Palembang, SN
Program siaran televisi swasta yang mengudara di Indonesia, kembali menuai kritik dari pemirsanya (masayarakat), beberapa siaran program TV yang menjadi andalan stasiun TV swasta dinilai kurang relavan dikehidupan masyarakat banyak pada umumnya.
Kepala Bidang (kabid) Pengawasan isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID), Muhammad Yamin Hasan mengatakan banyak siaran program TV tidak sesauai dengan etika siaran untuk pendidikan anak, seperti hal jam tayang pada pagi hari, siaran berbau porno aksi serta siaran program TV tentang perjalanan sia anak yang kurang mendidik (sinetron).
" Tahun 2011 pengaduan masih cenderung tentang etika yang dijadikan permasalahn masyarakata yang mengadukan ke KPAID Sumsel,"jelasnya Kamis (2/2) saat ditemui diruang kerjanya.
Rinciannya,kata Muhammad Yamin, selama kurun dua tahun ini menjukan trend meningkat pengaduan masyakat ke KPAID Sumsel.
" Selama perjalanan tugas KPID Sumsel, untuk penghujung tiga bulan tahun 2010 ada 76 kasus yang diadukan masyarakat, sedangkan 2011 hingga MEI jumlah aduan meningkat mencapai 214 kasus,"jelasnya.
Hasil analisisa yang dilakukan KPID pengaduan masyarakat kebanyakan bersifat umum sebanyak 256 kasus, untuk kekerasan kata-kata kasar 8 kasus, pornografi 5 kasus, pelecehan 4 kasus, soal jam tayang 3 kasus, soal kebanci-bancian 2 kasus, masalah mistik klinik 2 kasus dan masalah sinetron dengan thema kemewahan 1 kasus.
" Semuanya telah kita tindak lanjuti untuk meneger stasiun TVnya, dengan penanganan kasus yang dilakukan ditahun 2010 teguran secar tertulis telah kita layangkan sebanyak 13 kali, himbauan 2 kali, klarifikasi 1 kali,"jelasnya. nah ditahun 2011, penanganan yang telah dilakukan, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni 5 kali teguran tertulis, 6 kali himbauan, perinatan sebanyak 4 kali dan klarifikasi 4 kali.
" Dari dua kali penanganan kasus yang kita lakukan tidak ada denda administratif yang kita berikan,"jelasnya.
Hasil monitoring yang dilakukan KPID Sumsel kata Muhammad Yamin, ditahun 2011 pada 13 Oktober lalu, diantaranya acara reality show Kakek-kakek Narsis (KKN),yang dijadikan permasalahnya pemakaian tato dikalangan remaja dengan penampilan baju minim serta pembicaraan menyerempet ke pornogarfi.
" Diwaktu yang sama juga acara masih ada dunia lain, milik stasiun swasta juga, juga menjadi perhatian kita seperti seorang ustad mendapatkan batu cincin secar gaib dari mahluk si penunggu jurang dan berpesan agar para supir yang lewat supaya berdoa kepada allah supaya tehindar dari bahaya(klenik),"jelasnya
Sedangkanan di tahun dan bulan yang sama, 26 Oktober acara pemberitaan salah satu televisi swasta yang menuaui kritikan yakni salah satu berita menampilkan masyarakat main hakim sendiri memeukuli pelajar yang melakukan tawuran di kota Cirebon(melanggar kekerasan).
Nah dengan aduan, dan aspirasi masyarakat terhadap penyiaran menunjukkan kecenderungan meningkat belakangan ini sehingga memerlukan perhatian yang mendalam.
"Beragam kegitan sudah kita lakukan seperti pembinaan sosialisasi tahun 2010 sebnayak 3 kali,kegiatan monitoring kegiatan tahun 2010 dibeberapa luar kota palembang seperti di Kota Lubuk Linggau, Musirawas distasiun radio dan TV lokal kegiatan dikantor KPID sendiri diskusi laporan pengaduan, diskusi monotring siaran,"jelasnya. sedangkan ditahun 2011 kegiatan monitoring dilakukan keluar daerah "kegiatan terakhi rkita lakukan di baturaja dan OKU induk di empat stasiun radio lokal dan satu radio publik lokal,"tukasnya.(win)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Jumat, 03 Februari 2012
HBA : "Ini Memalukan"
*Siswa SMAN 1 Ulu Musi Tawuran
Empat Lawang, SN
Puluhan siswa Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Ulu Musi, Empat Lawang terlibat tawuran. Insiden yang moncoreng dunia pendidikan ini terjadi di Jembatan Ponton yang menghubungkan Kabupaten Ulu Musi dengan Pasemah Air Keruh, Rabu (1/2) sekitar pukul 13.00 WIB.
Akibat tawuran siswa berseragam abu-abu ini arus lalulintas macet total. "Ini sungguh memalukan," ujar Heri, salah seorang pengendara yang terjebak kemacetan.
Pantauan koran ini perkelahian siswa yang masih mengenakan seragam sekolah, di jembatan Ponton penghubung Ulumusi-Paiker, menyebabkan kemacetan panjang. Ini disebabkan motor siswa yang berkelahi tersebut diparkir di tengah jalan. Ini makin diperparah dengan ulah siswa lain yang ikut menghentikan kendaraannya dan menyaksikan tawuran ini. Perkelahian terhenti setelah para pengendara turun dan membantu menghentikan perkelahian siswa tersebut.
Terpisah Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri sangat menyayangkan kejadian ini. Orang nomor satu di Empat Lawang ini mengintruksikan Disdik untuk secepatnya mengatasi persoalan ini serta mencegah jangan sampai insiden serupa terulang kembali. "Ini sangat memalukan, karenanya saya minta Disdik untuk turun langsung ke lapangan guna mengatasi hal ini," imbuhnya.
Tak cuma itu, HBA meminta Disdik mencari akar persoalan tawuran ini, serta bagi siswa yang terbukti terlibat diberi sanksi tegas.
Sementara itu Kadisdik Empat Lawang H Syahril ketika dikonfirmasi mengaku belum tahu dengan kejadian ini. Melihat lokasi tawuran, dia yakin tawuran ini terjadi antar siswa SMA Negeri 1 Ulu Musi. Untuk itu, pihaknya akan mengirim tim guna menyelidiki penyebab tawuran.
"Padahal kita setia kali kunjungan ke sekolah selalu mengingatkan siswa untuk menjauhi dunia tawuran," ujarnya.
Mencegah kejadian ini selalu berulang Syahril mengajak para orang tua dan masyarakat ikut mengawasi putra-putrinya, menurutnya jika persoalan ini hanya diserahkan ke dewan guru jelas tidak akan maksimal. Sebab, pengawasan lingkungan memegang peranan penting terhadap perkembangan anak.
Mengenai sanksi kata Syahril, sanksinya beragam. Sanksi terberat bisa saja siswa yang bersangkutan di berhentikan. "Kita akan selidiki dulu, siapa pelaku dan penyebabnya," ujar Syahril. (eko)
Empat Lawang, SN
Puluhan siswa Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Ulu Musi, Empat Lawang terlibat tawuran. Insiden yang moncoreng dunia pendidikan ini terjadi di Jembatan Ponton yang menghubungkan Kabupaten Ulu Musi dengan Pasemah Air Keruh, Rabu (1/2) sekitar pukul 13.00 WIB.
Akibat tawuran siswa berseragam abu-abu ini arus lalulintas macet total. "Ini sungguh memalukan," ujar Heri, salah seorang pengendara yang terjebak kemacetan.
Pantauan koran ini perkelahian siswa yang masih mengenakan seragam sekolah, di jembatan Ponton penghubung Ulumusi-Paiker, menyebabkan kemacetan panjang. Ini disebabkan motor siswa yang berkelahi tersebut diparkir di tengah jalan. Ini makin diperparah dengan ulah siswa lain yang ikut menghentikan kendaraannya dan menyaksikan tawuran ini. Perkelahian terhenti setelah para pengendara turun dan membantu menghentikan perkelahian siswa tersebut.
Terpisah Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri sangat menyayangkan kejadian ini. Orang nomor satu di Empat Lawang ini mengintruksikan Disdik untuk secepatnya mengatasi persoalan ini serta mencegah jangan sampai insiden serupa terulang kembali. "Ini sangat memalukan, karenanya saya minta Disdik untuk turun langsung ke lapangan guna mengatasi hal ini," imbuhnya.
Tak cuma itu, HBA meminta Disdik mencari akar persoalan tawuran ini, serta bagi siswa yang terbukti terlibat diberi sanksi tegas.
Sementara itu Kadisdik Empat Lawang H Syahril ketika dikonfirmasi mengaku belum tahu dengan kejadian ini. Melihat lokasi tawuran, dia yakin tawuran ini terjadi antar siswa SMA Negeri 1 Ulu Musi. Untuk itu, pihaknya akan mengirim tim guna menyelidiki penyebab tawuran.
"Padahal kita setia kali kunjungan ke sekolah selalu mengingatkan siswa untuk menjauhi dunia tawuran," ujarnya.
Mencegah kejadian ini selalu berulang Syahril mengajak para orang tua dan masyarakat ikut mengawasi putra-putrinya, menurutnya jika persoalan ini hanya diserahkan ke dewan guru jelas tidak akan maksimal. Sebab, pengawasan lingkungan memegang peranan penting terhadap perkembangan anak.
Mengenai sanksi kata Syahril, sanksinya beragam. Sanksi terberat bisa saja siswa yang bersangkutan di berhentikan. "Kita akan selidiki dulu, siapa pelaku dan penyebabnya," ujar Syahril. (eko)
Gerbang Ditutup, Siswa Tetap Belajar
Empat Lawang, SN
Penutupan gerbang SDN 4 Kecamatan Pasemah Air Keruh (Paiker) Kabupaten Empat Lawang ditanggapi dingin Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang. Dinas pendidikan yakin ulah tidak terpuji ini hanya dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan ketidakpuasan salah seorang guru yang dipindah tugaskan.
"Sampai sekarang proses belajar mengajar masih berjalan, penutupan gerbang tidak mengganggu, " kata kepala Dinas Pendidikan Empat Lawang H syahril.
Selanjutnya Syahril menyampaikan mayoritas warga setempat menginkan proses belajar mengajar tetap berjalan, jadi ini bukan masalah karena banyak warga bahkan toko masyarakat disana yang siap menyelesaikannya. "Kita juga serahkan kepada warga, merega juga yang rugi kalau sekolah nanti di tutup," ujar Syahril.
Menanggapi alasan ketidakpuasan mutasi guru di sekolah bersangkutan Syahril mengaku tetap dengan keputusan awal, pihaknya sudah melakukan pemindahan guru dengan SK bupati jadi tidak ada seorangpun yang dapat merubah kecuali bupati itu sendiri, jadi jangan sampai rusak pemerintahan karena ulah satu orang. "Walau mereka tidak puas kita tetap dengan keputusan lama, kecuali bupati yang merubahnya lagi," kata Syahril.
Camat Pasma Air keruh Syaiful syahri menegaskan bahkan proses belajar mengajar di SD N 4 paiker berjalan lancar meskipun ditutup tetap tidak mempengaruhi. "Alhamdulillah tetap belajar," kata Syaiful.
Diketahui sebelumnya bahwa SDN 04 Paiker yang berada di Desa Penantian, gerbang sekolah telah dipagar menggunakan bila bambu dan kayu. Sehingga gerbang tidak bisa dilalui, siswa serta guru terpaksa melalui jalan belakang, bahkan melompat pagar ataupun melalui lobang-lobang pagar. Selain itu, gerbang terpampang pengumuman yang bertuliskan “Maaf Tanah Gerbang Sekolah SDN 04 Ditutup Dengan Ahli Waris”
Menurut beberapa sumber, pemagaran oleh warga yang mengklaim sebagai ahli waris tersebut dilatari oleh kekecewaannya terhadap mutasi tenaga pendidik dimana salah satu guru yang dimutasi masih keluarga yang melakukan pemagaran. Selain itu, kebijakan kepala sekolah merupakan kebijakan bawahannya, padahal guru tersebut statusnya komite, bahkan seolah melebihi kepala sekolah.
Budi, warga yang melakukan pemagaran mengatakan, ia memagar sekolah dengan berbagai alasan, salah satunya mutasi guru sekolah tersebut. Ia tidak akan membuka pagar tersebut, sebelum permasalahan di kepengurusan tersebut.
"Selain itu, sekolah ini sudah dijadikan ajang bisnis dan bermuatan politik. Ya, kebijakan-kebijakan sekolah juga tidak sesuai prosedur dan tebang pilih, buktinya guru PNS berkompeten dimutasi, sementara guru komite tidak dimutasi," ujarnya.
Menyikapi adanya penutupan gerbang oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris tanah, Kepala SDN 04 Paiker, Desma Warni tidak bisa berbuat banyak. Dirinya juga mengaku kaget adanya pemagaran tersebut. Ia yang baru menjabat sebagai kepala sekolah di SD tersebut tidak banyak mengetahui sejarah sekolah tersebut, sehingga permasalahan ini ia serahkan kepada pemerintah desa setempat untuk menyelesaikannya. (eko)
Penutupan gerbang SDN 4 Kecamatan Pasemah Air Keruh (Paiker) Kabupaten Empat Lawang ditanggapi dingin Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang. Dinas pendidikan yakin ulah tidak terpuji ini hanya dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan ketidakpuasan salah seorang guru yang dipindah tugaskan.
"Sampai sekarang proses belajar mengajar masih berjalan, penutupan gerbang tidak mengganggu, " kata kepala Dinas Pendidikan Empat Lawang H syahril.
Selanjutnya Syahril menyampaikan mayoritas warga setempat menginkan proses belajar mengajar tetap berjalan, jadi ini bukan masalah karena banyak warga bahkan toko masyarakat disana yang siap menyelesaikannya. "Kita juga serahkan kepada warga, merega juga yang rugi kalau sekolah nanti di tutup," ujar Syahril.
Menanggapi alasan ketidakpuasan mutasi guru di sekolah bersangkutan Syahril mengaku tetap dengan keputusan awal, pihaknya sudah melakukan pemindahan guru dengan SK bupati jadi tidak ada seorangpun yang dapat merubah kecuali bupati itu sendiri, jadi jangan sampai rusak pemerintahan karena ulah satu orang. "Walau mereka tidak puas kita tetap dengan keputusan lama, kecuali bupati yang merubahnya lagi," kata Syahril.
Camat Pasma Air keruh Syaiful syahri menegaskan bahkan proses belajar mengajar di SD N 4 paiker berjalan lancar meskipun ditutup tetap tidak mempengaruhi. "Alhamdulillah tetap belajar," kata Syaiful.
Diketahui sebelumnya bahwa SDN 04 Paiker yang berada di Desa Penantian, gerbang sekolah telah dipagar menggunakan bila bambu dan kayu. Sehingga gerbang tidak bisa dilalui, siswa serta guru terpaksa melalui jalan belakang, bahkan melompat pagar ataupun melalui lobang-lobang pagar. Selain itu, gerbang terpampang pengumuman yang bertuliskan “Maaf Tanah Gerbang Sekolah SDN 04 Ditutup Dengan Ahli Waris”
Menurut beberapa sumber, pemagaran oleh warga yang mengklaim sebagai ahli waris tersebut dilatari oleh kekecewaannya terhadap mutasi tenaga pendidik dimana salah satu guru yang dimutasi masih keluarga yang melakukan pemagaran. Selain itu, kebijakan kepala sekolah merupakan kebijakan bawahannya, padahal guru tersebut statusnya komite, bahkan seolah melebihi kepala sekolah.
Budi, warga yang melakukan pemagaran mengatakan, ia memagar sekolah dengan berbagai alasan, salah satunya mutasi guru sekolah tersebut. Ia tidak akan membuka pagar tersebut, sebelum permasalahan di kepengurusan tersebut.
"Selain itu, sekolah ini sudah dijadikan ajang bisnis dan bermuatan politik. Ya, kebijakan-kebijakan sekolah juga tidak sesuai prosedur dan tebang pilih, buktinya guru PNS berkompeten dimutasi, sementara guru komite tidak dimutasi," ujarnya.
Menyikapi adanya penutupan gerbang oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris tanah, Kepala SDN 04 Paiker, Desma Warni tidak bisa berbuat banyak. Dirinya juga mengaku kaget adanya pemagaran tersebut. Ia yang baru menjabat sebagai kepala sekolah di SD tersebut tidak banyak mengetahui sejarah sekolah tersebut, sehingga permasalahan ini ia serahkan kepada pemerintah desa setempat untuk menyelesaikannya. (eko)
Isu Rolling, Pejabat OKUS Ketar-ketir
Muaradua, SN
Terdengar isu rolling di lingkup Pemerintahan Kabupaten OKU Selatan memasuki tahun kedua pada periode kepemimpinan H Muhtadin Sera’i dan Hj Herawati Gatot pada awal tahun 2012 ini kembali membuat sebagian pejabat merasa ketar-ketir.
Ditemui staf di lingkungan seketariat Pemkab OKU Selatan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, bahwa penyegaran birokrasi merupakan hal biasa dan sepenuhnya wewenang dari Baperjakat menilai melalui evaluasi kinerja dari PNS itu sendiri.
“Tentunya penyegaran tersebut melalui mekanisme dan sesuai hasil evaluasi dari Baperjakat,” katanya.
Menurutnya, rolling kali ini membuat para pejabat mulai harap-harap cemas, sehingga mulai mencari perhatian kepada Bupati.
”Dengan adanya isu rolling ini pejabat mulai harap-harap cemas, contohnya saat pada bupati keluar daerah, para kepala SKPD tidak ada di kantor,” tegasnya.
Dirinyapun menambahkan dimana pada awal tahun 2010 lalu Bupati H Muhtadin Sera’i sudah menginstruksikan melalui Sekab OKU Selatan tentang kedisiplinan di lingkup Pemkab OKU Selatan, namun hal ini tidak digubris para pejabat maupun pegawai dilingkungan Pemkab OKU Selatan .
”Hal ini sangat disayangkan padahal tahun 2012 ini bupati berharap ada peningkatan pelayanan bagi masyarakat, namun kenyataan malah bupati tugas luar, pejabat pun ikutan berlibur,” katanya.
Terpisah ketua DPRD OKU Selatan Sri Mulyadi SE MSi mengatakan, jika menduduki jabatan tertentu bagi pejabat struktural diperlukan pertimbangan yang cermat bagi pengambil kebijakan.
"Pejabat tertentu jika telah diberi kesempatan namun ternyata belum, mampu untuk menambah kredit point terhadap kinerja SKPD tertentu sebagimana dalam peningkatan PAD tentu wajar jika dievaluasi dan memberi kesempatan lainnya," pungkasnya. (dan)
Terdengar isu rolling di lingkup Pemerintahan Kabupaten OKU Selatan memasuki tahun kedua pada periode kepemimpinan H Muhtadin Sera’i dan Hj Herawati Gatot pada awal tahun 2012 ini kembali membuat sebagian pejabat merasa ketar-ketir.
Ditemui staf di lingkungan seketariat Pemkab OKU Selatan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, bahwa penyegaran birokrasi merupakan hal biasa dan sepenuhnya wewenang dari Baperjakat menilai melalui evaluasi kinerja dari PNS itu sendiri.
“Tentunya penyegaran tersebut melalui mekanisme dan sesuai hasil evaluasi dari Baperjakat,” katanya.
Menurutnya, rolling kali ini membuat para pejabat mulai harap-harap cemas, sehingga mulai mencari perhatian kepada Bupati.
”Dengan adanya isu rolling ini pejabat mulai harap-harap cemas, contohnya saat pada bupati keluar daerah, para kepala SKPD tidak ada di kantor,” tegasnya.
Dirinyapun menambahkan dimana pada awal tahun 2010 lalu Bupati H Muhtadin Sera’i sudah menginstruksikan melalui Sekab OKU Selatan tentang kedisiplinan di lingkup Pemkab OKU Selatan, namun hal ini tidak digubris para pejabat maupun pegawai dilingkungan Pemkab OKU Selatan .
”Hal ini sangat disayangkan padahal tahun 2012 ini bupati berharap ada peningkatan pelayanan bagi masyarakat, namun kenyataan malah bupati tugas luar, pejabat pun ikutan berlibur,” katanya.
Terpisah ketua DPRD OKU Selatan Sri Mulyadi SE MSi mengatakan, jika menduduki jabatan tertentu bagi pejabat struktural diperlukan pertimbangan yang cermat bagi pengambil kebijakan.
"Pejabat tertentu jika telah diberi kesempatan namun ternyata belum, mampu untuk menambah kredit point terhadap kinerja SKPD tertentu sebagimana dalam peningkatan PAD tentu wajar jika dievaluasi dan memberi kesempatan lainnya," pungkasnya. (dan)
Puluhan Warga Prumnas Perandonan Datangi DPRD
Pagaralam, SN
Puluhan warga Perumnas Griya Abdi Negara Perandonan, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, Rabu (1/2) sekitar pukul 10.00, menuntut pengembangan memenuhi aturan dalam program pembangunan perumahan nasional (Prumnas).
Setelah melakukan orasi akhirnya perwakilan warga diterima Ketua DPRD dan anggota lainnya untuk melakukan dialog dan setelah itu mereka membubarkan diri dengan tertib.
Koordinator Aksi, Sahlan SH mengatakan warga hanya menuntut fasilitas umum yang dijanjikan pihak Developer Perumahan Griya Abdi Negara, karena janji ini tidak pernah dipenuhi maka diminta DPRD bisa memfasilitasi untuk bisa bertemu dengan pihak pengembang.
"Warga ini menuntut janji yang diberikan pihak developer yang katanya akan membangun fasilitas umum dikawasan perumahan tersebut. Fasilitas yang dituntut warga yaitu jalan, fasilitas olahraga dan pendidikan. Namun sejak pembangunan perumahan tersebut pada 2004 fasilitas tersebut belum juga dibangun sampai saat ini," ungkap dia.
Sahlan menilai, pihak pengembang telah membohongi warga, karena hanya dijanjikan fasilitas tersebut akan segera dibangun tapinya nyatanya tidak. Selain itu fasilitas jalan menuju ke perumahan tersebut belum pernah diaspal masih tanah bahkan belum ada pengerasan.
Sementara itu Ketua DPRD Pagaralam, Ruslan Abdulgani, SE mengatakan semua tuntutan warga akan menjadi bahan untuk melakukan pemanggilan kepada pihak pengembang yang tidak memenuhi janji pembangunan fasilitas perumahan tersebut.
"Kami akan menampung semua tuntutan warga Prumnas Perandonan dan akan dikoodinasikan dengan pemerintah setempat termasuk pengembang untuk dicarikan jalan penyelesaian agar pengembang memenuhi tuntutan warga tersebut," ungkap dia.
Menurut Ruslan, sebetulnya sudah menjadi kewajiban bagi pengembang untuk melengkapi berbagai fasilitas perumahan tersebut, karena sesuia dengan pengajuan izin dan syarat bila melakukan pembuatan kawasan perumahan tersebut.
"Dewan akan mendesak pihak pengembang untuk memenuhi tuntutan warga agar membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan warga seperti masjid, jalan, tempat olahraga dan lainnya," ungkapnya. (asn)
Puluhan warga Perumnas Griya Abdi Negara Perandonan, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, Rabu (1/2) sekitar pukul 10.00, menuntut pengembangan memenuhi aturan dalam program pembangunan perumahan nasional (Prumnas).
Setelah melakukan orasi akhirnya perwakilan warga diterima Ketua DPRD dan anggota lainnya untuk melakukan dialog dan setelah itu mereka membubarkan diri dengan tertib.
Koordinator Aksi, Sahlan SH mengatakan warga hanya menuntut fasilitas umum yang dijanjikan pihak Developer Perumahan Griya Abdi Negara, karena janji ini tidak pernah dipenuhi maka diminta DPRD bisa memfasilitasi untuk bisa bertemu dengan pihak pengembang.
"Warga ini menuntut janji yang diberikan pihak developer yang katanya akan membangun fasilitas umum dikawasan perumahan tersebut. Fasilitas yang dituntut warga yaitu jalan, fasilitas olahraga dan pendidikan. Namun sejak pembangunan perumahan tersebut pada 2004 fasilitas tersebut belum juga dibangun sampai saat ini," ungkap dia.
Sahlan menilai, pihak pengembang telah membohongi warga, karena hanya dijanjikan fasilitas tersebut akan segera dibangun tapinya nyatanya tidak. Selain itu fasilitas jalan menuju ke perumahan tersebut belum pernah diaspal masih tanah bahkan belum ada pengerasan.
Sementara itu Ketua DPRD Pagaralam, Ruslan Abdulgani, SE mengatakan semua tuntutan warga akan menjadi bahan untuk melakukan pemanggilan kepada pihak pengembang yang tidak memenuhi janji pembangunan fasilitas perumahan tersebut.
"Kami akan menampung semua tuntutan warga Prumnas Perandonan dan akan dikoodinasikan dengan pemerintah setempat termasuk pengembang untuk dicarikan jalan penyelesaian agar pengembang memenuhi tuntutan warga tersebut," ungkap dia.
Menurut Ruslan, sebetulnya sudah menjadi kewajiban bagi pengembang untuk melengkapi berbagai fasilitas perumahan tersebut, karena sesuia dengan pengajuan izin dan syarat bila melakukan pembuatan kawasan perumahan tersebut.
"Dewan akan mendesak pihak pengembang untuk memenuhi tuntutan warga agar membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan warga seperti masjid, jalan, tempat olahraga dan lainnya," ungkapnya. (asn)
Empat Kecamatan Akan Dibangun Lumbung Pangan
Musi Rawas, SN
Sebagai upaya untuk menjamin ketersedian dan memenuhi kebutuhan pangan di setiap desa di kabupaten Musi Rawas (Mura), Badan Ketahanan Pangan (BKP) terus berupaya untuk membangun lumbung pangan baru. Direncanakan pada tahun ini akan ada empat lumbung pangan yang akan dibangun.
Menurut Kepala Badan Ketahan Pangan (BKP) kabupaten Musi Rawas Primadina melalui Kepala Bidang ketahanan Pangan Tatang Suparno mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2011 kabupaten Musi Rawas sudah memiliki 12 lumbung pangan. Dengan adanya penambahan empat yang akan di bangun tahun ini maka jumlahnya menjadi 16 lumbung.
“Jumlah tersebut masih sangat kurang, idealnya satu desa memiliki satu lumbung pangan, namun hal ini bisa dipenuhi melalui pembangunan secara bertahap,” katanya.
Ditambahkannya, tujuan dari pembangunan lumbung pangan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi keluarga dan masyarakat di tingkat desa. Selain hal tersebut juga memberikan fungsi penguatan secara ekonomi kepada masyarakat. Lumbung pangan yang di bangun tersebut dikelola oleh kelompok tani setempat.
“Untuk daya tampungnya mencapai empat ton beras, ukuran ini cukup beras terlebih lagi pengelolaannya dilakukan oleh kelompok tani sendiri,” katanya. (fik)
Sebagai upaya untuk menjamin ketersedian dan memenuhi kebutuhan pangan di setiap desa di kabupaten Musi Rawas (Mura), Badan Ketahanan Pangan (BKP) terus berupaya untuk membangun lumbung pangan baru. Direncanakan pada tahun ini akan ada empat lumbung pangan yang akan dibangun.
Menurut Kepala Badan Ketahan Pangan (BKP) kabupaten Musi Rawas Primadina melalui Kepala Bidang ketahanan Pangan Tatang Suparno mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2011 kabupaten Musi Rawas sudah memiliki 12 lumbung pangan. Dengan adanya penambahan empat yang akan di bangun tahun ini maka jumlahnya menjadi 16 lumbung.
“Jumlah tersebut masih sangat kurang, idealnya satu desa memiliki satu lumbung pangan, namun hal ini bisa dipenuhi melalui pembangunan secara bertahap,” katanya.
Ditambahkannya, tujuan dari pembangunan lumbung pangan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi keluarga dan masyarakat di tingkat desa. Selain hal tersebut juga memberikan fungsi penguatan secara ekonomi kepada masyarakat. Lumbung pangan yang di bangun tersebut dikelola oleh kelompok tani setempat.
“Untuk daya tampungnya mencapai empat ton beras, ukuran ini cukup beras terlebih lagi pengelolaannya dilakukan oleh kelompok tani sendiri,” katanya. (fik)
Berusaha Kabur, Pemuda 21 tahun Ditembak
Muara Enim, SN
Berakhir sudah petualangan pelaku curanmor, Didin Akbar (21), setelah satu butir timah panas bersarang di betis kanannya. Dari Petani yang tinggal di simpang Tanjung Desa Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim ini, berhasil diamankan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Yupiter MX berserta kunci T.
Kejahatan terakhir tersangka, yakni mencuri sepeda motor milik, M Bastian (17) pelajar yang tinggal di Dusun Muara Enim Kampung I, Muara Enim, 31 Januri 2011 lalu, sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu tersangka berhasil menggasak sepeda motor yang terparkir didalam kost-an korban.
Penangkapan tersangka bermula ketika petugas berhasil mengidentifikasi keberadaannya di depan GOR Pancasila Muara Enim, Kamis (2/2) sekitar pukul 16.00 WIB. Sore itu, ternyata tersangka hendak menjualkan barang bukti sepeda motor yang berhasil dicurinya tersebut.
Apes bagi tersangka, niatnya untuk mendapatkan uang jutaan rupiah dengan mudah belum tercapai, sebab tim buser Polres Muara Enim yang dipimpin Kanit Pidum Ipda Robert beserta anggotanya lebih dulu menangkapnya.
Petugas terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas yang mengenai betis kanannya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Padahal, tiga kali tembakan peringatan yang diletuskan petugas sebelumnya tak digubris tersangka.
Setelah berhasil mengamankan tersangka, petugas melakukan penggeledahan dirumahnya. Satu kunci T berhasil didapat petugas dalam operasi pengeledahan.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi didampingi Kanit Pidum Ipda Robert membenarkan telah mengamankan tersangka curanmor yang ditembak di betis kanannya.
"Penembakan dilakukan karena, tersangka berusaha kabur ketika akan ditangkap. Kini kasusnya akan kita kembangkan kembali,guna mengungkap jaringan curanmor lainnya,” ungkap Tri Wahyudi. (yud)
Berakhir sudah petualangan pelaku curanmor, Didin Akbar (21), setelah satu butir timah panas bersarang di betis kanannya. Dari Petani yang tinggal di simpang Tanjung Desa Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim ini, berhasil diamankan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Yupiter MX berserta kunci T.
Kejahatan terakhir tersangka, yakni mencuri sepeda motor milik, M Bastian (17) pelajar yang tinggal di Dusun Muara Enim Kampung I, Muara Enim, 31 Januri 2011 lalu, sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu tersangka berhasil menggasak sepeda motor yang terparkir didalam kost-an korban.
Penangkapan tersangka bermula ketika petugas berhasil mengidentifikasi keberadaannya di depan GOR Pancasila Muara Enim, Kamis (2/2) sekitar pukul 16.00 WIB. Sore itu, ternyata tersangka hendak menjualkan barang bukti sepeda motor yang berhasil dicurinya tersebut.
Apes bagi tersangka, niatnya untuk mendapatkan uang jutaan rupiah dengan mudah belum tercapai, sebab tim buser Polres Muara Enim yang dipimpin Kanit Pidum Ipda Robert beserta anggotanya lebih dulu menangkapnya.
Petugas terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas yang mengenai betis kanannya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Padahal, tiga kali tembakan peringatan yang diletuskan petugas sebelumnya tak digubris tersangka.
Setelah berhasil mengamankan tersangka, petugas melakukan penggeledahan dirumahnya. Satu kunci T berhasil didapat petugas dalam operasi pengeledahan.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi didampingi Kanit Pidum Ipda Robert membenarkan telah mengamankan tersangka curanmor yang ditembak di betis kanannya.
"Penembakan dilakukan karena, tersangka berusaha kabur ketika akan ditangkap. Kini kasusnya akan kita kembangkan kembali,guna mengungkap jaringan curanmor lainnya,” ungkap Tri Wahyudi. (yud)
Komisi II Panggil PT IAL dan PT Lonsum
Palembang, SN
Komisi II DPRD Sumsel menunjukkan keseriusannya untuk menuntaskan sengketa lahan perkebunan yang terjadi antara PT IAL dengan warga Ogan Ilir (OI) dan PT Lonsum dengan warga Lahat. Bentuk keseriusan itu, Komisi II akan memanggil pihak-pihak yang berkonflik pada Selasa (7/2).
Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul yang ditemui, Kamis (2/2) mengatakan, pemanggilan tersebut menanggapi surat masyarakat yang mengaku mitra PT Indralaya Argo Lestasi (IAL) yang menurut mereka plasma dengan PT IAL, tetapi sejak berdiri dan melakukan aktivitas perkebunan sejak tahun 2008 hingga sekarang masyarakat belum mendapatkan kebun plasma yang dijanjikan PT IAl.
Budiarto melanjutkan, kasus ini bisa jadi ada perbedaan data, menurut masyarakat, PT IAl telah menanam tanaman sekitar 4000 Ha, tapi pihak PT IAL mengaku baru menanam sekitar 1036 Ha.
"Karena itu, kami akan menyelidiki mana yang benar, dengan melihat aturan pendirian perusahan perkebunan tersebut, pemberian plasma berapa persen kepada masyarakat, kalau sudah di tanam harus berapa yang diserahkan," kata Politisi Partai Gerindra ini.
"Kita lihat aturannya, kalau kewajibannya belum dilaksanakan padahal itu harus diserahkan, kita minta perusahaan menyerahkan plasma pada masyarakat, kami akan segera undang PT IAL dengan warga," tambah Budiarto.
Lebih lanjut Budiarto menilai, terjadinya sengketa perkebunan lantaran euporia kebijakan masa lalu yang terlalu bebas memberikan izin perkebunan dengan tidak melihat fakta di lapangan. "Seharusnya, ada aturan perundangan yang harus dipenuhi pihak perusahaan dalam melakukan aktivitasnya," tutupnya. (awj)
Komisi II DPRD Sumsel menunjukkan keseriusannya untuk menuntaskan sengketa lahan perkebunan yang terjadi antara PT IAL dengan warga Ogan Ilir (OI) dan PT Lonsum dengan warga Lahat. Bentuk keseriusan itu, Komisi II akan memanggil pihak-pihak yang berkonflik pada Selasa (7/2).
Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul yang ditemui, Kamis (2/2) mengatakan, pemanggilan tersebut menanggapi surat masyarakat yang mengaku mitra PT Indralaya Argo Lestasi (IAL) yang menurut mereka plasma dengan PT IAL, tetapi sejak berdiri dan melakukan aktivitas perkebunan sejak tahun 2008 hingga sekarang masyarakat belum mendapatkan kebun plasma yang dijanjikan PT IAl.
Budiarto melanjutkan, kasus ini bisa jadi ada perbedaan data, menurut masyarakat, PT IAl telah menanam tanaman sekitar 4000 Ha, tapi pihak PT IAL mengaku baru menanam sekitar 1036 Ha.
"Karena itu, kami akan menyelidiki mana yang benar, dengan melihat aturan pendirian perusahan perkebunan tersebut, pemberian plasma berapa persen kepada masyarakat, kalau sudah di tanam harus berapa yang diserahkan," kata Politisi Partai Gerindra ini.
"Kita lihat aturannya, kalau kewajibannya belum dilaksanakan padahal itu harus diserahkan, kita minta perusahaan menyerahkan plasma pada masyarakat, kami akan segera undang PT IAL dengan warga," tambah Budiarto.
Lebih lanjut Budiarto menilai, terjadinya sengketa perkebunan lantaran euporia kebijakan masa lalu yang terlalu bebas memberikan izin perkebunan dengan tidak melihat fakta di lapangan. "Seharusnya, ada aturan perundangan yang harus dipenuhi pihak perusahaan dalam melakukan aktivitasnya," tutupnya. (awj)
PAN Sumsel Bersih-bersih Sungai Musi
Palembang, SN
DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumsel membuktikan diri sebagai partai yang dekat dengan masyarakat. Hal ini ditunjukkan PAN dengan menggelar bakti sosial mulai dari khitanan massal hingga bersih-bersih Sungai Musi, Kamis (2/2) yang di pusatkan di Kampung Kapiten, Kelurahan 7 Ulu, Palembang.
Pantauan SN, bakti sosial itu diikuti ratusan kader partai berlambang matahari tersebut dan petinggi PAN Sumsel. "Ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan PAN di 15 kabupaten dan kota di Sumsel, ini juga bagian dari kerja partai untuk mendekati diri dengan masyarakat," kata Ketua DPW PAN Sumsel, Iskandar.
Adik kandung Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa ini menambahkan baksos itu juga salah satu cara mengikis stigma buruk terhadap politikus di masyarakat yang menganggap politikus hanya mengurusi politik saja.
"Stigma itu tidak benar, setidaknya untuk kader PAN. Kader PAN tidak hanya mengurusi politik saja tetapi juga mengurusi lingkungan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel," kata Iskandar.
Persoalan kenapa baksos itu dipusatkan di 7 Ulu, Iskandar mengaku kelurahan tersebut dianggap sebagai kawasan padat penduduk di Palembang dan dekat dengan Sungai Musi yang sejak dulu dikenal sebagai pusat perekonomian di Sumsel.
Sementara itu Ketua Panitia Rakersil PAN Sumsel, Aziz Kamis mengatakan baksos tersebut adalah bagian dari pelaksanaan rakerwil yang akan diselenggarakan Jumat dan Sabtu (3-4/2) di Hotel Djayakarta Daira, Palembang.
"Ada beberapa kegiatan baksos seperti khitanan massal, fogging, donor darah dan bersih-bersih di Sungai Musi yang dipusatkan di Kelurahan 7 Ulu. Khitanan diikuti 40 orang anak," katanya. (awj)
DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumsel membuktikan diri sebagai partai yang dekat dengan masyarakat. Hal ini ditunjukkan PAN dengan menggelar bakti sosial mulai dari khitanan massal hingga bersih-bersih Sungai Musi, Kamis (2/2) yang di pusatkan di Kampung Kapiten, Kelurahan 7 Ulu, Palembang.
Pantauan SN, bakti sosial itu diikuti ratusan kader partai berlambang matahari tersebut dan petinggi PAN Sumsel. "Ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan PAN di 15 kabupaten dan kota di Sumsel, ini juga bagian dari kerja partai untuk mendekati diri dengan masyarakat," kata Ketua DPW PAN Sumsel, Iskandar.
Adik kandung Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa ini menambahkan baksos itu juga salah satu cara mengikis stigma buruk terhadap politikus di masyarakat yang menganggap politikus hanya mengurusi politik saja.
"Stigma itu tidak benar, setidaknya untuk kader PAN. Kader PAN tidak hanya mengurusi politik saja tetapi juga mengurusi lingkungan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel," kata Iskandar.
Persoalan kenapa baksos itu dipusatkan di 7 Ulu, Iskandar mengaku kelurahan tersebut dianggap sebagai kawasan padat penduduk di Palembang dan dekat dengan Sungai Musi yang sejak dulu dikenal sebagai pusat perekonomian di Sumsel.
Sementara itu Ketua Panitia Rakersil PAN Sumsel, Aziz Kamis mengatakan baksos tersebut adalah bagian dari pelaksanaan rakerwil yang akan diselenggarakan Jumat dan Sabtu (3-4/2) di Hotel Djayakarta Daira, Palembang.
"Ada beberapa kegiatan baksos seperti khitanan massal, fogging, donor darah dan bersih-bersih di Sungai Musi yang dipusatkan di Kelurahan 7 Ulu. Khitanan diikuti 40 orang anak," katanya. (awj)
Pol PP Catat Pengisian BBM Berulang
Baturaja, SN
Heboh antrian kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar di seluruh SPBU dalam Kota Baturaja 3 bulan terakhir menemui titik terang, hasil pantauan di lapangan ternyata Pol PP menemukan kendaraan yang keluar masuk SPBU berulangkali ditengarai untuk melakukan penimbunan.
Antrian panjang tanpa surut di seluruh SPBU guna mendapatkan premium atau solar dalam kota Baturaja sudah menjadi pemandangan setiap hari, bahkan semakin menjadi sejak tiga bulan terakhir, padahal depot Pertamina Banuayu yang menyuplai pasokan BBM mengaku tidak pernah mengurangi jatah pasokan BBM setiap SPBU anehnya untuk siapa atau kemana BBM ini menghilang," kata Alpian warga Sukaraya.
Kasat Pol PP Kabupaten OKU, Agus Salim Rabu mengakui, sejak penugasan anggotanya selama 24 jam di seluruh SPBU dalam satu bulan terakhir ini menemukan indikasi pembelian terselubung oleh oknum yang menggunakan mobil ber tanki khusus.
"Kecurigaan kita menemukan pembuktian setelah mobil yang sama diketahui keluar masuk berulang kali mengisi BBM, seluruh kendaraan yang antre kita catat nomor polisinya hingga jumlah pengantre BBM setiap harinya bisa kita ketahui. Untuk tindak lanjut penemuan ini akan kita laporkan terlebih dahulu dengan Bupati, nanti akan dicarikan langkah mengatasi antrian ini secara bersama-sama dengan pihak terkait karena antrian yang terjadi terakhir ini sudah meresahkan masyarakat,” tegas Agus salim. (had)
Heboh antrian kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar di seluruh SPBU dalam Kota Baturaja 3 bulan terakhir menemui titik terang, hasil pantauan di lapangan ternyata Pol PP menemukan kendaraan yang keluar masuk SPBU berulangkali ditengarai untuk melakukan penimbunan.
Antrian panjang tanpa surut di seluruh SPBU guna mendapatkan premium atau solar dalam kota Baturaja sudah menjadi pemandangan setiap hari, bahkan semakin menjadi sejak tiga bulan terakhir, padahal depot Pertamina Banuayu yang menyuplai pasokan BBM mengaku tidak pernah mengurangi jatah pasokan BBM setiap SPBU anehnya untuk siapa atau kemana BBM ini menghilang," kata Alpian warga Sukaraya.
Kasat Pol PP Kabupaten OKU, Agus Salim Rabu mengakui, sejak penugasan anggotanya selama 24 jam di seluruh SPBU dalam satu bulan terakhir ini menemukan indikasi pembelian terselubung oleh oknum yang menggunakan mobil ber tanki khusus.
"Kecurigaan kita menemukan pembuktian setelah mobil yang sama diketahui keluar masuk berulang kali mengisi BBM, seluruh kendaraan yang antre kita catat nomor polisinya hingga jumlah pengantre BBM setiap harinya bisa kita ketahui. Untuk tindak lanjut penemuan ini akan kita laporkan terlebih dahulu dengan Bupati, nanti akan dicarikan langkah mengatasi antrian ini secara bersama-sama dengan pihak terkait karena antrian yang terjadi terakhir ini sudah meresahkan masyarakat,” tegas Agus salim. (had)
PPM Khitan Massal 60 Anak
Prabumulih, SN
Sebanyak 60 orang anak Kamis, (2/2) sekitar pukul 09.00 WIB dikhitan massal di Gedung Veteran Jalan A Yani Prabumulih. Kegiatan yang dihadiri langsung Wakil Walikota, Rhido Yahya tersebut digelar Pemuda Panca Marga (PPM) kota Prabumulih bekerjasama Kodim 0404 Muara Enim.
Wawako Ridho Yahya menyatakan, khitanan massal ini merupakan salah satu bentuk perhatian organisasi PPM terhadap masyarakat Kota Prabumulih. Sehingga kegiatan bakti sosial ini dapat dijadikan contoh bagi organisasi lainnya yang ada di Kota Prabumulih.
Sementara Dandim 0404 Muara Enim, Letkol Kav Siswono menerangkan, khitanan ini merupakan dalam rangka memeringati HUT Kodam II Sriwijaya sekaligus untuk mengenang jasa para Veteran.
"Khitanan massal ini tanda bakti dan kepedulian kita terhadap anak anak bangsa sebagai penerus bangsa yang akan menggantikan posisi kita nantinya. Kami juga mengucapkan terimakasih pada pihak yang sudah membantu acara ini sehingga dapat terselenggara dengan baik," ujarnya.
Ketua PPM Prabumulih Trisseptember menjelaskan, jumlah anak yang dikhitan ini sesuai target mereka. Melihat antusiasme para peserta PPM Prabumulih berencana akan melakukannya setiap tahun. (and)
Sebanyak 60 orang anak Kamis, (2/2) sekitar pukul 09.00 WIB dikhitan massal di Gedung Veteran Jalan A Yani Prabumulih. Kegiatan yang dihadiri langsung Wakil Walikota, Rhido Yahya tersebut digelar Pemuda Panca Marga (PPM) kota Prabumulih bekerjasama Kodim 0404 Muara Enim.
Wawako Ridho Yahya menyatakan, khitanan massal ini merupakan salah satu bentuk perhatian organisasi PPM terhadap masyarakat Kota Prabumulih. Sehingga kegiatan bakti sosial ini dapat dijadikan contoh bagi organisasi lainnya yang ada di Kota Prabumulih.
Sementara Dandim 0404 Muara Enim, Letkol Kav Siswono menerangkan, khitanan ini merupakan dalam rangka memeringati HUT Kodam II Sriwijaya sekaligus untuk mengenang jasa para Veteran.
"Khitanan massal ini tanda bakti dan kepedulian kita terhadap anak anak bangsa sebagai penerus bangsa yang akan menggantikan posisi kita nantinya. Kami juga mengucapkan terimakasih pada pihak yang sudah membantu acara ini sehingga dapat terselenggara dengan baik," ujarnya.
Ketua PPM Prabumulih Trisseptember menjelaskan, jumlah anak yang dikhitan ini sesuai target mereka. Melihat antusiasme para peserta PPM Prabumulih berencana akan melakukannya setiap tahun. (and)
Puluhan Warga Tuntut PT Pertagas
Prabumulih, SN
Puluhan warga Desa Gunung Raja kampung II Muara Enim menuntut PT Pertagas RE Sumatera Prabumulih agar bertanggung jawab akibat bocornya pipa gas.
Dua warga setempat yakni Maryadi (30) dan Aris (31) Kamis (2/2) mengatakan, keberadaan stasiun booster compressor PT Pertamina Gas (Pertagas) di Stasiun I di desa mereka cukup meresahkan warga sekitar sebab getaran yang disertai suara bising membuat warga yang bermukim terganggu.
"Bukan itu saja dengan seringnya pipa gas dan tanki compressor bocor di area itu sehingga mengeluarkan bau gas yang sangat menyengat hidung dan membuat napas kami sesak. Warga juga khawatir keracunan gas dan rawan terjadinya kebakaran artinya nyawa kami terancam," ungkapnya.
Apalagi pipa gas itu lanjutnya tidak ditanam di tanah sehingga membahayakan warga dan sistem pengelolaan limbah gas yang tidak sesuai prosedur membuat air sumur warga berwarna kuning dan berminyak.
“Kondisi jalan desa kita saat ini banyak yang rusak parah karena seringnya dilewati mobil operasional PT Pertagas dan sebenarnya pihak PT Pertagas Prabumulih selama ini sudah mengetahui permasalahan ini namaun seperti tutup mata.
Warga meminta agar Pertagas bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Kalau tidak ada penyelesaian dalam hal ini, warga akan mengajak LSM dan membawa ke rana hukum , dan jika perlu akan kami melaporkan ke Menteri Energi Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Jakarta.
“Pokoknya kami atas nama warga meminta agar pihak PT Pertamina gas agar bertanggung jawab sepenuhnya dan segera memenuhi tuntutan kami para warga di antaranya pipa gas harus di tanam, membuatkan sumur bor bagi warga yang airnya tercemar. Kemudian menjamin kesehatan dan keselamatan warga akibat seringnnya bocor pipa dan ta
Puluhan warga Desa Gunung Raja kampung II Muara Enim menuntut PT Pertagas RE Sumatera Prabumulih agar bertanggung jawab akibat bocornya pipa gas.
Dua warga setempat yakni Maryadi (30) dan Aris (31) Kamis (2/2) mengatakan, keberadaan stasiun booster compressor PT Pertamina Gas (Pertagas) di Stasiun I di desa mereka cukup meresahkan warga sekitar sebab getaran yang disertai suara bising membuat warga yang bermukim terganggu.
"Bukan itu saja dengan seringnya pipa gas dan tanki compressor bocor di area itu sehingga mengeluarkan bau gas yang sangat menyengat hidung dan membuat napas kami sesak. Warga juga khawatir keracunan gas dan rawan terjadinya kebakaran artinya nyawa kami terancam," ungkapnya.
Apalagi pipa gas itu lanjutnya tidak ditanam di tanah sehingga membahayakan warga dan sistem pengelolaan limbah gas yang tidak sesuai prosedur membuat air sumur warga berwarna kuning dan berminyak.
“Kondisi jalan desa kita saat ini banyak yang rusak parah karena seringnya dilewati mobil operasional PT Pertagas dan sebenarnya pihak PT Pertagas Prabumulih selama ini sudah mengetahui permasalahan ini namaun seperti tutup mata.
Warga meminta agar Pertagas bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Kalau tidak ada penyelesaian dalam hal ini, warga akan mengajak LSM dan membawa ke rana hukum , dan jika perlu akan kami melaporkan ke Menteri Energi Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Jakarta.
“Pokoknya kami atas nama warga meminta agar pihak PT Pertamina gas agar bertanggung jawab sepenuhnya dan segera memenuhi tuntutan kami para warga di antaranya pipa gas harus di tanam, membuatkan sumur bor bagi warga yang airnya tercemar. Kemudian menjamin kesehatan dan keselamatan warga akibat seringnnya bocor pipa dan ta
Rabu, 01 Februari 2012
Petani Resah, Harga Beras Petani Turun Mendadak
Banyuasin, SN
Harga beras ditingkat petani saat memasuki masa panen raya di Jalur 14 Desa Daya Kesuma Kecamatan Muara Sugihan turun cukup banyak. Sebelum ramai musim panen harga beras jenis Impara, ciherang dan Sanafi rata-rata mencapai Rp 7.000/Kg namun sejak seminggu ini harga tiba-tiba turun menjadi Rp 5.600/Kg.
Kades Daya Kesuma Jumali saat dikonfirmasi Selasa (31/1) mengatakan, mengeluhkan dengan turunnya harga beras di desanya padahal saat ini masyarakat sedang pada panen padi. Kendati masyarakat tidak boikot terhadap harga tersebut akan tetapi ngegrundel (Bahasa jawa,red) karena tidak ada pilihan lain umumnya harga beras turun.
Jumali mensinyalir penurunan harga beras disebabkan oleh permainan para tengkulak di Pelembang yang menentukan harga beras ditingkat petani. “Bisa jadi kalau tetangga desa lain panen beberapa minggu nanti otomatis harga beras di petani turun lagi sebab di Kecamatan Muara Sugihan desa kami mengawali panen tahun 2012 ini,” kata Jumali.
Jumali berharap, panen yang baru dilakukakn oleh Bupati Senin (30/1) merupakan panen perdana di sini, dan petani bersyukur keluhan petani disini langsung disampaikan kepada bulog terutama harga beras yang turun saat panen raya.
Sementara Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed saat dikonfirmasi mengatakan, telah memerintahkan dua kepala badan yakni BP4K, dan Baketpan kabupaten Banyuasin melaporkan ke Bulog seminggu yang lalu saat pelantikan Kepala Desa Kecamatan Muara Padang membuat peta lokasi petani yang sedang panan agar beras dibeli Bulog.
“Saya sudah perintahkan kedua badan untuk memetakan lokasi petani kita yang sedang panen raya, dan segera dengan harapan bulog mau menampung beras petani sesuai harga pemerintah (HPP) agar harga beras dibeli layak tidak dipermainkan oleh tengkulak.
Amiruddin mengatakan, agar bulog mau membudayakan membeli beras petani, maka kondisi petani akan terbantu ketika harga beras anjlog. “Untuk apa bulog mengimpor beras ke Thailan, dan lainnya toh yang untung orang luar negeri, sementara petani kami memiliki beras juga kan,” jelasnya. (sir)
Harga beras ditingkat petani saat memasuki masa panen raya di Jalur 14 Desa Daya Kesuma Kecamatan Muara Sugihan turun cukup banyak. Sebelum ramai musim panen harga beras jenis Impara, ciherang dan Sanafi rata-rata mencapai Rp 7.000/Kg namun sejak seminggu ini harga tiba-tiba turun menjadi Rp 5.600/Kg.
Kades Daya Kesuma Jumali saat dikonfirmasi Selasa (31/1) mengatakan, mengeluhkan dengan turunnya harga beras di desanya padahal saat ini masyarakat sedang pada panen padi. Kendati masyarakat tidak boikot terhadap harga tersebut akan tetapi ngegrundel (Bahasa jawa,red) karena tidak ada pilihan lain umumnya harga beras turun.
Jumali mensinyalir penurunan harga beras disebabkan oleh permainan para tengkulak di Pelembang yang menentukan harga beras ditingkat petani. “Bisa jadi kalau tetangga desa lain panen beberapa minggu nanti otomatis harga beras di petani turun lagi sebab di Kecamatan Muara Sugihan desa kami mengawali panen tahun 2012 ini,” kata Jumali.
Jumali berharap, panen yang baru dilakukakn oleh Bupati Senin (30/1) merupakan panen perdana di sini, dan petani bersyukur keluhan petani disini langsung disampaikan kepada bulog terutama harga beras yang turun saat panen raya.
Sementara Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed saat dikonfirmasi mengatakan, telah memerintahkan dua kepala badan yakni BP4K, dan Baketpan kabupaten Banyuasin melaporkan ke Bulog seminggu yang lalu saat pelantikan Kepala Desa Kecamatan Muara Padang membuat peta lokasi petani yang sedang panan agar beras dibeli Bulog.
“Saya sudah perintahkan kedua badan untuk memetakan lokasi petani kita yang sedang panen raya, dan segera dengan harapan bulog mau menampung beras petani sesuai harga pemerintah (HPP) agar harga beras dibeli layak tidak dipermainkan oleh tengkulak.
Amiruddin mengatakan, agar bulog mau membudayakan membeli beras petani, maka kondisi petani akan terbantu ketika harga beras anjlog. “Untuk apa bulog mengimpor beras ke Thailan, dan lainnya toh yang untung orang luar negeri, sementara petani kami memiliki beras juga kan,” jelasnya. (sir)
Palembang Tuan Rumah Pertemuan ASEAN-India
Palembang, SN
Palembang kembali dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan internasional yakni negara-negara ASEAN serta India akan melakukan pertemuan Internasional bidang pertanian (ASEAN-India Working Group on Agricultural Cooperation), yang akan digelar 6 Maret hingga 8 Maret mendatang, bertempat di Hotel Aryaduta Palembang.
Asisten Kesra Pemprov Sumsel Aidit Aziz menuturkan, Gubernur Sumsel menyambut baik ditunjuknya Palembang menjadi tuan rumah ASEAN-India Working Group on Agricultural Cooperation dan akan memberikan dukungan sesuai yang diharapkan .
"Pertemuan ini akan diikuti 10 negara ASEAN serta India. Tapi kita juga akan undang seluruh Gubernur se Sumatera, Kepala Dinas Pertanian se-Sumatera, dan semua lingkup bidang pertanian yang berhubungan dengan kegiatan ini," tutur Aidit saat rapat perdana persiapan pertemuan ASEAN-India di ruang Bina Praja Palembang, Selasa (31/1).
Pada rapat tersebut hadir Kabid Regional Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementrian Pertanian Andy Jaya Dermawan mengungkapkan, pertemuan pertama Working Group on Agricultural Cooperation yakni, untuk menyepakati poin penting yaitu mengusulkan lingkup kerjasama yang lebih luas, tidak hanya pertanian tetapi juga kehutanan, rencana aksi jangka menengah 2012-2015.
"Pertemuan ASEAN-India di Palembang tentu memiliki manfaat bagi kota Palembang seperti dapat mempromosikan destinasi wisata daerah dan kebudayaan, meningkatkan devisa ke daerah serta meningkatkan perekonomian di Palembang. Kemudian memberikan pengalaman kepada Palembang tentang kerjasama luar negeri," terangnya.
Dia menambahkan, tujuan pertemuan tersebut untuk melakukan kerjasama yang komprehensif pada sektor-sektor yang potensial. Salah satu sektor yang disetujui selain perdagangan, investasi, jasa dan kebudayaan adalah sektor pertanian.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Nelly Rasdiana mengatakan, sebagai tuan rumah pihaknya siap mensukseskan pertemuan ASEA-India Working Group on Agricultural Cooperation ini.
"Diharapkan pertemuan ini bisa meningkatkan kualitas petani di ASEAN termasuk di Indonesia, apalagi India menawarkan training pertanian kepada negara ASEAN, dan menawarkan sekolah sampai S3 di India," ujarnya. (pit)
Palembang kembali dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan internasional yakni negara-negara ASEAN serta India akan melakukan pertemuan Internasional bidang pertanian (ASEAN-India Working Group on Agricultural Cooperation), yang akan digelar 6 Maret hingga 8 Maret mendatang, bertempat di Hotel Aryaduta Palembang.
Asisten Kesra Pemprov Sumsel Aidit Aziz menuturkan, Gubernur Sumsel menyambut baik ditunjuknya Palembang menjadi tuan rumah ASEAN-India Working Group on Agricultural Cooperation dan akan memberikan dukungan sesuai yang diharapkan .
"Pertemuan ini akan diikuti 10 negara ASEAN serta India. Tapi kita juga akan undang seluruh Gubernur se Sumatera, Kepala Dinas Pertanian se-Sumatera, dan semua lingkup bidang pertanian yang berhubungan dengan kegiatan ini," tutur Aidit saat rapat perdana persiapan pertemuan ASEAN-India di ruang Bina Praja Palembang, Selasa (31/1).
Pada rapat tersebut hadir Kabid Regional Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementrian Pertanian Andy Jaya Dermawan mengungkapkan, pertemuan pertama Working Group on Agricultural Cooperation yakni, untuk menyepakati poin penting yaitu mengusulkan lingkup kerjasama yang lebih luas, tidak hanya pertanian tetapi juga kehutanan, rencana aksi jangka menengah 2012-2015.
"Pertemuan ASEAN-India di Palembang tentu memiliki manfaat bagi kota Palembang seperti dapat mempromosikan destinasi wisata daerah dan kebudayaan, meningkatkan devisa ke daerah serta meningkatkan perekonomian di Palembang. Kemudian memberikan pengalaman kepada Palembang tentang kerjasama luar negeri," terangnya.
Dia menambahkan, tujuan pertemuan tersebut untuk melakukan kerjasama yang komprehensif pada sektor-sektor yang potensial. Salah satu sektor yang disetujui selain perdagangan, investasi, jasa dan kebudayaan adalah sektor pertanian.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Nelly Rasdiana mengatakan, sebagai tuan rumah pihaknya siap mensukseskan pertemuan ASEA-India Working Group on Agricultural Cooperation ini.
"Diharapkan pertemuan ini bisa meningkatkan kualitas petani di ASEAN termasuk di Indonesia, apalagi India menawarkan training pertanian kepada negara ASEAN, dan menawarkan sekolah sampai S3 di India," ujarnya. (pit)
Diduga Mesum, 2 Pelajar Kayuagung Digerebek
Kayuagung, SN
Dua pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kayuagung yang menjalin hubungan pacaran sejak 6 bulan lalu digerebek warga di sebuah kostan di Kelurahan Kedaton Kecamatan kota Kayuagung Kabupaten OKI, Selasa (31/1) siang karena diduga melakukan perbuatan mesum.
Sepasang kekasih ini berinisial AF siswi kelas III SMK Negeri 1 Kayuagung dan AN siswa kelas III SMK Negeri 2 Kayuagung. Mereka memang tidak diamuk massa atau diarak keliling karena sudah diamankan di rumah warga setempat.
Informasi yang dihimpun di lapangan kemarin menyebutkan, sepulang sekolah kedua pelajar ini mendatangi rumah Hendri si penyewa kostan, Hendri yang merupakan teman AN kemarin tidak berada di rumah. Namun kunci kostan diduga sudah diberikan Hendri kepada AN.
Saat tiba di kostan itu, mereka berdua masuk ke dalam dan mengunci pintunya. Warga yang melihat hal ini lalu melakukan pengintaian beberapa menit, namun karena kecurigaan warga makin kuat lalu warga itu menghubungi warga lainnya untuk melakukan penggerbekan.
Saat belasan warga sudah berkumpul, ternyata pintu kostan yang diketuk warga tidak langsung dibuka kedua pelajar SMK ini. AN dan AF membuka pintu beberapa menit kemudian dengan raut muka cemas dan ketakutan melihat kedatangan warga.
Saat penggerbekan inilah datang beberapa anggota Sat Pol PP yaang sudah dihubungi warga. Sat Pol PP ini lalu menggiring kedua pelajar ini ke rumah warga untuk menghindari kemungkinan tindakan anarkis yang dilakukan massa.
Hasil interogasi warga, kedua pelajar ini mengaku hanya beristirahat saja di kostan tersebut dan tidak melakukan tindakan abmoral atau mesum. Bahkan meski berulang kali didesak warga agar mengakui perbuatan apa yang dilakukan keduanya, 2 pelajar ini tetap membantah bila dikatakan warga sudah berbuat mesum.
H Malian SPd selaku Kepala SMK Negeri 2 Kayuagung saat dikonfirmasi wartawan menerangkan, apapun yang dilakukan kedua pelajar ini sudah di luar jam belajar sekolah jadi bukan lagi tanggungjawab pihaknya. Namun pihak sekolah tetap akan memanggil kedua orangtua siswanya. (iso)
Dua pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kayuagung yang menjalin hubungan pacaran sejak 6 bulan lalu digerebek warga di sebuah kostan di Kelurahan Kedaton Kecamatan kota Kayuagung Kabupaten OKI, Selasa (31/1) siang karena diduga melakukan perbuatan mesum.
Sepasang kekasih ini berinisial AF siswi kelas III SMK Negeri 1 Kayuagung dan AN siswa kelas III SMK Negeri 2 Kayuagung. Mereka memang tidak diamuk massa atau diarak keliling karena sudah diamankan di rumah warga setempat.
Informasi yang dihimpun di lapangan kemarin menyebutkan, sepulang sekolah kedua pelajar ini mendatangi rumah Hendri si penyewa kostan, Hendri yang merupakan teman AN kemarin tidak berada di rumah. Namun kunci kostan diduga sudah diberikan Hendri kepada AN.
Saat tiba di kostan itu, mereka berdua masuk ke dalam dan mengunci pintunya. Warga yang melihat hal ini lalu melakukan pengintaian beberapa menit, namun karena kecurigaan warga makin kuat lalu warga itu menghubungi warga lainnya untuk melakukan penggerbekan.
Saat belasan warga sudah berkumpul, ternyata pintu kostan yang diketuk warga tidak langsung dibuka kedua pelajar SMK ini. AN dan AF membuka pintu beberapa menit kemudian dengan raut muka cemas dan ketakutan melihat kedatangan warga.
Saat penggerbekan inilah datang beberapa anggota Sat Pol PP yaang sudah dihubungi warga. Sat Pol PP ini lalu menggiring kedua pelajar ini ke rumah warga untuk menghindari kemungkinan tindakan anarkis yang dilakukan massa.
Hasil interogasi warga, kedua pelajar ini mengaku hanya beristirahat saja di kostan tersebut dan tidak melakukan tindakan abmoral atau mesum. Bahkan meski berulang kali didesak warga agar mengakui perbuatan apa yang dilakukan keduanya, 2 pelajar ini tetap membantah bila dikatakan warga sudah berbuat mesum.
H Malian SPd selaku Kepala SMK Negeri 2 Kayuagung saat dikonfirmasi wartawan menerangkan, apapun yang dilakukan kedua pelajar ini sudah di luar jam belajar sekolah jadi bukan lagi tanggungjawab pihaknya. Namun pihak sekolah tetap akan memanggil kedua orangtua siswanya. (iso)
Tol Kayuagung-Jakabaring Siap Operasi
Kayuagung, SN
Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM kembali meyakinkan semua pihak bila jalan tol Kayuagung-Jakabaring akan siap beroperasi pada tahun 2013 mendatang. Kini tidak ada lagi kendala dalam pembebasan lahan warga yang dijadikan jalan tol.
Demikian dikatakan Ishak saat menghadiri syukuran penempatan gedung baru DPRD OKI, Selasa (31/1) di pinggir Jalintim OKI atau hanya berjarak 150 meter dari kantor bupati. Sebelumnya gedung lama berada di dalam perkotaan Kayuagung yang kini kondisinya tidak lagi refresentatif.
Statemen bupati ini kali terakhir dilontarkannya kepada pers saat menghadiri Hari Jadi OKI ke-65 Oktober 2011 lalu di tempat yang sama. Kini omongan yang sama kembali diucapkannya untuk lebih menyakinkan semua pihak dan masyarakat.
Seperti sebelumnya, Ishak mengatakan, kontraktor yang membangun jalan tol ini sudah sangat berpengalaman di bidang yang sama karena pernah membangun beberapa jalan tol di Tanah Air ini. Kontraktor itulah yang berjanji kepada bupati bila akhir 2012 nanti jalan tol akan selesai.
”Jadi 2013 Insya Allah jalan tol Kayuagung-Jakabaring sudah bisa dioperasikan, saat ini kontraktornya sudah action di lapangan,” yakinnya sembari mengatakan dalam pengerjaannya jelas akan dipercepat sehingga jalan tol akan selesai tepat waktu sesuai target.
Lebih jauh dikatakannya, bila jalan tol ini selesai maka transportasi dari Kayuagung ke Palembang dan sebaliknya hanya butuh waktu 30 menit saja, padahal selama ini paling cepat 2 jam melalui Jalintim OKI Kayuagung-Tanjung Raja-Inderalaya-Palembang. Jalan tol itu panjang sekitar 37 KM saja, sedangkan selama ini warga harus menempuh jarak lebih dari 60 KM.
Ia menambahkan, adanya jalan tol nanti akan berdampak pada perekonomian yang berkembang pesat dan menarik sejumlah investor untuk berinvestasi di OKI. Ia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi akan meningat sekitar 6,2 persen.
Sedangkan Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH sebelumnya pernah mengatakan, tahun ini Sumsel akan membangun jalan toal sepanjang 137 KM. Rinciannya 37 KM dari Kayuagung ke Jakabaring, sisanya dari Jakabaring ke Alang-alang Lebar-Betung dan Alang-Alang Lebar ke Tanjung Api-Api. Ini akan menjadi jalan terpanjang di luar Jawa. (iso)
Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM kembali meyakinkan semua pihak bila jalan tol Kayuagung-Jakabaring akan siap beroperasi pada tahun 2013 mendatang. Kini tidak ada lagi kendala dalam pembebasan lahan warga yang dijadikan jalan tol.
Demikian dikatakan Ishak saat menghadiri syukuran penempatan gedung baru DPRD OKI, Selasa (31/1) di pinggir Jalintim OKI atau hanya berjarak 150 meter dari kantor bupati. Sebelumnya gedung lama berada di dalam perkotaan Kayuagung yang kini kondisinya tidak lagi refresentatif.
Statemen bupati ini kali terakhir dilontarkannya kepada pers saat menghadiri Hari Jadi OKI ke-65 Oktober 2011 lalu di tempat yang sama. Kini omongan yang sama kembali diucapkannya untuk lebih menyakinkan semua pihak dan masyarakat.
Seperti sebelumnya, Ishak mengatakan, kontraktor yang membangun jalan tol ini sudah sangat berpengalaman di bidang yang sama karena pernah membangun beberapa jalan tol di Tanah Air ini. Kontraktor itulah yang berjanji kepada bupati bila akhir 2012 nanti jalan tol akan selesai.
”Jadi 2013 Insya Allah jalan tol Kayuagung-Jakabaring sudah bisa dioperasikan, saat ini kontraktornya sudah action di lapangan,” yakinnya sembari mengatakan dalam pengerjaannya jelas akan dipercepat sehingga jalan tol akan selesai tepat waktu sesuai target.
Lebih jauh dikatakannya, bila jalan tol ini selesai maka transportasi dari Kayuagung ke Palembang dan sebaliknya hanya butuh waktu 30 menit saja, padahal selama ini paling cepat 2 jam melalui Jalintim OKI Kayuagung-Tanjung Raja-Inderalaya-Palembang. Jalan tol itu panjang sekitar 37 KM saja, sedangkan selama ini warga harus menempuh jarak lebih dari 60 KM.
Ia menambahkan, adanya jalan tol nanti akan berdampak pada perekonomian yang berkembang pesat dan menarik sejumlah investor untuk berinvestasi di OKI. Ia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi akan meningat sekitar 6,2 persen.
Sedangkan Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH sebelumnya pernah mengatakan, tahun ini Sumsel akan membangun jalan toal sepanjang 137 KM. Rinciannya 37 KM dari Kayuagung ke Jakabaring, sisanya dari Jakabaring ke Alang-alang Lebar-Betung dan Alang-Alang Lebar ke Tanjung Api-Api. Ini akan menjadi jalan terpanjang di luar Jawa. (iso)
50 Keluarga Di OI Dapat Bantuan Rehap Rumah
Indralaya, SN
Kabar gembira bagi warga yang rumahnya tidak layak huni setelah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir (OI) akan memberikan bantuan dan merehab rumah tidak layak huni sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK).
Kadisos Wilson Efendi MSi, melalui Kabid Pemberdayaan Sosial, Syarkowi MSi menjelaskan, bantuan 50 rumah tidak layak huni juga diberikan untuk pemberdayaan wanita yang menjadi tulang punggung keluarga dan anak-anak terlantar.
Syarkowi menjelaskan, kecamatan yang akan mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni pada 2012 ini diantaranya, Kecamatan Lubuk Keliat Tepatnya di Desa Ulak Kembahang.
”Kementrian sosial Kabupaten OI telah membentuk kepanitian untuk melakukan survey di lokasi yang akan diturunkan bantuan rumah tersebut,” jelasnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, ada dua kabupaten yang masih tertinggal yaitu Kabupaten OI dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), baik masalah infrastrukur dan sarana lainya. Sehingga Dinsos menfokuskan dua kabupaten ini karena dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel.
Ditambahkannya, Kecamatan Lubuk Keliat merupakan Kecamatan yang menjadi target utama untuk diberikan bantuan, namun tidak menutup kemungkinan bagi kecamatan lain untuk mendapatkan bantuan yang sama sesuai dengan hasil tim survey di lapangan.
“Bentuk bantuan bukan dalam bentuk dana namun dalam bentuk bahan seperti papan, seng dan kayu sesuai dengan kebutuhan untuk membenahi rumah,” tandasnya.
Menurut Syarkowi, sebenarnya berdasarkan data dari BPS Kabupaten OI banyak sekali rumah yang tidak layak huni seperti di Kecamatan Pemulutan yang memang membutuhkan bantuan, namun dana yang tersedia tidak mencukupi untuk merealisasikan semuanya,” paparnya. (man)
Kabar gembira bagi warga yang rumahnya tidak layak huni setelah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir (OI) akan memberikan bantuan dan merehab rumah tidak layak huni sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK).
Kadisos Wilson Efendi MSi, melalui Kabid Pemberdayaan Sosial, Syarkowi MSi menjelaskan, bantuan 50 rumah tidak layak huni juga diberikan untuk pemberdayaan wanita yang menjadi tulang punggung keluarga dan anak-anak terlantar.
Syarkowi menjelaskan, kecamatan yang akan mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni pada 2012 ini diantaranya, Kecamatan Lubuk Keliat Tepatnya di Desa Ulak Kembahang.
”Kementrian sosial Kabupaten OI telah membentuk kepanitian untuk melakukan survey di lokasi yang akan diturunkan bantuan rumah tersebut,” jelasnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, ada dua kabupaten yang masih tertinggal yaitu Kabupaten OI dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), baik masalah infrastrukur dan sarana lainya. Sehingga Dinsos menfokuskan dua kabupaten ini karena dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel.
Ditambahkannya, Kecamatan Lubuk Keliat merupakan Kecamatan yang menjadi target utama untuk diberikan bantuan, namun tidak menutup kemungkinan bagi kecamatan lain untuk mendapatkan bantuan yang sama sesuai dengan hasil tim survey di lapangan.
“Bentuk bantuan bukan dalam bentuk dana namun dalam bentuk bahan seperti papan, seng dan kayu sesuai dengan kebutuhan untuk membenahi rumah,” tandasnya.
Menurut Syarkowi, sebenarnya berdasarkan data dari BPS Kabupaten OI banyak sekali rumah yang tidak layak huni seperti di Kecamatan Pemulutan yang memang membutuhkan bantuan, namun dana yang tersedia tidak mencukupi untuk merealisasikan semuanya,” paparnya. (man)
Toke Karet Dirampok
Sekayu, SN
Malang menimpa Khoirul (39), warga kelurahan keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Muba yang merupakan toke karet, Selasa (31/1) sekitar pukul 11.00 Wib ketika usai mengambil uang, dirinya dirampok. Pelaku yang berjumlah tiga orang juga menembakan satu butir peluru ke arah kaki kanan dan dua butir peluru ke kaki kiri dengan senpi rakitan.
Perampokan toke karet ini menghebohkan warga Kecamatan Keluang karena terjadi pada siang hari. Berdasarkan keterangan Kapolsek Keluang Iptu Jauhari mengatakan, Khoirul dirampok di simpang selabu desa Dawas.
Informasinya saat itu Khoirul yang tanpa meminta pengawalan polisi mengambil uang yang diperkirakan Rp 50 juta. Namun ditengah perjalanan ia dicegat tiga orang yang telah lama mengikutinya sejak dari mengambil uang. Rencananya uang itu buat bayar gaji karyawan.
Setelah dilokasi yang memang sepi tiga perampok kemudian mengejar dan langsung memepet untuk menghentikan laju motornya. Lalu perampok sambil menodongkan senpi meminta agar tas yang berisikan uang diserahkan. Namun karena tidak mau Khoirul, coba melawan dengan mempertahankan uangnya. Karena korbannya melawan ketiga perampok salah satunya menembakan senpi itu kearah kaki kanan. Tidak itu saja merampok juga melukai dengan beberapa pukulan baik diwajah maupun dibadan.
Setelah mendapatkan hasilnya ketiga perampok meninggalkan Khoirul dengan kaki bersimbah darah ditempat sepi. Kemudian kebetulan ada warga yang melintas dan menolong untuk diantarkan ke keluarganya. Karena lukanya cukup parah Khoirul dibawa menuju ke rumah sakit RSMH Palembang untuk mendapatkan perawatan intensif.
Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kapolsek Kelaung Iptu Jauhari membenarkan telah terjadi perampokan tauke karet, sekarang dalam tahap penyidikan pengejaran pelaku. (her)
Malang menimpa Khoirul (39), warga kelurahan keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Muba yang merupakan toke karet, Selasa (31/1) sekitar pukul 11.00 Wib ketika usai mengambil uang, dirinya dirampok. Pelaku yang berjumlah tiga orang juga menembakan satu butir peluru ke arah kaki kanan dan dua butir peluru ke kaki kiri dengan senpi rakitan.
Perampokan toke karet ini menghebohkan warga Kecamatan Keluang karena terjadi pada siang hari. Berdasarkan keterangan Kapolsek Keluang Iptu Jauhari mengatakan, Khoirul dirampok di simpang selabu desa Dawas.
Informasinya saat itu Khoirul yang tanpa meminta pengawalan polisi mengambil uang yang diperkirakan Rp 50 juta. Namun ditengah perjalanan ia dicegat tiga orang yang telah lama mengikutinya sejak dari mengambil uang. Rencananya uang itu buat bayar gaji karyawan.
Setelah dilokasi yang memang sepi tiga perampok kemudian mengejar dan langsung memepet untuk menghentikan laju motornya. Lalu perampok sambil menodongkan senpi meminta agar tas yang berisikan uang diserahkan. Namun karena tidak mau Khoirul, coba melawan dengan mempertahankan uangnya. Karena korbannya melawan ketiga perampok salah satunya menembakan senpi itu kearah kaki kanan. Tidak itu saja merampok juga melukai dengan beberapa pukulan baik diwajah maupun dibadan.
Setelah mendapatkan hasilnya ketiga perampok meninggalkan Khoirul dengan kaki bersimbah darah ditempat sepi. Kemudian kebetulan ada warga yang melintas dan menolong untuk diantarkan ke keluarganya. Karena lukanya cukup parah Khoirul dibawa menuju ke rumah sakit RSMH Palembang untuk mendapatkan perawatan intensif.
Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kapolsek Kelaung Iptu Jauhari membenarkan telah terjadi perampokan tauke karet, sekarang dalam tahap penyidikan pengejaran pelaku. (her)
Warga Panik, Pipa Minyak Elnusa Meledak
Sekayu, SN
Pipa minyak milik PT Elnusa, Senin (30/1) pukul 24.00 WIB bocor bahkan sempat mengeluarkan ledakan sampai dua kali semburan setinggi 3 meter, yang menyebabkan warga Desa Telang panik. Akibat kebocoran, minyak mentah berhamburan keluar dan mirisnya minyak itu diambil masyarakat yang berbondong-bondong datang sambil membawa drum dan jerigen guna menampung minyak tersebut tanpa memperdulikan keselamatan.
Kebocoran pipa minyak milik PT Elnusa terjadi di desa Telang Kecamatan Bayung Lencir dan baru dilaporkan warga ke PT Elnusa, Selasa (31/1) sekitar pukul 08.30 WIB. Kondisi ini membuat beberapa warga sekitar bahkan dari luar desa berbondong-bondong datang untuk mengambil minyak yang keluar dari pipa.
Pangamatan koran ini dilapangan terlihat kebanyakan warga mengambil minyak mentah menggunakan jerigen dan drum. Bahkan ada yang menggunakan truk yang baknya sudah dimodifikasi ikut juga menampung minyak mentah itu. Selain itu kondisi ini dimanfaatkan warga untuk menjual minyak mentah yang dikumpuli kepada pengepulnya.
Sarman (40) warga yang ikut mengambil tumpahan minyak mengatakan, sengaja mengambil minyak itu karena bisa dijual sedangkan pihak dari PT Elnusa tidak marah.
“Dari pada tumpah dijalan dan bisa membahayakan jadi kami warga sekitar ikut mengambil dan mengumpulkan minyak dengan jeriken dan drum agar bisa dijual kembali,” imbuhnya.
Informasi yang didapat pipa minyak milik PT Elnusa waktu bocor sempat mengeluarkan ledakan dan menyemburkan minyak hingga sampai tiga meter. Berdasarkan saksi mata Rodiah (29) warga desa Telang yang rumahnya persis didepan lokasi kebocoran mengatakan malam itu ia bersama suaminya Sabuan (35) mendengar suara ledakan hingga dua kali. “Waktu sebelum pipa itu bocor sempat terdengar ledakan dua kali, kami kira bunyi suara tembakan tapi tidak tahunya suara ledakan dari pipa. Selain itu minyak juga menyembur keatas sampai ketinggian tiga meter, dan kami tidak berani untuk mengeceknya hingga pagi hari,” katanya.
Ia juga menambahkan waktu pagi warga sudah ramai untuk mengambil minyak yang bocor itu bukan hanya dari warga sekitar, tapi juga dari desa lain ikut mengambil minyak.
Lain hanya dengan Kades Telang Yusni ketika ditemui mengatakan, ia sangat khawatir dengan keselamatan warganya karena bila minyak yang bocor itu didiamkan takutnya bisa membahayakan.
“Andai saja ada percikan api bisa meledak dan bisa melukai warga yang mengambil minyak . Selain itu ia juga menyayangkan pihak PT Elnusa agak lambat menyikapi kebocoran pipa dan tidak adanya garis polislen. Dan juga ia khawatir karena warganya saat mengambil tumpahan minyak itu sambil merokok tanpa memperdulikan keselamatan,” ujarnya.
Sementara Budi Restoto kepala operasional dan pemeliharaan PT Elnusa ketika dikonfirmasi lewat telepon mengatakan, jika tumpahan minyak yang terjadi di desa telang merupakan modus sabotase untuk mencuri minyak perusahaan.
“Beberapa titik kerap dibolongi dan ditinggalkan pencuri sehingga kita menurunkan tim untuk menyelidiki kebocoran pipa,” katanya.(her)
Pipa minyak milik PT Elnusa, Senin (30/1) pukul 24.00 WIB bocor bahkan sempat mengeluarkan ledakan sampai dua kali semburan setinggi 3 meter, yang menyebabkan warga Desa Telang panik. Akibat kebocoran, minyak mentah berhamburan keluar dan mirisnya minyak itu diambil masyarakat yang berbondong-bondong datang sambil membawa drum dan jerigen guna menampung minyak tersebut tanpa memperdulikan keselamatan.
Kebocoran pipa minyak milik PT Elnusa terjadi di desa Telang Kecamatan Bayung Lencir dan baru dilaporkan warga ke PT Elnusa, Selasa (31/1) sekitar pukul 08.30 WIB. Kondisi ini membuat beberapa warga sekitar bahkan dari luar desa berbondong-bondong datang untuk mengambil minyak yang keluar dari pipa.
Pangamatan koran ini dilapangan terlihat kebanyakan warga mengambil minyak mentah menggunakan jerigen dan drum. Bahkan ada yang menggunakan truk yang baknya sudah dimodifikasi ikut juga menampung minyak mentah itu. Selain itu kondisi ini dimanfaatkan warga untuk menjual minyak mentah yang dikumpuli kepada pengepulnya.
Sarman (40) warga yang ikut mengambil tumpahan minyak mengatakan, sengaja mengambil minyak itu karena bisa dijual sedangkan pihak dari PT Elnusa tidak marah.
“Dari pada tumpah dijalan dan bisa membahayakan jadi kami warga sekitar ikut mengambil dan mengumpulkan minyak dengan jeriken dan drum agar bisa dijual kembali,” imbuhnya.
Informasi yang didapat pipa minyak milik PT Elnusa waktu bocor sempat mengeluarkan ledakan dan menyemburkan minyak hingga sampai tiga meter. Berdasarkan saksi mata Rodiah (29) warga desa Telang yang rumahnya persis didepan lokasi kebocoran mengatakan malam itu ia bersama suaminya Sabuan (35) mendengar suara ledakan hingga dua kali. “Waktu sebelum pipa itu bocor sempat terdengar ledakan dua kali, kami kira bunyi suara tembakan tapi tidak tahunya suara ledakan dari pipa. Selain itu minyak juga menyembur keatas sampai ketinggian tiga meter, dan kami tidak berani untuk mengeceknya hingga pagi hari,” katanya.
Ia juga menambahkan waktu pagi warga sudah ramai untuk mengambil minyak yang bocor itu bukan hanya dari warga sekitar, tapi juga dari desa lain ikut mengambil minyak.
Lain hanya dengan Kades Telang Yusni ketika ditemui mengatakan, ia sangat khawatir dengan keselamatan warganya karena bila minyak yang bocor itu didiamkan takutnya bisa membahayakan.
“Andai saja ada percikan api bisa meledak dan bisa melukai warga yang mengambil minyak . Selain itu ia juga menyayangkan pihak PT Elnusa agak lambat menyikapi kebocoran pipa dan tidak adanya garis polislen. Dan juga ia khawatir karena warganya saat mengambil tumpahan minyak itu sambil merokok tanpa memperdulikan keselamatan,” ujarnya.
Sementara Budi Restoto kepala operasional dan pemeliharaan PT Elnusa ketika dikonfirmasi lewat telepon mengatakan, jika tumpahan minyak yang terjadi di desa telang merupakan modus sabotase untuk mencuri minyak perusahaan.
“Beberapa titik kerap dibolongi dan ditinggalkan pencuri sehingga kita menurunkan tim untuk menyelidiki kebocoran pipa,” katanya.(her)
Pengembangan Pipanisasi Gas Masuk Dalam APBD
Palembang, SN
Rencana Pemerintah Kota (pemkot) Palembang melakukan pengembangan pipanisasi gas bumi ke rumah tangga di 16 Kecamatan kota Palembang terus menunjukan titik terang.
Pasalnya wacana yang diusung tahun 2010 lalu, tahun ini akan terus dikembangkan diberapa kecamatan lainnya, terlebih lagi tranmisi pipanisasi akan menyeluruh menyentuh dua Kelurahan yang sebelumnya telah mendapat pemasangan pipa gas tersebut.
“Tahun 2010 sudah ada sebanyak 3500 rumah warga yang teraliri gas bumi, memang kita akui memang belum sepenuhnya di keluarahan Lorok pakjo dan Siring Agung teraliri gas bumi, nah tahun ini akan kita terus kembangkan,”jelas Walikota Palembang, usai menyampaikan permasalahn yang dihadapi pipanisasi tersebut dalam Video Converence dengan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Walikota Tarakan, Walikota Surabaya dan Walikota Palembang sendiri Selasa (31/1) di Ruang parameswara kota Palembang.
Rinciannya kata Eddy di Lorok Pakjo telah terpasang sebanyak 1600 warga dan 1900 telah terpasang di 1900 waga di keluarah Siring Agung.”Selama kurun waktu tiga bulan terakhir sudah kembali kita pasangkan sambungan baru ke 1500 warga dengan perjuangan sendiri,”jelasnya.
Rencana sistem pembangunan tranmisi pipa induk untuk penyaluran gas tersebut, kata Eddy akan di usulkan untuk dimasukan dalam anggran APBD kota Palembang sedangkan untuk pipa pemasangan dari rumah ke rumah akan diusulkan melalui bantuan dari Kementrian ESDM.
“Ada ususlan dari badan pengelola (PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2)) Kota Palembang untuk pengembangan pipanisasi dapat diusulkan dalam APBD kota Palembang,”jelasnya.
Dana yang dialokasikanpun , kata orang nomor satu di kota ini akan menyentuh Rp 2 m, jadi dengan dana sebesar itu akan mampu menutup kebutuhan pemasangan untuk 1.000 sambungan baru.
“Tetapi masyarakat harus tetap bayar untuk pemasangan barunya, yang gratis itu saat pemasangan pertama kemarin, nah biaya akan disesuaikan seperti dengan pemasangan PDAM yakni sebesar Rp 1.350,000,”katanya.
Hanya saja untuk tahun ini, walikota Palembang cukup pesimis, kalau semaua 16 kecamatan bisa mendapatkan gas bumi tersebut, hanya saja tahun ini dua lokasi yakni kelurahan lorok Pakjo dan Siring Agung akan menjadi prioritas utama.
“Tahun ini semua ada peluang, tetapi yang paling pasti di lokasi Lorok Pakjo dan Siring Agung dulu yang akan dipenuhi, itu program kita jangka pendek”katanya.nah untuk program jangka panjang nanti, beberapa kecamatan seperti Kemuning, Sako IB I, IB II akan measuk dalam program jangka panjang untuk pengembangan pipanisasi gas bumi.
Nah untuk pemasangan pipanisasi gas bumi tersebut diungkpkan Eddy badan pengelola SP2J Kota Palembang dapat menghsilkan uang sebasar Rp 156 juta/bulan, hanya saja untuk pembayarak ke pihan pengembang SP2J harus membayar biaya yang didapat sebesa Rp 10 juta.
“Kita hanya pakai 0,6, tetapi harus bayar pemakain 0,15 karena dari gas yang ada hanya terpaki 30 persen,’jelasnya.
Menangapi berbagai usulan dari tiga Kota yang langsung rapat pembahasan melalui vidoe Converence serta beberapa permintaan warga yang dari tiga kota tersebut, Kementrian ESDM, Kementerian ESDM RI Evita Herawati Legowo mengatakan komitemen pemerintah pusat dengan Pemerintah kota dalam pengembangan pipanisasi gas bumi akan lebih jauh akan dibahas.
“Komitemen Walikota Palembang pasti akan dikembangkannya, sedangkan untuk permintaan walikota Palembang secara langsung bantuan pipa, masih akan dibahas lebih lanjut dan akan disesuaikna dengan anggran yang ada,’jelasnya.(win)
Rencana Pemerintah Kota (pemkot) Palembang melakukan pengembangan pipanisasi gas bumi ke rumah tangga di 16 Kecamatan kota Palembang terus menunjukan titik terang.
Pasalnya wacana yang diusung tahun 2010 lalu, tahun ini akan terus dikembangkan diberapa kecamatan lainnya, terlebih lagi tranmisi pipanisasi akan menyeluruh menyentuh dua Kelurahan yang sebelumnya telah mendapat pemasangan pipa gas tersebut.
“Tahun 2010 sudah ada sebanyak 3500 rumah warga yang teraliri gas bumi, memang kita akui memang belum sepenuhnya di keluarahan Lorok pakjo dan Siring Agung teraliri gas bumi, nah tahun ini akan kita terus kembangkan,”jelas Walikota Palembang, usai menyampaikan permasalahn yang dihadapi pipanisasi tersebut dalam Video Converence dengan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Walikota Tarakan, Walikota Surabaya dan Walikota Palembang sendiri Selasa (31/1) di Ruang parameswara kota Palembang.
Rinciannya kata Eddy di Lorok Pakjo telah terpasang sebanyak 1600 warga dan 1900 telah terpasang di 1900 waga di keluarah Siring Agung.”Selama kurun waktu tiga bulan terakhir sudah kembali kita pasangkan sambungan baru ke 1500 warga dengan perjuangan sendiri,”jelasnya.
Rencana sistem pembangunan tranmisi pipa induk untuk penyaluran gas tersebut, kata Eddy akan di usulkan untuk dimasukan dalam anggran APBD kota Palembang sedangkan untuk pipa pemasangan dari rumah ke rumah akan diusulkan melalui bantuan dari Kementrian ESDM.
“Ada ususlan dari badan pengelola (PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2)) Kota Palembang untuk pengembangan pipanisasi dapat diusulkan dalam APBD kota Palembang,”jelasnya.
Dana yang dialokasikanpun , kata orang nomor satu di kota ini akan menyentuh Rp 2 m, jadi dengan dana sebesar itu akan mampu menutup kebutuhan pemasangan untuk 1.000 sambungan baru.
“Tetapi masyarakat harus tetap bayar untuk pemasangan barunya, yang gratis itu saat pemasangan pertama kemarin, nah biaya akan disesuaikan seperti dengan pemasangan PDAM yakni sebesar Rp 1.350,000,”katanya.
Hanya saja untuk tahun ini, walikota Palembang cukup pesimis, kalau semaua 16 kecamatan bisa mendapatkan gas bumi tersebut, hanya saja tahun ini dua lokasi yakni kelurahan lorok Pakjo dan Siring Agung akan menjadi prioritas utama.
“Tahun ini semua ada peluang, tetapi yang paling pasti di lokasi Lorok Pakjo dan Siring Agung dulu yang akan dipenuhi, itu program kita jangka pendek”katanya.nah untuk program jangka panjang nanti, beberapa kecamatan seperti Kemuning, Sako IB I, IB II akan measuk dalam program jangka panjang untuk pengembangan pipanisasi gas bumi.
Nah untuk pemasangan pipanisasi gas bumi tersebut diungkpkan Eddy badan pengelola SP2J Kota Palembang dapat menghsilkan uang sebasar Rp 156 juta/bulan, hanya saja untuk pembayarak ke pihan pengembang SP2J harus membayar biaya yang didapat sebesa Rp 10 juta.
“Kita hanya pakai 0,6, tetapi harus bayar pemakain 0,15 karena dari gas yang ada hanya terpaki 30 persen,’jelasnya.
Menangapi berbagai usulan dari tiga Kota yang langsung rapat pembahasan melalui vidoe Converence serta beberapa permintaan warga yang dari tiga kota tersebut, Kementrian ESDM, Kementerian ESDM RI Evita Herawati Legowo mengatakan komitemen pemerintah pusat dengan Pemerintah kota dalam pengembangan pipanisasi gas bumi akan lebih jauh akan dibahas.
“Komitemen Walikota Palembang pasti akan dikembangkannya, sedangkan untuk permintaan walikota Palembang secara langsung bantuan pipa, masih akan dibahas lebih lanjut dan akan disesuaikna dengan anggran yang ada,’jelasnya.(win)
Pedagang Pasar 16 Merugi
* Omzet Penjualan tak sampai Rp 100/hari
Palembang, SN
Pasca direlokasi dari lantai V ke lantai IV Pasar 16 Palembang, pedagang pakaian bekas yang terkena imbas relokasi perbaikan gedung lantai V mengaku merugi. Para pedagang bahkan mengelukan fasilitas yang minim dilokasi itu.
Sekitar 70 pedagang mengaku merugi sejak dipindahkan kelokasi baru, omzet yang biasa mencapai Rp 300 ribu/hari turun drastis hingga tak sampai Rp 100 ribu/harinya. Sebagian pedagang malah lebih memilih untuk berhenti menjajakan dagangannya karena takut gulung tikar.
“Biasanya pemasukan kami ditempat lama mencapai Rp 300 ribu/ hari. Namun setelah 2 minggu disini (lantai IV) omzet kami drop hingga tak sampai Rp 100 ribu,” ujar Babe (55) salah satu pedagang baju bekas, saat ditemui kemarin (31/1).
Minimnya pendapatan ini aku Babe, lantaran konsumen belum banyak tahu penempatan lokasi baru dan jarang melintas dilokasi itu. Mengingat lokasi yang disediakan bagi pedagang baju bekas ini terbilang terpencil dari pedagang lainnya. “hal inilah yang menjadi kendala kami,” tambahnya.
Selain mengeluhkan minimnya omzet, para pedagang juga mengaku tak nyaman dengan fasilitas – fasilitas yang terbilang kurang. Dimana untuk penyediaan listrik, para pedagang harus memasang listrik dengan menyalur listrik dengan pedagang lama yang sudah memiliki listrik. “ Fasilitas lainnya seperti tong sampah juga tak kami dapatkan disini,” katanya.
Karena itulah, Babe berharap, pedagang penjual baju bekas dapat dikembalikan lagi kelokasi semula mengingat lokasi lama lebih stategis dan menguntungkan. “Kalaupun kami tidak dipindahkan, kami meminta fasilitas seperti penyediaan tong sampah, listrik dan rolling door disediakan, sehingga kami merasa aman dan nyaman berjualan disini,” harap Babe.
Sementara itu pedagang baju bekas ditempat yang sama, Yanti mengaku, keberatan dengan diterapkannya retribusi sebasar Rp 2 ribu/ perhari yang diperuntukkan bagi kebersihan dan keamanan. "Omzet kami saja sangat minim, belum lagi febuari nanti retribusi naik menjadi Rp 5 ribu/hari untuk kebersihan dan keamanan,” tambah dia.
Sebelumnya, Terhitung sejak 20 januari kemari sekitar 70 pedagang liar yang menempati lantai V (lantai paling atas) Pasar 16 Ilir direlokasi ke lantai IV gedung itu. Pedagang dipaksa pindah, karena lantai tersebut harus dikosongkan untuk keperluan renovasi.
Kepala PD Pasar Palembang Jaya Syarifuddin Azhar pernah mengatakan, pengosongan ini sebenarnya sudah lama direncanakan.Namun,selalu terbentur penolakan para pedagang yang ada di lokasi tersebut. Padahal, pedagang-pedagang itu tidak terdaftar sama sekali.
Syaifuddin menambahkan, rencananya pasar tersebut akan ditata kembali.Khusus lantai V yang tadinya kerap ditempati pedagang pakaian bekas,akan dirombak menjadi Pujasera atau semacam pusat jajanan bagi warga Kota Palembang. Demikian juga lift yang sudah tidak pernah lagi digunakan, rencananya akan diperbaiki agar akses pengunjung ke lantai paling atas lebih aman dan nyaman. Jika sesuai target awal, renovasi ini diperkirakan hanya akan memakan waktu 3-4 bulan, dengan anggaran mencapai Rp200 juta–Rp300 juta.(win)
Palembang, SN
Pasca direlokasi dari lantai V ke lantai IV Pasar 16 Palembang, pedagang pakaian bekas yang terkena imbas relokasi perbaikan gedung lantai V mengaku merugi. Para pedagang bahkan mengelukan fasilitas yang minim dilokasi itu.
Sekitar 70 pedagang mengaku merugi sejak dipindahkan kelokasi baru, omzet yang biasa mencapai Rp 300 ribu/hari turun drastis hingga tak sampai Rp 100 ribu/harinya. Sebagian pedagang malah lebih memilih untuk berhenti menjajakan dagangannya karena takut gulung tikar.
“Biasanya pemasukan kami ditempat lama mencapai Rp 300 ribu/ hari. Namun setelah 2 minggu disini (lantai IV) omzet kami drop hingga tak sampai Rp 100 ribu,” ujar Babe (55) salah satu pedagang baju bekas, saat ditemui kemarin (31/1).
Minimnya pendapatan ini aku Babe, lantaran konsumen belum banyak tahu penempatan lokasi baru dan jarang melintas dilokasi itu. Mengingat lokasi yang disediakan bagi pedagang baju bekas ini terbilang terpencil dari pedagang lainnya. “hal inilah yang menjadi kendala kami,” tambahnya.
Selain mengeluhkan minimnya omzet, para pedagang juga mengaku tak nyaman dengan fasilitas – fasilitas yang terbilang kurang. Dimana untuk penyediaan listrik, para pedagang harus memasang listrik dengan menyalur listrik dengan pedagang lama yang sudah memiliki listrik. “ Fasilitas lainnya seperti tong sampah juga tak kami dapatkan disini,” katanya.
Karena itulah, Babe berharap, pedagang penjual baju bekas dapat dikembalikan lagi kelokasi semula mengingat lokasi lama lebih stategis dan menguntungkan. “Kalaupun kami tidak dipindahkan, kami meminta fasilitas seperti penyediaan tong sampah, listrik dan rolling door disediakan, sehingga kami merasa aman dan nyaman berjualan disini,” harap Babe.
Sementara itu pedagang baju bekas ditempat yang sama, Yanti mengaku, keberatan dengan diterapkannya retribusi sebasar Rp 2 ribu/ perhari yang diperuntukkan bagi kebersihan dan keamanan. "Omzet kami saja sangat minim, belum lagi febuari nanti retribusi naik menjadi Rp 5 ribu/hari untuk kebersihan dan keamanan,” tambah dia.
Sebelumnya, Terhitung sejak 20 januari kemari sekitar 70 pedagang liar yang menempati lantai V (lantai paling atas) Pasar 16 Ilir direlokasi ke lantai IV gedung itu. Pedagang dipaksa pindah, karena lantai tersebut harus dikosongkan untuk keperluan renovasi.
Kepala PD Pasar Palembang Jaya Syarifuddin Azhar pernah mengatakan, pengosongan ini sebenarnya sudah lama direncanakan.Namun,selalu terbentur penolakan para pedagang yang ada di lokasi tersebut. Padahal, pedagang-pedagang itu tidak terdaftar sama sekali.
Syaifuddin menambahkan, rencananya pasar tersebut akan ditata kembali.Khusus lantai V yang tadinya kerap ditempati pedagang pakaian bekas,akan dirombak menjadi Pujasera atau semacam pusat jajanan bagi warga Kota Palembang. Demikian juga lift yang sudah tidak pernah lagi digunakan, rencananya akan diperbaiki agar akses pengunjung ke lantai paling atas lebih aman dan nyaman. Jika sesuai target awal, renovasi ini diperkirakan hanya akan memakan waktu 3-4 bulan, dengan anggaran mencapai Rp200 juta–Rp300 juta.(win)
Usai Turun Hujan Palembang Selalu Tergenang, Sampai Kapan?
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
HAMPIR setiap usai hujan turun, beberapa titik di Kota Palembang selalu tergenang air. Ada yang cukup dalam dan genangannya lama, ada juga yang tak begitu dalam dan cepat surut.
Kondisi dan kejadian ini sudah sangat lama terjadi atau bertahun-tahun. Kalau warga Palembang dapat mengamati, sekitar 10 tahun atau lima tahun yang lalu genangan air yang terjadi tak begitu parah atau lama. Tetapi kini lihatlah, kondisi sebaliknya yang terjadi. Apa yang terjadi di Kota Palembang dan dirasakan warga kotanya, harus menjadi catatan dan pekerjaan rumah dari pemerintah kota.
Jangan sampai peristiwa tergenangnya kota saat usai hujan turun, makin lama makin parah. Ditarik ulur, apa penyebab dari semua ini. Apakah daerah resapan air yang makin berkurang, gorong-gorong yang makin sempit dan dangkal, atau karena fenomena lama dimana banyak daerah rawa-rawa yang terus ditimbun.
Saat ini tergantung kebijakan yang diterapkan dan bagaimana sikap dari pemerintah kota, jangan sampai peraturan dan himbauan yang dibuat justru hanya semacam tulisan catatan prasasti yang tak berarti.
Kita berharap kondisi seperti ini tak berlangsung lama, karena kalau dibiarkan akan makin parah. Tak seimbang atau berbanding lurus tentunya, kalau pesatnya pembangunan di Kota Palembang dan keberhasilan di berbagai bidang, justru tak diimbangi dengan keseimbangan alam atau lingkungan. Ini menjadi tugas besar dan utama dari pengambil kebijakan. Kita tunggu saja! (***)
Jelang Cap Gome Speed Boat mulai kebanjiran rezeki
Palembang, SN
Mendekati perayaan Cap Gome yang jatuh pada 4 Februari mendatang, penyedia jasa angkutan sungai seperti speed boat meulai kebanjiran orderan. Peningkatan omzet bahkan hingga 100 persen.
Pengemudi speed boat Rossi (35) mengakui, peningkatan layanan jasa angkutan sungai ini mulai terlihat sejak awal januari kemarin, bila rata – rata ia hanya mengangkut penumpang 3 – 4 kali/ hari. Memasuki Cap Gome angkutan penumpang mencapai 2 kali lipat dihari biasa.
“Bisa 6 – 7 kali mengakut penumpang menuju pulau Kemarau,” akunya, saat ditemu di Benteng Kuto Besak (BKB) kemarin (31/1).
Meningkatnya jumlah angkutan ini pun jelas berpengaruh besar pada peningkatan omzet para pengemudi speed boat yang rata – rata naik 100 persen bila dibandingkan hari – hari biasa. Dimana dalam 1 muatan spead boat memuat 10 orang penumpang, dengan harga Rp 30 ribu/ penumpang.
“Dalam 1 kali mengangkut muatan kita mendapatkan untung 100 ribu, jadi kalau 6 kali ya Rp 600 ribu,” kata warga kertapati ini.
Hal yang sama diutarakan oleh Saidina seorang pengemudi spead boat dikawasan BKB. Menurutnya, pengunjung yang mulai datang ke pulau kemarau tak hanya berasal dari wisatawan local saja, bahkan wisatawan dari mancanegara mulai berdatangan kesana. Hal ini aku dia, tak lepas dari pasca PUIC yang digelar dikota Palembang beberapa waktu lalu.
Bahkan lanjutnya, hampir seluruh boat yang ada di kawasan BKB terisi penuh oleh peserta PUIC. “Disini, ada sekitar 50 boat, semuanya terisi penuh oleh peserta PUIC kemarin (30/1),” jelasnya.
Sementara itu pengelola kapal motor (KM) Putri Kembang Dadar , Adam menambahkan, hingga saat ini peningkatan jumlah penumpang jelang Cap Gome masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan terjadi, justru dari para peserta PUIC yang melakukan Musi tour terhitung tanggal 29 – 31 januari. “kalau booking untuk Cap Gome belum ada, nah tapi kapal kita kemarin memang sempat penuh oleh peserta PUIC,” tukasnya.(win)
Mendekati perayaan Cap Gome yang jatuh pada 4 Februari mendatang, penyedia jasa angkutan sungai seperti speed boat meulai kebanjiran orderan. Peningkatan omzet bahkan hingga 100 persen.
Pengemudi speed boat Rossi (35) mengakui, peningkatan layanan jasa angkutan sungai ini mulai terlihat sejak awal januari kemarin, bila rata – rata ia hanya mengangkut penumpang 3 – 4 kali/ hari. Memasuki Cap Gome angkutan penumpang mencapai 2 kali lipat dihari biasa.
“Bisa 6 – 7 kali mengakut penumpang menuju pulau Kemarau,” akunya, saat ditemu di Benteng Kuto Besak (BKB) kemarin (31/1).
Meningkatnya jumlah angkutan ini pun jelas berpengaruh besar pada peningkatan omzet para pengemudi speed boat yang rata – rata naik 100 persen bila dibandingkan hari – hari biasa. Dimana dalam 1 muatan spead boat memuat 10 orang penumpang, dengan harga Rp 30 ribu/ penumpang.
“Dalam 1 kali mengangkut muatan kita mendapatkan untung 100 ribu, jadi kalau 6 kali ya Rp 600 ribu,” kata warga kertapati ini.
Hal yang sama diutarakan oleh Saidina seorang pengemudi spead boat dikawasan BKB. Menurutnya, pengunjung yang mulai datang ke pulau kemarau tak hanya berasal dari wisatawan local saja, bahkan wisatawan dari mancanegara mulai berdatangan kesana. Hal ini aku dia, tak lepas dari pasca PUIC yang digelar dikota Palembang beberapa waktu lalu.
Bahkan lanjutnya, hampir seluruh boat yang ada di kawasan BKB terisi penuh oleh peserta PUIC. “Disini, ada sekitar 50 boat, semuanya terisi penuh oleh peserta PUIC kemarin (30/1),” jelasnya.
Sementara itu pengelola kapal motor (KM) Putri Kembang Dadar , Adam menambahkan, hingga saat ini peningkatan jumlah penumpang jelang Cap Gome masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan terjadi, justru dari para peserta PUIC yang melakukan Musi tour terhitung tanggal 29 – 31 januari. “kalau booking untuk Cap Gome belum ada, nah tapi kapal kita kemarin memang sempat penuh oleh peserta PUIC,” tukasnya.(win)
Mura-Muba Masih Saling Klaim Suban IV
Musi Rawas, SN
Sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 63 tahun 2007 menyatakan bahwa sumur gas Suban IV masuk kedalam wilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura). Namun saat ini Pemkab Musi Banyuasin (Muba) juga masih mengakui bahwa suban IV masuk kedalam wilayah mereka.
"Tidak ada masalah dengan status wilayah Suban IV, karana sebagaimana tertuang dalam permendagri no.63 tahun 2007 sudah dinyatakan resmi masuk wilayah Musi Rawas,” kata Insani, SH salahsatu anggota Tim Advokasi Suban IV kabupaten Musi Rawas, Selasa (31/1).
Sementara Pemerhati Kebijakan dan Hukum asal Musi Rawas, M. Imron mengungkapkan bahwa tak etis rasanya melihat dan mempertontonkan saling klaim kepemilikan sumur Migas Suban IV karena Musi Rawas dan Musi Banyasin adalah daerah yang bertetangga, Sehingga apabila hal ini dibicarakan secara bijak maka akan ada titik temu yang saling mengutungkan kedua belah pihak.
“Harus ada pembicaraan yang bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan semacam ini, dan sebaiknya kedua belah pihak menghindari saling klaim dan mempertahankan argument masing – masing,” jelasnya.
Sebagaimana yang ramai di beritakan bahwa, saling klaim kepemilikan sumur gas suban IV antara pemkab Musi Rawas dengan Pemkab Musi Banyuasin, sebab DPRD Musi Banyasin membentuk panitia angket terkait sengketa suban IV tersebut. Sebagaimana yang ramai dilansir media terbitan regional bahwa Pemkab Muba masih meyakini bahwa Suban IV masuk Wilayah Kabupaten tersebut. (fik)
Sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 63 tahun 2007 menyatakan bahwa sumur gas Suban IV masuk kedalam wilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura). Namun saat ini Pemkab Musi Banyuasin (Muba) juga masih mengakui bahwa suban IV masuk kedalam wilayah mereka.
"Tidak ada masalah dengan status wilayah Suban IV, karana sebagaimana tertuang dalam permendagri no.63 tahun 2007 sudah dinyatakan resmi masuk wilayah Musi Rawas,” kata Insani, SH salahsatu anggota Tim Advokasi Suban IV kabupaten Musi Rawas, Selasa (31/1).
Sementara Pemerhati Kebijakan dan Hukum asal Musi Rawas, M. Imron mengungkapkan bahwa tak etis rasanya melihat dan mempertontonkan saling klaim kepemilikan sumur Migas Suban IV karena Musi Rawas dan Musi Banyasin adalah daerah yang bertetangga, Sehingga apabila hal ini dibicarakan secara bijak maka akan ada titik temu yang saling mengutungkan kedua belah pihak.
“Harus ada pembicaraan yang bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan semacam ini, dan sebaiknya kedua belah pihak menghindari saling klaim dan mempertahankan argument masing – masing,” jelasnya.
Sebagaimana yang ramai di beritakan bahwa, saling klaim kepemilikan sumur gas suban IV antara pemkab Musi Rawas dengan Pemkab Musi Banyuasin, sebab DPRD Musi Banyasin membentuk panitia angket terkait sengketa suban IV tersebut. Sebagaimana yang ramai dilansir media terbitan regional bahwa Pemkab Muba masih meyakini bahwa Suban IV masuk Wilayah Kabupaten tersebut. (fik)
Demokrat Persilahkan Kader Gunakan Jalur Independen
Palembang, SN
Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Sumsel, Ishak Mekki mempersilahkan kader-kader PD yang tidak diusung partai pada pilkada di Sumsel, untuk maju melalui jalur independen atau perseorangan.
Menurut Ishak, sah-sah saja, jika kader Demokrat memutuskan untuk maju melalui jalur independen. “Kalau memang nanti ada kader yang merasa kurang puas dengan keputusan partai dan ingin mencalonkan diri lewat jalur independen, itu sah-sah saja,” ujarnya.
Ishak Mekki yang juga Bupati OKI (Ogan Komering Ilir) ini mengatakan, bukanlah keharusan bagi seorang kader yang menjabat sebagai ketua pengurus, untuk langsung diusung menjadi calon pada pilkada.
“Kalau memang nantinya di nilai kurang didukung oleh masyarakat dan hasil survey juga kurang bagus, kan masih banyak orang-orang lain yang akan diusung,” katanya.
Ia menambahkan, untuk pilkada di Sumsel tahun 2013 ini, Partai Demokrat sebagai partai yang memiliki suara terbesar kedua, maka kader-kader yang akan dicalonkan sudah tentu harus siap untuk bersaing. Apalagi, setelah partai berkuasa ini melantik ketua pengurus DPC se-Sumsel, maka pihaknya jelas membuat program-program, yang akan di implementasikan baik yang ada di kader partai maupun kader yang duduk di legislatif.
“Tapi, semuanya tentu harus melalui mekanisme tertentu dalam internal Partai Demokrat, dan didukung oleh kader, didukung oleh masyarakat dan disetujui oleh dewan pembina. Kalau sudah disetujui, siapapun orangnya, maka ia yang akan diusung oleh Partai Demokrat," tutur Ishak.
Sebelumnya, salah satu kader Partai Demokrat, Arudji Kartawinata sudah memastikan diri untuk maju pada pilkada Pagaralam yang akan digelar 2013 mendatang. Arudji mengaku, kalaupun tidak diusung partai yang menaunginya, ia akan maju melalui jalur independen.
"Memang Pilkada Pagaralam masih satu tahun lagi dilangsungkan, namun saya telah mempersiapkan diri untuk maju sejak satu tahun belakangan ini," katanya.
Arudji memprediksi, lumbung suara yang akan didapatnya berada di tiga kecamatan di Kota Pagaralam, yakni Kecamatan Dempo, Kecamatan Dempo Selatan dan Kecamatan Dempo Utara.
"Semua sudah kita perhitungkan, sejauh ini memang keterikatan keluarga dan emosional di tiga kecamatan tersebut yang saya prediksi memberikan dukungannya," ujar mantan karyawan PT Pusri ini. (awj)
Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Sumsel, Ishak Mekki mempersilahkan kader-kader PD yang tidak diusung partai pada pilkada di Sumsel, untuk maju melalui jalur independen atau perseorangan.
Menurut Ishak, sah-sah saja, jika kader Demokrat memutuskan untuk maju melalui jalur independen. “Kalau memang nanti ada kader yang merasa kurang puas dengan keputusan partai dan ingin mencalonkan diri lewat jalur independen, itu sah-sah saja,” ujarnya.
Ishak Mekki yang juga Bupati OKI (Ogan Komering Ilir) ini mengatakan, bukanlah keharusan bagi seorang kader yang menjabat sebagai ketua pengurus, untuk langsung diusung menjadi calon pada pilkada.
“Kalau memang nantinya di nilai kurang didukung oleh masyarakat dan hasil survey juga kurang bagus, kan masih banyak orang-orang lain yang akan diusung,” katanya.
Ia menambahkan, untuk pilkada di Sumsel tahun 2013 ini, Partai Demokrat sebagai partai yang memiliki suara terbesar kedua, maka kader-kader yang akan dicalonkan sudah tentu harus siap untuk bersaing. Apalagi, setelah partai berkuasa ini melantik ketua pengurus DPC se-Sumsel, maka pihaknya jelas membuat program-program, yang akan di implementasikan baik yang ada di kader partai maupun kader yang duduk di legislatif.
“Tapi, semuanya tentu harus melalui mekanisme tertentu dalam internal Partai Demokrat, dan didukung oleh kader, didukung oleh masyarakat dan disetujui oleh dewan pembina. Kalau sudah disetujui, siapapun orangnya, maka ia yang akan diusung oleh Partai Demokrat," tutur Ishak.
Sebelumnya, salah satu kader Partai Demokrat, Arudji Kartawinata sudah memastikan diri untuk maju pada pilkada Pagaralam yang akan digelar 2013 mendatang. Arudji mengaku, kalaupun tidak diusung partai yang menaunginya, ia akan maju melalui jalur independen.
"Memang Pilkada Pagaralam masih satu tahun lagi dilangsungkan, namun saya telah mempersiapkan diri untuk maju sejak satu tahun belakangan ini," katanya.
Arudji memprediksi, lumbung suara yang akan didapatnya berada di tiga kecamatan di Kota Pagaralam, yakni Kecamatan Dempo, Kecamatan Dempo Selatan dan Kecamatan Dempo Utara.
"Semua sudah kita perhitungkan, sejauh ini memang keterikatan keluarga dan emosional di tiga kecamatan tersebut yang saya prediksi memberikan dukungannya," ujar mantan karyawan PT Pusri ini. (awj)
Terminal Pasar Prabumulih Kembali Difungsikan
Prabumulih, SN
Pemkot Prabumulih mulai hari ini, Rabu (1/2) akan memfungsikan kembali terminal pasar tradisional Kota Prabumulih di Jalan Jenderal Sudirman yang sempat tiga tahun lebih tidak berfungsi.
Seketaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih H Asri AG SH mengatakan, dia minta para pedagang yang mangkal di seputar terminal harus ditertibkan sehingga dapat tertata rapi.
“Yang lebih penting saya minta kesadaranya agar para pedagang dan para sopir angkutan kota agar bersama-sama menjaga kebersihan di sekitar lokalisi terminal," kata Asri.
Sementara Asisten II H Sobri dan Asisten III HA Rochim saat meninjau terminal Senin lalu mengatakan, mereka akan membentuk tim kerja khusus di terminal ini dengan harapan tim tersebut dapat bekerja denga baik untuk menangani kemajuan terminal ini.
Kadishub Inforkom Prabumulih, Kosim Cik Ming menambahkan, mulai Rabu ini trayek angkot Prabumulih khususnya yang berplat kuning harus masuk terminal saat akan menaikan dan menurunkan penumpang.
"Kita minta pengertian para pedagang kaki lima agar tertib dan rapi sebab kalau tertib dan rapi tidak akan menganggu kelancaran operasional kendaraan angkot yang sedang beroperasi," ujarnya.
Rosa (45) warga Kelurahan Prabujaya, RT 02 RW 03 Kecamatan Prabumulih Timur yang berprofesi sebagai pedagang nasi yang sudah puluhan tahun berjualan di terminal, Selasa (31/1) mengatakan, ia bersyukur terminal pasar ini difungsikan kembali dan tentunya pengunjung di terminal ini akan ramai kembali dan akan berdampak dengan penghasilan para pedagang di sekitar terminal.
"Semoga terminal ini akan terus difungsikan sebab kami para pedagang selama ini sempat mengeluhkan terminal ini karena sudah tiga tahun lebih tidak di fungsikan karena para pengunjung terminal ini sepi," terangnya. (and)
Pemkot Prabumulih mulai hari ini, Rabu (1/2) akan memfungsikan kembali terminal pasar tradisional Kota Prabumulih di Jalan Jenderal Sudirman yang sempat tiga tahun lebih tidak berfungsi.
Seketaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih H Asri AG SH mengatakan, dia minta para pedagang yang mangkal di seputar terminal harus ditertibkan sehingga dapat tertata rapi.
“Yang lebih penting saya minta kesadaranya agar para pedagang dan para sopir angkutan kota agar bersama-sama menjaga kebersihan di sekitar lokalisi terminal," kata Asri.
Sementara Asisten II H Sobri dan Asisten III HA Rochim saat meninjau terminal Senin lalu mengatakan, mereka akan membentuk tim kerja khusus di terminal ini dengan harapan tim tersebut dapat bekerja denga baik untuk menangani kemajuan terminal ini.
Kadishub Inforkom Prabumulih, Kosim Cik Ming menambahkan, mulai Rabu ini trayek angkot Prabumulih khususnya yang berplat kuning harus masuk terminal saat akan menaikan dan menurunkan penumpang.
"Kita minta pengertian para pedagang kaki lima agar tertib dan rapi sebab kalau tertib dan rapi tidak akan menganggu kelancaran operasional kendaraan angkot yang sedang beroperasi," ujarnya.
Rosa (45) warga Kelurahan Prabujaya, RT 02 RW 03 Kecamatan Prabumulih Timur yang berprofesi sebagai pedagang nasi yang sudah puluhan tahun berjualan di terminal, Selasa (31/1) mengatakan, ia bersyukur terminal pasar ini difungsikan kembali dan tentunya pengunjung di terminal ini akan ramai kembali dan akan berdampak dengan penghasilan para pedagang di sekitar terminal.
"Semoga terminal ini akan terus difungsikan sebab kami para pedagang selama ini sempat mengeluhkan terminal ini karena sudah tiga tahun lebih tidak di fungsikan karena para pengunjung terminal ini sepi," terangnya. (and)
Gedung Hemodialisa Belum Siap Operasi
Baturaja, SN
Gedung Hemodialisa RSUD DR Ibnusutowo Baturaja yang bakal digunakan khusus melayani pasien penyakit ginjal dan cuci darah kini sudah rampung di bangun, namun sayangnya kemegahan gedung itu masih belum siap untuk digunakan akibat menunggu penyerahan dari kontraktor dan kendala peralatan yang belum ada.
Wakil Bupati OKU, Drs H Kuryana Aziz yang meninjau langsung kesiapan gedung Hemodialisa, Selasa (31/1) mengakui jika bangunan yang menelan dana Rp 571 juta lebih dari APBD OKU tahun 2011 penggunaanya masih menunggu kesiapan sejumlah hal terutama penyerahan gedung dari pihak kontraktor dan peralatan medis yang belum ada.
"Kalau gedungnya sudah selesai di bangun hanya saja belum di serahkan oleh kontraktornya pada pemerintah, lalu kesiapan peralatan juga masih menunggu pihak ketiga yang akan memberikan bantuan, yang jelas kita masih menunggu kapan kesiapan kontraktor akan menyerahkan gedung ini,” terang Kuryana.
Kuryana yang di dampingi Plt Dirut RSUD Ibnu Sutowo Sriwiyanti mengatakan di Gedung Hemodialisa ini nantinya bakal merawat pasien terapi ginjal dan cuci darah dengan peralatan super canggih berteknologi tinggi, hingga warga Kabupaten OKU yang harus menjalani perawatan ginjal cukup di RSUD Ibnusutowo.
"Selama ini pasien gagal ginjal dan cuci darah belum bisa kita layani secara maksimal karena peralatan dan gedung yang serba terbatas, mudah-mudahan saja dalam waktu dekat semua kekuarangan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat OKU secara perlahan bisa terjawab satu persatu," harap Kuryana. (had)
Gedung Hemodialisa RSUD DR Ibnusutowo Baturaja yang bakal digunakan khusus melayani pasien penyakit ginjal dan cuci darah kini sudah rampung di bangun, namun sayangnya kemegahan gedung itu masih belum siap untuk digunakan akibat menunggu penyerahan dari kontraktor dan kendala peralatan yang belum ada.
Wakil Bupati OKU, Drs H Kuryana Aziz yang meninjau langsung kesiapan gedung Hemodialisa, Selasa (31/1) mengakui jika bangunan yang menelan dana Rp 571 juta lebih dari APBD OKU tahun 2011 penggunaanya masih menunggu kesiapan sejumlah hal terutama penyerahan gedung dari pihak kontraktor dan peralatan medis yang belum ada.
"Kalau gedungnya sudah selesai di bangun hanya saja belum di serahkan oleh kontraktornya pada pemerintah, lalu kesiapan peralatan juga masih menunggu pihak ketiga yang akan memberikan bantuan, yang jelas kita masih menunggu kapan kesiapan kontraktor akan menyerahkan gedung ini,” terang Kuryana.
Kuryana yang di dampingi Plt Dirut RSUD Ibnu Sutowo Sriwiyanti mengatakan di Gedung Hemodialisa ini nantinya bakal merawat pasien terapi ginjal dan cuci darah dengan peralatan super canggih berteknologi tinggi, hingga warga Kabupaten OKU yang harus menjalani perawatan ginjal cukup di RSUD Ibnusutowo.
"Selama ini pasien gagal ginjal dan cuci darah belum bisa kita layani secara maksimal karena peralatan dan gedung yang serba terbatas, mudah-mudahan saja dalam waktu dekat semua kekuarangan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat OKU secara perlahan bisa terjawab satu persatu," harap Kuryana. (had)
Selasa, 31 Januari 2012
Kapal Bupati Banyuasin Nyaris Karam
Banyuasin, SN
Speedboat (kapal cepat) milik Pemkab Banyuasin yang ditumpangi Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed bersama Kepala SKPD, tujuan Desa Daya Kusuma Kecamatan Muara Sugihan Senin (30/1) nyaris karam di perarian Sungai Musi tepatnya di Muara Kumbang Kecamatan Banyuasin I (Mariana).
Belum jelas penyebabnya, menurut Kadishubkominfo Supriadi SE MSTr, kapal mengalami kebocoran pada lambung bagian belakang, setelah menabrak kayu saat akan menjemput rombongan Bupati di Dermaga Satpolair Palembang sekitar pukul 07.30 Wib.
“Pagi tadi, Serang (sopir) menabrak kayu, karena memang kondisi sungai musi sangat kotor," jelasnya.
Namun berbeda dengan yang diungkapkan Bupati Amiruddin. Menurutnya, kondisi kapal yang sudah tua menyebabkan kebocoran pada bagian belakang kapal. Seharusnya kapal sudah masuk masa pemeliharaan, karena umur kapal sudah lebih dari tiga tahun.
Bupati Amiruddin mengaku sudah terbiasa dengan kondisi ini. Menurutnya, sebagai Bupati ia sudah siap dengan segala kondisi saat melakukan perjalanan mengunjungi warganya.
“Ajal kan di tangan Tuhan, selain itu kapal ini memang satu–satunnya kapal milik Pemkab Banyuasin, umurnya sudah tua. Selain itu kapal ini kerap digunakan saat melakukan perjalanan ke perairan, jadi menurut saya memang sudah waktunya rusak," terang Amiruddin.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kejadian ini membuat semua penumpang panik, tak terkecuali Bupati Amiruddin. Kapal cepat sarat muatan ini, sempat terombang–ambing beberapa menit di perairan Sungai Musi. Kondisi ini baru bisa diatasi, setelah ada kapal tongkang milik warga yang melintas dan memberikan bantuan.
Seluruh penumpang akhirnya berhasil dievakuasi ke Pos Muara Kumbang, Bupati Amiruddin sendiri tetap melanjutkan perjalanan bersama beberapa Kepala SKPD menggunakan Speedboat "Mahakam" milik warga Desa Air Salek Kecamatan Air Salek.
“Muatan kapal memang sudah melebihi kapasitas, padahal kapal ini hanya mampu mengangkut 20 orang paling banyak 25 orang, sedangkan jumlah seluruh penumpang tadi pagi lebih dari 30 orang," kata salah seorang Kepala SKPD yang ikut bersama rombongan Bupati.
Sumber yang meminta namanya tidak dikorankan, juga mengeluhkan kondisi kapal yang dinilai kurang terawat. “Kondisi kapal sebenarnya tidak layak operasional, karena banyak sekali kekurangannya. Saya tidak tahu dimana kesalahannya, yang jelas kalau dipaksakan kondisi kapal akan semakin rusak," tuturnya.
Informasi yang dihimpun koran ini, Bupati bersama rombongan berangkat menuju Desa Daya Kusuma Kecamatan Muara Sugihan dengan agenda panen raya. Rombongan berangkat dari Dermaga Satpolair sekitar pukul 08.00 Wib.
Baru berjalan sekitar satu jam lebih, kapal yang ditumpangi 30 orang lebih tiba–tiba pecah di bagian lambung belakang. Brak…air Sungai Musi langsung masuk kedalam kapal melalui celah yang bocor. “Tinggi air sudah hampir sebatas betis," kata sumber ini menambahkan.
Di bagian terpisah, Bupati Amiruddin tetap melakukan panen raya di Muara Sugihan. “Kabupaten Banyuasin merupakan penghasil beras terbesar di Sumsel, bahkan setiap tahun kita selalu surplus. Salah satu kecamatan yang menopang beras di Sumsel adalah Kecamatan Muara Sugihan," tukasnya. (sir)
Briptu Ridho Dipecat Dari Anggota Polri
Banyuasin, SN
Briptu Ridho Andala Berkah, anggota Sabhara Polres Banyuasin akhirnya dipecat dengan tidak hormat dari anggota Polri. Ia dinyatakan bersalah, lantaran tidak melaksanakan tugas sejak 6 September 2010 atau selama 308 hari kerja, selain itu, Briptu Ridho juga tidak melaksanakan tugas pengamanan Operasi Ketupat Musi Tahun 2010.
“Berdasarkan fakta tersebut, terperiksa terbukti bersalah dan melanggar pasal 14 ayat 1 huruf a PP No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Banyuasin No : 01/I/2012 tanggal 30 Januari 2012, terperiksa (Briptu Ridho) diberhentikan tidak dengan hormat,“ kata Wakapolres Kompol Basani Repelita Sagala yang memimpin Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RI (KKEP), Senin (30/1).
Keputusan yang diambil dalam sidang KKEP yang dilakukan secara absensia (tidak dihadiri Briptu Ridho), merupakan keputusan bersama yang dilakukan Ketua Komisi Kompol Basani R Sagala, dengan Wakil Ketua Kompol Edy Nugroho (kabag Sumda), Sekretaris Iptu Noprizal DY (Kasi Propam) dan anggota AKP Makmun Alrasyid (Kasat Binmas) dan AKP Suharno (Kasat Reskrim).
“Sidang ini bukan sidang pertama, tetapi sudah beberapa kali dilakukan persidangan sebelumnya, namun tidak pernah dihadiri oleh terperiksa, kami belum tahu apa alasan sebenarnya. Hari ini (kemarin, red) merupakan keputusan terhadap sidang-sidang yang kita lakukan sebelumnya," jelas Basani.
Adakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat terperiksa sudah hampir satu tahun tidak melaksanakan tugas ? Basani mengatakan, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya, mulai dari mendekati pihak keluarga hingga ke perangkat pemerintahan, tempat Briptu Ridho tinggal.
“Hasilnya nihil, bahkan orang tua terperika juga tidak tahu dimana terperiksa sekarang berada, kami pun sudah membuatkan daftar orang hilang untuk membantu orang tua terperiksa,“ tuturnya.
Sementara, Pembela terperiksa AKP Suarno tidak melakukan sanggahan terhadap keputusan ini. Menurutnya, sejak tanggal 2 November 2011, terperiksa telah mengirimkan surat yang intinya menyatakan mundur dari tugasnya sebagai anggota Polri.
“Cukup Ketua, tidak ada pembelaan yang bisa kami sampaikan, namun berdasarkan surat yang dikirimkan tersebut, terperiksa nampaknya memang sudah tidak berminat lagi menjadi anggota Polri," kata Suarno. (sir)
Briptu Ridho Andala Berkah, anggota Sabhara Polres Banyuasin akhirnya dipecat dengan tidak hormat dari anggota Polri. Ia dinyatakan bersalah, lantaran tidak melaksanakan tugas sejak 6 September 2010 atau selama 308 hari kerja, selain itu, Briptu Ridho juga tidak melaksanakan tugas pengamanan Operasi Ketupat Musi Tahun 2010.
“Berdasarkan fakta tersebut, terperiksa terbukti bersalah dan melanggar pasal 14 ayat 1 huruf a PP No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Banyuasin No : 01/I/2012 tanggal 30 Januari 2012, terperiksa (Briptu Ridho) diberhentikan tidak dengan hormat,“ kata Wakapolres Kompol Basani Repelita Sagala yang memimpin Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RI (KKEP), Senin (30/1).
Keputusan yang diambil dalam sidang KKEP yang dilakukan secara absensia (tidak dihadiri Briptu Ridho), merupakan keputusan bersama yang dilakukan Ketua Komisi Kompol Basani R Sagala, dengan Wakil Ketua Kompol Edy Nugroho (kabag Sumda), Sekretaris Iptu Noprizal DY (Kasi Propam) dan anggota AKP Makmun Alrasyid (Kasat Binmas) dan AKP Suharno (Kasat Reskrim).
“Sidang ini bukan sidang pertama, tetapi sudah beberapa kali dilakukan persidangan sebelumnya, namun tidak pernah dihadiri oleh terperiksa, kami belum tahu apa alasan sebenarnya. Hari ini (kemarin, red) merupakan keputusan terhadap sidang-sidang yang kita lakukan sebelumnya," jelas Basani.
Adakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat terperiksa sudah hampir satu tahun tidak melaksanakan tugas ? Basani mengatakan, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya, mulai dari mendekati pihak keluarga hingga ke perangkat pemerintahan, tempat Briptu Ridho tinggal.
“Hasilnya nihil, bahkan orang tua terperika juga tidak tahu dimana terperiksa sekarang berada, kami pun sudah membuatkan daftar orang hilang untuk membantu orang tua terperiksa,“ tuturnya.
Sementara, Pembela terperiksa AKP Suarno tidak melakukan sanggahan terhadap keputusan ini. Menurutnya, sejak tanggal 2 November 2011, terperiksa telah mengirimkan surat yang intinya menyatakan mundur dari tugasnya sebagai anggota Polri.
“Cukup Ketua, tidak ada pembelaan yang bisa kami sampaikan, namun berdasarkan surat yang dikirimkan tersebut, terperiksa nampaknya memang sudah tidak berminat lagi menjadi anggota Polri," kata Suarno. (sir)
PT Jamkrida Sumsel Segera Dibentuk
Palembang, SN
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumsel, Abdul Shobur mengatakan, guna membantu permodalan UKM dan koperasi di Sumsel, pihak Pemprov Sumsel dalam dekat akan membentuk perusahaan daerah bernama PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumsel.
"Sumsel memiliki 2 juta UKM dan koperasi yang perlu bantuan untuk modal, karena jika mereka meminjam uang di bank maka ditolak karena tidak ada jaminan. Pertengahan tahun 2012 PT Jamkrida bisa jalan," jelasnya, Senin (30/1).
Dituturkannya, selama ini di Sumsel selain modal, UKM dan koperasi tidak berkembang karena tidak profesional dalam mengelola produknya.
Menurutnya, untuk membentuk Jamkrida Sumsel, pihaknya banyak belajar dari provinsi lain seperti Bali, Jatim dan Bangka Belitung, ternyata Jamkrida mempercepat pertumbuhan UKM dan koperasi di daerah tersebut.
"Melalui Jamkrida akan membantu permodalan dan kemampuan dengan melakukan pelatihan guna untuk meningkatkan produknya. Sedangkan untuk pembentukan PT. Jamkrida di Sumsel tidak ada masalah," ujarnya.
Dia menambahkan, sedangkan syarat untuk mendapatkan modal dari Jamkrida adalah memiliki usaha kecil dan sangat membutuhkan modal usaha.
"Untuk mereka yang butuh modal usaha diajukan PT Jamkrida nanti, pastinya memiliki usaha kecil yang menjadi syaratnya," katanya. (pit)
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumsel, Abdul Shobur mengatakan, guna membantu permodalan UKM dan koperasi di Sumsel, pihak Pemprov Sumsel dalam dekat akan membentuk perusahaan daerah bernama PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumsel.
"Sumsel memiliki 2 juta UKM dan koperasi yang perlu bantuan untuk modal, karena jika mereka meminjam uang di bank maka ditolak karena tidak ada jaminan. Pertengahan tahun 2012 PT Jamkrida bisa jalan," jelasnya, Senin (30/1).
Dituturkannya, selama ini di Sumsel selain modal, UKM dan koperasi tidak berkembang karena tidak profesional dalam mengelola produknya.
Menurutnya, untuk membentuk Jamkrida Sumsel, pihaknya banyak belajar dari provinsi lain seperti Bali, Jatim dan Bangka Belitung, ternyata Jamkrida mempercepat pertumbuhan UKM dan koperasi di daerah tersebut.
"Melalui Jamkrida akan membantu permodalan dan kemampuan dengan melakukan pelatihan guna untuk meningkatkan produknya. Sedangkan untuk pembentukan PT. Jamkrida di Sumsel tidak ada masalah," ujarnya.
Dia menambahkan, sedangkan syarat untuk mendapatkan modal dari Jamkrida adalah memiliki usaha kecil dan sangat membutuhkan modal usaha.
"Untuk mereka yang butuh modal usaha diajukan PT Jamkrida nanti, pastinya memiliki usaha kecil yang menjadi syaratnya," katanya. (pit)
Rehab Kantor Kades Talang Rimba Terbengkalai
Kayuagung, SN
Sudah dua tahun rehab kantor Kepala Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terbengkalai. Sehingga kantor desa tersebut tidak bisa digunakan untuk berkantor, karena pembangunannya stop di tengah jalan.
Pantauan kemarin siang, kondisi kantor Desa tersebut dindingnya dibongkar habis, sementara atapnya sebagian baru diganti dengan seng baru. sementara tidak ada aktivitas pembangunan lagi, sehingga kondisinya terbengkalai dan tidak bisa difungsikan.
Menurut Kepala Desa Talang Rimba, Suhermin saat dikonfirmasi mengakui kondisi kantor tersebut yang terbengkalai dan mengalami kerusakan yang cukup berat karena selesai di bongkar oleh tukang.
”Memang kondisi kantor tersebut tidak bisa digunakan untuk berkantor, sementara ini saya berkantor di rumah,” ujar Kades.
Dijelaskan Kades, rehab kantor kepala desa tersebut dimulai tahun 2010, saat ini masih dilakukan oleh Kades yang lama yakni Kades Samsiar.
”Rehab kantor tersebut menggunakan dana ADD, waktu itu saya belum menjadi Kades, kemudian ada pergantian Kepala Desa, sehingga pembangunan itu Stop hingga sekarang tidak berjalan,” terangnya.
Lanjut Kades, saat rehab kantor tersebut dilaksanakan, ada terjadi kesalah fahaman antara tukang dan aparatur desa. ”Seharusnya kantor desa tersebut cukup direhab saja, tidak harus dibongkar seluruhnya, tetapi oleh tukang yang membangunnya, kantor tersebut dirobohkan habis, padahal seharusnya tidak perlu dirobohkan, sehingga dana yang tersedia tidak cukup dan akhirnya rehab stop,” jelasnya.
Sementara itu menurut Camat Cengal bernama Romli saat ditemui kemarin siang mengatakan, pihaknya tahu jika kantor desa tersebut terbengkalai akibat rehab yang tidak selesai.
”Rehab kantor kades tersebut dilakukan oleh Kades yang lama, saya tidak tahu menggunakan dana apa, saat pergantian kepala Desa sampai sekarang rehab stop karena tidak ada dana,” kata Camat. (iso)
Sudah dua tahun rehab kantor Kepala Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terbengkalai. Sehingga kantor desa tersebut tidak bisa digunakan untuk berkantor, karena pembangunannya stop di tengah jalan.
Pantauan kemarin siang, kondisi kantor Desa tersebut dindingnya dibongkar habis, sementara atapnya sebagian baru diganti dengan seng baru. sementara tidak ada aktivitas pembangunan lagi, sehingga kondisinya terbengkalai dan tidak bisa difungsikan.
Menurut Kepala Desa Talang Rimba, Suhermin saat dikonfirmasi mengakui kondisi kantor tersebut yang terbengkalai dan mengalami kerusakan yang cukup berat karena selesai di bongkar oleh tukang.
”Memang kondisi kantor tersebut tidak bisa digunakan untuk berkantor, sementara ini saya berkantor di rumah,” ujar Kades.
Dijelaskan Kades, rehab kantor kepala desa tersebut dimulai tahun 2010, saat ini masih dilakukan oleh Kades yang lama yakni Kades Samsiar.
”Rehab kantor tersebut menggunakan dana ADD, waktu itu saya belum menjadi Kades, kemudian ada pergantian Kepala Desa, sehingga pembangunan itu Stop hingga sekarang tidak berjalan,” terangnya.
Lanjut Kades, saat rehab kantor tersebut dilaksanakan, ada terjadi kesalah fahaman antara tukang dan aparatur desa. ”Seharusnya kantor desa tersebut cukup direhab saja, tidak harus dibongkar seluruhnya, tetapi oleh tukang yang membangunnya, kantor tersebut dirobohkan habis, padahal seharusnya tidak perlu dirobohkan, sehingga dana yang tersedia tidak cukup dan akhirnya rehab stop,” jelasnya.
Sementara itu menurut Camat Cengal bernama Romli saat ditemui kemarin siang mengatakan, pihaknya tahu jika kantor desa tersebut terbengkalai akibat rehab yang tidak selesai.
”Rehab kantor kades tersebut dilakukan oleh Kades yang lama, saya tidak tahu menggunakan dana apa, saat pergantian kepala Desa sampai sekarang rehab stop karena tidak ada dana,” kata Camat. (iso)
Perahu Tenggelam, 2 Nyawa Melayang
Indralaya, SN
Dua korban yakni Suhendra (38), Sekdes Desa Tanjung Pasir dan Syarkowi (38), Petugas Penyuluh Pertanian yang tinggal Di Desa Ibul Besar I tewas tenggelam saat perahu yang ditumpanginya mengalami kecelakaan.
Menurut informasi yang dihimpun, tenggelamnya perahu yang membuat dua nyawa hilang sekaligus terjadi pada Minggu (29/1) sekitar pukul 16.00 di dusun I Desa Ibul Besar, Desa Tanjung Pasir dan Desa Ibul Besar I memang dipisah aliran Sungai Musi.
Kedua korban saat itu baru saja pulang dari Desa Tanjung Pasir. Dua tokoh masyarakat tersebut tewas tenggelam setelah perahu yang ditumpanginya terbalik saat menuju Desa Ibul Besar I. Mayat kedua korban baru ditemukan delapan jam setelah kejadian.
Mayat korban Suhendra ditemukan pada pukul 24.00. Sedangkan mayat korban Syarkowi ditemukan dua jam kemudian atau Senin (30/1) sekitar pukul 02.00.
Diketahui, korban Suhendra menetap di rumah orangtuanya di Desa Ibul Besar. Korban Suhendra yang mendayung perahu, sedangkan korban Syarkowi menjadi penumpang dan duduk di tengah. Lebar Sungai Musi yang membelah dua desa sekitar 150 meter dan derasnya arus sungai membuat perahu terombang ambing dan terbalik
Upaya pencarian pun dilakukan dengan melibatkan petugas Polsek Pemulutan, tim SAR dan pawang. Somad (53), warga Dusun III Pemulutan Ilir yang dikenal sebagai pawang sungai didatangkan.
Pencarian dilakukan sejak sore sampai tengah malam. Akhirnya mayat korban Suhendra ditemukan pada pukul 24.00 di lokasi tenggelamnya perahu yang ditumpanginya. Begitu juga dengan mayat korban Syarkowi akhirnya ditemukan dua jam kemudian di lokasi yang sama. Dua mayat korban berhasil ditemukan oleh Senen (55) dan Komaruddin (55) yang merupakan murid Somad. Kedua mayat korban ditemukan di dasar sungai yang dalamnya sekitar enam meter.
Tragedi tersebut ternyata diketahui pejabat Pemkab Ogan Ilir. Beberapa pejabat Pemkab terlihat di rumah duka. Seperti Kadishub Drs Mustarsyah, Kabag Perlengkapan Helmi MS, Camat Pemulutan Bahrus Syarif dan Kabag Umum dan Protokol Setda Dicky Syailendra. Mereka merupakan teman almarhum.
Kapolres Ogan Ilir AKBP Deni Dharmapala SH SIk melalui Kapolsek Pemulutan AKP R Ali Jaya didampingi Kanit Reskrim Aiptu Gani Khalik membenarkan kejadian tersebut. (man)
Dua korban yakni Suhendra (38), Sekdes Desa Tanjung Pasir dan Syarkowi (38), Petugas Penyuluh Pertanian yang tinggal Di Desa Ibul Besar I tewas tenggelam saat perahu yang ditumpanginya mengalami kecelakaan.
Menurut informasi yang dihimpun, tenggelamnya perahu yang membuat dua nyawa hilang sekaligus terjadi pada Minggu (29/1) sekitar pukul 16.00 di dusun I Desa Ibul Besar, Desa Tanjung Pasir dan Desa Ibul Besar I memang dipisah aliran Sungai Musi.
Kedua korban saat itu baru saja pulang dari Desa Tanjung Pasir. Dua tokoh masyarakat tersebut tewas tenggelam setelah perahu yang ditumpanginya terbalik saat menuju Desa Ibul Besar I. Mayat kedua korban baru ditemukan delapan jam setelah kejadian.
Mayat korban Suhendra ditemukan pada pukul 24.00. Sedangkan mayat korban Syarkowi ditemukan dua jam kemudian atau Senin (30/1) sekitar pukul 02.00.
Diketahui, korban Suhendra menetap di rumah orangtuanya di Desa Ibul Besar. Korban Suhendra yang mendayung perahu, sedangkan korban Syarkowi menjadi penumpang dan duduk di tengah. Lebar Sungai Musi yang membelah dua desa sekitar 150 meter dan derasnya arus sungai membuat perahu terombang ambing dan terbalik
Upaya pencarian pun dilakukan dengan melibatkan petugas Polsek Pemulutan, tim SAR dan pawang. Somad (53), warga Dusun III Pemulutan Ilir yang dikenal sebagai pawang sungai didatangkan.
Pencarian dilakukan sejak sore sampai tengah malam. Akhirnya mayat korban Suhendra ditemukan pada pukul 24.00 di lokasi tenggelamnya perahu yang ditumpanginya. Begitu juga dengan mayat korban Syarkowi akhirnya ditemukan dua jam kemudian di lokasi yang sama. Dua mayat korban berhasil ditemukan oleh Senen (55) dan Komaruddin (55) yang merupakan murid Somad. Kedua mayat korban ditemukan di dasar sungai yang dalamnya sekitar enam meter.
Tragedi tersebut ternyata diketahui pejabat Pemkab Ogan Ilir. Beberapa pejabat Pemkab terlihat di rumah duka. Seperti Kadishub Drs Mustarsyah, Kabag Perlengkapan Helmi MS, Camat Pemulutan Bahrus Syarif dan Kabag Umum dan Protokol Setda Dicky Syailendra. Mereka merupakan teman almarhum.
Kapolres Ogan Ilir AKBP Deni Dharmapala SH SIk melalui Kapolsek Pemulutan AKP R Ali Jaya didampingi Kanit Reskrim Aiptu Gani Khalik membenarkan kejadian tersebut. (man)
PT RJM dan PT BSS Sepakat Damai
* Pahri Turun Langsung Selesaikan Konflik Lahan
Sekayu, SN
Konflik lahan antara PT Realita Jaya Mandiri (RJM) bidang pertambangan dengan PT Berkat Sawit Sejati (BSS) bidang perkebunan kelapa sawit menemui titik terang. Kedua perusahaan sepakat untuk berdamai dan tidak melakukan aksi massa dalam menyelesaikan masalah. Hal ini setelah Bupati Musi Banyuasin, H Pahri Azhari turun langsung ke lokasi konflik di desa Sido Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Muba, Senin (30/1).
Dalam kesempatan itu, Bupati yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) didampingi Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo, Kodim 0401/Muba, Ketua DPRD Muba, H Uzer Effendi dan lain-lain. Ada juga Camat Tungkal Jaya, Sugeng, Kepala Dinas Perkebunan, Rusli, Kepala Dinas Pertambangan, Zulfakar dan pejabat eselon lainnya.
Kunjungan Bupati bertemu dengan kedua belah pihak perusahaan dan warga untuk meredam konflik di masyarakat.
Rombongan mengunjungi lokasi tambang PT RJM dan mengelilingi perkebunan PT BSS disamping juga mendatangi kediaman Kades Sidomulyo yang tengah melaksanakan selamatan pelantikkan Pahri-Beni.
Menurut Pahri, kedatangannya untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi yakni, dengan mengumpulkan data secara aktual di lapangan, dan mengumpulkan data secara administratif.
“Kita minta agar segera masalah dituntaskan tanpa ada kekerasan. Untuk itu semua pihak harus dapat menahan diri dan berkepala dingin untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Pahri.
Sebelumnya seperti diberitakan, akibat konflik lahan tersebut kedua perusahaan telah mengerahkan massa baik itu warga dan karyawan perusahaan. Sehingga akibat peristiwa tersebut nyaris terjadi bentrok. Pihak PT RJM mengerahkan massa dari luar seperti oknum preman dan ada juga massa dari pihak sekuriti perusahaan. Sedangkan pihak BSS dilakukan ratusan karyawan yang merasa ingin membantu pihak perusahaan. Massa ada yang membawa senjata tajam seperti parang, kayu dan lainnya.
Sedangkan dalam rapat pertemuan itu, PT BSS dan PT RJM harus mematuhi perjanjian pinjam pakai lahan yang mereka buat dihadapan pemerintah. Perjanjian di antara keduanya berakhir Mei 2012. Seterusnya, PT BSS dan PT RJM diharuskan membuat perjanjian kembali terkait olah lahan yang dipersoalkan.
Sementara itu, Direksi PT RJM, Arif mengaku pihaknya sudah memperpanjang kerjasama dengan menyewa lahan warga seluas 100 hektare dan tidak ada hubungannya dengan PT BSS, meskipun perjanjian sebelumnya berakhir Mei 2012 mendatang.
“Kita sepakat hingga bulan Mei mendatang tidak ada pengerahan aksi massa,” katanya. Sedangkan PT RJM telah melakukan operasional dan menjual batubara di dalam negeri hingga keluar negeri. Pengangkutan batubara tersebut, jelasnya, dilakukan di dermaga batubara di desa mangsang baru diangkut keluar menggunakan ponton ke laut lepas.
Humas PT BSS, Gunawan Siregar menegaskan pihak PT RJM diizinkan menambang dengan status pinjam pakai lahan. Namun dengan syarat sudah ditambang harus dilakukan reklamasi kembali sehingga bekas tambang bisa ditanami kelapa sawit. Namun kenyataan pihak PT RJM belum melakukan bahkan enggan mengembalikan 50 hektare lahan yang dipinjamkan tersebut.
“Dengan berakhir kerjasama Mei 2012 kami tidak akan memperpanjang kerjasama,” tegasnya. Namun anehnya, lahan yang dipakai PT RJM yang merupakan HGU PT BSS dianggap milik warga padahal sebelumnya lahan tersebut sejak HGU diterbitkan 1999 lahan tersebut merupakan lahan kosong. Namun diklaim milik warga yang hanya berdasarkan dasar hukum yang kuat. (her)
Sekayu, SN
Konflik lahan antara PT Realita Jaya Mandiri (RJM) bidang pertambangan dengan PT Berkat Sawit Sejati (BSS) bidang perkebunan kelapa sawit menemui titik terang. Kedua perusahaan sepakat untuk berdamai dan tidak melakukan aksi massa dalam menyelesaikan masalah. Hal ini setelah Bupati Musi Banyuasin, H Pahri Azhari turun langsung ke lokasi konflik di desa Sido Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Muba, Senin (30/1).
Dalam kesempatan itu, Bupati yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) didampingi Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo, Kodim 0401/Muba, Ketua DPRD Muba, H Uzer Effendi dan lain-lain. Ada juga Camat Tungkal Jaya, Sugeng, Kepala Dinas Perkebunan, Rusli, Kepala Dinas Pertambangan, Zulfakar dan pejabat eselon lainnya.
Kunjungan Bupati bertemu dengan kedua belah pihak perusahaan dan warga untuk meredam konflik di masyarakat.
Rombongan mengunjungi lokasi tambang PT RJM dan mengelilingi perkebunan PT BSS disamping juga mendatangi kediaman Kades Sidomulyo yang tengah melaksanakan selamatan pelantikkan Pahri-Beni.
Menurut Pahri, kedatangannya untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi yakni, dengan mengumpulkan data secara aktual di lapangan, dan mengumpulkan data secara administratif.
“Kita minta agar segera masalah dituntaskan tanpa ada kekerasan. Untuk itu semua pihak harus dapat menahan diri dan berkepala dingin untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Pahri.
Sebelumnya seperti diberitakan, akibat konflik lahan tersebut kedua perusahaan telah mengerahkan massa baik itu warga dan karyawan perusahaan. Sehingga akibat peristiwa tersebut nyaris terjadi bentrok. Pihak PT RJM mengerahkan massa dari luar seperti oknum preman dan ada juga massa dari pihak sekuriti perusahaan. Sedangkan pihak BSS dilakukan ratusan karyawan yang merasa ingin membantu pihak perusahaan. Massa ada yang membawa senjata tajam seperti parang, kayu dan lainnya.
Sedangkan dalam rapat pertemuan itu, PT BSS dan PT RJM harus mematuhi perjanjian pinjam pakai lahan yang mereka buat dihadapan pemerintah. Perjanjian di antara keduanya berakhir Mei 2012. Seterusnya, PT BSS dan PT RJM diharuskan membuat perjanjian kembali terkait olah lahan yang dipersoalkan.
Sementara itu, Direksi PT RJM, Arif mengaku pihaknya sudah memperpanjang kerjasama dengan menyewa lahan warga seluas 100 hektare dan tidak ada hubungannya dengan PT BSS, meskipun perjanjian sebelumnya berakhir Mei 2012 mendatang.
“Kita sepakat hingga bulan Mei mendatang tidak ada pengerahan aksi massa,” katanya. Sedangkan PT RJM telah melakukan operasional dan menjual batubara di dalam negeri hingga keluar negeri. Pengangkutan batubara tersebut, jelasnya, dilakukan di dermaga batubara di desa mangsang baru diangkut keluar menggunakan ponton ke laut lepas.
Humas PT BSS, Gunawan Siregar menegaskan pihak PT RJM diizinkan menambang dengan status pinjam pakai lahan. Namun dengan syarat sudah ditambang harus dilakukan reklamasi kembali sehingga bekas tambang bisa ditanami kelapa sawit. Namun kenyataan pihak PT RJM belum melakukan bahkan enggan mengembalikan 50 hektare lahan yang dipinjamkan tersebut.
“Dengan berakhir kerjasama Mei 2012 kami tidak akan memperpanjang kerjasama,” tegasnya. Namun anehnya, lahan yang dipakai PT RJM yang merupakan HGU PT BSS dianggap milik warga padahal sebelumnya lahan tersebut sejak HGU diterbitkan 1999 lahan tersebut merupakan lahan kosong. Namun diklaim milik warga yang hanya berdasarkan dasar hukum yang kuat. (her)
Dinas Pertamanan Akan Ganti Jenis Pohon Pelindung
Palembang, SN
Untuk mengantispas kembali terjadinya insiden pohon tumbang yang menimpa kendaraan saat melintas beberapa hari yang lalu Dinas Pertamanan Kota Palembang rencananya akan menebang dan mengganti pohon dadak dengan jenis pohan lain.
Menurut Kepala Bidang Pertamanan, Dinas Penerangan Jalan Pertamanan dan Pemakaman (DPJPP) Kota Palembang, Komaruddin SSos, sedikitnya terdapat 1.360 jenis pohon yang tersebar di Metropolis ini berdasarkan data yang dihimpun pihaknya dari tahun 2004 hingga 2011. Jenis pohon meliputi Angsana, Mahoni, Trembesi, Flamboyan, bangur, dan dadak.
Dari jenis pohon tersebut, Dinas Pertamanan akan melakukan pemangkasan pohon dadak yang tersebar di Jl Basuki Rahmat hingga R Sukamto. Termasuk upaya pengecekan pohon jenis lainnya yang tersebar di Palembang untuk mengetahui kondisinya. Sehingga tidak membehayakan pengendara yang melintas saat terjadinya angin kencang dengan disertai hujan.
“Pohon dadak yang sudah rapuh kita potong. Karena pohon ini kurang kuat meskipun jenis pohon pelindung, tapi bukan pohon yang keras,” kata Komaruddin kemarin (30/1).
Penyebaran pohon yang terdapat di Metropolis diantaranya berada di Jl Sudirman, Veteran, Merdeka, R Sukamto, Soekarno Hatta, Musi II, Kertapati, Lemabang, Abdul Rozak, R Sukamto dan Basuki Rahmat. Dari beberapa pohon yang tersebar tersebut, kawasan seputaran Kambang Iwak dan Talang Semut tergolong rawan tumbang.
“Disini banyak pohon usia tua. Tapi kita hanya mengimbau agar kendaraan yang parkir, khususnya saat hujan turun disertai angin. Untuk itu, kendaraannya agar diparkir jangan dibawah dan menghindar dari bawah pohon,” bebernya.
Sementara itu Terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi Jakarta memberikan ganti rugi terhadap kendaraan yang tertimpa pohon, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Pertamanan mengakui belum bisa melakukan hal serupa. Hal ini terkait dengan keterbatasan anggaran dan insiden tertimpanya satu unit mobil dikawasan Jl Basuki Rahmat kemarin dianggap sebagai musibah.
“Anggaran bantuan oleh Pemprov Jakarta terhadap kendaraan yang tertimpa pohon, karena anggaran mereka memadai. Sedangkan dikita, sebenarnya bisa bila ada koordinasi antara Pemprov dan Pemkot Palembang. Nah, kita disini keterbatasan anggaran. Jadi kita mengharapkan agar pemilik kendaraan tidak memarkir kendaraannya di bawah pohon saat hujan yang disertai angin,” jelasnya.
Selain keterbatasan anggaran, Dinas Pertamanan mengaku masih kekurangan kendaraan operasional dan personel dilapangan. Untuk kendaraan operasional, hanya ada 1 unit mobil yang disiapkan untuk terjun kelapangan. Idealnya jumlah kendaraan operasional yang dimiliki Dinas Pertamanan yakni 3 unit mobil.
Sedangkan untuk personel, kata Komaruddin, petugas pangkas hanya ada 2 orang yang terjun ke lapangan. “Personel kita yang dilapangan cuma ada 3 orang. Idealnya semakin banyak, semakin bagus. Sehingga bisa mengcover keseluruhan kawasan yang ada di Palembang,” jelasnya.(win)
Untuk mengantispas kembali terjadinya insiden pohon tumbang yang menimpa kendaraan saat melintas beberapa hari yang lalu Dinas Pertamanan Kota Palembang rencananya akan menebang dan mengganti pohon dadak dengan jenis pohan lain.
Menurut Kepala Bidang Pertamanan, Dinas Penerangan Jalan Pertamanan dan Pemakaman (DPJPP) Kota Palembang, Komaruddin SSos, sedikitnya terdapat 1.360 jenis pohon yang tersebar di Metropolis ini berdasarkan data yang dihimpun pihaknya dari tahun 2004 hingga 2011. Jenis pohon meliputi Angsana, Mahoni, Trembesi, Flamboyan, bangur, dan dadak.
Dari jenis pohon tersebut, Dinas Pertamanan akan melakukan pemangkasan pohon dadak yang tersebar di Jl Basuki Rahmat hingga R Sukamto. Termasuk upaya pengecekan pohon jenis lainnya yang tersebar di Palembang untuk mengetahui kondisinya. Sehingga tidak membehayakan pengendara yang melintas saat terjadinya angin kencang dengan disertai hujan.
“Pohon dadak yang sudah rapuh kita potong. Karena pohon ini kurang kuat meskipun jenis pohon pelindung, tapi bukan pohon yang keras,” kata Komaruddin kemarin (30/1).
Penyebaran pohon yang terdapat di Metropolis diantaranya berada di Jl Sudirman, Veteran, Merdeka, R Sukamto, Soekarno Hatta, Musi II, Kertapati, Lemabang, Abdul Rozak, R Sukamto dan Basuki Rahmat. Dari beberapa pohon yang tersebar tersebut, kawasan seputaran Kambang Iwak dan Talang Semut tergolong rawan tumbang.
“Disini banyak pohon usia tua. Tapi kita hanya mengimbau agar kendaraan yang parkir, khususnya saat hujan turun disertai angin. Untuk itu, kendaraannya agar diparkir jangan dibawah dan menghindar dari bawah pohon,” bebernya.
Sementara itu Terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi Jakarta memberikan ganti rugi terhadap kendaraan yang tertimpa pohon, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Pertamanan mengakui belum bisa melakukan hal serupa. Hal ini terkait dengan keterbatasan anggaran dan insiden tertimpanya satu unit mobil dikawasan Jl Basuki Rahmat kemarin dianggap sebagai musibah.
“Anggaran bantuan oleh Pemprov Jakarta terhadap kendaraan yang tertimpa pohon, karena anggaran mereka memadai. Sedangkan dikita, sebenarnya bisa bila ada koordinasi antara Pemprov dan Pemkot Palembang. Nah, kita disini keterbatasan anggaran. Jadi kita mengharapkan agar pemilik kendaraan tidak memarkir kendaraannya di bawah pohon saat hujan yang disertai angin,” jelasnya.
Selain keterbatasan anggaran, Dinas Pertamanan mengaku masih kekurangan kendaraan operasional dan personel dilapangan. Untuk kendaraan operasional, hanya ada 1 unit mobil yang disiapkan untuk terjun kelapangan. Idealnya jumlah kendaraan operasional yang dimiliki Dinas Pertamanan yakni 3 unit mobil.
Sedangkan untuk personel, kata Komaruddin, petugas pangkas hanya ada 2 orang yang terjun ke lapangan. “Personel kita yang dilapangan cuma ada 3 orang. Idealnya semakin banyak, semakin bagus. Sehingga bisa mengcover keseluruhan kawasan yang ada di Palembang,” jelasnya.(win)
Jumlah PNS di Empat Lawang Kurang
* Prioritas Guru dan Medis
Empat Lawang, SN
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Empat Lawang belum mencukupi, karenanya tahun ini pemerintah bakal membuka rekrutmen penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini dikatakan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM melalui Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah SH.
"Jumlah PNS kita masih kurang, karenanya kita yakin MenPAN menerima usulan formasi untuk Empat Lawang," ujar Januarsyah, Senin (30/1).
Diuraikannya, kebutuhan mendesak yakni tenaga pengajar dan medis, karenanya prioritas usulan penerimaan tahun ini adalah kedua jurusan tersebut.
Informasi dari Disdik, masih kata Januarsyah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Empat Lawang minim. kekurangan tenaga pengajar PNS mencapai 1.300 orang. Sedangkan penerimaan setiap tahunnya tidak menentu dan belum bisa memenuhi kebutuhan. Saat ini guru PNS yang ada 1.400 orang dan jumlah guru PNS tersebut terbilang masih kurang.
Selain guru, lanjut Januarsyah tenaga Kesehatan pun menjadi salah satu prioritas yang tidak kalah penting nya namun pemenuhan akan dilakukan secara bertahan pada formasi penerimaan pegawai setiap tahun.
"Seperti halnya tenaga pendidik, jumlah tenaga medis masih kurang. Terlebih pemerintah bakal membuka rumah sakit daerah," ujarnya
Lebih jauh Januarsyah menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengurus proses pengajuan penerimaan pegawai, dia berharap usulan yang diajukan bisa disetujui.
"Insya allah satu minggu kedepan ada titik terangnya, pengajuan kita sudah disampaikan dan tinggal menunggu hasil," katanya. (eko)
Empat Lawang, SN
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Empat Lawang belum mencukupi, karenanya tahun ini pemerintah bakal membuka rekrutmen penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini dikatakan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM melalui Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah SH.
"Jumlah PNS kita masih kurang, karenanya kita yakin MenPAN menerima usulan formasi untuk Empat Lawang," ujar Januarsyah, Senin (30/1).
Diuraikannya, kebutuhan mendesak yakni tenaga pengajar dan medis, karenanya prioritas usulan penerimaan tahun ini adalah kedua jurusan tersebut.
Informasi dari Disdik, masih kata Januarsyah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Empat Lawang minim. kekurangan tenaga pengajar PNS mencapai 1.300 orang. Sedangkan penerimaan setiap tahunnya tidak menentu dan belum bisa memenuhi kebutuhan. Saat ini guru PNS yang ada 1.400 orang dan jumlah guru PNS tersebut terbilang masih kurang.
Selain guru, lanjut Januarsyah tenaga Kesehatan pun menjadi salah satu prioritas yang tidak kalah penting nya namun pemenuhan akan dilakukan secara bertahan pada formasi penerimaan pegawai setiap tahun.
"Seperti halnya tenaga pendidik, jumlah tenaga medis masih kurang. Terlebih pemerintah bakal membuka rumah sakit daerah," ujarnya
Lebih jauh Januarsyah menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengurus proses pengajuan penerimaan pegawai, dia berharap usulan yang diajukan bisa disetujui.
"Insya allah satu minggu kedepan ada titik terangnya, pengajuan kita sudah disampaikan dan tinggal menunggu hasil," katanya. (eko)
Penggunaan Mobil Bantuan Harus Transparan
Musi Rawas, SN
Kabupaten Musi Rawas mendapat bantuan 16 unit mobil jenis Mitsubishi L300 dari kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Enam diantara mobil tersebut sudah dibagikan kepada beberapa desa, namun dalam penggunaan mobil tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara transparan.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) kabupaten Musi Rawas, Ari Narsa JS bahwa mobil bantuan dari Kemen PDT yang diterima oleh desa boleh difungsikan untuk angkutan umum desa atau boleh digunakan secara komersial asalkan biaya yang dipungut harus lebih murah dari ongkos angkutan yang lain.
Sebab katanya, dana yang diperoleh dari pengoperasian mobil bantuan tersebut dapat di pergunakan untuk keperluan membeli bensin, spare part atau biaya untuk memperbaiki apabila terjadi kerusakan.
“Pengelolaannya harus transparan dan dapat dipetanggungjawabkan, sebab mobil bantuan yang diterima oleh desa salah satu fungsinya untuk mempermudah transportasi masyarakat,” katanya, Senin (30/1).
Ditambahkannya, yang belum dibagikan masih ada 10 unit mobil dengan jenis yang sama, namun dalam waktu dekat ini mobil bantuan tersebut juga akan segera di bagikan kepada desa yang berstatus masih tertinggal.
“10 unit yang belum dibagikan akan segera di bagikan dalam waktu dekat ini,” jelasnya.
Lebihlanjut Ari menjelaskan, enam desa yang berstatus tertinggal yang menerima bantuan mobil dari Kemen PDT yaitu, Desa Ngestiboga II Kecamatan Jayaloka, Desa Kuto Tanjung kecamatan Ulu Rawas, Desa Lubuk Pauh, kecamatan BTS UluDesa Mekarsari Kecamatan Muarakelingi, Desa Lubuk Kumbung Kecamatan Karangjaya dan Desa Sindanglaya Kecamatan Muara Lakitan. (fik)
Kabupaten Musi Rawas mendapat bantuan 16 unit mobil jenis Mitsubishi L300 dari kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Enam diantara mobil tersebut sudah dibagikan kepada beberapa desa, namun dalam penggunaan mobil tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara transparan.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) kabupaten Musi Rawas, Ari Narsa JS bahwa mobil bantuan dari Kemen PDT yang diterima oleh desa boleh difungsikan untuk angkutan umum desa atau boleh digunakan secara komersial asalkan biaya yang dipungut harus lebih murah dari ongkos angkutan yang lain.
Sebab katanya, dana yang diperoleh dari pengoperasian mobil bantuan tersebut dapat di pergunakan untuk keperluan membeli bensin, spare part atau biaya untuk memperbaiki apabila terjadi kerusakan.
“Pengelolaannya harus transparan dan dapat dipetanggungjawabkan, sebab mobil bantuan yang diterima oleh desa salah satu fungsinya untuk mempermudah transportasi masyarakat,” katanya, Senin (30/1).
Ditambahkannya, yang belum dibagikan masih ada 10 unit mobil dengan jenis yang sama, namun dalam waktu dekat ini mobil bantuan tersebut juga akan segera di bagikan kepada desa yang berstatus masih tertinggal.
“10 unit yang belum dibagikan akan segera di bagikan dalam waktu dekat ini,” jelasnya.
Lebihlanjut Ari menjelaskan, enam desa yang berstatus tertinggal yang menerima bantuan mobil dari Kemen PDT yaitu, Desa Ngestiboga II Kecamatan Jayaloka, Desa Kuto Tanjung kecamatan Ulu Rawas, Desa Lubuk Pauh, kecamatan BTS UluDesa Mekarsari Kecamatan Muarakelingi, Desa Lubuk Kumbung Kecamatan Karangjaya dan Desa Sindanglaya Kecamatan Muara Lakitan. (fik)
Warga Pagaralam Alami Gizi Buruk
Pagaralam, SN
Lia Agustina (20) warga Dusun Talang Jawa, RT 12 RW 04 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam, mengalami gizi buruk. Akibatnya, Lia menderita polio, lumpuh dan mengalami kebutaan permanen.
Yang lebih memprihatinkan lagi, Lia tinggal dipemukiman cukup padat di rumah yang hanya berukuran 2 x 7 meter, dengan kondisi dinding dan bangunan sudah banyak berlubang serta lapuk. Kondisi remaja ini hanya tinggal tulang terbalut kulit, mata buta serta memiliki berat badan hanya 15 kilogram.
Menurut orang tuanya, Zainun, Lia Agustina sudah mengalami gizi buruk sejak lahir, hal ini disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang sangat sulit, bahkan penghasilan keluarga juga tidak mecukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan apalagi biaya pengobatan.
"Selama ini Lia sudah pernah dilakukan pengobatan, tapi karena tidak memiliki biaya cukup sehingga tidak sampai sembuh total, terpaksa kami pasrah dengan keadaan. Kami belum pernah diberikan bantuan baik melalui Asuransi Miskin (Askeskin), Jaminan Sosial Kemasyarakatan (Jamkesmas) dan termasuk bantuan beras miskin (Raskin)," ungkap Zainun, yang kesehariannya berprofesi sebagai pedagang ini, Senin (30/1).
Menurut Zainun, jangankan untuk biaya pengobatan anak bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit, hasil jualan hanya cukup membeli makanan sehari-hari.
"Meskipun sudah ada program berobat gratis, tapi biaya untuk berobat dan selama perawatan anak kami juga kesulitan, apalagi tidak dibantu pemerintah," kata dia lagi.
Ia mengaku, sudah sering melapor baik melalui RT atau RW, namun bantuan belum pernah diberikan. "Kami berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan baik biaya pengobatan dan termasuk untuk kebutuhan sehari-hari," kata dia.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagaralam, dr H Rasidi Amri mengatakan, pihaknya akan meninjau langsung kondisi anak yang mengalami gizi buruk tersebut, kemudian akan segera melakukan perawatan secara intensif.
"Kita akan bantu biaya pengobatan warga tersebut selama melakukan pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Besemah," ungkapnya. (asn)
Lia Agustina (20) warga Dusun Talang Jawa, RT 12 RW 04 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam, mengalami gizi buruk. Akibatnya, Lia menderita polio, lumpuh dan mengalami kebutaan permanen.
Yang lebih memprihatinkan lagi, Lia tinggal dipemukiman cukup padat di rumah yang hanya berukuran 2 x 7 meter, dengan kondisi dinding dan bangunan sudah banyak berlubang serta lapuk. Kondisi remaja ini hanya tinggal tulang terbalut kulit, mata buta serta memiliki berat badan hanya 15 kilogram.
Menurut orang tuanya, Zainun, Lia Agustina sudah mengalami gizi buruk sejak lahir, hal ini disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang sangat sulit, bahkan penghasilan keluarga juga tidak mecukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan apalagi biaya pengobatan.
"Selama ini Lia sudah pernah dilakukan pengobatan, tapi karena tidak memiliki biaya cukup sehingga tidak sampai sembuh total, terpaksa kami pasrah dengan keadaan. Kami belum pernah diberikan bantuan baik melalui Asuransi Miskin (Askeskin), Jaminan Sosial Kemasyarakatan (Jamkesmas) dan termasuk bantuan beras miskin (Raskin)," ungkap Zainun, yang kesehariannya berprofesi sebagai pedagang ini, Senin (30/1).
Menurut Zainun, jangankan untuk biaya pengobatan anak bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit, hasil jualan hanya cukup membeli makanan sehari-hari.
"Meskipun sudah ada program berobat gratis, tapi biaya untuk berobat dan selama perawatan anak kami juga kesulitan, apalagi tidak dibantu pemerintah," kata dia lagi.
Ia mengaku, sudah sering melapor baik melalui RT atau RW, namun bantuan belum pernah diberikan. "Kami berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan baik biaya pengobatan dan termasuk untuk kebutuhan sehari-hari," kata dia.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagaralam, dr H Rasidi Amri mengatakan, pihaknya akan meninjau langsung kondisi anak yang mengalami gizi buruk tersebut, kemudian akan segera melakukan perawatan secara intensif.
"Kita akan bantu biaya pengobatan warga tersebut selama melakukan pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Besemah," ungkapnya. (asn)
Nyali Tempe KPK di Kasus Miranda
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
PEMERINTAHAN SBY yang sudah memasuki periode kedua, seringkali kita dengar pemberantasan korupsi menjadi sangat prioritas. Karena korupsi sudah menjadi penyakit menahun, pemerintah sangat sadar untuk memberantasnya tidak mudah.
Tetapi yang sangat disayangkan untuk kondisi ini, alat pemerintah untuk memberantas korupsi sangat tak adil, tak maksimal, dan terlihat sangat tebang pilih.
Misalnya untuk kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI menjadi contoh yang sangat lucu dan menjadi tanda tanya besar. Ini adalah anekdot penguasa dan KPK yang tarik ulur dengan banyak kepentingan.
Sampai saat ini KPK telah masih belum bisa mengungkap siapa penyuap para anggota DPR dalam pemilihan tersebut. KPK dinilai hanya sibuk berkutat pada penerima suap saja, yang memberikan suap. Untuk status hukum Miranda baru ada setelah bertahun-tahun kasus tersebut bergulir, bahkan Miranda nya sendiri tak lagi menjabat Deputi Gubernur Senior BI.
Kelambanan KPK bukan hanya disitu, siapa pemilik uang tersebut juga tak bisa diungkap. Entah siapa yang bodoh di negara ini, hingga orang-orang kelas KPK bisa bercokol disana. Mental tempe sangat nampak, saat penangkapan Nunun. Lalu untuk Miranda, entah KPK takut dengan siapa hingga berlarut-larut untuk tegas dengan perempuan ini.
Harusnya setelah menetapkan Miranda S Goeltom sebagai tersangka, KPK tidak boleh berhenti. Perlu ditelusuri siapa bank-bank yang diuntungkan dengan kebijakan Miranda. Bisa jadi, mereka sponsor dana suap.
Mengapa ini tak segera dilakukan? Pergerakan KPK sangat lambat untuk masalah ini.
Padahal ini kan mesti ditelusuri dari situ, untuk melacak kelompok bank-bank mana yang diuntungkan selama Miranda menjabat. Gampang kan?
KPK untuk langkah terakhir baru berani terang-terangan menjerat para penerima dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur BI, Miranda S Gultom dan Nunun. Pihak pemberi aliran uang itu? Masih sangat nihil.
Kenapa KPK sepertinya hanya memanjangkan dan mengulur waktu, karena saat ini terfokus menelusuri siapa sebenarnya pemberi dana. Status tersangka untuk Miranda saja sangat hati-hati untuk diberikan.
Terus terang saja, dengan gaya KPK saat ini sangat jelas ada sesuatu yang seperti diabaikan. Apalagi kasus ini sudah terbilang lama, jadi usaha 'mengubur' alias 'menyimpan' sesuatu sangat nampak. Ya, kondisi yang tak berimbang, ketika para penerima suap dalam pemilihan DGS BI Miranda S Goeltom sudah dijadikan tersangka dan Nunun sudah ditangkap, justru berlarut mengangkat isu dari mana uang tersebut, rasanya ini sangat membingungkan, kok bisa rumit seperti ini.
Dalam undang-undang yang mengatur korupsi, baik penerima suap dan pemberi suap adalah perbuatan melawan hukum, keduanya mesti diadili dan dijadikan tersangka.
Pemberi dan penerima suap, keduanya tidak bertepuk sebelah tangan. Berbeda dengan pemerasan, dalam kejahatan suap ini kedua belah pihak wajib dipidana. Dua-duanya bersalah melakukan tindak pidana.
Bisa jadi ada orang kuat di balik pemberi suap itu. Tetapi disinilah nyali KPK diukur, harusnya KPK tidak perlu takut. Dengan kewenangan yang dimiliki KPK bisa menghadapinya atas nama penegakan hukum. Karena KPK punya kekuasaan yang sangat luar biasa, tetapi untuk kasus ini begitu banyak pertanyaan aneh yang mengemuka. (***)
Sidang PUIC ke-7 Diwarnai Aksi Walk Out
Palembang, SN
Tersinggung dengan pidato yang disampaikan mantan Ketua PUIC pertama asal Iran, Ali Akbar Nateq Nouri, beberapa negara Arab melakukan walk out dan meninggalkan ruang sidang PUIC ke-7. Kejadian ini berlangsung sesaat sebelum kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan meresmikan konferensi Parlemen Negara-Negara Islam tersebut di Hotel Aryaduta, Kamis (30/1).
Diantara negara Arab yang melakukan WO adalah negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki, diantaranya Arab Saudi dan Qatar. Akibat, aksi Wo ini, sidang pun oleh Pimpinan rapat yang juga Presiden PUIC, Marzuki Alie diskors lebih kurang sepuluh menit.
Menurut Ketua Delegasi Indonesia Hidayat Nurwahid, ketersinggungan negara-negara Arab tersebut, terkait pernyataan Ali Akbar Nateq yang mengkritik sistem pemerintahan yang diwariskan atau sistem monarki. Ali Akbar Nateq menyebut sistem monarki tersebut merupakan sistem negatif.
"Karena tersinggung, jadi mereka melakukan protes dengan meninggalkan tempat ini (ruang sidang, red). Bagi mereka hal-hal semacam itu, tidak perlu dibicarakan di dalam sidang ini, namun yang diperlukan adalah bagaimana kita membesar kebersamaan dan suksesnya organisasi ini kedepan," kata Hidayat.
Dikatakan Hidayat, setelah terjadi aksi WO, ia dan Presiden PUIC, Marzuki Alie langsung menemui mereka yang melakukan aksi walk out. "Pak Marzuki Alie dan saya langsung menemui mereka, dan saya mengatakan, bukan maksud dari Indonesia mengundang beliau (Ali Akbar Nateq) memberikan pernyataan ini. Itu adalah pernyataan beliau pribadi yang memang tidak sesuai dengan konferensi ini, dan Pak Marzuki menyampaikan permintaan maaf, dan meminta mereka untuk kembali lagi ke ruang persidangan," ungkap Hidayat.
Setelah mendapat penjelasan seperti itu kata Hidayat, delegasi yang melakukan Wo, akhirnya dapat mengerti dan kembali mengikuti sidang PUIC hingga selesai dibuka oleh Presiden SBY.
"Kita juga sudah mengklarifikasi, kejadian itu, bukan maksud kita untuk memecah belah, dan mengkritik sistem yang dianut masing-masing negara," kata Hidayat. (awj)
Tersinggung dengan pidato yang disampaikan mantan Ketua PUIC pertama asal Iran, Ali Akbar Nateq Nouri, beberapa negara Arab melakukan walk out dan meninggalkan ruang sidang PUIC ke-7. Kejadian ini berlangsung sesaat sebelum kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan meresmikan konferensi Parlemen Negara-Negara Islam tersebut di Hotel Aryaduta, Kamis (30/1).
Diantara negara Arab yang melakukan WO adalah negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki, diantaranya Arab Saudi dan Qatar. Akibat, aksi Wo ini, sidang pun oleh Pimpinan rapat yang juga Presiden PUIC, Marzuki Alie diskors lebih kurang sepuluh menit.
Menurut Ketua Delegasi Indonesia Hidayat Nurwahid, ketersinggungan negara-negara Arab tersebut, terkait pernyataan Ali Akbar Nateq yang mengkritik sistem pemerintahan yang diwariskan atau sistem monarki. Ali Akbar Nateq menyebut sistem monarki tersebut merupakan sistem negatif.
"Karena tersinggung, jadi mereka melakukan protes dengan meninggalkan tempat ini (ruang sidang, red). Bagi mereka hal-hal semacam itu, tidak perlu dibicarakan di dalam sidang ini, namun yang diperlukan adalah bagaimana kita membesar kebersamaan dan suksesnya organisasi ini kedepan," kata Hidayat.
Dikatakan Hidayat, setelah terjadi aksi WO, ia dan Presiden PUIC, Marzuki Alie langsung menemui mereka yang melakukan aksi walk out. "Pak Marzuki Alie dan saya langsung menemui mereka, dan saya mengatakan, bukan maksud dari Indonesia mengundang beliau (Ali Akbar Nateq) memberikan pernyataan ini. Itu adalah pernyataan beliau pribadi yang memang tidak sesuai dengan konferensi ini, dan Pak Marzuki menyampaikan permintaan maaf, dan meminta mereka untuk kembali lagi ke ruang persidangan," ungkap Hidayat.
Setelah mendapat penjelasan seperti itu kata Hidayat, delegasi yang melakukan Wo, akhirnya dapat mengerti dan kembali mengikuti sidang PUIC hingga selesai dibuka oleh Presiden SBY.
"Kita juga sudah mengklarifikasi, kejadian itu, bukan maksud kita untuk memecah belah, dan mengkritik sistem yang dianut masing-masing negara," kata Hidayat. (awj)
Pemkab OKUS Harus Aktif Ngiring Dana Pusat
Muaradua, SN
Pemerintah Kabupaten OKU Selatan diminta untuk lebih aktif menggiring dana pusat, misalnya dana dari Kementerian Sosial, dana kementerian Pertambangan dan Energi dan lainnya. Hal itu dianggap penting untuk mengembangkan pembangunan di kabupaten OKU Selatan.
Ketua LSM Ratu Adil Indonesia OKU Selatan, Bahyun Bahren mengatakan, jika hanya dana dari APBD OKU Selatan yang diharapkan maka untuk pengentasan masalah sosial tidak akan cukup. Sebab, masih akan dibagi lagi untuk dana pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Dengan melihat potensi dana dari berbagai pos kementerian, ia berharap agar Pemkab OKUS utamanya masing-masing SKPD aktif dan giat untuk melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana tersebut.
"Harapan kita jika SKPD mau dan giat untuk sama-sama melobi dana pusat khususnya di pos-pos Kemensos, maka permasalahan sosial dan juga untuk pengembangan kemandirian masyarakat bisa kita atasi perlahan-lahan dan ada solusinya, daripada menunggu dana dari APBD yang kami pikir tidak akan bisa menyelesaikan persoalan sosial, karena anggaran APBD bukan hanya untuk itu saja melainkan untuk keseluruhan pembangunan," terangnya.
Untuk itu dirinya menyarankan kepada Pemkab untuk aktif dan giat melakukan lobi mulai dari sekarang sehingga pada tahun 2013 nanti ada harapan dana dari Kementrian tersebut bisa mengucur ke OKU Selatan.
"Pemerintah harus jemput bola jika memang punya tanggungjawab moral untuk kemajuan daerah, maka untuk mendapatkan kucuran dana dari sejumlah Kementerian atau pemerintah pusat harus dengan upaya masing-masing SKPD memanfaatkan dana pusat,” pungkasnya. (dan)
Pemerintah Kabupaten OKU Selatan diminta untuk lebih aktif menggiring dana pusat, misalnya dana dari Kementerian Sosial, dana kementerian Pertambangan dan Energi dan lainnya. Hal itu dianggap penting untuk mengembangkan pembangunan di kabupaten OKU Selatan.
Ketua LSM Ratu Adil Indonesia OKU Selatan, Bahyun Bahren mengatakan, jika hanya dana dari APBD OKU Selatan yang diharapkan maka untuk pengentasan masalah sosial tidak akan cukup. Sebab, masih akan dibagi lagi untuk dana pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Dengan melihat potensi dana dari berbagai pos kementerian, ia berharap agar Pemkab OKUS utamanya masing-masing SKPD aktif dan giat untuk melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana tersebut.
"Harapan kita jika SKPD mau dan giat untuk sama-sama melobi dana pusat khususnya di pos-pos Kemensos, maka permasalahan sosial dan juga untuk pengembangan kemandirian masyarakat bisa kita atasi perlahan-lahan dan ada solusinya, daripada menunggu dana dari APBD yang kami pikir tidak akan bisa menyelesaikan persoalan sosial, karena anggaran APBD bukan hanya untuk itu saja melainkan untuk keseluruhan pembangunan," terangnya.
Untuk itu dirinya menyarankan kepada Pemkab untuk aktif dan giat melakukan lobi mulai dari sekarang sehingga pada tahun 2013 nanti ada harapan dana dari Kementrian tersebut bisa mengucur ke OKU Selatan.
"Pemerintah harus jemput bola jika memang punya tanggungjawab moral untuk kemajuan daerah, maka untuk mendapatkan kucuran dana dari sejumlah Kementerian atau pemerintah pusat harus dengan upaya masing-masing SKPD memanfaatkan dana pusat,” pungkasnya. (dan)
Belasan Investor Tambang OKU Belum Serius
Baturaja, SN
Hingga akhir tahun 2011 ternyata Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi sudah mengeluarkan Izin untuk Kuasa Pertambangan terhadap 18 Investor Nasional yang sudah berniat mengangkat Batubara dari sejumlah kecamatan, tapi nyatanya hingga kini baru 3 Investor saja yang sudah operasional, sisanya di duga kuat kurang serius bahkan disinyalir sebatas ingin menguasai lahan dengan cara memegang izin dari Pemerintah setempat .
Belasan izin kuasa Tambang yang sudah di keluarkan Pemerintah Kabupaten bermula dari niat Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi ingin membangun daerah dengan cara mempermudah perizinan bagi Investor. Nyatanya kesempatan ini di manfaatkan oknum yang hanya memburu izin lokasi tambang di sejumlah kecamatan tanpa realisasi kegiatan sama sekali.
"Bisnis cara ini paling menguntungkan bagi pemodal untuk jual beli izin setelah lahan dikuasai, kalaupun pemegang izin tambang ini belum ada kegiatan di lapangan biasanya mereka belum cukup modal untuk operasional hingga perusahaan ini di jual ke Pemodal lainnya dengan keuntungan besar di depan mata, cara seperti ini harus diwaspadai pemerintah,“ terang sumber yang tidak mau disebutkan namanya .
Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi yang di benarkan Kepala Dinas Pertambangan Ir Nasir Yazid MT mengakui dari 18 izin pertambangan yang di terbitkan diakui lupa namanya, baru 3 Investor yang serius dan membuktikan diri beroperasi sampai mampu produksi walau dengan cara bertahap.
“Niat saya bertujuan bisa mendorong tingkat ekonomi masyarakat desa dan kecamatan secepat mungkin. Tujuan kita mana kala para investor ini sudah beroperasi di OKU tingkat pengangguran akan berkurang, tenaga kerja lokal bisa di manfaatkan meski sebagai buruh, itu sebabnya izin bagi investor apa saja kita permudah untuk masuk, sebelumnya belasan izin ini kita keluarkan hampir mayoritas tambang Batubara di kecamatan Baturaja Timur, Baturaja Barat, Semidang Aji, Lengkiti, sosoh buayrayap, lubukbatang, pengandonan, kalaupun benar ada niat para pemodal berinvestasi di OKU cuma ingin menguasai lahan silahkan saja selama tidak melanggar aturan, saya tegaskan mencari untung boleh-boleh saja tapi masyarakat jangan di korbankan, kalau aturannya di tambrak mohon maaf izinya kita cabut. Mudah-mudahan saja isu itu tidak benar,“ tegas Yulius. (had)
Hingga akhir tahun 2011 ternyata Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi sudah mengeluarkan Izin untuk Kuasa Pertambangan terhadap 18 Investor Nasional yang sudah berniat mengangkat Batubara dari sejumlah kecamatan, tapi nyatanya hingga kini baru 3 Investor saja yang sudah operasional, sisanya di duga kuat kurang serius bahkan disinyalir sebatas ingin menguasai lahan dengan cara memegang izin dari Pemerintah setempat .
Belasan izin kuasa Tambang yang sudah di keluarkan Pemerintah Kabupaten bermula dari niat Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi ingin membangun daerah dengan cara mempermudah perizinan bagi Investor. Nyatanya kesempatan ini di manfaatkan oknum yang hanya memburu izin lokasi tambang di sejumlah kecamatan tanpa realisasi kegiatan sama sekali.
"Bisnis cara ini paling menguntungkan bagi pemodal untuk jual beli izin setelah lahan dikuasai, kalaupun pemegang izin tambang ini belum ada kegiatan di lapangan biasanya mereka belum cukup modal untuk operasional hingga perusahaan ini di jual ke Pemodal lainnya dengan keuntungan besar di depan mata, cara seperti ini harus diwaspadai pemerintah,“ terang sumber yang tidak mau disebutkan namanya .
Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi yang di benarkan Kepala Dinas Pertambangan Ir Nasir Yazid MT mengakui dari 18 izin pertambangan yang di terbitkan diakui lupa namanya, baru 3 Investor yang serius dan membuktikan diri beroperasi sampai mampu produksi walau dengan cara bertahap.
“Niat saya bertujuan bisa mendorong tingkat ekonomi masyarakat desa dan kecamatan secepat mungkin. Tujuan kita mana kala para investor ini sudah beroperasi di OKU tingkat pengangguran akan berkurang, tenaga kerja lokal bisa di manfaatkan meski sebagai buruh, itu sebabnya izin bagi investor apa saja kita permudah untuk masuk, sebelumnya belasan izin ini kita keluarkan hampir mayoritas tambang Batubara di kecamatan Baturaja Timur, Baturaja Barat, Semidang Aji, Lengkiti, sosoh buayrayap, lubukbatang, pengandonan, kalaupun benar ada niat para pemodal berinvestasi di OKU cuma ingin menguasai lahan silahkan saja selama tidak melanggar aturan, saya tegaskan mencari untung boleh-boleh saja tapi masyarakat jangan di korbankan, kalau aturannya di tambrak mohon maaf izinya kita cabut. Mudah-mudahan saja isu itu tidak benar,“ tegas Yulius. (had)
Megalith Lahat Harus Dipromosikan
Lahat, SN
Kubur Batu yang ada di Desa Gunung Megang, Kecamatan Jarai, Lahat yang berjarak sekitar lebih dari 100 km dari kota Lahat ini merupakan aset sejarah dan budaya yang dimiliki Kabupaten Lahat diperkirakan usianya sekitar 4000 tahun silam.
Menurut Ahmad Rivai yang selama ini menjadi penjaga situs ini selama ini, beberapa waktu yang lalu, di sekitar lokasi sebetulnya tidak hanya kubur batu saja tapi terdapat beberapa situs Megalith lainnya yang jumlahnya ada sekitar 5 buah yakni batu tetralit dan dolmen.
"Lokasi ini memang membutuhkan perlindungan dan perawatan dari pemerintah terkait,” jelas Ahmad Rivai.
Dari usia benda yang cukup tua, keistimewaan lainnya ragam bentuk yang sangat beragam dari situs megalith tersebut. Situs Megalith yang unik juga ditemui di Desa Geramat Kecamatan Mulak Ulu, situs Batu Dakon berupa batu berbentuk seperti hewan namun kepala dari situs tersebut sudah sejak lama hilang. Kemudian batu berbentuk manusia serta batu berbentuk lesung.
Pengamatan di lapangan terlihat kurangnya perawatan dan pemeliharaan dari situs batu dakon yang ada di Desa Geramat ini. Situs ini memang terletak di tengah persawahan. Yang ada, diperkirakan jarak dari kota Lahat ke lokasi ini sekitar 50 km atau setengah jam jarak tempuhnya dari kota.
Melihat kondisi seperti ini saat dikonfirmasi dengan Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai SE yang kebetulan mengunjungi Situs Rumah Batu di sana, mengatakan bahwa sudah saatnya Megalith yang ada di Bumi Seganti Setungguan ini untuk di gali lagi, dipromosikan dan di pelihara.
“Melihat potensi yang ada dari Megalith sangat luar biasa menarik. Baik dari sisi budaya dan sejarah yang terkandung bahwa kemungkinan besar nenek moyang Lahat memiliki peradaban tinggi sehingga menghasilkan benda yang mengandung unsur seni dan budaya yang tiada ternilai harganya,” ungkap Bupati.
Promosi baik media cetak dan elektronik diharapkan adanya solusi, misalnya situs Tinggi Hari di Kecamatan Gumay Ulu yang terdiri dari beberapa kompleks ini menyebar hingga ke desa-desa lainnya bisa dijadikan tempat wisata berupa home stay yang menyuguhkan pemandangan sekaligus wisata sejarah megalith apalagi dari 16 tempat Megalith berada ini terus bertambah jumlahnya dengan penemuan warga setempat.
“Saya sangat tertarik ingin mengembangkan megalith Lahat yang ada. Lahat memiliki warisan sejarah dunia dan ini yang terbaik hasil buah karya nenek moyang kita,” tegasnya. (zal)
Kubur Batu yang ada di Desa Gunung Megang, Kecamatan Jarai, Lahat yang berjarak sekitar lebih dari 100 km dari kota Lahat ini merupakan aset sejarah dan budaya yang dimiliki Kabupaten Lahat diperkirakan usianya sekitar 4000 tahun silam.
Menurut Ahmad Rivai yang selama ini menjadi penjaga situs ini selama ini, beberapa waktu yang lalu, di sekitar lokasi sebetulnya tidak hanya kubur batu saja tapi terdapat beberapa situs Megalith lainnya yang jumlahnya ada sekitar 5 buah yakni batu tetralit dan dolmen.
"Lokasi ini memang membutuhkan perlindungan dan perawatan dari pemerintah terkait,” jelas Ahmad Rivai.
Dari usia benda yang cukup tua, keistimewaan lainnya ragam bentuk yang sangat beragam dari situs megalith tersebut. Situs Megalith yang unik juga ditemui di Desa Geramat Kecamatan Mulak Ulu, situs Batu Dakon berupa batu berbentuk seperti hewan namun kepala dari situs tersebut sudah sejak lama hilang. Kemudian batu berbentuk manusia serta batu berbentuk lesung.
Pengamatan di lapangan terlihat kurangnya perawatan dan pemeliharaan dari situs batu dakon yang ada di Desa Geramat ini. Situs ini memang terletak di tengah persawahan. Yang ada, diperkirakan jarak dari kota Lahat ke lokasi ini sekitar 50 km atau setengah jam jarak tempuhnya dari kota.
Melihat kondisi seperti ini saat dikonfirmasi dengan Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai SE yang kebetulan mengunjungi Situs Rumah Batu di sana, mengatakan bahwa sudah saatnya Megalith yang ada di Bumi Seganti Setungguan ini untuk di gali lagi, dipromosikan dan di pelihara.
“Melihat potensi yang ada dari Megalith sangat luar biasa menarik. Baik dari sisi budaya dan sejarah yang terkandung bahwa kemungkinan besar nenek moyang Lahat memiliki peradaban tinggi sehingga menghasilkan benda yang mengandung unsur seni dan budaya yang tiada ternilai harganya,” ungkap Bupati.
Promosi baik media cetak dan elektronik diharapkan adanya solusi, misalnya situs Tinggi Hari di Kecamatan Gumay Ulu yang terdiri dari beberapa kompleks ini menyebar hingga ke desa-desa lainnya bisa dijadikan tempat wisata berupa home stay yang menyuguhkan pemandangan sekaligus wisata sejarah megalith apalagi dari 16 tempat Megalith berada ini terus bertambah jumlahnya dengan penemuan warga setempat.
“Saya sangat tertarik ingin mengembangkan megalith Lahat yang ada. Lahat memiliki warisan sejarah dunia dan ini yang terbaik hasil buah karya nenek moyang kita,” tegasnya. (zal)
Langganan:
Postingan (Atom)