Palembang, SN
Pasca kembali normalnya jalur lalu lintas di Jalan Kolenol Atmo menjadi satu arah, itu pun tanpa adanya keputusan dari Dinas Perhubungan Kota Palembang. Jalur tersebut tampak kacau dan semeraut, lantaran di Jalan itu para pengendara yang melintas tak lagi mengikuti aturan lalu lintas. Terlagi Pemerintah Kota Palembang sebagai pihak pengambil kebijakan sama sekali tak ada peran untuk menormalkan jalur itu kembali, karena tak kunjung tuntas dari hasil evaluasi selama satu hingga dua minggu seperti di katakan sebelumnya.
Dari pantauan dilapangan, Kamis (8/3) Jalan di Kolenol Atmo khususnya jalur yang di rubah oleh Dishub Kota bukan lagi menjadi satu arah ataupun dua arah. Melainkan menjadi tiga arah, sebab jalur yang di ubah di jalan Kolenol Atmo sebelumnya memutar dari Jalan Jenderal Sudirman kini bisa di fungsikan dua jalur. Namun hal itu tentunya dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sementara Jalur di Jalan Kolenol Atmo yang di batasi dengan alat pembatas dari Dishub tampak padat. Sehingga jalan Kolenol Atmo yang di uji coba tersebut dengan tujuan melancarkan dari arus kemacetan, sebaliknya malah menimbulkan ketidak jelasan arus lalu lintas di Kota Palembang ini.
Tentu kesemerautan arus lalu lintas ini, Pemerintah Kota Palembang harus bertanggung jawab. Karena Dishub tak mungkin bisa melaksanakan hal tersebut kalau tidak ada persetujuan dari Pemkot Palembang, dalam hal ini Walikota Palembang mesti menuntaskan persoaalan ini.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Masrifin Thoyib melalui Kepala bidang pengawasan dan operasional (Wasdalop) Pathi Riduan mengatakan, hingga kini jalur tersebut masih dalam tahap evaluasi. Namun jalan itu masih dalam pembahasan bersama dengan forum lalu lintas kota Palembang. Berdasarkan hasil rapat, jalur tersebut memang belum ada keputusan secara pasti. Apakah akan di permanenkan atau tidak, sebab jalan itu kan masih dalam tahap uji coba. "Kami belum bisa mengambil keputusan untuk di permanenkannya jalur tersebut, karena masih banyak yang perlu di benahi. Sedangkan mengenai telah di bukannya jalur itu kembali menjadi normal seperti dulu lagi. Itupun pihak kami sama sekali tidak mengetahui, bukan Dishub yang membukannya," jelas Pathi.
Sementara, salah satu pengendara di jalan Kolenol Atmo yang sedang melintas mengatakan sejak tiga hari lalu Jalan ini boleh di lintasi. Sehingga dengan kata lain jalur tersebut bisa di lintasi kembali, karena tidak ada rambu-rambu atau larangan dari petugas. Apalagi traffic pembatas di seputaran Jalan Sudirman ke arah Kol Atmo telah di rapikan dan tersusun di trotoar jalan itu.
"Kalau kami selaku warga sipil, ketika melihat tak ada pembatas lagi. Tentu jalan itu boleh di lintasi, namun sangat di sayangkan aturan dari Pemkot ini yang segyoyanya mengatasi kemacetan. Tapi dengan kondisi saat ini malah menimbulkan kemacetan dan semerautnya arus lalu lintas di kawasan ini." ujar Arif (27).
Selain itu, Udin (40) yang telah menjadi juru parkir di kawasan Jalan Kolenol Atmo selama 5 tahun ini mengatakan, semestinya Pemerintah Kota harus bersikap tegas dengan kejadian ini. Karena Pemkot punya kewenangan untuk memanggil pihak Dishub dan mempertanyakan mau di ambil langkah apa tentang jalan Atmo ini. "Pemkot pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, seharusnya mereka memanggil petugas Dishub, karena jalur ini bukan hanya dua arah lagi, bahkan tiga arah. "Untung be belum ado kecelakaan di sini, bangso kecelakaan beradu palak dengan palak (adu kambing). Nah baru teraso, kapan la makan korban." tegas Udin.(win)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Jumat, 09 Maret 2012
LSM Tak Terdaftar di Kesbangpol Dianggap Ilegal
Empat Lawang
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak terdaftar pada badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) dianggap ilegal.
Kepala Badan Kesbangpol Empat Lawang Lukman Panggarbessy melalui Kabid Politik Rahman menjelaskan, sesuai dengan aturan hukum UU No 8 tahun 1985 tentang berorganisasi kemasyarakatan, kemudian Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1985, Permendagri No 5 tahun 1986, juga surat edaran Mendagri No.220/1980/DIII tahun 2007, serta Perbup Bupati Empat Lawang No.11 tahun 2010, dan Permendagri No. 44 tahun 2009. Bisa dirangkum dan dijelaskan dari aturan tersebut bahwa organisasi masyarakat (ormas) atau LSM harus memiliki akte pendirian, AD ART, SK kepengurusan, NPWP, dan masih banyak lagi. Selanjutnya dari deretan persyaratan tersebut dilaporkan kepada pemerintah melalui Kesbangpol.
“LSM yang tidak mendaftarkan diri ke Badan Kesbangpol dianggap illegal karena bisa jadi tidak memiliki kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan pemerintah,” ujar Rahman seraya mengatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan LSM bila keberadaan LSM nya tidak terdaftar pada Kesbangpol.
Diterangkannya, di Empat Lawang ini sudah ada 18 LSM yang sudah melaporkan diri dan juga sudah mendaftarkan keberadaannya. Dengan demikian ke 18 LSM ini dianggap resmi untuk menjalankan visi misi serta program kerjanya di Empat Lawang. Yakni LSM Ham dan Lingkungan, LSM Bela Nusantara, LSM Lintang Bersatu, LSM Lembaga Informasi Publik, LSM Citra Empat Lawang Bersatu, LSM Selalu Bela Rakyat, Komite Anti Korupsi, LSM Ratu Adil Indonesia, LSM Puskokatara, LSM Gerakan Masyarakat Peduli Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan, LSM Revolusioner, LSM Persatuan Masyarakat Empat Lawang Peduli Lingkungan, LSM Perlindungan Konsumen dan Hak-hak Masyarakat, LSM Merah Putih Bersatu, Lembaga Informasi Publik, LSM Gempar, dan LSM Forpeks, serta LSM Aliansi Barisan Anak Bangsa.
“Sebenarnya yang melaporkan keberadaan LSM itu banyak dan masih ada lagi selain 18 ini. Namun ya itu tadi, tidak mendaftarkan keberadaannya serta tidak melampirkan persyaratan yang sesuai dengan aturan pemerintah,” imbuhnya.
Makanya, sambung Rahman, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk mengetahui daftar keberadaan LSM yang resmi dan terdaftar di pemerintah. Sekaligus pihaknya menghimbau kepada LSM yang belum terdaftar sementara ada di Empat Lawang kiranya untuk menfdaftarkan serta melengkapi kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan pemerintah.
“Syarat yang lengkapnya bisa dilihat di Badan Kesbangpol Empat Lawang,” pungkasnya. (eko)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak terdaftar pada badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) dianggap ilegal.
Kepala Badan Kesbangpol Empat Lawang Lukman Panggarbessy melalui Kabid Politik Rahman menjelaskan, sesuai dengan aturan hukum UU No 8 tahun 1985 tentang berorganisasi kemasyarakatan, kemudian Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1985, Permendagri No 5 tahun 1986, juga surat edaran Mendagri No.220/1980/DIII tahun 2007, serta Perbup Bupati Empat Lawang No.11 tahun 2010, dan Permendagri No. 44 tahun 2009. Bisa dirangkum dan dijelaskan dari aturan tersebut bahwa organisasi masyarakat (ormas) atau LSM harus memiliki akte pendirian, AD ART, SK kepengurusan, NPWP, dan masih banyak lagi. Selanjutnya dari deretan persyaratan tersebut dilaporkan kepada pemerintah melalui Kesbangpol.
“LSM yang tidak mendaftarkan diri ke Badan Kesbangpol dianggap illegal karena bisa jadi tidak memiliki kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan pemerintah,” ujar Rahman seraya mengatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan LSM bila keberadaan LSM nya tidak terdaftar pada Kesbangpol.
Diterangkannya, di Empat Lawang ini sudah ada 18 LSM yang sudah melaporkan diri dan juga sudah mendaftarkan keberadaannya. Dengan demikian ke 18 LSM ini dianggap resmi untuk menjalankan visi misi serta program kerjanya di Empat Lawang. Yakni LSM Ham dan Lingkungan, LSM Bela Nusantara, LSM Lintang Bersatu, LSM Lembaga Informasi Publik, LSM Citra Empat Lawang Bersatu, LSM Selalu Bela Rakyat, Komite Anti Korupsi, LSM Ratu Adil Indonesia, LSM Puskokatara, LSM Gerakan Masyarakat Peduli Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan, LSM Revolusioner, LSM Persatuan Masyarakat Empat Lawang Peduli Lingkungan, LSM Perlindungan Konsumen dan Hak-hak Masyarakat, LSM Merah Putih Bersatu, Lembaga Informasi Publik, LSM Gempar, dan LSM Forpeks, serta LSM Aliansi Barisan Anak Bangsa.
“Sebenarnya yang melaporkan keberadaan LSM itu banyak dan masih ada lagi selain 18 ini. Namun ya itu tadi, tidak mendaftarkan keberadaannya serta tidak melampirkan persyaratan yang sesuai dengan aturan pemerintah,” imbuhnya.
Makanya, sambung Rahman, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk mengetahui daftar keberadaan LSM yang resmi dan terdaftar di pemerintah. Sekaligus pihaknya menghimbau kepada LSM yang belum terdaftar sementara ada di Empat Lawang kiranya untuk menfdaftarkan serta melengkapi kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan pemerintah.
“Syarat yang lengkapnya bisa dilihat di Badan Kesbangpol Empat Lawang,” pungkasnya. (eko)
Ratusan Hektar Lahan Warga Diserobot PT MM
Empat Lawang, SN
Ratusan warga desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang terpaksa memasang portal penutup jalan, pada perkebunan kelapa sawit di wilayah Sungai Jernih yang dikelolah PT Multrada Multimaju (MM) Kikim Barat Kabupaten Lahat. Penutupan akses itu sebagai bentuk mempertegas tuntutan, atas dugaan penyabotan lahan seluas lebih kurang 350 hektar milik warga.
Pemasangan portal dilakukan sejak awal Februari 2012 lalu, dengan tuntutan agar pihak PT MM mengembalikan lahan yang diakui masih milik warga Desa Tanjung Kupang Baru tersebut. Sebab, sejak dikelolah sebagai perkebunan kelapa sawit Inti oleh PT MM beberapa tahun lalu, belum ada kejelasan ganti rugi ataupun izin atas pengelolaan lahan dimaksud kepada pemilik lahan.
"Kami minta lahan kami dikembalikan, dan untuk sementara aktifitas perkebunan di kawasan Sungai Jernih kami minta ditutup," ungkap Iwan Subrata (35) salah seorang pemilik lahan, selaku perwakilan warga Desa Tanjung Kupang Baru, Kamis (8/3).
`Mengupayakan solusi sengketa lahan ini, Kamis (8/3) sekitar pukul 10.00 WIB, warga mendatangi Pemkab Empat Lawang, sebab, perkebunan kelapa sawit di wilayah Sungai Jernih Desa tanjung Kupang Baru dimaksud secara dtail peta masuk dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang. “Kami sudah mengajukan permaslahan ini ke Kecamatan, selanjutnya diarahkan untuk koordinasi di Pemkab Empat Lawang. Kami hanya meminta hak kami dikembalikan, sebab jika dikelolah perkebunan inti kelapa sawit sama saja lahan kami itu diserobot tanpa ada ganti rugi,” imbuh Iwan
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar rapat tertutup di ruang Assisten I Setda H basri Soni, dihadiri bagian Tata Pemerintahan, Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi, S Sos, Msi, pihak Managenem PT Multrada Multimaju serta sejumlah warga perwakilan pemilik lahan dimaksud. Hasil sementara, pemkab Empat Lawang akan menurunkan tim ke lapangan, serta mengupayakan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.
Dikatakan Camat Tebing Tinggi Alhumaidi SSos, MSi, hasil pertemuan kedua belah pihak menyerahkan penyelesaian masalah sengketa lahan ini ke Pemkab Empat Lawang. Sebab, lebih kurang 350 hektar lahan dikelolah PT MM itu tercatat didalam peta sebagai wilayah Kabupaten Empat Lawang.
“Dalam waktu dekat tim akan turun kelapangan, termasuk dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan kondisinya. Karena masalah ini sudah diserahkan ke pemkab, otomatis kedua belah pihak diharapkan tetap kondusif,” jelas Alhumaidi
Dia mengakui, tuntutan ratusan warga Desa Tanjung Kupang Baru, meminta lahan mereka dikembalikan karena belum dilakukan ganti rugi oleh PT MM. Sebaliknya dari managemen PT MM, mengaku pengelolaan lahan itu sesuai prosedur dan ketentuan setelah dibebaskan. “Agar suasana tetap kondusif kami meminta warga membuka portal itu, dan aktifitas prusahaan sawit itu kembali dilakukan. Masalah sengketa ini tetap akan diproses sesuai prosedur, oleh karena itu diharapkan warga bersabar,” kata Alhumaidi. (eko)
Ratusan warga desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang terpaksa memasang portal penutup jalan, pada perkebunan kelapa sawit di wilayah Sungai Jernih yang dikelolah PT Multrada Multimaju (MM) Kikim Barat Kabupaten Lahat. Penutupan akses itu sebagai bentuk mempertegas tuntutan, atas dugaan penyabotan lahan seluas lebih kurang 350 hektar milik warga.
Pemasangan portal dilakukan sejak awal Februari 2012 lalu, dengan tuntutan agar pihak PT MM mengembalikan lahan yang diakui masih milik warga Desa Tanjung Kupang Baru tersebut. Sebab, sejak dikelolah sebagai perkebunan kelapa sawit Inti oleh PT MM beberapa tahun lalu, belum ada kejelasan ganti rugi ataupun izin atas pengelolaan lahan dimaksud kepada pemilik lahan.
"Kami minta lahan kami dikembalikan, dan untuk sementara aktifitas perkebunan di kawasan Sungai Jernih kami minta ditutup," ungkap Iwan Subrata (35) salah seorang pemilik lahan, selaku perwakilan warga Desa Tanjung Kupang Baru, Kamis (8/3).
`Mengupayakan solusi sengketa lahan ini, Kamis (8/3) sekitar pukul 10.00 WIB, warga mendatangi Pemkab Empat Lawang, sebab, perkebunan kelapa sawit di wilayah Sungai Jernih Desa tanjung Kupang Baru dimaksud secara dtail peta masuk dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang. “Kami sudah mengajukan permaslahan ini ke Kecamatan, selanjutnya diarahkan untuk koordinasi di Pemkab Empat Lawang. Kami hanya meminta hak kami dikembalikan, sebab jika dikelolah perkebunan inti kelapa sawit sama saja lahan kami itu diserobot tanpa ada ganti rugi,” imbuh Iwan
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar rapat tertutup di ruang Assisten I Setda H basri Soni, dihadiri bagian Tata Pemerintahan, Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi, S Sos, Msi, pihak Managenem PT Multrada Multimaju serta sejumlah warga perwakilan pemilik lahan dimaksud. Hasil sementara, pemkab Empat Lawang akan menurunkan tim ke lapangan, serta mengupayakan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.
Dikatakan Camat Tebing Tinggi Alhumaidi SSos, MSi, hasil pertemuan kedua belah pihak menyerahkan penyelesaian masalah sengketa lahan ini ke Pemkab Empat Lawang. Sebab, lebih kurang 350 hektar lahan dikelolah PT MM itu tercatat didalam peta sebagai wilayah Kabupaten Empat Lawang.
“Dalam waktu dekat tim akan turun kelapangan, termasuk dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan kondisinya. Karena masalah ini sudah diserahkan ke pemkab, otomatis kedua belah pihak diharapkan tetap kondusif,” jelas Alhumaidi
Dia mengakui, tuntutan ratusan warga Desa Tanjung Kupang Baru, meminta lahan mereka dikembalikan karena belum dilakukan ganti rugi oleh PT MM. Sebaliknya dari managemen PT MM, mengaku pengelolaan lahan itu sesuai prosedur dan ketentuan setelah dibebaskan. “Agar suasana tetap kondusif kami meminta warga membuka portal itu, dan aktifitas prusahaan sawit itu kembali dilakukan. Masalah sengketa ini tetap akan diproses sesuai prosedur, oleh karena itu diharapkan warga bersabar,” kata Alhumaidi. (eko)
Qari Pemenang MTQ XXV Tingkat Sumsel Diumrohkan
Pagaralam, SN
Untuk memacu prestasi qari-qariah asal Besemah, yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke XXV Tingkat Provinsi Sumsel, Pemerintah Kota Pagaralam, menjanjikan hadiah tambahan berupa umroh bagi yang mendapat juara satu. Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol, Imam Pasli SSTP, Kamis (8/3).
Menurutnya, MTQ tingkat Provinsi Sumsel sendiri akan dilaksanakan dari tanggal 11 s/d 17 Maret 2012 di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Acara pelepasan kontingen MTQ XXV bertempat di ruang rapat Besemah Due Kantor Walikota Pagaralam.
"Kita mengirim kontingen berjumlah 30 orang yang terdiri dari 14 orang putra dan 16 orang putri yang akan mengikuti berbagai cabang perlombaan," ungkapnya.
Imam merincikan, adapun cabang yang akan diikuti yaitu cabang Tilawah Al-Qura’an, cabang Tahfiz Al-Qur’an, cabang Tartil Al-Qur’an, cabang Fahmil Al-Qur’an, cabang Syarhilt Al-Qur’an, cabang Khotil Al-Qur’an, dan cabang Qiro’at Saba’a.
"Kontingen MTQ Pagaralam juga diberikan uang saku, tujuannya untuk memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi seluruhan peserta agar berjuang keras untuk meraih juara," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati M Kes menambahkan, bukan hanya target juara saja, bagi kontingen Pagaralam, namun ada juga hal yang lebih penting lagi yakni menjaga kekompakan dan nama baik daerah.
"Jaga nama baik Kota Pagaralam, kemudian jaga kesehatan dan berikan prestasi yang terbaik untuk Pagaralam," ungkapnya.
Lanjutnya, kalau dalam MTQ sebelumnya Pagaralam hanya mendapat juara harapan dua, dan insya Allah pada MTQ kali ini bisa juara.
Untuk itu, kata dia, Pemkot Pagaralam akan memberikan hadiah umroh bagi peserta yang bisa meraih juara 1 pada MTQ XXV di Baturaja nanti.
Sementara itu Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pagaralam, Drs H M Asri mengatakan, diharapkan kepada para peserta yang akan mengikuti pelaksaan MTQ ke XXV akan mampu menunjukan kemampuannya dalam meraih prestasi dan nama baik daerah.
"Selain itu melalui kegaiatan ini tentunya akan dapat menjadi salah satu promosi bagi Pagaralam ditingkat Sumsel, apalagi jika meraih juara," ungkapnya. (asn)
Untuk memacu prestasi qari-qariah asal Besemah, yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke XXV Tingkat Provinsi Sumsel, Pemerintah Kota Pagaralam, menjanjikan hadiah tambahan berupa umroh bagi yang mendapat juara satu. Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol, Imam Pasli SSTP, Kamis (8/3).
Menurutnya, MTQ tingkat Provinsi Sumsel sendiri akan dilaksanakan dari tanggal 11 s/d 17 Maret 2012 di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Acara pelepasan kontingen MTQ XXV bertempat di ruang rapat Besemah Due Kantor Walikota Pagaralam.
"Kita mengirim kontingen berjumlah 30 orang yang terdiri dari 14 orang putra dan 16 orang putri yang akan mengikuti berbagai cabang perlombaan," ungkapnya.
Imam merincikan, adapun cabang yang akan diikuti yaitu cabang Tilawah Al-Qura’an, cabang Tahfiz Al-Qur’an, cabang Tartil Al-Qur’an, cabang Fahmil Al-Qur’an, cabang Syarhilt Al-Qur’an, cabang Khotil Al-Qur’an, dan cabang Qiro’at Saba’a.
"Kontingen MTQ Pagaralam juga diberikan uang saku, tujuannya untuk memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi seluruhan peserta agar berjuang keras untuk meraih juara," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati M Kes menambahkan, bukan hanya target juara saja, bagi kontingen Pagaralam, namun ada juga hal yang lebih penting lagi yakni menjaga kekompakan dan nama baik daerah.
"Jaga nama baik Kota Pagaralam, kemudian jaga kesehatan dan berikan prestasi yang terbaik untuk Pagaralam," ungkapnya.
Lanjutnya, kalau dalam MTQ sebelumnya Pagaralam hanya mendapat juara harapan dua, dan insya Allah pada MTQ kali ini bisa juara.
Untuk itu, kata dia, Pemkot Pagaralam akan memberikan hadiah umroh bagi peserta yang bisa meraih juara 1 pada MTQ XXV di Baturaja nanti.
Sementara itu Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pagaralam, Drs H M Asri mengatakan, diharapkan kepada para peserta yang akan mengikuti pelaksaan MTQ ke XXV akan mampu menunjukan kemampuannya dalam meraih prestasi dan nama baik daerah.
"Selain itu melalui kegaiatan ini tentunya akan dapat menjadi salah satu promosi bagi Pagaralam ditingkat Sumsel, apalagi jika meraih juara," ungkapnya. (asn)
Perbaikan Jalan TAA Masuk Proses Kontrak
Palembang, SN
Peresmian pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api (TAA), di Kabupaten Banyuasin, tampaknya tidak akan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, perbaikan jalan akses menuju pelabuhan sekitar 5 Km yang rusak parah saat ini baru masuk proses kontrak. Diperkirakan, proses itu saja, akan memakan waktu dua bulan kedepan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Sumsel, Ir Sarimuda, dibincangi di gedung DPRD Sumsel, Kamis (8/3).
"Jalan yang dibangun oleh Bina Marga baru proses kontrak, artinya kalau proses kontrak, mungkin dua bulan lagi baru siap, kalau kita dermaganya sudah siap, tinggal menunggu jalanya, artinya bukan pengerjaan perhubungan yang belum selesai tapi pekerjaan jalan yang masih kita tunggu," ungkap Sarimuda.
Menurutnya, peresmian pelabuhan TAA akan dilakukan setelah pihak Bina Marga menyatakan kesiapan jalan akses menuju pelabuhan.
"Begitu disampaikan PU BM jalannya selesai, maka selanjutnya kita laporkan ke menteri untuk peresmian pelabuhan TAA,“ katanya.
Sementara Ketua Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari meminta, perbaikan jalan akses pelabuhan TAA sepanjang kurang lebih 5 Km dapat dipercepat, karena menurutnya, dengan diresmikannya pelabuhan TAA, maka dapat membantu perkembangan Sumsel.
"Bayangkan saja, kalau pelabuhan itu sudah beroperasi, perjalanan ke Mentok, Bangka dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit (jetpoil), bahkan pelabuhan ini dapat langsung menuju negara-negara lain, dengan bagitu, ekonomi kita akan berkembang dengan cepat," beber dia.
Ia mengharapkan, pemerintah provinsi untuk turun tangan menyelesaikan perbaikan jalan TAA, agar perbaikannya dapat segera diselesaikan.
Sebelumnya Asisten II bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Eddy Hermanto, mengatakan memang sekarang ini pembangunan jalan tersebut masih dalam proses kontrak. Mengenai biayanya sendiri mencapai Rp15 miliar yang didanai melalui APBN.
"Selain itu sekarang ini kita juga telah mencadangkan dana pemeliharaan sekitar Rp5 miliar yang nantinya bila memungkinkan akan digunakan untuk pemeliharaan jalan menuju pelabuhan Tanjung Api-api tersebut," ungkapnya. (awj)
Peresmian pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api (TAA), di Kabupaten Banyuasin, tampaknya tidak akan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, perbaikan jalan akses menuju pelabuhan sekitar 5 Km yang rusak parah saat ini baru masuk proses kontrak. Diperkirakan, proses itu saja, akan memakan waktu dua bulan kedepan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Sumsel, Ir Sarimuda, dibincangi di gedung DPRD Sumsel, Kamis (8/3).
"Jalan yang dibangun oleh Bina Marga baru proses kontrak, artinya kalau proses kontrak, mungkin dua bulan lagi baru siap, kalau kita dermaganya sudah siap, tinggal menunggu jalanya, artinya bukan pengerjaan perhubungan yang belum selesai tapi pekerjaan jalan yang masih kita tunggu," ungkap Sarimuda.
Menurutnya, peresmian pelabuhan TAA akan dilakukan setelah pihak Bina Marga menyatakan kesiapan jalan akses menuju pelabuhan.
"Begitu disampaikan PU BM jalannya selesai, maka selanjutnya kita laporkan ke menteri untuk peresmian pelabuhan TAA,“ katanya.
Sementara Ketua Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari meminta, perbaikan jalan akses pelabuhan TAA sepanjang kurang lebih 5 Km dapat dipercepat, karena menurutnya, dengan diresmikannya pelabuhan TAA, maka dapat membantu perkembangan Sumsel.
"Bayangkan saja, kalau pelabuhan itu sudah beroperasi, perjalanan ke Mentok, Bangka dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit (jetpoil), bahkan pelabuhan ini dapat langsung menuju negara-negara lain, dengan bagitu, ekonomi kita akan berkembang dengan cepat," beber dia.
Ia mengharapkan, pemerintah provinsi untuk turun tangan menyelesaikan perbaikan jalan TAA, agar perbaikannya dapat segera diselesaikan.
Sebelumnya Asisten II bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Eddy Hermanto, mengatakan memang sekarang ini pembangunan jalan tersebut masih dalam proses kontrak. Mengenai biayanya sendiri mencapai Rp15 miliar yang didanai melalui APBN.
"Selain itu sekarang ini kita juga telah mencadangkan dana pemeliharaan sekitar Rp5 miliar yang nantinya bila memungkinkan akan digunakan untuk pemeliharaan jalan menuju pelabuhan Tanjung Api-api tersebut," ungkapnya. (awj)
Persiapan MTQ Rampung Sesuai Jadwal
Baturaja, SN
Hingga H-3 Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an ke XXV Provinsi Sumatera Selatan yang akan di helat di Baturaja Ogan Kometing Ulu persiapanya sudah mendekati finish dan Sabtu (10/3) seluruh kebutuhan dinyatakan siap.
Ketua umum MTQ ke XXV Drs H Kuryana aziz bersama ketua I Drs H Umirtom dan ketua II H Marwan Sobrie SE MM bersama kadin PU CK pengairan Ir Iskandar Zulkarnaen dan kadis perindagkop UKM Drs Fahrudin rozie, Kamis (8/3) sejak pagi hingga siang kemarin langsung memimpin komando untuk mengecek kesiapan masing-masing seksi guna melayanai kebutuhan 2.000 undangan yang bakal hadir pada pembukaan Minggu malam (11/3).
Area Opening dan closing yang di jadikan lokasi upacara pembukaan di GOR Baturaja akan di meriahkan dengan kembang api serta sorotan lampu laser di hadapan 15 utusan Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan seluruhnya kebutuhanya hampir rampung 75 persen. Bahkan 23 bedung yang akan di pukul serentak pada saat pembukaan sudah mulai di pajang di tempat upacara, begitu juga stand pameran tempat Khas masing-masing daerah kesiapanya sudah mencapai 90 persen, baik di dalam gedung maupun diluar gedung.
"Sampai hari ini seluruh kebutuhan opening maupun closing sudah hampir rampung, begitu juga tempat menghinap maupun tempat lomba para kapilah masing-masing kota semuanya sudah siap, kita sudah membagi tugas habis dengan masing-masing seksi supaya apa yang menjadi kebutuhan tamu, panitia maupun peserta bisa di akomodir dengan baik, insya Allah Jum at siang ini kita sudah bisa melaksanakan Gladi kotor di tempat ini,“ terang Kuryana sambil mempesilahkan wartawan mengecek sendiri kesiapan seluruh lokasi, baik tempat upacara, tempat lomba dan tempat menginap para kafilah. (had)
Hingga H-3 Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an ke XXV Provinsi Sumatera Selatan yang akan di helat di Baturaja Ogan Kometing Ulu persiapanya sudah mendekati finish dan Sabtu (10/3) seluruh kebutuhan dinyatakan siap.
Ketua umum MTQ ke XXV Drs H Kuryana aziz bersama ketua I Drs H Umirtom dan ketua II H Marwan Sobrie SE MM bersama kadin PU CK pengairan Ir Iskandar Zulkarnaen dan kadis perindagkop UKM Drs Fahrudin rozie, Kamis (8/3) sejak pagi hingga siang kemarin langsung memimpin komando untuk mengecek kesiapan masing-masing seksi guna melayanai kebutuhan 2.000 undangan yang bakal hadir pada pembukaan Minggu malam (11/3).
Area Opening dan closing yang di jadikan lokasi upacara pembukaan di GOR Baturaja akan di meriahkan dengan kembang api serta sorotan lampu laser di hadapan 15 utusan Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan seluruhnya kebutuhanya hampir rampung 75 persen. Bahkan 23 bedung yang akan di pukul serentak pada saat pembukaan sudah mulai di pajang di tempat upacara, begitu juga stand pameran tempat Khas masing-masing daerah kesiapanya sudah mencapai 90 persen, baik di dalam gedung maupun diluar gedung.
"Sampai hari ini seluruh kebutuhan opening maupun closing sudah hampir rampung, begitu juga tempat menghinap maupun tempat lomba para kapilah masing-masing kota semuanya sudah siap, kita sudah membagi tugas habis dengan masing-masing seksi supaya apa yang menjadi kebutuhan tamu, panitia maupun peserta bisa di akomodir dengan baik, insya Allah Jum at siang ini kita sudah bisa melaksanakan Gladi kotor di tempat ini,“ terang Kuryana sambil mempesilahkan wartawan mengecek sendiri kesiapan seluruh lokasi, baik tempat upacara, tempat lomba dan tempat menginap para kafilah. (had)
SDN 15 Talang Simpang Sugihan Seperti Kandang Kambing
Prabumulih, SN
Kondisi Sekolah Dasar Negeri 15 Talang Simpang desa Sugihan dusun 4 RT 4 Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim sungguh memprihatinkan karena bangunannya seperti kandang kambing. Gedung SD ini hanya memiliki tiga lokal ruang belajar yang terbuat dari kayu rembesan dan atap dari ulir. Bahkan lantainya masih tanah begitupun juga dengan perumahan gurunya. Kalau hujan atapnya bocor sehingga mengganggu aktifitas proses belajar mengajar.
Selain ada SDN 15 di lokasi itu juga didirikan PAUD Hidayah. Ironisnya lagi SDN 15 dan Paud Hidayah dijadikan satu atap untuk kegiatan proses belajar mengajar. Sementara tenaga guru tenaga sukarela ada dua orang dan tidak memiliki kantor untuk Kepsek. Sementara fasilitas yang tersedia hanya papan tulis, kursi dan bangku belajar saja.
Salah satu guru yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, jumlah anak didik di SD dan Paud ini ada Sembilan orang dan proses belajarnya digabung menjadi satu dan tenaga pengajar hanya memiliki dua orang dan kepala sekolahnya Wagiman tapi jarang masuk sebulan belum tentu datang ke sekolah ini.
Dari keterangan tokoh masyarakat setempat Ali Usman menyatakan, dulunya SDN 15 statusnya masih swasta. Begitu juga dengan Paud Hidayah ini dibangun atas swadaya masyarakat di sekitar sekolah pada tahun 1996. Saat itu orangtua di desa ini antusias menginginkan anak-anaknya untuk sekolah.
Kemudian pada tahun 2012 ini, SDN 15 dan Paud Hidayah statusnya dinegerikan oleh Pemkab Muara Enim pada tanggal 1 Januari lalu. Status SDN 15 dan Paud Hidayah menjadi negeri setelah berhasil menang Juara Umum saat mengikuti turnamen perlombaan sepakbola di Desa Lubuk Batu dan Desa Umang Kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim.
Lebih jauh Ali Usman menjelaskan, kalau tidak salah SD dan Paud sudah dianggarkan ratusan juta untuk pembangunan gedungnya oleh Pemkab Muara Enim melalui Diknas tapi sampai saat ini belum juga anggaran tersebut dibangunkan Kepseknya.
"Kami warga disini khususnya para orangtua yang anaknya disekolahkan di SDN 15 dan Paud Hidayah ini berharap kepada Pemkab Muara Enim agar secepatnya membangun gedung sarana dan prasarana sekolah yang lengkap. (and)
Kondisi Sekolah Dasar Negeri 15 Talang Simpang desa Sugihan dusun 4 RT 4 Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim sungguh memprihatinkan karena bangunannya seperti kandang kambing. Gedung SD ini hanya memiliki tiga lokal ruang belajar yang terbuat dari kayu rembesan dan atap dari ulir. Bahkan lantainya masih tanah begitupun juga dengan perumahan gurunya. Kalau hujan atapnya bocor sehingga mengganggu aktifitas proses belajar mengajar.
Selain ada SDN 15 di lokasi itu juga didirikan PAUD Hidayah. Ironisnya lagi SDN 15 dan Paud Hidayah dijadikan satu atap untuk kegiatan proses belajar mengajar. Sementara tenaga guru tenaga sukarela ada dua orang dan tidak memiliki kantor untuk Kepsek. Sementara fasilitas yang tersedia hanya papan tulis, kursi dan bangku belajar saja.
Salah satu guru yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, jumlah anak didik di SD dan Paud ini ada Sembilan orang dan proses belajarnya digabung menjadi satu dan tenaga pengajar hanya memiliki dua orang dan kepala sekolahnya Wagiman tapi jarang masuk sebulan belum tentu datang ke sekolah ini.
Dari keterangan tokoh masyarakat setempat Ali Usman menyatakan, dulunya SDN 15 statusnya masih swasta. Begitu juga dengan Paud Hidayah ini dibangun atas swadaya masyarakat di sekitar sekolah pada tahun 1996. Saat itu orangtua di desa ini antusias menginginkan anak-anaknya untuk sekolah.
Kemudian pada tahun 2012 ini, SDN 15 dan Paud Hidayah statusnya dinegerikan oleh Pemkab Muara Enim pada tanggal 1 Januari lalu. Status SDN 15 dan Paud Hidayah menjadi negeri setelah berhasil menang Juara Umum saat mengikuti turnamen perlombaan sepakbola di Desa Lubuk Batu dan Desa Umang Kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim.
Lebih jauh Ali Usman menjelaskan, kalau tidak salah SD dan Paud sudah dianggarkan ratusan juta untuk pembangunan gedungnya oleh Pemkab Muara Enim melalui Diknas tapi sampai saat ini belum juga anggaran tersebut dibangunkan Kepseknya.
"Kami warga disini khususnya para orangtua yang anaknya disekolahkan di SDN 15 dan Paud Hidayah ini berharap kepada Pemkab Muara Enim agar secepatnya membangun gedung sarana dan prasarana sekolah yang lengkap. (and)
Gaji PNS Lahat Naik 10 Persen
* Dibayarkan Awal April
Lahat, SN
Kabar gembira bagi anda pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lahat. Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan No SE-12/PB/2012 tentang penyesuaian besaran gaji pokok PNS, Anggota Polri, gaji akan dinaikan sebanyak 10 persen.
“Kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah (PP) No 15/2012 perihal perubahan keempat belas atas PP No 7/1977 tentang peraturan gaji PNS, setelah itu akan dilaksanakan Insya Allah awal April 2012 mendatang pembayaran rapel kekurangan gaji tersebut,” kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lahat Nasrun Aswari SE MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Hj Junaitin SE MM.
Kenaikan gaji ini tentunya disesuaikan dengan masa kerja, golongan atau pangkat dan indicator lainnya, dimana ada 8.348 PNS di Kabupaten Lahat akan menerimanya.
“Rapel gaji tersebut akan kita berikan kepada bendahara masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dimana, dari 8.348 PNS meliputi, 3.988 pegawai dari guru, 3.794 berasal Non guru/tenaga kesehatan, dan 566 orang berasal dari tenaga paramedis,” ungkapnya.
Realisasi gaji pokok dan tunjangan keluarga Maret 2012 mencapai Rp 22.067.855.408, kenaikan rata-rata 10 persen maka dikalikan didapatkan Rp 2.206.785.541, sedangkan realisasi gaji kotor Maret 2012 berjumlah Rp 26.960.457.885.
Ia menyebutkan, DPPKD Kabupaten Lahat akan menyiapkan dana sebesar Rp 29.167.243.426 dengan jumlah kenaikan gaji 10 persen Rp 2.206.785.541 ditambah gaji Maret Rp 26.960.457.885.
“Perkiraan raelisasi kekurangan pembayaran gaji pokok mulai Januari-Maret 2012 mendatang Rp 2.206.785.541 dikalikan tiga bulan mencapai Rp 6.620.356.623. Insya Allah, Awal April 2012, pembayaran kekurangan gaji dilaksanakan,” papar Hj Junaitin lugas.
Junaitin mengharapkan, kepada seluruh PNS di lingkungan Pemda Lahat, sekiranya dengan adanya kenaikan gaji sebesar 10 persen ini, kedepan akan membawa dampak positif, terutama sekali dalam meningkatkan kinerja di SKPD masing-masing.
“Tentunya kerjanya lebih giat dan meningkat, seiring dengan kenaikan gaji sebesar 10 persen, dan dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai keperluan keluarga,” tandasnya. (zal)
Lahat, SN
Kabar gembira bagi anda pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lahat. Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan No SE-12/PB/2012 tentang penyesuaian besaran gaji pokok PNS, Anggota Polri, gaji akan dinaikan sebanyak 10 persen.
“Kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah (PP) No 15/2012 perihal perubahan keempat belas atas PP No 7/1977 tentang peraturan gaji PNS, setelah itu akan dilaksanakan Insya Allah awal April 2012 mendatang pembayaran rapel kekurangan gaji tersebut,” kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lahat Nasrun Aswari SE MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Hj Junaitin SE MM.
Kenaikan gaji ini tentunya disesuaikan dengan masa kerja, golongan atau pangkat dan indicator lainnya, dimana ada 8.348 PNS di Kabupaten Lahat akan menerimanya.
“Rapel gaji tersebut akan kita berikan kepada bendahara masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dimana, dari 8.348 PNS meliputi, 3.988 pegawai dari guru, 3.794 berasal Non guru/tenaga kesehatan, dan 566 orang berasal dari tenaga paramedis,” ungkapnya.
Realisasi gaji pokok dan tunjangan keluarga Maret 2012 mencapai Rp 22.067.855.408, kenaikan rata-rata 10 persen maka dikalikan didapatkan Rp 2.206.785.541, sedangkan realisasi gaji kotor Maret 2012 berjumlah Rp 26.960.457.885.
Ia menyebutkan, DPPKD Kabupaten Lahat akan menyiapkan dana sebesar Rp 29.167.243.426 dengan jumlah kenaikan gaji 10 persen Rp 2.206.785.541 ditambah gaji Maret Rp 26.960.457.885.
“Perkiraan raelisasi kekurangan pembayaran gaji pokok mulai Januari-Maret 2012 mendatang Rp 2.206.785.541 dikalikan tiga bulan mencapai Rp 6.620.356.623. Insya Allah, Awal April 2012, pembayaran kekurangan gaji dilaksanakan,” papar Hj Junaitin lugas.
Junaitin mengharapkan, kepada seluruh PNS di lingkungan Pemda Lahat, sekiranya dengan adanya kenaikan gaji sebesar 10 persen ini, kedepan akan membawa dampak positif, terutama sekali dalam meningkatkan kinerja di SKPD masing-masing.
“Tentunya kerjanya lebih giat dan meningkat, seiring dengan kenaikan gaji sebesar 10 persen, dan dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai keperluan keluarga,” tandasnya. (zal)
Rabu, 07 Maret 2012
10 Wanita Malam Terjaring Razia Gabungan
*Diserahkan ke PN
Lahat ,SN –
Sebanyak 10 kupu-kupu malam berhasil dijaring razia gabungan yang dipimpin langsung Kapala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Drs Deswan Irsyad MPdi dengan 30 personil terdiri dari, aparat kepolisian, dan POM menyambangi lokasi hiburan malam dan lokasi penginapan yang ada di Kota Lahat.“Ini merupakan razia rutin yang dilakukan di Kota Lahat maupun sekitarnya, bertujuan memberantas penyakit masyarakat (pekat) terutama sekali, makin maraknya kupu-kupu malam, di berbagai kawasan di Bumi Seganti Setungguan,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Selasa (6/3).
Titik razia sendiri?”Kita bersama-sama dengan anggota dari kepolisian dan juga POM menyisir penginapan di Kota Lahat dan juga tempat hiburan malam di areal Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur memang menjadi sarang bagi kupu-kupu malam tersebut,” ungkap Deswan kepada SN
Deswan menambahkan, selain itu, mereka juga merupakan warga datangan, dimana, ketika diperiksa kartu tanda penduduk (KTP), wanita-wanita muda ini tidak bisa menunjukannya sama sekali.
“Bahkan, ketika ditanya petugas mereka kebanyakan berasal dari Kota Palembang, entah bagaimana, bisa sampai ke Kabupaten Lahat, tentunya razia ini akan kita galakkan secara rutin berdasarkan intruksi kepala daerah, dimana, ini juga adanya laporan masyarakat resah dengan aktifitas mereka,” paparnya lugas.
Ia menyebutkan, selanjutnya, setelah didata oleh petugas Pol-PP, kemudian diserahkan kepada pihak pengadilan negeri (PN) untuk menjatuhkan hukuman, yang sesuai.
“Kita (Pol-PP, red) telah berkoordinasi dengan PN, dimana, setelah didata secara lengkap, kamudian diserahkan berkas dan wanita-wanita ini akan dibawa ke untuk diberikan sanksi,” urai Deswan.
Sementara itu, salah satu wanita malam enggan menyebutkan namanya menuturkan, dirinya berbuat seperti ini dikarenakan himpitan ekonomi akan kebutuhan keluarga.
“Saya sebenarnya tidak mau melakukan hal ini mas, akan tetapi, harus bagaiamana lagi, keluarga saya orang yang tak mampu, dimana, saya mesti membiayai sekolah adik-adik dan kebutuhan lainnya, jadi terpaksa mengambil jalur pendek,” pungkasnya. (ZAL;)
Prediksi Panen Kopi OKUS Meningkat
Muaradua, SN
Tanaman produktif kopi di kabupaten OKUSelatan diharapkan produksinya meningkat, ini juga dibarengi dengan harga jual kopi saat ini naik hingga Rp 15.000/Kg.
Kondisi ini membuat mayoritas petani kopi di OKUSelatan sebagai salah satu sentra produksi kopi Sumsel semakin terbantu.
Seperti yang diakui Muzamil, petani kopi di Mekekau Ilir mengatakan, produksi kopi tahun ini mendukung pembungaan dan pembuahan pohon kopi normal.
"Tahun lalu dari 3 ha lahan kopinya, Muzamil mengaku mendapati produksi menurun drastis. Namun, dengan kondisi saat ini diperkirakan produksi diharapkan meningkat," tuturnya.
Dikatakannya, keterpurukan petani tahun lalu semoga saja dapat terobati jika saja harga wajar saat ini bisa bertahan mencapaiRp 13.000-Rp 14.000/kg.
Senada diungkapkan petani kopi di Kisam Tinggi Darpin, dari 2 ha lahan kopinya tahun lalu hanya mampu menghasilkan 800 kg kopi kering. Jika saja kebunnya itu menghasilkan 1,5 ton kopi.
"Ini benar-benar akan sangat membantu untuk menutupi biaya produksi dan perawatan," ujarnya.
Ia berharap harga jual biji kopi dapat bertahan dengan harga wajar seperti saat ini. Namun harga jual memang ditentukan pedagang pengumpul. "Setiap panen petani hanya bisa mengikuti monopoli harga yang diberlakukan pedagang pengumpul ini. Belum lagi kebutuhan hidup yang mendesak sehingga petani buru-buru menjual kopinya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya. (dan)
Tanaman produktif kopi di kabupaten OKUSelatan diharapkan produksinya meningkat, ini juga dibarengi dengan harga jual kopi saat ini naik hingga Rp 15.000/Kg.
Kondisi ini membuat mayoritas petani kopi di OKUSelatan sebagai salah satu sentra produksi kopi Sumsel semakin terbantu.
Seperti yang diakui Muzamil, petani kopi di Mekekau Ilir mengatakan, produksi kopi tahun ini mendukung pembungaan dan pembuahan pohon kopi normal.
"Tahun lalu dari 3 ha lahan kopinya, Muzamil mengaku mendapati produksi menurun drastis. Namun, dengan kondisi saat ini diperkirakan produksi diharapkan meningkat," tuturnya.
Dikatakannya, keterpurukan petani tahun lalu semoga saja dapat terobati jika saja harga wajar saat ini bisa bertahan mencapaiRp 13.000-Rp 14.000/kg.
Senada diungkapkan petani kopi di Kisam Tinggi Darpin, dari 2 ha lahan kopinya tahun lalu hanya mampu menghasilkan 800 kg kopi kering. Jika saja kebunnya itu menghasilkan 1,5 ton kopi.
"Ini benar-benar akan sangat membantu untuk menutupi biaya produksi dan perawatan," ujarnya.
Ia berharap harga jual biji kopi dapat bertahan dengan harga wajar seperti saat ini. Namun harga jual memang ditentukan pedagang pengumpul. "Setiap panen petani hanya bisa mengikuti monopoli harga yang diberlakukan pedagang pengumpul ini. Belum lagi kebutuhan hidup yang mendesak sehingga petani buru-buru menjual kopinya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya. (dan)
SPBU Masih Layani BBM Pakai Jeriken
Prabumulih, SN
Miris, di saat penolakan masyarakat kelas bawah terhadap rencana kenaikkan Bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar oleh Pemerintah sebesar 30 persen, terus bergejolak. Tindakan penyimpangan sejumlah pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), justru marak terjadi belakangan ini.
Salah satunya, ulah nakal sejumlah SPBU di Prabumulih yang melayani penjualan BBM jenis premium (bensin, red) melalui jeriken yang sebelumnya sudah dilarang Pertamina dan bakal diberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya.
“Sudah lama pak, SPBU itu jual bensin pakai jeriken ke penjual eceran. Kami sering dibuatnya kesal, karena harus antri panjang,” ungkap salah seorang pengguna kendaraan sepeda motor, Selasa (6/3) siang.
Menurut pria setengah baya yang minta identitasnya ini tidak ditulis, mengatakan ulah SPBU nakal tersebut sudah lama terjadi dan terang - terangan. Bahkan, di pagi hari hingga siangnya, antrian panjang sepeda motor yang membawa jeriken besar pada bagian tengah dan belakang sepeda motornya kerap menjadi pemandangan sehari – hari dan meresahkan pengguna BBM lainnya.
“Sudah terlalu berani pemilik SPBU ini menjual BBM dalam bentuk jeriken, padahal jelas BBM premium itu akan mereka (penjual BBM eceran) jual kembali dalam bentuk eceran, dengan harga bervariatif antara Rp 6.000 s/d Rp 7.500 perliternya,” sambung warga ini, ditemui usai mengisi di SPBU simpang bakaran atau SPBU 24.311.140 tersebut.
Dia menambahkan, aksi pembelian BBM jenis premium dengan menggunakan jeriken semakin merugikan masyarakat. “Selain melayani pembeli pengguna jeriken, beberapa SPBU disini juga melayani pembeli eceran pengendara mobil angkot (angkutan kota ). Antrian panjangnya kadang sampai ke bahu – bahu jalan,” keluh pria ini.
Terpisah, Kabag Humas Pertamina Pemasaran, Plaju Palembang, Robert saat dikonfirmasi terkait maraknya penjualan BBM jenis premium oleh SPBU ke penjual eceran, di wilayah Kota Prabumulih, menilai hal itu sah – sah saja dan tidak melanggar aturan selagi pemilik SPBU tersebut sudah mengantongi izin dari dinas yang berkompenten terhadap masalah penjualan lewat jeriken tersebut.
“Pembelian pakai jeriken diperbolehkan asal punya izin dari Pemda setempat dalam hal ini Disperindag setempat, diperuntukkan untuk daerah yang terpencil/jauh dari SPBU dan tidak untuk diperjualbelikan sebagai BBM eceran di sekitar SPBU," katanya.
"Untuk ketepatan izin itu coba tanyakan ke Pemdanya, karena Pertamina tidak mengeluarkan izin tersebut dan izin tersebut yang mengatur adalah Pemda setempat, melalui Disperindag setempat,” tambah Robert melalui pesan singkatnya (SMS), Selasa (6/3) sore.
Disinggung penjualan BBM jenis premiumnya banyak disalahgunakan pihak pengelola SPBU, Robert meminta pihak Pemkot Prabumulih yang mengeluarkan surat izinnya agar melakukan evaluasi SPBU tersebut. “Artinya saat ngeluarin surat izin itu dikroscek ngak sama peminta suratnya, karena itu memakai jatah BBM subsidi juga,” tegasnya lagi. (and)
Miris, di saat penolakan masyarakat kelas bawah terhadap rencana kenaikkan Bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar oleh Pemerintah sebesar 30 persen, terus bergejolak. Tindakan penyimpangan sejumlah pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), justru marak terjadi belakangan ini.
Salah satunya, ulah nakal sejumlah SPBU di Prabumulih yang melayani penjualan BBM jenis premium (bensin, red) melalui jeriken yang sebelumnya sudah dilarang Pertamina dan bakal diberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya.
“Sudah lama pak, SPBU itu jual bensin pakai jeriken ke penjual eceran. Kami sering dibuatnya kesal, karena harus antri panjang,” ungkap salah seorang pengguna kendaraan sepeda motor, Selasa (6/3) siang.
Menurut pria setengah baya yang minta identitasnya ini tidak ditulis, mengatakan ulah SPBU nakal tersebut sudah lama terjadi dan terang - terangan. Bahkan, di pagi hari hingga siangnya, antrian panjang sepeda motor yang membawa jeriken besar pada bagian tengah dan belakang sepeda motornya kerap menjadi pemandangan sehari – hari dan meresahkan pengguna BBM lainnya.
“Sudah terlalu berani pemilik SPBU ini menjual BBM dalam bentuk jeriken, padahal jelas BBM premium itu akan mereka (penjual BBM eceran) jual kembali dalam bentuk eceran, dengan harga bervariatif antara Rp 6.000 s/d Rp 7.500 perliternya,” sambung warga ini, ditemui usai mengisi di SPBU simpang bakaran atau SPBU 24.311.140 tersebut.
Dia menambahkan, aksi pembelian BBM jenis premium dengan menggunakan jeriken semakin merugikan masyarakat. “Selain melayani pembeli pengguna jeriken, beberapa SPBU disini juga melayani pembeli eceran pengendara mobil angkot (angkutan kota ). Antrian panjangnya kadang sampai ke bahu – bahu jalan,” keluh pria ini.
Terpisah, Kabag Humas Pertamina Pemasaran, Plaju Palembang, Robert saat dikonfirmasi terkait maraknya penjualan BBM jenis premium oleh SPBU ke penjual eceran, di wilayah Kota Prabumulih, menilai hal itu sah – sah saja dan tidak melanggar aturan selagi pemilik SPBU tersebut sudah mengantongi izin dari dinas yang berkompenten terhadap masalah penjualan lewat jeriken tersebut.
“Pembelian pakai jeriken diperbolehkan asal punya izin dari Pemda setempat dalam hal ini Disperindag setempat, diperuntukkan untuk daerah yang terpencil/jauh dari SPBU dan tidak untuk diperjualbelikan sebagai BBM eceran di sekitar SPBU," katanya.
"Untuk ketepatan izin itu coba tanyakan ke Pemdanya, karena Pertamina tidak mengeluarkan izin tersebut dan izin tersebut yang mengatur adalah Pemda setempat, melalui Disperindag setempat,” tambah Robert melalui pesan singkatnya (SMS), Selasa (6/3) sore.
Disinggung penjualan BBM jenis premiumnya banyak disalahgunakan pihak pengelola SPBU, Robert meminta pihak Pemkot Prabumulih yang mengeluarkan surat izinnya agar melakukan evaluasi SPBU tersebut. “Artinya saat ngeluarin surat izin itu dikroscek ngak sama peminta suratnya, karena itu memakai jatah BBM subsidi juga,” tegasnya lagi. (and)
Partai Nasdem Beri Santunan Kematian Anggota
Indralaya, SN
Untuk memberikan perhatian dan rasa kekeluargaan yang mendalam, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memberikan santunan kematian terhadap anggota partainya. Hal tersebut terbukti di Desa Sudi mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (OI), pengurus DPD OI Partai Nasdem memberikan santunan terhadap anggotanya yang meninggal dunia.
Anis (70), pengurus Ranting Partai Nasdem di Desa Sudi Mampir yang meninggal dunia, Senin (6/2) saat nujuh hari meninggalnya mendapat santunan uang duka sebesar Rp 1 juta dari pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten OI.
Mukhlis, selaku Ketua Ranting Desa Sudi Mampir dan mewakili ahli musibah mengatakan, sangat terharu dengan kepedulian Partai Nasdem terhadap para anggotanya. Karena selama ini baru partai Nasdem yang memberikan terobosan sosial dan perhatian yang cukup tinggi terhadap para anggota dan pengurusnya.
"Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih terhadap Partai Nasdem yang kepedulian dan rasa sosial yang begitu dalam terhadap para anggotanya, sehingga sedikit dapat
meringankan beban yang tertimpa musibah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten OI, Ahmad Syafei, melalui Sekjen Partai Nasdem, Muhammad Yahya Sarmada SPdi, saat di konfirmasi mengatakan, Partai Nasdem memang berusaha untuk memberikan Restorasi atau perubahan serta pencerahan-pencerahan dalam tubuhnya.
Sehingga, sambung Yahya, paradigma masayarakat terhadap sebuah partai yang hanya memerlukan para konstituen dalam pemilukada saja tidak akan ada di Dalam Partai Nasdem ini.
"Selama ini partai-partai tidak ada kontribusi terhadap anggotanya, oleh karena itu Partai Nasdem mencoba memberikan terobosan dan perubahan yang memang benar-benar perduli terhadap pengurus dan anggota partai,” ujar Yahya.
Sedangkan syarat-syarat untuk mendapat santunan tersebut, lanjut Yahya, prosesnya tidak sulit dan berbelit-belit, apabila ada anggota yang meninggal ahli waris langsung membawa foto copy KTP, foto copy kartu anggota dan surat keterangan Kades bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia.
"Berkas tersebut langsung diserahkan ke DPD dan DPD akan meneruskan ke DPW dan setelah itu ke pengurus DPP,” paparnya, sembari mengatakan ini santunan yang ketujuh terhadap anggota Partai Nasdem. (man)
Untuk memberikan perhatian dan rasa kekeluargaan yang mendalam, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memberikan santunan kematian terhadap anggota partainya. Hal tersebut terbukti di Desa Sudi mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (OI), pengurus DPD OI Partai Nasdem memberikan santunan terhadap anggotanya yang meninggal dunia.
Anis (70), pengurus Ranting Partai Nasdem di Desa Sudi Mampir yang meninggal dunia, Senin (6/2) saat nujuh hari meninggalnya mendapat santunan uang duka sebesar Rp 1 juta dari pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten OI.
Mukhlis, selaku Ketua Ranting Desa Sudi Mampir dan mewakili ahli musibah mengatakan, sangat terharu dengan kepedulian Partai Nasdem terhadap para anggotanya. Karena selama ini baru partai Nasdem yang memberikan terobosan sosial dan perhatian yang cukup tinggi terhadap para anggota dan pengurusnya.
"Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih terhadap Partai Nasdem yang kepedulian dan rasa sosial yang begitu dalam terhadap para anggotanya, sehingga sedikit dapat
meringankan beban yang tertimpa musibah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten OI, Ahmad Syafei, melalui Sekjen Partai Nasdem, Muhammad Yahya Sarmada SPdi, saat di konfirmasi mengatakan, Partai Nasdem memang berusaha untuk memberikan Restorasi atau perubahan serta pencerahan-pencerahan dalam tubuhnya.
Sehingga, sambung Yahya, paradigma masayarakat terhadap sebuah partai yang hanya memerlukan para konstituen dalam pemilukada saja tidak akan ada di Dalam Partai Nasdem ini.
"Selama ini partai-partai tidak ada kontribusi terhadap anggotanya, oleh karena itu Partai Nasdem mencoba memberikan terobosan dan perubahan yang memang benar-benar perduli terhadap pengurus dan anggota partai,” ujar Yahya.
Sedangkan syarat-syarat untuk mendapat santunan tersebut, lanjut Yahya, prosesnya tidak sulit dan berbelit-belit, apabila ada anggota yang meninggal ahli waris langsung membawa foto copy KTP, foto copy kartu anggota dan surat keterangan Kades bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia.
"Berkas tersebut langsung diserahkan ke DPD dan DPD akan meneruskan ke DPW dan setelah itu ke pengurus DPP,” paparnya, sembari mengatakan ini santunan yang ketujuh terhadap anggota Partai Nasdem. (man)
BUMD Musi Rawas Merugi
Musi Rawas, SN
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten Musi Rawas (Mura) yaitu PD. Mura Makmur dan Mura Energi mengalami kerugian miliaran rupiah dalam kurun empat tahun terakhir. Karena kondisi perusahaan yang dinilai tidak berjalan secara efektif.
Hal ini ditegaskan oleh Asisiten II bidang Ekonomi dan Keungan, Pemkab Mura H. Aidil Rusman saat memberikan sambutan dan arahan kepada calon direktur kedua BUMD yang ada di Mura, Selasa (6/3).
Menurutnya, pemkab Musi Rawas tidak lagi memberikan dana untuk operasional perusahaan, dan harus dilakukan pembenahan secara keseluruhan untuk memajukan BUMD tersebut.
“Direktur yang terpilih nantinya harus memiliki kesanggupan untuk mengeluarkan dana sendiri, begitupun apabila memiliki hutang kepada pihak lain akan menjadi tanggungjawab pimpinan perusahaan dan harus dibayar apabila perusahaan sudah berkembang,” katanya.
Ditambahkannya, selama ini pihak pemkab Mura selalu mengucurkan dana hingga Rp 1 miliar, untuk perusahaan tersebut. Untuk itu kedepannya, bagi direktur yang terpilih memimpin BUMD akan diberikan waktu tiga bulan untuk menjalankan roda perusahaan termasuk membuat rencana untuk kemajuan BUMD yang dipimpinnya, sehingga perusahaan memiliki kemadirian usaha.
“Setelah tiga bulan tentu akan ada evaluasi, dan apabila dianggap mampu serta hasilnya perusahaan berkembang dan semakin maju, nantinya akan diperpanjang. Dalam waktu enam bulan diharapkan perusahaan bisa mandiri,” demikian tegasnya. (fik)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten Musi Rawas (Mura) yaitu PD. Mura Makmur dan Mura Energi mengalami kerugian miliaran rupiah dalam kurun empat tahun terakhir. Karena kondisi perusahaan yang dinilai tidak berjalan secara efektif.
Hal ini ditegaskan oleh Asisiten II bidang Ekonomi dan Keungan, Pemkab Mura H. Aidil Rusman saat memberikan sambutan dan arahan kepada calon direktur kedua BUMD yang ada di Mura, Selasa (6/3).
Menurutnya, pemkab Musi Rawas tidak lagi memberikan dana untuk operasional perusahaan, dan harus dilakukan pembenahan secara keseluruhan untuk memajukan BUMD tersebut.
“Direktur yang terpilih nantinya harus memiliki kesanggupan untuk mengeluarkan dana sendiri, begitupun apabila memiliki hutang kepada pihak lain akan menjadi tanggungjawab pimpinan perusahaan dan harus dibayar apabila perusahaan sudah berkembang,” katanya.
Ditambahkannya, selama ini pihak pemkab Mura selalu mengucurkan dana hingga Rp 1 miliar, untuk perusahaan tersebut. Untuk itu kedepannya, bagi direktur yang terpilih memimpin BUMD akan diberikan waktu tiga bulan untuk menjalankan roda perusahaan termasuk membuat rencana untuk kemajuan BUMD yang dipimpinnya, sehingga perusahaan memiliki kemadirian usaha.
“Setelah tiga bulan tentu akan ada evaluasi, dan apabila dianggap mampu serta hasilnya perusahaan berkembang dan semakin maju, nantinya akan diperpanjang. Dalam waktu enam bulan diharapkan perusahaan bisa mandiri,” demikian tegasnya. (fik)
Perkantoran Pemerintah Pagaralam Rusak Akibat Gempa
Pagaralam, SN
Bangunan di perkantoran Pemerintah Kota Pagaralam, sebagian besar mengalami kerusakan akibat sering terjadi gempa, posisi bangun kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam berada di lereng Gunung Dempo yang merupakan dataran tunggi sehingga cukup rawan mengalami kerusakan bila terjadi gempa, dan bahkan sebagian besar kondisinya banyak retak. Demikian diungkapkan salah seorang pegawai Pemkot Pagaralam, Bonsen Hendy, Selasa (6/3).
Ia mengatakan, beberapa bagian bangunan yang rusak sudah dilakukan perbaikan dengan
cara memplaster ulang.
"Sebagian dinding kantor mengalami kerusakan akibat sering dilanda gempa terutama 2009 lalu hingga 2012 ini, tercatat lebih dari seratus kali terkena gempa," ungkap dia.
Dia merincikan, kalau kantor walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) mengalami retak pada bagian dinding dan tiang serta sudut ruangan. Sedangkan kantor lainnya, kata dia, ada yang mengalami kerusakan pada lantai, tangga dan sudut-sudut ruangan.
"Letak perkantoran di di Gunung Gare, Kelurahan Tegurwangi, Kecamatan Dempo Utara, berjarak sekitar 5 kilometer dari pusat kota atau 15 menit ditempuh dengan kendaraan, tepatnya sekitar lima kilometer dari Gunung Api Dempo," ungkapnya.
Berdasarkan data Pos Pemantau, Gunung Api Dempo, yang terekam alat di siesmograf tercatat 128 kali terjadi gempa vulkanik dan tektonik untuk 2011 lalu.
Sementara itu Ketua Pos Pemantau Gunung Api Dempo, Slamet didampingi Mulyadi, mengatakan data yang terekam di siesmograf untuk 2012 sudah sekitar 130 kali terjadi gempa vulkanik dangkal dan tektonik jauh yang terjadi di Pagaralam.
Belum lagi, kata dia, ada puluhan getaran gempa dirasakan cukup kuat terutama di 2009 lalu yang menyebabkan puluhan rumah warga Kecamatan Jarai dan Muara Payang, Kabupaten Lahat rusak.
"Kita selalu mengalami getaran gempa yang berpusat di Bintuhan, Provinsi Bengkulu dan Lampung," ungkap dia. (asn)
Bangunan di perkantoran Pemerintah Kota Pagaralam, sebagian besar mengalami kerusakan akibat sering terjadi gempa, posisi bangun kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam berada di lereng Gunung Dempo yang merupakan dataran tunggi sehingga cukup rawan mengalami kerusakan bila terjadi gempa, dan bahkan sebagian besar kondisinya banyak retak. Demikian diungkapkan salah seorang pegawai Pemkot Pagaralam, Bonsen Hendy, Selasa (6/3).
Ia mengatakan, beberapa bagian bangunan yang rusak sudah dilakukan perbaikan dengan
cara memplaster ulang.
"Sebagian dinding kantor mengalami kerusakan akibat sering dilanda gempa terutama 2009 lalu hingga 2012 ini, tercatat lebih dari seratus kali terkena gempa," ungkap dia.
Dia merincikan, kalau kantor walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) mengalami retak pada bagian dinding dan tiang serta sudut ruangan. Sedangkan kantor lainnya, kata dia, ada yang mengalami kerusakan pada lantai, tangga dan sudut-sudut ruangan.
"Letak perkantoran di di Gunung Gare, Kelurahan Tegurwangi, Kecamatan Dempo Utara, berjarak sekitar 5 kilometer dari pusat kota atau 15 menit ditempuh dengan kendaraan, tepatnya sekitar lima kilometer dari Gunung Api Dempo," ungkapnya.
Berdasarkan data Pos Pemantau, Gunung Api Dempo, yang terekam alat di siesmograf tercatat 128 kali terjadi gempa vulkanik dan tektonik untuk 2011 lalu.
Sementara itu Ketua Pos Pemantau Gunung Api Dempo, Slamet didampingi Mulyadi, mengatakan data yang terekam di siesmograf untuk 2012 sudah sekitar 130 kali terjadi gempa vulkanik dangkal dan tektonik jauh yang terjadi di Pagaralam.
Belum lagi, kata dia, ada puluhan getaran gempa dirasakan cukup kuat terutama di 2009 lalu yang menyebabkan puluhan rumah warga Kecamatan Jarai dan Muara Payang, Kabupaten Lahat rusak.
"Kita selalu mengalami getaran gempa yang berpusat di Bintuhan, Provinsi Bengkulu dan Lampung," ungkap dia. (asn)
Pemkot Data Lokasi Pelebaran Jalan Negara
Pagaralam, SN
Pemerintah Kota Pagaralam melakukan pendataan terhadap lokasi dan warga yang berada di sepanjang jalan negara yang terkena pembebasan.
Rencananya, program pelebaran jalan mulai dari simpang tunggu Kelurahan Ulu Rurah hingga memasuki Dusun Tanjung Cermin sepanjang 5 kilometer. Demikian diungkapkan Kabag Tata Pemerintahan Pemkot Pagaralam, Drs Syamsul Bahri, Selasa (6/3).
"Untuk sementara kita baru selesai melakukan pembebasan lahan untuk jalan sepanjang 3 km dan masih tersisa 2 km lagi masih proses pembebasannya. Sementara untuk dananya sendiri sudah tersedia bantuan dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Dia mengatakan, pelebaran untuk kawasan jalan utama kota sekitar 11 meter untuk satu jalur, sedangkan keseluruhan mencapai 22 meter. Kendalanya hanya pada pembebasan saja, kalau semua sudah selesai akan langsung dikerjakaan.
"Pendataan dilakukan agar mempermudah melakukan pergantian ongkos bongkar bangunan, sebab Pemkot Pagaralam sudah menganggarkan sekitar Rp14 miliar untuk pembebasan lahan jalan," ujarnya.
Menurut dia, kalau untuk pembebasan lahan jalan tidak dilakukan ganti rugi tapi hanya diberi ongkos bongkar bangunan, antara Rp10 juta dngan Rp15 juta. Tergantung dengan kondisi bangunan.
"Sebagian besar lokasi jalan yang dilakukan pelebaran merupakan jalan nasional dan Provinsi Sumsel, meliputi jalan Komber H Umar, Jalan Kapten Sanaf dan jalan lintas Pagaralam-Tanjung Sakti Lahat. Sebagian masih dalam proses pembebasan dalam tahap negosiasi dan ada juga yang sudah mengundurkan bangunan secara sukarela," kata dia pula.
Kepala Dinas PU Kota Pagaralam, Ir H Yunali mengatakan, untuk dana pembangunan jalan lingkar kota melalui jalan negara, pemerintah pusat sudah membantu dana Rp15 miliar.
"Dana yang berasal dari APBN itu untuk melebarkan jalan dari lima menjadi 22 meter sepanjang 5 kilometer, mulai dari Simpang Manak, Kecamatan Dempo Selatan hingga Desa Tanjung Cermian, Kecamatan Dempo Utara. Diperkirakan pertengahan 2012 ini sudah jalan hanya tinggal menunggu proses pembebasan lahan saja," ungkapnya. (asn)
Pemerintah Kota Pagaralam melakukan pendataan terhadap lokasi dan warga yang berada di sepanjang jalan negara yang terkena pembebasan.
Rencananya, program pelebaran jalan mulai dari simpang tunggu Kelurahan Ulu Rurah hingga memasuki Dusun Tanjung Cermin sepanjang 5 kilometer. Demikian diungkapkan Kabag Tata Pemerintahan Pemkot Pagaralam, Drs Syamsul Bahri, Selasa (6/3).
"Untuk sementara kita baru selesai melakukan pembebasan lahan untuk jalan sepanjang 3 km dan masih tersisa 2 km lagi masih proses pembebasannya. Sementara untuk dananya sendiri sudah tersedia bantuan dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Dia mengatakan, pelebaran untuk kawasan jalan utama kota sekitar 11 meter untuk satu jalur, sedangkan keseluruhan mencapai 22 meter. Kendalanya hanya pada pembebasan saja, kalau semua sudah selesai akan langsung dikerjakaan.
"Pendataan dilakukan agar mempermudah melakukan pergantian ongkos bongkar bangunan, sebab Pemkot Pagaralam sudah menganggarkan sekitar Rp14 miliar untuk pembebasan lahan jalan," ujarnya.
Menurut dia, kalau untuk pembebasan lahan jalan tidak dilakukan ganti rugi tapi hanya diberi ongkos bongkar bangunan, antara Rp10 juta dngan Rp15 juta. Tergantung dengan kondisi bangunan.
"Sebagian besar lokasi jalan yang dilakukan pelebaran merupakan jalan nasional dan Provinsi Sumsel, meliputi jalan Komber H Umar, Jalan Kapten Sanaf dan jalan lintas Pagaralam-Tanjung Sakti Lahat. Sebagian masih dalam proses pembebasan dalam tahap negosiasi dan ada juga yang sudah mengundurkan bangunan secara sukarela," kata dia pula.
Kepala Dinas PU Kota Pagaralam, Ir H Yunali mengatakan, untuk dana pembangunan jalan lingkar kota melalui jalan negara, pemerintah pusat sudah membantu dana Rp15 miliar.
"Dana yang berasal dari APBN itu untuk melebarkan jalan dari lima menjadi 22 meter sepanjang 5 kilometer, mulai dari Simpang Manak, Kecamatan Dempo Selatan hingga Desa Tanjung Cermian, Kecamatan Dempo Utara. Diperkirakan pertengahan 2012 ini sudah jalan hanya tinggal menunggu proses pembebasan lahan saja," ungkapnya. (asn)
Rapat Komisi IV - Dishub Diskors
* Dewan Kecewa Terkait Penjelasan Pengerjaan Runway Silampari
Palembang, SN
Rapat antara Komisi IV DPRD Sumsel dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumsel, serta kontraktor pengerjaan runway bandara Silampari, Selasa (6/3), berjalan tidak sesuai rencana. Komisi IV terpaksa menskors rapat, karena utusan dari Dishubkominfo Sumsel dan kontraktor tidak memberikan penjelasan sesuai harapan.
Salah satu alasan, di skorsnya rapat, karena Kepala Dishubkominfo Sumsel tidak hadir, sementara utusan yang datang tidak menguasai permasalahan yang ditanyakan oleh Komisi IV terkait tidak maksimalnya pengerjaan runaway (landasan pacu) dan penimbunan tanah pada bandara Silampari, Lubuk Linggau.
"Kita skors karena tidak ada kejelasan, karena peserta rapat yang hadir ini tidak bisa menjelaskan terhadap pertanyaan dari anggota Komisi IV DPRD Sumsel. Jadi rapat ini kami nilai tidak perlu dilanjutkan, karena semua yang hadir tidak menguasai permasalahan," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H Rozak Amin.
Katanya, rapat kembali akan dilakukan dalam waktu dekat, dan harus dihadiri langsung Kepala Dishubkominfo Sumsel, agar permasalahan dapat dijelaskan dengan jelas dan rinci.
"Kita akan panggil kembali kepala Dishubkominfo dalam waktu dekat," katanya sembari mengatakan, pihaknya ingin meminta penjelasan tentang pengerjaan runway Silampari karena pada 2011, dana APBD Sumsel sudah mengucur ke proyek itu sebesar Rp 2,5 miliar.
Menurut Rozak, dari hasil peninjauan komisi IV dilapangan, bahwa pekerjaan itu masih belum maksimal. Indikasi dari kekurang maksimalan kerja tersebut, karena kurangnya pengawasan, baik dari internal eksekutif, maupun SKPD yang menanganinya. Selain itu dari konsultan pengawasnya hingga perencanaannya.
Lanjutnya, lantaran belum ada kejelasan soal pemakaian anggaran tersebut, maka untuk anggaran pengembangan bandara Silampari yang ada pada tahun 2012 ini jangan digunakan dulu, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih.
“Ya kalau memang kontraktornya sudah pengalaman, seharusnya bisa menjelaskan masalahnya. Jangan sampai uang rakyat yang dipakai ini sia-sia. Kita sudah capek rapat untuk menganggarkannnya, tapi setelah kita tinjau langsung dilapangan ternyata kondisinya seperti itu,” kritiknya.
Sementara itu, Kabid Udara, Dishubkominfo Sumsel, M Ali Akbar mengaku, pihaknya sudah maksimal melakukan pengawasan pengerjaan runway dan pengembangan bandara lainnya. Bahkan, ia sudah meninjau langsung proyek tersebut lebih dari 15 kali.
"Kontraktor bahkan sudah pernah kita peringati secara keras, saya sudah maksimal melakukan pengawasan," kilahnya.
Lanjutnya, saat ini pihaknya masih fokus pada pekerjaan tahun 2011 yang saat ini masuk tahap pemeliharaan sedangkan proyek tahun 2012 belum dikerjakan.
“Masih ada perbaikan jalan sepanjang 315 meter dan yang selesai 80 Meter dan kurang 235 meter lagi,” terang dia.
Dia mengaku, menjamin semua pelaksanaan proyek di Bandar udara Silampari akan selesai pada Agustus 2012. "Semua proyek di Bandar udara Silampari selesai, dimana kini sudah ada 6-7 unit alat berat siap membantu pembangunan," tandasnya. (awj)
Palembang, SN
Rapat antara Komisi IV DPRD Sumsel dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumsel, serta kontraktor pengerjaan runway bandara Silampari, Selasa (6/3), berjalan tidak sesuai rencana. Komisi IV terpaksa menskors rapat, karena utusan dari Dishubkominfo Sumsel dan kontraktor tidak memberikan penjelasan sesuai harapan.
Salah satu alasan, di skorsnya rapat, karena Kepala Dishubkominfo Sumsel tidak hadir, sementara utusan yang datang tidak menguasai permasalahan yang ditanyakan oleh Komisi IV terkait tidak maksimalnya pengerjaan runaway (landasan pacu) dan penimbunan tanah pada bandara Silampari, Lubuk Linggau.
"Kita skors karena tidak ada kejelasan, karena peserta rapat yang hadir ini tidak bisa menjelaskan terhadap pertanyaan dari anggota Komisi IV DPRD Sumsel. Jadi rapat ini kami nilai tidak perlu dilanjutkan, karena semua yang hadir tidak menguasai permasalahan," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H Rozak Amin.
Katanya, rapat kembali akan dilakukan dalam waktu dekat, dan harus dihadiri langsung Kepala Dishubkominfo Sumsel, agar permasalahan dapat dijelaskan dengan jelas dan rinci.
"Kita akan panggil kembali kepala Dishubkominfo dalam waktu dekat," katanya sembari mengatakan, pihaknya ingin meminta penjelasan tentang pengerjaan runway Silampari karena pada 2011, dana APBD Sumsel sudah mengucur ke proyek itu sebesar Rp 2,5 miliar.
Menurut Rozak, dari hasil peninjauan komisi IV dilapangan, bahwa pekerjaan itu masih belum maksimal. Indikasi dari kekurang maksimalan kerja tersebut, karena kurangnya pengawasan, baik dari internal eksekutif, maupun SKPD yang menanganinya. Selain itu dari konsultan pengawasnya hingga perencanaannya.
Lanjutnya, lantaran belum ada kejelasan soal pemakaian anggaran tersebut, maka untuk anggaran pengembangan bandara Silampari yang ada pada tahun 2012 ini jangan digunakan dulu, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih.
“Ya kalau memang kontraktornya sudah pengalaman, seharusnya bisa menjelaskan masalahnya. Jangan sampai uang rakyat yang dipakai ini sia-sia. Kita sudah capek rapat untuk menganggarkannnya, tapi setelah kita tinjau langsung dilapangan ternyata kondisinya seperti itu,” kritiknya.
Sementara itu, Kabid Udara, Dishubkominfo Sumsel, M Ali Akbar mengaku, pihaknya sudah maksimal melakukan pengawasan pengerjaan runway dan pengembangan bandara lainnya. Bahkan, ia sudah meninjau langsung proyek tersebut lebih dari 15 kali.
"Kontraktor bahkan sudah pernah kita peringati secara keras, saya sudah maksimal melakukan pengawasan," kilahnya.
Lanjutnya, saat ini pihaknya masih fokus pada pekerjaan tahun 2011 yang saat ini masuk tahap pemeliharaan sedangkan proyek tahun 2012 belum dikerjakan.
“Masih ada perbaikan jalan sepanjang 315 meter dan yang selesai 80 Meter dan kurang 235 meter lagi,” terang dia.
Dia mengaku, menjamin semua pelaksanaan proyek di Bandar udara Silampari akan selesai pada Agustus 2012. "Semua proyek di Bandar udara Silampari selesai, dimana kini sudah ada 6-7 unit alat berat siap membantu pembangunan," tandasnya. (awj)
Harseno Dilantik Jadi Dirut RSUD Inu Sutowo
Baturaja, SN
Isu pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU akhirnya terjawab, Selasa (6/3) setelah Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi mengukuhkan dr Harseno sebagai Direktur RSUD Ibnusutowo dan memantapkan status 7 pejabat sementara.
Kabar mutasi yang membuat ketar-ketir sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU bahkan berhembus kencang seminggu terakhir akan menggeserkan sejumlah pejabat setrategis ternyata tidak terbukti sama sekali, setelah Selasa pagi di ruang Bina Praja Pemkab OKU Bupati Drs H Yulius Nawawi menguatkan 7 Pejabat Sementara (Pjs) di antaranya kepala Dinas Perhubugan Kabupaten OKU Ir Firmansyah dan Ketua Bapeda OKU Ir H Ulia mahdi lalu pejabat yang benar- benar wajah baru hanya Dr Harseno dilantik sebagai direktur RSUD Ibnusutowo untuk mengisi jabatan yang lowong penyebab dirut sebelumnya meninggal dunia.
Harseno sendiri merupakan dr karier yang lebih paham RSUD Ibnusutowo karena yang bersangkutan merupakan orang lama yang mengabdi di lembaga ini .
Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi mengakui pemantapan sejumlah jabatan sementara menjadi definitif merupakan syarat aturan bagi seseorang yang sudah mendapat kecukupan pangkat melalui persetujuan gubernur supaya hak, kewajiaban serta kewenangan yang bersangkutan dalam jabatanya bisa terpenuhi sesuai aturan kepegawaian.
“Kalau pejabat sementara, namanya saja sementara tentu belum memiliki kewenangan penuh untuk mengambil sebuah keputusan termasuk hak haknya sebagai pejabat juga belum bisa di berikan oleh Negara sebelum di mantapkan sebagai pejabat definitif “kata Bupati .
Sementara usai pelantikan wakil Bupati OKU Drs H Kuryana aziz menilai sejumlah jabatan yang bersetatus sementara di jajaran Pemkab OKU sewajarnya didefinitifkan.
"Kalau sudah definitif itu mereka akan lebih fokus menjalankan tugas, selain itu hak haknya sebagai pimpinan di lembaga bersangkutan sudah bisa dipenuhi oleh aturan," kata Kuryana. (had)
Isu pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU akhirnya terjawab, Selasa (6/3) setelah Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi mengukuhkan dr Harseno sebagai Direktur RSUD Ibnusutowo dan memantapkan status 7 pejabat sementara.
Kabar mutasi yang membuat ketar-ketir sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU bahkan berhembus kencang seminggu terakhir akan menggeserkan sejumlah pejabat setrategis ternyata tidak terbukti sama sekali, setelah Selasa pagi di ruang Bina Praja Pemkab OKU Bupati Drs H Yulius Nawawi menguatkan 7 Pejabat Sementara (Pjs) di antaranya kepala Dinas Perhubugan Kabupaten OKU Ir Firmansyah dan Ketua Bapeda OKU Ir H Ulia mahdi lalu pejabat yang benar- benar wajah baru hanya Dr Harseno dilantik sebagai direktur RSUD Ibnusutowo untuk mengisi jabatan yang lowong penyebab dirut sebelumnya meninggal dunia.
Harseno sendiri merupakan dr karier yang lebih paham RSUD Ibnusutowo karena yang bersangkutan merupakan orang lama yang mengabdi di lembaga ini .
Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi mengakui pemantapan sejumlah jabatan sementara menjadi definitif merupakan syarat aturan bagi seseorang yang sudah mendapat kecukupan pangkat melalui persetujuan gubernur supaya hak, kewajiaban serta kewenangan yang bersangkutan dalam jabatanya bisa terpenuhi sesuai aturan kepegawaian.
“Kalau pejabat sementara, namanya saja sementara tentu belum memiliki kewenangan penuh untuk mengambil sebuah keputusan termasuk hak haknya sebagai pejabat juga belum bisa di berikan oleh Negara sebelum di mantapkan sebagai pejabat definitif “kata Bupati .
Sementara usai pelantikan wakil Bupati OKU Drs H Kuryana aziz menilai sejumlah jabatan yang bersetatus sementara di jajaran Pemkab OKU sewajarnya didefinitifkan.
"Kalau sudah definitif itu mereka akan lebih fokus menjalankan tugas, selain itu hak haknya sebagai pimpinan di lembaga bersangkutan sudah bisa dipenuhi oleh aturan," kata Kuryana. (had)
Senin, 05 Maret 2012
Jumat, 02 Maret 2012
2 Ribu Buruh Unjukrasa ke DPRD OKI
Kayuagung, SN
Rencana demonstransi besar-besaran di sejumlah tempat yang akan dilakukan sekitar 2 ribu orang buruh PT Willmar International Plantation dalam beberapa hari terakhir semuanya terbukti. Unjukrasa ke DPRD OKIpun mereka lakukan sesuai janji, Kamis (1/3).
Sebelumnya, buruh yang bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten OKI ini sudah berunjukrasa sesuai jadwal yang ditetapkan yakni di masing-masing unit kerja di beberapa kecamatan dan di kantor perusahaan di Lempuing Jaya OKI.
Pantauan di lapangan kemarin, kedatangan massa ini secara bergelombang dari masing-masing unit sejak pukul 09 30 WIB hingga 10 00 WIB. Mereka menggunakan sepeda motor, bis dan truk seraya membawa beberapa spanduk dan banner bertuliskan tuntutan mereka.
Tentunya kedatangan konvoi kendaraan massa dari unit-unit kerja ini mendapatkan pengawalan dari Polantas. Setiba di depan gedung DPRD OKI, mereka sudah disambut ratusan personil Polres OKI dan Sat Pol PP yang melakukan pengamanan, unjukrasa berjalan tertib sehingga tidak ada anarkis dari pihak manapun.
Unjukrasa di berbagai tempat termasuk ke DPRD OKI kemarin ini tetap pada permasalahan yang sama. 2 ribu buruh menuntut perusahaan memberikan bonus sebanyak 3 kali bulan gaji karena mereka mengetahui perusahaan mendapatkan laba sangat besar yakni mencapai 1,4 milyar dollar Amerika.
Suyono selaku kordinator aksi dalam orasinya mengatakan, demo serta mogok kerja ini terpaksa dilakukan buruh karena tuntutan mereka belum dikabulkan perusahaan. Padahal sudah berulang kali dilakukan pembahasan antara mereka dengan manajemen perusahaan yang difasilitasi pemerintah, namun hanya menghasilkan janji-janji belaka.
Lanjut Suyono yang juga ketua buruh di Unit Bambu Kuning Lempuing Jaya, sejumlah alasan buruh menunut bonus itu diantaranya karena laba perusahaan sangat besar, perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama sudah memberikan bonus, bonus memang hak buruh yang seharusnya diberikan setiap tahun bila perusahaan meraih laba.
“Bila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan berunjukrasa ke DPRD provinsi dan bila perlu ke Jakarta. Bahkan bila perlu kami menginap di gedung DPRD ini,” teriaknya yang disambut antuasis buruh lainnya.
Kedatangan massa juga disambut belasan anggota DPRD OKI dari berbagai fraksi dan Sekda OKI. Lalu perwakilan buruh diajak berdialog ke ruang rapat di gedung tersebut yang dihadiri Sekda OKI dan unsur pimpinan DPRD OKI serta anggotanya.
Aksweni SPd selaku Wakil Ketua DPRD OKI mengatakan, pihaknya sangat mendukung aksi buruh tersebut karena seluruh perusahaan yang beroperasi di OKI agar meningkatkan kesejahteraan buruh, bukan berpatokan pada UMR.
”Jika perusahaan itu tidak sanggup, silahkan angkat kaki dari daerah ini. Jangan pernah memotong gaji buruh, kami siap mendukung rakyat dan buruh,” janjinya. (iso)
Rencana demonstransi besar-besaran di sejumlah tempat yang akan dilakukan sekitar 2 ribu orang buruh PT Willmar International Plantation dalam beberapa hari terakhir semuanya terbukti. Unjukrasa ke DPRD OKIpun mereka lakukan sesuai janji, Kamis (1/3).
Sebelumnya, buruh yang bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten OKI ini sudah berunjukrasa sesuai jadwal yang ditetapkan yakni di masing-masing unit kerja di beberapa kecamatan dan di kantor perusahaan di Lempuing Jaya OKI.
Pantauan di lapangan kemarin, kedatangan massa ini secara bergelombang dari masing-masing unit sejak pukul 09 30 WIB hingga 10 00 WIB. Mereka menggunakan sepeda motor, bis dan truk seraya membawa beberapa spanduk dan banner bertuliskan tuntutan mereka.
Tentunya kedatangan konvoi kendaraan massa dari unit-unit kerja ini mendapatkan pengawalan dari Polantas. Setiba di depan gedung DPRD OKI, mereka sudah disambut ratusan personil Polres OKI dan Sat Pol PP yang melakukan pengamanan, unjukrasa berjalan tertib sehingga tidak ada anarkis dari pihak manapun.
Unjukrasa di berbagai tempat termasuk ke DPRD OKI kemarin ini tetap pada permasalahan yang sama. 2 ribu buruh menuntut perusahaan memberikan bonus sebanyak 3 kali bulan gaji karena mereka mengetahui perusahaan mendapatkan laba sangat besar yakni mencapai 1,4 milyar dollar Amerika.
Suyono selaku kordinator aksi dalam orasinya mengatakan, demo serta mogok kerja ini terpaksa dilakukan buruh karena tuntutan mereka belum dikabulkan perusahaan. Padahal sudah berulang kali dilakukan pembahasan antara mereka dengan manajemen perusahaan yang difasilitasi pemerintah, namun hanya menghasilkan janji-janji belaka.
Lanjut Suyono yang juga ketua buruh di Unit Bambu Kuning Lempuing Jaya, sejumlah alasan buruh menunut bonus itu diantaranya karena laba perusahaan sangat besar, perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama sudah memberikan bonus, bonus memang hak buruh yang seharusnya diberikan setiap tahun bila perusahaan meraih laba.
“Bila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan berunjukrasa ke DPRD provinsi dan bila perlu ke Jakarta. Bahkan bila perlu kami menginap di gedung DPRD ini,” teriaknya yang disambut antuasis buruh lainnya.
Kedatangan massa juga disambut belasan anggota DPRD OKI dari berbagai fraksi dan Sekda OKI. Lalu perwakilan buruh diajak berdialog ke ruang rapat di gedung tersebut yang dihadiri Sekda OKI dan unsur pimpinan DPRD OKI serta anggotanya.
Aksweni SPd selaku Wakil Ketua DPRD OKI mengatakan, pihaknya sangat mendukung aksi buruh tersebut karena seluruh perusahaan yang beroperasi di OKI agar meningkatkan kesejahteraan buruh, bukan berpatokan pada UMR.
”Jika perusahaan itu tidak sanggup, silahkan angkat kaki dari daerah ini. Jangan pernah memotong gaji buruh, kami siap mendukung rakyat dan buruh,” janjinya. (iso)
Kronologis Penahanan Hilton
Hilton Moreira membantan kalau ia ditangkap Polres Metro Tangerang terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukannya. Dia pun menceritakan kronologis dari awal kejadian pada Selasa (21/2) hingga Minggu (26/2):
- Pukul 15.00 WIB, usai bertanding dari Medan, Hilton langsung ke Jakarta ke rumah temannya di Tangerang dan datang ke aparteman yang sama yakni, Apartemen The Colour Modernland, Cikokol Tangerang dan berencana menginap di sana. Namun, sebelum menyewa kamar, pukul 15.30 Hilton bersama temannya Bruno dan Leandro dos Santos hendak belanja di Mall Serpong. Saat menunggu taxi mereka bertemu seorang wanita yang mengaku bernama Olive dan seorang laki-laki yang disebut Hilton, Bencong dan kemudian berkenalan. Selanjutnya Olive dan temannya mengajak mereka ke lantai 5, untuk gabung karena ada acara Ultah temannya namun Hilton dan temannya menolak.
- Pukul 15.40 WIB, Hilton bersama dua temannya dan berangkat ke Mall Serpong, namun lagi-lagi Bencong yang baru dikenalnya, menelepon mengajak gabung dalam acara ultah temannya itu.
-Pukul 20.00, Hilton bersama temannya kembali ke Apartemen dan kemudian menyewa kamar di lantai 10 tower Kuning. Di tempat kembali mereka ditelepon untuk turun ke lantai 5 memenuhi undangan Az. Di sana sudah ada dua cowok dan Olive. Mereka duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Di kamar itu banyak sekali botol minuman keras di sana.
- 20.15 WIB, ada seorang cewek yang sebelumnya di sebut sebagai pramugrari dan bernisial LS dengan usia sekitar 19 tahun kemudian keluar dari kamar. Bencong memberi tahu kepada Hilton cs kalau cewek itulah yang ulang tahun. Saat itu cewek tersebut terlihat dari dalam kamar mabuk berat, bibirnya putih pucat dan terlihat sakit serta berbalut selimut tebal. Saat itu Bruno menyarankan untuk mengurangi mabuk agar meminum yang manis. Saat itu Bencong membawakan susu untuk cewek tersebut dan pria itu mengatakan kalau cewek itu sedang ribut dengan pacarnya sehingga ia mabuk berat. Untuk melanjutkan pesta Ultah ini, Bencong menawari Hilton dan kedua temannya minuman Pepsi yang dicampur dengan wishki tapi tawaran itu ditolak.
- Pukul 20.45-22.00, Bencong sempat menggoda Bruno agar membuka baju dan minum. Melihat gelagat tidak baik, Hilton mengajak Bruno pulang, sementara cewek itu masuk ke kamar tetapi karena mabuk berat kemudian terjatuh di dekat pintu. Bencong meminta tolong kepada Hilton dan Leandro untuk mengangkatnya tetapi ditolak. Cewek itu kemudian masuk ke kamar tidur dengan bantuan Bencong.
- Bruno pulang duluan di apartemen yang sama namun di Tower Merah, Hilton dan Leandro masih ngobrol bersama Olive yang kemudian pulang, Hilton pun juga pulang. Sementara LS bersama bencong masih ada di kamar. Di lift Hilton dan Leandro sempat bertemu Olive dan bersama satu temannya lagi sekitar 1 jam kemudian.
Rabu (22/2/2012)
- Hilton dan Leandro pergi dari pagi dan sore hari baru kembali lagi ke Tangerang.
Jumat (24/2/2012)
- Hilton ke Jakarta karena ada acara starbol
Sabtu (25/2/2012) pukul 23.00 WIB, Hilton bermain di Starball, usai itu, Bruno menelepon kalau Leandro ditangkap Polisi.
Minggu (26/2/2012)
- Hilton langsung mendatangi Polres Tangerang dan baru tahu bahwa ia dan Leandro terlibat masalah. Ia datang untuk menjelaskan kepada polisi mengapa temannya ditangkap karena Leandro tidak bisa berbahasa Inggri dan Indonesia. (rhd)
- Pukul 15.00 WIB, usai bertanding dari Medan, Hilton langsung ke Jakarta ke rumah temannya di Tangerang dan datang ke aparteman yang sama yakni, Apartemen The Colour Modernland, Cikokol Tangerang dan berencana menginap di sana. Namun, sebelum menyewa kamar, pukul 15.30 Hilton bersama temannya Bruno dan Leandro dos Santos hendak belanja di Mall Serpong. Saat menunggu taxi mereka bertemu seorang wanita yang mengaku bernama Olive dan seorang laki-laki yang disebut Hilton, Bencong dan kemudian berkenalan. Selanjutnya Olive dan temannya mengajak mereka ke lantai 5, untuk gabung karena ada acara Ultah temannya namun Hilton dan temannya menolak.
- Pukul 15.40 WIB, Hilton bersama dua temannya dan berangkat ke Mall Serpong, namun lagi-lagi Bencong yang baru dikenalnya, menelepon mengajak gabung dalam acara ultah temannya itu.
-Pukul 20.00, Hilton bersama temannya kembali ke Apartemen dan kemudian menyewa kamar di lantai 10 tower Kuning. Di tempat kembali mereka ditelepon untuk turun ke lantai 5 memenuhi undangan Az. Di sana sudah ada dua cowok dan Olive. Mereka duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Di kamar itu banyak sekali botol minuman keras di sana.
- 20.15 WIB, ada seorang cewek yang sebelumnya di sebut sebagai pramugrari dan bernisial LS dengan usia sekitar 19 tahun kemudian keluar dari kamar. Bencong memberi tahu kepada Hilton cs kalau cewek itulah yang ulang tahun. Saat itu cewek tersebut terlihat dari dalam kamar mabuk berat, bibirnya putih pucat dan terlihat sakit serta berbalut selimut tebal. Saat itu Bruno menyarankan untuk mengurangi mabuk agar meminum yang manis. Saat itu Bencong membawakan susu untuk cewek tersebut dan pria itu mengatakan kalau cewek itu sedang ribut dengan pacarnya sehingga ia mabuk berat. Untuk melanjutkan pesta Ultah ini, Bencong menawari Hilton dan kedua temannya minuman Pepsi yang dicampur dengan wishki tapi tawaran itu ditolak.
- Pukul 20.45-22.00, Bencong sempat menggoda Bruno agar membuka baju dan minum. Melihat gelagat tidak baik, Hilton mengajak Bruno pulang, sementara cewek itu masuk ke kamar tetapi karena mabuk berat kemudian terjatuh di dekat pintu. Bencong meminta tolong kepada Hilton dan Leandro untuk mengangkatnya tetapi ditolak. Cewek itu kemudian masuk ke kamar tidur dengan bantuan Bencong.
- Bruno pulang duluan di apartemen yang sama namun di Tower Merah, Hilton dan Leandro masih ngobrol bersama Olive yang kemudian pulang, Hilton pun juga pulang. Sementara LS bersama bencong masih ada di kamar. Di lift Hilton dan Leandro sempat bertemu Olive dan bersama satu temannya lagi sekitar 1 jam kemudian.
Rabu (22/2/2012)
- Hilton dan Leandro pergi dari pagi dan sore hari baru kembali lagi ke Tangerang.
Jumat (24/2/2012)
- Hilton ke Jakarta karena ada acara starbol
Sabtu (25/2/2012) pukul 23.00 WIB, Hilton bermain di Starball, usai itu, Bruno menelepon kalau Leandro ditangkap Polisi.
Minggu (26/2/2012)
- Hilton langsung mendatangi Polres Tangerang dan baru tahu bahwa ia dan Leandro terlibat masalah. Ia datang untuk menjelaskan kepada polisi mengapa temannya ditangkap karena Leandro tidak bisa berbahasa Inggri dan Indonesia. (rhd)
Kejagung Pantau Kejari Kota Pagaralam
Pagaralam, SN
Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) yang terdiri dari delapan orang anggota di ketuai Inspektor II Bidang Pengawasan M Yusuf, SH MH, kemrain melakukan pemeriksaan rutin dan sekaligus melakukan pemantauan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam.
"Kegiatan ini bertujuan guna peningkatan kinerja dan pelayanan Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia, pemeriksaan dilakukan pada semua materi seperti perdata, tata usaha negara dan pidana," ungkap M Yusup, kemarin.
Menurutnya, berdasarkan hasil pantauan sementara Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam, lebih ditekankan dalam hal penyelesaian proses penyelidikan baik dari tangani Intel maupun Pidsus.
Lebih lanjut dikatakannya, Kejari Pagaralam harus terus melakukan perbaikan citra, disiplin, kinerja dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui keikut sertaan dalam bidang pendidikan-pendidikan khusus yang diadakan pada setiap bidangnya.
"Produk penyelidikan baik dari Intel dan Pidsus harus segera diselesaikan, kemudian untuk keseimbangan SDM, pesonil Kejari Pagaralam harus mengikuti pendidikan khusus," kata Yusuf yang juga menjabat Inspektor II Bidang Pengawasan.
Sementara itu Kejari Pagaralam Ariestianto Simbardjo, SH melalui Kasi Intelejen M Ikbal SH mengatakan Inspeksi yang dilakukan oleh Kejagung ini merupakan program rutin setiap tahun.
"Untuk saat ini kebagian jadwal pemeriksaan dari Kejaksaan Agung RI, Kejari Kota Pagaralam, Kota Lubuklinggau dan Kayu Agung," ungkap dia.
Menurut dia, petunjuk dan arahan dari pihak kejagung siap untuk dilaksakan terutama pada Program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam.
"Dikarnakan dari pemeriksaan yang dilakukan Tim Kejagung, pada 2011 tidak ditemukanya anggota Kejari Kota Pagaralam, melakukan pendidikan guna keseimbangan peningkatan Kinerja Kejari Pagaralam," ungkap dia lagi.
Menindaklanjuti hal itu pihaknya akan memprogramkan dan mengadakan pada tahun 2012 ini, papar Ikbal.
"Kita siap melaksanakan arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Kejagung, terutama pada peningkatan SDM pesonil Kejaksaan Negeri Pagaralam," ungkpanya.(asn)
Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) yang terdiri dari delapan orang anggota di ketuai Inspektor II Bidang Pengawasan M Yusuf, SH MH, kemrain melakukan pemeriksaan rutin dan sekaligus melakukan pemantauan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam.
"Kegiatan ini bertujuan guna peningkatan kinerja dan pelayanan Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia, pemeriksaan dilakukan pada semua materi seperti perdata, tata usaha negara dan pidana," ungkap M Yusup, kemarin.
Menurutnya, berdasarkan hasil pantauan sementara Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam, lebih ditekankan dalam hal penyelesaian proses penyelidikan baik dari tangani Intel maupun Pidsus.
Lebih lanjut dikatakannya, Kejari Pagaralam harus terus melakukan perbaikan citra, disiplin, kinerja dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui keikut sertaan dalam bidang pendidikan-pendidikan khusus yang diadakan pada setiap bidangnya.
"Produk penyelidikan baik dari Intel dan Pidsus harus segera diselesaikan, kemudian untuk keseimbangan SDM, pesonil Kejari Pagaralam harus mengikuti pendidikan khusus," kata Yusuf yang juga menjabat Inspektor II Bidang Pengawasan.
Sementara itu Kejari Pagaralam Ariestianto Simbardjo, SH melalui Kasi Intelejen M Ikbal SH mengatakan Inspeksi yang dilakukan oleh Kejagung ini merupakan program rutin setiap tahun.
"Untuk saat ini kebagian jadwal pemeriksaan dari Kejaksaan Agung RI, Kejari Kota Pagaralam, Kota Lubuklinggau dan Kayu Agung," ungkap dia.
Menurut dia, petunjuk dan arahan dari pihak kejagung siap untuk dilaksakan terutama pada Program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam.
"Dikarnakan dari pemeriksaan yang dilakukan Tim Kejagung, pada 2011 tidak ditemukanya anggota Kejari Kota Pagaralam, melakukan pendidikan guna keseimbangan peningkatan Kinerja Kejari Pagaralam," ungkap dia lagi.
Menindaklanjuti hal itu pihaknya akan memprogramkan dan mengadakan pada tahun 2012 ini, papar Ikbal.
"Kita siap melaksanakan arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Kejagung, terutama pada peningkatan SDM pesonil Kejaksaan Negeri Pagaralam," ungkpanya.(asn)
Jaringan Telkomsel di Banyuasin Ngadat
Banyuasin, SN
Lebih dari puluhan ribu pengguna telkomsel dalam satu pekan terakhir mengaku kesal. Pasalnya, selain sinyal komunikasi dalam hand phone (HP) yang tidak jelas jaringan telepon pun ngadat. Tak jarang komunikasi yang dilakukan menggunakan provider ‘terbesar’ ini pun sering terputus, bahkan telepon pun sering nyasar ke orang lain.
Jaringan yang mengalami gangguan itu mulai dirasakan dari berbagai produk telkomsel, mulai dari kartu As, Simpati hingga Flash, bahkan ganguan jaringan pun acap kali dirasakan pengguna kartu halo.
Anton, salah seorang pengguna kartu simpati, kepada koran ini mengaku cukup gerah dengan
kondisi ini.
Menurutnya, telkomsel yang mengklaim diri sebagai provider terbesar, sudah memberikan rasa tidak nyaman kepada pelanggannya.
“Saya dari tadi coba menelpon, namun selalu gagal, dalam Hp keluar tulisan jaringan gagal. Kalaupun bisa telepon tersebut salah alamat, yang ngangkat Hp itu orang lain, padahal saya mau menelpon salah seorang kepala dinas,“ terang Anton.
Selain itu, pulsa di Hp berjalan dengan cepat, seperti menelpon ke provider yang lain. “Padahal yang saya telepon itu sama-sama menggunakan kartu simpati. Ini jelas-jelas membuat ketidaknyamanan kami sebagai pelanggan,“ tuturnya.
Keluhan serupa bukan hanya dirasakan oleh masyarakat sipil, aparat kepolisian pun mengaku mengalami hal serupa. Padahal, selain menggunakan Handy Talky (HT) komunikasi yang bisa dilakukan oleh petugas kepolisian hanya dengan HP.
“Kabupaten Banyuasin berbeda dengan daerah lain, sebagian besar wilayahnya adalah wilayah perairan, saat jaringan lancar pun komunikasi dengan Polsek-Polsek di wilayah perairan sering terganggu, apalagi saat jaringan jelek seperti ini," kata salah seorang petugas yang meminta namanya tidak disebutkan.
Padahal, untuk meminimalisir tindak kejahatan, seluruh anggota harus bisa berkomunikasi minimal dengan kepala unit (Kanit), kepala satuan (Kasat) maupun Kapolsek masing-masing.
“Jumlah anggota kita memang tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk, tapi komunikasi paling tidak bisa meminimalisir kejahatan, sedangkan yang memiliki HT itu orangnya terbatas dan tidak seluruh anggota dibekali dengan HT. Kami berharap sinyak komunikasi dari telkomsel ini bisa diperbaiki secepatnyaarapnya," pungkasnya. (sir)
Pemprov Sumsel Anggarkan Rp 48 Milyar Untuk Desa
Palembang, SN
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel tahun 2012 menganggarkan dana sebesar Rp 48,460 miliar untuk desa. Hal ini diungkapkan, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumsel Mulyadin Roham.
Dari dana Rp 48,460 miliar tersebut, Mulyadin merincikannya, Rp 9,925 miliar untuk 237 desa sangat tertinggal (Rp 25 juta/desa), Rp 15,520 miliar untuk 776 desa tertinggal (Rp 20 juta/desa), dan Rp 27,015 miliar untuk desa maju (Rp 15 juta/desa).
“Secara keseluruhan ada 2.814 desa yang akan mendapat bantuan sesuai ketentuannya. Belum tahu kapan waktu pastinya, tapi yang jelas dalam waktu dekat ini,” ujar Mulyadin usai memimpin Rapat Teknis Biro Pemerintahan dengan Jajaran Kabupaten/Kota se-Sumsel, Kamis (1/3) bertempat di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel.
Mulyadin menjelaskan, bantuan dimaksud berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel No 185/KPTS/I/2012 Tanggal 28 Februari 2012. Aturan ini memuat ketentuan Bantuan Keuangan Pemprov Sumsel kepada jajaran Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2012, yang dialokasikan untuk 237 desa sangat tertinggal, 776 desa tertinggal dan 1.801 desa maju.
Menurutnya, terdapat perbedaan tipis antara desa tertinggal dan sangat tertinggal. Namun secara umum keduanya bisa digambarkan dengan kondisi desa yang kekurangan SDM atau tenaga kerja, atau dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya.
Secara geografis biasanya, desa dimaksud berada di kawasan terpencil, berkehidupan miskin dan tradisional, serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi. Sedikit lebih baik, desa tertinggal biasanya desa yang sudah mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan non fisik yang dimiliki. Namun masih kekurangan sumber keuangan dan dana.
"Di desa tertinggal biasanya minim sekali warganya yang berpendidikan tinggi. Mata pencaharian utama mereka juga sebagian besar di pertanian saja. Berbeda dengan desa maju, yang terbilang berkecukupan dalam hal SDM, dan dana modal. Sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa maju sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju," paparnya.
Lanjutnya, dalam petunjuk dan teknis penggunaannya, dana yang diterima jajaran desa nantinya mengacu pada delapan item peruntukan yang sudah ditetapkan. Antara lain untuk kegiatan TP PKK, Posyandu desa, kegiatan Karangtaruna, pengembangan sarana produktif desa, termasuk tambahan penghasilan kepala desa. Selanjutnya, biaya operasional dan pelaporan, operasional BPD, dan biaya operasional LPMD.
“Masing-masing ketentuan alokasi ada angkanya. Besarannya disesuaikan dengan kategori desa, apakah desa tertinggal, sangat tertinggal, atau desa maju. Semua ada aturannya. Jika tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan anggaran itu, yang bersangkutan bisa diproses secara hukum,” terangnya.
Mulyadin menambahkan, agar bantuan ini berjalan sesuai aturan, pihak provinsi bersama kabupaten/kota akan melakukan pengawasan secara langsung sesuai ketentuan. Masing-masing penerima dana bantuan diwajibkan melaporkan setiap penggunaan dana dengan baik dan transparan. Sebab dalam Juklak dan Juknisnya, jasa diamanatkan membentuk tim pelaksana untuk mempertanggungjawabkan bantuan tersebut. (pit)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel tahun 2012 menganggarkan dana sebesar Rp 48,460 miliar untuk desa. Hal ini diungkapkan, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumsel Mulyadin Roham.
Dari dana Rp 48,460 miliar tersebut, Mulyadin merincikannya, Rp 9,925 miliar untuk 237 desa sangat tertinggal (Rp 25 juta/desa), Rp 15,520 miliar untuk 776 desa tertinggal (Rp 20 juta/desa), dan Rp 27,015 miliar untuk desa maju (Rp 15 juta/desa).
“Secara keseluruhan ada 2.814 desa yang akan mendapat bantuan sesuai ketentuannya. Belum tahu kapan waktu pastinya, tapi yang jelas dalam waktu dekat ini,” ujar Mulyadin usai memimpin Rapat Teknis Biro Pemerintahan dengan Jajaran Kabupaten/Kota se-Sumsel, Kamis (1/3) bertempat di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel.
Mulyadin menjelaskan, bantuan dimaksud berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel No 185/KPTS/I/2012 Tanggal 28 Februari 2012. Aturan ini memuat ketentuan Bantuan Keuangan Pemprov Sumsel kepada jajaran Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2012, yang dialokasikan untuk 237 desa sangat tertinggal, 776 desa tertinggal dan 1.801 desa maju.
Menurutnya, terdapat perbedaan tipis antara desa tertinggal dan sangat tertinggal. Namun secara umum keduanya bisa digambarkan dengan kondisi desa yang kekurangan SDM atau tenaga kerja, atau dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya.
Secara geografis biasanya, desa dimaksud berada di kawasan terpencil, berkehidupan miskin dan tradisional, serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi. Sedikit lebih baik, desa tertinggal biasanya desa yang sudah mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan non fisik yang dimiliki. Namun masih kekurangan sumber keuangan dan dana.
"Di desa tertinggal biasanya minim sekali warganya yang berpendidikan tinggi. Mata pencaharian utama mereka juga sebagian besar di pertanian saja. Berbeda dengan desa maju, yang terbilang berkecukupan dalam hal SDM, dan dana modal. Sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa maju sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju," paparnya.
Lanjutnya, dalam petunjuk dan teknis penggunaannya, dana yang diterima jajaran desa nantinya mengacu pada delapan item peruntukan yang sudah ditetapkan. Antara lain untuk kegiatan TP PKK, Posyandu desa, kegiatan Karangtaruna, pengembangan sarana produktif desa, termasuk tambahan penghasilan kepala desa. Selanjutnya, biaya operasional dan pelaporan, operasional BPD, dan biaya operasional LPMD.
“Masing-masing ketentuan alokasi ada angkanya. Besarannya disesuaikan dengan kategori desa, apakah desa tertinggal, sangat tertinggal, atau desa maju. Semua ada aturannya. Jika tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan anggaran itu, yang bersangkutan bisa diproses secara hukum,” terangnya.
Mulyadin menambahkan, agar bantuan ini berjalan sesuai aturan, pihak provinsi bersama kabupaten/kota akan melakukan pengawasan secara langsung sesuai ketentuan. Masing-masing penerima dana bantuan diwajibkan melaporkan setiap penggunaan dana dengan baik dan transparan. Sebab dalam Juklak dan Juknisnya, jasa diamanatkan membentuk tim pelaksana untuk mempertanggungjawabkan bantuan tersebut. (pit)
Ratusan Perusahaan di MUBA Tak Taat Pajak
Sekayu, SN
Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, sebanyak 120 perusahaan yang ada di Muba, hanya 15 persen yang baru melaksanakan kewajibannya membayar pajak .
"Berdasarkan data yang kita lakukan, baru 15 persen dari 120 perusahaan yang melaksanakan kewajiban membayar pajak," kata Kepala UPTD Dispenda Provinsi Sumsel di Sekayu Iriadi, usai melaksanakan Penandatanganan kerjasama (MoU) bidang hukum perdata dan tata usaha Negara antara UPTD Dispenda Provinsi Sumsel di Sekayu dengan Kejari Sekayu di aula Hotel Ranggonang, Rabu (29/2).
Pajak yang dimaksudkan Iriadi, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan penerimaan pajak air permukaan (PAP) yang dikelola oleh Dispenda , dimana realisasi dari sektor ini dinilai belum maksimal akibat ketidak patuhan pihak perusahaan.
"Kalau kita hitung-hitung nilai pajak yang tidak terserap dari 120 perusahaan, angkanya cukup besar mencapai sekitar Rp 30 miliar," kata Iriadi.
Sementara Kadispenda Sumsel Drs H Efi Mirza mengatakan, Provinsi Sumsel yang berkomitmen menjadi Provinsi terdepan perlu membutuhkan dana yang cukup besar untuk percepatan pembangunan, salah satu upaya mendukung Provinsi terdepan yakni dengan menggali potensi sector penerimaan pajak daerah.
"Kalau bicara soal pajak daerah, kita baru bisa merealisasikan sekitar 25 hingga 45 persen, itu artinya masih sangat banyak yang belum terserap," kata Efi Mirza.
Makanya langkah yang dilakukan Dispenda dengan melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan (Kejari) Sekayu yang merupakan kali pertama dilakukan Dispenda Sumsel melaksanakan MoU Kejari Sekayu, yang tentunya akan diikuti oleh UPTD Dispenda di 14 Kabupaten dan kota di Sumsel untuk melakukan hal yang sama.
Dengan harapan dengan MoU ini, bagi wajib pajak tentunya akan lebih mengerti dan taat akan pajak yang harus dilaksanakan. "Jadi konkritnya bayar pajak harus tepat waktu dan tepat sasaran, bila perusahaan tidak taat pajak, maka persoalannya akan kita serahkan ke pihak kejaksaan untuk membeck up," ungkap Efi Mirza
Sementara Kejari Sekayu Jasri Umar SH MH mengatakan, MoU yang dilaksanakan dengan pihaknya ini adalah yang ketiga, pertama MoU dengan RSUD Sekayu, Poltek Sekayu dan kini giliran UPTD Dispenda Sumsel yang ada di Sekayu.
Sebelum dilakukan MoU Jamdatun Kejari Sekayu Ira Febrina SH MSi memberikan paparan sekilas tentang unit kerja Jaksa Muda Perdata dan tata Usaha Negara (Jamdatun) yang didirikan 23 Januari 1992. (her)
Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, sebanyak 120 perusahaan yang ada di Muba, hanya 15 persen yang baru melaksanakan kewajibannya membayar pajak .
"Berdasarkan data yang kita lakukan, baru 15 persen dari 120 perusahaan yang melaksanakan kewajiban membayar pajak," kata Kepala UPTD Dispenda Provinsi Sumsel di Sekayu Iriadi, usai melaksanakan Penandatanganan kerjasama (MoU) bidang hukum perdata dan tata usaha Negara antara UPTD Dispenda Provinsi Sumsel di Sekayu dengan Kejari Sekayu di aula Hotel Ranggonang, Rabu (29/2).
Pajak yang dimaksudkan Iriadi, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan penerimaan pajak air permukaan (PAP) yang dikelola oleh Dispenda , dimana realisasi dari sektor ini dinilai belum maksimal akibat ketidak patuhan pihak perusahaan.
"Kalau kita hitung-hitung nilai pajak yang tidak terserap dari 120 perusahaan, angkanya cukup besar mencapai sekitar Rp 30 miliar," kata Iriadi.
Sementara Kadispenda Sumsel Drs H Efi Mirza mengatakan, Provinsi Sumsel yang berkomitmen menjadi Provinsi terdepan perlu membutuhkan dana yang cukup besar untuk percepatan pembangunan, salah satu upaya mendukung Provinsi terdepan yakni dengan menggali potensi sector penerimaan pajak daerah.
"Kalau bicara soal pajak daerah, kita baru bisa merealisasikan sekitar 25 hingga 45 persen, itu artinya masih sangat banyak yang belum terserap," kata Efi Mirza.
Makanya langkah yang dilakukan Dispenda dengan melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan (Kejari) Sekayu yang merupakan kali pertama dilakukan Dispenda Sumsel melaksanakan MoU Kejari Sekayu, yang tentunya akan diikuti oleh UPTD Dispenda di 14 Kabupaten dan kota di Sumsel untuk melakukan hal yang sama.
Dengan harapan dengan MoU ini, bagi wajib pajak tentunya akan lebih mengerti dan taat akan pajak yang harus dilaksanakan. "Jadi konkritnya bayar pajak harus tepat waktu dan tepat sasaran, bila perusahaan tidak taat pajak, maka persoalannya akan kita serahkan ke pihak kejaksaan untuk membeck up," ungkap Efi Mirza
Sementara Kejari Sekayu Jasri Umar SH MH mengatakan, MoU yang dilaksanakan dengan pihaknya ini adalah yang ketiga, pertama MoU dengan RSUD Sekayu, Poltek Sekayu dan kini giliran UPTD Dispenda Sumsel yang ada di Sekayu.
Sebelum dilakukan MoU Jamdatun Kejari Sekayu Ira Febrina SH MSi memberikan paparan sekilas tentang unit kerja Jaksa Muda Perdata dan tata Usaha Negara (Jamdatun) yang didirikan 23 Januari 1992. (her)
Nenek Tewas Ditabrak Truk CPO
Sekayu, SN
Kartina Binti Darahman Nenek berusia 80 tahun ini. Saat akan menyebrang jalan di Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sekayu-Lubuk Linggau di desa Karang Anyar Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Muba, tak disangka sebuah mobil truk tangki membawa Crude Palm Oil (CPO) BG 8592 AI di kemudikan Jauhari warga Plaju Palembang tiba-tiba langsung menabraknya. Peristiwa tersebut terjadi kemarin sekitar pukul 07.30 WIB. Akibat kejadian itu, korban langsung terpental hingga beberapa meter dan tewas di tempat kejadian.
Awal kejadian bermula saat si nenek hendak menyebrang jalan, tanpa dikawal si nenek langsung menyebrang tanpa memperhatikan di sisi kiri dan kanan jalan. Namun tiba-tiba truk pengangkut CPO yang dikemudikan Jauhari dari Sekayu menuju Babat Toman melaju dalam kecepatan cukup tinggi.
Tanpa disangka, sopir terkejut karena tiba-tiba si nenek langsung menyeberang jalan. Peristiwa tabrakanpun tak dapat dihindari sehingga tubuh si nenek tertabrak bagian kanan truk hingga terpental. Karena terkejut si sopir langsung berupaya mengerem mendadak namun sudah keburu menabrak pejalan kaki.
Tubuh dan kepala si nenekpun luka parah hingga mengeluarkan darah segar dan tewas di tempat. Jenazah pun sempat dibawah ke RSUD Sekayu untuk divisum dan selanjutnya dikembalikan ke rumah duka.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo melalui Kasat Lantas AKP Ary Sudrajat membenarkan telah terjadi tabrakan tersebut. Antara sebuah truk tangki CPO menabrak seorang nenek yang hendak menyebrang. “Kita sudah menahan mobil tangki dan sopirnya untuk penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya. (her)
Kartina Binti Darahman Nenek berusia 80 tahun ini. Saat akan menyebrang jalan di Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sekayu-Lubuk Linggau di desa Karang Anyar Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Muba, tak disangka sebuah mobil truk tangki membawa Crude Palm Oil (CPO) BG 8592 AI di kemudikan Jauhari warga Plaju Palembang tiba-tiba langsung menabraknya. Peristiwa tersebut terjadi kemarin sekitar pukul 07.30 WIB. Akibat kejadian itu, korban langsung terpental hingga beberapa meter dan tewas di tempat kejadian.
Awal kejadian bermula saat si nenek hendak menyebrang jalan, tanpa dikawal si nenek langsung menyebrang tanpa memperhatikan di sisi kiri dan kanan jalan. Namun tiba-tiba truk pengangkut CPO yang dikemudikan Jauhari dari Sekayu menuju Babat Toman melaju dalam kecepatan cukup tinggi.
Tanpa disangka, sopir terkejut karena tiba-tiba si nenek langsung menyeberang jalan. Peristiwa tabrakanpun tak dapat dihindari sehingga tubuh si nenek tertabrak bagian kanan truk hingga terpental. Karena terkejut si sopir langsung berupaya mengerem mendadak namun sudah keburu menabrak pejalan kaki.
Tubuh dan kepala si nenekpun luka parah hingga mengeluarkan darah segar dan tewas di tempat. Jenazah pun sempat dibawah ke RSUD Sekayu untuk divisum dan selanjutnya dikembalikan ke rumah duka.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo melalui Kasat Lantas AKP Ary Sudrajat membenarkan telah terjadi tabrakan tersebut. Antara sebuah truk tangki CPO menabrak seorang nenek yang hendak menyebrang. “Kita sudah menahan mobil tangki dan sopirnya untuk penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya. (her)
Vonis Gayus Bertambah, Tetapi Korupsi Makin Parah!
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
GAYUS Tambunan akhirnya diganjar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta 6 tahun penjara untuk berbagai kejahatan yang diperbuatnya. Dari menyuap hinga menggelapkan uang pajak. Saat ini seluruh total hukuman yang harus dijalani mantan pegawai Ditjen Pajak ini selama 20 tahun penjara.
Tetapi silahkan dengar dan lihat, sebelum vonis untuk Gayus ditambah, begitu banyak kasus korupsi baru terjadi. Kemudian tak henti pejabat, petinggi negeri, elit politik, dan orang-orang penting ditangkap KPK karena kasus korupsi.
Ada apa dengan negeri ini? Hukum di Bangsa ini bak pisau tumpul. Aparat seperti tak dihargai, hukum dibuat main-main. Banyak yang menganggap, ditangkap karena korupsi tak masalah, karena hukuman akan sangat ringan karena semuanya bisa dibeli dengan uang.
Tak habis Negeri nan kaya raya ini dengan kasus korupsi. Tenggelam satu kasus, muncul lagi masalah yang lain. Tak ada takutnya oknum pejabat di Republik ini untuk terus maling duit rakyat. Dengan kuasanya, pejabat menggunakan berbagai cara agar bisa memperkaya diri sendiri dengan cara cepat.
Tetapi kecurangan yang dilakukan banyak pejabat Bangsa ini, tak sebanding dengan hukuman yang diberikan. Tak sedikit koruptor yang mendapat hukuman bebas. Bahkan yang sangat menyakitkan hari rakyat, ada koruptor yang mendapat pengampunan dari penguasa.
Kondisi hukum yang sangat lemah untuk para koruptor, bisa jadi menyebabkan orang tidak takut untuk terus mengambil uang yang bukan haknya. Karena orang akan berpikir tak apa untuk korupsi, karena hukuman tak akan lama. Apalagi hukum di Indonesia tak ditegakkan secara utuh alias bisa ditawar-tawar. (***)
Mahasiswa Tertangkap Bawa Sabu Bersama PSK
Banyuasin,SN
Diduga hendak pesta narkoba jenis sabu – sabu bersama seorang PKS Dewi alias Amel (18), seorang mahasiswa PTS di Palembang Lisdon Fernalo Sihombing Bin Esmin Sihombing (26) dibekuk tim buser Polsek Betung pimpinan Kapolsek AKP Ali Rojikin Selasa (28/2) sekitar pukul 21.30 Wib.
Dari tangan warga Desa Bukit RT 04 Kecamatan Betung, petugas menemukan sabu – sabu seberat 1 gram yang dibungkus plastik dalam kotak rokok Marlboro dalam saku celana belakang milik tersangka, selain itu didapatkan juga timbangan digital warna merah yang diduga digunakan tersangka untuk menimbang sabu – sabu tersebut dan dijualkan kembali kepada pembeli yang lain.
Lisdon mengaku, ia membeli sabu – sabu tersebut dari tersangka U (buron) seberat 1 gram dengan harga Rp 1,5 juta. Sabu – sabu tersebut, selain akan dijualnya kembali, sisanya akan digunakan sendiri. “ Aku jual 7 mili seharga Rp 200 ribu, kalau masih ada sisa aku pakai sendiri. “ ujarnya yang mengaku sudah dua bulan melakoni pekerjaan ini.
Sementara seorang PSK bernama Dewi alias Amel hanya mengaku sebagai pacar tersangka. Menurut Amel, ia dan tersangka sudah berpacaran sudah lama dan rencananya akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat.
Soal sabu – sabu yang dibawa tersangka, Amel mengaku tidak tahu pasti. “ Saya di jemput dari rumah di Kelurahan Betung kemudian di ajak ke rumahnya, saya sama sekali tidak tau pekerjaanya seperti ini, tahu – tahu saat didepan rumah Lisdon, kami disergap polisi dan ditemukan sabu – sabu. “ terang Dewi alias Amel ini.
Kapolres Banyuasin AKBP Agus Stiawan Sik melalui kaplsek Betung AKP Ali rojikin membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, tersangka merupakan TO petugas.
“ Kami memang sudah lama mengintai tersangka, termasuk sesaat sebelum dilakukan penangkapan, kami giring tersangka dari village dua karet, dan kami sergap persis didepan rumahnya, saat tersangka bersama seorang perempuan yang mengaku pacar tersangka akan masuk kedalam rumah. “ jelasnya.
Tersangka juga dikenakan pasal 112 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara ujarnya.(Sir)
Diduga hendak pesta narkoba jenis sabu – sabu bersama seorang PKS Dewi alias Amel (18), seorang mahasiswa PTS di Palembang Lisdon Fernalo Sihombing Bin Esmin Sihombing (26) dibekuk tim buser Polsek Betung pimpinan Kapolsek AKP Ali Rojikin Selasa (28/2) sekitar pukul 21.30 Wib.
Dari tangan warga Desa Bukit RT 04 Kecamatan Betung, petugas menemukan sabu – sabu seberat 1 gram yang dibungkus plastik dalam kotak rokok Marlboro dalam saku celana belakang milik tersangka, selain itu didapatkan juga timbangan digital warna merah yang diduga digunakan tersangka untuk menimbang sabu – sabu tersebut dan dijualkan kembali kepada pembeli yang lain.
Lisdon mengaku, ia membeli sabu – sabu tersebut dari tersangka U (buron) seberat 1 gram dengan harga Rp 1,5 juta. Sabu – sabu tersebut, selain akan dijualnya kembali, sisanya akan digunakan sendiri. “ Aku jual 7 mili seharga Rp 200 ribu, kalau masih ada sisa aku pakai sendiri. “ ujarnya yang mengaku sudah dua bulan melakoni pekerjaan ini.
Sementara seorang PSK bernama Dewi alias Amel hanya mengaku sebagai pacar tersangka. Menurut Amel, ia dan tersangka sudah berpacaran sudah lama dan rencananya akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat.
Soal sabu – sabu yang dibawa tersangka, Amel mengaku tidak tahu pasti. “ Saya di jemput dari rumah di Kelurahan Betung kemudian di ajak ke rumahnya, saya sama sekali tidak tau pekerjaanya seperti ini, tahu – tahu saat didepan rumah Lisdon, kami disergap polisi dan ditemukan sabu – sabu. “ terang Dewi alias Amel ini.
Kapolres Banyuasin AKBP Agus Stiawan Sik melalui kaplsek Betung AKP Ali rojikin membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, tersangka merupakan TO petugas.
“ Kami memang sudah lama mengintai tersangka, termasuk sesaat sebelum dilakukan penangkapan, kami giring tersangka dari village dua karet, dan kami sergap persis didepan rumahnya, saat tersangka bersama seorang perempuan yang mengaku pacar tersangka akan masuk kedalam rumah. “ jelasnya.
Tersangka juga dikenakan pasal 112 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara ujarnya.(Sir)
Ferdi, Bocah Tiga Tahun Butuh Perhatian Dermawan
Palembang, SN
Sungguh miris melihati kondisi bocah bernama M Ferdi Saputra berusia 3 tahun ini, tubuhnya hanya bisa tergolek lemah dipangkuan sang Ibu Rosefi (32). Sebab bayi kecil ini terkena penyakit lumpuh layu sejak usianya menginjak 3 bulan, sementara sang ayah hanya bekerja sebagai buruh harian lepas. Apa daya bagi keluarga yang tinggal di Jalan HM Asyik Lingkungan Kelurahan 3-4 ulu Kertapati Palembang untuk dapat mengobati ferdi dari penyakit tersebut.
Menurut pengakuan sang Ibu, pertama kali lahir pada 3 tahun silam. Ferdi terlahir normal sama seperti anak-anak lainnya, namun semenjak usianya masuk 3 bulan, ia kerap kali muntah-muntah dan sakit-sakitan. Sehingga pasca dari sakit tersebut tubuh ferdi tak lagi normal seperti anak di usianya. "Kami tak tahu penyakit apa yang menimpa anak saya ini, tapi waktu dia usia 3 bulan. Ferdi sering muntah-muntah dan akhirnya seperti ini. Kami pernah membawanya ke rumah sakit Panca, tapi tak ada perubahan pada kondisi anak saya ini." ujar Rosefi ibu dari Ferdi Saputra saat di bincangi di depan rumahnya, Kamis (1/3).
Ferdi merupakan anak bungsu dari pasangan Rosefi dan Ali Ujud, mereka tak mampu lagi untuk membiayai sakit lumpuh layu yang menimpa bayi mungilnya itu, Rosefi menceritakan pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Palembang untuk membiayai biaya kesehatan anaknya itu, namun hanya sebatas satu tahun dan itu pun tak cukup. "Dinsos pernah membantu biaya selama satu tahun dengan memberikan uang Rp 300 ribu perbulannya, tapi itu tak cukup untuk biaya berobat kedokter mas." ungkapnya.
Hingga saat ini tubuh mungil Ferdi terbujur kaku di pangkuan ibunya, ia tak bisa berjalan maupun bermain seperti anak normal di usianya. Selama tiga tahun, dia mengungkapkan terakhir mengobati Ferdi di usia 2 tahun seterusnya tak pernah lagi berobat ke dokter maupun atlernatif terapi. "Saat ini kami tak mampu lagi mengobati biaya kesehatannya, terakhir dua tahun lalu, tapi sekarang kami hanya bisa berharap ada orang yang peduli dengan penderitaan keluarga kami ini." harapnya.
Selain itu pihak dari kelurahan seperti menutup mata dengan kondisi yang menimpa warganya ini. Semestinya lurah memberikan solusi setidaknya bantuan berobat gratis ke puskesmas untuk melakukan rujukan ke rumah sakit, namun hal itu sepertinya tak pernah di lakukan oleh kelurahan tersebut.
Sementara Ibu Eva Santana Putra yang kebetulan menghadiri peresmiaan taman bacaan di kelurahan 3-4 ulu tersebut prihatin melihat kondisi bayi mungil tak berdaya tersebut. Eva menyarankan kepada pihak keluarga agar segera membawanya ke rumah sakit terdekat untuk di rawat. Mengenai biayanya akan di bantu melalui pihak kelurahan, "Bu lurah bantulah keluarga ibu ini, besok harus segera di bawa ke rumah sakit, kasihan melihat kondisi bayi mungil ini." ungkap Eva.(win)
Sungguh miris melihati kondisi bocah bernama M Ferdi Saputra berusia 3 tahun ini, tubuhnya hanya bisa tergolek lemah dipangkuan sang Ibu Rosefi (32). Sebab bayi kecil ini terkena penyakit lumpuh layu sejak usianya menginjak 3 bulan, sementara sang ayah hanya bekerja sebagai buruh harian lepas. Apa daya bagi keluarga yang tinggal di Jalan HM Asyik Lingkungan Kelurahan 3-4 ulu Kertapati Palembang untuk dapat mengobati ferdi dari penyakit tersebut.
Menurut pengakuan sang Ibu, pertama kali lahir pada 3 tahun silam. Ferdi terlahir normal sama seperti anak-anak lainnya, namun semenjak usianya masuk 3 bulan, ia kerap kali muntah-muntah dan sakit-sakitan. Sehingga pasca dari sakit tersebut tubuh ferdi tak lagi normal seperti anak di usianya. "Kami tak tahu penyakit apa yang menimpa anak saya ini, tapi waktu dia usia 3 bulan. Ferdi sering muntah-muntah dan akhirnya seperti ini. Kami pernah membawanya ke rumah sakit Panca, tapi tak ada perubahan pada kondisi anak saya ini." ujar Rosefi ibu dari Ferdi Saputra saat di bincangi di depan rumahnya, Kamis (1/3).
Ferdi merupakan anak bungsu dari pasangan Rosefi dan Ali Ujud, mereka tak mampu lagi untuk membiayai sakit lumpuh layu yang menimpa bayi mungilnya itu, Rosefi menceritakan pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Palembang untuk membiayai biaya kesehatan anaknya itu, namun hanya sebatas satu tahun dan itu pun tak cukup. "Dinsos pernah membantu biaya selama satu tahun dengan memberikan uang Rp 300 ribu perbulannya, tapi itu tak cukup untuk biaya berobat kedokter mas." ungkapnya.
Hingga saat ini tubuh mungil Ferdi terbujur kaku di pangkuan ibunya, ia tak bisa berjalan maupun bermain seperti anak normal di usianya. Selama tiga tahun, dia mengungkapkan terakhir mengobati Ferdi di usia 2 tahun seterusnya tak pernah lagi berobat ke dokter maupun atlernatif terapi. "Saat ini kami tak mampu lagi mengobati biaya kesehatannya, terakhir dua tahun lalu, tapi sekarang kami hanya bisa berharap ada orang yang peduli dengan penderitaan keluarga kami ini." harapnya.
Selain itu pihak dari kelurahan seperti menutup mata dengan kondisi yang menimpa warganya ini. Semestinya lurah memberikan solusi setidaknya bantuan berobat gratis ke puskesmas untuk melakukan rujukan ke rumah sakit, namun hal itu sepertinya tak pernah di lakukan oleh kelurahan tersebut.
Sementara Ibu Eva Santana Putra yang kebetulan menghadiri peresmiaan taman bacaan di kelurahan 3-4 ulu tersebut prihatin melihat kondisi bayi mungil tak berdaya tersebut. Eva menyarankan kepada pihak keluarga agar segera membawanya ke rumah sakit terdekat untuk di rawat. Mengenai biayanya akan di bantu melalui pihak kelurahan, "Bu lurah bantulah keluarga ibu ini, besok harus segera di bawa ke rumah sakit, kasihan melihat kondisi bayi mungil ini." ungkap Eva.(win)
Cegah Sanitasi Tidak Layak Lewat SLBM
Empat Lawang, SN
Masih adanya beberapa desa dengan sistem sanitasi lingkungan tidak layak, membuat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang membuat program dalam meningkatkan taraf kesehatan di masyarakat pedesaan. Yakni Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), karena apabila dipedesaan tidak memiliki sanitasi ini tentunya masyarakat melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Demikian dikatakan, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan, Ir H Ismail Hanafi, MTP, Kamis (1/3).
“Pengembangan program sanitasi yang berbasis masyarakat dengan harapan masyarakat Empat Lawang akan bebas dari BABS. Ditahun 2012, kita akan melaksanakan program tersebut dengan sasaran desa-desa yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pengembangan program sanitasi dimaksud nantinya terdapat dilima titik dibumi saling keruani sangi kerawati. Untuk Kecamatan Tebing Tinggi tahun ini akan di tepatkan didua titik yakni Desa Tanjung Ning dan Rantau Tenang. Kemudian di Kecamatan Pendopo, Lintang Kanan dan Sikap Dalam. “Dalam pembangunan program sanitasi ini akan di serahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat,” paparnya.
Setelah selesai dibangun, sambungnya, pembangunan itu akan diserahkan kepada masyarakat. Sesuai dengan design dalam pembangunannya akan didirikan ruang tunggu, sehingga masyarakat yang akan mandi dan BAB dapat mengantri dengan nyaman.
Dikatakannya, saat ini tim sudah mengikuti Bintek, direncanakan di awal Maret akan dilakukan sosialisasi kemasyarakatan untuk membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). “Kedepan diharapkan dengan adanya program dimaksud dapat memberikan pemahaman dan merubah pola masyarakat untuk dapat membudayakan hidup bersih. Sehingga kedepan tidak ada lagi warga yang BABS baik di WC cemplung dan sungai,” jelasnya.
Ditanya soal penataan drainase, dirinya mengaku pembangunan drainase belum dapat diprioritaskan sebab tahun ini pihaknya lebih focus sesuai dengan dengan usulan masyarakat, seperti halnya jalan setapak dan air bersih. “Untuk drainase saat ini belum di pikirkan, yang jelas kita lebih memfokuskan pembangunan jalan setapak dan air bersih,” pungkasnya. (eko)
Masih adanya beberapa desa dengan sistem sanitasi lingkungan tidak layak, membuat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang membuat program dalam meningkatkan taraf kesehatan di masyarakat pedesaan. Yakni Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), karena apabila dipedesaan tidak memiliki sanitasi ini tentunya masyarakat melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Demikian dikatakan, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan, Ir H Ismail Hanafi, MTP, Kamis (1/3).
“Pengembangan program sanitasi yang berbasis masyarakat dengan harapan masyarakat Empat Lawang akan bebas dari BABS. Ditahun 2012, kita akan melaksanakan program tersebut dengan sasaran desa-desa yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pengembangan program sanitasi dimaksud nantinya terdapat dilima titik dibumi saling keruani sangi kerawati. Untuk Kecamatan Tebing Tinggi tahun ini akan di tepatkan didua titik yakni Desa Tanjung Ning dan Rantau Tenang. Kemudian di Kecamatan Pendopo, Lintang Kanan dan Sikap Dalam. “Dalam pembangunan program sanitasi ini akan di serahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat,” paparnya.
Setelah selesai dibangun, sambungnya, pembangunan itu akan diserahkan kepada masyarakat. Sesuai dengan design dalam pembangunannya akan didirikan ruang tunggu, sehingga masyarakat yang akan mandi dan BAB dapat mengantri dengan nyaman.
Dikatakannya, saat ini tim sudah mengikuti Bintek, direncanakan di awal Maret akan dilakukan sosialisasi kemasyarakatan untuk membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). “Kedepan diharapkan dengan adanya program dimaksud dapat memberikan pemahaman dan merubah pola masyarakat untuk dapat membudayakan hidup bersih. Sehingga kedepan tidak ada lagi warga yang BABS baik di WC cemplung dan sungai,” jelasnya.
Ditanya soal penataan drainase, dirinya mengaku pembangunan drainase belum dapat diprioritaskan sebab tahun ini pihaknya lebih focus sesuai dengan dengan usulan masyarakat, seperti halnya jalan setapak dan air bersih. “Untuk drainase saat ini belum di pikirkan, yang jelas kita lebih memfokuskan pembangunan jalan setapak dan air bersih,” pungkasnya. (eko)
BPN OKUS Target 1.000 Sertifikat Prona
Palembang, SN
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2012 melakukan upaya percepatan sertifikasi tanah, di antaranya dengan Program Nasional (Prona) dan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita).
Tahun 2012 ditarget mensertifikasi sebanyak 1.000 petak tanah di wilayah sasaran Prona daerah Ranau, Runjung agung dan Simpang. Terkecuali daerah perkotaan kecamatan Muaradua layanan Prona tidak termasuk namun untuk pembuatan sertifikat upaya sendiri pribadi .
Menurut Staf BPN OKU Selatan, Edi untuk proses pensertifikatan tanah ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi, yakni biaya persyaratan, biaya sertifikasi dan biaya perpajakan. Dari komponen biaya tersebut, untuk biaya sertifikasi sudah ditanggung oleh pemerintah dengan anggaran Prona. ”Jadi untuk sertifikasi gratis, tetapi biaya persyaratan dan perpajakan tetap ditanggung pemilik tanah,” katanya
Edi menambahkan, biaya persyaratan di antaranya untuk membeli meterai, fotocopy berkas, patok tanah dan beberapa persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh pemohon atau pemilik tanah.
Terpisah Camat Banding Agung Feldy YS, SSos menyambut baik kegiatan Prona dan akan bekerja sama untuk suksesnya sertifikasi lahan warga.
"Karena tidak semua pemilik tanah dapat mengurus persyaratan, maka kami berinisiatif membentuk kepanitiaan di masing-masing desa, kemudian ada kesepakatan pengumpulan atau penarikan dana untuk pembelian meterai, fotocopy dan lainnya. Tetapi semua kegiatan di desa, termasuk menarikan dana itu diluar wewenang BPN, tugas BPN adalah proses sertifikasi lewat Prona yang biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Agung menambahkan, untuk mengantisipasi terjadinya protes atau hal lain yang bisa menimbulkan salah tafsir, maka pemungutan biaya pensertifikatan tanah tersebut harusnya dibakukan dalam peraturan desa setempat.
"Dalam membahas peraturan desa pungutan kesepakatan itu seyogianya melibatkan atau paling tidak mengetahui petugas Pemdes ,” pungkasnya. (dan)
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2012 melakukan upaya percepatan sertifikasi tanah, di antaranya dengan Program Nasional (Prona) dan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita).
Tahun 2012 ditarget mensertifikasi sebanyak 1.000 petak tanah di wilayah sasaran Prona daerah Ranau, Runjung agung dan Simpang. Terkecuali daerah perkotaan kecamatan Muaradua layanan Prona tidak termasuk namun untuk pembuatan sertifikat upaya sendiri pribadi .
Menurut Staf BPN OKU Selatan, Edi untuk proses pensertifikatan tanah ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi, yakni biaya persyaratan, biaya sertifikasi dan biaya perpajakan. Dari komponen biaya tersebut, untuk biaya sertifikasi sudah ditanggung oleh pemerintah dengan anggaran Prona. ”Jadi untuk sertifikasi gratis, tetapi biaya persyaratan dan perpajakan tetap ditanggung pemilik tanah,” katanya
Edi menambahkan, biaya persyaratan di antaranya untuk membeli meterai, fotocopy berkas, patok tanah dan beberapa persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh pemohon atau pemilik tanah.
Terpisah Camat Banding Agung Feldy YS, SSos menyambut baik kegiatan Prona dan akan bekerja sama untuk suksesnya sertifikasi lahan warga.
"Karena tidak semua pemilik tanah dapat mengurus persyaratan, maka kami berinisiatif membentuk kepanitiaan di masing-masing desa, kemudian ada kesepakatan pengumpulan atau penarikan dana untuk pembelian meterai, fotocopy dan lainnya. Tetapi semua kegiatan di desa, termasuk menarikan dana itu diluar wewenang BPN, tugas BPN adalah proses sertifikasi lewat Prona yang biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Agung menambahkan, untuk mengantisipasi terjadinya protes atau hal lain yang bisa menimbulkan salah tafsir, maka pemungutan biaya pensertifikatan tanah tersebut harusnya dibakukan dalam peraturan desa setempat.
"Dalam membahas peraturan desa pungutan kesepakatan itu seyogianya melibatkan atau paling tidak mengetahui petugas Pemdes ,” pungkasnya. (dan)
Panwaslu Pagaralam Segera Dibentuk
Pagaralam, SN
Untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pagaralam 2013 mendatang, salah satu kelengkapan perangkatnya sudah harus dibentuk yaitu Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu). Seleksi anggota Panwaslu akan segera dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Memang sesuai dengan jadwal pelaksanaan tahapan Pilkada 2013 hanya tinggal beberapa bulan lagi, jadi perangkatnya sudah harus dibentuk," ungkap Ketua Divisi Logistik KPU Kota Pagaralam, Nanto Bhakti, Kamis (1/3).
Lanjutnya, untuk tahun ini penyeleksian anggota Panwaslu tidak lagi dilakukan pihak KPU, namun akan dilakukan langsung pihak Bawaslu Pusat.
"Kalau sekarang tidak bisa diintervensi lagi karena yang seleksi dilakukan Banwaslu langsung," ungkapnya.
Dia mengatakan, kalau dulu prosesnya dilakukan tim yang dibentuk DPRD dan fit and proper tes dilakukan dewan juga.
"Namun sekarang sepenuhnya dilakukan Banwaslu, jadi tidak ada yang bisa interpensi," katanya.
Kemudian, kata dia, pendaftaran juga akan dilakukan melalui kantor Pos. "Setiap pendaftar yang lulus seleksi berkas nantinya akan langsung di tes Bawaslu. Kemungkinan Bawaslu akan datang ke Pagaralam," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal SH mengatakan, memang setelah ada revisi UU Pemilu proses rekrutmen Panwaslu yang akan bertugas menjadi pengawas baik Pilkada, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan langsung oleh Bawaslu.
"Kalau dulu pembentukan Panwaslu dilakukan Dewan dengan membentuk tim seleksi dari kalangan sekretariat sendiri dan tes wawancara dilakukan Komisi III, sedangkan saat ini dilakukan Bawaslu langsung," ungkapnya. (asn)
Untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pagaralam 2013 mendatang, salah satu kelengkapan perangkatnya sudah harus dibentuk yaitu Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu). Seleksi anggota Panwaslu akan segera dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Memang sesuai dengan jadwal pelaksanaan tahapan Pilkada 2013 hanya tinggal beberapa bulan lagi, jadi perangkatnya sudah harus dibentuk," ungkap Ketua Divisi Logistik KPU Kota Pagaralam, Nanto Bhakti, Kamis (1/3).
Lanjutnya, untuk tahun ini penyeleksian anggota Panwaslu tidak lagi dilakukan pihak KPU, namun akan dilakukan langsung pihak Bawaslu Pusat.
"Kalau sekarang tidak bisa diintervensi lagi karena yang seleksi dilakukan Banwaslu langsung," ungkapnya.
Dia mengatakan, kalau dulu prosesnya dilakukan tim yang dibentuk DPRD dan fit and proper tes dilakukan dewan juga.
"Namun sekarang sepenuhnya dilakukan Banwaslu, jadi tidak ada yang bisa interpensi," katanya.
Kemudian, kata dia, pendaftaran juga akan dilakukan melalui kantor Pos. "Setiap pendaftar yang lulus seleksi berkas nantinya akan langsung di tes Bawaslu. Kemungkinan Bawaslu akan datang ke Pagaralam," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal SH mengatakan, memang setelah ada revisi UU Pemilu proses rekrutmen Panwaslu yang akan bertugas menjadi pengawas baik Pilkada, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan langsung oleh Bawaslu.
"Kalau dulu pembentukan Panwaslu dilakukan Dewan dengan membentuk tim seleksi dari kalangan sekretariat sendiri dan tes wawancara dilakukan Komisi III, sedangkan saat ini dilakukan Bawaslu langsung," ungkapnya. (asn)
2100 e-KTP Perdana Disebar
*e-KTP Terealisasi 78 Persen
Muara Enim, SN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menyebar sebanyak 2100 lembar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) perdana di 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim.
“Penyebaran, e-KTP perdana ini merupakan pengenalan awal bentuk e-KTP kepada masyarakat sebelum akhirnya di sebarkan secara luas di Kabupaten Muara Enim,” demikian diungkapkan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Muara Enim Iqbal, Kamis (1/3).
Iqbal menjelaskan, e-KTP perdana ini langsung dikirim oleh pemerintah pusat serentak dengan 197 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Indonesia. Untuk Kabupaten Muara Enim 2O dari 22 Kecamatan yang ada telah menerima e-KTP ini.
“Masing-masing kecamatan menerima sebanyak 100 lembar e-KTP bagi 100 perwakilan warga yang telah dipilih secara random. Sedangkan, untuk dua Kecamatan lain yakni Ujanmas dan Kelekar belum menerima kerena kendala teknis,” bebernya.
Diakuinya, pembagian e-KTP perdana ini hanya untuk sejumlah perwakilan warga saja yang dipilih secara random. Sementara, secara keseluruhan e-KTP ini diyakini telah akan selesai pada 2012 ini.
Menurut Iqbal, hingga 27 Februari tercatat telah sebanyak 352.141 dari 451.779 warga atau sekitar 78% warga warga masyarakat yang telah terlayani.Sedangkan sebanyak 99.638 atau 22% lainnya masih akan di tunggu hingga 30 April, mendatang.
Adapun kecamatan yang masih banyak menyisakan wajib e-KTP yakni Lubai, Rambang Dangku,Gelumbang,Talang Ubi dan Lawang Kidul. Mengingat, Kecamatan-Kecamatan ini memiliki jumlah wajib e-KTP di atas 30 ribu.
"Untuk melakukan percepatan,kami telah menghimbau para petugas di setiap Kecamatan yang ada untuk melakukan jemput bola," terang Iqbal.
Dalam hal ini, lanjut Iqbal, para petugas akan mendatangi langsung desa-desa yang ada di setiap Kecamatan dengan membawa alat pendataan seperti kamera, pemindai sidik jari dan mesin iris mata. Sehingga, para warga yang berhalangan datang ke kantor kecamatan seperti sakit, renta, keterbatasan akses dan lain-lain tetap dapat melakukan pembuatan e-KTP di desa atau kediamannya masing-masing.
Warga Muara Enim, Eri (39) berharap agar e-KTP dapat segera selesai pembuatannya. Sebab, saat ini dirinya sangat membutuhkan KTP untuk berbagai keperluan administrasi. (yud)
Muara Enim, SN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menyebar sebanyak 2100 lembar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) perdana di 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim.
“Penyebaran, e-KTP perdana ini merupakan pengenalan awal bentuk e-KTP kepada masyarakat sebelum akhirnya di sebarkan secara luas di Kabupaten Muara Enim,” demikian diungkapkan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Muara Enim Iqbal, Kamis (1/3).
Iqbal menjelaskan, e-KTP perdana ini langsung dikirim oleh pemerintah pusat serentak dengan 197 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Indonesia. Untuk Kabupaten Muara Enim 2O dari 22 Kecamatan yang ada telah menerima e-KTP ini.
“Masing-masing kecamatan menerima sebanyak 100 lembar e-KTP bagi 100 perwakilan warga yang telah dipilih secara random. Sedangkan, untuk dua Kecamatan lain yakni Ujanmas dan Kelekar belum menerima kerena kendala teknis,” bebernya.
Diakuinya, pembagian e-KTP perdana ini hanya untuk sejumlah perwakilan warga saja yang dipilih secara random. Sementara, secara keseluruhan e-KTP ini diyakini telah akan selesai pada 2012 ini.
Menurut Iqbal, hingga 27 Februari tercatat telah sebanyak 352.141 dari 451.779 warga atau sekitar 78% warga warga masyarakat yang telah terlayani.Sedangkan sebanyak 99.638 atau 22% lainnya masih akan di tunggu hingga 30 April, mendatang.
Adapun kecamatan yang masih banyak menyisakan wajib e-KTP yakni Lubai, Rambang Dangku,Gelumbang,Talang Ubi dan Lawang Kidul. Mengingat, Kecamatan-Kecamatan ini memiliki jumlah wajib e-KTP di atas 30 ribu.
"Untuk melakukan percepatan,kami telah menghimbau para petugas di setiap Kecamatan yang ada untuk melakukan jemput bola," terang Iqbal.
Dalam hal ini, lanjut Iqbal, para petugas akan mendatangi langsung desa-desa yang ada di setiap Kecamatan dengan membawa alat pendataan seperti kamera, pemindai sidik jari dan mesin iris mata. Sehingga, para warga yang berhalangan datang ke kantor kecamatan seperti sakit, renta, keterbatasan akses dan lain-lain tetap dapat melakukan pembuatan e-KTP di desa atau kediamannya masing-masing.
Warga Muara Enim, Eri (39) berharap agar e-KTP dapat segera selesai pembuatannya. Sebab, saat ini dirinya sangat membutuhkan KTP untuk berbagai keperluan administrasi. (yud)
Cuaca Ekstrem Pengaruhi Penurunan Buah Kopi
Pagaralam, SN
Cuaca ekstrem yang terjadi tahun ini cukup berpengaruh dengan buah kopi sehingga pendapatan petani menurun drastis dan dapat dipastikan akan mengalami gagal panen. Penurunan hasil panen kopi juga dapat dilihat dari peningkatan aksi kriminalitas yang terjadi diberbagai daerah.
Menurut Murniyati (47) petani kopi Desa Pajar Teinggi, Kecamatan Pajarbulan, Kabupaten Lahat, sebagian besar penduduk di Pagaralam dan Lahat cukup tergantung dari hasil buah kopi, tentunya bila kondisi hasil panen sedikit dapat berpengaruh dengan kondisi perekonomian.
“Tahun ini hasil panen kopi sangat mengecewakan karena pengaruh kondisi cuaca. Ai empai tau ini lah buah kopi ni kurang nian buahe, ame tau-tau nek lah udem empuk buahe kurang anye dide luk tau ini, awak barang –barang nek di dapue mahal gale, ame barang-barang di dapue murah lemak kina ade kawe dek bebuah kebutuhan di dapue mahal gale kah luk mane nian idup ni tambah tau tambah sare saje,” keluhnya dengan bahasa Pagaralam yang kental.
Dikatakannya, memang di Pagaralam kebanyakan masyarakatnya menanam kopi sebagai tanaman andalan dan juga termasuk peninggalan nenek moyang. Namun demikian baru sebagian kecil masyarakat yang menggantinya dengan menanam kakao.
“Kebetulan tanaman kakao juga cocok di tanam di dataran tinggi seperti Pagaralam, kemudian hasil buahnya juga tidak harus menunggu lama seperti kopi yang harus menunggu satu tahun baru bisa dipanen,” ungkapnya.
Salah satu agen kopi Pagaralam, H Pandim mengatakan, tahun ini memang buah kopi di Pagaralam kurang sehingga hasil panen turun drastis, kondisi ini tentunya sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya walaupun harganya agak mahal.
“Buah kopi memang tahun ini sangat –sangat kurang, sehingga karyawan-karyawan yang bekerja dengan saya banyak dirumahkan karena tidak ada pekerjaan. Kalau tahun sebelumnya hasil panen petani meningkat sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak tidak seperti yang terjadi saat ini,” ujar Pandim.
Lanjutnya, tahun lalu bisa terkumpul biji kopi dari masyarakat Pagaralam sebanyak 100 ton, tapi sekarang hanya sekitar 60 ton, padahal harga berkisar Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram.
“Sepanjang hidupku baru kali ini buah kopi turun drastis, sejak tahun 1983 sampai saat ini saya bisnis,” ungkapnya.
Terpisah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pengelolaan Pasar, Yapani rachim, SIP MM, mengatakan, memang begitu besar pengaruh iklim tahun ini terhadap tanaman kopi, sehingga kondisi ini cukup dirasakan petani kopi.
“Penurunan buah kopi cukup meresahkan petani karena tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-hari dari hasil jual biji tanaman andalan ekspor Pagaralam ini. Belum lagi untuk membiaya sekolah bagi anak. Padahal harga kopi saat ini cukup tinggi namun tidak dapat diandalkan untuk tahun ini,” ungkapnya. (asn)
Cuaca ekstrem yang terjadi tahun ini cukup berpengaruh dengan buah kopi sehingga pendapatan petani menurun drastis dan dapat dipastikan akan mengalami gagal panen. Penurunan hasil panen kopi juga dapat dilihat dari peningkatan aksi kriminalitas yang terjadi diberbagai daerah.
Menurut Murniyati (47) petani kopi Desa Pajar Teinggi, Kecamatan Pajarbulan, Kabupaten Lahat, sebagian besar penduduk di Pagaralam dan Lahat cukup tergantung dari hasil buah kopi, tentunya bila kondisi hasil panen sedikit dapat berpengaruh dengan kondisi perekonomian.
“Tahun ini hasil panen kopi sangat mengecewakan karena pengaruh kondisi cuaca. Ai empai tau ini lah buah kopi ni kurang nian buahe, ame tau-tau nek lah udem empuk buahe kurang anye dide luk tau ini, awak barang –barang nek di dapue mahal gale, ame barang-barang di dapue murah lemak kina ade kawe dek bebuah kebutuhan di dapue mahal gale kah luk mane nian idup ni tambah tau tambah sare saje,” keluhnya dengan bahasa Pagaralam yang kental.
Dikatakannya, memang di Pagaralam kebanyakan masyarakatnya menanam kopi sebagai tanaman andalan dan juga termasuk peninggalan nenek moyang. Namun demikian baru sebagian kecil masyarakat yang menggantinya dengan menanam kakao.
“Kebetulan tanaman kakao juga cocok di tanam di dataran tinggi seperti Pagaralam, kemudian hasil buahnya juga tidak harus menunggu lama seperti kopi yang harus menunggu satu tahun baru bisa dipanen,” ungkapnya.
Salah satu agen kopi Pagaralam, H Pandim mengatakan, tahun ini memang buah kopi di Pagaralam kurang sehingga hasil panen turun drastis, kondisi ini tentunya sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya walaupun harganya agak mahal.
“Buah kopi memang tahun ini sangat –sangat kurang, sehingga karyawan-karyawan yang bekerja dengan saya banyak dirumahkan karena tidak ada pekerjaan. Kalau tahun sebelumnya hasil panen petani meningkat sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak tidak seperti yang terjadi saat ini,” ujar Pandim.
Lanjutnya, tahun lalu bisa terkumpul biji kopi dari masyarakat Pagaralam sebanyak 100 ton, tapi sekarang hanya sekitar 60 ton, padahal harga berkisar Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram.
“Sepanjang hidupku baru kali ini buah kopi turun drastis, sejak tahun 1983 sampai saat ini saya bisnis,” ungkapnya.
Terpisah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pengelolaan Pasar, Yapani rachim, SIP MM, mengatakan, memang begitu besar pengaruh iklim tahun ini terhadap tanaman kopi, sehingga kondisi ini cukup dirasakan petani kopi.
“Penurunan buah kopi cukup meresahkan petani karena tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-hari dari hasil jual biji tanaman andalan ekspor Pagaralam ini. Belum lagi untuk membiaya sekolah bagi anak. Padahal harga kopi saat ini cukup tinggi namun tidak dapat diandalkan untuk tahun ini,” ungkapnya. (asn)
BKB dan Kampung Kapitan Dapat Kucuran Dana
Palembang, SN
Dua lokasi wisata di Kota Palembang, Benteng Kuto Besak (BKB) dan Kampung Kapitan di 7 Ulu mendapat kucuran dana dari Kementrian Pariwisata untuk tahun 2012 ini. Diharapkan dengan suntikan dana tersebut, dua lokasi wisata itu dapat berkembang lebih baik lagi dan menjadi objek wisata andalan yang dimiliki Sumsel khususnya Kota Palembang.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Soefyan ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/3).
Dikatakannya, informasi itu didapat setelah komisi V melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beberapa hari lalu.
"Secara keseluruhan dana yang dikucurkan Kementrian Pariwisata untuk Sumsel totalnya Rp 3,405 miliar, dari dana itu, untuk rehabilitasi kawasan wisata BKB Rp1,391 miliar kemudian untuk penataan kawasan kampung kapitan kota Palembang Rp496 juta,” ungkapnya.
Selain BKB dan Kampung Kapitan, kata Bihaqqi, ada lagi anggaran untuk pelestarian dan pengembangan kesenian sebesar Rp200 juta. Kemudian, ada anggaran untuk dekonsiliasi parawisata, peningkatan promosi parawisata dalam negeri, bantuan untuk festifal seni tari melayu, kejuaraan nasional arung jeram, dan program pengembangan sumber daya kewarganegaraan dan parawisata.
“Kemudian ada juga untuk PNPM Mandiri bidang parawisata, ada dana sebesar Rp2,3 miliar untuk 26 desa yang tersebar di sumsel, seperti Palembang, Pagaralam, Muara Enim, Ogan Komering Ilir (OKI), OKU Selatan, OKU Induk, Lahat dan Ogan ilir," ungkapnya. (awj)
Dua lokasi wisata di Kota Palembang, Benteng Kuto Besak (BKB) dan Kampung Kapitan di 7 Ulu mendapat kucuran dana dari Kementrian Pariwisata untuk tahun 2012 ini. Diharapkan dengan suntikan dana tersebut, dua lokasi wisata itu dapat berkembang lebih baik lagi dan menjadi objek wisata andalan yang dimiliki Sumsel khususnya Kota Palembang.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Soefyan ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/3).
Dikatakannya, informasi itu didapat setelah komisi V melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beberapa hari lalu.
"Secara keseluruhan dana yang dikucurkan Kementrian Pariwisata untuk Sumsel totalnya Rp 3,405 miliar, dari dana itu, untuk rehabilitasi kawasan wisata BKB Rp1,391 miliar kemudian untuk penataan kawasan kampung kapitan kota Palembang Rp496 juta,” ungkapnya.
Selain BKB dan Kampung Kapitan, kata Bihaqqi, ada lagi anggaran untuk pelestarian dan pengembangan kesenian sebesar Rp200 juta. Kemudian, ada anggaran untuk dekonsiliasi parawisata, peningkatan promosi parawisata dalam negeri, bantuan untuk festifal seni tari melayu, kejuaraan nasional arung jeram, dan program pengembangan sumber daya kewarganegaraan dan parawisata.
“Kemudian ada juga untuk PNPM Mandiri bidang parawisata, ada dana sebesar Rp2,3 miliar untuk 26 desa yang tersebar di sumsel, seperti Palembang, Pagaralam, Muara Enim, Ogan Komering Ilir (OKI), OKU Selatan, OKU Induk, Lahat dan Ogan ilir," ungkapnya. (awj)
7 Cabor Tak Lolos, Sumsel Masih optimis 5 Besar
Palembang, SN
Pemprov Sumsel menargetkan Sumsel dapat masuk lima besar pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII yang akan dilaksanakan September 2012 di Riau, meskipun ada tujuh cabang olahraga (Cabor) yang gagal lolos pada pra PON.
Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, Edward Jaya ditemui, Kamis (1/3) mengatakan, tujuh cabor yang tidak lolos pada pra PON memang cabor yang tidak di unggulkan oleh Sumsel. Ketujuh cabor tersebut, sepakbola, bola voli putra/putri, basket, sepatu roda, angkat berat, sepatu roda dan soft ball.
Edward menilai, ketujuh cabor itu, sangat sulit untuk di paksakan lolos, pasalnya atlet-atlet dari provinsi lain saat ini lebih baik dari Sumsel, seperti angkat berat yang dikuasai Provinsi Lampung, ataupun sepakbola yang banyak dikuasai pemain dari Jawa.
"Cabor-cabor ini memang cukup berat kalau di paksakan lolos, jadi kita konsentrasi saja ke cabor yang memang di kita unggulkan," kata Edward, sembari mengatakan, dana untuk PON yang disediakan Sumsel hanya Rp 25 miliar. Jumlah ini kata Edward, dinilai masih minim.
"Dana PON yang hanya Rp 25 miliar masih kurang, kalau kita paksakan untuk konsentrasi di semua cabor, terutama di cabor-cabor yang beranggotakan tim, seperti cabang sepakbola," terang Politisi Partai Golkar ini.
Menurutnya, meski tanpa tujuh cabor yang gagal lolos itu, Sumsel tetap optimis dapat menembus lima besar pada PON di Riau. Soalnya, selain Sumsel berhasil meloloskan atlet andalannya dari 32 cabor, Sumsel juga sudah mempersiapkan diri sejak dua tahun lalu.
"Dari 32 cabor yang lolos itu, mayoritas dari cabang perseorangan yang di prediksi dapat memperoleh banyak medali, mudah-mudahan persiapan yang kita lakukan sudah maksimal, sehingga target lima besar dapat tercapai," kata Edward.
Lanjut Edward, dengan tidak lolosnya tujuh cabor tersebut, pihaknya berharap kedepan Sumsel lebih memfokuskan terhadap pembinaan atlet sejak usia dini, terutama untuk cabor yang beranggotakan tim, seperti sepakbola dan voli.
"Kita sangat mendukung pembinaan atlet sejak usia dini seperti yang dilakukan pada cabang sepakbola, kita harap atlet ini nantinya dapat membawa nama Sumsel lebih baik, dan yang terpenting jangan sampai kita membeli atlet dari luar provinsi hanya untuk mendongkrak prestasi daerah," pungkasnya. (awj)
Pemprov Sumsel menargetkan Sumsel dapat masuk lima besar pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII yang akan dilaksanakan September 2012 di Riau, meskipun ada tujuh cabang olahraga (Cabor) yang gagal lolos pada pra PON.
Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, Edward Jaya ditemui, Kamis (1/3) mengatakan, tujuh cabor yang tidak lolos pada pra PON memang cabor yang tidak di unggulkan oleh Sumsel. Ketujuh cabor tersebut, sepakbola, bola voli putra/putri, basket, sepatu roda, angkat berat, sepatu roda dan soft ball.
Edward menilai, ketujuh cabor itu, sangat sulit untuk di paksakan lolos, pasalnya atlet-atlet dari provinsi lain saat ini lebih baik dari Sumsel, seperti angkat berat yang dikuasai Provinsi Lampung, ataupun sepakbola yang banyak dikuasai pemain dari Jawa.
"Cabor-cabor ini memang cukup berat kalau di paksakan lolos, jadi kita konsentrasi saja ke cabor yang memang di kita unggulkan," kata Edward, sembari mengatakan, dana untuk PON yang disediakan Sumsel hanya Rp 25 miliar. Jumlah ini kata Edward, dinilai masih minim.
"Dana PON yang hanya Rp 25 miliar masih kurang, kalau kita paksakan untuk konsentrasi di semua cabor, terutama di cabor-cabor yang beranggotakan tim, seperti cabang sepakbola," terang Politisi Partai Golkar ini.
Menurutnya, meski tanpa tujuh cabor yang gagal lolos itu, Sumsel tetap optimis dapat menembus lima besar pada PON di Riau. Soalnya, selain Sumsel berhasil meloloskan atlet andalannya dari 32 cabor, Sumsel juga sudah mempersiapkan diri sejak dua tahun lalu.
"Dari 32 cabor yang lolos itu, mayoritas dari cabang perseorangan yang di prediksi dapat memperoleh banyak medali, mudah-mudahan persiapan yang kita lakukan sudah maksimal, sehingga target lima besar dapat tercapai," kata Edward.
Lanjut Edward, dengan tidak lolosnya tujuh cabor tersebut, pihaknya berharap kedepan Sumsel lebih memfokuskan terhadap pembinaan atlet sejak usia dini, terutama untuk cabor yang beranggotakan tim, seperti sepakbola dan voli.
"Kita sangat mendukung pembinaan atlet sejak usia dini seperti yang dilakukan pada cabang sepakbola, kita harap atlet ini nantinya dapat membawa nama Sumsel lebih baik, dan yang terpenting jangan sampai kita membeli atlet dari luar provinsi hanya untuk mendongkrak prestasi daerah," pungkasnya. (awj)
Lurah Jangan Gampang Sertifikasikan Tanah
Baturaja, SN
Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi meminta Lurah Kemalaraja Sugiono SE MSi untuk tidak gampang mensertifikasi tanah di wilayahnya jika belum didukung oleh bukti hak yang cukup, mengingat setrategisnya wilayah Kemalaraja di pusat kota terbuka peluang tumpang tindihnya kepemilikan hak yang bisa berakibat sengketa .
Pesan ini disampaikan Bupati Yulius di kantor kelurahan kemalaraja dalam rangka hari jadi ke V keluarahan itu yang sebelumnya bersetatus Desa sekaligus syukuran atas penempatan kantor yang baru selesai di bangun .
Menurut Bupati, seluruh aparatur kelurahan harus mengedepankan pelayanan yang tulus dan ikhlas pada masyarakat yang dilayaninya, sebab keikhlasan tugas inilah akan mendatangkan reszki bagi yang bersangkutan.
"Kalau urusan memang mudah jangan kita persulit,lalu urusan yang memang sulit tugas kitalah yang mempermudahnya, berikan bimbingan dan arahkan masyarakat melalui etika pelayanan yang benar, apalagi kemalaraja ini merupakan keluarahan di tengah kota yang padat penduduk dengan wilayah yang luas hingga di pastikan menghadapi corak ragam masyarakat yang berbeda," tegasnya.
Kesempatan sama Bupati didampingi Camat Baturaja Timur Mirdaili SSTp dan Lurah kemalaraja Sugiono SE MSi menyerahkan uang pembinaan terhadap pemenang lomba musabaqoh tilawatil Qu’an dan lomba azan serta nasyid yang meramaikan HUT kemalaraja sekaligus bantuan terhadap majlis taklim dan masjid.
"Hadiah yang diserahkan Bupati tadi cuma sebagai perangsang masyarakat dalam kebersamaan memeriahkan HUT ke V kemalaraja, kebetulan ada donaturnya Bank yang berkantor di wilayah kita, insya allah HUT ke V dengan penempatan kantor baru ini menjadikan kemalaraja lebih maju dan terdepan di bidang pelayanan," kata Sugiono. (had)
Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi meminta Lurah Kemalaraja Sugiono SE MSi untuk tidak gampang mensertifikasi tanah di wilayahnya jika belum didukung oleh bukti hak yang cukup, mengingat setrategisnya wilayah Kemalaraja di pusat kota terbuka peluang tumpang tindihnya kepemilikan hak yang bisa berakibat sengketa .
Pesan ini disampaikan Bupati Yulius di kantor kelurahan kemalaraja dalam rangka hari jadi ke V keluarahan itu yang sebelumnya bersetatus Desa sekaligus syukuran atas penempatan kantor yang baru selesai di bangun .
Menurut Bupati, seluruh aparatur kelurahan harus mengedepankan pelayanan yang tulus dan ikhlas pada masyarakat yang dilayaninya, sebab keikhlasan tugas inilah akan mendatangkan reszki bagi yang bersangkutan.
"Kalau urusan memang mudah jangan kita persulit,lalu urusan yang memang sulit tugas kitalah yang mempermudahnya, berikan bimbingan dan arahkan masyarakat melalui etika pelayanan yang benar, apalagi kemalaraja ini merupakan keluarahan di tengah kota yang padat penduduk dengan wilayah yang luas hingga di pastikan menghadapi corak ragam masyarakat yang berbeda," tegasnya.
Kesempatan sama Bupati didampingi Camat Baturaja Timur Mirdaili SSTp dan Lurah kemalaraja Sugiono SE MSi menyerahkan uang pembinaan terhadap pemenang lomba musabaqoh tilawatil Qu’an dan lomba azan serta nasyid yang meramaikan HUT kemalaraja sekaligus bantuan terhadap majlis taklim dan masjid.
"Hadiah yang diserahkan Bupati tadi cuma sebagai perangsang masyarakat dalam kebersamaan memeriahkan HUT ke V kemalaraja, kebetulan ada donaturnya Bank yang berkantor di wilayah kita, insya allah HUT ke V dengan penempatan kantor baru ini menjadikan kemalaraja lebih maju dan terdepan di bidang pelayanan," kata Sugiono. (had)
Perbaikan Jalan Sudirman Prabumulih Terkesan Asal Jadi
Prabumulih, SN
Perbaikan jalan rusak dan berlubang yang ada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabumulih, oleh sejumlah pengusaha angkutan batubara yang tergabung dalam Asosiasi Angkutan Batu Bara Lahat–Palembang (AABB), diduga asal–asalan dan tidak sesuai dengan peraturan.
"Pembangunan jalan itu yang harusnya andal dan prima serta berpihak kepada masyarakat, seperti yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,” keluh Ketua Kosgoro Prabumulih H Ismet Nailis , Kamis (28/2).
Menurutnya Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Cambai ini, penilaian buruknya penyelenggaraan konstruksi pekerjaan perbaikan jalan yang dilaksanakan oleh gabungan pengusaha angkutan batubara Lahat – Palembang itu dapat dilihat dari standar teknis pekerjaan yang menggunakan perkerasan beton tanpa penyusunan perencanaan teknik terlebih dahulu. “Dan tidak memerhatikan manfaat serta standar pelayanan minimal jalan tersebut,” imbuhnya ,.
Seharusnya lagi, kata dia, kalau dilihat berdasarkan fundamental perkerasan beton itu mampu menanggung beban dari pejalan kaki hingga runway pesawat terbang 175 ton dan dapat bertahan sampai 5, 10, 20 hingga 50 tahun. “Disamping juga harus memerhatikan bagaimana perkerasan itu bereaksi terhadap beban dan lingkungan disekitarnya. Makanya itu bisa dilihat dari pekerjaannya mempunyai base atau tidak diatas subgrade perkerasan beton tersebut,” ujarnya
Sementara Ketua LSM Prabumulih Hadi menambahkan, perkerasan beton yang dilakukan pada beberapa titik lubang dan jalan rusak yang ada mulai dari jalan simpang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat sampai Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, tidak akan bertahan lama karena tidak memerhatikan struktur teknis dan perencanaan yang baik. “Karena sifat beton itu sendiri bagian utama yang menanggung beban struktural/diatasnya,” sebut Hadi .
Hadi juga menyayangkan kondisi pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan tersebut yang selain asal–asalan juga tidak terencana dengan baik. “Lihatlah perbaikan yang mereka lakukan, melompat–lompat. Disini dibagusi, disitu tidak, serta maraknya pungli dadakan yang ada disekitar lokasi pekerjaan perbaikan tersebut,” sindirnya lagi.
Keluhan serupa juga dikatakan Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Trisseptember, warga Kecamatan Prabumulih Utara. Menurutnya, selain warga resah terhadap aksi pungli (pungutan liar) disekitar lokasi pekerjaan perbaikan Jalan Nasional Jenderal Sudirman belakangan ini, juga merasa dipermainkan oleh AABB tersebut.
“Sebab seharusnya pada pertengahan Januari 2012 kemarin perbaikan itu sudah dilaksanakan mereka tapi seperti sengaja diundur baru pertengahan bulan ini dikerjakan,” keluh pria yang akrab disapa Tris ini.
Dia menduga, selain sengaja mengulur–ulur waktu pekerjaan sehingga biaya upah dan material untuk pekerjaan perbaikan jalan tersebut dapat diminimal. Juga terkesan sembarangan dilaksanakan. “Sudah sembarangan pekerjaannya, juga lamban pelaksanaannya seperti sengaja mendekati akhir bulan ini. Sementara awal bulan Maret 2012 nanti, angkutan mereka sudah tidak boleh lewat lagi di jalan umum sesuai SK Gubernur Sumsel tentang pelarangan angkutan melintas di jalan umum, tanpa terkecuali.
Sebelumnya pada Kamis bulan kemarin, kesanggupan para pengusaha angkutan batubara Lahat–Palembang, untuk memerbaiki Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih yang rusak, setelah sejumlah ormas dan tokoh pemuda beberapa kali menggelar aksi demo menuntut Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin untuk menghentikan aktivitas angkutan batubara di jalan mereka. Bahkan terakhir, ratusan massa menuntut orang nomor 1 tersebut segera mundur dari kursi jabatannya jika tidak bisa memenuhi tuntutan massa tersebut.
Dalam pertemuan itu sejumlah pengusaha angkutan batu bara dihadapan ormas, Pemkot Prabumulih dan sejumlah pejabat Muspida lainnya, menyatakan kesanggupannya untuk segera memerbaiki Jalan Jenderal Sudirman yang rusak dan berlubang akibat aktivitas angkutan kendaraan batu bara milik mereka, satu minggu dari kesepakatan itu dibuat.
Namun pelaksanaan baru dilakukan Asosiasi Angkutan Batu Bara tersebut pada pertengahan bulan Februari ini. Terkait itu, salah satu perwakilan perusahaan angkutan batu bara atau anggota dari AABB, yakni PT Sriwijaya Sarana Prima (SSP), Antoni, membenarkan lambannya pelaksanaan pekerjaan perbaikan tersebut dikarenakan faktor perencanaan dan penyusunan anggarannya yang lama.
“Sebab saat kesepakatan itu dibuat hanya ada 4 perusahaan angkutan yang hadir sementara limanya lagi tidak hadir. Makanya kita perlu mengumpulkan mereka terlebih dahulu dan membahad rencana tersebut,” jawab Antoni.
Sementara menanggapi keluhan masyarakat, terhadap buruknya kualitas dan pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan tersebut diakui Kepala Operasional PT SSP ini, dikarenakan lemahnya pengawasan dilapangan. “Tidak ada pengawas di lapangan pak, jadi kita akui kurang mengetahuinya. Tapi terima kasih pak, informasinya,” terang Antoni.
Dia pun akan melaporkan hal tersebut ke pimpinan perusahaan dan Ketua AABB. Sementara itu, berdasarkan data dari Unit Satlantas Polres Prabumulih, tercatat dari total 27, 2 kilometer panjang jalan nasional yang melintasi Kota Prabumulih itu terdapat sekitar 23 titik jalan yang memiliki lubang besar cukup parah, yang harus diperbaiki para transportir batu bara tersebut.
“Dari 23 titik lubang besar itu, setelah dikalkulasikan tim kita dilapangan setidaknya harus membutuhkan sebanyak 20 unit dump truk berisi material, entah itu batu krokos atau apa tapi bagusnya langsung aspal jadi untuk memerbaikinya,” tegas Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK, ketika ikut memberikan saran untuk rencana perbaikan Jalan Jenderal Sudirman, dalam rapat yang difasilitasi Pemerintah Kota Prabumulih tersebut. (and)
Perbaikan jalan rusak dan berlubang yang ada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabumulih, oleh sejumlah pengusaha angkutan batubara yang tergabung dalam Asosiasi Angkutan Batu Bara Lahat–Palembang (AABB), diduga asal–asalan dan tidak sesuai dengan peraturan.
"Pembangunan jalan itu yang harusnya andal dan prima serta berpihak kepada masyarakat, seperti yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,” keluh Ketua Kosgoro Prabumulih H Ismet Nailis , Kamis (28/2).
Menurutnya Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Cambai ini, penilaian buruknya penyelenggaraan konstruksi pekerjaan perbaikan jalan yang dilaksanakan oleh gabungan pengusaha angkutan batubara Lahat – Palembang itu dapat dilihat dari standar teknis pekerjaan yang menggunakan perkerasan beton tanpa penyusunan perencanaan teknik terlebih dahulu. “Dan tidak memerhatikan manfaat serta standar pelayanan minimal jalan tersebut,” imbuhnya ,.
Seharusnya lagi, kata dia, kalau dilihat berdasarkan fundamental perkerasan beton itu mampu menanggung beban dari pejalan kaki hingga runway pesawat terbang 175 ton dan dapat bertahan sampai 5, 10, 20 hingga 50 tahun. “Disamping juga harus memerhatikan bagaimana perkerasan itu bereaksi terhadap beban dan lingkungan disekitarnya. Makanya itu bisa dilihat dari pekerjaannya mempunyai base atau tidak diatas subgrade perkerasan beton tersebut,” ujarnya
Sementara Ketua LSM Prabumulih Hadi menambahkan, perkerasan beton yang dilakukan pada beberapa titik lubang dan jalan rusak yang ada mulai dari jalan simpang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat sampai Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, tidak akan bertahan lama karena tidak memerhatikan struktur teknis dan perencanaan yang baik. “Karena sifat beton itu sendiri bagian utama yang menanggung beban struktural/diatasnya,” sebut Hadi .
Hadi juga menyayangkan kondisi pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan tersebut yang selain asal–asalan juga tidak terencana dengan baik. “Lihatlah perbaikan yang mereka lakukan, melompat–lompat. Disini dibagusi, disitu tidak, serta maraknya pungli dadakan yang ada disekitar lokasi pekerjaan perbaikan tersebut,” sindirnya lagi.
Keluhan serupa juga dikatakan Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Trisseptember, warga Kecamatan Prabumulih Utara. Menurutnya, selain warga resah terhadap aksi pungli (pungutan liar) disekitar lokasi pekerjaan perbaikan Jalan Nasional Jenderal Sudirman belakangan ini, juga merasa dipermainkan oleh AABB tersebut.
“Sebab seharusnya pada pertengahan Januari 2012 kemarin perbaikan itu sudah dilaksanakan mereka tapi seperti sengaja diundur baru pertengahan bulan ini dikerjakan,” keluh pria yang akrab disapa Tris ini.
Dia menduga, selain sengaja mengulur–ulur waktu pekerjaan sehingga biaya upah dan material untuk pekerjaan perbaikan jalan tersebut dapat diminimal. Juga terkesan sembarangan dilaksanakan. “Sudah sembarangan pekerjaannya, juga lamban pelaksanaannya seperti sengaja mendekati akhir bulan ini. Sementara awal bulan Maret 2012 nanti, angkutan mereka sudah tidak boleh lewat lagi di jalan umum sesuai SK Gubernur Sumsel tentang pelarangan angkutan melintas di jalan umum, tanpa terkecuali.
Sebelumnya pada Kamis bulan kemarin, kesanggupan para pengusaha angkutan batubara Lahat–Palembang, untuk memerbaiki Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih yang rusak, setelah sejumlah ormas dan tokoh pemuda beberapa kali menggelar aksi demo menuntut Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin untuk menghentikan aktivitas angkutan batubara di jalan mereka. Bahkan terakhir, ratusan massa menuntut orang nomor 1 tersebut segera mundur dari kursi jabatannya jika tidak bisa memenuhi tuntutan massa tersebut.
Dalam pertemuan itu sejumlah pengusaha angkutan batu bara dihadapan ormas, Pemkot Prabumulih dan sejumlah pejabat Muspida lainnya, menyatakan kesanggupannya untuk segera memerbaiki Jalan Jenderal Sudirman yang rusak dan berlubang akibat aktivitas angkutan kendaraan batu bara milik mereka, satu minggu dari kesepakatan itu dibuat.
Namun pelaksanaan baru dilakukan Asosiasi Angkutan Batu Bara tersebut pada pertengahan bulan Februari ini. Terkait itu, salah satu perwakilan perusahaan angkutan batu bara atau anggota dari AABB, yakni PT Sriwijaya Sarana Prima (SSP), Antoni, membenarkan lambannya pelaksanaan pekerjaan perbaikan tersebut dikarenakan faktor perencanaan dan penyusunan anggarannya yang lama.
“Sebab saat kesepakatan itu dibuat hanya ada 4 perusahaan angkutan yang hadir sementara limanya lagi tidak hadir. Makanya kita perlu mengumpulkan mereka terlebih dahulu dan membahad rencana tersebut,” jawab Antoni.
Sementara menanggapi keluhan masyarakat, terhadap buruknya kualitas dan pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan tersebut diakui Kepala Operasional PT SSP ini, dikarenakan lemahnya pengawasan dilapangan. “Tidak ada pengawas di lapangan pak, jadi kita akui kurang mengetahuinya. Tapi terima kasih pak, informasinya,” terang Antoni.
Dia pun akan melaporkan hal tersebut ke pimpinan perusahaan dan Ketua AABB. Sementara itu, berdasarkan data dari Unit Satlantas Polres Prabumulih, tercatat dari total 27, 2 kilometer panjang jalan nasional yang melintasi Kota Prabumulih itu terdapat sekitar 23 titik jalan yang memiliki lubang besar cukup parah, yang harus diperbaiki para transportir batu bara tersebut.
“Dari 23 titik lubang besar itu, setelah dikalkulasikan tim kita dilapangan setidaknya harus membutuhkan sebanyak 20 unit dump truk berisi material, entah itu batu krokos atau apa tapi bagusnya langsung aspal jadi untuk memerbaikinya,” tegas Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK, ketika ikut memberikan saran untuk rencana perbaikan Jalan Jenderal Sudirman, dalam rapat yang difasilitasi Pemerintah Kota Prabumulih tersebut. (and)
Ribuan Hektar Lahan MHP Dipatoki Warga
Prabumulih, SN
Aksi warga dengan cara mengambil alih lahan Areal Penggunaan Lain (APL) dengan Kawasan Hutan Lahan T.010 seluas sekitar 3000 hektar (ha), di Desa Sugihan, Kecamatan Rambang, dan Desa Karang Agung, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Kamis (1/3) siang, mulai dilakukan warga.
Dengan menggunakan perlengkapan seadanya, ratusan massa dari tiga desa di Kecamatan Kecamatan Rambang, dan Kecamatan Lubai ini mulai melakukan aksi reklaming (perintisan, red). Perintisan mulai dilakukan di daerah tebing nangis, Desa Sugihan, Kecamatan Rambang, daerah 84–85 Desa Pagar Dewa, dan daerah Segean Desa Karang Agung, Kecamatan Lubai.
Disini aksi perintisan sempat ricuh dan mendapat pengawalan ketat dari petugas Polres Muara Enim. Pasalnya, massa kesal setelah hampir 16 tahun tanahnya dirampas dan dikuasai PT Musi Hutan Persada (MHP). Sejumlah pohon akassia yang berada dikawasan perbatasan lahan APL, tak luput ditebang dan dibersihkan warga. Bahkan tidak sampai disitu saja, massa juga sempat melakukan aksi pembakaran ban di area lahan tersebut.
“Setelah hampir 16 tahun dikuasai MHP, akhirnya baru hari ini kita dapat mewujudkan mengambil kembali hak kita, tapi bapak–bapak, saudara–saudara ingat perjuangan kita masih panjang. Tunggu kalau RTRWP dari provinsi sudah keluar, baru kita tenang,” teriak Sastra Amiadi, salah satu perwakilan masyarakat dari Desa Sugihan, dalam orasinya, Rabu (29/2) siang kemarin.
Selain dinilai merampas dan menyengsarakan masyarakat, PT MHP juga dianggap menghalalkan segala cara. Salah satunya, mempermainkan harga jual hasil kebun mililk masyarakat.
“Namun tetap kita dukung keberadaan PT MHP sebagai aset daerah dan sumber devisa bagi negara sepanjang masih mengikuti ketentuan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku,” tambah Sastra.
Dikatakan Sastra, gelombang massa mengambil alih lahan APL seterusnya juga akan dilanjutkan di kawasan hutan PT MHP daerah Talang Ubi, Pendopo seluas sekitar 6000 hektar (ha). “Disitu dari hasil investigasi kita, ditemukan lahan APL milik rakyat disana seluas 6000 ha dirambah dan ditanami oknum masyarakat. Bahkan ada oknum pejabat tanpa seizin Pemerintah daerah dan PT MHP selaku pemegang izin,” lanjut Sastra lagi.
Senada juga disampaikan Silvanus Desmansyah, salah satu tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat Rambang Lubai Bersatu (MRLB) Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih. Bahkan dia juga meminta kepada Pemerintah dan penegak hukum, agar mengusut tuntas dan menindak tegas para pelakunya.
“Kami masyarakat Desa Sugihan, Desa Karang Agung, dan Desa Pagar Dewa, sesuai musyawarah dan keputusan rapat dengan pihak Ditjen Bina Usaha Kehutanan, akan mengambil alih lahan APL dalam area kerja PT MHP. Dan kepada oknum masyarakat dan oknum pejabat yang merambah lahan ini, supaya diberi sanksi hukum sesuai peraturan berlaku sebagai efek jera,” timpal Silvanus.
Menurut Silvanus, tindakan dilakukan juga berdasarkan keputusan dan usulan Bupati Muara Enim kepada Gubernur Sumsel, Nomor: 522/564/HUT/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan Surat Gubernur Sumsel kepada Menteri Kehutanan No: 522/0192/BAPPEDA/2012 tanggal 24 Januari 2012.
“Dari keputusan itu juga, menyebutkan lahan APL seluas sekitar 3000 ha itu harus dikeluarkan dari areal kerja PT MHP setelah proses revisi RTRWP Sumsel selesai, sesuai peraturan perundangan,” ucap Silvanus.
Dengan keluarnya surat keputusan dan usulan tersebut, berarti Lampiran Peta SK Menhut RI No. 38/Kpts-II/1996, yang mengatur tentang areal kerja IUHPK PT Musi Hutan Persada (MHP), tidak berlaku lagi. Disamping bukan wewenang Menteri Kehutanan RI, memberikan areal kerja IUHPK PT MHP seluas sekitar 3000 ha areal APL milik masyarakat. Namun kewenangan Bupati atau Pemerintah Daerah.
Kewenangan Menhut RI ini sendiri disebutnya, telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999, antaranya dalam Pasal 4, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1990, Pasal 5, serta PP No. 3 Tahun 2008 Pasal 38. Dimana masing – masing menyebut hak/izin yang dapat diberikan Menhut RI tentang Areal Kerja IUPHHK-HTI sebatas hanya pada kawasan hutan saja. “Bukan pada areal APL, dan ini jelas sudah pelanggaran hukum dan harus diberi sanksi hukum yang berlaku,” tegasnya.
Silvanus juga meminta kepada pihak PT MHP untuk segera menghentikan aktivitas dan operasional pekerjaan atas nama siapa pun, dan bagi pihak berkompeten untuk tidak memberikan izin operasional/kerja di atas lahan APL tersebut. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya proses hukum dan konflik ditengah masyarakat.
“Apalagi berdasarkan butir 1 sampai dengan 3 Surat Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI No: S.1301/VII-WP3H/2011, tanggal 16 Nopember 2011, untuk mengakomodir tuntutan masyarakat dan penyelesaian lahan APL di areal kerja PT MHP, guna memerkecil konflik masyarakat dengan perusahaan dilokasi sekitar Desa Sugihan Kecamatan Rambang dan disekitar Kelurahan Talang Ubi Barat (Tl. Tumbur) Kecamatan Talang Ubi, kiranya lahan tersebut tetap dipertahankan menjadi APL dan tidak dijadikan Kawasan Hutan,” paparnya, sambil menunjukkan surat Bupati Muara Enim.
Sementara terkait aksi pengambil alihan lahan APL tersebut, pihak management PT MHP, ketika dikonfirmasi, Kamis (1/3) sore kemarin, mengaku belum mengetahuinya. Pihaknya juga menyebut baru mengetahuinya dari konfirmasi sejumlah wartawan.
“Kita tidak mengetahuinya itu, tapi nanti kami tidak berani memberikan penjelasan, Bu Sari Afridanya lagi pergi ke Prabumulih,” kata salah satu petugas security (and)
Aksi warga dengan cara mengambil alih lahan Areal Penggunaan Lain (APL) dengan Kawasan Hutan Lahan T.010 seluas sekitar 3000 hektar (ha), di Desa Sugihan, Kecamatan Rambang, dan Desa Karang Agung, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Kamis (1/3) siang, mulai dilakukan warga.
Dengan menggunakan perlengkapan seadanya, ratusan massa dari tiga desa di Kecamatan Kecamatan Rambang, dan Kecamatan Lubai ini mulai melakukan aksi reklaming (perintisan, red). Perintisan mulai dilakukan di daerah tebing nangis, Desa Sugihan, Kecamatan Rambang, daerah 84–85 Desa Pagar Dewa, dan daerah Segean Desa Karang Agung, Kecamatan Lubai.
Disini aksi perintisan sempat ricuh dan mendapat pengawalan ketat dari petugas Polres Muara Enim. Pasalnya, massa kesal setelah hampir 16 tahun tanahnya dirampas dan dikuasai PT Musi Hutan Persada (MHP). Sejumlah pohon akassia yang berada dikawasan perbatasan lahan APL, tak luput ditebang dan dibersihkan warga. Bahkan tidak sampai disitu saja, massa juga sempat melakukan aksi pembakaran ban di area lahan tersebut.
“Setelah hampir 16 tahun dikuasai MHP, akhirnya baru hari ini kita dapat mewujudkan mengambil kembali hak kita, tapi bapak–bapak, saudara–saudara ingat perjuangan kita masih panjang. Tunggu kalau RTRWP dari provinsi sudah keluar, baru kita tenang,” teriak Sastra Amiadi, salah satu perwakilan masyarakat dari Desa Sugihan, dalam orasinya, Rabu (29/2) siang kemarin.
Selain dinilai merampas dan menyengsarakan masyarakat, PT MHP juga dianggap menghalalkan segala cara. Salah satunya, mempermainkan harga jual hasil kebun mililk masyarakat.
“Namun tetap kita dukung keberadaan PT MHP sebagai aset daerah dan sumber devisa bagi negara sepanjang masih mengikuti ketentuan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku,” tambah Sastra.
Dikatakan Sastra, gelombang massa mengambil alih lahan APL seterusnya juga akan dilanjutkan di kawasan hutan PT MHP daerah Talang Ubi, Pendopo seluas sekitar 6000 hektar (ha). “Disitu dari hasil investigasi kita, ditemukan lahan APL milik rakyat disana seluas 6000 ha dirambah dan ditanami oknum masyarakat. Bahkan ada oknum pejabat tanpa seizin Pemerintah daerah dan PT MHP selaku pemegang izin,” lanjut Sastra lagi.
Senada juga disampaikan Silvanus Desmansyah, salah satu tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat Rambang Lubai Bersatu (MRLB) Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih. Bahkan dia juga meminta kepada Pemerintah dan penegak hukum, agar mengusut tuntas dan menindak tegas para pelakunya.
“Kami masyarakat Desa Sugihan, Desa Karang Agung, dan Desa Pagar Dewa, sesuai musyawarah dan keputusan rapat dengan pihak Ditjen Bina Usaha Kehutanan, akan mengambil alih lahan APL dalam area kerja PT MHP. Dan kepada oknum masyarakat dan oknum pejabat yang merambah lahan ini, supaya diberi sanksi hukum sesuai peraturan berlaku sebagai efek jera,” timpal Silvanus.
Menurut Silvanus, tindakan dilakukan juga berdasarkan keputusan dan usulan Bupati Muara Enim kepada Gubernur Sumsel, Nomor: 522/564/HUT/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan Surat Gubernur Sumsel kepada Menteri Kehutanan No: 522/0192/BAPPEDA/2012 tanggal 24 Januari 2012.
“Dari keputusan itu juga, menyebutkan lahan APL seluas sekitar 3000 ha itu harus dikeluarkan dari areal kerja PT MHP setelah proses revisi RTRWP Sumsel selesai, sesuai peraturan perundangan,” ucap Silvanus.
Dengan keluarnya surat keputusan dan usulan tersebut, berarti Lampiran Peta SK Menhut RI No. 38/Kpts-II/1996, yang mengatur tentang areal kerja IUHPK PT Musi Hutan Persada (MHP), tidak berlaku lagi. Disamping bukan wewenang Menteri Kehutanan RI, memberikan areal kerja IUHPK PT MHP seluas sekitar 3000 ha areal APL milik masyarakat. Namun kewenangan Bupati atau Pemerintah Daerah.
Kewenangan Menhut RI ini sendiri disebutnya, telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999, antaranya dalam Pasal 4, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1990, Pasal 5, serta PP No. 3 Tahun 2008 Pasal 38. Dimana masing – masing menyebut hak/izin yang dapat diberikan Menhut RI tentang Areal Kerja IUPHHK-HTI sebatas hanya pada kawasan hutan saja. “Bukan pada areal APL, dan ini jelas sudah pelanggaran hukum dan harus diberi sanksi hukum yang berlaku,” tegasnya.
Silvanus juga meminta kepada pihak PT MHP untuk segera menghentikan aktivitas dan operasional pekerjaan atas nama siapa pun, dan bagi pihak berkompeten untuk tidak memberikan izin operasional/kerja di atas lahan APL tersebut. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya proses hukum dan konflik ditengah masyarakat.
“Apalagi berdasarkan butir 1 sampai dengan 3 Surat Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI No: S.1301/VII-WP3H/2011, tanggal 16 Nopember 2011, untuk mengakomodir tuntutan masyarakat dan penyelesaian lahan APL di areal kerja PT MHP, guna memerkecil konflik masyarakat dengan perusahaan dilokasi sekitar Desa Sugihan Kecamatan Rambang dan disekitar Kelurahan Talang Ubi Barat (Tl. Tumbur) Kecamatan Talang Ubi, kiranya lahan tersebut tetap dipertahankan menjadi APL dan tidak dijadikan Kawasan Hutan,” paparnya, sambil menunjukkan surat Bupati Muara Enim.
Sementara terkait aksi pengambil alihan lahan APL tersebut, pihak management PT MHP, ketika dikonfirmasi, Kamis (1/3) sore kemarin, mengaku belum mengetahuinya. Pihaknya juga menyebut baru mengetahuinya dari konfirmasi sejumlah wartawan.
“Kita tidak mengetahuinya itu, tapi nanti kami tidak berani memberikan penjelasan, Bu Sari Afridanya lagi pergi ke Prabumulih,” kata salah satu petugas security (and)
Langganan:
Postingan (Atom)