Pagaralam, SN
Komandan Distrik Militer (Dandim) 0405 Lahat, Letkol Fathur Rochman, Rabu (11/1) mengatakan, meskipun belum terbukti adanya keterlibatan anggota TNI dalam dugaan perambahan hutan atau ilegal logging, namun pihaknya masih akan tetap melakukan penyelidikan mengenai dugaan anggota Koramil Jarai, Umar yang menyimpan kayu yang berasal dari hutan lindung.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada bukti kuat, sehingga tidak dilakukan penyitaan barang bukti. Justru Umar sudah dicemarkan nama baiknya oleh seseorang, bahkan istrinya sempat dianiaya dan sudah dilaporkan kepada Polres Pagaralam.
Fathur Rochman mengungkapkan, pihaknya sudah memanggil umar untuk dimintai keterangan seputar kepemilikan kayu yang diduga berasal dari hutan lindung. Dari hasil pemeriksaan tidak terbukti terjadi tindak pelanggaran, karena kayu tersebut adalah milik orangtua angkatnya dan dibeli sejak 2007 lalu.
Menurut Fathur, Umar memang mempunyai orangtua angkat bernama Jafti yang memiliki pangklong kayu. Diantara kayu miliknya memang terdapat beberapa jenis, yang sudah tidak ada lagi di kawasan hutan rakyat. Karena tumbuhnya saat ini hanya ada di kawasan hutan lindung. Namun kayu tersebut dibeli pada 2007 lalu, dari warga Manna Bengkulu. Sehingga dugaan diambil dari kawasan hutan lindung di Lahat dan Empatlawang, tidak benar.
Namun katanya, Kodim 0405 Lahat tetap akan terus melakukan penyelidikan, untuk mengetahui asal usul kayu tersebut. Sehingga jika memang terbukti dan melanggar peraturan yang ada, ia tidak akan segan menindak tegas anggotanya. Ia berjanji tidak akan menutup-nutupi dan akan membeberkan kepada media.
Dikatakannya, permasalahan kayu tersebut hanyalah pengalihan informasi saja. Karena sebelumnya sempat terjadi perselisihan antara Sri istri Umar dengan tiga orang yang salah satunya anggota DPRD Pagaralam bernama Rasmizal.
"Kasus penganiayaan yang terjadi ditutupi, dengan kasus kayu ilegal tersebut. Hingga saat ini belum terbukti, Umar memiliki dan mengambil kayu dari hutan lindung," ungkapnya. (asn)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Kamis, 12 Januari 2012
458 PNS Pagaralam Dikukuhkan
Pagaralam, SN
Sebanyak 458 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan pemerintah Kota Pagaralam diambil sumpah jabatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris MM, Rabu (11/1).
"Kegiatan ini digelar di Aula SD BI Pagaralam, dipimpin langsung Walikota Pagaralam Drs H Djazuli Kuris, MM," kata Kabid Formasi BKD Kota Pagaralam, Heriandi, Rabu (11/1).
Menurutnya, pengambilan sumpah PNS ini merupakan salah satu syarat CPNS menjadi PNS 100 persen. Hal ini mewajibkan semua CPNS formasi 2009 datang. Acara ini juga ditandai dengan penanaman pohon oleh Walikota dan juga perwakilan CPNS yang dilantik secara simbolis.
Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kota Pagaralam, Drs H Syarfrudin mengatakan, CPNS yang diambil sumpahnya menjadi PNS tersebut terdiri dari formasi 2009.
"Pengambilan sumpah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja PNS yang ada terlebih dalam hal peningkatan prestasi kerja," kata dia.
Sementara itu Walikota Pagaralam, Djazuli Kuris, pengambilan sumpah jabatan merupakan suatu keharusan bagi setiap PNS sebagai abdi negara, selain itu bagi PNS juga diwajibkan untuk menjaga dan menjalankan sumpah jabatan tersebut dengan senantiasa meningkatkan disiplin kerja.
"Setelah menjadi PNS 100 persen jangan sampai kinerja menurun, terlebih malah bermalasan-malasan. Soalnya, selain telah melanggar sumpah tindakan tersebut bisa merugikan bangsa dan negara," kata dia pula.
Kedepan, pemerintah Kota Pagaralam akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap PNS yang ada. Untuk itu, jika nantinya ada PNS yang melanggar kode etik kepegawaian maka pihaknya tidak segan-segan akan memberikan sanksi disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat atau bahkan penurunan pangkat maupun jabatan," tegasnya. (asn)
Sebanyak 458 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan pemerintah Kota Pagaralam diambil sumpah jabatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris MM, Rabu (11/1).
"Kegiatan ini digelar di Aula SD BI Pagaralam, dipimpin langsung Walikota Pagaralam Drs H Djazuli Kuris, MM," kata Kabid Formasi BKD Kota Pagaralam, Heriandi, Rabu (11/1).
Menurutnya, pengambilan sumpah PNS ini merupakan salah satu syarat CPNS menjadi PNS 100 persen. Hal ini mewajibkan semua CPNS formasi 2009 datang. Acara ini juga ditandai dengan penanaman pohon oleh Walikota dan juga perwakilan CPNS yang dilantik secara simbolis.
Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kota Pagaralam, Drs H Syarfrudin mengatakan, CPNS yang diambil sumpahnya menjadi PNS tersebut terdiri dari formasi 2009.
"Pengambilan sumpah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja PNS yang ada terlebih dalam hal peningkatan prestasi kerja," kata dia.
Sementara itu Walikota Pagaralam, Djazuli Kuris, pengambilan sumpah jabatan merupakan suatu keharusan bagi setiap PNS sebagai abdi negara, selain itu bagi PNS juga diwajibkan untuk menjaga dan menjalankan sumpah jabatan tersebut dengan senantiasa meningkatkan disiplin kerja.
"Setelah menjadi PNS 100 persen jangan sampai kinerja menurun, terlebih malah bermalasan-malasan. Soalnya, selain telah melanggar sumpah tindakan tersebut bisa merugikan bangsa dan negara," kata dia pula.
Kedepan, pemerintah Kota Pagaralam akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap PNS yang ada. Untuk itu, jika nantinya ada PNS yang melanggar kode etik kepegawaian maka pihaknya tidak segan-segan akan memberikan sanksi disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat atau bahkan penurunan pangkat maupun jabatan," tegasnya. (asn)
Banjir yang Jadi Ancaman Tahunan
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
PENGALAMAN banjir tiap tahun yang banyak menenggelamkan daerah Kota Palembang dalam waktu yang cukup lama, harus menjadi catatan dan cermin bagi warga kota ini untuk melakukan sesuatu.
Gambaran banyak daerah yang tergenang dalam kurun waktu dua bulan, yang disebabkan tingkat hujan yang tinggi, minimnya daerah resapan, dan air Sungai Musi yang pasang, adalah bentuk kesalahan langkah yang telah dilakukan sebagian warga ibukota Provinsi Sumatera Selatan.
Tahun 2012 ini memang belum ada terdengar daerah yang tergenang cukup lama, tetapi ini jangan membuat lengah. Karena curah hujan untuk beberapa bulan masih cukup tinggi.
Suka tidak suka, mau tidak mau, Pemerintah Kota Palembang harus menerima kondisi bahwa banjir yang telah melanda dan telah menyebabkan aktivitas warga menjadi terganggu, karena perbuatan yang dilakukan warganya sendiri dan kontrol Pemkot yang sangat kurang.
Tudingan klasik untuk masalah ini adalah penimbunan daerah rawa yang semakin menjadi-jadi di tengah giatnya pembangunan yang dilakukan. Sepintar apapun sebuah individu dan secanggih apapun teknologi, tetapi kalau tidak disiplin dan tak mau dikontrol, akan berbuah celaka dan kemalangan, Begitu pula dengan banjir di Kota Palembang.
Di Kota Palembang air bah datang karena faktor tingginya curah hujan, daerah resapan yang makin berkurang, dan faktor air Sungai Musi yang pasang naik. Memang waktu dan saat banjir terjadi, sebagai langkah awal Pemkot Palembang langsung mengevaluasi teknik seperti sistem drainase yang ada, pengerukan sungai dan kebutuhan pompa penanggulangan banjir. Tetapi itu jangka pendek, saat banjir terjadi.
Nah, untuk jangka panjang bagaimana? Jawabannya adalah Pemkot telah lepas kontrol untuk semuanya, hanya pusat kota yang selama ini diperhatikan. Di daerah pinggiran penimbunan rawa terus terjadi, drainase banyak macet dan tak baik, dan banyak anak-anak sungai sebagai tempat mengalirnya air saat musim hujan tertutup lumpur, eceng gondok, bahkan memang sengaja ditimbun.
Saat musim kering ini untuk diketahui, warga Palembang makin egois dan menjadi-jadi melakukan penimbunan. Dimana aturan yang dibuat selama ini? Hanya sebuah prasasti! Jika tak dilakukan langkah sigap, siap-siaplah di musim penghujan tahun ini dan tahun selanjutnya, banjir akan makin parah. Wasapadalah!! (***)
Pembayaran Hutang SEA Games Harus Diperdakan
* Hasil Evaluasi Mendagri
Palembang, SN
Pembayaran hutang pembangunan tiga venues SEA Games yakni, venue aquatic, lapangan tembak dan atletik sebesar Rp 324,9 miliar yang dimasukkan ke dalam pos pengeluaran daerah di dalam APBD Sumsel 2012, berdasarkan hasil evaluasi Mendagri harus dibuatkan Peraturan Daerah (Perda).
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Achmad Djauhari ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/1).
“Memang itulah dasar hukumnya, itukan perintah kepada pemerintah provinsi. Karena, (dana) itu tidak dianggarkan di APBN lagi. Sepertinya itu sudah diserahkan di pemerintah provinsi, caranya dengan membuat Perda, selanjutnya Perda tersebut akan dibuat Peraturan Gubernur (Pergub),” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Lanjutnya, substansi tentang Rp324,9 miliar itu, memang diperbolehkan. Karena, baik dari Menteri dan dari APBN, anggaran untuk pembayaran hutang pembangunan venues SEA Games itu sudah tidak ada lagi. “Soal berapa besarnya pembayaran hutang, masih harus di audit dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sambil berjalan, berapa yang layak dibayar. Bisa saja kurang dari angka Rp324,9 miliar itu. Saya yakin, pembayarannya akan kurang dari itu,” katanya.
Ia menambahkan, sebaiknya Pemprov Sumsel sesegera mungkin mengajukan Raperda tentang pembayaran hutang SEA Games itu, karena kalau terlambat, dana tersebut kemungkinan tidak dapat di cairkan.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, H.A. Fikri Juhan, menuturkan, sesuai hasil evaluasi mendagri, untuk mencairkan dana pembayaran hutang SEA Games sebesar Rp 324 miliar, pemerintah pusat hanya memberikan waktu 7 hari, sejak surat tersebut dikeluarkan kepada Pemprov Sumsel untuk menyiapkan payung hukum dari penganggaran dana tersebut.
Menurut Fikri, dalam surat tersebut, Mendagri tidak menjelaskan secara gamblang mengenai cara pencairan dana Rp 324 miliar, untuk pembayaran hutang SEAG tersebut.
“Dalam surat Mendagri itu, hanya mengatakan untuk menganggarkan dana tersebut pemerintah provinsi diminta berkonsultasi dengan pihak terkait. Seperti Menpora, Menteri Keuangan dan lainnya. Selain itu pemprov juga harus membuat payung hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur masalah dana untuk pembayaran hutang SEAG tersebut,” kata Fikri.
Namun yang menjadi persoalan, urai Fikri, batasan waktu yang diberikan mendagri untuk melaksanakan semua syarat tersebut, hanya 7 hari sejak surat itu diterbitkan. “Biasanya Perda itu dibuat dalam waktu satu bulan dan paling cepat dua minggu. Kalau hanya 7 hari saya kira sangat sulit untuk dilakukan dan dikhawatirkan hasilnya tidak akan maksimal,” pungkasnya. (awj)
Palembang, SN
Pembayaran hutang pembangunan tiga venues SEA Games yakni, venue aquatic, lapangan tembak dan atletik sebesar Rp 324,9 miliar yang dimasukkan ke dalam pos pengeluaran daerah di dalam APBD Sumsel 2012, berdasarkan hasil evaluasi Mendagri harus dibuatkan Peraturan Daerah (Perda).
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Achmad Djauhari ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/1).
“Memang itulah dasar hukumnya, itukan perintah kepada pemerintah provinsi. Karena, (dana) itu tidak dianggarkan di APBN lagi. Sepertinya itu sudah diserahkan di pemerintah provinsi, caranya dengan membuat Perda, selanjutnya Perda tersebut akan dibuat Peraturan Gubernur (Pergub),” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Lanjutnya, substansi tentang Rp324,9 miliar itu, memang diperbolehkan. Karena, baik dari Menteri dan dari APBN, anggaran untuk pembayaran hutang pembangunan venues SEA Games itu sudah tidak ada lagi. “Soal berapa besarnya pembayaran hutang, masih harus di audit dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sambil berjalan, berapa yang layak dibayar. Bisa saja kurang dari angka Rp324,9 miliar itu. Saya yakin, pembayarannya akan kurang dari itu,” katanya.
Ia menambahkan, sebaiknya Pemprov Sumsel sesegera mungkin mengajukan Raperda tentang pembayaran hutang SEA Games itu, karena kalau terlambat, dana tersebut kemungkinan tidak dapat di cairkan.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, H.A. Fikri Juhan, menuturkan, sesuai hasil evaluasi mendagri, untuk mencairkan dana pembayaran hutang SEA Games sebesar Rp 324 miliar, pemerintah pusat hanya memberikan waktu 7 hari, sejak surat tersebut dikeluarkan kepada Pemprov Sumsel untuk menyiapkan payung hukum dari penganggaran dana tersebut.
Menurut Fikri, dalam surat tersebut, Mendagri tidak menjelaskan secara gamblang mengenai cara pencairan dana Rp 324 miliar, untuk pembayaran hutang SEAG tersebut.
“Dalam surat Mendagri itu, hanya mengatakan untuk menganggarkan dana tersebut pemerintah provinsi diminta berkonsultasi dengan pihak terkait. Seperti Menpora, Menteri Keuangan dan lainnya. Selain itu pemprov juga harus membuat payung hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur masalah dana untuk pembayaran hutang SEAG tersebut,” kata Fikri.
Namun yang menjadi persoalan, urai Fikri, batasan waktu yang diberikan mendagri untuk melaksanakan semua syarat tersebut, hanya 7 hari sejak surat itu diterbitkan. “Biasanya Perda itu dibuat dalam waktu satu bulan dan paling cepat dua minggu. Kalau hanya 7 hari saya kira sangat sulit untuk dilakukan dan dikhawatirkan hasilnya tidak akan maksimal,” pungkasnya. (awj)
Batubara Tak Berikan Apa-apa untuk Sumsel
Palembang, SN
Sejauh ini kegiatan penambangan batubara tidak memberikan 'apa-apa' bagi pemerintah provinsi Sumsel. Sementara, banyak angkutan batubara yang melintasi jalan Tanjung Api-api (TAA) yang notabene merupakan jalan provinsi.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Sumsel, Agus Sutikno ditemui di gedung DPRD Sumsel, kemarin. Menurutnya, tidak ada kompensasi yang diberikan perusahaan batubara, untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel.
Padahal kata Politisi PPP ini, truk bertonase antara 8-30 ton yang mengangkut batubara milik perusahaan pertambangan batubara di Sumsel tersebut dikeluhkan masyarakat merusak jalan sehingga jarak tempuh Palembang – Muaraenim yang biasanya 5-6 kini bisa menjadi 8-10 jam.
“Banyaknya angkutan batubara yang hilir mudik melintas di jalan nasional, mulai dari Lahat-Palembang sedikit banyak menyebabkan kerusakan jalan makin parah. Ternyata tidak ada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan batubara swasta tersebut, walau angkutan batubara itu telah merusak jalan,” kritiknya.
Ia menambahkan, Tidak ada retribusi atau royalty yang diberikan mereka setiap ton batubara yang diangkut dari areal pertambangan. Berbeda dengan PT Bukit Asam (BA), yang memberikan sumbangan Rp 1000 setiap ton batubara yang diangkut.
“2010 lalu, PT BA memberikan Rp50 miliar untuk royalty dan Rp1000 perton nya. Sedangkan perusahaan batubara swasta tidak memberikan apapun,” jelas Agus.
Lebih lanjut Agus mengungkapkan, penerimaan Sumsel khusus dari perusahaan batubara milik swasta, berasal dari izin pertambangan dan izin angkutan. Namun izin tersebut hanya sekali. Selain itu, banyak juga angkutan batubara justru yang nomor polisi nya bukan berasal dari Sumsel atau non BG.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Ahmad Yani membenarkan tidak ada pajak atau royalty yang diberikan perusahaan tambang batubara swasta di Sumsel untuk PAD Sumsel. Sebab, tambah Yani, ada aturan yang melarang pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi kepada perusahaan tambang swasta.
“Dalam UU Pajak, sudah jelas retribusi yang bisa dipungut pemerintah daerah. Ini mengakibatkan daerah, tidak bisa berkreatifitas untuk mencari penghasilan,” terangnya.
Kemudian sambung Yani, memang setiap tonase batubara yang dieksploitasi dari Sumsel tidak dipungut langsung oleh pemprov. Namun, ada pendapatan bagi hasil dari setiap tonase batubara yang di eksploitasi dari Sumsel. “Ada retribusi atau pajak yang ditarik dari setiap tonase batubara tersebut, namun pungutannya langsung dilakukan di pusat kemudian baru dilakukan bagi hasil,” ungkapnya
Sementara itu, disisi lain, Perda tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan atau Danau Lintas Kabupaten/Kota, yang disahkan tahun 2010 oleh DPRD dan Pemprov Sumsel, mendapat penolakan dari Pemerintah Pusat dalam hal Depdagri.
Padahal, dalam Perda itu, ada salah satu mata pasalnya disebutkan bahwa pemprov Sumsel mendapatkan kompensasi perusahaan batubara sebesar Rp15 ribu, untuk satu ton batubara.
“Kita akan kejar terus, melalui Dinas Perhubungan. Mengapa (Perda) itu di tolak pusat, sehingga perda tersebut tidak bisa di sahkan. Kita juga akan ke Jakarta menindaklanjuti kepusat kenapa perda ini di tolak,” tegas anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Najib Madjan.
Menurut politisi asal Partai Golkar ini, pihaknya mengkhawatirkan ada pihak tertentu yang bermain di pusat, bahkan bukan tidak mungkin pengusaha batubara sendiri bermain di pusat sehingga Perda ini tidak di sahkan Depdagri. (awj)
Sejauh ini kegiatan penambangan batubara tidak memberikan 'apa-apa' bagi pemerintah provinsi Sumsel. Sementara, banyak angkutan batubara yang melintasi jalan Tanjung Api-api (TAA) yang notabene merupakan jalan provinsi.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Sumsel, Agus Sutikno ditemui di gedung DPRD Sumsel, kemarin. Menurutnya, tidak ada kompensasi yang diberikan perusahaan batubara, untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel.
Padahal kata Politisi PPP ini, truk bertonase antara 8-30 ton yang mengangkut batubara milik perusahaan pertambangan batubara di Sumsel tersebut dikeluhkan masyarakat merusak jalan sehingga jarak tempuh Palembang – Muaraenim yang biasanya 5-6 kini bisa menjadi 8-10 jam.
“Banyaknya angkutan batubara yang hilir mudik melintas di jalan nasional, mulai dari Lahat-Palembang sedikit banyak menyebabkan kerusakan jalan makin parah. Ternyata tidak ada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan batubara swasta tersebut, walau angkutan batubara itu telah merusak jalan,” kritiknya.
Ia menambahkan, Tidak ada retribusi atau royalty yang diberikan mereka setiap ton batubara yang diangkut dari areal pertambangan. Berbeda dengan PT Bukit Asam (BA), yang memberikan sumbangan Rp 1000 setiap ton batubara yang diangkut.
“2010 lalu, PT BA memberikan Rp50 miliar untuk royalty dan Rp1000 perton nya. Sedangkan perusahaan batubara swasta tidak memberikan apapun,” jelas Agus.
Lebih lanjut Agus mengungkapkan, penerimaan Sumsel khusus dari perusahaan batubara milik swasta, berasal dari izin pertambangan dan izin angkutan. Namun izin tersebut hanya sekali. Selain itu, banyak juga angkutan batubara justru yang nomor polisi nya bukan berasal dari Sumsel atau non BG.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Ahmad Yani membenarkan tidak ada pajak atau royalty yang diberikan perusahaan tambang batubara swasta di Sumsel untuk PAD Sumsel. Sebab, tambah Yani, ada aturan yang melarang pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi kepada perusahaan tambang swasta.
“Dalam UU Pajak, sudah jelas retribusi yang bisa dipungut pemerintah daerah. Ini mengakibatkan daerah, tidak bisa berkreatifitas untuk mencari penghasilan,” terangnya.
Kemudian sambung Yani, memang setiap tonase batubara yang dieksploitasi dari Sumsel tidak dipungut langsung oleh pemprov. Namun, ada pendapatan bagi hasil dari setiap tonase batubara yang di eksploitasi dari Sumsel. “Ada retribusi atau pajak yang ditarik dari setiap tonase batubara tersebut, namun pungutannya langsung dilakukan di pusat kemudian baru dilakukan bagi hasil,” ungkapnya
Sementara itu, disisi lain, Perda tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan atau Danau Lintas Kabupaten/Kota, yang disahkan tahun 2010 oleh DPRD dan Pemprov Sumsel, mendapat penolakan dari Pemerintah Pusat dalam hal Depdagri.
Padahal, dalam Perda itu, ada salah satu mata pasalnya disebutkan bahwa pemprov Sumsel mendapatkan kompensasi perusahaan batubara sebesar Rp15 ribu, untuk satu ton batubara.
“Kita akan kejar terus, melalui Dinas Perhubungan. Mengapa (Perda) itu di tolak pusat, sehingga perda tersebut tidak bisa di sahkan. Kita juga akan ke Jakarta menindaklanjuti kepusat kenapa perda ini di tolak,” tegas anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Najib Madjan.
Menurut politisi asal Partai Golkar ini, pihaknya mengkhawatirkan ada pihak tertentu yang bermain di pusat, bahkan bukan tidak mungkin pengusaha batubara sendiri bermain di pusat sehingga Perda ini tidak di sahkan Depdagri. (awj)
Polri Siap Amankan Pelantikan Bupati Muba
Sebanyak 730 Polisi akan diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin pada 16 Januari mendatang. Terdiri dari 250 personil Brimob dan Samapta Polda Sumsel dan 480 personil Polres Muba.
Demikian diutarakan Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo saat acara kunjungan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik M Arief Mansyur di Mapolres Muba, Sekayu, Rabu (11/1). Kunjungan Kapolda Sumsel dirangkai dengan peresmian Gedung Sat Reskrim Polres Muba, serta penandatanganan kerjasama Pendidikan Lalulintas dalam Kurikulum Sekolah antara Pemkab dan Polres Muba. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Muba H Pahri Azhari, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan SKPD Muba.
“Polres beserta personil dari Polda Sumsel siap mengamankan pelantikan Bupati Musi Banyuasin. Termasuk melakukan pengamanan lalu lintas pada proses pelantikan tersebut,” ujarnya.
Kabid Humas Polda Sumsel Sabaruddin Ginting, mengatakan, personil Polisi dari Polda Sumsel akan mulai ditempatkan sejak Minggu, sehari sebelum pelantikan. Selain mengamankan lokasi pelantikan, Polisi juga akan mengamankan di luar tempat pelantikan, dan pengamanan terhadap tamu undangan yang hadir.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Muba H Pahri Azhari dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik M Arief Mansyur melakukan penandatanganan prasasti peresmian Gedung Sat Reskrim Polres Muba. Dilakukan pula penandatanganan kerjasama pendidikan lalulintas dalam kurikulum sekolah antara Pemkab Muba dengan Polres Muba. Serta penebaran 5.000 bibit ikan di kolam Polres Muba sebagai bagian program 1.000 kolam yang dicanangkan Pemkab Muba.
Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan dukungan kepada Polisi dalam upaya memaksimalkan pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Dirinya mengaku, Pemkab Muba menyambut baik kerjasama pendidikan lalulintas dalam kurikulum sekolah dengan Polres Muba.( ADV/Humas Muba)
Rabu, 11 Januari 2012
Rakyat Berteriak, Makin Terasa Efek Buruk Eksplorasi Batubara di Lahat
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
EFEK buruk eksplorasi tambang batubara di Lahat makin dirasakan rakyat Sumsel. Tak hanya warga Lahat, rakyat yang menggunakan jalan dimana truk batubara melintas makin menderita. Jalan yang rusak dan kemacetan makin parah.
Memang ada efek positif untuk kemajuan daerah. Bila selama ini banyak keputusan atau segala sesuatunya harus ditetapkan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, kini setelah Otoda pemerintah daerah tingkat II diberi kuasa penuh untuk membuat keputusan.
Tetapi yang sering terlupakan oleh kita semua, bahwa dampak dari pertambangan bila tidak dipikirkan sejak awal, akan berakibat buruk untuk daerah itu sendiri. Sudah banyak contoh, dimana saat bahan tambang habis yang tersisa hanya kerusakan alam, kemisikinan dan pemukiman yang ditinggalkan begitu saja.
Kemudian seperti saat ini, baru beberapa tahun tambang batubara ada di Lahat, tetapi lihat kerusakan jalan sudah nampak di sepanjang jalan-jalan di Kota Lahat dan jalan menuju Kota Palembang.
Tak hanya itu, saat ini rakyat harus sengsara menikmati polusi karena debu yang tak terkontrol. Tentu kita tak ingin kondisi ini terus terjadi dengan wilayah Kabupaten Lahat. Ini harus menjadi catatan bersama, karena saat ini mulai terlihat kerusakan alam akibat dampak dari aktivitas pertambangan.
Kita wajib mengingatkan ini, karena kita sebagai manusia jangan egois sendiri mengeksplorasi bahan tambang secara membabibuta tanpa memikirkan dampak buruknya. Misalnya di Kabupaten Lahat sekarang sudah banyak terlihat kerusakan hutan, kemudian ekplorasi besar-besaran dari bahan tambang batubara dapat berakibat buruk bagi ciri khas wilayah Lahat 'Bukit Serelo'.
Karena untuk diketahui, di sekeliling 'Bukit Serelo' saat ini ternyata dipenuhi dengan bahan tambang batubara. Kemudian yang harus dipikirkan juga sekarang efek jangka pendek dari pengangkutan batubara tersebut. Karena transportasi yang digunakan masih menggunakan jalan umum, tentu dampak langsung berupa kerusakan jalan sangat terasa. Harusnya sudah dibuat dan dipikirkan 'win-win solution' untuk kondisi ini.
Jangan sampai dampak jalan yang cepat rusak, justru merugikan orang lain atau rakyat banyak. Kondisi ini harus dipikirkan cepat dan harus dilakukan sebelum pemerintah daerah mengeluarkan KP. Tidak bisa hanya memikirkan keuntungan dalam waktu cepat, tetapi efek buruk jangka pendek dan jangka panjang tak dipikirkan sama sekali. Mari
kita manfaatkan bahan galian, hasil bumi, bahan tambang untuk kemajuan kita semua dan kemakmuran rakyat. Tetapi yang harus dipikirkan, ekplorasi besar-besarn dari bahan tambang yang hanya memikirkan keuntungan sesaat tanpa memikirkan lingkungan dan alam, yakinlah sengsara akan diterima generasi yang akan datang. Waktunya tidak akan lama, hanya beberapa tahun saja. (***)
Selasa, 10 Januari 2012
Disperindagkop OKI Siapkan Surat Teguran Pengecer
Kayuagung, SN
Menyikapi maraknya pedagang BBM khususnya bensin dan solar di tingkat pengecer dengan harga bervariasi dan tentunya lebih mahal dari harga standar, Disperindagkop OKI dalam waktu dekat akan menyiapkan surat edaran dan teguran.
Surat edaran dan teguran yang akan diperuntukkan bagi seluruh pengecer BBM terutama di dalam perkotaan Kayuagung dan sekitarnya ini berisikan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM bensin dan solar di tingkat pengecer.
Kasi Pengawas Pedagangan Disperindagkop OKI M Teguh SE kemarin mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan surat edaran dimaksud. Ini menyikapi dan menindaklanjuti keluhan warga tentang tingginya harga BBM di pengecer.
Ia menjelaskan, ketika BBM di OKI sedang langka karena terlambatnya pasokan dari Palembang berdampak pada ulah pengecer BBM yang seenaknya menetapkan harga BBM. Misalnya harga bensin dijual paling rendah Rp 7 ribu/liter namun kadang mencapai Rp 10 ribu/liter.
“Harga itu jelas mencekik masyarakat karena harga bensin di SPBU hanya Rp 4 500/liter,”sambung dia sembari mengatakan surat edaran ini diutamakan diberikan kepada pengecer BBM di dalam perkotaan Kayuagung yang akhir-akhir ini marak.
Terkait nominal HET BBM di tingkat pengecer, Teguh belum bisa menyebutkan angkanya karena masih akan dibahas jajarannya. Namun HET itu nantinya tidak akan ada pihak yang dirugikan baik konsumen maupun penjualnya.
“Bila ada pengecer yang nanti melanggar ketentuan HET, jelas kami akan memberikan tindakan,” janjinya. (iso)
Menyikapi maraknya pedagang BBM khususnya bensin dan solar di tingkat pengecer dengan harga bervariasi dan tentunya lebih mahal dari harga standar, Disperindagkop OKI dalam waktu dekat akan menyiapkan surat edaran dan teguran.
Surat edaran dan teguran yang akan diperuntukkan bagi seluruh pengecer BBM terutama di dalam perkotaan Kayuagung dan sekitarnya ini berisikan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM bensin dan solar di tingkat pengecer.
Kasi Pengawas Pedagangan Disperindagkop OKI M Teguh SE kemarin mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan surat edaran dimaksud. Ini menyikapi dan menindaklanjuti keluhan warga tentang tingginya harga BBM di pengecer.
Ia menjelaskan, ketika BBM di OKI sedang langka karena terlambatnya pasokan dari Palembang berdampak pada ulah pengecer BBM yang seenaknya menetapkan harga BBM. Misalnya harga bensin dijual paling rendah Rp 7 ribu/liter namun kadang mencapai Rp 10 ribu/liter.
“Harga itu jelas mencekik masyarakat karena harga bensin di SPBU hanya Rp 4 500/liter,”sambung dia sembari mengatakan surat edaran ini diutamakan diberikan kepada pengecer BBM di dalam perkotaan Kayuagung yang akhir-akhir ini marak.
Terkait nominal HET BBM di tingkat pengecer, Teguh belum bisa menyebutkan angkanya karena masih akan dibahas jajarannya. Namun HET itu nantinya tidak akan ada pihak yang dirugikan baik konsumen maupun penjualnya.
“Bila ada pengecer yang nanti melanggar ketentuan HET, jelas kami akan memberikan tindakan,” janjinya. (iso)
Hendak ke Kepahyang Suami Istri Dirampok
* 2 perampok Bersimbah dara
Empat Lawang, SN
Pasangan suami istri (Pasutri) Reno (20) dan Rita (19) warga Desa Padang Gelai Kecamata Pasemah Air Keruh (Paiker), dirampok oleh dua orang tidak dikenal dengan bersenjata tajam, saat hendak pergi ke Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu.
Nahasnya dua perampok tersebut kena senjata makan tua, karena korban melawan, mereka ditujah dengan pisaunya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi Senin (9/1) sekitar pukul 13.45 WIB, di Jalan Tebing Air Pisang kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.
Informasi yang dihimpun koran ini mengatakan siang itu keduanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, hendak kerumah keluarganya di Kabupaten Kepahyang.Sesampai dilokasi kejadian ada dua orang tidak dikenal, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa plat membuntuti dari belakang.
Pelaku kemudian memotong laju motor korban, lalu pelaku mengeluarkan sajam, dan menodongkan kekorban.
Melihat ia dirampok korban Reno,tidak tinggal diam,lalu melawan, terjadilah perkelahian tidak seimbang.
Namun, dengan kesigapan korban,pisau pelaku dapat direbut, korban tidak menyiakan hal tersebut,langsung menusuk kedua perampok,satu pelaku di bagian punggung, dan satu lagi didada.
Kedua rampok pun terluka,merasa kesakita kemudian keduanya melarikan diri.
Sementara sepeda motor perampok tersebut ditinggalkannya di jalan. Lalu, pasangan suami istri tersebut melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Ulu Musi.
Kapolres Lahat AKBP Beny Subandi SIk MSi melalui Kapolsek Ulu Musi Ipda Yusuf Solehat, membenarkan kejadian tersebut,serta telah menerima laporan korban.
"Kita telah melakukan olah TKP,saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan, motor pelaku sekarang ada di tempat Kades Nganjungan Paiker, setelah kami hendak mengambilnya sebagai BB, kades tersebut menolak dengan alasan tidak tanggung jawab,kalau motor pelaku tersebut diamuk massa. Kami mengharapkan agar kades dapat menyerahkan motor tersangka, sebagai BB dan juga untuk bahan penyelidikan," ungkap Yusuf. (eko)
Empat Lawang, SN
Pasangan suami istri (Pasutri) Reno (20) dan Rita (19) warga Desa Padang Gelai Kecamata Pasemah Air Keruh (Paiker), dirampok oleh dua orang tidak dikenal dengan bersenjata tajam, saat hendak pergi ke Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu.
Nahasnya dua perampok tersebut kena senjata makan tua, karena korban melawan, mereka ditujah dengan pisaunya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi Senin (9/1) sekitar pukul 13.45 WIB, di Jalan Tebing Air Pisang kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.
Informasi yang dihimpun koran ini mengatakan siang itu keduanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, hendak kerumah keluarganya di Kabupaten Kepahyang.Sesampai dilokasi kejadian ada dua orang tidak dikenal, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa plat membuntuti dari belakang.
Pelaku kemudian memotong laju motor korban, lalu pelaku mengeluarkan sajam, dan menodongkan kekorban.
Melihat ia dirampok korban Reno,tidak tinggal diam,lalu melawan, terjadilah perkelahian tidak seimbang.
Namun, dengan kesigapan korban,pisau pelaku dapat direbut, korban tidak menyiakan hal tersebut,langsung menusuk kedua perampok,satu pelaku di bagian punggung, dan satu lagi didada.
Kedua rampok pun terluka,merasa kesakita kemudian keduanya melarikan diri.
Sementara sepeda motor perampok tersebut ditinggalkannya di jalan. Lalu, pasangan suami istri tersebut melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Ulu Musi.
Kapolres Lahat AKBP Beny Subandi SIk MSi melalui Kapolsek Ulu Musi Ipda Yusuf Solehat, membenarkan kejadian tersebut,serta telah menerima laporan korban.
"Kita telah melakukan olah TKP,saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan, motor pelaku sekarang ada di tempat Kades Nganjungan Paiker, setelah kami hendak mengambilnya sebagai BB, kades tersebut menolak dengan alasan tidak tanggung jawab,kalau motor pelaku tersebut diamuk massa. Kami mengharapkan agar kades dapat menyerahkan motor tersangka, sebagai BB dan juga untuk bahan penyelidikan," ungkap Yusuf. (eko)
Kendaraan Dilarang Parkir Di Jalan Merdeka
Palembang, SN
Dinas Perhubungan Kota Palembang mulai hari ini melarang motor atau mobil parkir di depan kantor satuan kerja perangkat daerah di Jalan Merdeka.
Tepatnya, larangan parkir itu dimulai dari depan kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sampai ke Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran.
Pathi Riduan, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Operasional Dinas Perhubungan Kota Palembang mengatakan, pelarangan ini untuk menghilangkan kesan semrawut di Jalan Merdeka.
“Sementara ini larangan baru kita berlakukan di depan kantor-kantor SKPD dulu. Kemungkinan setelah itu baru meluas ke seluruh Jalan Merdeka,” ujar Pathi, Senin (9/1).
Pemerintah kota sendiri sudah menyiapkan lahan parkir baru di samping kantor wali kota. Lahan itu cukup luas. “Bisa menampung 100-an mobil,” Pathi mengatakan.
Ia menambahkan, selain di depan kantor SKPD, larangan parkir juga berlaku di Jalan Rumah Bari dan Jalan Sekanak. Saat ini di dua ruas jalan dipasang rambu larangan parkir. “Kendaraan yang masih parkir akan dikunci roda,” kata Pathi.
Disinggung soal wacana pelarangan parkir di Jalan Sudirman, Pathi mengatakan hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
“Itu kan hanya saat SEA Games. Soal akan dilanjutkan atau tidak itu masih harus dikaji lagi. Karena, pemkot juga harus menyiapkan lahan parkir yang cukup untuk kendaraan, jika larangan parkir di Sudirman diterapkan.”
Sebelumnya, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, pihaknya menyiapkan lahan parkir khusus untuk kendaraan yang selama ini parkir di depan kantor SKPD.
“Jalan Merdeka ini kan kawasan perkantoran. Jadi harus tertib dan rapi. Karena itu, dibuat kawasan parkir khusus untuk kendaraan yang akan parkir di depan SKPD. Supaya tidak semrawut lagi,” ujar Eddy.(win)
Dinas Perhubungan Kota Palembang mulai hari ini melarang motor atau mobil parkir di depan kantor satuan kerja perangkat daerah di Jalan Merdeka.
Tepatnya, larangan parkir itu dimulai dari depan kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sampai ke Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran.
Pathi Riduan, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Operasional Dinas Perhubungan Kota Palembang mengatakan, pelarangan ini untuk menghilangkan kesan semrawut di Jalan Merdeka.
“Sementara ini larangan baru kita berlakukan di depan kantor-kantor SKPD dulu. Kemungkinan setelah itu baru meluas ke seluruh Jalan Merdeka,” ujar Pathi, Senin (9/1).
Pemerintah kota sendiri sudah menyiapkan lahan parkir baru di samping kantor wali kota. Lahan itu cukup luas. “Bisa menampung 100-an mobil,” Pathi mengatakan.
Ia menambahkan, selain di depan kantor SKPD, larangan parkir juga berlaku di Jalan Rumah Bari dan Jalan Sekanak. Saat ini di dua ruas jalan dipasang rambu larangan parkir. “Kendaraan yang masih parkir akan dikunci roda,” kata Pathi.
Disinggung soal wacana pelarangan parkir di Jalan Sudirman, Pathi mengatakan hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
“Itu kan hanya saat SEA Games. Soal akan dilanjutkan atau tidak itu masih harus dikaji lagi. Karena, pemkot juga harus menyiapkan lahan parkir yang cukup untuk kendaraan, jika larangan parkir di Sudirman diterapkan.”
Sebelumnya, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, pihaknya menyiapkan lahan parkir khusus untuk kendaraan yang selama ini parkir di depan kantor SKPD.
“Jalan Merdeka ini kan kawasan perkantoran. Jadi harus tertib dan rapi. Karena itu, dibuat kawasan parkir khusus untuk kendaraan yang akan parkir di depan SKPD. Supaya tidak semrawut lagi,” ujar Eddy.(win)
Walikota Wajibkan SKPD Gunakan Pupuk Bank Sampah
Palembag, SN
Pengolahan pupuk kompos yang berasal dari bank sampah di kampung ramah lingkungan sepertinya mendapat perhatan dari Walikota Palembang. Dengan mewajibkan tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meggunaan pupuk tersebut untuk penghijauan di lingkungan kator sebelum masuk ke pasaran.
“Dinas yang akan melakukan penghijuan di perkantoran bisa membeli pupuk dari hasil pengelolaan sampah organik di bank sampah yang dimiliki kampung ramah lingkungan, terutama Dinas Kebersihan Kota (DKK) dan Dinas Perikanan perternakan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang,”jelas Eddy Senin (9/1) disela-sela meninjaua bank sampah dan Kampung Ramah lingkungan Bahagia Mandiri komplek Perumaha Griya Bahagia Keluarahan Sukareme Kecamatan Alang-Alang Lebar.
Bank sampah yang telah ada saat ini, kata Walikota bervisi menuju kota Internasional ini mempunyai peranan penting dalam cara penangulanga sampah yang ada terutama sampah-sampah yang ada di sekitar lokasi tempat mereka mendirikan bank sampah tersebut.
“Bank sampah Bahagia Mandiri sudah beroperasi baru 18 hari tetapi sudah menunjukan hasilnya, meraka menampung siapa saja yang akan membuang sampah , sampah ini bisa dikelola lagi menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis, “katanya
Dicontohkan Eddy hasil barang bekas dan barang yang tidak terpakai yang sudah menjadi barang siap jual ,seperti halnya kerajianan tangan yang beragam jenis dan bentuk untuk keperluan hiasan rumah tangga dan juga berepa jenis pupuk kompos dan bahan organik yang siap dipasarkan.
“Ini yang akan kita terapkan disetiap RT untuk memiliki kampung ramah lingkungan yang sekaligus mempunyai bank sampah untuk pengelolaan sampah di lingkungan itu sendiri,”jelasnya.
Untuk menseragamnkan kampung ramah lingkungan yang sekaligus mempunyai bank sampah tersebut, orang nomor satu di Kota palembang ini, menargetkan 2012 dari 107 kelurahan dalam 16 kecamatan di kota Palembang ini memiliki bank sampah minimal satu keluarahan mempunyai satu kawasan percontohan
"Kita targetkan program bank sampah pada 2012 akan terealisir pada semua keluarahan kita dengan memiliki ,minimal setipak komplek memiliki bank sampah”tegasnya.
Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang Kms Abu Bakar mengungkapkan tidaklah sulit untuk mengembangkan program bank sampah disetiap kawasan keluarahan yang ada, bahkan program bank sampah sudah menjadi kewajiban untuk bersama-sama menangulangi sampah yang ada.
“Ini sangat fositif, nanti kita lebih memfokuskan sosialisasi di kecamatan dan keluarahan untuk lebih mengalakan bank sampah dan kampung ramah lingkungan,”jelasnya.
BLH sendiri, kata Abu menargetkan satu tahun dua keluarahan harus mempunyai bank sampah dan kampung ramah lingkungan.”Setiap tahun kita menargetkan ada dua keluarahan harsu ada kampung ramah lingkungan dan mempunyai satu pengelolaan sampah terpadu yakni bank sampah,’tukasnya.(win)
Pengolahan pupuk kompos yang berasal dari bank sampah di kampung ramah lingkungan sepertinya mendapat perhatan dari Walikota Palembang. Dengan mewajibkan tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meggunaan pupuk tersebut untuk penghijauan di lingkungan kator sebelum masuk ke pasaran.
“Dinas yang akan melakukan penghijuan di perkantoran bisa membeli pupuk dari hasil pengelolaan sampah organik di bank sampah yang dimiliki kampung ramah lingkungan, terutama Dinas Kebersihan Kota (DKK) dan Dinas Perikanan perternakan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang,”jelas Eddy Senin (9/1) disela-sela meninjaua bank sampah dan Kampung Ramah lingkungan Bahagia Mandiri komplek Perumaha Griya Bahagia Keluarahan Sukareme Kecamatan Alang-Alang Lebar.
Bank sampah yang telah ada saat ini, kata Walikota bervisi menuju kota Internasional ini mempunyai peranan penting dalam cara penangulanga sampah yang ada terutama sampah-sampah yang ada di sekitar lokasi tempat mereka mendirikan bank sampah tersebut.
“Bank sampah Bahagia Mandiri sudah beroperasi baru 18 hari tetapi sudah menunjukan hasilnya, meraka menampung siapa saja yang akan membuang sampah , sampah ini bisa dikelola lagi menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis, “katanya
Dicontohkan Eddy hasil barang bekas dan barang yang tidak terpakai yang sudah menjadi barang siap jual ,seperti halnya kerajianan tangan yang beragam jenis dan bentuk untuk keperluan hiasan rumah tangga dan juga berepa jenis pupuk kompos dan bahan organik yang siap dipasarkan.
“Ini yang akan kita terapkan disetiap RT untuk memiliki kampung ramah lingkungan yang sekaligus mempunyai bank sampah untuk pengelolaan sampah di lingkungan itu sendiri,”jelasnya.
Untuk menseragamnkan kampung ramah lingkungan yang sekaligus mempunyai bank sampah tersebut, orang nomor satu di Kota palembang ini, menargetkan 2012 dari 107 kelurahan dalam 16 kecamatan di kota Palembang ini memiliki bank sampah minimal satu keluarahan mempunyai satu kawasan percontohan
"Kita targetkan program bank sampah pada 2012 akan terealisir pada semua keluarahan kita dengan memiliki ,minimal setipak komplek memiliki bank sampah”tegasnya.
Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang Kms Abu Bakar mengungkapkan tidaklah sulit untuk mengembangkan program bank sampah disetiap kawasan keluarahan yang ada, bahkan program bank sampah sudah menjadi kewajiban untuk bersama-sama menangulangi sampah yang ada.
“Ini sangat fositif, nanti kita lebih memfokuskan sosialisasi di kecamatan dan keluarahan untuk lebih mengalakan bank sampah dan kampung ramah lingkungan,”jelasnya.
BLH sendiri, kata Abu menargetkan satu tahun dua keluarahan harus mempunyai bank sampah dan kampung ramah lingkungan.”Setiap tahun kita menargetkan ada dua keluarahan harsu ada kampung ramah lingkungan dan mempunyai satu pengelolaan sampah terpadu yakni bank sampah,’tukasnya.(win)
Pegawai Koperasi Nyaris Tewas
Empat Lawang, SN
Naas dialami Roni Fasius ( 28 ) warga Prumnas Kros Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Korban nyaris tewas dan menderita luka kaki dan tangan kanan hingga harus dirawat di IGD puskesmas Tebing Tinggi, pasalnya sepeda motor BG 6036 HQ yang dikendarainya menabrak mobil pick up BD 1367 LF.
Peristiwa terjadi Senin (9/1) sekitar pukul 09.30 WIB dijalan umum tanjung Beringin lama Tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang.
Informasi yang dihimpun menyebutkan saat itu korban yang berstatus sebagai pegawai koperasi sedang mengejar perampok yang mengambil motor temanya, yang dirampok di Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat,Hingga menuju jalan tanjung beringin lama.
Kejar-kejaran pun terjadi, perampok yang sudah terlebih dahulu melaju ke arah Tebing Tinggi dikejar tiga buah motor termasuk korban. Tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) korban yang melaju kencang tidak menyadari ada mobil keluar sehingga saat itu juga langsung menabrak.
Dengar suara keras terdengar akibat benturan kendaraan korban, korban terpentang sementara kendaraan korban berada di bawah mobil yang ditabrak. Oleh warga korban yang tergeletak dijalan langsung ditolong dan dibawah di puskesmas Tebing Tinggi untuk dirawat.
Kapolres Lahat AKBP Beny Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utamo membenarkan kejadian bahkan mengaku dua tim telah diturunkan ke Tempat Kejadian Perkara ( TKP ), sementara tim reskrim terus mengejar orang yang pelaku perampokan yang dimaksud. “Petugas sudah kita turunkan ke TKP,” tuturnya. (eko)
Naas dialami Roni Fasius ( 28 ) warga Prumnas Kros Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Korban nyaris tewas dan menderita luka kaki dan tangan kanan hingga harus dirawat di IGD puskesmas Tebing Tinggi, pasalnya sepeda motor BG 6036 HQ yang dikendarainya menabrak mobil pick up BD 1367 LF.
Peristiwa terjadi Senin (9/1) sekitar pukul 09.30 WIB dijalan umum tanjung Beringin lama Tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang.
Informasi yang dihimpun menyebutkan saat itu korban yang berstatus sebagai pegawai koperasi sedang mengejar perampok yang mengambil motor temanya, yang dirampok di Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat,Hingga menuju jalan tanjung beringin lama.
Kejar-kejaran pun terjadi, perampok yang sudah terlebih dahulu melaju ke arah Tebing Tinggi dikejar tiga buah motor termasuk korban. Tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) korban yang melaju kencang tidak menyadari ada mobil keluar sehingga saat itu juga langsung menabrak.
Dengar suara keras terdengar akibat benturan kendaraan korban, korban terpentang sementara kendaraan korban berada di bawah mobil yang ditabrak. Oleh warga korban yang tergeletak dijalan langsung ditolong dan dibawah di puskesmas Tebing Tinggi untuk dirawat.
Kapolres Lahat AKBP Beny Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utamo membenarkan kejadian bahkan mengaku dua tim telah diturunkan ke Tempat Kejadian Perkara ( TKP ), sementara tim reskrim terus mengejar orang yang pelaku perampokan yang dimaksud. “Petugas sudah kita turunkan ke TKP,” tuturnya. (eko)
Begal Bersenpi Lolos dari Amukan Massa
Muara Enim, SN
Tiga begal bermotor bersenpi dan bersenjata tajam lolos dari amukan massa setelah sebelumnya merampas sepeda motor milik korbannya di tebing kerikil Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Dangku. Kendati, para pelaku, menghilang ke hutan belantara, namun sepeda motor tersangka tak luput dari amukan amarah warga hingga ringsek.
Modus operandi begal motor tersebut, berpura-pura menanyakan arah jalan kepada korban, Karta bin Kurdi warga setempat yang mengendarai sepeda motor 'bebek' di lokasi kejadian, Sabtu (7/1) sekitar pukul 15.00 WIB, di tebing kerikil Desa Suban Jeriji.
Karena mengetahui daerah setempat, korban pun tak sungkan memberitahukan arah jalan ke Suban Jeriji kepada ketiga pelaku yang mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi. Tak disangka, korban para pelaku, mengeluarkan senpi dan sajam sekaligus mengancamnya agar menyerahkan sepeda motor dan harta berharga yang dimilikinya.
Takut nyawanya terancam, tak pelak korban pun menyerahkan sepeda motornya tersebut. Beruntunglah, korban masih menyimpan hand phone, kemudian menghubungi warga setempat untuk meminta pertolongan. Dalam hitungan menit, warga yang diperkirakan belasan orang langsung mengejar pelaku.
Karena kondisi jalan yang terjal serta berbatu, laju kendaraan pelaku dapat dikejar massa. Kemudian, pelaku nyaris tertangkap oleh warga. Beruntung, pelaku cepat meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya serta masuk ke dalam hutan desa Suban Jeriji.
Meskipun sempat dikejar ke dalam hutan tersebut, namun jejak para pelaku tak berhasil ditemukan. Kemudian, oleh warga dilaporkan ke Polsek Rambang Dangku. Kemudian tim buser Polsek Rambang Dangku melakukan pengejaran kembali, namun hasilnya nihil.
Dari TKP, petugas berhasil mengamankan sepeda motor milik pelaku tanpa nomor polisi, dalam kondisi tinggal casis dan mesin saja. Lalu, barang bukti tersebut dibawah ke Polsek Rambang Dangku.
Kapolsek Rambang Dangku AKP Iksan didampingi Kanit Reskrim Ipda Lubis yang dikonfirmasi, Senin (9/1) membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya kini masih menyeilidiki serta mengejar para pelaku yang diperkirakan tiga orang.
“Dari olah TKP kita di lapangan, pelaku menggunakan senpi dan sajam. Namun, beruntung tidak sampai melukai korbannya,” ungkap Kapolsek. (yud)
Tiga begal bermotor bersenpi dan bersenjata tajam lolos dari amukan massa setelah sebelumnya merampas sepeda motor milik korbannya di tebing kerikil Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Dangku. Kendati, para pelaku, menghilang ke hutan belantara, namun sepeda motor tersangka tak luput dari amukan amarah warga hingga ringsek.
Modus operandi begal motor tersebut, berpura-pura menanyakan arah jalan kepada korban, Karta bin Kurdi warga setempat yang mengendarai sepeda motor 'bebek' di lokasi kejadian, Sabtu (7/1) sekitar pukul 15.00 WIB, di tebing kerikil Desa Suban Jeriji.
Karena mengetahui daerah setempat, korban pun tak sungkan memberitahukan arah jalan ke Suban Jeriji kepada ketiga pelaku yang mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi. Tak disangka, korban para pelaku, mengeluarkan senpi dan sajam sekaligus mengancamnya agar menyerahkan sepeda motor dan harta berharga yang dimilikinya.
Takut nyawanya terancam, tak pelak korban pun menyerahkan sepeda motornya tersebut. Beruntunglah, korban masih menyimpan hand phone, kemudian menghubungi warga setempat untuk meminta pertolongan. Dalam hitungan menit, warga yang diperkirakan belasan orang langsung mengejar pelaku.
Karena kondisi jalan yang terjal serta berbatu, laju kendaraan pelaku dapat dikejar massa. Kemudian, pelaku nyaris tertangkap oleh warga. Beruntung, pelaku cepat meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya serta masuk ke dalam hutan desa Suban Jeriji.
Meskipun sempat dikejar ke dalam hutan tersebut, namun jejak para pelaku tak berhasil ditemukan. Kemudian, oleh warga dilaporkan ke Polsek Rambang Dangku. Kemudian tim buser Polsek Rambang Dangku melakukan pengejaran kembali, namun hasilnya nihil.
Dari TKP, petugas berhasil mengamankan sepeda motor milik pelaku tanpa nomor polisi, dalam kondisi tinggal casis dan mesin saja. Lalu, barang bukti tersebut dibawah ke Polsek Rambang Dangku.
Kapolsek Rambang Dangku AKP Iksan didampingi Kanit Reskrim Ipda Lubis yang dikonfirmasi, Senin (9/1) membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya kini masih menyeilidiki serta mengejar para pelaku yang diperkirakan tiga orang.
“Dari olah TKP kita di lapangan, pelaku menggunakan senpi dan sajam. Namun, beruntung tidak sampai melukai korbannya,” ungkap Kapolsek. (yud)
Pagaralam Optimalkan Produksi 3.450 Hektare Sawah
Pagaralam, SN
Pemerintah Kota Pagaralam, mengoptimalkan pengelolaan 3.450 hektare sawah untuk mendorong peningkatkan produksi gabah kering dan beras.
Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Kota Pagaralam, Jumaldi Jani, Senin (9/1) mengatakan ada dua kategori lahan ini Pagaralam yaitu 3.450 hektare sawah dan 3.207 kering. Sementara lahan penggunaan lainnya mencapai 34.626 hektare. Kedepan, pemerintah juga sudah menyiapkan lahan 3.000 hektare untuk percetakan baru.
"Ada sekitar 1.500 ha di Dempo Selatan, dan Kecamatan Dempo Tengah 1.500 ha. Karena kedua daerah ini memiliki potensi pengembangan irigasi baru dan sumber air cukup banyak. Untuk mendorong peningkatkan produksi beras 2012 nanti, pemerintah harus memfokuskan pengembangan lahan persawahan di Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah dan sebagian lagi di Dempo Selatan," kata dia.
Mengingat masih banyak lahan tidur dan tanaman kopi yang sudah tidak produktif lagi pada 2012 ini direncanakan membangun mega proyek irigasi di Kecamatan Dempo Selatan yang mampu mengairi ribuan hektare sawah baru.
"Ada dua potensi sumber air yang dapat mendukung program pembangunan mega proyek pertanian tersebut, air Besemah dan Sungai Lematang," ungkap dia.
Namun untuk merealisasikan program tersebut, butuh dana besar karena harus membendung kedua sungai tersebut.
"Sebagai cikal bakal pembangunan proyek irigasi itu sudah ada yaitu Muara Riben dan Airjemair. Namun demikian masih butuh peningkatan untuk membangun irigasi tersebut, agar dapat mengairi sawah lebih luas lagi," ungkap dia.
Menurut dia, lokasi sudah tersedia hanya saja anggaran yang terbatas menjadi penghambat pelaksanaan program pengembangan persawahan yang baru.
"Kedua irigasi baik Muara Ribin dan irigasi Airjemair debit air cukup besar, padahal kalau dioptimalkan bisa mencapai ribuan hektare," kata dia pula.
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Tani, Mamad, menambahkan Pagaralam memiliki dua sumber mata air yang dapat dijadikan sebagai pendorong dalam memperluas areal pertanian khususnya membuat petak sawah baru. Sumber mata air yang dapat digunakan untuk irigasi yaitu sungai Lematang dan Sungai selangis.
"Saat ini kedua irigasi tersebut sudah mulai dibangun tahap awal, namun pemanfaatnya masih sangat terbatas sehingga perlu ada penambahan luas arela persawahan. Kita berharap akan ada penambahan sekitar 3.000 hektare perluasan baru," kata dia lagi.
Ia melanjutkan, perluasan areal pertanian ini akan dilakukan secara bertahap, pada tahap awal 47,5 hektare kemudian ditambah 17,5 hektare dan terakhir 30 hektare di Dempo Tengah dengan sumber air irigasi Air Jemair.
"Untuk tahun 2010 terjadi penambahan 200 hektare sawah baru dan kemudian terakhir 2012 keseluruhan 1000 hektare sawah sudah tercapai, namun demikian kita perlu dukungan dari dana pusat dan Provinsi Sumsel," ungkap dia pula.
Sementara itu Ketua DPRD Pagaralam, Ruslan Abdulgani, mengatakan Pagaralam memiliki sekitar 6.000 ha lahan yang dapat dijadikan sebagai lokasi perluasan sawah baru, namun perlu upaya pemerintah kota mencarikan dana untuk pembuatan percetakan persawahan.
"Kita memiliki beberapa daerah yang potensian dan persedian air cukup banyak untuk pembuatan sawah dan lahan pertanian baru," ungkapnya. (asn)
Pemerintah Kota Pagaralam, mengoptimalkan pengelolaan 3.450 hektare sawah untuk mendorong peningkatkan produksi gabah kering dan beras.
Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Kota Pagaralam, Jumaldi Jani, Senin (9/1) mengatakan ada dua kategori lahan ini Pagaralam yaitu 3.450 hektare sawah dan 3.207 kering. Sementara lahan penggunaan lainnya mencapai 34.626 hektare. Kedepan, pemerintah juga sudah menyiapkan lahan 3.000 hektare untuk percetakan baru.
"Ada sekitar 1.500 ha di Dempo Selatan, dan Kecamatan Dempo Tengah 1.500 ha. Karena kedua daerah ini memiliki potensi pengembangan irigasi baru dan sumber air cukup banyak. Untuk mendorong peningkatkan produksi beras 2012 nanti, pemerintah harus memfokuskan pengembangan lahan persawahan di Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah dan sebagian lagi di Dempo Selatan," kata dia.
Mengingat masih banyak lahan tidur dan tanaman kopi yang sudah tidak produktif lagi pada 2012 ini direncanakan membangun mega proyek irigasi di Kecamatan Dempo Selatan yang mampu mengairi ribuan hektare sawah baru.
"Ada dua potensi sumber air yang dapat mendukung program pembangunan mega proyek pertanian tersebut, air Besemah dan Sungai Lematang," ungkap dia.
Namun untuk merealisasikan program tersebut, butuh dana besar karena harus membendung kedua sungai tersebut.
"Sebagai cikal bakal pembangunan proyek irigasi itu sudah ada yaitu Muara Riben dan Airjemair. Namun demikian masih butuh peningkatan untuk membangun irigasi tersebut, agar dapat mengairi sawah lebih luas lagi," ungkap dia.
Menurut dia, lokasi sudah tersedia hanya saja anggaran yang terbatas menjadi penghambat pelaksanaan program pengembangan persawahan yang baru.
"Kedua irigasi baik Muara Ribin dan irigasi Airjemair debit air cukup besar, padahal kalau dioptimalkan bisa mencapai ribuan hektare," kata dia pula.
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Tani, Mamad, menambahkan Pagaralam memiliki dua sumber mata air yang dapat dijadikan sebagai pendorong dalam memperluas areal pertanian khususnya membuat petak sawah baru. Sumber mata air yang dapat digunakan untuk irigasi yaitu sungai Lematang dan Sungai selangis.
"Saat ini kedua irigasi tersebut sudah mulai dibangun tahap awal, namun pemanfaatnya masih sangat terbatas sehingga perlu ada penambahan luas arela persawahan. Kita berharap akan ada penambahan sekitar 3.000 hektare perluasan baru," kata dia lagi.
Ia melanjutkan, perluasan areal pertanian ini akan dilakukan secara bertahap, pada tahap awal 47,5 hektare kemudian ditambah 17,5 hektare dan terakhir 30 hektare di Dempo Tengah dengan sumber air irigasi Air Jemair.
"Untuk tahun 2010 terjadi penambahan 200 hektare sawah baru dan kemudian terakhir 2012 keseluruhan 1000 hektare sawah sudah tercapai, namun demikian kita perlu dukungan dari dana pusat dan Provinsi Sumsel," ungkap dia pula.
Sementara itu Ketua DPRD Pagaralam, Ruslan Abdulgani, mengatakan Pagaralam memiliki sekitar 6.000 ha lahan yang dapat dijadikan sebagai lokasi perluasan sawah baru, namun perlu upaya pemerintah kota mencarikan dana untuk pembuatan percetakan persawahan.
"Kita memiliki beberapa daerah yang potensian dan persedian air cukup banyak untuk pembuatan sawah dan lahan pertanian baru," ungkapnya. (asn)
Massa Bakar Motor Pencuri
Muara Enim, SN
Kendati, massa tak berhasil menangkap dua pelaku pencurian, setidaknya, sepeda motor milik pelaku habis dibakar massa. Sementara korbannya, Junai (40) warga Desa Baturaja, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim menderita kerugian emas seberat satu suku, uang Rp 800 ribu dan 'celengan', Minggu (8/1) sekitar pukul 15.00 di rumahnya.
Dari informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, aksi pencurian yang menimpa rumah korban dilakukan oleh dua pelaku yang tidak dikenal dengan cara merusak pintu rumah. Dan ketika pencuri sedang beraksi mengobrak-abrik perabotan didalam rumah, tanpa disengaja aksi mereka di ketahui oleh salah seorang anak korban.
Melihat ada orang yang tidak diundang mengacak-acak rumah kediamanannya, spontan ia menjerit minta tolong sehingga membuat kedua pencuri kelabakan dan langsung tancap gas melarikan diri dengan menaiki sepeda motor jenis bebek.
Namun ternyata korban dan warga tidak tinggal diam dan langsung melakukan pengejaran hingga ke Desa Bumi Ayu, kecamatan Tanah Abang, Muara Enim. Melihat korban dan warga terus mengejar dan takut tertangkap, kedua pencuripun memilih meninggalkan motor dan berlari ke
dalam hutan.
Merasa buruannya hilang, warga yang kesal langsung melampiaskan kemarahannya dengan membakar sepeda motor milik pencuri yang ditinggalkannya.
Kapolsek Rambang Dangku, AKP Ikhsan, membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun sayangnya, korban belum melapor sehingga pihaknya cukup kesulitan untuk mencari data. Namun meskipun pihaknya terlambat menerima informasi tetapi ia telah memerintahkan anggotanya untuk jemput bola ke lokasi kejadian.
“Kami menghimbau kepada masyarakat jika ada kejadian untuk segera melapor supaya bisa cepat ditanggulangi dan ditangkap, sebab semakin cepat semakin bagus,” harapnya. (yud)
Kendati, massa tak berhasil menangkap dua pelaku pencurian, setidaknya, sepeda motor milik pelaku habis dibakar massa. Sementara korbannya, Junai (40) warga Desa Baturaja, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim menderita kerugian emas seberat satu suku, uang Rp 800 ribu dan 'celengan', Minggu (8/1) sekitar pukul 15.00 di rumahnya.
Dari informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, aksi pencurian yang menimpa rumah korban dilakukan oleh dua pelaku yang tidak dikenal dengan cara merusak pintu rumah. Dan ketika pencuri sedang beraksi mengobrak-abrik perabotan didalam rumah, tanpa disengaja aksi mereka di ketahui oleh salah seorang anak korban.
Melihat ada orang yang tidak diundang mengacak-acak rumah kediamanannya, spontan ia menjerit minta tolong sehingga membuat kedua pencuri kelabakan dan langsung tancap gas melarikan diri dengan menaiki sepeda motor jenis bebek.
Namun ternyata korban dan warga tidak tinggal diam dan langsung melakukan pengejaran hingga ke Desa Bumi Ayu, kecamatan Tanah Abang, Muara Enim. Melihat korban dan warga terus mengejar dan takut tertangkap, kedua pencuripun memilih meninggalkan motor dan berlari ke
dalam hutan.
Merasa buruannya hilang, warga yang kesal langsung melampiaskan kemarahannya dengan membakar sepeda motor milik pencuri yang ditinggalkannya.
Kapolsek Rambang Dangku, AKP Ikhsan, membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun sayangnya, korban belum melapor sehingga pihaknya cukup kesulitan untuk mencari data. Namun meskipun pihaknya terlambat menerima informasi tetapi ia telah memerintahkan anggotanya untuk jemput bola ke lokasi kejadian.
“Kami menghimbau kepada masyarakat jika ada kejadian untuk segera melapor supaya bisa cepat ditanggulangi dan ditangkap, sebab semakin cepat semakin bagus,” harapnya. (yud)
Evaluasi Semua Program Pembangunan
Musi Rawas, SN
Program pembangunan yang sudah berjalan sepanjang tahun 2011 lalu seharusnya ada evaluasi yang kongkrit, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Hal ini di butuhkan untuk menentukan arah dan prioritas tahun 2012 ini.
Pernyataan ini di sampaikan oleh Koordinator Gerakan Sumpah Undang – Undang (GSUU) Lubuklinggau – Musi Rawas, Herman Sawiran. Menurutnya, apa yang menjadi prioritas program tahun lalu harus ada evalusi sejauh mana tingkat keberhasilannya. Tujuannya sederhana yaitu untuk menentukan arah dan kebijakan prioritas pembangunan selanjutnya.
“Karena tanpa ada evaluasi program pembangunan, inilah yang jadi pemicu gagalnya suatu program pembangunan yang dilaksanakan,” katanya ditemui, Senin (9/1).
Dia menambahkan, setiap daerah memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda, untuk itulah harus ada evalusi dari program yang dikerjakan. Sebab melalui evaluasi tersebut maka pemerintah maupun pihak DPRD bisa menentukan program pembangunan tahun berikutnya dengan disesuaikan berdasarkan atas kemampuan anggaran yang diliki oleh daerah tersebut.
Dia mencontohkan bahwa prioritas pembangunan kabupaten Musi Rawas beberapa tahun terakhir ini menyangkut kebutuhan dasar infrastruktur dan hal ini juga harus menjadi evaluasi sejauh mana program ini berjalan dan terealisasi.
“Jangan sampai program infrastruktur terus mendominasi dan menyedot anggaran tetapi dalam pelaksanaannya terkesan amburadul, misalkan jalan yang di bangun baru difungsikan tetapi sudah rusak, hal ini harus ada evaluasinya,” katanya.
Senada, juga disampaikan oleh Koordinator Perserikatan Rakyat Anti Korupsi (Perak) Muhamad Imron yang mengatakan bahwa evaluasi suatu program pembangunan sangat penting baik oleh pemerintah daerah selaku pelaksana anggaran maupun oleh pihak dewan sebagai pengawas. Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam penyusunan program dan prioritas pembangunan serta pengawasan itu sendiri.
“Program pembangunan daerah harus juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah tersebut, artinya jangan sampai program yang dibuat menumpuk tapi pembiayaannya bermasalah,” katanya.
Ditambahkannya, terlebih lagi apabila dalam evaluasi ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program dan lemahnya pengawasan dewan maka hal ini akan jadi pemicu atau potensi terjadinya kerawanan penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Intinya evaluasi dimaksud untuk kemudahan penyusunan anggaran berikutnya dan memperkuat fungsi pengawasan,” demikian tandasnya. (fik)
Program pembangunan yang sudah berjalan sepanjang tahun 2011 lalu seharusnya ada evaluasi yang kongkrit, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Hal ini di butuhkan untuk menentukan arah dan prioritas tahun 2012 ini.
Pernyataan ini di sampaikan oleh Koordinator Gerakan Sumpah Undang – Undang (GSUU) Lubuklinggau – Musi Rawas, Herman Sawiran. Menurutnya, apa yang menjadi prioritas program tahun lalu harus ada evalusi sejauh mana tingkat keberhasilannya. Tujuannya sederhana yaitu untuk menentukan arah dan kebijakan prioritas pembangunan selanjutnya.
“Karena tanpa ada evaluasi program pembangunan, inilah yang jadi pemicu gagalnya suatu program pembangunan yang dilaksanakan,” katanya ditemui, Senin (9/1).
Dia menambahkan, setiap daerah memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda, untuk itulah harus ada evalusi dari program yang dikerjakan. Sebab melalui evaluasi tersebut maka pemerintah maupun pihak DPRD bisa menentukan program pembangunan tahun berikutnya dengan disesuaikan berdasarkan atas kemampuan anggaran yang diliki oleh daerah tersebut.
Dia mencontohkan bahwa prioritas pembangunan kabupaten Musi Rawas beberapa tahun terakhir ini menyangkut kebutuhan dasar infrastruktur dan hal ini juga harus menjadi evaluasi sejauh mana program ini berjalan dan terealisasi.
“Jangan sampai program infrastruktur terus mendominasi dan menyedot anggaran tetapi dalam pelaksanaannya terkesan amburadul, misalkan jalan yang di bangun baru difungsikan tetapi sudah rusak, hal ini harus ada evaluasinya,” katanya.
Senada, juga disampaikan oleh Koordinator Perserikatan Rakyat Anti Korupsi (Perak) Muhamad Imron yang mengatakan bahwa evaluasi suatu program pembangunan sangat penting baik oleh pemerintah daerah selaku pelaksana anggaran maupun oleh pihak dewan sebagai pengawas. Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam penyusunan program dan prioritas pembangunan serta pengawasan itu sendiri.
“Program pembangunan daerah harus juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah tersebut, artinya jangan sampai program yang dibuat menumpuk tapi pembiayaannya bermasalah,” katanya.
Ditambahkannya, terlebih lagi apabila dalam evaluasi ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program dan lemahnya pengawasan dewan maka hal ini akan jadi pemicu atau potensi terjadinya kerawanan penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Intinya evaluasi dimaksud untuk kemudahan penyusunan anggaran berikutnya dan memperkuat fungsi pengawasan,” demikian tandasnya. (fik)
Dewan Minta BAZ Programkan Rehab Rumah Miskin
Pagaralam, SN
DPRD Kota Pagaralam, meminta Badan Amil Zakat (BAZ), tahun 2012 ini memprogramkan untuk realisasikan penyaluran dana dengan cara rehab dan bangun rumah warga miskin di lima kecamatan. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal SH, Senin (9/1).
Menurutnya, untuk tahun 2011 dari 3.666 PNS di lingkungan Pemkot Pagaralam sudah terhimpun dana BAZ mencapai Rp 1,8 miliar, dana tersebut dipotong dari 2,5 persen zakat pegawai. Tentunya dengan dana itu cukup potensial jika setiap tahun ada program rehab rumah warga miskin.
Sebagaimana diketahui, sedikitnya 819 unit rumah di Kota Pagaralam, yang tersebar di lima kecamatan kondisinya tidak layak huni, kebanyakan tidak memiliki MCK yang memadai.
"Kawasan pusat kota yaitu Kecamatan Pagaralam Selatan dan Kecamatan Pagaralam Utara justru masih cukup banyak jumlahnya mencapai 298 unit rumah, sedangkan tiga kecamatan di Dempo 521 unit," kata Rasmizal.
Rasmizal mengatakan, 30 persen saja dana tersebut untuk program rumah miskin tentunya akan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
"Jangan hanya memprogramkan bantuan bersifat pemberian uang atau untuk pengobatan gratis kaum duafa, beasiswa, pelatihan, bantuan mesjid dan beberapa kegiatan lainnya, namun juga tidak kalah pentingnya bantuan rehab rumah miskin," ungkap dia.
"Kalau bantuan berbentuk uang setelah habis dibelikan barang tidak ada bekasnya, tapi kalau bentuk barang atau bangunan rumah tentunya akan dapat dilakukan pendataan lingkungan dan kesehatan rumah," tambah dia.
Ketua MUI Kota Pagaralam, Deny Priansyah, mengatakan cukup banyak manfaat dengan adanya dana BAZ, bukan hanya untuk membantu masyarakat kurang mampu saja tapi termasuk berupa pemberian modal usaha bagi usaha kecil menengah (UKM).
"Kita ingin melalui dana BAZ memprogramkan peningkatan perekomian masyarakat kecil, peningkatan lapangan pekerjaan, dan mendorong pengembangan UKM di berbagai kecamatan," ungkap dia pula.
Tentunya, kata dia, persoalan yang paling penting memutus mata rantai rentenir atau tengkulak di dalam masyarakat, artinya dana BAZ juga bisa diberikan dalam bentuk dana bergulir dan dana pinjaman tapa bunga
Sementara Ketua BAZ Kota Pagaralam, Ahmad Fachri mengatakan, jumlah dana BAZ terhimpun hingga Agustus 2011 lalu dikumpulkan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertambah menjadi Rp1,8 miliar.
"Kalau tahun lalu dana yang terhimpun mencapai dana Rp1,1 dan 2009 lalu Rp 845 juta sedangkan 2012 Rp 1,8 miliar yang dikumpulkan melalui sekitar 3.666 orang PNS di lingkungan Pemerintah (Pemkot) Pagaralam. Namun demikian kecuali guru yang keberatan dipotong 2,5 persen gaji untuk zakat," kata dia.
"Pola penyaluran dana BAZ kepada masyarakat yang sudah ditetapkan berdasarkan syariat Islam akan dilakukan pengurangan secara bertahap. Kedepannya kemungkinan besar proritas rehab rumah masyarakat miskin lebih tepat," kata dia lagi.
Ia menambahkan, memang penyaluran dana BAZ ini cukup riskan, sehingga diperlukan seleksi yang cukup ketat dan penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran. Termasuk program rehab rumah miskin harus dilakukan pendataan secara menyeluruh di 35 kelurahan Kota Pagaralam. (asn)
DPRD Kota Pagaralam, meminta Badan Amil Zakat (BAZ), tahun 2012 ini memprogramkan untuk realisasikan penyaluran dana dengan cara rehab dan bangun rumah warga miskin di lima kecamatan. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal SH, Senin (9/1).
Menurutnya, untuk tahun 2011 dari 3.666 PNS di lingkungan Pemkot Pagaralam sudah terhimpun dana BAZ mencapai Rp 1,8 miliar, dana tersebut dipotong dari 2,5 persen zakat pegawai. Tentunya dengan dana itu cukup potensial jika setiap tahun ada program rehab rumah warga miskin.
Sebagaimana diketahui, sedikitnya 819 unit rumah di Kota Pagaralam, yang tersebar di lima kecamatan kondisinya tidak layak huni, kebanyakan tidak memiliki MCK yang memadai.
"Kawasan pusat kota yaitu Kecamatan Pagaralam Selatan dan Kecamatan Pagaralam Utara justru masih cukup banyak jumlahnya mencapai 298 unit rumah, sedangkan tiga kecamatan di Dempo 521 unit," kata Rasmizal.
Rasmizal mengatakan, 30 persen saja dana tersebut untuk program rumah miskin tentunya akan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
"Jangan hanya memprogramkan bantuan bersifat pemberian uang atau untuk pengobatan gratis kaum duafa, beasiswa, pelatihan, bantuan mesjid dan beberapa kegiatan lainnya, namun juga tidak kalah pentingnya bantuan rehab rumah miskin," ungkap dia.
"Kalau bantuan berbentuk uang setelah habis dibelikan barang tidak ada bekasnya, tapi kalau bentuk barang atau bangunan rumah tentunya akan dapat dilakukan pendataan lingkungan dan kesehatan rumah," tambah dia.
Ketua MUI Kota Pagaralam, Deny Priansyah, mengatakan cukup banyak manfaat dengan adanya dana BAZ, bukan hanya untuk membantu masyarakat kurang mampu saja tapi termasuk berupa pemberian modal usaha bagi usaha kecil menengah (UKM).
"Kita ingin melalui dana BAZ memprogramkan peningkatan perekomian masyarakat kecil, peningkatan lapangan pekerjaan, dan mendorong pengembangan UKM di berbagai kecamatan," ungkap dia pula.
Tentunya, kata dia, persoalan yang paling penting memutus mata rantai rentenir atau tengkulak di dalam masyarakat, artinya dana BAZ juga bisa diberikan dalam bentuk dana bergulir dan dana pinjaman tapa bunga
Sementara Ketua BAZ Kota Pagaralam, Ahmad Fachri mengatakan, jumlah dana BAZ terhimpun hingga Agustus 2011 lalu dikumpulkan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertambah menjadi Rp1,8 miliar.
"Kalau tahun lalu dana yang terhimpun mencapai dana Rp1,1 dan 2009 lalu Rp 845 juta sedangkan 2012 Rp 1,8 miliar yang dikumpulkan melalui sekitar 3.666 orang PNS di lingkungan Pemerintah (Pemkot) Pagaralam. Namun demikian kecuali guru yang keberatan dipotong 2,5 persen gaji untuk zakat," kata dia.
"Pola penyaluran dana BAZ kepada masyarakat yang sudah ditetapkan berdasarkan syariat Islam akan dilakukan pengurangan secara bertahap. Kedepannya kemungkinan besar proritas rehab rumah masyarakat miskin lebih tepat," kata dia lagi.
Ia menambahkan, memang penyaluran dana BAZ ini cukup riskan, sehingga diperlukan seleksi yang cukup ketat dan penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran. Termasuk program rehab rumah miskin harus dilakukan pendataan secara menyeluruh di 35 kelurahan Kota Pagaralam. (asn)
2012, Tak Ada Anggaran Perbaikan Jalan TAA
Palembang, SN
Kondisi jalan Tanjung Api-api (TAA) yang rusak parah, diduga akibat banyaknya angkutan batubara yang melintas, tampaknya tidak akan segera diperbaiki. Pasalnya, Komisi IV DPRD Sumsel yang menaungi bidang infrastruktur memastikan tidak ada anggaran perbaikan jalan TAA di APBD Sumsel tahun 2012.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Najib Matcan, ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/1). Katanya, tidak dimasukkannya dana perbaikan jalan TAA tersebut dikarenakan jalan TAA statusnya masih belum jelas, apakah milik provinsi, kota/kabupaten ataukah pusat.
Menurut dia, salah satu solusi perbaikan jalan TAA tersebut adalah dengan mengakui jalan TAA sebagai jalan negara, dengan begitu, perbaikannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Saya sudah menghubungi Balai Besar Jalan dan Jembatan Sumsel, menurut mereka sebaiknya jalan TAA dijadikan jalan negara, karena dengan demikian perbaikannya dapat menggunakan dana APBN, dan mereka siap membantu mengucurkan dana itu," katanya.
Lebih lanjut ditegaskan Najib, kerusakan jalan TAA akibat banyaknya truk batubara yang melintas. Oleh karena itu menurut Politisi Partai Golkar ini, para pengusaha angkutan dan batubara, seharusnya bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan tersebut.
"Sekarang ini, tidak jelas, siapa yang akan memperbaikinya, yang pasti di APBD Sumsel 2012, dana perbaikan itu tidak ada. Seharusnya, para pengusaha angkutan dan batubara ikut bertanggung jawab memperbaiki kerusakan jalan TAA, jangan hanya bisa memakai," tegasnya.
Disisi lain kata Najib, rencana pemindahan pelabuhan 35 ilir ke dermaga TAA, sebaiknya tidak semua jenis penyeberangan dipindahkan terlebih dahulu. Menurutnya, pemindahan dermaga sebaiknya hanya untuk penyeberangan angkutan dan barang, sedangkan untuk penumpang, sementara waktu masih dilakukan di dermaga 35 ilir.
"Alasannya, tidak terlepas dari buruknya jalan menuju TAA, kan kasihan penumpang kalau harus melewati jalan TAA yang kondisinya hancur total seperti sekarang ini," ungkapnya.
q Tongkang Harus Disertai Kapal Pemandu
Sementara itu, rencana pemindahan jalur angkutan batubara yang sebelumnya melalui jalan darat, kedepan melalui sungai musi pada April mendatang, mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H A Rozak Amien. Menurutnya, rencana pemindahan jalur angkutan batubara tersebut sudah tepat, namun harus juga diperhatikan karena tongkang/kapal pengangkut batubara itu nantinya juga akan melewati jembatan Ampera.
"Rencana ini perlu mendapat perhatian, dan pihak terkait juga harus segera mengantisipasi, jangan sampai tongkang-tongkang tersebut menabrak tiang atau fender jembatan Ampera, karena kalau itu terjadi, permasalahan akan semakin besar dan berat," katanya.
Menurutnya, tongkang - tongkang pengangkut batubara nanti, harus dikawal oleh kapal pemandu di depan dan belakang tongkang. Hal ini, untuk menghindari terjadinya tabrakan terhadap tiang jembatan Ampera.
"Yang penting rencana pemindahan jalur angkutan batubara ini harus mendapat perhatian, jangan sampai satu masalah selesai, malah menimbulkan masalah baru yang lebih rumit," pungkasnya. (awj)
Kondisi jalan Tanjung Api-api (TAA) yang rusak parah, diduga akibat banyaknya angkutan batubara yang melintas, tampaknya tidak akan segera diperbaiki. Pasalnya, Komisi IV DPRD Sumsel yang menaungi bidang infrastruktur memastikan tidak ada anggaran perbaikan jalan TAA di APBD Sumsel tahun 2012.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Najib Matcan, ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/1). Katanya, tidak dimasukkannya dana perbaikan jalan TAA tersebut dikarenakan jalan TAA statusnya masih belum jelas, apakah milik provinsi, kota/kabupaten ataukah pusat.
Menurut dia, salah satu solusi perbaikan jalan TAA tersebut adalah dengan mengakui jalan TAA sebagai jalan negara, dengan begitu, perbaikannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Saya sudah menghubungi Balai Besar Jalan dan Jembatan Sumsel, menurut mereka sebaiknya jalan TAA dijadikan jalan negara, karena dengan demikian perbaikannya dapat menggunakan dana APBN, dan mereka siap membantu mengucurkan dana itu," katanya.
Lebih lanjut ditegaskan Najib, kerusakan jalan TAA akibat banyaknya truk batubara yang melintas. Oleh karena itu menurut Politisi Partai Golkar ini, para pengusaha angkutan dan batubara, seharusnya bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan tersebut.
"Sekarang ini, tidak jelas, siapa yang akan memperbaikinya, yang pasti di APBD Sumsel 2012, dana perbaikan itu tidak ada. Seharusnya, para pengusaha angkutan dan batubara ikut bertanggung jawab memperbaiki kerusakan jalan TAA, jangan hanya bisa memakai," tegasnya.
Disisi lain kata Najib, rencana pemindahan pelabuhan 35 ilir ke dermaga TAA, sebaiknya tidak semua jenis penyeberangan dipindahkan terlebih dahulu. Menurutnya, pemindahan dermaga sebaiknya hanya untuk penyeberangan angkutan dan barang, sedangkan untuk penumpang, sementara waktu masih dilakukan di dermaga 35 ilir.
"Alasannya, tidak terlepas dari buruknya jalan menuju TAA, kan kasihan penumpang kalau harus melewati jalan TAA yang kondisinya hancur total seperti sekarang ini," ungkapnya.
q Tongkang Harus Disertai Kapal Pemandu
Sementara itu, rencana pemindahan jalur angkutan batubara yang sebelumnya melalui jalan darat, kedepan melalui sungai musi pada April mendatang, mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H A Rozak Amien. Menurutnya, rencana pemindahan jalur angkutan batubara tersebut sudah tepat, namun harus juga diperhatikan karena tongkang/kapal pengangkut batubara itu nantinya juga akan melewati jembatan Ampera.
"Rencana ini perlu mendapat perhatian, dan pihak terkait juga harus segera mengantisipasi, jangan sampai tongkang-tongkang tersebut menabrak tiang atau fender jembatan Ampera, karena kalau itu terjadi, permasalahan akan semakin besar dan berat," katanya.
Menurutnya, tongkang - tongkang pengangkut batubara nanti, harus dikawal oleh kapal pemandu di depan dan belakang tongkang. Hal ini, untuk menghindari terjadinya tabrakan terhadap tiang jembatan Ampera.
"Yang penting rencana pemindahan jalur angkutan batubara ini harus mendapat perhatian, jangan sampai satu masalah selesai, malah menimbulkan masalah baru yang lebih rumit," pungkasnya. (awj)
Proyek 2011 Masih Dikerjakan
Prabumulih, SN
Dugaan terjadi penambahan volume pekerjaan pada sejumlah proyek yang dibiayai APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau APBN langsung, terjadi di wilayah Kota Prabumulih. Sebuah pekerjaan proyek peningkatan (perbaikan) jalan lingkungan yang didanai dari APBD Provinsi Sumsel 2011, ditemukan masih dikerjakan pelaksana kontraktornya CV CK.
Seperti yang terpantau pada Rabu (4/1) malam sekitar pukul 11.30 WIB lalu, di salah satu gang jalan lingkungan RW 05, Jalan Bima, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Meski dibawah guyuran hujan gerimis dan kilatan petir, sejumlah pekerja dari perusahaan kontraktor terus bekerja meratakan coran ready mix yang ditumpahkan dump truk.
“Terpakso pake mobil truk kecik numpahkenyo, kondisi jalannyo sempit mobil truk molen aku dak pacak (bisa, red) masuk. Jadi terpakso begawe duo kali, mano ujan,” celoteh sopir truk molen dari perusahaan cor ready mix Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat.
“Kito cuma disuruh nganterke be, kalu namo paket proyeknyo aku dak tahu tapi yang jelas itu proyek Provinsi dan perusahaan yang gawekenyo jugo dari Palembang,” aku sopir itu, dengan nada sedikit cuek.
Sementara pengawas pelaksana kontraktor CV CK Sapar, mengaku pihaknya terpaksa bekerja pada malam hari karena kondisi dan lokasi pekerjaan yang sempit dan padat pemukiman. Dia sebutkan sekitar 3 kelurahan yang jalan lingkungannya akan diperbaiki. “Salah satunyo Jalan Bima ini, disini pun dak salah ado 2–3 jalan setapak yang dibolehke dicor oleh Ketuo RW-nyo. Pun ngecornyo terpakso digaweke malam hari, jalannyo sempit takut macet dan ganggu kendaraan laen lewat,” ungkap Sapar.
Kembali disebutkan Sapar, 3 titik lokasi pekerjaan perbaikan jalan lingkungan di tiga kelurahan tersebut antaranya, jalan lorong di sekitar Tugu Nanas, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, kemudian 2 jalan lorong sekitar TPU Taman Baka Jalan Bima dan 1 jalan lorong di Jalan Arimbi, Kelurahan Prabu Jaya, dan 1 jalan lorong di Jalan Kartini, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur.
Pengerjaan ketiga titik lokasi proyek jalan yang memakan dana APBD Sumsel 2011 sekitar ratusan juta rupiah tersebut, menurut Sapar mengikuti jumlah volume dan spesifikasi RAB yakni panjang 1.179 Meter, dan lebar dari diameter 1,5 – 2,5 Meter.
“Soal proyek ini masih digaweke itu urusan pimpinan perusahaan dan pihak PU Cipta Karya Provinsi, kami disini cuma begawe dan nerimo gaji,” aku pria yang mengaku orang Prabumulih asli ini, ketika disinggung mengenai pekerjaan tersebut. (and)
Dugaan terjadi penambahan volume pekerjaan pada sejumlah proyek yang dibiayai APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau APBN langsung, terjadi di wilayah Kota Prabumulih. Sebuah pekerjaan proyek peningkatan (perbaikan) jalan lingkungan yang didanai dari APBD Provinsi Sumsel 2011, ditemukan masih dikerjakan pelaksana kontraktornya CV CK.
Seperti yang terpantau pada Rabu (4/1) malam sekitar pukul 11.30 WIB lalu, di salah satu gang jalan lingkungan RW 05, Jalan Bima, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Meski dibawah guyuran hujan gerimis dan kilatan petir, sejumlah pekerja dari perusahaan kontraktor terus bekerja meratakan coran ready mix yang ditumpahkan dump truk.
“Terpakso pake mobil truk kecik numpahkenyo, kondisi jalannyo sempit mobil truk molen aku dak pacak (bisa, red) masuk. Jadi terpakso begawe duo kali, mano ujan,” celoteh sopir truk molen dari perusahaan cor ready mix Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat.
“Kito cuma disuruh nganterke be, kalu namo paket proyeknyo aku dak tahu tapi yang jelas itu proyek Provinsi dan perusahaan yang gawekenyo jugo dari Palembang,” aku sopir itu, dengan nada sedikit cuek.
Sementara pengawas pelaksana kontraktor CV CK Sapar, mengaku pihaknya terpaksa bekerja pada malam hari karena kondisi dan lokasi pekerjaan yang sempit dan padat pemukiman. Dia sebutkan sekitar 3 kelurahan yang jalan lingkungannya akan diperbaiki. “Salah satunyo Jalan Bima ini, disini pun dak salah ado 2–3 jalan setapak yang dibolehke dicor oleh Ketuo RW-nyo. Pun ngecornyo terpakso digaweke malam hari, jalannyo sempit takut macet dan ganggu kendaraan laen lewat,” ungkap Sapar.
Kembali disebutkan Sapar, 3 titik lokasi pekerjaan perbaikan jalan lingkungan di tiga kelurahan tersebut antaranya, jalan lorong di sekitar Tugu Nanas, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, kemudian 2 jalan lorong sekitar TPU Taman Baka Jalan Bima dan 1 jalan lorong di Jalan Arimbi, Kelurahan Prabu Jaya, dan 1 jalan lorong di Jalan Kartini, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur.
Pengerjaan ketiga titik lokasi proyek jalan yang memakan dana APBD Sumsel 2011 sekitar ratusan juta rupiah tersebut, menurut Sapar mengikuti jumlah volume dan spesifikasi RAB yakni panjang 1.179 Meter, dan lebar dari diameter 1,5 – 2,5 Meter.
“Soal proyek ini masih digaweke itu urusan pimpinan perusahaan dan pihak PU Cipta Karya Provinsi, kami disini cuma begawe dan nerimo gaji,” aku pria yang mengaku orang Prabumulih asli ini, ketika disinggung mengenai pekerjaan tersebut. (and)
RS Pertamedika Langkahi Isi Kesepakatan
Prabumulih, SN
Pihak Rumah Sakit Pertamedika Pertamina Prabumulih, dinilai telah mengkangkangi isi hasil kesepakatan bersama DPRD Prabumulih dan Serikat Buruh Bersatu Prabumulih (SBBP) yang dibuat pada 20 November 2011 lalu. Tidak hanya melanggar, managemen RS milik Pertamina tersebut tanpa pengumuman terlebih dahulu telah merekrut pekerja baru pertanggal 1 Januari 2012 kemarin.
Dua hal itu terungkap, saat puluhan pekerja tidak tetap atau pekerja waktu tidak tetap (PKWT) RS Pertamedika Pertamina Prabumulih itu, kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Prabumulih, Senin (9/1). Para pekerja ini menuntut Direktur RS Pertamedika, agar segera mengangkat mereka menjadi PWT (Pekerja Waktu Tertentu) dan memperkerjakan sampai umur 56 tahun.
“Termasuk hak–hak normatif kami selama 2 tahun belakang yang belum dibayar dihitung dan dibayar. Namun nyatanya sampai sekarang belum mereka realisasikan,” ungkap Bastian, salah satu pekerja RS Pertamedika, ditemui di sela–sela menunggu hasil keputusan rapat tertutup antara anggota Komisi I DPRD Prabumulih dengan pihak Disnakertrans dan RS Pertamedika Prabumulih.
Pekerja yang mengaku sudah selama 7 tahun mengabdi di RS Pertamedika ini, menyebut tidak pernah menerima cuti dan uang lembur selama bekerja di lingkungan RS tersebut. “Untuk itu kami menuntut sesuai hasil kesepakatan didepan pimpinan DPRD waktu itu, agar segera dipenuhi dan tolong jangan dipermainkan nasib kami ini,” ujar Wakil Ketua Serikat Pekerja RS Pertamedika atau Serikat Buruh Bersatu Prabumulih (SBBP).
Sementara dari tuntutan hak normatif yang harus dibayar pihak RS Pertamedika Prabumulih kepada 51 pekerja ini, meliputi uang ganti cuti kerja sebesar Rp 42 ribu perhari persetiap pekerja, uang kekurangan THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp 350 ribu pertahun, uang ganti pesangon sebesar Rp 1.050.000,- pertahun, dan uang ganti lembur selama bekerja di RS milik Pertamina tersebut
“Namun jangankan tuntutan kami itu dipenuhi, malah Direktur Utama RS Pertamedika mengaku belum mengetahui isi kesepakatan itu dan terakhir menolaknya. Ini berarti secara terang–terangan dia mengangkangi hasil kesepakatan bersama yang ia buat di hadapan dewan,” tukas Bastian, dengan nada sedikit tinggi.
Kekecewaan serupa juga disampaikan pekerja lain, bernama Hendra. Menurut pekerja yang saat ditemui tidak pernah pindah dari tempatnya berdiri sejak awal datang, didepan pintu masuk ruangan rapat Komisi I DPRD Prabumulih, pihak RS Pertamedika tidak hanya melanggar janji tapi juga menggantungkan nasib mereka dengan menerima pekerja baru awal Januari 2012 tadi.
“Tidak hanya itu para pekerja baru ini sudah menempati tempat pos–pos kami bekerja. Berapa kali hal itu kami pertanyakan, namun dijawab management kontrak kerja kamis sudah habis tapi saat didesak bukti surat kontrak itu sampai saat ini mereka tidak memberikannya. Sebab dari awal bekerja sampai sekarang kami tidak pernah menandatangani kontrak kerja dengan RS atau pihak perusahaan lain, jadi kontrak kerja mana yang sudah habis yang mereka bilang itu,” papar Hendra, sambil sekali–sekali kepalanya mendekat mengintip suasana rapat dari balik pintu ruangan rapat Komisi I DPRD Prabumulih.
Wakil Direktur Umum dan SDM RS Pertamedika Suganda, yang hadir mewakili managemen RS tersebut belum berani memberikan keputusan dengan alasan itu wewenang Direktur RS. Sementara sebaliknya baik pihak DPRD maupun Disnakertrans Kota Prabumulih, terbentur aturan sehingga tidak bisa memaksa dan mengambil sikap tegas dalam persoalan tersebut.
“Masih seperti kemarin–kemarin, belum ada keputusan mengenai bagaimana penyelesaian masalah tenaga kerja ini, pihak perwakilan RS Pertamedika ini tidak berani membuat keputusan alasan menunggu rapat dan keputusan Direkturnya terlebih dahulu,” terang Kepala Bidang (Kabid) Pengawas Tenaker Disnakertrans Prabumulih Ir Junaika Nantigiri Kabir, ketika dihubungi masih mengikuti rapat bersama stafnya Ryadi, Senin (9/1).
Junaika mengaku pihaknya tidak mampu memaksa pihak RS Pertamedika agar mematuhi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. “Namun sesuai aturan kita masih terus berupaya dengan cara melakukan pendekatan persuasif dan musyawarah bersama DPRD Prabumulih dan pihak RS Pertamedika. Kita juga tidak ingin masalah ini terus ngambang dan tanpa ada keputusan sama sekali,” tandas Junaika. (and)
Pihak Rumah Sakit Pertamedika Pertamina Prabumulih, dinilai telah mengkangkangi isi hasil kesepakatan bersama DPRD Prabumulih dan Serikat Buruh Bersatu Prabumulih (SBBP) yang dibuat pada 20 November 2011 lalu. Tidak hanya melanggar, managemen RS milik Pertamina tersebut tanpa pengumuman terlebih dahulu telah merekrut pekerja baru pertanggal 1 Januari 2012 kemarin.
Dua hal itu terungkap, saat puluhan pekerja tidak tetap atau pekerja waktu tidak tetap (PKWT) RS Pertamedika Pertamina Prabumulih itu, kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Prabumulih, Senin (9/1). Para pekerja ini menuntut Direktur RS Pertamedika, agar segera mengangkat mereka menjadi PWT (Pekerja Waktu Tertentu) dan memperkerjakan sampai umur 56 tahun.
“Termasuk hak–hak normatif kami selama 2 tahun belakang yang belum dibayar dihitung dan dibayar. Namun nyatanya sampai sekarang belum mereka realisasikan,” ungkap Bastian, salah satu pekerja RS Pertamedika, ditemui di sela–sela menunggu hasil keputusan rapat tertutup antara anggota Komisi I DPRD Prabumulih dengan pihak Disnakertrans dan RS Pertamedika Prabumulih.
Pekerja yang mengaku sudah selama 7 tahun mengabdi di RS Pertamedika ini, menyebut tidak pernah menerima cuti dan uang lembur selama bekerja di lingkungan RS tersebut. “Untuk itu kami menuntut sesuai hasil kesepakatan didepan pimpinan DPRD waktu itu, agar segera dipenuhi dan tolong jangan dipermainkan nasib kami ini,” ujar Wakil Ketua Serikat Pekerja RS Pertamedika atau Serikat Buruh Bersatu Prabumulih (SBBP).
Sementara dari tuntutan hak normatif yang harus dibayar pihak RS Pertamedika Prabumulih kepada 51 pekerja ini, meliputi uang ganti cuti kerja sebesar Rp 42 ribu perhari persetiap pekerja, uang kekurangan THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp 350 ribu pertahun, uang ganti pesangon sebesar Rp 1.050.000,- pertahun, dan uang ganti lembur selama bekerja di RS milik Pertamina tersebut
“Namun jangankan tuntutan kami itu dipenuhi, malah Direktur Utama RS Pertamedika mengaku belum mengetahui isi kesepakatan itu dan terakhir menolaknya. Ini berarti secara terang–terangan dia mengangkangi hasil kesepakatan bersama yang ia buat di hadapan dewan,” tukas Bastian, dengan nada sedikit tinggi.
Kekecewaan serupa juga disampaikan pekerja lain, bernama Hendra. Menurut pekerja yang saat ditemui tidak pernah pindah dari tempatnya berdiri sejak awal datang, didepan pintu masuk ruangan rapat Komisi I DPRD Prabumulih, pihak RS Pertamedika tidak hanya melanggar janji tapi juga menggantungkan nasib mereka dengan menerima pekerja baru awal Januari 2012 tadi.
“Tidak hanya itu para pekerja baru ini sudah menempati tempat pos–pos kami bekerja. Berapa kali hal itu kami pertanyakan, namun dijawab management kontrak kerja kamis sudah habis tapi saat didesak bukti surat kontrak itu sampai saat ini mereka tidak memberikannya. Sebab dari awal bekerja sampai sekarang kami tidak pernah menandatangani kontrak kerja dengan RS atau pihak perusahaan lain, jadi kontrak kerja mana yang sudah habis yang mereka bilang itu,” papar Hendra, sambil sekali–sekali kepalanya mendekat mengintip suasana rapat dari balik pintu ruangan rapat Komisi I DPRD Prabumulih.
Wakil Direktur Umum dan SDM RS Pertamedika Suganda, yang hadir mewakili managemen RS tersebut belum berani memberikan keputusan dengan alasan itu wewenang Direktur RS. Sementara sebaliknya baik pihak DPRD maupun Disnakertrans Kota Prabumulih, terbentur aturan sehingga tidak bisa memaksa dan mengambil sikap tegas dalam persoalan tersebut.
“Masih seperti kemarin–kemarin, belum ada keputusan mengenai bagaimana penyelesaian masalah tenaga kerja ini, pihak perwakilan RS Pertamedika ini tidak berani membuat keputusan alasan menunggu rapat dan keputusan Direkturnya terlebih dahulu,” terang Kepala Bidang (Kabid) Pengawas Tenaker Disnakertrans Prabumulih Ir Junaika Nantigiri Kabir, ketika dihubungi masih mengikuti rapat bersama stafnya Ryadi, Senin (9/1).
Junaika mengaku pihaknya tidak mampu memaksa pihak RS Pertamedika agar mematuhi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. “Namun sesuai aturan kita masih terus berupaya dengan cara melakukan pendekatan persuasif dan musyawarah bersama DPRD Prabumulih dan pihak RS Pertamedika. Kita juga tidak ingin masalah ini terus ngambang dan tanpa ada keputusan sama sekali,” tandas Junaika. (and)
Senin, 09 Januari 2012
DPK Bank Sumsel Babel Over Target
* Judika Meriahkan Pengundian Tabungan Pesirah Palembang, SN
Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Sumsel Babel tahun 2011 over target. Bank Sumsel Babel berhasil membukukan DPK sebesar Rp 11,1 Triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 9,7 Triliun. Hal tersebut dikatakan Direktur Operasional Bank Sumsel Babel, Rendra di sela-sela pengundian Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel, Sabtu (7/1) di atrium PTC.
Dikatakannya, pencapaian DPK Bank Sumsel Babel yang cukup membanggakan tersebut berkat kerjasama semua pihak mulai dari karyawan sampai jajaran direksi. "Lebih membanggakan lagi 70 % DPK Bank Sumsel Babel berasal dari dana masyarakat sementara 30 % berasal dari dana pemerintah daerah," ujarnya seraya mengatakan, untuk target DPK tahun 2012 Bank Sumsel Babel menargetkan sekitar Rp 12,9 Triliun.
Dengan pencapaian DPK diluar target tersebut menurutnya, semakin memotivasi jajaran Bank Sumsel Babel untuk tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai fasilitas baik berupa pelayanan maupun berupa pendanaan dan sebagainya.
”Dengan meningkatkan pelayanan kepada nasabah, hal tersebut sangat membantu kita sehingga DPK over target," jelasnya.
Berkaitan dengan pengundian Tabungan Pesirah dikatakan Rendra, undian berlaku untuk semua nasabah Tabungan Pesirah yang berada di seluruh cabang, cabang pembantu Bank Sumsel Babel di Provinsi Babel dan Provinsi Sumsel.
"Nasabah Tabungan Pesirah berkesempatan untuk mendapatkan beragam hadiah mulai dari hadiah Super Grand Prize berupa mobil seperti mobil fortune, Pajero sampai New Honda dan batangan emas dan hadiah Grand Prize mulai dari Kijang Inova, motor sampai puluhan hadiah menarik lainnya," ujarnya.
Untuk setiap cabang dijelaskannya, Bank Sumsel Babel memberikan hadiah berupa 1 unit motor, laptop, lemari es, televisi LCD. Nasabah yang berhasil meraih hadiah super grand prize dapat memilih dengan hadiah berupa emas mulia atau satu unit mobil. Bong Djiu Lie nasabah Cabang Pembantu (Capem) Jebus Bangka Barat berhasil meraih 1 unit mobil dalam pengundian Super Grand Prize.
Sedangkan hadiah grand prize berupa 1 unit mobil Kijang Inova diraih Puspa Dewi warga Sekip Palembang dan Masdalena nasabah cabang PTC, dan Sohar Hadi Capem Kertapati. 1 unit motor diraih Amir Hamza Maaruf dari Cabang A Rivai, Wahri Endang S cabang Atmo, Rohana cabang Sako Kenten, Desi Nayanti cabang Km12, Neni Retniyanti cabang Plaju, Syamsiah cabang Kertapati.
Kemudian 1 unit sepeda motor yang kedua diraih oleh nasabah atas nama H M Syukri H Senen cabang Rivai, Burhan M cabang Atmo, Elina Wati cabang Sako Kenten, Rohisan cabang KM 12, Khilidah cabang PTC, Mulyadi cabang Plaju, dan Sidarti cabang Kertapati.
Untuk hadiah televisi LCD berhasil diraih Dwirina Yuniarti cabang A Rivai, Leli Mardiana cabang Atmo, SR M Marieta FCH cabang Sako Kenten, M Zakariah Cabang KM 12, Agus Budi Sanyoto cabang PTC, Jayawijaya cabang Plaju dan Rukmilyudi cabang Kertapati.
Nasabah yang berhasil mendapatkan 1 unit laptop yakni Rodi Ikhasan cabang A Rivai, Suriyani Yarni cabang Atmo, lalau Debby Aulia Sari cabang Sako Kenten, Nurhaidah cabang Km 12, RS Ade Heriyanto cabang PTC, Herlinawati cabang Plaju dan Supratiwi cabang Kertapati.
Untuk hadiah terakhir berupa lemari es berhasil diraih olen nasabah yakni Tonuis Manalu cabang A Rivai, Maryati cabang Atmo, Iskndar Rachman cabang Sako Kenten, Daska Historiansyah cabang KM 12, Samsuri cabang PTC, Syaiful anwar cabang Plaju, lalau Zalgusmiati cabang Kertapati.
Dalam pengundian Tabungan Pesirah yang mengambil tema "Berburu Bersama Tabungan Pesirah" tersebut dimeriahkan dengan penampilan arti ibukota Judika yang berhasil menghipnotis nasabah Tabungan Pesirah. (ima)
Warga Terus Cari Urat Tambang Emas di Pagaralam
Pagaralam, SN
Warga Kota Pagaralam melakukan penelitian dan pencarian titik atau urat yang memiliki kandungan emas di Bukit Kayu Manis Kelurahan Ujasmas Muarasiban dan Bumiagung Kecamatan Dempo Utara. Dengan menelusuri sungai dan daerah aliran sungai.
"Sekarang mencari sampel dengan melakukan penimbangan kandungan pasir di dalam sungai yang berhulu di daerah Bukit Kayu Manis yang diperkirakan banyak memiliki kandungan emas," kata Burlian warga Muarasiban, Minggu (8/1).
Menurutnya, setelah kedatangan tenaga ahli Jepang itu sebagai tindaklanjut dari penemuan dan penambangan yang dilakukan warga setempat dan berhasil mendapatkan logam muli tersebut.
Saat ini warga sendiri melakukan pencarian dengan mengambil sampel di beberapa suangai. "Memang untuk mencari uratnya cukup sulit dan tidak semua hulu sungai yang terdapat kandungan emas. Meskipun belum berhasil ditemukan tapi akan tetap dilanjutkan," ungkapnya.
Meskipun pencarian masih dilakukan secara tradisional dengan memgambil sampel di beberapa sungai, tentunya masih perlu dilakukan secara lebih dalam lagi di perbukitan.
"Namun tanda-tanda jika Pagaralam banyak terdapat logam mulia itu cukup banyak, seperti ada kandungan pirit dan bebatuan yang berwarna kuning keras," ungkapnya.
Senada diungkapkan Nando, kalau harus dilakukan penelitian secara menggunakan teknologi, investor masih ragu soal lahan sebagian besar lahan masih dikuasai warga, dan menolak dilakukan pembebasan meskipun dengan harga tinggi.
Ia mengatakan, besarnya kandungan emas yang terdapat di kawasan itu mendorong pemerintah berupaya melakukan pembebasan, dan harga lahan naik cukup tinggi. Kalau keseluruhan kawasan bukit Kayu Manis yang memang banyak mengandung logam mulai jenis emas itu bisa mencapai 5.000 hektare, terdiri dari beberapa kecamatan.
Namun, kata Herwanando, kalau yang sudah dilakukan uji coba penambangan baru di Kelurahan Ujanmas, dan untuk 10 kilogram bebatuan bisa menghasilkan antara 2 hingga 3 gram butiran emas.
"Bukti lain jika daerah itu memiliki kandungan emas, yaitu hampir setiap tempat batu mengandung pirit bercampur dan tembaga. Kemudian kondisi alamnya juga memiliki kesamaan dengan lokasi penambangan emas di Lubuklinggau, Sumsel dan Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat," ungkap dia.
Herwanando mengatakan, hanya saja pemerintah setempat sepertinya sengaja menutup-nutupi agar jangan sampai warga melakukan penambangan sendiri.
"Ada diantara warga yang sudah berhasil mendapatkan emas dan dijual masih dalam bentuk gumpalan-gumpalan kecil," ungkap dia.
Menurut dia, memang sudah beberapa kali ada warga yang menjual bongkahan emas murni ukuran 24 karat. Hanya saja penambangan ini masih tersembunyi, hanya dilakukan di lingkungan terbatas saja.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, Hariyanto mengatakan, memang di sekitar wilayah Kota Pagaralam, cukup banyak memiliki kekayaan alam terutama bahan tambang, seperti batu bara, minyak bumi dan emas.
"Namun karena sebagian besar wilayah daerah ini kebanyakan hutan lindung tentunya harus dilihat dulu mana besar manfaat dan mudaratnya," ungkap dia.
Kekayaan alam itu, kata dia, tidak bisa dikelola kerena dampaknya terhadap kerusakan alam cukup besar, kecuali dilakukan orang yang profesional.
Ia mengatakan, Pagaralam ini ada beberapa daerah diduga kuat memiliki kandungan emas, namun pemerintah belum berani melakukan upaya eksplorasi, karena sebagain besar lahan milik warga.
"Sampel bongkahan batu yang diambil dari beberapa lokasi seperti Bukit Kayu Manis, Kecamatan Dempo Selatan dan Rimbacandi, Kecamatan Dempo Tengah, mengandung pirit sudah dilakukan uji laporaturium, ditemukan ada kandungan emas. Sebetulnya bila ada pirit dapat dipastikan memiliki kandungan emas, namun masih bencampur dengan beberapa jenis logam seperti tambaga dan perunggu," kata dia.
Nando mengatakan, baru akan terlihat setelah batu tersebut dihancurkan dan dicampur dengan air raksa, maka baru akan terlihat perbedaanya. Sementara emas langsung memisah dengan membentuk endapan.
Sedangkan pirit dan jenis logam lain, kata Iwan, langsung mengapung dan memisahkan diri. "Sebetulnya warga masih belum banyak mengetahui cara pengolahan dan penambangan emas. Kami sudah bandingkan dengan bebatuan yang sekarang menjadi daerah pertambangan PT Newmont Nusatenggara, Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat, cukup mirip dengan yang ada di Pagaralam," ungkapnya.
Menurut dia, tanda-tanda daerah itu mengandung emas ada endapan batu yang mengandung pirit. "Kemungkinan pemerintah belum berani melakukan penambangan karena semua lahan masih dimiliki warga atau penduduk setempat," ungkap dia.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Pemkot Pagaralam, Najamudin, Spd MM mengatakan memang di Pagaralam, cukup banyak memiliki sumber daya alam yang masih terpendam termasuk emas, batubara dan minyak bumi.
"Kita masih melakukan penelitian dan pengkajian beberapa lokasi yang teridikasi mengandung bahan tambang termasuk emas," ungkap dia.
Ia mengatakan, namun perlu dilakukan pengkajian lebih luas karena lokasi memiliki kandungan logam mulia itu kebanyakan berada di kawasan hutan lindung dan aliran sungai.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, H Hariyanto, MM MBA mengatakan adanya temuan emas di Bukit Kayumanis, Kelurahan Muarasiban, masih dalam proses penelitian dan melakukan pendataan lahan.
"Kami juga sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah aset termasuk lokasi penemuan yang baru ini. Sebetulnya kami masih harus melakukan pengkajian lebih lanjut, guna mengetahui kadar emas berapa jumlah kandungannya," ungkap dia.
Menurut dia, bila dilihat dari kondisi alam, cukup banyak sumberdaya alam yang terdapat di Kota Pagaralam, termasuk yang bernilai sejarah seperti, megalit, arca, dan sumber panas bumi terbesar kedua di dunia. (asn)
Warga Kota Pagaralam melakukan penelitian dan pencarian titik atau urat yang memiliki kandungan emas di Bukit Kayu Manis Kelurahan Ujasmas Muarasiban dan Bumiagung Kecamatan Dempo Utara. Dengan menelusuri sungai dan daerah aliran sungai.
"Sekarang mencari sampel dengan melakukan penimbangan kandungan pasir di dalam sungai yang berhulu di daerah Bukit Kayu Manis yang diperkirakan banyak memiliki kandungan emas," kata Burlian warga Muarasiban, Minggu (8/1).
Menurutnya, setelah kedatangan tenaga ahli Jepang itu sebagai tindaklanjut dari penemuan dan penambangan yang dilakukan warga setempat dan berhasil mendapatkan logam muli tersebut.
Saat ini warga sendiri melakukan pencarian dengan mengambil sampel di beberapa suangai. "Memang untuk mencari uratnya cukup sulit dan tidak semua hulu sungai yang terdapat kandungan emas. Meskipun belum berhasil ditemukan tapi akan tetap dilanjutkan," ungkapnya.
Meskipun pencarian masih dilakukan secara tradisional dengan memgambil sampel di beberapa sungai, tentunya masih perlu dilakukan secara lebih dalam lagi di perbukitan.
"Namun tanda-tanda jika Pagaralam banyak terdapat logam mulia itu cukup banyak, seperti ada kandungan pirit dan bebatuan yang berwarna kuning keras," ungkapnya.
Senada diungkapkan Nando, kalau harus dilakukan penelitian secara menggunakan teknologi, investor masih ragu soal lahan sebagian besar lahan masih dikuasai warga, dan menolak dilakukan pembebasan meskipun dengan harga tinggi.
Ia mengatakan, besarnya kandungan emas yang terdapat di kawasan itu mendorong pemerintah berupaya melakukan pembebasan, dan harga lahan naik cukup tinggi. Kalau keseluruhan kawasan bukit Kayu Manis yang memang banyak mengandung logam mulai jenis emas itu bisa mencapai 5.000 hektare, terdiri dari beberapa kecamatan.
Namun, kata Herwanando, kalau yang sudah dilakukan uji coba penambangan baru di Kelurahan Ujanmas, dan untuk 10 kilogram bebatuan bisa menghasilkan antara 2 hingga 3 gram butiran emas.
"Bukti lain jika daerah itu memiliki kandungan emas, yaitu hampir setiap tempat batu mengandung pirit bercampur dan tembaga. Kemudian kondisi alamnya juga memiliki kesamaan dengan lokasi penambangan emas di Lubuklinggau, Sumsel dan Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat," ungkap dia.
Herwanando mengatakan, hanya saja pemerintah setempat sepertinya sengaja menutup-nutupi agar jangan sampai warga melakukan penambangan sendiri.
"Ada diantara warga yang sudah berhasil mendapatkan emas dan dijual masih dalam bentuk gumpalan-gumpalan kecil," ungkap dia.
Menurut dia, memang sudah beberapa kali ada warga yang menjual bongkahan emas murni ukuran 24 karat. Hanya saja penambangan ini masih tersembunyi, hanya dilakukan di lingkungan terbatas saja.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, Hariyanto mengatakan, memang di sekitar wilayah Kota Pagaralam, cukup banyak memiliki kekayaan alam terutama bahan tambang, seperti batu bara, minyak bumi dan emas.
"Namun karena sebagian besar wilayah daerah ini kebanyakan hutan lindung tentunya harus dilihat dulu mana besar manfaat dan mudaratnya," ungkap dia.
Kekayaan alam itu, kata dia, tidak bisa dikelola kerena dampaknya terhadap kerusakan alam cukup besar, kecuali dilakukan orang yang profesional.
Ia mengatakan, Pagaralam ini ada beberapa daerah diduga kuat memiliki kandungan emas, namun pemerintah belum berani melakukan upaya eksplorasi, karena sebagain besar lahan milik warga.
"Sampel bongkahan batu yang diambil dari beberapa lokasi seperti Bukit Kayu Manis, Kecamatan Dempo Selatan dan Rimbacandi, Kecamatan Dempo Tengah, mengandung pirit sudah dilakukan uji laporaturium, ditemukan ada kandungan emas. Sebetulnya bila ada pirit dapat dipastikan memiliki kandungan emas, namun masih bencampur dengan beberapa jenis logam seperti tambaga dan perunggu," kata dia.
Nando mengatakan, baru akan terlihat setelah batu tersebut dihancurkan dan dicampur dengan air raksa, maka baru akan terlihat perbedaanya. Sementara emas langsung memisah dengan membentuk endapan.
Sedangkan pirit dan jenis logam lain, kata Iwan, langsung mengapung dan memisahkan diri. "Sebetulnya warga masih belum banyak mengetahui cara pengolahan dan penambangan emas. Kami sudah bandingkan dengan bebatuan yang sekarang menjadi daerah pertambangan PT Newmont Nusatenggara, Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat, cukup mirip dengan yang ada di Pagaralam," ungkapnya.
Menurut dia, tanda-tanda daerah itu mengandung emas ada endapan batu yang mengandung pirit. "Kemungkinan pemerintah belum berani melakukan penambangan karena semua lahan masih dimiliki warga atau penduduk setempat," ungkap dia.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Pemkot Pagaralam, Najamudin, Spd MM mengatakan memang di Pagaralam, cukup banyak memiliki sumber daya alam yang masih terpendam termasuk emas, batubara dan minyak bumi.
"Kita masih melakukan penelitian dan pengkajian beberapa lokasi yang teridikasi mengandung bahan tambang termasuk emas," ungkap dia.
Ia mengatakan, namun perlu dilakukan pengkajian lebih luas karena lokasi memiliki kandungan logam mulia itu kebanyakan berada di kawasan hutan lindung dan aliran sungai.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, H Hariyanto, MM MBA mengatakan adanya temuan emas di Bukit Kayumanis, Kelurahan Muarasiban, masih dalam proses penelitian dan melakukan pendataan lahan.
"Kami juga sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah aset termasuk lokasi penemuan yang baru ini. Sebetulnya kami masih harus melakukan pengkajian lebih lanjut, guna mengetahui kadar emas berapa jumlah kandungannya," ungkap dia.
Menurut dia, bila dilihat dari kondisi alam, cukup banyak sumberdaya alam yang terdapat di Kota Pagaralam, termasuk yang bernilai sejarah seperti, megalit, arca, dan sumber panas bumi terbesar kedua di dunia. (asn)
Akibat Banjir, 280 KK Siap Ngungsi
Sekayu, SN
Air dengan ketinggian 20 CM-50 CM merendam sekitar 280 rumah warga di komplek perumahan Bukit Agung Sejahtera (BAS) Blok B dan D, Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Warga setempat protes, dan meminta pihak developer meninggikan jalan komplek.
Pantauan koran ini, Sabtu (6/1), lingkungan komplek perumahan ini digenangi air dengan kedalaman atau ketinggian rata-rata 20 cm-50 cm. Terutama di sekitar Blok B dan D, hampir tidak ada lagi jalan komplek yang timbul. Semua sudah menjadi seperti danau, dan sebagian besar sudah masuk ke rumah-rumah warga.
Menurut warga, hujan deras yang hampir setiap hari mengguyur Kota Sekayu dan sekitarnya belakangan ini menjadi penyebab komplek ini kebanjiran. Di samping itu, juga faktor mulai banyaknya pembangunan di sekitar komplek yang mengandalkan pondasi timbunan. Warga pun sudah bersiap-siap mengungsi jika dalam seminggu kedepan hujan deras terus turun. “Sebenarnya air mulai masuk sudah seminggu lalu. Tapi baru beberapa bagian saja yang digenangi air. Tapi karena semalam hujan deras sampai pagi, air bertambah dan merendam lantai rumah kami,” ujar Iwan, warga setempat.
Dikatakan, sejak air mulai merendam pemukiman, pihaknya sudah menghubungi developer untuk meminta agar jalan di perumahan tersebut ditinggikan. Sebab, dalam kondisi seperti saat ini tidak cukup tinggi jika terjadi hujan atau banjir. “Kita sudah memberitahukan kepada pihak developer, dan katanya setelah banjir ini selesai jalan akan ditinggikan. Mudah-mudahan hujan tidak terus-terusan turun. Kalau seminggu kedepan masih, kita bisa ngusngsi,” tambahnya.
Hal senada dikatakan Ruaini yang tinggal di Blok B. Menurut dia, baru tahun ini komplek yang mereka tinggali banjir. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Apesnya lagi, dirinya yang berencana menggelar resepsi pernikahan anaknya pada Minggu, lusa, di komplek tersebut juga terancam batal. “Hari ini (kemarin, Red) anak saya Nita dan Erwin menikah. Akad sudah kita laksanakan di musala, tinggal resepsi. Tenda sudah siap di komplek, tapi karena tergenang air kami terpaksa harus mencari papan untuk melapisi lantai. Tapi kalau air bertambah tinggi, ya bisa batal,” terangnya.
Lantaran banjir sudah sangat meresahkan warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba melalui Kesbangpol menurunkan dua unit mobil pemadam kebakaran untuk menyedot air yang tergenang di lingkungan komplek. Beberapa petugas bahu membahu dari pagi hingga sore menyedot air dan membuangnya ke saluran pembuangan. Alhasil, sore kemarin air sudah mulai berkurang dan beberapa permukaan jalan sudah mulai kelihatan. (her)
Air dengan ketinggian 20 CM-50 CM merendam sekitar 280 rumah warga di komplek perumahan Bukit Agung Sejahtera (BAS) Blok B dan D, Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Warga setempat protes, dan meminta pihak developer meninggikan jalan komplek.
Pantauan koran ini, Sabtu (6/1), lingkungan komplek perumahan ini digenangi air dengan kedalaman atau ketinggian rata-rata 20 cm-50 cm. Terutama di sekitar Blok B dan D, hampir tidak ada lagi jalan komplek yang timbul. Semua sudah menjadi seperti danau, dan sebagian besar sudah masuk ke rumah-rumah warga.
Menurut warga, hujan deras yang hampir setiap hari mengguyur Kota Sekayu dan sekitarnya belakangan ini menjadi penyebab komplek ini kebanjiran. Di samping itu, juga faktor mulai banyaknya pembangunan di sekitar komplek yang mengandalkan pondasi timbunan. Warga pun sudah bersiap-siap mengungsi jika dalam seminggu kedepan hujan deras terus turun. “Sebenarnya air mulai masuk sudah seminggu lalu. Tapi baru beberapa bagian saja yang digenangi air. Tapi karena semalam hujan deras sampai pagi, air bertambah dan merendam lantai rumah kami,” ujar Iwan, warga setempat.
Dikatakan, sejak air mulai merendam pemukiman, pihaknya sudah menghubungi developer untuk meminta agar jalan di perumahan tersebut ditinggikan. Sebab, dalam kondisi seperti saat ini tidak cukup tinggi jika terjadi hujan atau banjir. “Kita sudah memberitahukan kepada pihak developer, dan katanya setelah banjir ini selesai jalan akan ditinggikan. Mudah-mudahan hujan tidak terus-terusan turun. Kalau seminggu kedepan masih, kita bisa ngusngsi,” tambahnya.
Hal senada dikatakan Ruaini yang tinggal di Blok B. Menurut dia, baru tahun ini komplek yang mereka tinggali banjir. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Apesnya lagi, dirinya yang berencana menggelar resepsi pernikahan anaknya pada Minggu, lusa, di komplek tersebut juga terancam batal. “Hari ini (kemarin, Red) anak saya Nita dan Erwin menikah. Akad sudah kita laksanakan di musala, tinggal resepsi. Tenda sudah siap di komplek, tapi karena tergenang air kami terpaksa harus mencari papan untuk melapisi lantai. Tapi kalau air bertambah tinggi, ya bisa batal,” terangnya.
Lantaran banjir sudah sangat meresahkan warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba melalui Kesbangpol menurunkan dua unit mobil pemadam kebakaran untuk menyedot air yang tergenang di lingkungan komplek. Beberapa petugas bahu membahu dari pagi hingga sore menyedot air dan membuangnya ke saluran pembuangan. Alhasil, sore kemarin air sudah mulai berkurang dan beberapa permukaan jalan sudah mulai kelihatan. (her)
Peserta PUIC Dapat City Tour
Palembang, SN
Parliementary Union of the Islamic Corporation (PUIC) yang akan digelar 24 Januari hingga 31 Januari mendatang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel memberikan pelayanan wisata yang dirangkai dalam Palembang City Tour kepada peserta PUIC.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel, Toni Panggarbesi mengungkapkan, peserta PUIC akan disediakan fasilitas untuk berwisata di tempat-tempat bersejarah di Kota Palembang.
"Tempat yang akan dikunjungi yakni, Benteng Kuto Besak, Masjid Agung, Jakabaring Sport City, Bukit Siguntang, Museum Balaputra Dewa, dan pusat-pusat makanan dan pakaian khas Palembang," papar Toni usai memimpin Rapat Pembahasan Persiapan Kegiatan PUIC di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (6/1).
Dikatakannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel akan bekerjasama dengan hotel tempat peserta menginap yakni, Hotel Aryaduta, Horison, Novotel dan Aston. "Kita akan bekerjasama dengan keempat hotel ini, agar para peserta dapat berwisata ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Palembang. Kita tawarkan city tour ini agar mereka ini tidak hanya tahu hotelnya saja, tetapi juga tahu potensi wisata di Kota Palembang," terangnya.
Dia menambahkan, PUIC akan dibuka langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan pelaksanaannya akan dilaksanakan di Hotel Aryaduta.
"Kita harapkan kabupaten/kota di Sumsel dapat mengembangkan wisata daerah termasuk even andalan seni budayanya, sehingga bila ada even besar seperti PUIC ini, maka daerah tersebut sudah siap untuk dikunjungi," harapnya.
Dituturkannya, para peserta PUIC akan melakukan tour, hal ini dapat menambah pendapatan masyarakat. Pasalnya mereka akan membeli kerajinan khas Kota Palembang seperti songket dan makanan.
"Momen ini merupakan kesempatan kita untuk memperkenalkan tempat bersejarah di Sumsel. Kita juga akan memperkenalkan kerajinan khas Palembang sepert songket dan makanan khas Palembang, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat," pungkasnya. (pit
Parliementary Union of the Islamic Corporation (PUIC) yang akan digelar 24 Januari hingga 31 Januari mendatang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel memberikan pelayanan wisata yang dirangkai dalam Palembang City Tour kepada peserta PUIC.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel, Toni Panggarbesi mengungkapkan, peserta PUIC akan disediakan fasilitas untuk berwisata di tempat-tempat bersejarah di Kota Palembang.
"Tempat yang akan dikunjungi yakni, Benteng Kuto Besak, Masjid Agung, Jakabaring Sport City, Bukit Siguntang, Museum Balaputra Dewa, dan pusat-pusat makanan dan pakaian khas Palembang," papar Toni usai memimpin Rapat Pembahasan Persiapan Kegiatan PUIC di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (6/1).
Dikatakannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel akan bekerjasama dengan hotel tempat peserta menginap yakni, Hotel Aryaduta, Horison, Novotel dan Aston. "Kita akan bekerjasama dengan keempat hotel ini, agar para peserta dapat berwisata ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Palembang. Kita tawarkan city tour ini agar mereka ini tidak hanya tahu hotelnya saja, tetapi juga tahu potensi wisata di Kota Palembang," terangnya.
Dia menambahkan, PUIC akan dibuka langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan pelaksanaannya akan dilaksanakan di Hotel Aryaduta.
"Kita harapkan kabupaten/kota di Sumsel dapat mengembangkan wisata daerah termasuk even andalan seni budayanya, sehingga bila ada even besar seperti PUIC ini, maka daerah tersebut sudah siap untuk dikunjungi," harapnya.
Dituturkannya, para peserta PUIC akan melakukan tour, hal ini dapat menambah pendapatan masyarakat. Pasalnya mereka akan membeli kerajinan khas Kota Palembang seperti songket dan makanan.
"Momen ini merupakan kesempatan kita untuk memperkenalkan tempat bersejarah di Sumsel. Kita juga akan memperkenalkan kerajinan khas Palembang sepert songket dan makanan khas Palembang, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat," pungkasnya. (pit
Pansus DPRD Muba Gelar Rapat Pembahasan Hak Angket Suban IV
Sekayu, SN
Berlarut-larutnya persoalan sengketa kepemilikan sumur gas Bumi Suban IV membuat DPRD Kabupaten Muba, membentuk Pantia Khusus (PANSUS) hak angket atau hak melakukan penyelidikan DPRD kabupaten Muba terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 63 Tahun 2007, tentang penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah penghasil Sumur Gas Bumi Suban IV.
Acara rapat pembahasan masalah Permendagri ini dilaksanakan di Aula Hotel Ranggonang Sekayu, Jumat (6/1) dan diikuti ketua DPRD kabupaten Muba H Uzer Effendi dan anggota pansus serta menghadirkan Hakim Tipikor Mahkamah Agung RI Dr. Lufsiana SH, MH sebagai konsultan hukum.
Menurut Dr Lufsiana SH MH dalam paparannya menegaskan inti permasalahan sumur Suban IV adalah Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 yang menyebabkan berpindahnya kewenangan pemanfaatan dana perimbangan (dana bagi hasil) sumber daya alam pertambangan atas Sumur Gas Bumi Suban IV dari pemkab Musi Banyuasin ke Pemkab Musi Rawas.
“Terbitnya Permendagri No.63 tahun 2007 juga dinilai cacat prosedur, karena tanpa melalui prosedur dan tahapan administrasi yang benar, dan cacat substansi sebab dasar hukum yang digunakan tidak tepat, menggunakan dasar hukum letak sumur suban IV terletak pada wilayah perbatasan bukan dalam wilayah pemerintahan, melanggar asas umum penyelenggaraan pemerintahan, serta melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik," ujarnya.
Lufsiana juga menegaskan, permasalahan sumur gas bumi Suban IV yang merupakan aset berharga Kabupaten Muba tidak tepat jika diselesaikan secara politik, bahkan selama ini pemkab Muba terlalu disibukkan dengan persoalan penyelesaian batas, padahal ini, ini sudah termasuk masalah hukum, sehingga mekanisme hukum yang harus ditempuh. Melakukan Yudisial Review ke MA sudah tidak efektif lagi. "Sekarang yang mesti dilakukan pemkab muba, didukung oleh DPRD kabupaten Muba yakni meminta pendapat hukum kepada Mahkamah Agung RI sebagai lembaga hukum tertinggi Negara, dengan melampirkan pendapat hukum dari pakar hukum baik hukum tata Negara, administrasi Negara yang mumpuni. Untuk kemudian mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Jakarta Pusat gufat Mendagri agar merevisi bahkan mencabut permendagri No.63 tahun 2007 dan mengganti kerugian kepada pemkab Muba. Jika Permendagri ini telah dibatalkan atau dicabut, otomatis Suban IV dapat kembali ke Kabupaten Muba," pungkasnya.
Ketua DPRD kabupaten Muba H Uzer Effendi MS mengatakan, ditunjuknya Dr Lufsiana SH MH sebagai konsultan hukum Pansus hak angket DPRD Muba untuk mendampingi DPRD Muba dalam melangkah, memproses serta menindak lanjuti terhadap hasil-hasil temuan DPRD Muba terhadap permasalahan Suban IV. "Selain pakar Hukum, ia juga merupakan putra daerah kabupaten Muba, tentu ia akan berusaha membantu pemkab Muba untuk merebut kembali apa yang menjadi hak nya," ujarnya.
Dituturkannya, pada tahap awal kerja Pansus hak Angket DPRD Muba, Dr Lufsiana SH MH secara khusus memaparkan bagaimana kronologis terbitnya Permendagri no. 63 Tahun 2007. "Namun, tidak hanya sebatas paparan saja, Dr Lufsiana akan terus mendampingi DPRD Muba dalam rangka menempuh jalur hukum hingga permasalahan ini menemukan titik terang, yakni Suban IV kembali ke kabupaten Muba," katanya. (her)
Berlarut-larutnya persoalan sengketa kepemilikan sumur gas Bumi Suban IV membuat DPRD Kabupaten Muba, membentuk Pantia Khusus (PANSUS) hak angket atau hak melakukan penyelidikan DPRD kabupaten Muba terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 63 Tahun 2007, tentang penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah penghasil Sumur Gas Bumi Suban IV.
Acara rapat pembahasan masalah Permendagri ini dilaksanakan di Aula Hotel Ranggonang Sekayu, Jumat (6/1) dan diikuti ketua DPRD kabupaten Muba H Uzer Effendi dan anggota pansus serta menghadirkan Hakim Tipikor Mahkamah Agung RI Dr. Lufsiana SH, MH sebagai konsultan hukum.
Menurut Dr Lufsiana SH MH dalam paparannya menegaskan inti permasalahan sumur Suban IV adalah Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 yang menyebabkan berpindahnya kewenangan pemanfaatan dana perimbangan (dana bagi hasil) sumber daya alam pertambangan atas Sumur Gas Bumi Suban IV dari pemkab Musi Banyuasin ke Pemkab Musi Rawas.
“Terbitnya Permendagri No.63 tahun 2007 juga dinilai cacat prosedur, karena tanpa melalui prosedur dan tahapan administrasi yang benar, dan cacat substansi sebab dasar hukum yang digunakan tidak tepat, menggunakan dasar hukum letak sumur suban IV terletak pada wilayah perbatasan bukan dalam wilayah pemerintahan, melanggar asas umum penyelenggaraan pemerintahan, serta melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik," ujarnya.
Lufsiana juga menegaskan, permasalahan sumur gas bumi Suban IV yang merupakan aset berharga Kabupaten Muba tidak tepat jika diselesaikan secara politik, bahkan selama ini pemkab Muba terlalu disibukkan dengan persoalan penyelesaian batas, padahal ini, ini sudah termasuk masalah hukum, sehingga mekanisme hukum yang harus ditempuh. Melakukan Yudisial Review ke MA sudah tidak efektif lagi. "Sekarang yang mesti dilakukan pemkab muba, didukung oleh DPRD kabupaten Muba yakni meminta pendapat hukum kepada Mahkamah Agung RI sebagai lembaga hukum tertinggi Negara, dengan melampirkan pendapat hukum dari pakar hukum baik hukum tata Negara, administrasi Negara yang mumpuni. Untuk kemudian mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Jakarta Pusat gufat Mendagri agar merevisi bahkan mencabut permendagri No.63 tahun 2007 dan mengganti kerugian kepada pemkab Muba. Jika Permendagri ini telah dibatalkan atau dicabut, otomatis Suban IV dapat kembali ke Kabupaten Muba," pungkasnya.
Ketua DPRD kabupaten Muba H Uzer Effendi MS mengatakan, ditunjuknya Dr Lufsiana SH MH sebagai konsultan hukum Pansus hak angket DPRD Muba untuk mendampingi DPRD Muba dalam melangkah, memproses serta menindak lanjuti terhadap hasil-hasil temuan DPRD Muba terhadap permasalahan Suban IV. "Selain pakar Hukum, ia juga merupakan putra daerah kabupaten Muba, tentu ia akan berusaha membantu pemkab Muba untuk merebut kembali apa yang menjadi hak nya," ujarnya.
Dituturkannya, pada tahap awal kerja Pansus hak Angket DPRD Muba, Dr Lufsiana SH MH secara khusus memaparkan bagaimana kronologis terbitnya Permendagri no. 63 Tahun 2007. "Namun, tidak hanya sebatas paparan saja, Dr Lufsiana akan terus mendampingi DPRD Muba dalam rangka menempuh jalur hukum hingga permasalahan ini menemukan titik terang, yakni Suban IV kembali ke kabupaten Muba," katanya. (her)
Dishub Tingkatkan Sopir Bersertifikasi
Palembang, SN
Maraknya serta meningkatnya jumlah sopir tembak yang beroprasi di Kota Palembang serta membuat resah para pengguna jasa angkutan membuat Dinas Perhubungan (dishub) Kota Palembang akan lebih meningkatkan jumlah sopir yang lolos uji sertifikasi.
Upaya itu dilakukan dengan membuka kursus sertifikasi pengemudi angkutan umum (SPAU). Sejauh ini, hingga penghujung 2011, tak kurang sekitar 640 sopir sudah mendapatkan sertifikat ini. Namun, jumlah ini terbilang masih sedikit dibandingkan jumlah supir di Kota Palembang yang mencapai 3.000-an orang. Untuk itu, Dishub berjanji bakal terus meningkatkan jumlah supir bersertifikasi pada tahun-tahun mendatang hingga akhirnya seluruh sopir memiliki sertifikat.
“Mengenai seragam untuk pengemudi angkot dan bus kota, memang sudah kami bahas dan telah diketahui wali kota. Dengan seragam itu, kami harap tidak ada lagi sopir tembak. Soalnya seragam itu menjadi identitas mereka, jadi masyarakat juga tahu dan tidak khawatir lagi saat menaiki angkot,” kata Kadishub,Masripin. Nantinya setelah seluruh sopir mengikuti SPAU, diharapkan para sopir bus kota dan angkutan umum lebih tertib beroperasi di jalan raya. Ini juga sekaligus membentuk jiwa disiplin para pengemudi kendaraan umum di Kota Palembang.
Pasalnya, saat pembinaan, Dishub biasanya melibatkan Detasemen Polisi Militer TNI. “Rencananya kita juga dibantu pihak Satlantas dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) serta dinas terkait lainnya agar setiap sopir memiliki jiwa disiplin dan bisa melakukan tugasnya sebaik mungkin,” ungkapnya. Pada saat pembekalan, setiap instansi akan memberikan pembinaan untuk sopir sesuai bidang masing-masing.
Misalnya, kedisiplinan dibina langsung Denpom, etika mengemudi oleh kepolisian, pengetahuan mengenai angkutan oleh pihak Organda. “Bukan hanya itu, mereka juga mendapat materi kerohanian. Pelatihan ini dilakukan selama tiga hari di Kantor Diklat Penerbangan Palembang. Selama pelatihan, sopir akan mendapatkan materi yang lengkap,”katanya.
Namun,jika di lapangan sopir masih tetap ugal-ugalan, Dishub bersama Satlantas tak segan akan memberikan tindakan tegas.(win)
Maraknya serta meningkatnya jumlah sopir tembak yang beroprasi di Kota Palembang serta membuat resah para pengguna jasa angkutan membuat Dinas Perhubungan (dishub) Kota Palembang akan lebih meningkatkan jumlah sopir yang lolos uji sertifikasi.
Upaya itu dilakukan dengan membuka kursus sertifikasi pengemudi angkutan umum (SPAU). Sejauh ini, hingga penghujung 2011, tak kurang sekitar 640 sopir sudah mendapatkan sertifikat ini. Namun, jumlah ini terbilang masih sedikit dibandingkan jumlah supir di Kota Palembang yang mencapai 3.000-an orang. Untuk itu, Dishub berjanji bakal terus meningkatkan jumlah supir bersertifikasi pada tahun-tahun mendatang hingga akhirnya seluruh sopir memiliki sertifikat.
“Mengenai seragam untuk pengemudi angkot dan bus kota, memang sudah kami bahas dan telah diketahui wali kota. Dengan seragam itu, kami harap tidak ada lagi sopir tembak. Soalnya seragam itu menjadi identitas mereka, jadi masyarakat juga tahu dan tidak khawatir lagi saat menaiki angkot,” kata Kadishub,Masripin. Nantinya setelah seluruh sopir mengikuti SPAU, diharapkan para sopir bus kota dan angkutan umum lebih tertib beroperasi di jalan raya. Ini juga sekaligus membentuk jiwa disiplin para pengemudi kendaraan umum di Kota Palembang.
Pasalnya, saat pembinaan, Dishub biasanya melibatkan Detasemen Polisi Militer TNI. “Rencananya kita juga dibantu pihak Satlantas dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) serta dinas terkait lainnya agar setiap sopir memiliki jiwa disiplin dan bisa melakukan tugasnya sebaik mungkin,” ungkapnya. Pada saat pembekalan, setiap instansi akan memberikan pembinaan untuk sopir sesuai bidang masing-masing.
Misalnya, kedisiplinan dibina langsung Denpom, etika mengemudi oleh kepolisian, pengetahuan mengenai angkutan oleh pihak Organda. “Bukan hanya itu, mereka juga mendapat materi kerohanian. Pelatihan ini dilakukan selama tiga hari di Kantor Diklat Penerbangan Palembang. Selama pelatihan, sopir akan mendapatkan materi yang lengkap,”katanya.
Namun,jika di lapangan sopir masih tetap ugal-ugalan, Dishub bersama Satlantas tak segan akan memberikan tindakan tegas.(win)
Titip Absen, PNS Empat Lawang Bolos
Empat Lawang, SN
Tidak masuk kerja namun telah mengisi absensi kehadirannya di kantor tempat dimana ditugaskan menjadi kebiasaan. Inilah yang terjadi dan terbukti pada inspeksi mendadak (sidak) tim Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empat Lawang, Sabtu (7/1) pertama enam hari kerja di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empat Lawang Januarsyah melalui Kabid Pengembangan Pegawai Rini Sutrismi menjelaskan, dilakukannya sidak pada hari ini (Sabtu kemarin, red) untuk melihat kedisiplinan pegawai menjalankan tugasnya dihari Sabtu pertama enam hari kerja. Dan ternyata setelah ditinjau secara sample di lingkungan sekretariat Pemkab Empat Lawang tak sedikit pegawai yang masih enggan disiplin.
“Ini dilakukan untuk hari pertama penerapan enam hari kerja tapi masih saja ada yang tidak masuk. Bahkan ironi bagi kita justru pegawai hadir dalam absen kepegawaian namun orangnya tidak ada di tempat, dengan kata lain bisa jadi pegawai tersebut menitip absen kepada teman kerjanya,” ungkap Rini.
Menurutnya, kondisi ini perlu akan diproses lebih lanjut. Yang mana pegawai kedapatan tidak berada ditempat namun telah mengisi absensi akan dipanggil didata. Sedangkan untuk hukuman tentu pihaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai.
“Kita mendata terlebih dahulu yang kedapatan baik itu menitip absen kepada temannya dan tidak masuk sama sekali tentu akan diproses sesuai dengan aturan yang ditetapkan,” imbuhnya seraya mengatakan hal ini telah dilaporkannya kepada Sekda Empat Lawang dan bahkan sampai kepada bupati Empat Lawang.
Sementara itu, Sekda Empat Lawang H Anwar Yakub mengatakan, pihaknya akan memanggil nama-nama yang tercatat oleh pihak BKD saat sidak hari ini (Sabtu 7/1, red) kemarin. Mengenai sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan aturan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai.
“Akan kita perketat yang tidak disiplin, tentunya dicatat hingga kedepan bila tidak masuk lagi akan diterapkan tahapan aturannya. Tidak menutup kemungkinan bila mencapai waktu tertentu bila tidak masuk terus menyebabkan bisa dipecat dari pegawai,” imbuhnya.
Ketika dikonfirmasi, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri sangat menyayangkan masih adanya para pegawai yang tidak memperhatikan peraturan kerja yang ditetapkan. Padahal perubahan jadwal untuk lebih mendisiplinkan PNS dan CPNS, dan bahkan perubahan jadwal kerja telah diserahkan kepada pegawai di Kabupaten Empat Lawang. Untuk masalah titip absen mulai dari yang menitip sampai yang dititipkan akan diberikan sanksi hukuman.
“Pihak BKD harus mendata jumlah pegawai yang tidak masuk itu, tidak menutup kemungkinan untuk mendatang akan kita sidak dengan waktu yang tidak informasikan kepada pegawainya,” tegasnya. (eko)
Tidak masuk kerja namun telah mengisi absensi kehadirannya di kantor tempat dimana ditugaskan menjadi kebiasaan. Inilah yang terjadi dan terbukti pada inspeksi mendadak (sidak) tim Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empat Lawang, Sabtu (7/1) pertama enam hari kerja di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empat Lawang Januarsyah melalui Kabid Pengembangan Pegawai Rini Sutrismi menjelaskan, dilakukannya sidak pada hari ini (Sabtu kemarin, red) untuk melihat kedisiplinan pegawai menjalankan tugasnya dihari Sabtu pertama enam hari kerja. Dan ternyata setelah ditinjau secara sample di lingkungan sekretariat Pemkab Empat Lawang tak sedikit pegawai yang masih enggan disiplin.
“Ini dilakukan untuk hari pertama penerapan enam hari kerja tapi masih saja ada yang tidak masuk. Bahkan ironi bagi kita justru pegawai hadir dalam absen kepegawaian namun orangnya tidak ada di tempat, dengan kata lain bisa jadi pegawai tersebut menitip absen kepada teman kerjanya,” ungkap Rini.
Menurutnya, kondisi ini perlu akan diproses lebih lanjut. Yang mana pegawai kedapatan tidak berada ditempat namun telah mengisi absensi akan dipanggil didata. Sedangkan untuk hukuman tentu pihaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai.
“Kita mendata terlebih dahulu yang kedapatan baik itu menitip absen kepada temannya dan tidak masuk sama sekali tentu akan diproses sesuai dengan aturan yang ditetapkan,” imbuhnya seraya mengatakan hal ini telah dilaporkannya kepada Sekda Empat Lawang dan bahkan sampai kepada bupati Empat Lawang.
Sementara itu, Sekda Empat Lawang H Anwar Yakub mengatakan, pihaknya akan memanggil nama-nama yang tercatat oleh pihak BKD saat sidak hari ini (Sabtu 7/1, red) kemarin. Mengenai sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan aturan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai.
“Akan kita perketat yang tidak disiplin, tentunya dicatat hingga kedepan bila tidak masuk lagi akan diterapkan tahapan aturannya. Tidak menutup kemungkinan bila mencapai waktu tertentu bila tidak masuk terus menyebabkan bisa dipecat dari pegawai,” imbuhnya.
Ketika dikonfirmasi, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri sangat menyayangkan masih adanya para pegawai yang tidak memperhatikan peraturan kerja yang ditetapkan. Padahal perubahan jadwal untuk lebih mendisiplinkan PNS dan CPNS, dan bahkan perubahan jadwal kerja telah diserahkan kepada pegawai di Kabupaten Empat Lawang. Untuk masalah titip absen mulai dari yang menitip sampai yang dititipkan akan diberikan sanksi hukuman.
“Pihak BKD harus mendata jumlah pegawai yang tidak masuk itu, tidak menutup kemungkinan untuk mendatang akan kita sidak dengan waktu yang tidak informasikan kepada pegawainya,” tegasnya. (eko)
Harga Bahan Pokok Kian Melonjak
Empat Lawang, SN
Harga kebutuhan pokok berupa beras semakin mencekik warga kecamatan Muara Pinang. Betapa tidak, lazimnya harga beras hanya berkisar Rp 5.600 – Rp 6.000 per kilogramnya. Namun kini mencapai Rp 8.000/kg nya di kecamatan setempat.
Salah satu warga Muara Pinang, Rizal mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir sangat terasa kenaikan harga kebutuhan pokok berupa beras, yakni mencapai Rp 8.000/kg nya. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi warga. Karena biasanya harga beras hanya berkisar Rp 5.600 sampai dengan Rp 6.000.
“Beberapa Minggu terakhir kita sedikit mengalami kesulitan untuk mencari beras. Bahkan harganya pun melambung tinggi. Ini tentu mengkhawatirkan warga, karena dengan harga yang mencapai Rp 8.000 per kg tentu bisa mencekik ekonomi rumah tangga seperti kami ini,” katanya.
Lebih jauh Rizal berharap, kepada pemerintah setidaknya jangan menutup mata untuk mengatasi persoalan demikian. Apalagi katanya Kabupaten Empat Lawang itukan lumbung beras dan berpotensi besar daerah yang menghasilkan beras. Namun anehnya koq harga beras bisa melambung tinggi. Bahkan tak sedikit warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan beras.
“Bisa jadi memang ada di beberapa petak sawah yang mengalami gagal panen karena cuaca yang tidak menentu. Namun hal itu bukanlah persoalan yang menghambat bagi pemerintah untuk mengawasi secara betul ke lapangan. Kenapa masyarakat kesulitan untuk mendapatkan beras, dan kenapa harganya bisa melambung tinggi,” ujarnya seraya bertanya-tanya.
Warga lainnya, menilai harga beras sekarang ini sudah cukup tinggi, bila dibandingkan dengan kemampuan beli oleh masyarakat, terutama yang perekonomiannya menengah ke bawah.
“Bagi kami harga beras sekarang sudah terlalu tinggi. Ya, khawatir kalau harga itu terus meningkat, sehingga tidak bisa terjangkau oleh kami yang perekonomiannya lemah,” ujar Lena (42), warga kawasan Pasar Tebing Tinggi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Nurdin Jauhari melalui Kabid Perdagangan Irhan Gofar mengatakan, pihaknya belum mengetahui kenaikan harga beras ini, tetapi apabila memang ada kenaikan tentu kita akan menurunkan tim untuk turun kelapangan agar memantau penyebab kenaikan harga beras ini. Yang pasti kenaikan itu bisa saja disebabkan kebutuhan meningkat namun berasnya sedikit, ditambah lagi kondisi cuaca sekarang sangat mempengaruhi.
“Kita akan turun ke lapangan terlebih dahulu untuk mencari penyebabnya, dan melaporkan hal itu bupati apa yang harus dilakukan,” katanya. (eko)
Harga kebutuhan pokok berupa beras semakin mencekik warga kecamatan Muara Pinang. Betapa tidak, lazimnya harga beras hanya berkisar Rp 5.600 – Rp 6.000 per kilogramnya. Namun kini mencapai Rp 8.000/kg nya di kecamatan setempat.
Salah satu warga Muara Pinang, Rizal mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir sangat terasa kenaikan harga kebutuhan pokok berupa beras, yakni mencapai Rp 8.000/kg nya. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi warga. Karena biasanya harga beras hanya berkisar Rp 5.600 sampai dengan Rp 6.000.
“Beberapa Minggu terakhir kita sedikit mengalami kesulitan untuk mencari beras. Bahkan harganya pun melambung tinggi. Ini tentu mengkhawatirkan warga, karena dengan harga yang mencapai Rp 8.000 per kg tentu bisa mencekik ekonomi rumah tangga seperti kami ini,” katanya.
Lebih jauh Rizal berharap, kepada pemerintah setidaknya jangan menutup mata untuk mengatasi persoalan demikian. Apalagi katanya Kabupaten Empat Lawang itukan lumbung beras dan berpotensi besar daerah yang menghasilkan beras. Namun anehnya koq harga beras bisa melambung tinggi. Bahkan tak sedikit warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan beras.
“Bisa jadi memang ada di beberapa petak sawah yang mengalami gagal panen karena cuaca yang tidak menentu. Namun hal itu bukanlah persoalan yang menghambat bagi pemerintah untuk mengawasi secara betul ke lapangan. Kenapa masyarakat kesulitan untuk mendapatkan beras, dan kenapa harganya bisa melambung tinggi,” ujarnya seraya bertanya-tanya.
Warga lainnya, menilai harga beras sekarang ini sudah cukup tinggi, bila dibandingkan dengan kemampuan beli oleh masyarakat, terutama yang perekonomiannya menengah ke bawah.
“Bagi kami harga beras sekarang sudah terlalu tinggi. Ya, khawatir kalau harga itu terus meningkat, sehingga tidak bisa terjangkau oleh kami yang perekonomiannya lemah,” ujar Lena (42), warga kawasan Pasar Tebing Tinggi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Nurdin Jauhari melalui Kabid Perdagangan Irhan Gofar mengatakan, pihaknya belum mengetahui kenaikan harga beras ini, tetapi apabila memang ada kenaikan tentu kita akan menurunkan tim untuk turun kelapangan agar memantau penyebab kenaikan harga beras ini. Yang pasti kenaikan itu bisa saja disebabkan kebutuhan meningkat namun berasnya sedikit, ditambah lagi kondisi cuaca sekarang sangat mempengaruhi.
“Kita akan turun ke lapangan terlebih dahulu untuk mencari penyebabnya, dan melaporkan hal itu bupati apa yang harus dilakukan,” katanya. (eko)
RSUD Muaradua Tanpa Plang Nama
Muaradua, SN
Aksesibilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua tidak revresentatif. Alasannya pintu gerbang masuk rumah sakit kurang dari 1 KM dari jalan propinsi di Sabutan itu tidak dipasang Plang Nama sebagai petunjuk jalur masuk. Imbasnya hak warga untuk mendapatkan pelayanan terabaikan.
Seperti disampaikan Ramadan (55) warga Ranau yang menyayangkan pihak manajemen (RSUD) Muaradua terkesan mengabaikan hal-hal teknis aksesibilitas dan publikasi. "Calon pasien dari dalam dan luar daerah tidak mengetahui letak lokasi RSUD, tidak sedikit diantara mereka yang datang ke RSUD berkali-kali bertanya sebelum tiba dipersimpangan Sabutan," jelasnya.
Menurut dia kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama bahkan semenjak RSUD diresmikan dua tahun lalu hingga kemudian difungsikan luput dari perhatian pihak manajemen RSUD.
“Saya dan beberapa kawan hanya kasihan melihat calon pasien harus kesulitan masuk rumah sakit. Aksesibilitas gapura sebagai petunjuk jalur masuk harusnya dibuat supaya memudahkan warga calon pasien dan setiap masyarakat yang hendak berhubungan dengan RSUD merasa dilayani," tuturnya.
Senada disampaikan Puji (34), warga dari luar wilayah lain kecamatan Kisam. Menurut dia petunjuk Plang jalan masuk RSUD Muaradua memang luput dari perhatian. "hal-hal kecil namun pengaruhnya besar yang tidak semua warga tahu jika Muaradua telah berdiri RSUD. Sehingga jika didirikannya gapura di persimpangan jalan tidak sedikit manfaatnya sebagai media komunikasi dengan warga luar daerah,” tandasnya.
Pihaknya mengusulkan manajemen rumah sakit supaya lebih memperhatikan aksesibilitas masyarakat untuk berobat. Jika tetap dibiarkan persimpangan jalur masuk yang terjadi selama ini. "Selain tidak revresentatif pihak manajemen RSUD juga dinilai kurang peduli,” katanya.
Saat hendak dimintai keterangan ihwal aksesibilitas RSUD Muaradua, pihak Manajemen RSUD tidak menjawab telepon Suara Nusantara. Begitu juga saat dikirim pesan singkat, dia tidak membalas. (dan)
Aksesibilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua tidak revresentatif. Alasannya pintu gerbang masuk rumah sakit kurang dari 1 KM dari jalan propinsi di Sabutan itu tidak dipasang Plang Nama sebagai petunjuk jalur masuk. Imbasnya hak warga untuk mendapatkan pelayanan terabaikan.
Seperti disampaikan Ramadan (55) warga Ranau yang menyayangkan pihak manajemen (RSUD) Muaradua terkesan mengabaikan hal-hal teknis aksesibilitas dan publikasi. "Calon pasien dari dalam dan luar daerah tidak mengetahui letak lokasi RSUD, tidak sedikit diantara mereka yang datang ke RSUD berkali-kali bertanya sebelum tiba dipersimpangan Sabutan," jelasnya.
Menurut dia kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama bahkan semenjak RSUD diresmikan dua tahun lalu hingga kemudian difungsikan luput dari perhatian pihak manajemen RSUD.
“Saya dan beberapa kawan hanya kasihan melihat calon pasien harus kesulitan masuk rumah sakit. Aksesibilitas gapura sebagai petunjuk jalur masuk harusnya dibuat supaya memudahkan warga calon pasien dan setiap masyarakat yang hendak berhubungan dengan RSUD merasa dilayani," tuturnya.
Senada disampaikan Puji (34), warga dari luar wilayah lain kecamatan Kisam. Menurut dia petunjuk Plang jalan masuk RSUD Muaradua memang luput dari perhatian. "hal-hal kecil namun pengaruhnya besar yang tidak semua warga tahu jika Muaradua telah berdiri RSUD. Sehingga jika didirikannya gapura di persimpangan jalan tidak sedikit manfaatnya sebagai media komunikasi dengan warga luar daerah,” tandasnya.
Pihaknya mengusulkan manajemen rumah sakit supaya lebih memperhatikan aksesibilitas masyarakat untuk berobat. Jika tetap dibiarkan persimpangan jalur masuk yang terjadi selama ini. "Selain tidak revresentatif pihak manajemen RSUD juga dinilai kurang peduli,” katanya.
Saat hendak dimintai keterangan ihwal aksesibilitas RSUD Muaradua, pihak Manajemen RSUD tidak menjawab telepon Suara Nusantara. Begitu juga saat dikirim pesan singkat, dia tidak membalas. (dan)
Nasib Miranda di Tangan Nunun
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SETELAH Nunun Nurbaeti berhasil ditangkap di Bangkok, ada banyak harapan penanganan kasus pemilihan DGSBI yang berjalan sangat lambat akan terkuak. Karena kunci kasus ini ada di Nunun. Ia yang membagi-bagikan cek pelawat untuk anggota DPR dengan anjuran untuk memilih Miranda Gultom.
Sebenarnya perjalanan kasus ini tak terlalu rumit dan bertele-tele, karena Nunun pasti tahu dari mana asal uang untuk dibagi-bagikan ke wakil rakyat yang terhormat.
Bila saat ini Miranda Gultom tetap ngotot sok bersih dan tak tahu sumber uang yang dibagikan Nunun. Tentu sangat naif dan tak masuk akal. Siapa yang rela membagikan uang dan cek pelawat dalam jumlah besar tanpa ada alasan dan latarbelakang yang jelas. Dan itu diberikan dengan permintaan agar Miranda dipilih.
Untuk diketahui KPK saat ini tengah mengusut hubungan antara Nunun Nurbaeti beserta sejumlah stafnya dan juga mantan DGS BI Miranda Goeltom dalam kasus cek pelawat. Tak hanya itu saja, KPK juga mengusut kemungkinan pihak di belakang keduanya.
Tinggal menunggu aksi KPK untuk tegas dan jangan khawatir dengan intervensi, apalagi Nunun adalah isteri dari mantan Kapolri. Ini sangat diperlukan karena perjalanan kasus ini sudah sangat lama, dan banyak dugaan beraroma politik untuk saling menjatuhkan.
Hanya kalau kita pikir dengan logika uang yang digunakan untuk pemenangan Miranda Gultom bukan dari Nunun Nurbaetie. Karena jumlah uang Rp 24 Miliar sangat besar, nah ini yang menjadi tugas berat untuk mengungkapnya. Sanggup tidak KPK untuk membeberkannya, karena diyakini asal uang tersebut sudah diketahui KPK. Tinggal pembuktian dan data persidangan.
Lalu dari persidangan sendiri diketahui Nunun dan Miranda sudah saling kenal. Diketahui Miranda Gultom sendiri menjadi inisiator pertemuan belasan anggota FPDIP dari fraksi Komisi IX di Hotel Dharmawangsa. Di pertemuan ini, Miranda menjabarkan visi misinya supaya bisa terpilih menjadi DGBSI.
Miranda mengaku tidak ingat, siapa dari FPDIP yang pertama kali ia hubungi. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 45 itu berlangsung dalam suasana santai.
Dalam pertemuan itu, Miranda menjelaskan visi misi soal ekonomi bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Miranda juga berharap agar fit and proper test benar-benar diisi dengan pertanyaan yang menguji kompetensinya. Walaupun Miranda berkelit dan menyatakan semuanya sesuai jalur, orang normal saja tahu tempat pertemuan tersebut tidak lazim. Mengapa tidak di Gedung DPR yang sangat layak dan refresentatif.
Bantahan keras boleh saja dilakukan Miranda yang selalu bernampilan nyentrik, tetapi sangat aneh, orang secerdas dia pura-pura tak tahu apa dalih Nunun memberikan uang ke wakil rakyat, dan tak tahu asal muasal uangnya.
Saat ini rupanya Nunun tak mau tersiksa sendiri, ia secara pelan mulai menyebut dan menjelaskan apa dan siapa di balik bagi-bagi uang tersebut. (***)
Jalan Longsor, Aliran Sungai Lingsing Dialihkan
Lahat, SN
Longsor yang berada di Desa Banuayu Kecamatan Kikim Selatan hampir sepekan lalu yang berada di 2 titik membuat aliran sungai Lingsir dialihkan. Hal ini agar tidak membuat lokasi yang longsor tidak bertambah parah karena terjangan aliran sungai.
Sebagaimana diketahui, akibat longsor tersebut, 1 titik amblas di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah. Namun, kerusakan tersebut tidak separah dibandingkan kerusakan di Banuayu.
Menurut Imron (40), warga Desa Banuayu saat sedang mengukur kedalaman air, Jumat (6/1) mengatakan mereka mengalihkan jalan sementara melewati tanah kebun kopi milik warga. Dan melakukan penjagaan disekitar jalan yang longsor tersebut.
"Kalau tidak dijaga takutnya warga yang lewat akan celaka. Dan kami meminta sumbangan sukarela untuk menjaga jalan ini. Sebab, sudah ada warga yang hampir celaka saat melintasi jalan ini,” ujarnya.
Ia mengaku, menjaga siang dan malam menjaga di lokasi longsor. Sebab, kondisi jalan ini memang rawan bila tidak dijaga. Selain upaya masyarakat untuk menjaga dan membuat jalan sementara melewat kebun kopi ini. Untungnya segera pemerintah terkait mengalihkan aliran sungai lingsing yang ada supaya tidak langsung menerjang ke bibir sungai yang merupakan tembok jalan ini.
Sejak Rabu (4/1) hingga Jumat (6/1) alat berat yang diturunkan Pemkab Lahat melalui Dinas PU Bina Marga dan Pengairan bekerja untuk mengalihkan aliran sungai yang ada agar tidak langsung menerjang bibir jalanan ini.
Upaya selanjutnya juga pihak desa setempat mengajukan supaya bibir jalan yang longsor segera diperbaiki. Sebab wilayah ini merupakan akses jalan beberapa desa yang ada. Yakni Desa Banuayu, Tanjung Alam, Sirah Pulau, Tanjung Beringin, Pagar Jati, Penandingan, Jagabaya, Talang Tinggi, Sukajadi, Lubuk Nambulan dan Gunung Aji. “Dengan segera diperbaiki akses jalan ini menjadi lancar itu jelas harapan warga desa,” kata Kades Banuayu Marwansyah, Minggu (8/1). (zal)
Longsor yang berada di Desa Banuayu Kecamatan Kikim Selatan hampir sepekan lalu yang berada di 2 titik membuat aliran sungai Lingsir dialihkan. Hal ini agar tidak membuat lokasi yang longsor tidak bertambah parah karena terjangan aliran sungai.
Sebagaimana diketahui, akibat longsor tersebut, 1 titik amblas di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah. Namun, kerusakan tersebut tidak separah dibandingkan kerusakan di Banuayu.
Menurut Imron (40), warga Desa Banuayu saat sedang mengukur kedalaman air, Jumat (6/1) mengatakan mereka mengalihkan jalan sementara melewati tanah kebun kopi milik warga. Dan melakukan penjagaan disekitar jalan yang longsor tersebut.
"Kalau tidak dijaga takutnya warga yang lewat akan celaka. Dan kami meminta sumbangan sukarela untuk menjaga jalan ini. Sebab, sudah ada warga yang hampir celaka saat melintasi jalan ini,” ujarnya.
Ia mengaku, menjaga siang dan malam menjaga di lokasi longsor. Sebab, kondisi jalan ini memang rawan bila tidak dijaga. Selain upaya masyarakat untuk menjaga dan membuat jalan sementara melewat kebun kopi ini. Untungnya segera pemerintah terkait mengalihkan aliran sungai lingsing yang ada supaya tidak langsung menerjang ke bibir sungai yang merupakan tembok jalan ini.
Sejak Rabu (4/1) hingga Jumat (6/1) alat berat yang diturunkan Pemkab Lahat melalui Dinas PU Bina Marga dan Pengairan bekerja untuk mengalihkan aliran sungai yang ada agar tidak langsung menerjang bibir jalanan ini.
Upaya selanjutnya juga pihak desa setempat mengajukan supaya bibir jalan yang longsor segera diperbaiki. Sebab wilayah ini merupakan akses jalan beberapa desa yang ada. Yakni Desa Banuayu, Tanjung Alam, Sirah Pulau, Tanjung Beringin, Pagar Jati, Penandingan, Jagabaya, Talang Tinggi, Sukajadi, Lubuk Nambulan dan Gunung Aji. “Dengan segera diperbaiki akses jalan ini menjadi lancar itu jelas harapan warga desa,” kata Kades Banuayu Marwansyah, Minggu (8/1). (zal)
Beroperasi Diatas 3 Bulan, Kendaraan Plat Luar Wajib Mutasi
Prabumulih, SN
Bagi kendaraan mobil berplat luar yang beroperasi di wilayah Kota Prabumulih diatas 3 bulan, wajib mutasi. Hal itu ditegaskan Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (BPKB) Kota Prabumulih Dian Saputra, menyusul semakin banyaknya kendaraan mobil dan truk plat luar daerah yang beroperasi di kota nanas tersebut.
“Kendaraan mobil atau truk plat luar wajib mutasi surat KIR dan STNK kendaraannya, apabila mobil itu sudah beroperasi di wilayah sini (Kota Prabumulih, red) diatas 3 bulan. Ini Undang – Undang yang mengaturnya,” tegas pria yang akrab disapa Dian ini, kepada wartawan, Jum,at (8/1) pagi.
Menurut Dian, sampai saat ini pihaknya masih banyak menemukan sejumlah mobil perusahaan berplat luar berkeliaran hilir mudik di wilayah Kota Prabumulih. Lemahnya pengawasan petugas dan kurangnya kesadaran pemilik angkutan mobil atau perusahaan pengguna jasa kendaraan mobil tersebut, diakui Dian masih menjadi kendala serius pihaknya dalam menegakkan aturan tersebut.
Dari beberapa catatan di BPKB Prabumulih, jumlah terbanyak perusahaan yang memakai atau mengontrak jasa kendaraan mobil luar daerah berasal dari perusahaan eksploitasi dan kontraktor minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Prabumulih. “Antaranya para kontraktor dan sub kontraktor dari rekanan Pertamina, termasuk drilling servicenya banyak menggunakan kendaraan operasional dari luar daerah,” urai Dian, tanpa menyebut secara rinci jumlah mobil dan nama perusahaan itu.
Dian juga menyebut, selain pihaknya terus melakukan sosialisasi ke beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Prabumulih, pihaknya dalam waktu dekat ini berencana bersama petugas kepolisian dan instansi lainnya akan melakukan penertiban terkait kelengkapan surat (KIR dan STNK) dan izin operasional kendaraan. “Dan itu memang setiap tahun kita lakukan,” imbuhnya.
Sementara itu, masih rendahnya jumlah kendaraan mobil yang masuk menggurus perpanjangan KIR, izin trayek di BPKB hingga sekarang, menurut Dian disebabkan kurangnya kesadaran dari pemilik kendaraan. “Disamping itu memang wilayah Kota Prabumulih ini kecil,” sambung Dian.
Berdasarkan data petugas, setiap hari tercatat hanya sekitar 10 – 12 kendaraan mobil yang masuk mengurus ke BPKB Prabumulih. “Kenaikannya cukup signifikan walau masih sedikit kalau dibandingkan tahun 2010 lalu. Dan kenaikan terbesar disumbang dari pengadaan mobil – mobil baru di Pemerintah, dan Muspida,” tandasnya. (and)
Bagi kendaraan mobil berplat luar yang beroperasi di wilayah Kota Prabumulih diatas 3 bulan, wajib mutasi. Hal itu ditegaskan Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (BPKB) Kota Prabumulih Dian Saputra, menyusul semakin banyaknya kendaraan mobil dan truk plat luar daerah yang beroperasi di kota nanas tersebut.
“Kendaraan mobil atau truk plat luar wajib mutasi surat KIR dan STNK kendaraannya, apabila mobil itu sudah beroperasi di wilayah sini (Kota Prabumulih, red) diatas 3 bulan. Ini Undang – Undang yang mengaturnya,” tegas pria yang akrab disapa Dian ini, kepada wartawan, Jum,at (8/1) pagi.
Menurut Dian, sampai saat ini pihaknya masih banyak menemukan sejumlah mobil perusahaan berplat luar berkeliaran hilir mudik di wilayah Kota Prabumulih. Lemahnya pengawasan petugas dan kurangnya kesadaran pemilik angkutan mobil atau perusahaan pengguna jasa kendaraan mobil tersebut, diakui Dian masih menjadi kendala serius pihaknya dalam menegakkan aturan tersebut.
Dari beberapa catatan di BPKB Prabumulih, jumlah terbanyak perusahaan yang memakai atau mengontrak jasa kendaraan mobil luar daerah berasal dari perusahaan eksploitasi dan kontraktor minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Prabumulih. “Antaranya para kontraktor dan sub kontraktor dari rekanan Pertamina, termasuk drilling servicenya banyak menggunakan kendaraan operasional dari luar daerah,” urai Dian, tanpa menyebut secara rinci jumlah mobil dan nama perusahaan itu.
Dian juga menyebut, selain pihaknya terus melakukan sosialisasi ke beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Prabumulih, pihaknya dalam waktu dekat ini berencana bersama petugas kepolisian dan instansi lainnya akan melakukan penertiban terkait kelengkapan surat (KIR dan STNK) dan izin operasional kendaraan. “Dan itu memang setiap tahun kita lakukan,” imbuhnya.
Sementara itu, masih rendahnya jumlah kendaraan mobil yang masuk menggurus perpanjangan KIR, izin trayek di BPKB hingga sekarang, menurut Dian disebabkan kurangnya kesadaran dari pemilik kendaraan. “Disamping itu memang wilayah Kota Prabumulih ini kecil,” sambung Dian.
Berdasarkan data petugas, setiap hari tercatat hanya sekitar 10 – 12 kendaraan mobil yang masuk mengurus ke BPKB Prabumulih. “Kenaikannya cukup signifikan walau masih sedikit kalau dibandingkan tahun 2010 lalu. Dan kenaikan terbesar disumbang dari pengadaan mobil – mobil baru di Pemerintah, dan Muspida,” tandasnya. (and)
Pagaralam Terbaik di Festival Bunga Pasadena
Pagaralam, SN
Kota Pagaralam yang tergabung dalam tim Indonesia, mampu menunjukan prestasinya dengan meraih penghargaan terbaik atau The President's Tropy, pada kegiatan festival bunga di Pasadena, Amerika Serikat, 2 Januari 2012 lalu.
Dalam kegiatan yang disaksikan puluhan juta warga Amerika Serikat tersebut, Kota Pagaralam, memamerkan kendaraan hias dengan dikawal putri bunga.
Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati M Kes mengatakan, ada dua kendaraan hias yang ditampilkan dalam acara festival bunga di Pasadena yaitu desain Garuda Wisnu Kencana dan kendaraan hias bunga dari Kota Pagaralam.
"Pegelaran yang disaksikan jutaan penonton dan diikuti 44 peserta tim diantaranya Kota Pagaralam, dengan membawa nama negara Indonesia berhasil meraih penghargaan. Penghargaan ini merupakan urutan keempat dari 22 penghargaan yang diberikan kepada 44 peserta yang mengikuti festival bunga di Pasadena," ungkapnya, kemarin.
Menurutnya, merupakan kebanggaan bagi Kota Pagaralam, yang baru pertama kali mengikuti kegiatan tahunan yang cukup banyak mengundang perhatian masyarakat dunia dari berbagai negara.
"Keberhasilan meraih penghargaan tidak terlepas dengan kesuksesan Kota Pagaralam, dalam menyelenggarakan kegiatan festival Bunga Sumsel 2009 dan festival Bunga Nusantara 2011," ungkapnya.
Dia berharap, keberhasilan ini setidaknya akan memacu dan menjadi peluang petani bunga Kota Pagaralam untuk meningkatkan produktivitasnya. Selama ini di Sumsel masih dipenuhi dengan produk tanaman hias dari Bandung, Jawa Barat dan Banten, tentunya kedepan akan menjadi peluang bagi masyarakat Pagaralam dalam memasarkan tanaman bunga.
Kepala Bagian Humas Pemkot Pagaralam, Imam Pasli SSTP mengatakan, keberadaan Kota Pagaralam sebagai peserta pada festival bunga nusantara di Pasadena Amerika Serikat, membawa nama Indonesia, dan sudah mampu menujukkan kebolehannya dalam kegiatan bergengsi di dunia tersebut.
"Keikut sertaan Kota Pagaralam dalam acara festival Pasadena, diharapkan akan mendorong promosi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari manca negera," ungkapnya.
Dia mengatakan, persiapan untuk mengikuti kegiatan festival bunga sudah dilakukan sejak dua tahun lalu dengan menggelar festival bunga tingkat Sumsel dan Nusantara. (asn)
Kota Pagaralam yang tergabung dalam tim Indonesia, mampu menunjukan prestasinya dengan meraih penghargaan terbaik atau The President's Tropy, pada kegiatan festival bunga di Pasadena, Amerika Serikat, 2 Januari 2012 lalu.
Dalam kegiatan yang disaksikan puluhan juta warga Amerika Serikat tersebut, Kota Pagaralam, memamerkan kendaraan hias dengan dikawal putri bunga.
Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati M Kes mengatakan, ada dua kendaraan hias yang ditampilkan dalam acara festival bunga di Pasadena yaitu desain Garuda Wisnu Kencana dan kendaraan hias bunga dari Kota Pagaralam.
"Pegelaran yang disaksikan jutaan penonton dan diikuti 44 peserta tim diantaranya Kota Pagaralam, dengan membawa nama negara Indonesia berhasil meraih penghargaan. Penghargaan ini merupakan urutan keempat dari 22 penghargaan yang diberikan kepada 44 peserta yang mengikuti festival bunga di Pasadena," ungkapnya, kemarin.
Menurutnya, merupakan kebanggaan bagi Kota Pagaralam, yang baru pertama kali mengikuti kegiatan tahunan yang cukup banyak mengundang perhatian masyarakat dunia dari berbagai negara.
"Keberhasilan meraih penghargaan tidak terlepas dengan kesuksesan Kota Pagaralam, dalam menyelenggarakan kegiatan festival Bunga Sumsel 2009 dan festival Bunga Nusantara 2011," ungkapnya.
Dia berharap, keberhasilan ini setidaknya akan memacu dan menjadi peluang petani bunga Kota Pagaralam untuk meningkatkan produktivitasnya. Selama ini di Sumsel masih dipenuhi dengan produk tanaman hias dari Bandung, Jawa Barat dan Banten, tentunya kedepan akan menjadi peluang bagi masyarakat Pagaralam dalam memasarkan tanaman bunga.
Kepala Bagian Humas Pemkot Pagaralam, Imam Pasli SSTP mengatakan, keberadaan Kota Pagaralam sebagai peserta pada festival bunga nusantara di Pasadena Amerika Serikat, membawa nama Indonesia, dan sudah mampu menujukkan kebolehannya dalam kegiatan bergengsi di dunia tersebut.
"Keikut sertaan Kota Pagaralam dalam acara festival Pasadena, diharapkan akan mendorong promosi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari manca negera," ungkapnya.
Dia mengatakan, persiapan untuk mengikuti kegiatan festival bunga sudah dilakukan sejak dua tahun lalu dengan menggelar festival bunga tingkat Sumsel dan Nusantara. (asn)
2011, Dana Jamsoskes Terserap 60 Persen
Palembang, SN
Dana APBD Sumsel 2011 yang diperuntukkan bagi program jaminan sosial kesehatan masyarakat Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes) hanya terserap 60 persen. Besaran penyerapan dana Jamsoskes ini dianggap baik oleh Komisi V DPRD Sumsel.
Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Soefyan menilai, penyerapan dana Jamsoskes yang hanya 60 persen tersebut menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat Sumsel saat ini sudah membaik.
"Kalau dana ini hanya terserap 60 persen, kita jangan berasumsi itu tidak terpakai karena masyarakat tidak tahu, tapi asumsinya positip artinya masyarakat sehat," katanya, kemarin.
Ia mengungkapkan, keberadaan Jamsoskes di tengah-tengah masyarakat sangat membantu warga Sumsel terutama mereka yang golongan menengah kebawah. Ia menilai, serapan dana Jamsoskes yang hanya 60 persen itu, bukan berarti pemerintah kurang bersosialisasi, akan tetapi lebih karena masyarakat Sumsel sudah memahami arti kesehatan.
"Program Jamsoskes ini sudah tersosialisasi sampai ke bawah, itu jelas peruntukannya untuk Puskesmas, rumah sakit kabupaten, rujukan ke provinsi dan rujukan ke pusat dan itu sudah banyak digunakan," kata Politisi Partai Demokrat ini.
Ia menambahkan, sejauh ini klaim-klaim atas Jamsoskesmas masih terus berjalan baik dari provinsi maupun dari kabupaten karena dananya adalah dana sharing sampai Desember tahun 2012. (awj)
Dana APBD Sumsel 2011 yang diperuntukkan bagi program jaminan sosial kesehatan masyarakat Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes) hanya terserap 60 persen. Besaran penyerapan dana Jamsoskes ini dianggap baik oleh Komisi V DPRD Sumsel.
Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Soefyan menilai, penyerapan dana Jamsoskes yang hanya 60 persen tersebut menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat Sumsel saat ini sudah membaik.
"Kalau dana ini hanya terserap 60 persen, kita jangan berasumsi itu tidak terpakai karena masyarakat tidak tahu, tapi asumsinya positip artinya masyarakat sehat," katanya, kemarin.
Ia mengungkapkan, keberadaan Jamsoskes di tengah-tengah masyarakat sangat membantu warga Sumsel terutama mereka yang golongan menengah kebawah. Ia menilai, serapan dana Jamsoskes yang hanya 60 persen itu, bukan berarti pemerintah kurang bersosialisasi, akan tetapi lebih karena masyarakat Sumsel sudah memahami arti kesehatan.
"Program Jamsoskes ini sudah tersosialisasi sampai ke bawah, itu jelas peruntukannya untuk Puskesmas, rumah sakit kabupaten, rujukan ke provinsi dan rujukan ke pusat dan itu sudah banyak digunakan," kata Politisi Partai Demokrat ini.
Ia menambahkan, sejauh ini klaim-klaim atas Jamsoskesmas masih terus berjalan baik dari provinsi maupun dari kabupaten karena dananya adalah dana sharing sampai Desember tahun 2012. (awj)
Jumat, 06 Januari 2012
Kamis, 05 Januari 2012
7 Kecamatan di OKI Terancam Banjir
Kayuagung, SN
Musim hujan memang sudah berlangsung sejak 2 bulan lalu namun potensi terjadinya banjir diprediksi mulai akhir-akhir ini. Pemerintah dan masyarakat di berbagai daerah termasuk di Kabupaten OKI kini sedang mewaspadai banjir ini.
Untuk di Kabupaten OKI, sedikitnya ada 7 kecamatan yang setiap musim penghujan selalu rawan kebanjiran, yakni Kecamatan Tanjung Lubuk, Lempuing, Kayuagung, SP Padang, Jejawi, Pampangan dan Pangkalan Lampam.
Kesigapan Pemkab OKI untuk mengantisipasi dan menanggulangi banjir di wilayahnya sudah dipersiapkan sejak beberapa tahun terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah OKI sudah dibentuk dan kini siap bekerja, sejumlah SKPD lainpun siap memberikan bantuan.
Yusuf HS ST selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, jajaran siap bekerja dengan sudah membentuk Tim Reaksi Cepat untuk menghadapi bencana banjir yang berjumlah ratusan personil.
“Personilnya dari Dinsos, Dinkes, Sat Pol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan SKPD lainnya.”kata Yusuf sembari mengatakan bila terjadi kebanjiran di suatu wilayah, tim ini siap diturunkan kapan saja. Untuk di OKI, bencana alam yang paling diantisipasi adalah banjir.
Kata Yusuf, ada beberapa kecamatan yang setiap musim penghujan biasanya selalu kebanjiran. Seperti Kayuagung, SP Padang, Jejawi, Pangkalan Lampam, Teluk Gelam dan Lempuing. Persiapan yang dimiliki berupa logistik bantuan peralatan rumah tangga, logisitik obat-obatan, perahu karet, tenda dan lainnya.
“Kami berperan sebagai komando dalam bertugas. Karena bantuan sosial sudah ada Dinsos dan bantuan kesehatan siap dilakukan Dinkes. Bantuan keamanan ada Polri, TNI dan Sat Pol PP,” sambung Yusuf. (iso)
Musim hujan memang sudah berlangsung sejak 2 bulan lalu namun potensi terjadinya banjir diprediksi mulai akhir-akhir ini. Pemerintah dan masyarakat di berbagai daerah termasuk di Kabupaten OKI kini sedang mewaspadai banjir ini.
Untuk di Kabupaten OKI, sedikitnya ada 7 kecamatan yang setiap musim penghujan selalu rawan kebanjiran, yakni Kecamatan Tanjung Lubuk, Lempuing, Kayuagung, SP Padang, Jejawi, Pampangan dan Pangkalan Lampam.
Kesigapan Pemkab OKI untuk mengantisipasi dan menanggulangi banjir di wilayahnya sudah dipersiapkan sejak beberapa tahun terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah OKI sudah dibentuk dan kini siap bekerja, sejumlah SKPD lainpun siap memberikan bantuan.
Yusuf HS ST selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, jajaran siap bekerja dengan sudah membentuk Tim Reaksi Cepat untuk menghadapi bencana banjir yang berjumlah ratusan personil.
“Personilnya dari Dinsos, Dinkes, Sat Pol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan SKPD lainnya.”kata Yusuf sembari mengatakan bila terjadi kebanjiran di suatu wilayah, tim ini siap diturunkan kapan saja. Untuk di OKI, bencana alam yang paling diantisipasi adalah banjir.
Kata Yusuf, ada beberapa kecamatan yang setiap musim penghujan biasanya selalu kebanjiran. Seperti Kayuagung, SP Padang, Jejawi, Pangkalan Lampam, Teluk Gelam dan Lempuing. Persiapan yang dimiliki berupa logistik bantuan peralatan rumah tangga, logisitik obat-obatan, perahu karet, tenda dan lainnya.
“Kami berperan sebagai komando dalam bertugas. Karena bantuan sosial sudah ada Dinsos dan bantuan kesehatan siap dilakukan Dinkes. Bantuan keamanan ada Polri, TNI dan Sat Pol PP,” sambung Yusuf. (iso)
Langganan:
Postingan (Atom)