dapat mengola dan mengendalikan sendiri pemakaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar, pln prabayar juga tidak berpotensi untuk menunggak.
“Pemasangan juga lebih mudah, calon pengguna cukup mendatangi kantor PLN dan mengajukan permohonan dengan membawa tanda pengenal dan lainnya, kemudian akan disurvey jika layak maka akan lagnsung dipasangkan,” ujarnya.
Dengan banyaknya kerugian ditahun lalu, Rohimi meghimbau agar pengguna PLN dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. (man)
Pahri Akan Evaluasi 3 Camat
Sekayu, SN
Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari akan melakukan evaluasi terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Muba mulai dari staf terbawah hingga ke jajaran eselon tertinggi. Pemkab Muba juga akan melakukan evaluasi terhadap oknum PNS bermasalah, termasuk yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan Pegawai Negeri Sipil.
Bupati Muba H Pahri Azhari melalui Kabag Humas Setda Muba, HM Soleh Naim, mengatakan, akan dilakukan rapat koordinasi dengan memanggil seluruh anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengevaluasi jabatan Camat Tungkal Jaya, Lais, dan Lawang Wetan yang dinilai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
“Selanjutnya jabatan tiga camat tersebut akan dievaluasi dan ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, berdasarkan aturan dan UU kepegawaian. Selain itu akan pula dilakukan evaluasi terhadap Camat Lalan yang dijabat oleh saudara Zapran," tuturnya.
HM Soleh Naim menambahkan, evaluasi terhadap PNS merupakan agenda rutin Pemkab Musi Banyuasin yang dilaksanakan secara berkala, untuk melihat keaktifan para pegawai. Evaluasi ini bertujuan pula untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pelayanan terhadap masyarakat.
Selain melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PNS, berdasarkan hasil koordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, akan dilakukan peninjauan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang terhadap H Yusnin SSos.
“Apabila telah terdapat keputusan hukum yang tetap, akan dicarikan solusi terbaik terhadap yang bersangkutan untuk ditempatkan sesuai dengan pangkat dan golongannya, dalam tugas pegabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas HM Soleh Naim. (humas Muba)
Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari akan melakukan evaluasi terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Muba mulai dari staf terbawah hingga ke jajaran eselon tertinggi. Pemkab Muba juga akan melakukan evaluasi terhadap oknum PNS bermasalah, termasuk yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan Pegawai Negeri Sipil.
Bupati Muba H Pahri Azhari melalui Kabag Humas Setda Muba, HM Soleh Naim, mengatakan, akan dilakukan rapat koordinasi dengan memanggil seluruh anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengevaluasi jabatan Camat Tungkal Jaya, Lais, dan Lawang Wetan yang dinilai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
“Selanjutnya jabatan tiga camat tersebut akan dievaluasi dan ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, berdasarkan aturan dan UU kepegawaian. Selain itu akan pula dilakukan evaluasi terhadap Camat Lalan yang dijabat oleh saudara Zapran," tuturnya.
HM Soleh Naim menambahkan, evaluasi terhadap PNS merupakan agenda rutin Pemkab Musi Banyuasin yang dilaksanakan secara berkala, untuk melihat keaktifan para pegawai. Evaluasi ini bertujuan pula untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pelayanan terhadap masyarakat.
Selain melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PNS, berdasarkan hasil koordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, akan dilakukan peninjauan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang terhadap H Yusnin SSos.
“Apabila telah terdapat keputusan hukum yang tetap, akan dicarikan solusi terbaik terhadap yang bersangkutan untuk ditempatkan sesuai dengan pangkat dan golongannya, dalam tugas pegabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas HM Soleh Naim. (humas Muba)
Lima Toilet Gedung Dewan Telan Ratusan Juta
-Total Rehab Gelontorkan Rp 2 M
Palembang, SN
Bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang masih kekurangan, sebaliknya wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menghamburkan uang rakyat hanya untuk perbaikan ringan fasilitas toilet di gedung tersebut.
Untuk peraikan itu sendiri dana yang dianggarkan Sekretariat Dewan (sekwan) Kota Palembang menyentuh nilai Rp 2 M untuk total rehab empat item yang meliputi perbaikan lima toilet terdiri dari toilet ketua DPRD, tiga wakilnya dan satu toilet untuk umum, tamam penghijauan (sarana parkir dan jalan), lift dan pos jaga security.
“Yang paling banyak menelan dana adalah pembangunan lift” jelas Sekwan Kota Palembang Saiful Anwar, Rabu(11/1) usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Palembang dengan agenda jawaban Panitia Khusus (pansu) DPRD Kota Palembang terhadap raperda Kota Palembang.
Harga termahal kedua ,meski tidak secara jelas dijelaskan Saiful total anggran perbaikan lima toilet menduduki peringkat kedua untuk anggaran yang diajukan tahun 2011 lalu.
“Selama ini DPRD Kota Palembang tidak meiliki toilet untuk digunakan secara umum, sedangkan toiliet yang ada untuk Ketua DPRD, dan tiga wakilnya hanya dilakukan perbaikan saja,”katanya.dengan adanya toilet untuk digunakan secara umum. Saiful menambahkan, tamu atau pengunjung tidak kesulitan lagi kalau akan melakukan aktifitas kebelakang (kamar mandi)” Memang selama ini tidak ada toilitet umum, toilet yang dibangun persis dibawah tangga utama gedung paripurna tersebut, tamu tidak harus antri ataupun kesulitan untuk buang air kecil lagi,’katanya.
Nah, item berikutnya, perbaikan jalan untuk sarana parkir kendaraan, penghijuan dan rumah pos jaga gedung dewan tersebut menduduki peringakat berikutnya.
“Kalau secara rincian yang jelas peranggaran untuk perbaikan dan pembangunan lift saya kurang hapal, yang jelas totalnya Rp 2 M,”jelasnya.
Untuk ditahun ini ( 2012-red ), kata Saiful lagi Sekwan tidak menggangarkan untuk perbaikan dan rehab. “Tahun 2012 ini tidak ada pengajuan anggaran lagi untuk rehab dan perbaikan gedung wakil rakyat, kalau perbaikan plafon, perbaikan lantai sudah dilakukan dan telah selesai,”katanya.(win)
Palembang, SN
Bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang masih kekurangan, sebaliknya wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menghamburkan uang rakyat hanya untuk perbaikan ringan fasilitas toilet di gedung tersebut.
Untuk peraikan itu sendiri dana yang dianggarkan Sekretariat Dewan (sekwan) Kota Palembang menyentuh nilai Rp 2 M untuk total rehab empat item yang meliputi perbaikan lima toilet terdiri dari toilet ketua DPRD, tiga wakilnya dan satu toilet untuk umum, tamam penghijauan (sarana parkir dan jalan), lift dan pos jaga security.
“Yang paling banyak menelan dana adalah pembangunan lift” jelas Sekwan Kota Palembang Saiful Anwar, Rabu(11/1) usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Palembang dengan agenda jawaban Panitia Khusus (pansu) DPRD Kota Palembang terhadap raperda Kota Palembang.
Harga termahal kedua ,meski tidak secara jelas dijelaskan Saiful total anggran perbaikan lima toilet menduduki peringkat kedua untuk anggaran yang diajukan tahun 2011 lalu.
“Selama ini DPRD Kota Palembang tidak meiliki toilet untuk digunakan secara umum, sedangkan toiliet yang ada untuk Ketua DPRD, dan tiga wakilnya hanya dilakukan perbaikan saja,”katanya.dengan adanya toilet untuk digunakan secara umum. Saiful menambahkan, tamu atau pengunjung tidak kesulitan lagi kalau akan melakukan aktifitas kebelakang (kamar mandi)” Memang selama ini tidak ada toilitet umum, toilet yang dibangun persis dibawah tangga utama gedung paripurna tersebut, tamu tidak harus antri ataupun kesulitan untuk buang air kecil lagi,’katanya.
Nah, item berikutnya, perbaikan jalan untuk sarana parkir kendaraan, penghijuan dan rumah pos jaga gedung dewan tersebut menduduki peringakat berikutnya.
“Kalau secara rincian yang jelas peranggaran untuk perbaikan dan pembangunan lift saya kurang hapal, yang jelas totalnya Rp 2 M,”jelasnya.
Untuk ditahun ini ( 2012-red ), kata Saiful lagi Sekwan tidak menggangarkan untuk perbaikan dan rehab. “Tahun 2012 ini tidak ada pengajuan anggaran lagi untuk rehab dan perbaikan gedung wakil rakyat, kalau perbaikan plafon, perbaikan lantai sudah dilakukan dan telah selesai,”katanya.(win)
Hendak Beneri Toa, PM Nyaris Tewas
EMPAT LAWANG- Naas dialami oleh Ahmad Basair (36) warga Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, ingin maksud membenari pengeras suara (Toa,red) di atas atap dekat tower masjid baitul iman kesetrum oleh aliran listrik sehingga membuat korban mengalami luka bakar. Peristiwa tersebut terjadi Kamis (10/1) sekitar pukul 08.30 WIB.
Informasi yang didapat, menyebutkan korban yang berprofesi Pengurus Masjid (PM) sekaligus ketua pembangunan masjid Baitul Iman ini, ingin membenari pengeras suara karena mati sehingga menaiki dengan menggunakan tangga tanpa alas kaki, namun ketika sudah diatas atap diduga pengeras suara di dekat tower masjid tersebut masih dialiri listrik, seketika korban tersengat. Korbanpun terjatuh dari atap, warga yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha membantu korban dan membawanya ke Puskesmas Tebing Tinggu guna mendapatkan perawatan medis karena kedua kakinya melepuh karena tersengat listrik.
“Korban merupakan masih keluarga, ia pun mendapatkan informasi bahwa ada keluarganya tersengat listrik dengan segera langsung menuju Puskesmas, sedangkan kronologis peristiwa. Korban sedang membetulkan toa di atas masjid tanpa ada pengaman namun apes masih ada tegangan listriknya,” ungkap salah satu keluarga korban, Heri, kemarin (10/1).
Sementara petugas medis Puskesmas Tebing Tinggi Dr Sukma Leni mengatakan, korban mengalami luka bakar pada kedua kakinya dengan kondisi melepuh sedangkan tangan kiri luka robek sehingga harus dijahit. Atas permintaan keluarga korbanpun dirujuk ke Rs Lubuk Linggau.
“Kami akan merujuknya ke RS Lubuk Linggau mengingat kondisi kedua kakinya melepuh dan mengganggu jaringan saraf sehingga harus benar-benar ditangani tim medis dengan serius,” kata Sukma.
Kapolres Lahat AKBP Beni Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utomo ketika dikonfirmasi, mengatakan pihaknya belum menerima laporan adanya warga kesetrum. Namun dirinya akan menyuruh anggotanya mengecek kelokasi kejadian.
“Kita akan mengecek kelokasi kejadian,sebab pihak korban belum melapor,” katanya melalui ponselnya.(Eko)
Informasi yang didapat, menyebutkan korban yang berprofesi Pengurus Masjid (PM) sekaligus ketua pembangunan masjid Baitul Iman ini, ingin membenari pengeras suara karena mati sehingga menaiki dengan menggunakan tangga tanpa alas kaki, namun ketika sudah diatas atap diduga pengeras suara di dekat tower masjid tersebut masih dialiri listrik, seketika korban tersengat. Korbanpun terjatuh dari atap, warga yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha membantu korban dan membawanya ke Puskesmas Tebing Tinggu guna mendapatkan perawatan medis karena kedua kakinya melepuh karena tersengat listrik.
“Korban merupakan masih keluarga, ia pun mendapatkan informasi bahwa ada keluarganya tersengat listrik dengan segera langsung menuju Puskesmas, sedangkan kronologis peristiwa. Korban sedang membetulkan toa di atas masjid tanpa ada pengaman namun apes masih ada tegangan listriknya,” ungkap salah satu keluarga korban, Heri, kemarin (10/1).
Sementara petugas medis Puskesmas Tebing Tinggi Dr Sukma Leni mengatakan, korban mengalami luka bakar pada kedua kakinya dengan kondisi melepuh sedangkan tangan kiri luka robek sehingga harus dijahit. Atas permintaan keluarga korbanpun dirujuk ke Rs Lubuk Linggau.
“Kami akan merujuknya ke RS Lubuk Linggau mengingat kondisi kedua kakinya melepuh dan mengganggu jaringan saraf sehingga harus benar-benar ditangani tim medis dengan serius,” kata Sukma.
Kapolres Lahat AKBP Beni Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utomo ketika dikonfirmasi, mengatakan pihaknya belum menerima laporan adanya warga kesetrum. Namun dirinya akan menyuruh anggotanya mengecek kelokasi kejadian.
“Kita akan mengecek kelokasi kejadian,sebab pihak korban belum melapor,” katanya melalui ponselnya.(Eko)
2012, Formasi Penerimaan Guru Prioritas
Empat Lawang, SN
Formasi penerimaan tenaga pendidikan (guru,red) di Kabupaten Empat Lawang menjadi prioritas,keterangan ini disampaikan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM melalui Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah SH.
Menurut Januarsyah,formasi guru sangat dibutuhkan bagi kabupaten empat Lawang,maklum selaku kabupaten baru yang termuda di Sumsel masih kekurangan banyak tenaga pendidikan. "Guru memang kekurangan banyak makanya menjadi prioritas," kata Januarsyah.
Selain guru, lanjut Januarsyah tenaga Kesehatan pun menjadi salah satu prioritas yang tidak kalah penting nya namun pemenuhan akan dilakukan secara bertahan pada formasi penerimaan pegawai setiap tahun,dengan rincian total kekurangan guru dibagi jangka waktu itulah formasi kebutuhan setiap tahunnyan"kami ingin formasi guru dan kesehatan segera tercukupi," ujar Januarsyah.
Selanjutnya Januarsyah menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengurus proses pengajuan penerimaan pegawai, diharapkan tahun 2012 ini juga proses penerimaan pegawai dapat dilaksanakan. "Insya allah satu minggu kedepan ada titik terangnya, pengajuan kita sudah disampaikan dan tinggal menunggu hasil," jelasnya.
Diketahui sebelumnya,guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Empatlawang minim. Maka berharap dapat dipenuhi dari formasi penerimaan pegawai pertahun.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Empatlawang melalui Kabid Dikmen, Syaful Effendi mengatakan kekurangan tenaga pengajar PNS mencapai 1.300 orang. Sedangkan penerimaan setiap tahunnya tidak menentu dan belum bisa memenuhi kebutuhan.
"Penerimaan guru tidak pasti setiap tahunnya, sementara ditiap tahunnya ada guru PNS yang pensiun, sehingga kekurangan guru PNS meningkat. Untungnya, masih ada guru komite yang masih ingin mengajar," ujarnya.
Dikatakannya, saat ini guru PNS yang ada 1.400 orang dan jumlah guru PNS tersebut terbilang masih kurang. Oleh karena itu di tahun 2012 ini pada penerimaan CPNS akan diusulkan penambahan penerimaan guru PNS.
"Disdik tidak memiliki wewenang untuk menambahkan kuota, tetapi hanya bisa mengusulkan sesuai data yang ada. Semua keputusan sepenuhnya wewenang pihak BKD Empatlawang," katanya. (eko)
Formasi penerimaan tenaga pendidikan (guru,red) di Kabupaten Empat Lawang menjadi prioritas,keterangan ini disampaikan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM melalui Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah SH.
Menurut Januarsyah,formasi guru sangat dibutuhkan bagi kabupaten empat Lawang,maklum selaku kabupaten baru yang termuda di Sumsel masih kekurangan banyak tenaga pendidikan. "Guru memang kekurangan banyak makanya menjadi prioritas," kata Januarsyah.
Selain guru, lanjut Januarsyah tenaga Kesehatan pun menjadi salah satu prioritas yang tidak kalah penting nya namun pemenuhan akan dilakukan secara bertahan pada formasi penerimaan pegawai setiap tahun,dengan rincian total kekurangan guru dibagi jangka waktu itulah formasi kebutuhan setiap tahunnyan"kami ingin formasi guru dan kesehatan segera tercukupi," ujar Januarsyah.
Selanjutnya Januarsyah menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengurus proses pengajuan penerimaan pegawai, diharapkan tahun 2012 ini juga proses penerimaan pegawai dapat dilaksanakan. "Insya allah satu minggu kedepan ada titik terangnya, pengajuan kita sudah disampaikan dan tinggal menunggu hasil," jelasnya.
Diketahui sebelumnya,guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Empatlawang minim. Maka berharap dapat dipenuhi dari formasi penerimaan pegawai pertahun.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Empatlawang melalui Kabid Dikmen, Syaful Effendi mengatakan kekurangan tenaga pengajar PNS mencapai 1.300 orang. Sedangkan penerimaan setiap tahunnya tidak menentu dan belum bisa memenuhi kebutuhan.
"Penerimaan guru tidak pasti setiap tahunnya, sementara ditiap tahunnya ada guru PNS yang pensiun, sehingga kekurangan guru PNS meningkat. Untungnya, masih ada guru komite yang masih ingin mengajar," ujarnya.
Dikatakannya, saat ini guru PNS yang ada 1.400 orang dan jumlah guru PNS tersebut terbilang masih kurang. Oleh karena itu di tahun 2012 ini pada penerimaan CPNS akan diusulkan penambahan penerimaan guru PNS.
"Disdik tidak memiliki wewenang untuk menambahkan kuota, tetapi hanya bisa mengusulkan sesuai data yang ada. Semua keputusan sepenuhnya wewenang pihak BKD Empatlawang," katanya. (eko)
Minimalisir Kejahatan, Gelar Operasi Terpadu
Muara Enim, SN
Polres Muara Enim menggelar operasi rutin terpadu di sepanjang jalan Simpang Kepur Muara Enim. Kegiatan tesebut bertujuan untuk meminimalisir aksi kejahatan dan pelanggaran lalu lintas demi mencipta situasi kondusif.
Demikian diungkapkan Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kepala Satuan (Kasat) Sabhara pada Polres Muara Enim AKP Andi Junianto, Selasa (10/1).
Dikatakannya, pelanggaran dan tindak kriminal lainnya, seperti pelanggaran lalu lintas, narkoba, senjata tajam (Sajam), senjata api (Senpi) dan lain-lain.
Mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, angkutan penumpang, hingga angkutan berat. Dimana, titik razia difokuskan pada dua lokasi yakni Simpang Kepur dan Jembatan Enim II Muara Enim. Mengingat, kedua titik ini merupakan pusat utama bagi jalur keluar masuk kendaraan dari berbagai arah. Baik dari dalam kota ataupun luar kota.
"Dari dua titik ini kita berharap mampu memutus ataupun meminimalisir berbagai jaringan pelanggaran yang dapat masuk ke wilayah Kabupaten Muara Enim," ujar Andi di sela-sela operasi.
Menurut Andi, operasi ini secara rutin dilakukan oleh satuan Polres Muara Enim. Terdiri dari satuan lalu lintas, serse, propam dan satuan lainnya.
"Kita terus upayakan untuk menggelar operasi ini secara rutin. Sehingga, stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Muara Enim terus terjaga," ucap dia
Kepala Unit (Kanit) Patroli Lalu Lintas Iptu Reza Pahlevi menuturkan, dalam razia ini yang paling banyak ditemukan adalah bentuk pelanggaran lalu lintas. Yakni tidak adanya kelengkapan surat menyurat kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, mati KIR, kelengkapan keamanan helm, sabuk pengaman dan lain-lain. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan himbauan bagi sejumlah kendaraan plat luar agar segera dimutasikan.
"Bagi kendaraan yang masih menggunakan plat luar, kita himbau untuk segera di mutasikan. Sementara, bagi kendaraan yang melanggar maka kita tindak,” ungkapnya. (yud)
Polres Muara Enim menggelar operasi rutin terpadu di sepanjang jalan Simpang Kepur Muara Enim. Kegiatan tesebut bertujuan untuk meminimalisir aksi kejahatan dan pelanggaran lalu lintas demi mencipta situasi kondusif.
Demikian diungkapkan Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kepala Satuan (Kasat) Sabhara pada Polres Muara Enim AKP Andi Junianto, Selasa (10/1).
Dikatakannya, pelanggaran dan tindak kriminal lainnya, seperti pelanggaran lalu lintas, narkoba, senjata tajam (Sajam), senjata api (Senpi) dan lain-lain.
Mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, angkutan penumpang, hingga angkutan berat. Dimana, titik razia difokuskan pada dua lokasi yakni Simpang Kepur dan Jembatan Enim II Muara Enim. Mengingat, kedua titik ini merupakan pusat utama bagi jalur keluar masuk kendaraan dari berbagai arah. Baik dari dalam kota ataupun luar kota.
"Dari dua titik ini kita berharap mampu memutus ataupun meminimalisir berbagai jaringan pelanggaran yang dapat masuk ke wilayah Kabupaten Muara Enim," ujar Andi di sela-sela operasi.
Menurut Andi, operasi ini secara rutin dilakukan oleh satuan Polres Muara Enim. Terdiri dari satuan lalu lintas, serse, propam dan satuan lainnya.
"Kita terus upayakan untuk menggelar operasi ini secara rutin. Sehingga, stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Muara Enim terus terjaga," ucap dia
Kepala Unit (Kanit) Patroli Lalu Lintas Iptu Reza Pahlevi menuturkan, dalam razia ini yang paling banyak ditemukan adalah bentuk pelanggaran lalu lintas. Yakni tidak adanya kelengkapan surat menyurat kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, mati KIR, kelengkapan keamanan helm, sabuk pengaman dan lain-lain. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan himbauan bagi sejumlah kendaraan plat luar agar segera dimutasikan.
"Bagi kendaraan yang masih menggunakan plat luar, kita himbau untuk segera di mutasikan. Sementara, bagi kendaraan yang melanggar maka kita tindak,” ungkapnya. (yud)
Dandim Lahat Bantah Oknum TNI Ambil Kayu Hutan Lindung
Pagaralam, SN
Komandan Distrik Militer (Dandim) 0405 Lahat, Letkol Fathur Rochman, Rabu (11/1) mengatakan, meskipun belum terbukti adanya keterlibatan anggota TNI dalam dugaan perambahan hutan atau ilegal logging, namun pihaknya masih akan tetap melakukan penyelidikan mengenai dugaan anggota Koramil Jarai, Umar yang menyimpan kayu yang berasal dari hutan lindung.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada bukti kuat, sehingga tidak dilakukan penyitaan barang bukti. Justru Umar sudah dicemarkan nama baiknya oleh seseorang, bahkan istrinya sempat dianiaya dan sudah dilaporkan kepada Polres Pagaralam.
Fathur Rochman mengungkapkan, pihaknya sudah memanggil umar untuk dimintai keterangan seputar kepemilikan kayu yang diduga berasal dari hutan lindung. Dari hasil pemeriksaan tidak terbukti terjadi tindak pelanggaran, karena kayu tersebut adalah milik orangtua angkatnya dan dibeli sejak 2007 lalu.
Menurut Fathur, Umar memang mempunyai orangtua angkat bernama Jafti yang memiliki pangklong kayu. Diantara kayu miliknya memang terdapat beberapa jenis, yang sudah tidak ada lagi di kawasan hutan rakyat. Karena tumbuhnya saat ini hanya ada di kawasan hutan lindung. Namun kayu tersebut dibeli pada 2007 lalu, dari warga Manna Bengkulu. Sehingga dugaan diambil dari kawasan hutan lindung di Lahat dan Empatlawang, tidak benar.
Namun katanya, Kodim 0405 Lahat tetap akan terus melakukan penyelidikan, untuk mengetahui asal usul kayu tersebut. Sehingga jika memang terbukti dan melanggar peraturan yang ada, ia tidak akan segan menindak tegas anggotanya. Ia berjanji tidak akan menutup-nutupi dan akan membeberkan kepada media.
Dikatakannya, permasalahan kayu tersebut hanyalah pengalihan informasi saja. Karena sebelumnya sempat terjadi perselisihan antara Sri istri Umar dengan tiga orang yang salah satunya anggota DPRD Pagaralam bernama Rasmizal.
"Kasus penganiayaan yang terjadi ditutupi, dengan kasus kayu ilegal tersebut. Hingga saat ini belum terbukti, Umar memiliki dan mengambil kayu dari hutan lindung," ungkapnya. (asn)
Komandan Distrik Militer (Dandim) 0405 Lahat, Letkol Fathur Rochman, Rabu (11/1) mengatakan, meskipun belum terbukti adanya keterlibatan anggota TNI dalam dugaan perambahan hutan atau ilegal logging, namun pihaknya masih akan tetap melakukan penyelidikan mengenai dugaan anggota Koramil Jarai, Umar yang menyimpan kayu yang berasal dari hutan lindung.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada bukti kuat, sehingga tidak dilakukan penyitaan barang bukti. Justru Umar sudah dicemarkan nama baiknya oleh seseorang, bahkan istrinya sempat dianiaya dan sudah dilaporkan kepada Polres Pagaralam.
Fathur Rochman mengungkapkan, pihaknya sudah memanggil umar untuk dimintai keterangan seputar kepemilikan kayu yang diduga berasal dari hutan lindung. Dari hasil pemeriksaan tidak terbukti terjadi tindak pelanggaran, karena kayu tersebut adalah milik orangtua angkatnya dan dibeli sejak 2007 lalu.
Menurut Fathur, Umar memang mempunyai orangtua angkat bernama Jafti yang memiliki pangklong kayu. Diantara kayu miliknya memang terdapat beberapa jenis, yang sudah tidak ada lagi di kawasan hutan rakyat. Karena tumbuhnya saat ini hanya ada di kawasan hutan lindung. Namun kayu tersebut dibeli pada 2007 lalu, dari warga Manna Bengkulu. Sehingga dugaan diambil dari kawasan hutan lindung di Lahat dan Empatlawang, tidak benar.
Namun katanya, Kodim 0405 Lahat tetap akan terus melakukan penyelidikan, untuk mengetahui asal usul kayu tersebut. Sehingga jika memang terbukti dan melanggar peraturan yang ada, ia tidak akan segan menindak tegas anggotanya. Ia berjanji tidak akan menutup-nutupi dan akan membeberkan kepada media.
Dikatakannya, permasalahan kayu tersebut hanyalah pengalihan informasi saja. Karena sebelumnya sempat terjadi perselisihan antara Sri istri Umar dengan tiga orang yang salah satunya anggota DPRD Pagaralam bernama Rasmizal.
"Kasus penganiayaan yang terjadi ditutupi, dengan kasus kayu ilegal tersebut. Hingga saat ini belum terbukti, Umar memiliki dan mengambil kayu dari hutan lindung," ungkapnya. (asn)
458 PNS Pagaralam Dikukuhkan
Pagaralam, SN
Sebanyak 458 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan pemerintah Kota Pagaralam diambil sumpah jabatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris MM, Rabu (11/1).
"Kegiatan ini digelar di Aula SD BI Pagaralam, dipimpin langsung Walikota Pagaralam Drs H Djazuli Kuris, MM," kata Kabid Formasi BKD Kota Pagaralam, Heriandi, Rabu (11/1).
Menurutnya, pengambilan sumpah PNS ini merupakan salah satu syarat CPNS menjadi PNS 100 persen. Hal ini mewajibkan semua CPNS formasi 2009 datang. Acara ini juga ditandai dengan penanaman pohon oleh Walikota dan juga perwakilan CPNS yang dilantik secara simbolis.
Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kota Pagaralam, Drs H Syarfrudin mengatakan, CPNS yang diambil sumpahnya menjadi PNS tersebut terdiri dari formasi 2009.
"Pengambilan sumpah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja PNS yang ada terlebih dalam hal peningkatan prestasi kerja," kata dia.
Sementara itu Walikota Pagaralam, Djazuli Kuris, pengambilan sumpah jabatan merupakan suatu keharusan bagi setiap PNS sebagai abdi negara, selain itu bagi PNS juga diwajibkan untuk menjaga dan menjalankan sumpah jabatan tersebut dengan senantiasa meningkatkan disiplin kerja.
"Setelah menjadi PNS 100 persen jangan sampai kinerja menurun, terlebih malah bermalasan-malasan. Soalnya, selain telah melanggar sumpah tindakan tersebut bisa merugikan bangsa dan negara," kata dia pula.
Kedepan, pemerintah Kota Pagaralam akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap PNS yang ada. Untuk itu, jika nantinya ada PNS yang melanggar kode etik kepegawaian maka pihaknya tidak segan-segan akan memberikan sanksi disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat atau bahkan penurunan pangkat maupun jabatan," tegasnya. (asn)
Sebanyak 458 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan pemerintah Kota Pagaralam diambil sumpah jabatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris MM, Rabu (11/1).
"Kegiatan ini digelar di Aula SD BI Pagaralam, dipimpin langsung Walikota Pagaralam Drs H Djazuli Kuris, MM," kata Kabid Formasi BKD Kota Pagaralam, Heriandi, Rabu (11/1).
Menurutnya, pengambilan sumpah PNS ini merupakan salah satu syarat CPNS menjadi PNS 100 persen. Hal ini mewajibkan semua CPNS formasi 2009 datang. Acara ini juga ditandai dengan penanaman pohon oleh Walikota dan juga perwakilan CPNS yang dilantik secara simbolis.
Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kota Pagaralam, Drs H Syarfrudin mengatakan, CPNS yang diambil sumpahnya menjadi PNS tersebut terdiri dari formasi 2009.
"Pengambilan sumpah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja PNS yang ada terlebih dalam hal peningkatan prestasi kerja," kata dia.
Sementara itu Walikota Pagaralam, Djazuli Kuris, pengambilan sumpah jabatan merupakan suatu keharusan bagi setiap PNS sebagai abdi negara, selain itu bagi PNS juga diwajibkan untuk menjaga dan menjalankan sumpah jabatan tersebut dengan senantiasa meningkatkan disiplin kerja.
"Setelah menjadi PNS 100 persen jangan sampai kinerja menurun, terlebih malah bermalasan-malasan. Soalnya, selain telah melanggar sumpah tindakan tersebut bisa merugikan bangsa dan negara," kata dia pula.
Kedepan, pemerintah Kota Pagaralam akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap PNS yang ada. Untuk itu, jika nantinya ada PNS yang melanggar kode etik kepegawaian maka pihaknya tidak segan-segan akan memberikan sanksi disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat atau bahkan penurunan pangkat maupun jabatan," tegasnya. (asn)
Banjir yang Jadi Ancaman Tahunan
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
PENGALAMAN banjir tiap tahun yang banyak menenggelamkan daerah Kota Palembang dalam waktu yang cukup lama, harus menjadi catatan dan cermin bagi warga kota ini untuk melakukan sesuatu.
Gambaran banyak daerah yang tergenang dalam kurun waktu dua bulan, yang disebabkan tingkat hujan yang tinggi, minimnya daerah resapan, dan air Sungai Musi yang pasang, adalah bentuk kesalahan langkah yang telah dilakukan sebagian warga ibukota Provinsi Sumatera Selatan.
Tahun 2012 ini memang belum ada terdengar daerah yang tergenang cukup lama, tetapi ini jangan membuat lengah. Karena curah hujan untuk beberapa bulan masih cukup tinggi.
Suka tidak suka, mau tidak mau, Pemerintah Kota Palembang harus menerima kondisi bahwa banjir yang telah melanda dan telah menyebabkan aktivitas warga menjadi terganggu, karena perbuatan yang dilakukan warganya sendiri dan kontrol Pemkot yang sangat kurang.
Tudingan klasik untuk masalah ini adalah penimbunan daerah rawa yang semakin menjadi-jadi di tengah giatnya pembangunan yang dilakukan. Sepintar apapun sebuah individu dan secanggih apapun teknologi, tetapi kalau tidak disiplin dan tak mau dikontrol, akan berbuah celaka dan kemalangan, Begitu pula dengan banjir di Kota Palembang.
Di Kota Palembang air bah datang karena faktor tingginya curah hujan, daerah resapan yang makin berkurang, dan faktor air Sungai Musi yang pasang naik. Memang waktu dan saat banjir terjadi, sebagai langkah awal Pemkot Palembang langsung mengevaluasi teknik seperti sistem drainase yang ada, pengerukan sungai dan kebutuhan pompa penanggulangan banjir. Tetapi itu jangka pendek, saat banjir terjadi.
Nah, untuk jangka panjang bagaimana? Jawabannya adalah Pemkot telah lepas kontrol untuk semuanya, hanya pusat kota yang selama ini diperhatikan. Di daerah pinggiran penimbunan rawa terus terjadi, drainase banyak macet dan tak baik, dan banyak anak-anak sungai sebagai tempat mengalirnya air saat musim hujan tertutup lumpur, eceng gondok, bahkan memang sengaja ditimbun.
Saat musim kering ini untuk diketahui, warga Palembang makin egois dan menjadi-jadi melakukan penimbunan. Dimana aturan yang dibuat selama ini? Hanya sebuah prasasti! Jika tak dilakukan langkah sigap, siap-siaplah di musim penghujan tahun ini dan tahun selanjutnya, banjir akan makin parah. Wasapadalah!! (***)
Pembayaran Hutang SEA Games Harus Diperdakan
* Hasil Evaluasi Mendagri
Palembang, SN
Pembayaran hutang pembangunan tiga venues SEA Games yakni, venue aquatic, lapangan tembak dan atletik sebesar Rp 324,9 miliar yang dimasukkan ke dalam pos pengeluaran daerah di dalam APBD Sumsel 2012, berdasarkan hasil evaluasi Mendagri harus dibuatkan Peraturan Daerah (Perda).
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Achmad Djauhari ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/1).
“Memang itulah dasar hukumnya, itukan perintah kepada pemerintah provinsi. Karena, (dana) itu tidak dianggarkan di APBN lagi. Sepertinya itu sudah diserahkan di pemerintah provinsi, caranya dengan membuat Perda, selanjutnya Perda tersebut akan dibuat Peraturan Gubernur (Pergub),” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Lanjutnya, substansi tentang Rp324,9 miliar itu, memang diperbolehkan. Karena, baik dari Menteri dan dari APBN, anggaran untuk pembayaran hutang pembangunan venues SEA Games itu sudah tidak ada lagi. “Soal berapa besarnya pembayaran hutang, masih harus di audit dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sambil berjalan, berapa yang layak dibayar. Bisa saja kurang dari angka Rp324,9 miliar itu. Saya yakin, pembayarannya akan kurang dari itu,” katanya.
Ia menambahkan, sebaiknya Pemprov Sumsel sesegera mungkin mengajukan Raperda tentang pembayaran hutang SEA Games itu, karena kalau terlambat, dana tersebut kemungkinan tidak dapat di cairkan.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, H.A. Fikri Juhan, menuturkan, sesuai hasil evaluasi mendagri, untuk mencairkan dana pembayaran hutang SEA Games sebesar Rp 324 miliar, pemerintah pusat hanya memberikan waktu 7 hari, sejak surat tersebut dikeluarkan kepada Pemprov Sumsel untuk menyiapkan payung hukum dari penganggaran dana tersebut.
Menurut Fikri, dalam surat tersebut, Mendagri tidak menjelaskan secara gamblang mengenai cara pencairan dana Rp 324 miliar, untuk pembayaran hutang SEAG tersebut.
“Dalam surat Mendagri itu, hanya mengatakan untuk menganggarkan dana tersebut pemerintah provinsi diminta berkonsultasi dengan pihak terkait. Seperti Menpora, Menteri Keuangan dan lainnya. Selain itu pemprov juga harus membuat payung hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur masalah dana untuk pembayaran hutang SEAG tersebut,” kata Fikri.
Namun yang menjadi persoalan, urai Fikri, batasan waktu yang diberikan mendagri untuk melaksanakan semua syarat tersebut, hanya 7 hari sejak surat itu diterbitkan. “Biasanya Perda itu dibuat dalam waktu satu bulan dan paling cepat dua minggu. Kalau hanya 7 hari saya kira sangat sulit untuk dilakukan dan dikhawatirkan hasilnya tidak akan maksimal,” pungkasnya. (awj)
Palembang, SN
Pembayaran hutang pembangunan tiga venues SEA Games yakni, venue aquatic, lapangan tembak dan atletik sebesar Rp 324,9 miliar yang dimasukkan ke dalam pos pengeluaran daerah di dalam APBD Sumsel 2012, berdasarkan hasil evaluasi Mendagri harus dibuatkan Peraturan Daerah (Perda).
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Achmad Djauhari ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/1).
“Memang itulah dasar hukumnya, itukan perintah kepada pemerintah provinsi. Karena, (dana) itu tidak dianggarkan di APBN lagi. Sepertinya itu sudah diserahkan di pemerintah provinsi, caranya dengan membuat Perda, selanjutnya Perda tersebut akan dibuat Peraturan Gubernur (Pergub),” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Lanjutnya, substansi tentang Rp324,9 miliar itu, memang diperbolehkan. Karena, baik dari Menteri dan dari APBN, anggaran untuk pembayaran hutang pembangunan venues SEA Games itu sudah tidak ada lagi. “Soal berapa besarnya pembayaran hutang, masih harus di audit dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sambil berjalan, berapa yang layak dibayar. Bisa saja kurang dari angka Rp324,9 miliar itu. Saya yakin, pembayarannya akan kurang dari itu,” katanya.
Ia menambahkan, sebaiknya Pemprov Sumsel sesegera mungkin mengajukan Raperda tentang pembayaran hutang SEA Games itu, karena kalau terlambat, dana tersebut kemungkinan tidak dapat di cairkan.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, H.A. Fikri Juhan, menuturkan, sesuai hasil evaluasi mendagri, untuk mencairkan dana pembayaran hutang SEA Games sebesar Rp 324 miliar, pemerintah pusat hanya memberikan waktu 7 hari, sejak surat tersebut dikeluarkan kepada Pemprov Sumsel untuk menyiapkan payung hukum dari penganggaran dana tersebut.
Menurut Fikri, dalam surat tersebut, Mendagri tidak menjelaskan secara gamblang mengenai cara pencairan dana Rp 324 miliar, untuk pembayaran hutang SEAG tersebut.
“Dalam surat Mendagri itu, hanya mengatakan untuk menganggarkan dana tersebut pemerintah provinsi diminta berkonsultasi dengan pihak terkait. Seperti Menpora, Menteri Keuangan dan lainnya. Selain itu pemprov juga harus membuat payung hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur masalah dana untuk pembayaran hutang SEAG tersebut,” kata Fikri.
Namun yang menjadi persoalan, urai Fikri, batasan waktu yang diberikan mendagri untuk melaksanakan semua syarat tersebut, hanya 7 hari sejak surat itu diterbitkan. “Biasanya Perda itu dibuat dalam waktu satu bulan dan paling cepat dua minggu. Kalau hanya 7 hari saya kira sangat sulit untuk dilakukan dan dikhawatirkan hasilnya tidak akan maksimal,” pungkasnya. (awj)
Batubara Tak Berikan Apa-apa untuk Sumsel
Palembang, SN
Sejauh ini kegiatan penambangan batubara tidak memberikan 'apa-apa' bagi pemerintah provinsi Sumsel. Sementara, banyak angkutan batubara yang melintasi jalan Tanjung Api-api (TAA) yang notabene merupakan jalan provinsi.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Sumsel, Agus Sutikno ditemui di gedung DPRD Sumsel, kemarin. Menurutnya, tidak ada kompensasi yang diberikan perusahaan batubara, untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel.
Padahal kata Politisi PPP ini, truk bertonase antara 8-30 ton yang mengangkut batubara milik perusahaan pertambangan batubara di Sumsel tersebut dikeluhkan masyarakat merusak jalan sehingga jarak tempuh Palembang – Muaraenim yang biasanya 5-6 kini bisa menjadi 8-10 jam.
“Banyaknya angkutan batubara yang hilir mudik melintas di jalan nasional, mulai dari Lahat-Palembang sedikit banyak menyebabkan kerusakan jalan makin parah. Ternyata tidak ada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan batubara swasta tersebut, walau angkutan batubara itu telah merusak jalan,” kritiknya.
Ia menambahkan, Tidak ada retribusi atau royalty yang diberikan mereka setiap ton batubara yang diangkut dari areal pertambangan. Berbeda dengan PT Bukit Asam (BA), yang memberikan sumbangan Rp 1000 setiap ton batubara yang diangkut.
“2010 lalu, PT BA memberikan Rp50 miliar untuk royalty dan Rp1000 perton nya. Sedangkan perusahaan batubara swasta tidak memberikan apapun,” jelas Agus.
Lebih lanjut Agus mengungkapkan, penerimaan Sumsel khusus dari perusahaan batubara milik swasta, berasal dari izin pertambangan dan izin angkutan. Namun izin tersebut hanya sekali. Selain itu, banyak juga angkutan batubara justru yang nomor polisi nya bukan berasal dari Sumsel atau non BG.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Ahmad Yani membenarkan tidak ada pajak atau royalty yang diberikan perusahaan tambang batubara swasta di Sumsel untuk PAD Sumsel. Sebab, tambah Yani, ada aturan yang melarang pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi kepada perusahaan tambang swasta.
“Dalam UU Pajak, sudah jelas retribusi yang bisa dipungut pemerintah daerah. Ini mengakibatkan daerah, tidak bisa berkreatifitas untuk mencari penghasilan,” terangnya.
Kemudian sambung Yani, memang setiap tonase batubara yang dieksploitasi dari Sumsel tidak dipungut langsung oleh pemprov. Namun, ada pendapatan bagi hasil dari setiap tonase batubara yang di eksploitasi dari Sumsel. “Ada retribusi atau pajak yang ditarik dari setiap tonase batubara tersebut, namun pungutannya langsung dilakukan di pusat kemudian baru dilakukan bagi hasil,” ungkapnya
Sementara itu, disisi lain, Perda tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan atau Danau Lintas Kabupaten/Kota, yang disahkan tahun 2010 oleh DPRD dan Pemprov Sumsel, mendapat penolakan dari Pemerintah Pusat dalam hal Depdagri.
Padahal, dalam Perda itu, ada salah satu mata pasalnya disebutkan bahwa pemprov Sumsel mendapatkan kompensasi perusahaan batubara sebesar Rp15 ribu, untuk satu ton batubara.
“Kita akan kejar terus, melalui Dinas Perhubungan. Mengapa (Perda) itu di tolak pusat, sehingga perda tersebut tidak bisa di sahkan. Kita juga akan ke Jakarta menindaklanjuti kepusat kenapa perda ini di tolak,” tegas anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Najib Madjan.
Menurut politisi asal Partai Golkar ini, pihaknya mengkhawatirkan ada pihak tertentu yang bermain di pusat, bahkan bukan tidak mungkin pengusaha batubara sendiri bermain di pusat sehingga Perda ini tidak di sahkan Depdagri. (awj)
Sejauh ini kegiatan penambangan batubara tidak memberikan 'apa-apa' bagi pemerintah provinsi Sumsel. Sementara, banyak angkutan batubara yang melintasi jalan Tanjung Api-api (TAA) yang notabene merupakan jalan provinsi.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Sumsel, Agus Sutikno ditemui di gedung DPRD Sumsel, kemarin. Menurutnya, tidak ada kompensasi yang diberikan perusahaan batubara, untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel.
Padahal kata Politisi PPP ini, truk bertonase antara 8-30 ton yang mengangkut batubara milik perusahaan pertambangan batubara di Sumsel tersebut dikeluhkan masyarakat merusak jalan sehingga jarak tempuh Palembang – Muaraenim yang biasanya 5-6 kini bisa menjadi 8-10 jam.
“Banyaknya angkutan batubara yang hilir mudik melintas di jalan nasional, mulai dari Lahat-Palembang sedikit banyak menyebabkan kerusakan jalan makin parah. Ternyata tidak ada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan batubara swasta tersebut, walau angkutan batubara itu telah merusak jalan,” kritiknya.
Ia menambahkan, Tidak ada retribusi atau royalty yang diberikan mereka setiap ton batubara yang diangkut dari areal pertambangan. Berbeda dengan PT Bukit Asam (BA), yang memberikan sumbangan Rp 1000 setiap ton batubara yang diangkut.
“2010 lalu, PT BA memberikan Rp50 miliar untuk royalty dan Rp1000 perton nya. Sedangkan perusahaan batubara swasta tidak memberikan apapun,” jelas Agus.
Lebih lanjut Agus mengungkapkan, penerimaan Sumsel khusus dari perusahaan batubara milik swasta, berasal dari izin pertambangan dan izin angkutan. Namun izin tersebut hanya sekali. Selain itu, banyak juga angkutan batubara justru yang nomor polisi nya bukan berasal dari Sumsel atau non BG.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Ahmad Yani membenarkan tidak ada pajak atau royalty yang diberikan perusahaan tambang batubara swasta di Sumsel untuk PAD Sumsel. Sebab, tambah Yani, ada aturan yang melarang pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi kepada perusahaan tambang swasta.
“Dalam UU Pajak, sudah jelas retribusi yang bisa dipungut pemerintah daerah. Ini mengakibatkan daerah, tidak bisa berkreatifitas untuk mencari penghasilan,” terangnya.
Kemudian sambung Yani, memang setiap tonase batubara yang dieksploitasi dari Sumsel tidak dipungut langsung oleh pemprov. Namun, ada pendapatan bagi hasil dari setiap tonase batubara yang di eksploitasi dari Sumsel. “Ada retribusi atau pajak yang ditarik dari setiap tonase batubara tersebut, namun pungutannya langsung dilakukan di pusat kemudian baru dilakukan bagi hasil,” ungkapnya
Sementara itu, disisi lain, Perda tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan atau Danau Lintas Kabupaten/Kota, yang disahkan tahun 2010 oleh DPRD dan Pemprov Sumsel, mendapat penolakan dari Pemerintah Pusat dalam hal Depdagri.
Padahal, dalam Perda itu, ada salah satu mata pasalnya disebutkan bahwa pemprov Sumsel mendapatkan kompensasi perusahaan batubara sebesar Rp15 ribu, untuk satu ton batubara.
“Kita akan kejar terus, melalui Dinas Perhubungan. Mengapa (Perda) itu di tolak pusat, sehingga perda tersebut tidak bisa di sahkan. Kita juga akan ke Jakarta menindaklanjuti kepusat kenapa perda ini di tolak,” tegas anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Najib Madjan.
Menurut politisi asal Partai Golkar ini, pihaknya mengkhawatirkan ada pihak tertentu yang bermain di pusat, bahkan bukan tidak mungkin pengusaha batubara sendiri bermain di pusat sehingga Perda ini tidak di sahkan Depdagri. (awj)
Polri Siap Amankan Pelantikan Bupati Muba
Sebanyak 730 Polisi akan diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin pada 16 Januari mendatang. Terdiri dari 250 personil Brimob dan Samapta Polda Sumsel dan 480 personil Polres Muba.
Demikian diutarakan Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo saat acara kunjungan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik M Arief Mansyur di Mapolres Muba, Sekayu, Rabu (11/1). Kunjungan Kapolda Sumsel dirangkai dengan peresmian Gedung Sat Reskrim Polres Muba, serta penandatanganan kerjasama Pendidikan Lalulintas dalam Kurikulum Sekolah antara Pemkab dan Polres Muba. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Muba H Pahri Azhari, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan SKPD Muba.
“Polres beserta personil dari Polda Sumsel siap mengamankan pelantikan Bupati Musi Banyuasin. Termasuk melakukan pengamanan lalu lintas pada proses pelantikan tersebut,” ujarnya.
Kabid Humas Polda Sumsel Sabaruddin Ginting, mengatakan, personil Polisi dari Polda Sumsel akan mulai ditempatkan sejak Minggu, sehari sebelum pelantikan. Selain mengamankan lokasi pelantikan, Polisi juga akan mengamankan di luar tempat pelantikan, dan pengamanan terhadap tamu undangan yang hadir.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Muba H Pahri Azhari dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik M Arief Mansyur melakukan penandatanganan prasasti peresmian Gedung Sat Reskrim Polres Muba. Dilakukan pula penandatanganan kerjasama pendidikan lalulintas dalam kurikulum sekolah antara Pemkab Muba dengan Polres Muba. Serta penebaran 5.000 bibit ikan di kolam Polres Muba sebagai bagian program 1.000 kolam yang dicanangkan Pemkab Muba.
Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan dukungan kepada Polisi dalam upaya memaksimalkan pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Dirinya mengaku, Pemkab Muba menyambut baik kerjasama pendidikan lalulintas dalam kurikulum sekolah dengan Polres Muba.( ADV/Humas Muba)
Langganan:
Postingan (Atom)